UNIVERSITAS INDONESIA
Himpunan Peraturan Program Vokasi 2014
Aturan yang terhimpun dalam buku himpunan peraturan akademik ini mencakup aturan yang ada dan berlaku pada saat buku ini disusun. Aturan terbaru atau perubahan aturan yang berlaku setelah buku ini diterbitkan dapat dilihat di situs himpunan peraturan akademik Universitas Indonesia (http://hpa.ui.ac.id)
1
PENGANTAR
Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Rektor nomor 492/SK/R/UI/2008, tentang Pembentukan Program Vokasi Universitas Indonesia dan Keputusan Rektor nomor 509/SK/R/UI/2008, tentang Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma (D3) Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia ke Program Vokasi Universitas Indonesia, tertanggal 19 Mei 2008, dan akan dimulainya masa perkuliahan tahun akademik 2014/2015, maka perlu disusun buku himpunan peraturan Pendidikan Vokasi sebagai rujukan kegiatan pelaksanaan pendidikan Program Diploma di Universitas Indonesia. Buku Himpunan Peraturan Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Tahun Akademik 2014/2015, merupakan buku panduan bagi mahasiswa Program Vokasi Universitas Indonesia dalam menjalani kegiatan di Program Vokasi Universitas Indonesia. Buku ini berisi berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia, baik dalam bentuk ketetapan Majelis Wali Amanat, Keputusan Rektor maupun dalam bentuk Keputusan Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia yang bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh semua Sivitas Program Vokasi Universitas Indonesia. Perlu diketahui bahwa himpunan peraturan pendidikan ini, mengatur berbagai aspek kegiatan pendidikan agar mahasiswa Program Vokasi Universitas Indonesia, dapat menjalankan pendidikanya secara tertib dan teratur, bersama-sama dengan Warga Universitas Indonesia yang lain. Peraturan pendidikan ini hendaknya dipelajari dan dipahami dengan baik, sehingga dalam proses belajar-mengajar di Program Vokasi di Universitas Indonesia, dapat tercipta suasana pendidikan yang baik. Semoga buku Himpunan Peraturan Program Vokasi dapat menjadi rujukan dan bermanfaat bagi Sivitas Program Vokasi Universitas Indonesia.
Jakarta, Ketua,
Juli 2014
ttd
Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA NIP 195805301986091001
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I. UMUM 1. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor : 008/SK/MWA-UI/2004 tentang Perubahan Ketetapan MWA-UI Nomor : 005/SK/MWA-UI/2004, tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia. 2. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 004/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia 3. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 492/SK/R/UI/2008 Tentang Pembentukan Program Vokasi Universitas Indonesia II KALENDER AKADEMIK 1. Keputusan Rektor Universitas Indonesia: 1237/SK/R/UI/2014, tentang Perbaikan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1004/SK/R/UI/2014, tentang Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik 2014/2015 III. BIAYA PENDIDIKAN 1. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 0667/SK/R/UI/2014, tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Tahun Akademik 2014/2015 IV. REGISTRASI 1. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 450A/SK/R/UI/2006, tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia 3. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 482/SK/R/UI/2006, tentang Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia V. PENDIDIKAN 1. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 006/Peraturan/MWAUI/2005 Tentang Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa Pada Program Pendidikan di Universitas Indonesia. 2. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 005/SK/R/UI/2008 Tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pada Semester Pendek di Universitas Indonesia. 3. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 491/SK/R/UI/2004, tentang Tata Cara Penyelesaian Kegiatan Pendidikan di Universitas Indonesia. 4. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 835/SK/R/UI/2006, tentang Transfer Kredit dan Pembebasan Mata Kuliah di Universitas Indonesia 5. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 838A/SK/R/UI/2006, tentang Administrasi Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Indonesia 6. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 012A/SK/R/UI/2007, tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pembelajaran Mahasiswa Universitas Indonesia 7. Keputusan Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia Nomor: 076/SK/KPV/UI/2008 tentang Tata Tertib Ujian Mahasiswa Program Vokasi Universitas Indonesia
3
i ii 5
9 11
14
23
32 36
40
43 46 50 54 57 65
I. UMUM
4
KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR :008/SK/MWA-UI/2004 TENTANG PERUBAHAN KETETAPAN MWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR : 005/SK/MWAUI/2004 TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang
: 1.
2. 3.
Mengingat
: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8. Memperhatikan
:
bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan, di dalam menjalankan proses pendidikan harus mampu menciptakan suasana yang mendukung terciptanya komunikasi atau dialog, kejujuran intelektual, keterbukaan untuk perubahan yang konstruktif dan menghormati hak individu; bahwa perubahan status Universitas Indonesia menjadi Badan Hukum Milik Negara memerlukan penyesuaian peraturan tata tertib yang ada; bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu ditetapkan Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia yang baru dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia; Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum; Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; Keputusan Mentcri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/ DIKTI/Kep/2001 Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; Keputusan Majelis Wa1i Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWAUI/2002 Tentang Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2002 - 2004; Keputusan Majelis Wa1i Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWAUI/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No.258/SAU/ UI/2003 tanggal 22 Desember 2003 perihal penetapan Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia oleh Majelis Wali Amanat. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan: a. Kehidupan kampus adalah kegiatan yang berada di dalam atau di luar area Universitas Indonesia yang menggunakan nama atau atribut Universitas Indonesia; b. Warga Universitas Indonesia adalah sivitas akademika Universitas, anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, dan karyawan Universitas Indonesia;
5
c. d.
e.
Sivitas akademika Universitas Indonesia adalah tenaga akademik Universitas Indonesia, dan peserta didik Universitas Indonesia; Tenaga Akademik adalah Pegawai Universitas Indonesia yang diangkat oleh Universitas Indonesia yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat; Pegawai Universitas Indonesia adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah sebagai PNS dan pegawai yang diangkat oleh Universitas Indonesia. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Warga Universitas Indonesia harus mendasari setiap aktivitasnya dengan kejujuran. (2) Ketetapan Majelis Wali Amanat ini bertujuan mengatur perilaku setiap Warga Universitas Indonesia dalam setiap aktivitasnya agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Universitas Indonesia. BAB III PERILAKU DALAM KEGIATAN AKADEMIK Pasal 3 Dalam menjalankan proses akademik, Sivitas Akademika dilarang: a. menempatkan dirinya dalam posisi konflik kepentingan; b. melakukan kecurangan; c. memberi ataupun menerima bantuan yang tidak diizinkan; dan d. melakukan plagiat karya akademik orang lain. Pasal 4 Sivitas Akademika Universitas Indonesia dilarang : a. mengakses, membuang, merusak informasi, materi atau properti orang lain tanpa izin; b. mengakses, membuang tanpa izin, menyembunyikan atau merusak catatan, file atau materi akademik dari perpustakaan dan Unit Pelaksana Teknis lain; c. membocorkan hal-hal yang bersifat rahasia; d. memakai tanpa izin materi, sistem, website dan/atau perangkat lunak pendidikan; dan e. berperilaku tidak sopan yang berkaitan dengan norma-norma moral dan kesusilaan. Pasal 5 Sivitas Akademika Universitas Indonesia harus : a. mencapai yang terbaik dalam penelitian, pendidikan, pengajaran, dan penerapan pengetahuan; b. menegakkan objektivitas keilmuan dalam melakukan penelitian, pendidikan, pengajaran dan penerapan pengetahuan pada bidang keahliannya; c. berpartisipasi secara efektif mencapai visi dalam menjalankan misi universitas; dan d. konsisten dan bertanggungjawab dalam kebebasan akademik. BAB IV PERILAKU DALAM KEGIATAN NON-AKADEMIK Pasal 6 Warga Universitas Indonesia dilarang: a. merusak properti Universitas Indonesia; b. menyalahgunakan atau mengagunkan properti Universitas Indonesia; dan c. menyalahgunakan teknologi, sistem informasi, termasuk data dan informasi milik Universitas Indonesia.
6
Pasal 7 Warga Universitas Indonesia dilarang: a. melakukan perubahan informasi tertulis yang resmi yang menimbulkan ketidakbenaran informasi kepada Warga Universitas Indonesia; dan b. memberikan keterangan/kesaksian palsu. Pasal 8 Warga Universitas Indonesia dilarang: a. memiliki, menjual dan mengkonsumsi minuman keras; b. memproduksi, menjual, mendistribusikan, memiliki dan menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotik; c. melakukan atau mencoba untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain cedera; d. membawa senjata tajam, senjata api, atau bentuk lainnya yang dapat membahayakan orang lain ke dalam kampus; e. menggunakan bahan beracun berbahaya secara melanggar peraturan yang berlaku; f. membuat atau mensirkulasikan laporan atau informasi yang tidak benar mengenai kebakaran, ledakan, kejahatan atau jenis emerjensi lainnya; g. melakukan intimidasi dan bentuk lain yang sifatnya mengancam orang lain; h. mengganggu aktifitas dan ketentraman Universitas Indonesia; i. melakukan diskriminasi terhadap orang lain atas dasar agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, orientasi politik, dan cacat fisik; dan j. melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual. BAB V KETENTUAN SANKSI Pasal 9 (1) Pelanggaran terhadap Ketetapan Majelis Wali Amanat ini diancam dengan sanksi. (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. peringatan lisan atau tulisan; dan atau b. denda; dan atau c. kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya; dan d. larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan Universitas Indonesia; dan atau e. dicabut kedudukannya sebagai Warga Universitas Indonesia. Pasal 10 (1)
(2) (3)
(4)
Rektor berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Warga Universitas Indonesia yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran Ketetapan Majelis Wali Amanat ini setelah mendengar pertimbangan Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2), Dewan Guru Besar, atau organ Universitas Indonesia lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan atau Rektor berwenang menjatuhkan satu atau lebih jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) kepada pelanggar; dan atau Berdasarkan kewenangan yang diberikan Rektor, Dekan/Ketua Lembaga/Direktur memberikan tindakan awal, berupa peringatan lisan atau tulisan, denda, kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya, atau larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan Universitas Indonesia, sambil menunggu keputusan akhir Rektor; Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab Warga Universitas Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Dengan berlakunya Ketetapan Majelis Wali Amanat ini maka tidak berlaku lagi: a. Peraturan Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia; b. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 098/SK/R/UI/1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia. c. Ketetapan Majelis Wali Amanat UI Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia. Pasal 13 Ketetapan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Agustus 2004 Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Ketua,
ttd
Kartini Muljadi
8
KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor : 004 /TAP/MWA-UI/2008 TENTANG NORMA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIDIKAN VOKASI DI UNIVERSITAS INDONESIA Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi mengemban tugas untuk dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai kesiapan dalam penerapan keahlian tertentu di bidangnya masing-masing; b. bahwa penyelenggaraan programpen didikan vokasi di Universitas Indonesia dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah; c. bahwa dalam menyelenggarakan program pendidikan vokasi perlu mengacu pada norma yang berlaku bagi semua fakultas di lingkungan Universitas Indonesia; d. bahwa berdasarkan butir a sampai dengan c diatas, perlu ditetapkan norma tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi dengan suatu Ketetapan Majelis Wali Amanat. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah No.61Tahun1999 tentangPenetapan Perguruan Tinggi Negara Sebagai Badan Hukum; 5. Peraturan Pemerintah No.152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara; 6. Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNo.45/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 7. Keputusan Menteri PendidikanNasional No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik; 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi; 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 37/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2007 – 2012 Memperhatikan : 1. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No. 17/SK/SAU/UI/2007 tentang Panitia Khusus Norma Penyelenggaraan Program Vokasi. 2. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No. 425/SAU/UI/2007 tentang Penetapan Norma Penyelenggaraan Program Vokasi dalam Ketetapan MWA MEMUTUSKAN Menetapkan: Pertama: Norma Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia adalah sebagai berikut:
9
(1)
Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menerapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global. (2) Jenjang Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia dapat terdiri dari Program Diploma I,Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV dengan beban studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Calon peserta program vokasi Universitas Indonesia berijazah SLTA atau sederajat, lulus seleksi yang diadakan sesuai dengan tujuan program, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan Universitas. (4) Setiap jenjang dan program Pendidikan Vokasi ditetapkan oleh Universitas atas usul penyelenggara yang dalam hal ini adalah fakultas atau lembaga pengelola program pendidikan vokasi di Universitas Indonesia yang ditetapkan kemudian. (5) Penyelenggara mengajukan usulan kurikulum dari masing-masing jenjang danprogram pendidikan vokasi untuk ditetapkan oleh Universitas, denganmencantumkan azas dan tujuan, kualifikasi lulusan, beban dan masa studi, isi kurikulum dan penanggung jawab kurikulum, sesuai dengan peraturan yang berlaku. (6) Beban pengajaran pada program pendidikan vokasi harus lebih mengutamakan beban mata kuliah ketrampilan dibandingkan dengan beban mata kuliah teori. (7) Penyelenggara program vokasi menggunakan sistem akademik terpadu yang telah diatur oleh Universitas. (8) Proses belajar mengajar menggunakan sistem pengajaran yang sesuai dengan tujuan program, serta menjamin interaksi antara staf pengajar atau instruktur dengan peserta program pendidikan. (9) Dalam menyelenggarakan program pendidikan vokasi harus tersedia fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. (10) Pengajar atau instruktur program vokasi harus mempunyai kualifikasi a. Berijazah Magister (S2) atau yang setara dalam bidangnya . b. Memiliki keahlian yang diakui oleh asosiasi profesi atau instansi yang terkait dalam bidangnya . (11) Pengecualian terhadap kualifikasi dalam ayat (10) dapat diberikan kepada setiap orang yang mempunyai keahlian dengan prestasi luar biasa, yang dibuktikan dengan sertifikasi dari asosiasi profesi dan atau lembaga sertifikasi terkait, untuk kemudian diangkat menjadi pengajar atau instruktur dengan keputusan pimpinan Universitas. (12) Lulusan program pendidikan vokasi Universitas Indonesia menggunakan sebutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (13) Penjaminan mutu program pendidikan vokasi dilakukan oleh pakar program vokasi dengan sertifikasi keahlian yang sesuai, baik yang berada di Badan Penjaminan Mutu Akademik maupun dengan membentuk badan penjaminan mutu tersendiri. Kedua: Implementasi penyelenggaraan program pendidikan vokasi secara terpadu dan mandiri diselesaikan selambat-lambatnya tahun 2012 dan dapat dilakukan secara bertahap. Ketiga: Untuk menjaga kualitas program pendidikan vokasi, perlu diatur kewenangan penyelenggara dalam mengelola sumber daya sehingga tercapai partisipasi yang optimal sesuai dengan tujuan program pendidikan. Keempat : Semua peraturan pelaksanaan dari norma ini diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor. Kelima : Ketetapan Majelis Wali Amanat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Ketua,
ttd
dr.H.Purnomo Prawiro
10
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor : 492/SK/R/UI/2008
TENTANG PEMBENTUKAN PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, Menimbang:
a. bahwa dalam Rencana Strategis Universitas Indonesia (2007-2012) salah satu sasaran yang harus dicapai oleh Universitas Indonesia dalam sistem manajemen Akademik adalah tertatanya pengelolaan Program Diploma dalam satu wadah yang terpisah dari Program Sarjana, Magister, dan Doktor untuk menunjang Universitas Indonesia menjadi Universitas Riset; b. bahwa untuk tercapainya sasaran tersebut perlu membentuk Program Vokasi Universitas Indonesia; c. bahwa pembentukan Program Vokasi Universitas Indonesia tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWAUI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWAUI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012; 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWAUI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWAUI/2008 tentang Norma Vokasi 9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia; dan 10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia. M E M U T U S K A N:
Menetapkan:
Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pembentukan Program Vokasi Universitas Indonesia;
Pertama
- Membentuk Program Vokasi Universitas Indonesia;
Kedua
- Program Vokasi Universitas Indonesia bertugas menata dan menyelenggarakan pendidikan Vokasi yang ada di lingkungan Universitas Indonesia;
Ketiga
- Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia segera menyusun personalia pengelola dan rencana kerja;
Keempat
- Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Indonesia melalui Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya;
11
Kelima
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Mei 2008 Rektor,
ttd
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri NIP. 131 881 133
12
II. KALENDER AKADEMIK
13
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR : 1237/SK/R/UI/2014 TENTANG PERBAIKAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 1004/SK/R/UI/2014 TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2014/2015 REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, Menimbang:
a.
bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1004/SK/R/UI/ 2014 telah ditetapkan Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik 2014/2015 tetapi masih terdapat kesalahan dalam lampiran sehingga perlu diperbaiki; bahwa untuk memberikan pedoman yang berlaku umum bagi Fakultas/Departemen/ Program dan Sivitas Akademika di lingkungan Universitas Indonesia dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, perlu diatur secara umum Kalender Akademik Universitas Indonesia; bahwa perbaikan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1004/SK/ R/UI/2014 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia
b.
c.
Mengingat:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia; Peraturan Pemerintanh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWAUI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia; Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia; Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia; Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1004/SK/R/UI/2014 tentang Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik 2014/2015;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Pertama
:
Kedua
:
Perbaikan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1004/SK/R/UI/2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini; Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1004/SK/R/UI/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
14
Kedua
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Mei 2014 Rektor,
ttd
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met NIP 195706261985031002
15
Lampiran Nomor
: Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia : 1237/SK/R/UI/2014
KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2014/2015 I. SEMESTER GASAL I.1. PENERIMAAN MAHASISWA BARU No 1
Program/Kelas/Jalur Masuk
Pendaftaran
Ujian Seleksi
Pengumuman
Daftar Ulang
17 Feb. – 25 April 2014
--
29 Mei 2014
17 – 18 Juni 2014
5 Mei – 6 Juni 2014
22 Juni 2014
23 Juli 2014
5 – 6 Ags 2014
SNMPTN & Prestasi Olimpiade Sains
3 Feb. – 7 Maret 2014
--
27 Mei 2014
17 – 18 Juni 2014
SBMPTN
12 Mei – 6 Juni 2014
17 Juni 2014
16 Juli 2014
5 – 6 Ags 2014
SIMAK-UI
5 Mei – 6 Juni 2014
22 Juni 2014
23 Juli 2014
5 – 6 Ags 2014
17 Feb. – 25 April 2014
--
29 Mei 2014
5 – 6 Ags 2014
5 Mei – 6 Juni 2014
15 Juni 2014
23 Juli 2014
5 – 6 Ags 2014
17 Feb. – 26 April 2014
--
29 Mei 2014
5 – 6 Ags 2014
5 Mei – 6 Juni 2014
22 Juni 2014
23 Juli 2014
5 – 6 Ags 2014
16 Juni – 18 Juli 2014
10 Agustus 2014
18 Agust 2014
21 Agustus 2014
17 Feb. – 4 April 2014
13 April 2014
18 Mei 2014
17 – 20 Juni 2014
5 Mei – 6 Juni 2014
22 Juni 2014
23 Juli 2014
7 – 8 Ags 2014
17 Feb. – 4 April 2014
13 April 2014
18 Mei 2014
19 – 20 Juni 2014
5 Mei – 6 Juni 2014
22 Juni 2014
23 Juli 2014
7 – 8 Ags 2014
17 Feb. – 4 April 2014
13 April 2014
18 Mei 2014
19 – 20 Juni 2014
5 Mei – 6 Juni 2014
22 Juni 2014
23 Juli 2014
7 – 8 Ags 2014
17 Feb. – 4 April 2014
13 April 2014
18 Mei 2014
19 – 20 Juni 2014
5 Mei – 6 Juni 2014
22 Juni 2014
23 Juli 2014
7 – 8 Ags 2014
2 Jan. – 15 April 2014
-
30 Mei 2014
22 Agustus 2014
Vokasi PPKB SIMAK UI
2
3
Sarjana Kelas Reguler
Sarjana Kelas Khusus Internasional
Talent Scouting SIMAK-UI 4
Sarjana Kelas Paralel PPKB SIMAK-UI
5
Sarjana Kelas Ekstensi Ujian Masuk Ekstensi
6
Magister Gelombang I Gelombang II /SIMAK-UI
7
Doktor Gelombang I Gelombang II /SIMAK-UI
8
Profesi Gelombang I Gelombang II /SIMAK-UI
9
Spesialis Gelombang I Gelombang II /SIMAK-UI
10
Mahasiswa Asing Seleksi Mahasiswa Asing
16
I.2.
KEGIATAN AWAL MAHASISWA BARU
No.
Tanggal
Jam
20 -- 26 Juni 2014
07.00 – 17.00
8 – 14 Agustus 2014
07.00 – 17.00
Sarjana Kelas Reguler
15,16,17,23, 24 Agustus 2014
08.00 – 13.00
Sarjana Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional, dan Program Vokasi
15,16,17,23, 24 Agustus 2014
Kegiatan/Program/Kelas
1 Orientasi Belajar Mahasiswa (OBM) Sarjana Kelas Reguler (SNMPTN) Sarjana Kelas Reguler (SBMPTN, SIMAK), Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional 2. Latihan Paduan Suara
13.00 – 17.00
3. Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Sarjana Semua Kelas (Reguler, Paralel, Internasional) dan Program Vokasi
17,Agustus 2014
07.00 – 17.00
4.. Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Tingkat Universitas Sarjana Semua Kelas (Reguler, Paralel, Internasional) dan Program Vokasi
18 Agustus 2014
07.00 - 17.00
Sarjana Kelas Reguler (SNMPTN, SBMPTN, SIMAK)
19 Agustus 2014
07.00 – 17.00
Sarjana Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional, dan Program Vokasi
20 Agustus 2014
07.00 – 17.00
Sarjana Kelas Reguler
20 Agustus 2014
07.00 – 17.00
Sarjana Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional, dan Program Vokasi
19 Agustus 2014
07.00 – 17.00
Sarjana Kelas Reguler
21 Agustus 2014
07.00 – 17.00
Sarjana Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional, dan Program Vokasi
22 Agustus 2014
07.00 – 17.00
25, 26 Agustus 2014
07.00 - 17.00
5. Display UKM
6. Program Cinta Kampus
7. Orientasi Kegiatan Kampus (OKK)
8. Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Tingkat Fakultas Sarjana Semua Kelas (Reguler, Paralel, Internasional) dan Program Vokasi 9. Penutupan KAMABA dan Pembagian Jaket Kuning Sarjana Kelas Reguler Sarjana Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional, dan Program Vokasi
28 Agustus 2014
07.00 – 13.00
27 Agustus 2014
07.00 – 13.00
Sarjana Kelas Reguler
29 Agustus 2014
07.00 – 17.00
Sarjana Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional, dan Program Vokasi
30 Agustus 2014
07.00 – 17.00
10. Penyambutan Mahasiswa Baru
17
11. Ujian Kompetensi Bahasa Inggris bagi mahasiswa baru
I.3.
13 September 2014
07.00 -- 17.00
REGISTRASI ADMINISTRASI MAHASISWA LAMA Kegiatan
No.
Tanggal
1.
Proses pengajuan evaluasi BOP-B dan cicilan Biaya Pendidikan di Fakultas/PPs /Program Vokasi
13 – 30 Mei 2014
2.
Pemutakhiran data tagihan Biaya Pendidikan di Sistem BP
2 – 14 Juni 2014
3.
Pelaksanaan pembayaran Biaya Pendidikan (dengan sistem Host to host)
I.4.
22 Juli – 8 Agustus 2014
REGISTRASI AKADEMIK (PENGISIAN IRS/PERWALIAN)
No. 1.
I.5.
Kegiatan
Tanggal
Registrasi akademik secara on-line menggunakan SIAK NG (hanya dapat dilakukan setelah melakukan pembayaran) Pengisian IRS Internal (untuk matakuliah program studi yang bersangkutan)
7 – 15 Agustus 2014
Pengisian IRS Eksternal (untuk mata kuliah lintas program studi)
18 – 22 Agustus 2014
BATAS AKHIR PENETAPAN PENUGASAN DOSEN
No. 1.
Kegiatan Batas akhir pengajuan dosen status PKWT Semester Gasal 2014/2015
Tanggal 29 Agustus 2014
2.
Penarikan data SIAK untuk perhitungan remunerasi bulan September
1 September 2014
3.
Pengajuan usulan Skema Penugasan Dosen Semester Gasal 2014/2015
1 September 2014
4.
Penetapan Skema Penugasan Dosen Semester Gasal 2014/2015
10 September 2014
5.
Batas akhir permintaan ijin dosen pengampu Mata Kuliah Lintas Fakultas
15 September 2014
6.
Batas akhir perubahan beban pengajaran di SIAK NG
30 September 2014
7.
Penarikan data SIAK untuk perhitungan remunerasi bulan Oktober 2014 -- Januari 2015
I.6.
1 Oktober 2014
PERKULIAHAN DAN UJIAN
No. 1. 2.
I.7.
Kegiatan Kegiatan Perkuliahan dan Ujian (UTS dan UAS)
Tanggal 1 Sept 2014. – 02 Jan. 2015
Batas akhir pengunggahan nilai Ujian Semester Gasal 2013/2014 ke dalam SIAK NG (kecuali Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi)
6 Januari 2015 (pukul 16.00)
BATAS AKHIR PENETAPAN KELULUSAN DAN PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH
No.
Kegiatan
Tanggal
1.
Rapat penetapan kelulusan Tahap I
31 Oktober 2014
2.
Rapat penetapan kelulusan Tahap II
24 Januari 2015
3.
Batas akhir pengunggahan karya ilmiah ke laman UI-ana
28 Februari 2015
18
I.8. No. 1.
WISUDA Kegiatan Pendaftaran dan dan Pembayaran biaya wisuda
Tanggal 22 Des 2014 – 24 Jan 2015
Pemberian Selamat kepada Wisudawan oleh Rektor dan Dekan, serta Gladi Resik: 2.
Program Sarjana (Kelas Reguler,Internasional & Ekstensi) dan Vokasi (D3)
5 Feb. 2015 (14.00 – 16.00)
Program Pascasarjana (Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor)
6 Feb. 2015 (14.00 – 16.00)
Wisuda 3.
I.9. No. 1
I.10. No. 1 2
Program Pascasarjana (Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor)
7 Feb. 2015 (09.00 – 11.00)
Program Sarjana (Kelas Reguler, Paralel, Internasional & Ekstensi) dan Vokasi
7 Feb. 2015 (14.30 – 16.30)
PENGISIAN BORANG EVALUASI PROGRAM STUDI Kegiatan Pengisian Borang Evaluasi Internal Semester (Evisem)
Tanggal 1 – 31 Oktober 2014
PENGISIAN BORANG EVALUASI PROGRAM STUDI BERBASIS EVALUASI DIRI (EPSBED) Kegiatan
Tanggal 24 – 26 Maret 2015
Pengisian Borang EPSBED Batas Waktu Penyampaian EPSBED
II.
SEMESTER GENAP
II.1.
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
No.
Program/Kelas/ Jalur Masuk
7 April 2015
Pendaftaran
Ujian Seleksi
Pengumuman
Daftar Ulang
1
Profesi
6 Oktober-14 November 2014
30 November 2014
22 Desember 2014
14 – 17 Januari 2015
2
Spesialis
6 Oktober-14 November 2014
30 November 2014
22 Desember 2014
14 – 17 Januari 2015
3
Magister
6 Oktober-14 November 2014
30 November 2014
22 Desember 2014
14 – 17 Januari 2015
4
Doktor
6 Oktober-14 November 2014
30 November 2014
22 Desember 2014
14 – 17 Januari 2015
5
Mahasiswa Asing
12 Mei – 10 Oktober 2014
--
27 Oktober 2014
14 – 17 Januari 2015
II.2. No.
REGISTRASI ADMINISTRASI MAHASISWA LAMA
(termasuk mahasiswa Angkatan 2014 yang diterima pada Semester Gasal 2014/2015) Kegiatan
1.
Proses pengajuan evaluasi BOP-B dan cicilan Biaya Pendidikan di Fakultas/PPs /Program Vokasi
2.
Pemutakhiran data tagihan Biaya Pendidikan di Sistem BP
3.
Pelaksanaan pembayaran Biaya Pendidikan (dengan sistem Host to host)
Tanggal 3 Nov – 5 Des 2014 8 – 24 Des 2014 12 – 26 Januari 2015
19
II.3.
REGISTRASI AKADEMIK (PENGISIAN IRS/PERWALIAN)
No. 1.
Kegiatan
Tanggal
Registrasi akademik secara on-line menggunakan SIAK NG (hanya dapat dilakukan setelah melakukan pembayaran) Pengisian IRS Internal (untuk matakuliah program studi yang bersangkutan) Pengisian IRS Eksternal (untuk mata kuliah lintas program studi)
23 Januari – 3 Februari 2015 4 – 6 Februari 2015
BATAS AKHIR PENETAPAN PENUGASAN DOSEN No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II.5.
Kegiatan Batas akhir pengajuan dosen status PKWT Semester Genap 2014/2015 Penarikan data SIAK untuk perhitungan remunerasi bulan Februari Pengajuan usulan Skema Penugasan Dosen Semester Genap 2014/2015 Penetapan Skema Penugasan Dosen Semester Genap 2014/2015 Batas akhir permintaan ijin dosen pengampu Mata Kuliah Lintas Fakultas Batas akhir perubahan beban pengajaran di SIAK NG Penarikan data SIAK untuk perhitungan remunerasi bulan Maret -- Agustus 2015
PERKULIAHAN DAN UJIAN
No. 1. 2.
II.6.
Tanggal 6 Februari 2015 9 Februari 2015 9 Februari 2015 13 Februari 2015 17 Februari 2015 6 Maret 2015 (Pkl. 12.00 WIB) 6 Maret 2015
Kegiatan Kegiatan Perkuliahan dan Ujian (UTS dan UAS) Batas akhir pengunggahan nilai Ujian Semester Genap 2012/2013 ke dalam SIAK NG (kecuali Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi)
Tanggal 9 Feb – 12 Juni 2015 29 Juni 2015 (pukul 16.00)
BATAS AKHIR PENETAPAN KELULUSAN DAN PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH
No.
Kegiatan
Tanggal
1.
Rapat penetapan kelulusan Tahap I
31 Maret 2015
2.
Rapat penetapan kelulusan Tahap II
17 Juli 2015
3.
Batas akhir pengunggahan karya ilmiah ke laman UI-ana
II.7.
WISUDA
No. 1.
Kegiatan Pendaftaran dan pembayaran biaya wisuda
2.
Pemberian Selamat kepada Wisudawan oleh Rektor dan Dekan serta Gladi Resik
3.
28 Agustus 2015
Tanggal 6 Juli – 8 Agustus 2015
Program Sarjana (Kelas Paralel dan Ekstensi) dan Vokasi
25 Agustus 2015 (14.00 – 16.00)
Program Pascasarjana (Profesi, Spesialis dan Doktor)
26 Agustus 2015 (14.00 – 16.00)
Program Sarjana (Kelas Reguler dan Internasional)
27 Agustus 2015 (14.00 – 16.00)
Pelaksanaan Wisuda Program Sarjana (Kelas Reguler dan Internasional)
28 Agustus 2015 (14.30 – 16.30)
Program Pascasarjana (Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor)
29 Agustus 2015 (09.00 – 11.00)
Program Sarjana (Kelas Paralel dan Ekstensi) dan Vokasi
29 Agustus 2015 (14.30 – 16.30)
20
II.8. No. 1
II.9. No. 1 2
III. No.
PENGISIAN BORANG EVALUASI PROGRAM STUDI Kegiatan Pengisian Borang Evaluasi Internal Semester (Evisem)
Tanggal 1 – 30 April 2015
PENGISIAN BORANG EVALUASI PROGRAM STUDI BERBASIS EVALUASI DIRI (EPSBED) Kegiatan Pengisian Borang EPSBED Semester Genap 2013/2014
Tanggal 15-17 September 2015
Batas Waktu Penyampaian EPSBED Semester Genap 2013/2014
6 Oktober 2015
SEMESTER PENDEK Kegiatan
Tanggal
1
Periode registrasi akademik (perwalian) on-line menggunakan SIAK NG
19 Mei – 1 Juni 2015
2
Pelaksanaan Pembayaran Biaya Pendidikan sesuai dengan jumlah tagihan.
3
Periode perkuliahan (termasuk periode ujian)
4
Batas akhir pengunggahan nilai ujian semester pendek ke dalam SIAK NG
5
Rapat penetapan kelulusan peserta semester pendek
2 – 11 Juni 2015 15 Juni – 14 Agustus 2015 20 Agustus 2015 (pukul 16.00) 25 Agustus 2015
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Mei
2014
ttd Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met NIP.195706261985031002
21
III. BIAYA PENDIDIKAN
22
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR : 0667/SK/R/UI/2014 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM VOKASI, PROGRAM SARJANA, (S1) EKTENSI, PROGRAM SARJAN (S1) PARALEL, PROGRAM SARJANA (S1) KELAS INTERNASIONAL, PRGRAM MAGISTER (S2), PROGRAM DOKTORAL (S3), PROGRAM PROFESI, PROGRAM SPESIALIS (SP), PROGRAM KERJASAMA DAERAH DAN INDUSTRI (KSDI) DAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING TAHUN AKADEMIK 2014/2015
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang
:
a. bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh PTN Badan Hukum, selain dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi dan usahausaha PTN Badan Hukum, kerja sama Tridarma, pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dan atau sumber lain yang sah; b. bahwa biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia terdiri dari Biaya Operasional Pendidikan (BOP) atau Tuition Fee (TF), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Uang Pangkal (UP) atau Admission Fee (AF), Dana Pengembangan (DP), dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP); c. bahwa besarnya Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Tahun Akademik 2014/2015 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
Mengingat
:
1. 2. 3. 4.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 202 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia; 6. Peraturan Mendikbud Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kemendikbud; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWAUI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWAUI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWAUI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia; 12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 450A/SK/R/UI/2006 tentang Registrasi Administrasi Universitas Indonesia; 13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
23
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia; 15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1065/SK/R/UI/2009 tentang Peneyelenggaraan Perkuliahan Matrikulasi untuk Program Magister & Doktor di Universitas Indonesia.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM VOKASI, PROGRAM SARJANA, (S1) EKTENSI, PROGRAM SARJAN (S1) PARALEL, PROGRAM SARJANA (S1) KELAS INTERNASIONAL, PRGRAM MAGISTER (S2), PROGRAM DOKTORAL (S3), PROGRAM PROFESI, PROGRAM SPESIALIS (SP), PROGRAM KERJASAMA DAERAH DAN INDUSTRI (KSDI) DAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING TAHUN AKADEMIK 2014/2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
. (1) (2) (3)
(4)
(5) (6)
(7) (8)
(9)
(10) (11)
(12)
Universitas adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara. Rektor adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu seseorang yang terdaftar sebagai mahasiswa/peserta didik dan telah memperoleh Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), yang akan dan atau sedang mengikuti/menempuh pendidikan pada suatu program pendidikan di Universitas Indonesia. Mahasiswa Baru adalah sebutan bagi mahasiswa/peserta didik baru atau mahasiswa yang lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dan dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Tahun Akademik 2014/2015. Penyandang Dana/Sponsor adalah orang/individu atau badan/lembaga/institusi yang menanggung sebagian atau seluruh biaya pendidikan untuk dan atas nama mahasiswa Universitas Indonesia. Biaya Pendidikan (BP) adalah keseluruhan biaya/dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia yang ditanggung dan wajib dibayarkan oleh mahasiswa/orang tua mahasiswa atau penyandang dana/sponsor. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pembelajaran. Tuition Fee (TF) adalah biaya operasional pendidikan bagi Warga Negara Asing (WNA) dan mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional (KKI) serta Program Profesi lanjutan dari Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional. Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran mahasiswa serta pengembangan fasilitas dan unit-unit kegiatan mahasiswa. Dana Pengembangan (DP) adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Admission Fee (AF) adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional (KKI) dan Warga Negara Asing (WNA). Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) adalah komponen biaya/dana untuk keperluan penyediaan perlengkapan penunjang bagi mahasiswa baru, seperti pembuatan Kartu Indentitas Mahasiswa (KIM), pengadaan jaket almamater berikut perlengkapan dan atributnya, termasuk sarana dan atau peralatan yang diperlukan dalam rangka pendaftaran dan penyambutan mahasiswa baru serta sosialisasi peraturan akademik dan sistem pendidikan di Universitas Indonesia;
24
(13) (14)
(15)
(16)
Biaya Matrikulasi adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan matrikulasi/penyesuaian pendidikan. Biaya Pendidikan Mahasiswa Pertukaran Pelajar adalah biaya pendidikan bagi mahasiswa yang menjalani Program Pertukaran Pelajar dan sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra UI di Dalam maupun Luar Negeri. Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri adalah biaya registrasi bagi mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra UI di Luar Negeri atau mahasiswa dengan status akademik ‘overseas’. Kode Biaya Pendidikan (Kode BP) adalah kode untuk menentukan besaran biaya pendidikan tiaptiap program studi/peminatan dan atau kelompok/rumpun ilmu pada setiap jenjang/program pendidikan. BAB II Komponen Biaya Pendidikan Pasal 2
(1)
(2)
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
(6)
Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Progam Vokasi, Program Sarjana (S1) Ekstensi, Program Sarjana (S1) Paralel, Program Magister (S2), Program Doktoral (S3), Program Profesi dan Program Spesialis (Sp) terdiri dari: a. Biaya Operasional Pendidikan (BOP); b. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM); c. Dana Pengembangan (DP); d. Dana Penunjang Pendidikan (DPP). Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional (KKI) dan Warga Negara Asing (WNA) terdiri dari: a. Tuition Fee (TF); dan b. Admission Fee (AF). Pasal 3 Biaya Operasional Pendidikan, selanjutnya disingkat BOP, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pembelajaran selama 1 (satu) periode perkuliahan semester/term berjalan. Dana Kesejahteraaan dan Fasilitas Mahasiswa, selanjutnya disingkat DKFM, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran serta pengembangan fasilitas dan unitunit kegiatan mahasiswa selama 1 (satu) periode perkuliahan semester/term berjalan. Dana Pengembangan, selanjutnya disingkat DP, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Dana Penunjang Pendidikan, selanjutnya disingkat DPP, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan penyediaan perlengkapan penunjang pendidikan, seperti pembuatan Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), pengadaan jaket almamater beserta atribut dan kelengkapan lainnya, pendaftaran dan penyambutan mahasiswa baru, serta sosialisasi peraturan akademik dan sistem pendidikan. Tuition Fee, untuk selanjutnya disingkat TF, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraaan pendidikan atau BOP bagi mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dan Program Sarjana/S1 Kelas Khusus Internasional (KKI). Admission Fee, untuk selanjutnya disingkat AF, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dan Program Sarjana /S1 Kelas Khusus Internasional (KKI). Pasal 4
(1)
(2)
BOP, AF dan DPP merupakan komponen biaya/dana pendidikan yang ditanggung dan dibayarkan setiap semester/term, sejak semester/term pertama tahun akademik pertama hingga mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Lulus atau Putus Studi. BOP, TF dan DKFM ditanggung dan wajib dibayarkan setiap semester/term secara bersamaan, setiap kali mahasiswa yang bersangkutan melakukan registrsi administrasi dan atau registrasi
25
akademik periode semester/term 1 (semester gasal) maupun Semester/Term 2 (Semester Genap) tahun akademik yang bersangkutan. Pasal 5 (1)
(2)
DP. AF, dan DPP merupakan komponen biaya/dana pendidikan yang ditanggung dan dibayarkan pada Semester Pertama Tahun Akademik Pertama saja dan hanya satu kali selama mahasiswa yang bersangkutan masih terdaftar sebagai mahasiswa/peserta didik pada program studi/peminatan dalam kelompok/rumpun ilmu pada jenjang/program pendidikan yang ditempuh. DP. AF, dan DPP wajib dibayarkan sekaligus bersamaan dengan pembayaran komponen biaya/dana pendidikan lainnya pada masa pembayaran biaya pendidikan yang ditentukan atau masa registrasi Administrasi Mahasiswa Baru untuk jenjang/program pendidikan yang bersangkutan. BAB III BESARAN BIAYA PENDIDIKAN Pasal 6
(1)
Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Vokasi Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Surat Keputusan ini. (2) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Ekstensi Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Surat Keputusan ini. (3) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Paralel Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Surat Keputusan ini. (4) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Magistera (S2) Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Surat Keputusan ini. (5) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Doktoral (S3) Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran V Surat Keputusan ini. (6) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Profesi Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Surat Keputusan ini. (7) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Spesialis 1 (Sp-1) Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Surat Keputusan ini. (8) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Ekstensi Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Surat Keputusan ini. (9) Besaran TF dan AF bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional (KKI) Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Surat Keputusan ini. (10) Besaran TF dan AF bagi Warga Negara Asing (WNA) yang diterima sebagai Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran X Surat Keputusan ini. Pasal 7 (1)
(2)
(3)
(4)
Besaran BOP dan DP seta TF dan AF sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) sampai (10) merupakan nilai nominal atau besaran standar, dan menjadi standar tagihan bagi mahasiswa/orang tua mahasiswa/penyandang dana/sponsor. Besaran BOP dan DP tiap-tiap program studi/peminatan dalam kelompok/rumpun ilmu pada semua jalur/program pendidikan, terkandung di dalamnya komponen Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Besaran BOP dan DP tiap-tiap program studi/peminatan dalam kelompok/rumpun ilmu pada semua jalur/program pendidikan, terkandung di dalamnya komponen Dana Penunjang Pendidikan (DPP) sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Besaran masing-masing komponen biaya/dana pendidikan yang ditanggung dan wajib dibayar oleh mahasiswa/orang tua mahasiswa/penyandang dana/sponsor, merupakan besaran/jumlah yang pasti (fixed price), tidak dapat dikurangi da atau diringankan.
26
(1) (2) (3)
BAB IV BIAYA MATRIKULASI Pasal 8 Mahasiswa Baru yang terdaftar dan atau diwajibkan mengikuti kegiatan matrikulasi, wajib membayar Biaya Matrikulasi sesuai dengan durasi semester/term yang diperlukan. Besaran Biaya Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan besaran standar BOP per semester/term untuk program studi/peminatan dalam kelompok/rumpun ilmu. Biaya Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayarkan/dilunasi pada masa Registrasi Administrasi Mahasiswa Baru atau sebelum mengikuti kegiatan matrikulasi pada periode semester/term berjalan. BAB V BIAYA REGISTRASI STATUS KULIAH DI LUAR NEGERI Pasal 9
(1)
(2)
Mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi Mintra Universitas di Luar Negeri dan atau terdaftar dengan status ‘overseas’ diwajibkan membayar Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri. Besaran Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri bagi mahasiswa yang sedang menjalani/mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra Universitas di Luar Negeri dan atau terdaftar dengan status ’Overseas’ pada Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebagaimana ditetapkan dan tersebut dalam Lampiran XI Surat Keputusan ini. BAB VI BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PERTUKARAN PELAJAR Pasal 10
(1)
(2)
Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra Universitas di Dalam maupun di Luar Negeri dan atau terdaftar dengan status sebagai ‘Mahasiswa Pertukaran Pelajar’ atau ‘Student Exchange’ tetap diwajibkan membayar/melunasi biaya pendidikan yang ditanggung dan wajib dibayarkan di Universitas untuk periode semester/term berjalan. Besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang terdaftar dengan status ‘Student Exchange’ atau ‘Mahasiswa Pertukaran Pelajar’ pada tahun akademik 2014/2015 adalah sama dengan besaran standar BOP yang ditanggung dan wajib dibayarkan di Universitas. BAB VII JADWAL DAN CARA PEMBAYARAN Pasal 11
(1)
(2) (3)
Pembayaran biaya pendidikan wajib dilaksanakan pada masa pembayaran atau masa registrasi administrasi periode semester/term berjalan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Kalender Akademik tahun akademik yang bersangkutan. Pembayaranbiaya pendidikan tiap-tiap semester/term dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan atu diwakilkan. Pembayaran wajib dilaksanakan melalui mekanisme/prosedur dan tata cara pembayaran yang ditetapkan Universitas, secara ‘Hos to Host’ maupun secara Manual.
Pasal 12 (1)
Pembayaran secara ‘host to Host’ hanya dapat dilakukan melalui mekanisme/prosedur pembayaran secara on-line dengan memanfaatkan teknologi ‘electric delivery-payment switching’ yang tersedia pada Automatic Teller Machine (ATM) maupun kanal/fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh Bank yang bekerjasama dengan Universitas.
27
(2)
(3) (4)
(5) (6)
Pembayaran secara Manual dapat dilakukan melalui mekanisme/prosedur pembayaran tunai, disetorkan langsung atau ditransfer ke rekening Universitas melalui Teller pada Bank yang ditunjuk Pusar Administrasi Universitas. Pembayaran secara manual dapat dilaksanakan setelah memperoleh ijin/persetujuan dari Direktorat Keuangan Pusat Administrasi Universitas. Pembayaran secara manual wajib mencantumkan secara jelas Nama Mahasiswa dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) serta melaporkan dan atau menyerahkan bukti sah (Asli) pembayaran biaya pendidikan untuk dan atas nama mahasiswa yang bersangkutan kepada Direktorat Keuangan Pusat Administrasi Universitas. Biaya transfer dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pembayaran yang dilakuka secara manual dibebankan kepada mahasiswa/orang tua mahasiswa atau penyandang dana/sponsor. Kegagalan pembayaran secara manual yang dilakukan melalui mekanisme/prosedur transfer yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dan atau dikenakan sanksi/denda menjadi tanggung jawab mahasiswa/orang tua mahasiswa atau penyandang dana/sponsor. BAB VIII SANKSI Pasal 13
(1)
(2)
(3)
(4)
Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Penyandang Dana/Sponsor yang melakukan pembayaran biaya pendidikan di luar mekanisme/prosedur/tata cara yang telah ditetapkan Universitas dianggap belum membayar biaya pendidikan atau belum melaksanakan registrasi administrasi, dan mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta didik pada periode semester/term berjalan. Mahasiswa yang terlambat membayar biaya pendidikan periode semester/term berjalan, atau membayar setelah berakhirnya masa registrasi administrasi dan atau masa pembayaran yang telah ditentukan dan atau disepakati, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pendidikan yang ditanggung dan wajib dibayarkan pada kurun waktu atau masa pembayran biaya pendidikan periode semester/term berjalan. Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi dan satuan /unit kerja yang berada di lingkungan Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi, dengan alasan apapun dilarang menerima pembayaran biaya pendidikan dari mahasiswa/orang tua mahasiswa maupun dari penyandang dana/sponsor. Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi dan satuan/unit kerja yang berada di lingkungan Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi yang menerima pembayaran biaya pendidikan dari mahasiswa/orang tua mahasiswa maupun dari penyandang dana/sponsor, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diterima, dan diwajibkan membayarkan/menyetorkan semua dana yang diterima beserta dendanya ke rekening Universitas melalui mekanisme/prosedur pembayaran yang ditentukan Pusat Administrasi.
BAB IX BEASISWA Pasal 14 (1) (2) (3)
(1)
Mahasiswa yang memenuhi kriteria dan atau persyaratan dapat memperoleh beasiswa dari Universitas, Pemerintah atau sumber lainnya. Persyaratan dan tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari Universitas diatur tersendiri oleh Rektor. Persyaratan dan tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari luar Universitas mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa. BAB X PENGUNDURAN DIRI Pasal 15 Mahasiswa Baru yang telah terdaftar dan atau telah membayr/melunasi biaya pendidikan semester/term berjalan dan mengundurkan diri, wajib membuat pernyataan pengunduran diri secara
28
(2)
tertulis bermeterai cukup dan menyampaikan kepada Rektor melalui Direktorat Pendidikan Pusat Administrasi Universitas Indonesia. Biaya pendidikan yang telah dibayarkan untuk dan atas nama mahasiswa yang mengundurkan diri, dengan alasan apapun, tidak dapat dikembalikan dan atau dialihkan untuk pembayaran biaya pendidikan untuk dan atas nama dirinya pada program pendidikan lain maupun untuk mahasiswa lain. BAB XI PENUTUP Pasal 16
(1) (2) (3)
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Sejak diberlakukannya Keputusan ini maka semua ketentuan dalam Keputusan Rektor yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
Di tetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 April 2014 Pj. Rektor Universitas Indonesia,
ttd
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. NIP 195706261985031002
29
Lampiran : 1 Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 0667/SK/R/UI/2014, tanggal 1 April 2014 Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2014/2015 PROGRAM VOKASI
NO
RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI/PEMINATAN BOP
TOTAL
DP
1
Perumahsakitan
Rp
7.000.000
Rp
6.500.000
Rp 13.500.000
2
Fisioterapi
Rp
7.000.000
Rp
6.500.000
Rp 13.500.000
3
Okupasi Terapi
Rp
7.000.000
Rp
6.500.000
Rp 13.500.000
4
Akuntansi: - Keuangan - Teknologi Sistem Informasi - Sektor Publik
Rp Rp Rp
7.000.000 7.000.000 7.000.000
Rp Rp Rp
6.500.000 6.500.000 6.500.000
5
Manajemen Informasi dan Dokumen
Rp
7.000.000
Rp
6.500.000
Rp Rp Rp Rp
13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000
6
7 8 9 10
Komunikasi: - Penyiaran - Hubungan Masyarakat - Periklanan Administrasi Asuransi dan Aktuaria Administrasi Keuangan dan Perbankan Administrasi Perkantoran dan Sekretari Administrasi Perpajakan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
11
Pariwisata
Rp
7.000.000
Rp
6.500.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 1 April 2014 Pj. Rektor Universitas Indonesia,
ttd
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. NIP. 195706261985031002
30
IV. REGISTRASI
31
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor : 450A/SK/R/UI/2006 Tentang REGISTRASI MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa pada setiap awal semester, mahasiswa Universitas Indonesia diwajibkan melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik; b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 405/SK/R/UI/2004 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWAUI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia; 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; MEMUTUSKAN
Menetapkan
: Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia.
BAGIAN PERTAMA Pengertian Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan : 1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia; 3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni; 4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu; 5. Pendidikan Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus; 6. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah membayar lunas biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan atau mahasiswa yang membayar biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan melalui mekanisme cicil, tunda bayar, sponsor ataupun bentuk lain yang telah memperoleh persetujuan universitas; 7. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan; 8. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang telah memperoleh izin tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester; 9. Registrasi Administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif di program studi yang dipilih untuk satu semester yang akan berjalan; 10. Registrasi Akademik adalah kegiatan administratif guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada fakultas/departemen/program studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan;
32
11. Kartu Identitas Mahasiswa adalah kartu mahasiswa berbasis smartcard beserta aplikasinya yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia; 12. Kartu Mahasiswa – Anjungan Tunai Mandiri (KM-ATM) adalah kartu mahasiswa yang dikeluarkan oleh UI bersama bank BNI sebagai identitas diri mahasiswa serta dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan pada bank BNI; 13. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/catur wulan oleh mahasiswa dan pembayarannya bisa diwakilkan untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran; 14. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) adalah biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan Universitas Indonesia; 15. Uang Pangkal (UP) adalah biaya yang dibayarkan pada semester pertama bagi mahasiswa baru program Sarjana Reguler untuk menunjang pelaksanaan pendidikan; 16. Dana Pengembangan (DP) adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa jenjang pendidikan Diploma, Sarjana Ekstensi, Magister, Doktor, dan Spesialis untuk mengembangkan sarana dan prasarana fisik khususnya praktikum, dan fisik lainnya; 17. Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan; 18. Tuition Fee adalah biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa Kelas Khusus Internasional dan mahasiswa warga asing untuk digunakan sebagai keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran; 19. Admission Fee adalah biaya yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru program kelas khusus internasional dan mahasiswa warga asing Universitas Indonesia untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti jaket, KM-ATM, tabungan awal, perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain; 20. Biaya pendidikan terdiri atas BOP, DKFM, UP, DP, DPP, atau Tuition Fee dan Admission Fee; BAGIAN KEDUA Program Pendidikan Pasal 2 Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/ atau profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan: a.
Jenjang Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister dan Jenjang Pendidikan Doktor; b. Jenjang Pendidikan Vokasi terdiri atas program Pendidikan Diploma III dan program Pendidikan Diploma IV; c. Jenjang Pendidikan Profesi dapat terdiri atas pendidikan profesi jenjang pertama, jenjang kedua, dan jenjang ketiga. BAGIAN KETIGA Masa Registrasi Pasal 3 (1) Registrasi Administrasi semester gasal (term 1) dilaksanakan mulai awal sampai dengan pertengahan bulan Agustus tahun yang bersangkutan; (2) Registrasi Administrasi semester genap (term 2) dilaksanakan mulai awal sampai dengan pertengahan bulan Januari tahun yang bersangkutan; (3) Registrasi Administrasi semester pendek (term 3) dilaksanakan mulai pertengahan sampai dengan akhir bulan Mei tahun yang bersangkutan; (4) Registrasi Akademik semester gasal dilaksanakan dalam kurun waktu mulai pertengahan sampai dengan akhir bulan Agustus tahun yang bersangkutan; (5) Registrasi Akademik semester genap dilaksanakan dalam kurun waktu mulai pertengahan sampai dengan akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan;
33
(6) Registrasi Akademik semester pendek dilaksanakan dalam kurun waktu mulai awal minggu keempat bulan Mei sampai dengan akhir minggu pertama bulan Juni tahun yang bersangkutan; (7) Dalam hal tertentu, registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), dan (6) disesuaikan dengan jadwal masing-masing fakultas/program. Registrasi Administrasi Pasal 4 (1) Mahasiswa pemegang KM-ATM melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui pendebetan langsung ke universitas dari tabungan KM-ATM sepanjang saldo akhir pada masa registrasi administrasi mencukupi; (2) Untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa wajib mencukupi saldo tabungan untuk pembayaran biaya pendidikan di tambah saldo minimal sesuai peraturan yang berlaku pada Bank BNI sebelum masa registrasi administrasi. Pasal 5 (1) Mahasiswa bukan pemegang KM-ATM atau Kartu Identitas Mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan secara tunai di Bank BNI yang ditunjuk dengan menyebutkan nomor dan nama mahasiswa; (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan; (3) Tanda bukti pembayaran terdiri atas: a. lembar pertama untuk penyetor (mahasiswa); b. lembar kedua untuk fakultas; c. lembar ketiga untuk departemen/program studi; d. lembar keempat untuk universitas melalui fakultas; e. lembar kelima untuk bank BNI. (4) Lembar kedua dan ketiga dipergunakan untuk melaksanakan registrasi akademik. Pasal 6 (1) Mahasiswa pemegang Kartu Identitas Mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan dengan menggunakan mekanisme Host to Host; (2) Pembayaran dilakukan melalui ATM Bank yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia atau melalui Teller pada Bank tertentu yang ditunjuk oleh Universitas Indonesia. Pasal 7 Mahasiswa sebagaimana pada Pasal 4 dan Pasal 5 dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui pemindah bukuan/transfer, clearing antar bank BNI atau melalui bank lain dalam batas waktu yang cukup dengan menyebutkan secara jelas nomor, nama mahasiswa dan rekening penerima Universitas Indonesia. Registrasi Akademik Pasal 8 (1) Registrasi akademik dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: a. Mahasiswa mengisi isian rencana studi secara on-line; b. Hasil pengisian pada butir a disetujui oleh penasehat akademik; (2) Nama mahasiswa tidak akan tercatat sebagai peserta kuliah apabila belum berstatus sebagai mahasiswa aktif; (3) Ketentuan lebih lanjut tentang registrasi akademik akan diatur tersendiri. BAGIAN KEEMPAT Sanksi Pasal 9 (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi, akan memperoleh status sebagai mahasiswa tidak aktif pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan; (2) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi akademik tidak dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan;
34
(3) Mahasiswa yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dibebankan pembayaran biaya pendidikan; (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa universitas tanpa pemberitahuan dari pihak universitas; (5) Mahasiswa aktif yang tidak menyelesaikan pembayaraan sesuai dengan kesepakatan hingga berakhir masa semester berjalan dikenakan denda sebesar 25 % dari jumlah yang belum dibayarkan; (6) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dibayarkan pada semester berikutnya. Registrasi Administrasi Pengecualian Pasal 10 Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3), dengan berbagai alasan tetap menginginkan statusnya untuk menjadi mahasiswa aktif, dapat melaksanakan registrasi administrasi dengan prosedur : a. Memperoleh persetujuan fakultas/program pascasarjana; b. Mahasiswa datang ke Direktorat Keuangan universitas untuk memperoleh izin membayar biaya pendidikan dengan terlebih dahulu membayar denda sebesar 50 % dari biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester berjalan; c. Izin yang diperoleh dibawa oleh mahasiswa untuk membayar biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya secara manual; d. Mahasiswa menyerahkan fotocopy bukti bayar kepada Direktorat Keuangan universitas untuk verifikasi. BAGIAN KELIMA Pengembalian Biaya Pendidikan Pasal 11 (1) Dalam hal mahasiswa mengundurkan diri/putus studi sebelum perkuliahan dimulai, biaya pendidikan dikembalikan 90% dari pembayaran semester sedang berjalan; (2) Mahasiswa yang keluar/mengundurkan diri setelah perkuliahan dimulai tidak dapat menuntut pengembalian biaya pendidikan; (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus setelah batas akhir penetapan kelulusan sesuai kalender akademik universitas tidak dapat menuntut pengembalian biaya pendidikan. BAGIAN KEENAM Penutup Pasal 12 (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut; (2) Dengan diberlakukannya keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 405/SK/R/UI/2004 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 13 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 31 Juli 2006 Rektor, ttd
Usman Chatib Warsa NIP. 130 358 431
35
KEPUTUSAN REKTOR UNlVERSITAS INDONESIA Nomor: 482/SK/R/UI/2006 Tentang KARTU IDENTITAS MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa Kartu Identitas Mahasiswa adalah identitas mahasiswa yang bersangkutan sebagai mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik di lingkungan Universitas Indonesia; b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 07/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia; 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; 7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 636A/SK/UI/2004 tentang Perubahan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia; 8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 151/SK/R/UI/2000 Tentang Kartu Mahasiswa Universitas Indonesia. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia. Pengertian Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia; 3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas; 4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu; 5. Pendidikan Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus; 6. Registrasi Administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif pada prograrn studi yang dipilih untuk satu semester yang akan berjalan; 7. Registrasi Akademik adalah kegiatan guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada fakultas/departemen/program studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan; 8. Kartu Identitas Mahasiswa adalah kartu mahasiswa berbasis smartcard beserta aplikasinya yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia;
36
Program Pendidikan Pasal 2 Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/ atau profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan: a. Jenjang Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister dan Jenjang Pendidikan Doktor; b. Jenjang Pendidikan Vokasi terdiri atas Jenjang Pendidikan Diploma III dan Diploma IV; c. Jenjang Pendidikan Profesi dapat terdiri atas pendidikan profesi jenjang pertama, jenjang kedua, dan jenjang ketiga. Fungsi Pasal 3 Kartu Identitas Mahasiswa berfungsi sebagai: a. Identitas diri untuk mengikuti kegiatan akademik di Universitas Indonesia; b. Alat untuk berbagai transaksi yang akan diatur secara tersendiri. Spesifikasi Kartu Identitas Mahasiswa Pasal 4 Kartu Identitas Mahasiswa mempunyai spesifikasi : a. Terbuat dari bahan plastik yang diberi microchip; b. Combi dengan kapasitas memory 64 kbytes Java contact dan contactless; c. Pre-printed card; d. Tidak memiliki magnetic stripe; e. Bagian muka kartu berisi foto mahasiswa (berwarna) dengan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nama mahasiswa, nomor identitas mahasiswa serta bulan dan tahun diterbitkannya kartu; f. Bagian belakang kartu berisi barcode yang mencerminkan identitas mahasiswa; g. Isi kartu terdiri atas dan tidak terbatas pada identitas pribadi, foto, ciri pengenal, serta informasi lainnya yang diperlukan. Persyaratan Pasal 5 Kartu Identitas Mahasiswa hanya dapat diperoleh atau dimiliki oleh mereka yang berstatus sebagai mahasiswa Universitas Indonesia. Pasal 6 (1) Bagi mahasiswa yang Kartu Identitas Mahasiswanya hilang, dapat diberikan kartu pengganti; (2) Permintaan penggantian Kartu Identitas Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib; (3) Penggantian Kartu Identitas Mahasiswa dikenakan biaya pembuatan kartu pengganti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masa Berlaku Pasal 7 (1) Kartu Identitas Mahasiswa berlaku selama yang bersangkutan berstatus mahasiswa Universitas Indonesia; (2) Kartu Identitas Mahasiswa yang berfungsi sebagai kartu identitas diri untuk mengikuti kegiatan akademik di Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku apabila mahasiswa: a. dalam status tidak aktif; b. dalam status cuti; c. dinyatakan lulus; d. mengundurkan diri; e. putus studi;
37
f. g.
dicabut statusnya sebagai mahasiswa; meninggal dunia. Ketentuan Peralihan Pasal 8
(1) Surat keputusan ini berlaku bagi mahasiswa angkatan 2006 dan seterusnya; (2) Bagi mahasiswa angkatan 2005 dan sebelumnya tetap berlaku surat keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 151/R/SK/UI/2000 . Penutup Pasal 9 (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut; (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 9 Agustus 2006 Rektor
ttd
Usman Chatib Warsa NIP. 130 358 431
38
IV. PENDIDIKAN
39
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDOENSIA NOMOR : 006 /Peraturan/MWA-UI/2005 TENTANG EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA PROGRAM PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS INDONESIA Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang
: a. bahwa berdasarkan PP nomor 152/2000, salah satu tugas Senat Akademik Universitas adalah menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan dan kepribadian civitas akademika universitas; b. bahwa sebagai bagian dari hal tersebut di atas, perlu ditetapkan kebijakan tentang evaluasi hasil belajar mahasiswa pada program pendidikan di Universitas Indonesia dengan Peraturan Majelis Wali Amanat.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5859); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik; 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia; 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; dan 10.Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia. Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No. 237/SAU/UI/ 2005, tanggal 9 Agustus 2005 perihal Penetapan naskah Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa Pada Program Pendidikan di Universitas Indonesia. MEMUTUSKAN Menetapkan
: EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA PROGRAM PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS INDONESIA
40
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan: 1. Evaluasi hasil belajar adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar; 2. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; 3. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan di Universitas; 4. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, dan/atau profesi, dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum; 5. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing -masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dengan dua) jam kegiatan terstruktur dan 1-2 (satu sampai dengan dua) jam kegiatan mandiri; 6. Evaluasi akhir studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya dalam suatu program studi; dan 7. Putus studi adalah suatu kondisi seorang peserta didik yang dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya. BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Pertama Asas Pasal 2 Evaluasi hasil belajar harus secara andal dan sahih mencerminkan pencapaian hasil belajar mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan suatu program studi. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Evaluasi hasil belajar bertujuan mengukur dan menilai proses dan hasil belajar mahasiswa selama masa studinya di Universitas. BAB III ASPEK YANG DIUKUR Pasal 4 Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar adalah: a) Kemampuan akademik yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang tujuan belajar yang akan dicapai untuk setiap mata kuliah; dan b) Perilaku profesional, termasuk kejujuran akademik, kedisiplinan, kesantunan, kemampuan berinteraksi dan bekerja sama. BAB IV JADWAL EVALUASI Pasal 5 (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dan menyeluruh sesuai dengan mata kuliah. (2) Evaluasi dilakukan selama mahasiswa mengikuti rangkaian kegiatan yang dirancang. (3) Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester.
41
BAB V METODE EVALUASI Pasal 6 (1) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, keadilan. (2) Evaluasi dapat dilakukan dengan: a) ujian; b) tugas; dan c) observasi.
kejujuran dan
BAB VI PELAKSANAAN EVALUASI Pasal 7 (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa. (2) Setelah nilai akhir suatu mata kuliah ditetapkan, tidak ada evaluasi untuk memperbaiki nilai tersebut dalam semester yang sama. BAB VII KELULUSAN DAN PUTUS STUDI Bagian Pertama Kelulusan Pasal 8 (1) Hasil akhir studi mahasiwa ditetapkan oleh Rektor. (2) Mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan untuk lulus diberi predikat kelulusan. (3) Kelulusan dalam satu program pendidikan dinyatakan dalam bentuk ijazah dan gelar. Bagian Kedua Putus Studi Pasal 9 (1) Evaluasi putus studi mahasiswa dilaksanakan secara berkala. (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria penilaian dan persyaratan kelulusan dalam masa studi yang telah ditetapkan dinyatakan putus studi. BAB VIII PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang memerlukan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan ini diatur dalam Surat Keputusan Rektor. Pasal 11 Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Oktober 2005 Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Ketua,
ttd
Kartini Muljadi, SH.
42
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor : 005/SK/R/UI/2008 Tentang
PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN PADA SEMESTER PENDEK DI UNIVERSITAS INDONESIA REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, Menimbang :
a.
b.
c.
Mengingat :
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Indonesia terdapat waktu libur antara akhir semester genap dan awal semester gasal tahun akademik berikutnya yang dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan perkuliahan guna mempercepat lulusan; bahwa banyaknya masukan tentang penyelenggaraan perkuliahan semester pendek agar dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan perkuliahan guna mempercepat lulusan, dan bahwa masukan tentang penyelenggaraan perkuliahan semester pendek perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum; Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 001/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWAUI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012, dan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWAUI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN PADA SEMESTER PENDEK DI UNIVERSITAS INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
(1)
(2)
Semester pendek adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 8--10 minggu kuliah ekivalen dengan 12--14 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 1--2 minggu kegiatan penilaian; Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester pendek sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester gasal dan semester genap.
43
BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan penyelenggaraan perkuliahan pada semester pendek di Universitas Indonesia adalah: a. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat memanfaatkan waktu libur antar semester dengan program kegiatan akademik agar dapat mempercepat kelulusan; b. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai.
BAB III SIFAT Pasal 3 Penyelenggaraan semester pendek tidak merupakan kewajiban setiap fakultas/program studi. BAB IV BEBAN DAN PELAKSANAAN Pasal 4 Beban satuan kredit semester (SKS) maksimum yang dapat diambil adalah 12 SKS. Pasal 5 (1) Mata kuliah yang diselenggarakan pada semester pendek terbatas pada mata kuliah yang ditawarkan oleh masing-masing fakultas/program studi; (2) Jumlah peserta yang dipersyaratkan untuk diselenggarakannya mata kuliah seperti tersebut pada pasal 5 ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan efisiensi pelaksanaan. BAB V PESERTA Pasal 6 Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan seperti tersebut pada Pasal 4 dan 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap; (2) Mendaftarkan diri untuk mengikuti semester pendek; (3) Melaksanakan pembayaran biaya pendidikan untuk mengikuti semester pendek. BAB VI BIAYA Pasal 7 Biaya untuk mengikuti perkuliahan pada semester pendek ditentukan oleh masing-masing fakultas/program pascasarjana, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. BAB VII PENCATATAN Pasal 8 Pencatatan hasil perolehan nilai mata kuliah pada semester pendek, akan diadministrasikan pada semester pendek.
44
BAB VIII PENUTUP Pasal 9 (1)
(2) (3)
Dengan pemberlakuan Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 222/SK/R/UI/2003 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan pada Semester Pendek di Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku; Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal Rektor
ttd
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri NIP. 131 881 133
45
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor : 491/SK/R/UI/2004 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KEGIATAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS INDONESIA REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, Menimbang : a.
b.
Mengingat
:
bahwa masih beranekaragam peraturan dan tata cara penyelesaian kegiatan pendidikan di Universitas Indonesia pada program pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis; bahwa untuk tertib administrasi perlu ditetapkan tata cara penyelesaian kegiatan pendidikan, antara lain Penetapan Kelulusan, Kegiatan Wisuda, Penerbitan Ijazah dan Penerbitan Tranksrip Akademik Universitas Indonesia pada program pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara; 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWAUI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWAUI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia; 7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Universitas Indonesia; 8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 212/SK/R/UI/1999 tentang Penerbitan Ijazah dan Transkrip Akademik Universitas Indonesia. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KEGIATAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS INDONESIA BAB I Pengertian Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; 2. Rektor adalah pemimpin Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia; 3. Fakultas adalah unsur penyelenggara Kegiatan Akademik Universitas Indonesia dalam bidang dan/atau disiplin ilmu tertentu 4. Dekan adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas;
46
5. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana Akademik dan unsur pengembangan ilmu pengetahuan lintas Fakultas pada tingkat Pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh Fakultas dan kedudukannya setara dengan Fakultas; 6. Ketua Program Pascasarjana adalah pemimpin pelaksana Akademik dan unsur pengembangan ilmu pengetahuan lintas Fakultas pada tingkat pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh Fakultas, dan kedudukannya setara dengan Dekan Fakultas; 7. Departemen adalah pengelola sumber daya Akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksana pendidikan akademik, profesional dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi dan budaya; 8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia; 9. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu; 10. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus; 11. Pendidikan Spesialis adalah jenjang pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikan profesi yang bertujuan untuk penguasaan keprofesian yang mantap dalam bidan tertentu yang dilandasi kemampuan akademik yang kokoh; 12. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang terdiri atas diploma 3 dan diploma 4; 13. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik; 14. Sebutan profesi adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dan spesialis; 15. Sebutan vokasi adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi; 16. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik terjadwal yang meliputi antara lain perkuliahan, ujian, pratikum dan kegiatan laboratorium; 17. Masa Studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya; 18. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu; 19. Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester (SKS) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studinya; 20. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional berdasarkan suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum; 21. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif. BAB II PROSES PENETAPAN KELULUSAN Pasal 2 (1) Mahasiswa yang dapat diikutsertakan dalam proses penetapan kelulusan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Indonesia baik secara administratif maupun secara akademik; b. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan oleh Universitas Indonesia; c. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan pada pendidikan akademik, vokasi, profesi dan spesialis yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi (pemenuhan
47
jumlah SKS yang disyaratkan termasuk skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi yang telah diperbaiki) dengan IPK lebih tinggi atau sama dengan IPK minimum yang disyaratkan. (2) Proses penetapan kelulusan dilakukan dalam suatu “rapat penetapan kelulusan” yang dilakukan menjelang akhir semester sesuai kalender akademik Universitas Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: a. Rapat dipimpin oleh pimpinan fakultas/Program Pascasarjana atau yang ditunjuk; b. Anggota rapat ditentukan oleh pimpinan fakultas/Program Pascasarjana atas usul program studi/ departemen; c. Hasil rapat dituangkan dalam suatu Berita Acara; d. Tanggal Berita Acara menjadi tanggal kelulusan;
e. Tanggal kelulusan harus dalam batas masa studi. BAB III PENYAMPAIAN DATA LULUSAN Pasal 3 (1) Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana mengirimkan data lulusan kepada Rektor sesuai dengan ketentuan dan Kalender Akademik yang berlaku di Universitas Indonesia, dalam bentuk dokumen elektronik (disket), dan cetakannya (print-out). (2) Data lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi: a. Nomor Urut; b. Nomor Mahasiswa; c. Nama Mahasiswa sesuai dengan nama yang terdaftar di Universitas Indonesia; d. Nama Mahasiswa sesuai dengan ijazah pada jenjang pendidikan sebelumnya; e. Tanggal Lahir; f. Tempat Lahir; g. Jenis Kelamin; h. Program Studi; i. Tanggal Lulus; j. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); k. Predikat; l. Judul Tugas Akhir/Proyek Mahasiswa/Skripsi/Tesis/Disertasi. (3) Data lulusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat disampaikan secara bertahap sebagai berikut: a. Tahap pertama, satu (1) bulan sebelum tanggal wisuda; b. Tahap kedua, tiga (3) minggu sebelum tanggal wisuda; c. Tahap ketiga, dua (2) minggu sebelum tanggal wisuda; BAB IV WISUDA Pasal 4 Lulusan Universitas Indonesia yang akan mengikuti kegiatan Wisuda diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Panitia Pelaksana Wisuda dan membayar biaya wisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB V IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK Pasal 5 (1) Format baku ijazah maupun transkrip akademik Universitas Indonesia diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor; (2) Prosedur penerbitan ijazah ataupun transkrip akademik diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor; (3) Gelar akademik, sebutan vokasi, sebutan profesi, dan sebutan spesialis diberikan kepada lulusan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universistas Indonesia.
48
Pasal 6 (1) Ijazah dan transkrip akademik akan diterbitkan dan diserahkan oleh Universitas Indonesia, apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2; (2) Ijazah dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Ketua Program Pascasarjana; (3) Transkrip akademik yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Direktur Pendidikan; (4) Ijazah dan transkrip akademik dikeluarkan hanya satu kali. Pasal 7 (1) Ijazah dan transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal kelulusannya; (2) Apabila dalam waktu lebih dari 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya ijazah dan transkrip akademik tidak diambil oleh yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan dikenakan biaya administrasi yang ditentukan oleh pimpinan fakultas/ program pascasarjana; (3) Universitas Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap ijazah yang tidak diambil oleh yang bersangkutan dalam waktu satu tahun sejak diterbitkan. Pasal 8 (1) Gelar akademik, sebutan vokasi, sebutan profesi dan sebutan spesialis sesuai dengan pasal 5 ayat (3) dicantumkan dalam ijazah; (2) Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dicantumkan pula nama bidang keahlian yang bersangkutan secara lengkap. BAB PENUTUP Pasal 9 (1) Dengan pemberlakuan Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 212/SK/R/UI/1999, tentang penerbitan ijazah dan Transkrip Akademik Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku; (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila terdapat kesalahan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 13 Agustus 2004 Rektor,
ttd
Usman Chatib Warsa NIP. 130 358 431
49
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor : 865/SK/R/UI/2008 TENTANG TRANSFER KREDIT DAN PEMBEBASAN MATA KULIAH DI UNIVERSITAS INDONESIA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, Menimbang:
a.
b. c.
c.
Mengingat :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
bahwa telah dilaksanakan Program Internasionalisasi Universitas Indonesia sebagai salah satu strategi pengembangan fungsi-fungsi akademik Universitas Indonesia agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang unggul dan mempunyai daya saing di tingkat internasional; bahwa adanya berbagai kerja sama di bidang pendidikan antara Universitas Indonesia dengan berbagai pendidikan tinggi di luar negeri; bahwa banyak program pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia yang menerapkan peraturan tentang transfer kredit dan pembebasan mata kuliah seperti mata kuliah pada matrikulasi dan mata kuliah prasyarat; sehubungan butir a, b dan c di atas, dan untuk penjaminan mutu proses transfer kredit di lingkungan Universitas Indonesia serta mendukung Program Internasionalisasi diperlukan adanya ketentuan terkait dengan transfer kredit dan pembebasan mata kuliah yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012. Keputusan Rektor nomor 835/SK/R/UI/2006 tentang Transfer Kredit dan Pembebasan Mata Kuliah di Universitas Indonesia.
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TRANSFER KREDIT DAN PEMBEBASAN MATA KULIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.
BAB I Pengertian Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan : 1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara. 2. Rektor adalah pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia. 3. Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas. 4. Ketua Program adalah Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
50
5. 6. 7. 8. 9.
10. 11.
12.
13.
14. 15.
Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah membayar lunas biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan atau mahasiswa yang membayar biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan melalui mekanisme cicil, tunda bayar, sponsor ataupun bentuk lain yang telah memperoleh persetujuan universitas. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran perhargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. Transfer Kredit disingkat TK adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah beban studi (SKS) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi baik dalam statusnya sebagai mahasiswa Universitas Indonesia atau bukan mahasiswa Universitas Indonesia, hasil dari suatu proses evaluasi oleh Unit Transfer Kredit pada masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Indonesia. Unit Transfer Kredit adalah suatu panitia adhoc yang dibentuk dengan keputusan dekan untuk melakukan evaluasi atas permohonan transfer kredit yang diajukan oleh mahasiswa. Pembebasan mata ajar adalah suatu proses evaluasi terhadap kompetensi seorang mahasiswa terhadap suatu mata ajar prasyarat (di luar kurikulum) yang diwajibkan untuk diikuti sehingga yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban untuk mengikuti mata ajar tersebut.
BAB II Program Pendidikan Pasal 2 Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan : a. Jenjang Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister dan Jenjang Pendidikan Doktor; b. Jenjang Pendidikan Vokasi terdiri atas program pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV; c. Jenjang Pendidikan Profesi terdiri atas pendidikan profesi jenjang pertama, jenjang kedua, dan jenjang ketiga. BAB III Eligibilitas Transfer Kredit Pasal 3 (1) Mahasiswa yang sedang mengikuti suatu program studi dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas mata ajar yang telah diperoleh di luar program studi yang sedang diikutinya. (2) Materi kuliah yang dimohonkan untuk memperoleh transfer kredit dapat berasal dari: a. program pertukaran mahasiswa yang sah;
51
b. program kelas khusus internasional; c. program sandwich; d. program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik program studi di lingkungan Universitas Indonesia maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi; e. program perolehan kredit akademik di Universitas Indonesia. (3) Mata ajar yang dapat dimohonkan untuk memperoleh transfer kredit harus memenuhi syarat berikut: a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata ajar yang terdapat pada kurikulum program studi yang sedang diikuti; b. mata ajar tersebut diperoleh dalam 5 (lima) tahun; c. apabila diperoleh dari luar Universitas Indonesia, berasal dari perguruan tinggi yang program studinya memperoleh akreditasi minimal B atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi internasional. Beban studi maksimum yang dapat di transfer Pasal 4 (1) Beban studi (SKS) yang dapat ditransfer pada program studi jenjang sarjana adalah sebanyakbanyaknya 75 persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada program studi yang sedang diikuti. (2) Beban studi (SKS) yang dapat ditransfer pada program profesi adalah sebanyak-banyaknya 50 persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada program studi yang sedang diikuti. (3) Beban studi (SKS) yang dapat ditransfer pada program studi jenjang magister adalah sebanyakbanyaknya 50 persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada program studi yang sedang diikuti. (4) Beban studi (SKS) yang dapat ditransfer pada program studi jenjang doktor adalah sebanyakbanyaknya 50 persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada program studi yang sedang diikuti. Mekanisme Transfer Kredit Pasal 5 (1) Mahasiswa mengajukan permohonan transfer kredit kepada Dekan/Ketua Program dan melampirkan transkrip resmi yang berisi mata ajar yang akan ditransfer kreditnya. (2) Apabila berasal dari program kelas khusus internasional atau program sandwich, mahasiswa cukup menyerahkan transkrip resmi dari perguruan tinggi luar negeri yang menjadi mitra dalam program kelas khusus internasional/program sandwich, kepada Dekan untuk disahkan dengan keputusan Dekan/Ketua Program. (3) Dekan/Ketua Program menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Unit Transfer Kredit yang berada di bawah Dekan/Ketua Program untuk melakukan proses evaluasi terhadap transkrip resmi yang diajukan mahasiswa. (4) Evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4, dan ketentuan lain yang berlaku di masing-masing fakultas/program selama tidak bertentangan dengan keputusan ini. (5) Unit transfer kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) memberikan rekomendasi kepada Dekan terhadap jumlah SKS berikut nilainya yang dapat di transfer untuk disahkan dengan keputusan Dekan/Ketua Program. (6) SKS yang ditransfer akan direkam dalam transkrip akademik sesuai ketentuan yang berlaku. BAB IV Eligibilitas Pembebasan Mata Ajar Pasal 6 Permohonan untuk pembebasan mata ajar harus memenuhi persyaratan berikut: a. diajukan oleh mahasiswa aktif; b. mata kuliah yang tidak diperhitungkan bebannya (nol SKS); c. mata kuliah yang terdapat dalam program matrikulasi dan/atau mata ajar prasyarat (di luar kurikulum).
52
Mekanisme Pembebasan Mata Ajar Pasal 7 (1) Mahasiswa mengajukan permohonan pembebasan mata ajar kepada Dekan/Ketua Program dan melampirkan transkrip resmi yang dimiliki berisi mata ajar yang akan dijadikan acuan pembebasan mata ajar; (2) Dekan/Ketua Program menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit transfer kredit yang berada di bawah Dekan/Ketua Program untuk melakukan proses evaluasi terhadap transkrip resmi yang diajukan mahasiswa; (3) Evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 6, dan ketentuan lain yang berlaku di masing-masing fakultas/program selama tidak bertentangan dengan keputusan ini; (4) Unit transfer kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memberikan rekomendasi kepada Dekan terhadap sejumlah mata ajar yang dibebaskan untuk disahkan dengan keputusan Dekan/Ketua Program; (5) Mata kuliah yang dibebaskan diberi beban nol SKS dan akan direkam dalam transkrip akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB V Penutup Pasal 8 (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut; (2) Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor nomor 835/SK/R/UI/2006 tentang Transfer Kredit dan Pembebasan Mata Kuliah di Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; (3) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 5 Agustus 2008 Rektor,
ttd
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri NIP. 131 881 133
53
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: 838A/SK/R/UI/2007 TENTANG ADMINISTRASI HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, Menimbang:
Mengingat :
a
bahwa Universitas Indonesia sejak tahun akademik 2006/2007 telah menerapkan satu sistem administrasi akademik menggunakan sistem informasi akademik next generation (SIAK NG) untuk semua jenjang pendidikan di Universitas Indonesia; b bahwa pendokumentasian hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dari sistem SIAK NG; c bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor tentang administrasi hasil belajar mahasiswa Universitas Indonesia. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara; 5. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi; 6. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 7. Keputusan MWA-UI Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia; 8. Keputusan MWA-UI Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia; 9. Keputusan Rektor UI Nomor 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Universitas Indonesia; 10. Keputusan Rektor UI Nomor 491/SK/R/UI/2004 tentang Tatacara Penyelesaian Kegiatan Pendidikan di Universitas Indonesia; 11. Keputusan Rektor UI Nomor 450A/SK/R/UI/2006 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia. M E M U T U S K A N:
Menetapkan :
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ADMINISTRASI HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Pengertian Pasal 1
Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan: 1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; 1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia; 2. Aplikasi Sistem Informasi Akademik Next Generation (SIAK-NG) adalah aplikasi yang berbasiskan web yang digunakan untuk membantu menunjang kegiatan akademik di Universitas Indonesia dan dapat diakses oleh pengguna yang terhubung kejaring Internet; 3. Administrasi hasil belajar mahasiswa adalah kegiatan pendokumentasian hasil belajar mahasiswa menggunakan SIAK NG berbentuk daftar nilai semester, riwayat akademik dan transkrip akademik; 4. Daftar nilai semester adalah dokumen nilai mata kuliah yang telah diikuti seorang mahasiswa di Universitas Indonesia dalam satu semester; 5. Riwayat akademik adalah dokumen nilai mata kuliah yang telah diikuti seorang mahasiswa selama
54
6. 7.
menjadi mahasiswa Universitas Indonesia; Transkrip akademik adalah dokumen nilai mata kuliah dari seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan tertentu di Universitas Indonesia; Direktorat Pendidikan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Akademik. Daftar Nilai Semester Pasal 2
(1) Daftar nilai semester dikeluarkan setiap akhir semester setelah semua nilai mata kuliah selesai dimasukkan ke dalam SIAK NG; (2) Daftar nilai semester memberi informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor dan pendidikan terakhir), pembimbing akademik, fakultas, program studi, kekhususan/kosentrasi, jenjang pendidikan, kode mata kuliah, judul mata kuliah, satuan kredit semester (SKS), nilai huruf, indeks prestasi semester (IPS), dan indeks prestasi kumulatif (IPK); (3) Daftar nilai semester hanya dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan; (4) Daftar nilai semester yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh bagian administrasi pendidikan fakultas/program pascasarjana. Sistem Penilaian dan Indeks Prestasi Pasal 3 (1) Sistem penilaian di Universitas Indonesia menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E, dengan bobot masing-masing 4,00; 3,70; 3,30; 3,00; 2,70; 2,30; 2,00; 1,70; 1,00; dan 0,00 (nol); (2) Mata kuliah yang belum selesai seperti kerja praktek, seminar, skripsi, tesis dan disertasi diberi nilai huruf BS, dan tidak diperhitungkan dalam perolehan SKS, IPS maupun IPK; (3) SKS yang di transfer diberi nilai huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total SKS yang di transfer; (4) Sejumlah mata kuliah yang dibebaskan untuk tidak diambil oleh mahasiswa seperti mata kuliah pada program matrikulasi diberi nilai huruf DB tanpa SKS (nol SKS); (5) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena sesuatu alasan yang sah, untuk sementara diberi nilai huruf I (incomplete) dengan ketentuan bahwa nilai I tidak diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dan dalam waktu paling lambat satu bulan harus sudah berubah menjadi nilai huruf selain I atau apabila setelah satu bulan tidak ada ketetapan, maka nilai huruf I akan berubah menjadi nilai huruf E; (6) Mahasiswa aktif yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester akan diberi nilai E; (7) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir semester akan direkam dengan nilai T dan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester (bobot nol); (8) Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang telah memiliki nilai minimal C sehingga mata kuliah tersebut memiliki dua nilai yang keduanya memiliki nilai minimal C, maka SKS dan kedua nilai tersebut diperhitungkan dalam penghitungan IPK; (9) Bagi mahasiswa karena sesuatu alasan yang sah memperoleh izin cuti dalam semester berjalan, seluruh matakuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status cuti. Pasal 4 (1) Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi mahasiswa dalam suatu perkuliahan; (2) Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK); (3) Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung melalui perkalian antara jumlah nilai kredit mata kuliah dengan nilai bobot setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah yang diambil; (4) Besarnya IPS diperoleh dari nilai semua mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam satu semester, kecuali mata kuliah yang memiliki nilai huruf BS, dan TK;
55
(5) Besarnya IPK diperoleh dari semua mata kuliah yang memiliki nilai C atau lebih baik dari C, kecuali mata kuliah yang memiliki nilai huruf BS, TK, T, dan DB. Riwayat Akademik Pasal 5 (1) Riwayat akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, pembimbing akademik, dan program studi tentang keberhasilan studi mahasiswa; (2) Riwayat akademik dapat dicetak oleh mahasiswa yang bersangkutan, pembimbing akademik, dan bagian administrasi pendidikan fakultas/program pascasarjana sesuai dengan kebutuhan; (3) Riwayat akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa; (4) Riwayat akademik yang akan digunakan sebagaimana ayat (3) di atas disahkan oleh Wakil Dekan bidang akademik Fakultas/Wakil Ketua Program Pascasarjana. Transkrip Akademik Pasal 6 (1) Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa, pendidikan sebelumnya, jenjang pendidikan, program studi, kekhususan/konsentrasi, daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah, nilai huruf, jumlah SKS yang dipersyaratkan, jumlah SKS yang diperoleh, IPK, keberhasilan studi mahasiswa per semester, judul skripsi/tesis/disertasi, nomor ijazah dan tahun lulus; (2) Seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa akan masuk dalam transkrip akademik; (3) Status mahasiswa yang cuti maupun tidak aktif pada semester tertentu terekam dalam transkrip akademik; (4) IPK yang tercantum dalam transkrip akademik ditetapkan dari seluruh mata kuliah yang memiliki nilai C atau nilai lebih baik dari C, kecuali nilai huruf BS, TK, T, dan DB; (5) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; (6) Transkrip akademik diterbitkan hanya satu kali sebagai kelengkapan lulusan mahasiswa Universitas Indonesia. Ketentuan Peralihan Pasal 7 (1) Penghitungan IPK bagi mahasiswa angkatan 2005 dan sebelumnya yang lulus tahun 2006 dan seterusnya mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang telah memiliki nilai C, maka yang diperhitungkan dalam penghitungan IPK adalah SKS dan nilai yang terakhir saja; b. Tidak diperkenankan menghapus mata kuliah yang telah diambil dan/atau telah memiliki nilai minimal C; c. Nilai E, D, TK, BS, T dan DB terekam dalam transkrip akademik. (2) Penghitungan IPK bagi mahasiswa yang lulus sebelum tahun 2006 mengikuti
ketentuan sebagaimana diatur oleh masing-masing fakultas. Penutup Pasal 8 (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut; (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 20 Desember 2006 Rektor, ttd. Usman Chatib Warsa NIP. 130 358 431
56
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor : 012A/SK/R/UI/2007 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pembelajaran Mahasiswa Universitas Indonesia REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, Menimbang :
a.
b.
c.
d.
Mengingat :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
bahwa Universitas Indonesia sejak tahun akademik 2006/2007 telah menerapkan satu sistem administrasi akademik menggunakan SIAK NG untuk semua program studi dan jenjang pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia; bahwa pada setiap awal semester, mahasiswa Universitas Indonesia untuk dapat mengikuti kegiatan akademik diwajibkan melakukan registrasi administrasi dan akademik; bahwa telah dikembangkan administrasi pendidikan yang terpadu melalui penggunaan sistem berbasis teknologi informasi di Universitas Indonesia untuk semua jenjang pendidikan; sehubungan butir a, b dan c di atas, diperlukan adanya ketentuan penyelenggaraan pembelajaran mahasiswa dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum; Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan UI sebagai BHMN; Keputusan MWA UI Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia; Keputusan MWA UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; Peraturan MWA UI Nomor 006/Peraturan/MWA-UI/2005 tentang Evaluasi Hasil Belajar mahasiswa Pada Program Pendidikan di Universitas Indonesia; Keputusan Rektor UI Nomor 450A/SK/R/UI/2006 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia. MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
Keputusan Rektor Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pembelajaran Mahasiswa Universitas Indonesia. BAGIAN PERTAMA Pengertian Pasal 1
Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan: 1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia; 3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni; 4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu; 5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
57
6.
7. 8. 8. 9.
10.
11.
12. 13.
14. 15. 16. 17. 18.
Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah membayar lunas biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan atau mahasiswa yang membayar biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan melalui mekanisme cicil, tunda bayar, sponsor ataupun bentuk lain yang telah memperoleh persetujuan universitas; Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan; Registrasi administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif di program studi yang dipilih untuk satu semester yang akan berjalan; Registrasi akademik adalah kegiatan administratif guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada fakultas/departemen/program studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan; Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum; Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu; Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program; Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian; Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri; Evaluasi hasil belajar adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar; Evaluasi akhir studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya dalam suatu program studi; Putus studi adalah suatu kondisi seorang peserta didik yang dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya; Direktorat Pendidikan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Akademik; Direktorat PPSI (Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi) adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pengembangan sistem informasi dan penggunaannya secara operasional, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Wakil Rektor Bidang Non-Akademik. BAGIAN KEDUA Program Pendidikan Pasal 2
Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan: a. Jenjang Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister dan Jenjang Pendidikan Doktor; b. Jenjang Pendidikan Vokasi terdiri atas program Pendidikan Diploma III; c. Jenjang Pendidikan Profesi terdiri atas pendidikan profesi jenjang pertama, jenjang kedua, dan jenjang ketiga. BAGIAN KETIGA Masa Registrasi Pasal 3 (1) Registrasi administrasi semester gasal (term 1) dilaksanakan mulai awal sampai dengan pertengahan bulan Agustus tahun yang bersangkutan; (2) Registrasi administrasi semester genap (term 2) dilaksanakan mulai awal sampai dengan pertengahan
58
bulan Januari tahun yang bersangkutan; (3) Registrasi administrasi semester pendek (term 3) dilaksanakan mulai pertengahan sampai dengan akhir bulan Mei tahun yang bersangkutan; (4) Registrasi akademik semester gasal dilaksanakan dalam kurun waktu mulai pertengahan sampai dengan akhir bulan Agustus tahun yang bersangkutan, kecuali satu dan lain hal disesuaikan dengan jadwal masing-masing fakultas/program; (5) Registrasi akademik semester genap dilaksanakan dalam kurun waktu mulai pertengahan sampai dengan akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan, kecuali satu dan lain hal disesuaikan dengan jadwal masing-masing fakultas/program; (6) Registrasi akademik semester pendek dilaksanakan dalam kurun waktu mulai pertengahan sampai dengan akhir bulan Mei tahun yang bersangkutan, kecuali satu dan lain hal disesuaikan dengan jadwal masing-masing fakultas/program yang melaksanakan semester pendek. Sanksi Pasal 4 (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi tidak dapat melakukan registrasi akademik; (2) Mahasiswa yang melakukan registrasi administrasi, namun tidak melakukan registrasi akademik hingga batas waktu yang ditentukan, namanya tidak akan tercantum dalam daftar peserta mata kuliah.
(1) (2) (3) (4)
BAGIAN KEEMPAT Persyaratan Administrasi Registrasi Akademik Pasal 5 Tersedianya kalender akademik; Tersedianya kurikulum program studi sesuai jenjangnya; Adanya jadwal kelas mata kuliah setiap semester; Tersedianya pembimbing akademik. Sistem Informasi Akademik Next Generation (SIAK NG) Pasal 6
(1) Sistem informasi akademik next generation (SIAK NG) adalah sistem informasi yang berlaku di Universitas Indonesia untuk mendukung pelaksanaan registrasi akademik, proses perkuliahan, proses evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan; (2) Pengguna SIAK NG memiliki account yang dapat terdiri atas beberapa peran (role) yang diatur sebagai berikut: a. Peran Direktorat Pendidikan: Melihat kalender akademik untuk tingkat universitas; Menyusun kurikulum untuk tingkat universitas berdasarkan jenjang pendidikan; Melakukan konfirmasi perubahan nilai manual dari fakultas/program; b. Peran Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Ketua Program di fakultas/program dapat melakukan persetujuan isian rencana studi (IRS) bagi mahasiswa yang bermasalah dengan IRS-nya; c. Peran Sub Direktorat Registrasi Direktorat Pendidikan: Membuat kalender akademik untuk tingkat universitas; Melakukan konfirmasi perubahan nilai manual dari fakultas/program berdasarkan surat keterangan dari fakultas/program yang bersangkutan; d. Peran Sub Bagian Akademik di program studi tertentu: Mengganti term berjalan di program studi yang bersangkutan; Membuat kalender akademik untuk program studi yang bersangkutan; Menyusun dan mengubah kurikulum untuk program studi yang bersangkutan; Membuat dan menawarkan jadwal kelas mata kuliah, jadwal ujian, jadwal sidang serta menyusun paket kelas mata kuliah untuk mahasiswa baru (bilamana dibutuhkan); Menentukan kurikulum yang akan diterapkan ke mahasiswa; Melakukan verifikasi dari pengajuan mata kuliah spesial seperti skripsi, tesis, disertasi, dan
59
sebagainya yang dilakukan oleh mahasiswa; Mengisi absensi kelas mata kuliah atas permintaan dosen pengajar (bilamana dosen yang bersangkutan tidak dapat melakukan pengisian absensi karena alasan tertentu); Mencetak laporan rutin awal term, laporan rutin akhir term, laporan insidentil, dan laporan statistik; Mengubah status mahasiswa ke status tertentu yang diperbolehkan seperti cuti, dan sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku; Mengajukan usulan perubahan nilai terhadap seorang atau sekelompok mahasiswa yang mengikuti kelas mata kuliah tertentu, berdasarkan surat permohonon pengubahan nilai yang diajukan oleh dosen koordinator/dosen pengajar kelas mata kuliah dan telah disahkan dengan surat keterangan dari wakil dekan bidang akademik fakultas yang bersangkutan atau wakil ketua program; e. Peran Dosen Pengajar di program studi tertentu: Melihat kalender akademik; Melihat jadwal kelas mata kuliah, jadwal ujian, serta jadwal sidang di program studi yang bersangkutan; Melihat daftar peserta kelas mata kuliah yang diajarkannya; Mengisi absensi kehadiran dosen untuk kelas mata kuliah yang diajarkannya; Mengisi satuan acara pengajaran (SAP) untuk kelas mata kuliah yang diajarkannya; Mengisi komponen penilaian dan nilai akhir untuk kelas mata kuliah yang diajarkannya; f. Peran Dosen Pembimbing akademik di program studi tertentu: Melihat kalender akademik; Melihat jadwal kelas mata kuliah, jadwal ujian, serta jadwal sidang di program studi yang bersangkutan; Melakukan persetujuan terhadap IRS mahasiswa pada masa registrasi akademik; g. Peran Dosen Pembimbing skripsi/tesis/disertasi/kerja praktek/magang di program studi tertentu: Melihat kalender akademik; Melihat jadwal kelas mata kuliah, jadwal ujian, serta jadwal sidang di program studi yang bersangkutan; Mengisi catatan bimbingan untuk mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah spesial seperti skripsi/tesis/disertasi/kerja praktek/magang bimbingannya; h. Peran Mahasiswa di program studi tertentu: Melihat ringkasan data akademik; Melihat riwayat akademik yang sudah dijalani mahasiswa selama ini; Melihat riwayat data pembayaran; Melihat kalender akademik; Mengisi dan mengubah isian data mahasiswa (IDM) yang berfungsi sebagai biodata mahasiswa; Melihat jadwal kelas mata kuliah, jadwal ujian, serta jadwal sidang di program studi yang bersangkutan; Mengisi isian rencana studi (IRS) pada masa registrasi akademik yang telah ditentukan program studi masing-masing; Melihat rencana perkuliahan dari kelas mata kuliah yang diambil saat ini; Mengajukan permohonan mata kuliah spesial seperti skripsi/tesis/disertasi/kerja praktek/magang; i. Peran Operator SIAK-NG: Memasukkan data nilai mata kuliah tertentu atas usul pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana; Memasukkan data absensi perkuliahan pada semester dan tahun tertentu atas usul pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana.
Keamanan Sistem Informasi Pasal 7
60
(1) Untuk dapat mengakses sistem informasi yang ada di Universitas Indonesia, seorang sivitas akademika di lingkungan Universitas Indonesia harus memiliki username dan password yang diberikan sesuai dengan identitasnya yang memungkinkan pengguna masuk ke sistem informasi yang ada di Universitas Indonesia sesuai otorisasi yang dimilikinya; (2) Seluruh pengguna sistem wajib menjaga kerahasiaan informasi dan menggunakan informasi tersebut secara benar serta bertanggung jawab atas segala tindakannya dalam mengakses sistem; (3) Setiap perubahan peranan (role) atau hak akses untuk administrasi pendidikan wajib dilaporkan oleh pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana kepada Direktorat Pendidikan dan Direktorat PPSI untuk memastikan otorisasi penggunaan sistem; (4) Seluruh pengguna wajib melaporkan setiap perubahan peranan (role), jika paling lambat dua minggu setelah terjadi mutasi, perubahan peranan (role) belum dilaporkan secara resmi oleh atasan langsung yang bersangkutan kepada Direktorat Pendidikan dan Direktorat PPSI; (5) Kelalaian atau keterlambatan akan pemberitahuan perubahan peranan (role) pada ayat (3) tersebut dapat dikenakan sanksi akademik dan jabatan, tergantung dari akibat yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut; (6) Penyalahgunaan username dan password adalah tindakan yang dapat dikenai sanksi akademik dan jabatan. Kalender Akademik Pasal 8 (1) Kalender akademik merupakan pedoman yang berlaku umum bagi fakultas/program dan sivitas akademika di lingkungan Universitas Indonesia dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi; (2) Kalender akademik sebagaimana ayat (1) diterbitkan satu kali dalam satu tahun dengan Surat Keputusan Rektor, dan memuat: a. Masa pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi (administrasi dan akademik) mahasiswa baru; b. Jadwal kegiatan awal mahasiswa baru; c. Jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama; d. Periode perkuliahan; e. Periode ujian dan pengumuman hasil ujian; f. Batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda; (3) Program studi tidak berhak mengubah masa registrasi administrasi dan batas akhir penetapan lulusan; (4) Yang berhak mengubah masa registrasi administrasi dan batas akhir penetapan lulusan adalah Universitas. Kurikulum Pasal 9 (1) Mahasiswa dalam studinya di Universitas Indonesia mengikuti suatu jenjang pendidikan sesuai dengan kurikulum program studi dimana mahasiswa terdaftar; (2) Kurikulum sebagaimana ayat (1) memuat: a. Jumlah kredit yang harus dipenuhi mahasiswa sebagai syarat kelulusan; b. Maksimal masa studi yang boleh diambil mahasiswa selama mengikuti pendidikan di program studi dimana ia terdaftar; c. Jenis, kedudukan, sifat mata kuliah, dan nilai kredit; d. Pencantuman secara jelas mata kuliah prasyarat; e. Jumlah kredit mata kuliah kompetensi utama yang menjadi penciri program studi; f. Jumlah kredit mata kuliah konsentrasi atau kekhususan atau peminatan yang merupakan mata kuliah pendukung yang gayut dengan kompetensi utama; g. Jumlah kredit mata kuliah pilihan; h. Distribusi mata kuliah persemester. (3) Kurikulum suatu program studi untuk jenjang pendidikan atau program pendidikan tertentu diadministrasikan dalam bentuk struktur sebagai berikut: a. Kode kurikulum dicatat dengan format aa.bb.cc.dd-yyyy dimana 11 digit pertama merupakan kode program studi tersebut di Universitas Indonesia dan 4 digit terakhir merupakan tahun
61
b.
diberlakukannya kurikulum tersebut; Aturan mengenai penyusunan sebuah kurikulum baru di suatu program studi ditetapkan secara tersendiri. Jadwal Kuliah Pasal 10
(1) Setiap menjelang awal semester, fakultas/program menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan suatu kurikulum; (2) Jadwal kuliah sebagaimana ayat (1) di atas mencakup: a. Nama kelas mata kuliah; b. Jenis kelas, untuk membedakan penyelenggaraan kelas mata kuliah apakah pagi atau malam; c. Koordinator kelas mata kuliah sebagai penanggung jawab kelas mata kuliah tersebut; d. Hari dan jam kuliah; e. Tempat/ruang kuliah; f. Dosen pengajar. (3) Mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi dapat diselenggarakan di beberapa kelas mata kuliah atau biasa disebut juga kelas paralel; (4) Mata kuliah spesial adalah mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi tanpa adanya waktu, ruangan atau dosen pengajar tertentu seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Pembimbing Akademik Pasal 11 (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh fakultas/program; (2) Pembimbing akademik sebagaimana ayat (1) memiliki tugas: a. mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang akan diambil; b. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya kredit yang dapat diambil; c. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya. Proses Perwalian Pasal 12 (2) Mahasiswa mengisi isian rencana studi (IRS) secara on-line berdasarkan kelas mata kuliah yang ditawarkan di jadwal kelas mata kuliah dan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan ke mahasiswa tersebut; (3) Jumlah SKS yang diperbolehkan untuk diambil disesuaikan dengan indeks prestasi semester (IPS) mahasiswa tersebut dalam 1 (satu) semester sebelumnya atau 2 (dua) semester sebelumnya bila IPS 1 (satu) semester sebelumnya tidak tersedia; (4) Jumlah SKS yang diperbolehkan untuk diambil khusus untuk semester pendek mengikuti ketentuan yang berlaku tentang semester pendek; (5) IRS dinyatakan bermasalah jika: a. Mahasiswa mengambil mata kuliah dengan jadwal kuliah yang bentrok; b. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum terpenuhi; c. Mahasiswa mengambil SKS lebih daripada jumlah SKS yang diperbolehkan; d. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas yang disediakan. (6) Dosen pembimbing akademik (PA) tidak dapat menyetujui IRS mahasiswa yang bermasalah; (7) IRS bermasalah dikirimkan ke Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Ketua Program untuk diputuskan lebih lanjut; (8) Cara pengisian IRS secara online yang diberlakukan, ditentukan oleh masing-masing program studi dengan 3 pilihan yaitu: Cara pengisian IRS otomatis adalah proses pengisian IRS di mana IRS yang diajukan mahasiswa akan diperiksa oleh sistem, tidak melalui pembimbing akademik (PA), dan apabila tidak memenuhi persyaratan sistem maka IRS tidak tersimpan, jika sudah memenuhi persyaratan, IRS langsung disimpan ke sistem;
62
Cara pengisian IRS dengan persetujuan PA adalah proses pengisian IRS di mana IRS yang diajukan mahasiswa, diperiksa oleh sistem sesuai data kurikulumnya, kemudian IRS mahasiswa tersebut dikirimkan ke PA untuk disetujui atau dikirimkan ke Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Ketua Program; Cara pengisian IRS dengan semi otomatis adalah proses pengisian IRS di mana IRS yang diajukan mahasiswa, diperiksa oleh sistem, dan apabila tidak memenuhi persyaratan sistem maka IRS dikirimkan ke PA, tetapi jika sebaliknya maka mahasiswa dapat memilih apakah IRS tersebut akan dikirimkan ke PA atau langsung disimpan ke sistem. Proses Perkuliahan Pasal 13
(1) Dosen atau tim dosen menyiapkan satuan acara pengajaran (SAP) untuk mata kuliah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya; (2) Staf administrasi yang ditunjuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan agar terlaksananya kegiatan perkuliahan; (3) Selama proses perkuliahan berlangsung, dosen mengisi absensi kehadiran dosen; (4) Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah tatap muka yang ditentukan; (5) Absensi perkuliahan diadministrasikan oleh sub bagian akademik program studi. BAGIAN KELIMA Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa Pasal 14 (1) Evaluasi terdiri dari: b. Evaluasi mata kuliah; c. Evaluasi putus studi; d. Evaluasi akhir studi. (2) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran dan keadilan; (3) Evaluasi mata kuliah dapat dilakukan dengan ujian, tugas, dan observasi. Evaluasi Mata kuliah Pasal 15 (1) Dosen atau tim dosen melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa pada setiap semester terhadap suatu mata kuliah yang diikutinya untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa; (2) Dosen atau tim dosen memasukkan nilai akhir mahasiswa kedalam sistem administrasi akademik yang berlaku di Universitas Indonesia sesuai dengan jadwal kalender akademik yang berlaku; (3) Daftar nilai ujian yang sudah diisikan oleh dosen melalui sistem/aplikasi harus dicetak minimal 2 rangkap dan ditandatangani dosen yang bersangkutan dimana satu rangkap untuk diserahkan ke pusat administrasi fakultas sebagai bukti otentik, satu rangkap lain disimpan oleh dosen sebagai arsip; (4) Setelah nilai akhir suatu mata kuliah ditetapkan, tidak ada evaluasi untuk memperbaiki nilai tersebut dalam semester yang sama; (5) Apabila dosen atau tim dosen tidak memasukkan nilai akhir sesuai jadwal, maka seluruh peserta mata kuliah akan diadministrasikan dengan nilai B; (6) Nilai tersebut sebagaimana ayat (5) akan diubah menjadi nilai sebenarnya (bagi mahasiswa yang memperoleh nilai lebih baik dari B) apabila dosen atau tim dosen menyampaikan nilai akhir kepada Wakil Dekan Bidang Akademik melalui mekanisme perubahan nilai sebelum jadwal pemasukan nilai semester berikutnya. Evaluasi Putus Studi Pasal 16 (1) Evaluasi putus studi mahasiswa untuk berbagai jenjang pendidikan diatur secara tersendiri; (2) Bagi mahasiswa yang dinyatakan putus studi dapat memperoleh riwayat akademik selama mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia.
63
Evaluasi Akhir Studi Pasal 17 (1) Penetapan kelulusan mahasiswa pada akhir studinya di Universitas Indonesia ditentukan secara tersendiri dengan surat keputusan Rektor; (2) Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dari suatu program studi akan memperoleh ijazah dan transkrip akademik; (3) Ketentuan tentang transkrip akademik dan riwayat akademik diatur secara tersendiri dengan surat keputusan Rektor. BAGIAN KEENAM Penutup Pasal 18 (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut; (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 11 Januari 2007 Rektor,
Ttd. Usman Chatib Warsa NIP. 130 358 431
64
KEPUTUSAN KETUA PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA Nomor : 076/SK/KPV/UI/2008 TENTANG TATA TERTIB UJIAN MAHASISWA PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA KETUA PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang: a bahwa Program Vokasi Universitas Indonesia dalam menjalankan proses pendidikan harus mampu menciptakan suasana yang mendukung kejujuran intelektual; b. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan Program Vokasi di Universitas Indonesia diperlukan tata tertib ujian; c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004, tentang Perubahan Ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia; 3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia; 4. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 492/SK/R/UI/2008 tentang Pembentukan Program Vokasi Universitas Indonesia; 5. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 509/SK/R/UI/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma (D3) Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia ke Program Vokasi Universitas Indonesia; 6. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 696A/SK/R/UI/2008 tentang Penyelenggaraan Program Vokasi Universitas Indonesia; 7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 364/SK/R/UI/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Vokasional Universitas Indonesia. MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama Kedua
: KEPUTUSAN KETUA PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA TERTIB UJIAN MAHASISWA PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA. : Tata tertib ujian bagi mahasiswa Program Vokasi Universitas Indonesia sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini; : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeuarkan di Jakarta Pada tanggal 1 Oktober 2008 Ketua, ttd Dr. Muhammad Hikam, MSc. NIP 19600528 198202 1001
65
Lampiran: Surat Keputusan Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia Nomor : 076/SK/KPV/UI/2008, tanggal 1 Oktober 2008. TATA TERTIB UJIAN MAHASISWA PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA. I.
UJIAN DI RUANG KELAS 1.
2. 3. 4. 5.
II.
Para peserta ujian yang terlambat (dengan alasan apapun) lebih dari 30 menit dari saat dimulainya ujian tidak diperkenankan mengikuti ujian, sedangkan kepada mahasiswa yang terlambat 10 menit setelah dimulainya ujian harus melapor kepada Ketua Pelaksana Ujian atau Koordinator Ujian, dan mengisi formulir keterlambatan masuk ujian; Para peserta ujian yang sudah masuk ruang dan telah menerima soal dianggap telah mengikuti ujian dan tidak dibenarkan keluar dari ruang ujian, kecuali dianggap ujian telah selesai; Para peserta ujian wajib membawa Kartu Rencana Studi (KRS) yang berlaku; Para peserta ujian wajib meninggalkan buku, catatan, kertas dan lain sebagainya yang dianggap dapat ataupun tidak dapat membantu penyelesaian soal-soal ujian di tempat yang ditentukan oleh pengawas ujian, kecuali untuk ujian open book; Selama pelaksanaan ujian, peserta ujian DILARANG : a. keluar masuk ruangan, termasuk ke kamar kecil; b. mengganggu jalannya ujian; c. merokok; d. memakai sandal dan sepatu sandal yang bagian belakangnya tidak tertutup atau bertali; e. menggunakan dan mendengarkan alat musik seperti walkman atau sejenisnya; f. pinjam meminjam alat tulis; g. menggunakan alat komunikasi seperti handphone, pager dan lain-lain termasuk untuk dijadikan alat hitung; h. meninggalkan tempat ujian tanpa seizin pengawas ujian; i. meninggalkan tempat ujian sebelum 60 menit pelaksanaan ujian berlalu; j. melihat pekerjaan ujian peserta lain; k. memperlihatkan pekerjaan kepada peserta lain; l. berbicara satu sama lain; m. membawa contekan/catatan dalam bentuk apapun pada saat pelaksanaan ujian, baik yang membantu maupun tidak, dan dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk kalkulator yang diisi rumus/contekan dalam memori; n. menggunakan disket/USB/CD/alat penyimpan lainnya milik pribadi selama pelaksanaan ujian di laboratorium komputer baik sengaja atau tidak; o. mencontek atau memberi contekan pada saat pelaksanaan ujian; dan p. meminta pihak lain untuk mengerjakan ujian dan/atau mengerjakan ujian untuk orang lain.
UJIAN DI RUANG LABORATORIUM
pelaksanaan ujian di ruang laboratorium komputer, mahasiswa WAJIB: 1. duduk pada tempat yang ditentukan oleh Pengawas Ujian; 2. menggunakan USB/Disket/CD milik Program Vokasi UI Bidang Studi masing-masing, dilarang menggunakan milik pribadi; 3. mengerjakan seluruh soal ujian di drive komputer yang ditentukan, dengan terlebih dahulu membuat folder di drive komputer tersebut dengan diberi nama : Nama Anda_ NPM _Mata Kuliah_Nama Dosen atau yang ditentukan dalam soal; 4. menyimpan file yang sedang dikerjakan setiap saat. Resiko kehilangan file jika terjadi suatu masalah karena file tidak disimpan setiap saat menjadi resiko Peserta Ujian; 5. memberitahukan kepada Pengawas Ujian untuk memindahkan hasil ujian di drive komputer ke Flash Disk/USB yang dipegang oleh Pengawas Ujian setelah selesai ujian. Didepan Pengawas Ujian, Peserta Ujian WAJIB melihat proses pemindahan tersebut dan memastikan bahwa file yang telah tersimpan di Flash Disk/USB dapat dibuka dan dibaca sesuai dengan yang telah dikerjakan; 6. mengembalikan soal ujian yang telah diisi NPM, No. Urut, No. Komputer dan Nama Dosen, kemudian menandatangani absen ujian untuk kedua kalinya setelah memastikan bahwa prosedur point e dan f telah
66
7. 8. III.
SANKSI 1.
2.
3. IV.
berjalan dengan baik (dengan tanda tangan kedua, Peserta Ujian menyatakan bahwa telah memindahkan hasil ujian dari drive komputer ke Flash Disk/USB dengan baik); tetap di ruang dan dilarang meninggalkan ruang ujian sebelum poin e dan f telah diselesaikan dengan baik; peserta ujian yang tidak mengembalikan soal ujian akan dikenakan sanksi yaitu dianggap tidak mengikuti ujian tersebut.
Para peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian dikenakan sanksi seperti yang tersebut di poin 2 dibawah dan tidak dicarikan tempat magang. Khusus pelanggaran tidak membawa KRS pada saat ujian, mahasiswa diberikan kesempatan maksimal 3 (tiga) kali selama periode ujian untuk meminta surat izin mengikuti ujian yang dikeluarkan sekretariat. Jika lebih dari 3 (tiga) kali tidak diizinkan mengikuti ujian dengan alasan apapun. Para peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian Mata Kuliah akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yaitu : a. Sanksi minimal bagi peserta ujian yang melanggar poin 5 a sampai dengan 5 h diatas adalah penghentian pelaksanaan ujian bagi peserta tersebut pada saat ditemukannya pelanggaran dan berkas hasil ujian tetap diperiksa sampai dengan batas penghentian ujian; b. Sanksi minimal bagi peserta yang melanggar point 5i sampai dengan 5o di atas untuk pertama kali, dinyatakan tidak lulus/gugur (mendapat nilai E) dalam mataujian yang diambil pada waktu pelanggara n terjadi dan peserta juga tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk mataujian-mataujian yang tersisa berikutnya; c. Sanksi minimal bagi peserta yang melanggar point 5p untuk pertama kali dinyatakan gugur untuk semua Mata Kuliah pada semester terjadi pelanggaran; d. Untuk semua pelanggaran kedua kali untuk point b dan c di atas, peserta akan memperoleh sanksi seperti di atas dan mahasiswa tidak dapat melaksanakan registrasi administrasi di Program Vokasi UI pada semester berikutnya; e. Untuk semua pelanggaran ketiga kali untuk point b dan c, peserta akan dikeluarkan sebagai mahasiswa Program Vokasi UI. Mahasiswa yang tidak hadir mengikuti ujian akan diberikan nilai nol untuk ujian tersebut dan tidak dapat mengikuti ujian susulan.
UJIAN SUSULAN 1.
2.
Ujian susulan (termasuk laboratorium harian dan kuis) hanya dapat diberikan jika mahasiswa tersebut memenuhi salah satu syarat di bawah ini : a. Dirawat inap di Rumah Sakit, dengan dibuktikan adanya surat keterangan dokter atau rumah sakit yang menunjukkan penyakit yang diderita, surat keterangan rawat inap dari rumah sakit (RS), copy bukti administrasi pembayaran dari RS, copy resep dan copy hasil laboratorium, yang telah dilegalisir oleh dokter Pusat Kesehatan Mahasiswa UI. b. Keluarga inti langsung yaitu ayah, ibu, adik kandung, kakak kandung, suami/istri, anak kandung meninggal dunia pada hari tersebut atau dikebumikan di hari tersebut. Berkas pengajuan ujian susulan (formulir dan kelengkapannya) harus diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah mahasiswa keluar dari rumah sakit atau keluarga inti meninggal dunia dan/atau dikebumikan. Ketua, ttd Dr. Muhammad Hikam, MSc. NIP 19600528 198202 1001
67
