HIMPUNAN PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2014

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

HIMPUNAN

PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2014

BUKU III

Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas dan Tata Usaha Pimpinan BKPM 2015

DAFTAR ISI 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

1

2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

9

3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN

151

4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HOLTIKULTURA

305

5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU

339

6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG

347

7. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI

355

8. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API

363

9. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

371

10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKO NOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

405

SALINAN

1

2

3

4

5

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, ttd. Lydia Silvanna Djaman

6

7

8

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa dalam pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir serta pemanfaatan bahan nuklir diperlukan persyaratan dan tata cara perizinan yang lebih ketat, transparan, jelas, tegas, dan adil dengan mempertimbangkan keselamatan serta keamanan instalasi nuklir dan bahan nuklir, untuk menjamin keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup; b. bahwa dengan pengaturan perizinan instalasi nuklir dan pemanfaatan bahan nuklir akan memberikan kepastian dalam pengusahaan pemanfaatan tenaga nuklir yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat; c. bahwa untuk pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perizinan instalasi nuklir dan pemanfaatan bahan nuklir perlu diatur dalam satu peraturan pemerintah tersendiri yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir dan mencabut ketentuan mengenai perizinan pemanfaatan bahan nuklir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir; 9

Mengingat …

-2-

Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676); MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

Instalasi Nuklir adalah: a.

Reaktor Nuklir;

b.

fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan Bahan Nuklir, fabrikasi Bahan Bakar Nuklir dan/atau pengolahan ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas; dan/atau

c.

fasilitas yang digunakan untuk menyimpan Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Bakar Nuklir Bekas.

2.

Reaktor Nuklir adalah alat atau instalasi yang dijalankan dengan Bahan Bakar Nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian, dan/atau produksi radioisotop.

3.

Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai. 4. Bahan …

10

-3-

4.

Bahan Bakar Nuklir adalah bahan yang menghasilkan proses transformasi inti berantai.

dapat

5.

Bahan Bakar Nuklir Bekas adalah Bahan Bakar Nuklir teriradiasi yang dikeluarkan dari teras reaktor secara permanen dan tidak digunakan lagi dalam kondisinya saat ini karena penyusutan bahan fisil, peningkatan racun, atau kerusakan akibat radiasi.

6.

Reaktor Daya adalah Reaktor Nuklir yang memanfaatkan energi panas hasil pembelahan nuklir untuk pembangkitan daya.

7.

Reaktor Nondaya adalah Reaktor Nuklir yang memanfaatkan neutron dan radiasi hasil pembelahan nuklir.

8.

Pembangunan adalah kegiatan yang penentuan Tapak sampai dengan Konstruksi.

9.

Tapak adalah lokasi di daratan yang dipergunakan untuk Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning, 1 (satu) atau lebih Instalasi Nuklir beserta sistem terkait lainnya.

dimulai dari penyelesaian

10. Evaluasi Tapak adalah kegiatan analisis atas setiap sumber kejadian di Tapak dan wilayah sekitarnya yang dapat berpengaruh terhadap keselamatan Instalasi Nuklir. 11. Konstruksi adalah kegiatan membangun Instalasi Nuklir di Tapak yang sudah ditentukan, meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, pemasangan, dan pengujian struktur, sistem, dan komponen Instalasi Nuklir tanpa Bahan Nuklir. 12. Komisioning adalah kegiatan pengujian untuk membuktikan bahwa struktur, sistem, dan komponen Instalasi Nuklir terpasang yang dioperasikan dengan Bahan Nuklir memenuhi persyaratan dan kriteria desain. 13. Pengoperasian adalah kegiatan yang Komisioning dan operasi Instalasi Nuklir.

mencakup

14. Utilisasi …

11

-414. Utilisasi adalah penggunaan Instalasi Nuklir, penggunaan eksperimen, atau penggunaan peralatan eksperimen selama operasi Instalasi Nuklir. 15. Modifikasi adalah setiap upaya yang mengubah struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan, termasuk pengurangan dan/atau penambahan. 16. Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya Reaktor Nuklir secara tetap, antara lain, dilakukan pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran komponen reaktor, dekontaminasi, dan pengamanan akhir. 17. Dekomisioning Instalasi Nuklir Nonreaktor yang selanjutnya disebut Dekomisioning INNR adalah suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya Instalasi Nuklir nonreaktor secara tetap, antara lain, dilakukan pemindahan Bahan Bakar Nuklir dari Instalasi Nuklir nonreaktor, pembongkaran komponen, dekontaminasi, dan pengamanan akhir. 18. Dekomisioning Instalasi Nuklir adalah Dekomisioning dan Dekomisioning INNR. 19. Instalasi Penyimpanan Lestari adalah fasilitas nuklir yang digunakan untuk penempatan permanen Bahan Bakar Nuklir Bekas dengan tujuan untuk tidak akan diambil kembali. 20. Penutupan Instalasi Penyimpanan Lestari adalah proses penghentian kegiatan pemanfaatan Instalasi Penyimpanan Lestari secara permanen berupa tindakan administratif dan teknis saat masa umur operasi telah habis yang mencakup penyimpanan geologis dan pengakhiran kegiatan pada semua struktur terkait. 21. Pemohon adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, badan usaha milik negara, koperasi, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan izin Pembangunan, izin Pengoperasian, izin Dekomisioning Instalasi Nuklir, dan/atau izin pemanfaatan Bahan Nuklir kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 22. Pemegang …

12

-522. Pemegang Izin adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, badan usaha milik negara, koperasi, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang telah memiliki izin Pembangunan, izin Pengoperasian, izin Dekomisioning Instalasi Nuklir, dan/atau izin pemanfaatan Bahan Nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 23. Safeguards adalah setiap tindakan yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan pemanfaatan Bahan Nuklir hanya untuk maksud damai. 24. Daftar Informasi Desain (Design Information Questionnaire) yang selanjutnya disingkat DID adalah dokumen yang memuat informasi tentang Bahan Nuklir, meliputi bentuk, jumlah, lokasi, dan alur Bahan Nuklir yang digunakan, fitur fasilitas yang mencakup uraian fasilitas, tata letak fasilitas dan pengungkung, dan prosedur pengendalian Bahan Nuklir. 25. Pernyataan Pembebasan adalah pernyataan bahwa kegiatan Dekomisioning Instalasi Nuklir telah selesai dan Tapak Instalasi Nuklir bebas dari bahaya paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif. 26. Desain Rinci adalah desain lengkap dan terinci tentang Instalasi Nuklir yang akan dibangun, termasuk spesifikasi teknis bahan dan komponen yang digunakan dalam Konstruksi dan pembuatan komponen Instalasi Nuklir, serta gambar teknis yang memuat dimensi dan skala, yang menjadi dasar pelaksanaan Konstruksi. 27. Inspeksi Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir yang selanjutnya disebut Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan dalam rangka menjamin ditaatinya syaratsyarat dalam perizinan dan peraturan perundangundangan di bidang ketenaganukliran selama kegiatan Pembangunan, Pengoperasian, Dekomisioning Instalasi Nuklir dan pemanfaatan Bahan Nuklir. 28. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 29. Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut BATAN adalah badan pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Pasal 2 …

13

-6Pasal 2 (1)

(2)

Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan tentang: a.

perizinan Reaktor Nuklir;

b.

perizinan Instalasi Nuklir lainnya; dan

c.

perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir.

Instalasi Nuklir lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Instalasi Nuklir nonreaktor yang selanjutnya disebut INNR.

BAB II PERIZINAN REAKTOR NUKLIR Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1)

(2)

(3)

Reaktor Nuklir meliputi: a.

Reaktor Daya; dan

b.

Reaktor Nondaya.

Reaktor Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a.

Reaktor Daya komersial; dan

b.

Reaktor Daya nonkomersial.

Reaktor Nondaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a.

Reaktor Nondaya komersial; dan

b.

Reaktor Nondaya nonkomersial. Pasal 4

(1)

Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir serta Dekomisioning wajib memiliki izin. (2) Izin …

14

-7(2)

(3)

Izin Pembangunan Reaktor Nuklir meliputi: a.

izin Tapak; dan

b.

izin Konstruksi.

Izin Pengoperasian Reaktor Nuklir meliputi: a.

izin Komisioning; dan

b.

izin operasi. Pasal 5

(1)

Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Reaktor Daya nonkomersial atau Reaktor Nondaya nonkomersial dilaksanakan oleh BATAN.

(2)

Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Reaktor Daya komersial atau Reaktor Nondaya komersial dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau badan usaha yang berbadan hukum.

(3)

Pembangunan Reaktor Daya komersial yang berupa pembangkit listrik tenaga nuklir, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bagian Kedua Persyaratan Izin Paragraf 1 Umum Pasal 6

(1)

Pemohon untuk memperoleh izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir serta Dekomisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan memenuhi persyaratan izin. (2) Persyaratan …

15

-8(2)

Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

persyaratan administratif;

b.

persyaratan teknis; dan

c.

persyaratan finansial.

(3)

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku untuk badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan izin Konstruksi dan Komisioning Reaktor Daya komersial atau Reaktor Nondaya komersial.

(4)

Dalam hal Pembangunan Reaktor Daya komersial, selain persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus memenuhi kriteria: a.

semua struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan dalam Reaktor Nuklir telah teruji pada lingkungan yang relevan atau sesuai dengan kondisi operasi, dan diterapkan dalam purwarupa; dan

b.

telah diberikan izin operasi secara komersial oleh badan pengawas dari negara yang telah membangun Reaktor Daya komersial.

Paragraf 2 Persyaratan Administratif Pasal 7 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi: a.

bukti pendirian badan hukum;

b.

persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi:

peraturan

1. bukti …

16

-9-

1.

bukti hak atas tanah dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan atau dalam hal Pembangunan dilakukan dalam kawasan hutan diperlukan izin pinjam pakai kawasan hutan atau persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;

2.

izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

3.

sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

4.

izin usaha jasa konstruksi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

5.

izin terkait penanaman modal asing dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;

6.

sertifikat laik fungsi bangunan dari kepala daerah; dan/atau

7.

izin usaha penyediaan tenaga listrik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dalam hal Reaktor Nuklir akan digunakan untuk pengusahaan tenaga listrik;

c.

kesesuaian dengan penataan ruang; dan

d.

bukti pembayaran biaya permohonan izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir serta Dekomisioning.

Paragraf 3 …

17

- 10 Paragraf 3 Persyaratan Teknis Pasal 8 (1)

(2)

Persyaratan teknis untuk memperoleh izin Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi: a.

laporan pelaksanaan Evaluasi Tapak;

b.

laporan pelaksanaan sistem manajemen Evaluasi Tapak;

c.

DID; dan

d.

dokumen yang memuat data utama Reaktor Nuklir.

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 9 (1)

Persyaratan teknis untuk memperoleh izin Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi: a.

laporan analisis keselamatan;

b.

dokumen batasan dan kondisi operasi;

c.

dokumen sistem manajemen;

d.

DID;

e.

program proteksi dan keselamatan radiasi;

f.

dokumen sistem Safeguards;

g.

dokumen rencana proteksi fisik;

h.

program manajemen penuaan;

i.

program Dekomisioning;

j. program …

18

- 11 j.

program kesiapsiagaan nuklir;

k.

program Konstruksi; dan

l.

izin lingkungan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2)

Untuk Reaktor Daya komersial, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus menyampaikan laporan analisis keselamatan probabilistik.

(3)

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dan laporan analisis keselamatan probabilistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN. Pasal 10

(1)

Persyaratan teknis untuk memperoleh izin Komisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi: a.


b.


c.

program Komisioning;

d.

program perawatan;

e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.

laporan pelaksanaan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; m. laporan … 19

- 12 -

(2)

m.

laporan hasil kegiatan Konstruksi; dan

n.

gambar teknis Reaktor Nuklir terbangun.

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 11 (1)

(2)

Persyaratan teknis untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi: a.


b.


c.


d.

program perawatan;

e.


f.


g.


h.


i.

program kesiapsiagaan nuklir; dan

j.

laporan pelaksanaan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN. Pasal 12

(1)

Persyaratan teknis untuk Dekomisioning meliputi:

memperoleh

a.


b.


izin

c. program …

20

- 13 -

(2)

c.


d.

dokumen sistem manajemen.

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Paragraf 4 Persyaratan Finansial Pasal 13 (1)

Persyaratan finansial Konstruksi meliputi:

untuk

memperoleh

izin

a.

deposito berjangka pada bank pemerintah;

b.

surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau

c.

cadangan akuntansi.

(2)

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan Konstruksi sampai dengan pelaksanaan operasi.

(3)

Bukti kemampuan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam rencana anggaran Konstruksi.

Pasal 14 (1)

Persyaratan finansial Komisioning meliputi: a.

untuk

memperoleh

izin

bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya; dan b. bukti …

21

- 14 b.

bukti jaminan Dekomisioning.

finansial

pelaksanaan

(2)

Pertanggungjawaban kerugian nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)

Jaminan finansial pelaksanaan Dekomisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a.


b.

asuransi; dan/atau

c.

jaminan keuangan lainnya.

(4)

Jaminan finansial pelaksanaan Dekomisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan untuk keperluan Dekomisioning dengan persetujuan Kepala BAPETEN.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan finasial untuk keperluan Dekomisioning diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Paragraf 1 Izin Tapak Pasal 15 (1)

Kegiatan Evaluasi Pemohon sebelum Tapak.

Tapak harus dilakukan oleh mengajukan permohonan izin

(2)

Kegiatan Evaluasi Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan Evaluasi Tapak dari Kepala BAPETEN.

(3)

Pemohon untuk memperoleh persetujuan Evaluasi Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a. program …

22

- 15 -

(4)

a.

program Evaluasi Tapak; dan

b.

sistem manajemen.

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 16 (1)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(2)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon.

(3)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen sudah lengkap, Kepala BAPETEN memberikan surat pernyataan mengenai kelengkapan dokumen kepada Pemohon.

Pasal 17 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan persetujuan Evaluasi Tapak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)

Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon mengenai hasil penilaian teknis terhadap dokumen yang belum memenuhi persyaratan.

(3)

Pemohon harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN. (4) Penilaian …

23

- 16 (4)

Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berulang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Evaluasi Tapak, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan Evaluasi Tapak.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan persetujuan Evaluasi Tapak apabila: a.

Pemohon tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

b.

perbaikan yang disampaikan Pemohon belum memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Evaluasi Tapak.

Pasal 18 (1)

Pemohon untuk memperoleh izin Tapak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b angka 1, huruf c, dan huruf d; dan

b.

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(2)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(3)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon. (4) Dalam …

24

- 17 -

(4)


Pasal 19 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan izin Tapak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)


(3)

Pemohon harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)

Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berulang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan izin Tapak, Kepala BAPETEN menerbitkan izin Tapak.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan izin Tapak apabila: a.


b.

perbaikan yang disampaikan Pemohon belum memenuhi penilaian persyaratan izin Tapak.

Paragraf 2 …

25

- 18 -

Paragraf 2 Izin Konstruksi Pasal 20 (1)

Pemegang Izin Tapak harus memperoleh persetujuan desain dari Kepala BAPETEN sebelum mengajukan permohonan izin Konstruksi.

(2)

Pemegang Izin Tapak untuk memperoleh persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen:

(3)

a.

Desain Rinci Reaktor Nuklir; dan

b.

laporan analisis keselamatan.


Pasal 21 (1)


(2)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Izin Tapak.

(3)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen sudah lengkap, Kepala BAPETEN memberikan surat pernyataan mengenai kelengkapan dokumen kepada Pemegang Izin Tapak.

Pasal 22 …

26

- 19 Pasal 22 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan persetujuan desain dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)

Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Izin Tapak mengenai hasil penilaian teknis terhadap dokumen yang belum memenuhi persyaratan.

(3)

Pemegang Izin Tapak harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)

Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berulang dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan persetujuan desain, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan desain.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan persetujuan desain apabila: a. Pemegang Izin Tapak tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau b. perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin Tapak belum memenuhi penilaian persyaratan persetujuan desain.

Pasal 23 (1)

Pemegang Izin Tapak wajib mengajukan permohonan izin Konstruksi paling lama 4 (empat) tahun sejak izin Tapak berlaku. (2) Pemegang …

27

- 20 (2)

Pemegang Izin Tapak untuk memperoleh izin Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan huruf d;

b.

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan

c.

persyaratan finansial dalam Pasal 13.

sebagaimana

dimaksud

(3)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(4)


(5)


Pasal 24 (1)

Dalam hal pengajuan permohonan izin Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah izin Tapak diterbitkan, Pemegang Izin Tapak wajib melakukan Evaluasi Tapak ulang.

(2)

Evaluasi Tapak ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19. Pasal 25 …

28

- 21 Pasal 25 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan izin Konstruksi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)


(3)

Pemegang Izin Tapak harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)

Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berulang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan izin Konstruksi, Kepala BAPETEN menerbitkan izin Konstruksi.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan izin Konstruksi apabila: a.

Pemegang Izin Tapak tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

b.

perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin Tapak belum memenuhi penilaian persyaratan izin Konstruksi.

Pasal 26 (1)

Selama masa berlakunya izin Konstruksi, Pemegang Izin Konstruksi dapat mengajukan permohonan:

a. persetujuan …

29

- 22 -

(2)

(3)

a.

persetujuan perubahan desain;

b.

izin pemanfaatan Bahan Nuklir; dan

c.

surat izin bekerja untuk petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir.

Pemegang Izin Konstruksi untuk memperoleh persetujuan perubahan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a.

data perubahan desain Reaktor Nuklir; dan

b.


Ketentuan mengenai tata cara memperoleh surat izin bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan tata cara penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 27 (1)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(2)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Izin Konstruksi.

(3)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen sudah lengkap, Kepala BAPETEN memberikan surat pernyataan mengenai kelengkapan dokumen kepada Pemegang Izin Konstruksi. Pasal 28 …

30

- 23 Pasal 28 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan persetujuan perubahan desain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)

Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Izin Konstruksi mengenai hasil penilaian teknis terhadap dokumen yang belum memenuhi persyaratan.

(3)

Pemegang Izin Konstruksi harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)


(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan persetujuan perubahan desain, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan perubahan desain.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan persetujuan perubahan desain apabila: a. Pemegang Izin Konstruksi tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau b. perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin Konstruksi belum memenuhi penilaian persyaratan persetujuan perubahan desain. Paragraf 3 Izin Komisioning Pasal 29

(1)

Pemegang Izin Konstruksi dapat mengajukan permohonan izin Komisioning kepada Kepala BAPETEN: a. pada …

31

- 24 a. pada saat memulai pelaksanaan uji fungsi struktur, sistem, dan komponen Reaktor Nuklir tanpa Bahan Nuklir; b. setelah memiliki izin pemanfaatan Bahan Nuklir; dan c. setelah memiliki surat izin bekerja bagi petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir. (2)

Pemegang Izin Konstruksi untuk memperoleh izin Komisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b angka 6, dan huruf d;

b.


c.

persyaratan finansial dalam Pasal 14.

sebagaimana

dimaksud

(3)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(4)


(5)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen sudah lengkap, Kepala BAPETEN memberikan surat pernyataan mengenai kelengkapan dokumen kepada Pemegang Izin Konstruksi. Pasal 30

(1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan izin Komisioning dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. (2) Kepala …

32

- 25 (2)


(3)


(4)

Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berulang dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan izin Komisioning, Kepala BAPETEN menerbitkan izin Komisioning.

(6)

Kepala BAPETEN Komisioning apabila:

menolak

permohonan

izin

a. Pemegang Izin Konstruksi tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau b. perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin Konstruksi belum memenuhi penilaian persyaratan izin Komisioning.

Pasal 31 (1)

Selama masa berlakunya izin Komisioning, Pemegang Izin Komisioning dapat mengajukan permohonan kegiatan Modifikasi.

(2)

Kegiatan Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Modifikasi dari Kepala BAPETEN.

(3) Pemegang …

33

- 26 (3)

Pemegang Izin Komisoning untuk memperoleh persetujuan Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a. program Modifikasi; dan b. sistem manajemen.

(4)


Pasal 32 (1)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin Komisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(2)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Izin Komisioning.

(3)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen sudah lengkap, Kepala BAPETEN memberikan surat pernyataan mengenai kelengkapan dokumen kepada Pemegang Izin Komisioning.

Pasal 33 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan persetujuan Modifikasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)

Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Izin Komisioning mengenai hasil penilaian teknis terhadap dokumen yang belum memenuhi persyaratan. (3) Pemegang …

34

- 27 (3)

Pemegang Izin Komisioning harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)


(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Modifikasi, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan Modifikasi.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan persetujuan Modifikasi apabila: a. Pemegang Izin Komisioning tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau b. perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin Komisioning belum memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Modifikasi.

Paragraf 4 Izin Operasi Pasal 34 (1)

Pemegang Izin Komisioning dapat mengajukan permohonan izin operasi kepada Kepala BAPETEN pada saat pelaksanaan Komisioning.

(2)

Pemegang Izin Komisioning untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b angka 7, dan huruf d; dan b. persyaratan …

35

- 28 b.


(3)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin Komisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(4)


(5)


Pasal 35 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan izin operasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)

Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Izin Komisioning mengenai hasil penilaian teknis terhadap dokumen yang belum memenuhi persyaratan.

(3)

Pemegang Izin Komisioning harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)


(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan izin operasi, Kepala BAPETEN menerbitkan izin operasi. (6) Kepala …

36

- 29 -

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan izin operasi apabila: a. Pemegang Izin Komisioning tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau b. perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin Komisioning belum memenuhi penilaian persyaratan izin operasi.

Pasal 36 (1)

Selama masa berlakunya izin operasi, Pemegang Izin operasi dapat mengajukan permohonan kegiatan Utilisasi dan/atau Modifikasi.

(2)

Kegiatan Utilisasi dan/atau Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan untuk Reaktor Nondaya nonkomersial.

(3)

Kegiatan Utilisasi dan/atau Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Utilisasi dan/atau Modifikasi dari Kepala BAPETEN.

(4)

Pemegang Izin operasi untuk memperoleh persetujuan Utilisasi dan/atau Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen:

(5)

a.

program Utilisasi dan/atau Modifikasi; dan

b.

sistem manajemen.

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 37 …

37

- 30 -

Pasal 37 (1)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(2)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Izin operasi.

(3)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen sudah lengkap, Kepala BAPETEN memberikan surat pernyataan mengenai kelengkapan dokumen kepada Pemegang Izin operasi.

Pasal 38 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan persetujuan Utilisasi dan/atau Modifikasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)

Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Izin operasi mengenai hasil penilaian teknis terhadap dokumen yang belum memenuhi persyaratan.

(3)

Pemegang Izin operasi harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)

Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berulang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. (5) Dalam …

38

- 31 -

(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Utilisasi dan/atau Modifikasi, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan Utilisasi dan/atau Modifikasi.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan persetujuan Utilisasi dan/atau Modifikasi apabila: a.

Pemegang Izin operasi tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

b.

perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin operasi belum memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Utilisasi dan/atau Modifikasi.

Paragraf 5 Izin Dekomisioning Pasal 39 (1)

Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan izin Dekomisioning kepada Kepala BAPETEN apabila: a.

izin operasi akan berakhir dan Pemegang Izin operasi tidak berkehendak untuk mengajukan perpanjangan izin operasi;

b.

permohonan perpanjangan izin operasi ditolak oleh Kepala BAPETEN karena Reaktor Nuklir sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;

c.

Pemegang Izin operasi hendak menghentikan kegiatan operasi sebelum izin operasi berakhir; dan/atau

d.

terjadi kecelakaan yang menyebabkan Reaktor Nuklir wajib dilakukan Dekomisioning.

(2) Dalam …

39

- 32 (2)

Dalam hal izin operasi akan berakhir dan Pemegang Izin operasi tidak berkehendak untuk mengajukan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan izin Dekomisioning paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum izin operasi berakhir.

(3)

Dalam hal permohonan perpanjangan izin operasi ditolak oleh Kepala BAPETEN karena Reaktor Nuklir sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan izin Dekomisioning paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pernyataan penolakan perpanjangan izin operasi diterbitkan.

(4)

Dalam hal Pemegang Izin operasi hendak menghentikan kegiatan operasi sebelum izin operasi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan Izin Dekomisioning paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemegang Izin operasi memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasi.

(5)

Dalam hal terjadi kecelakaan yang menyebabkan Reaktor Nuklir harus dilakukan Dekomisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan Izin Dekomisioning paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pernyataan penanggulangan kedaruratan nuklir berakhir.

Pasal 40 (1)

Permohonan izin Dekomisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf d; dan

b. persyaratan …

40

- 33 -

b.


(2)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(3)


(4)


Pasal 41 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan izin Dekomisioning dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)


(3)

Pemegang Izin operasi harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)

Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berulang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. (5) Dalam …

41

- 34 (5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan izin Dekomisioning, Kepala BAPETEN menerbitkan izin Dekomisioning.

(6)

Kepala BAPETEN menolak Dekomisioning apabila:

(7)

permohonan

izin

a.


b.

perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin operasi belum memenuhi penilaian persyaratan izin Dekomisioning.

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan baru izin Dekomisioning.

Pasal 42 Pemegang Izin Dekomisioning wajib memulai pelaksanaan Dekomisioning dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam program Dekomisioning. Pasal 43 (1)

Dalam hal kegiatan Dekomisioning telah selesai, Pemegang Izin Dekomisoning dapat mengajukan permohonan persetujuan Pernyataan Pembebasan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a.

hasil pelaksanaan Dekomisioning;

b.

hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif;

c.

laporan pelaksanaan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

d.

hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar Tapak. (2) Kepala … 42

- 35 (2)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin Dekomisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(3)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Izin Dekomisioning.

(4)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen sudah lengkap, Kepala BAPETEN memberikan surat pernyataan mengenai kelengkapan dokumen kepada Pemegang Izin Dekomisioning.

Pasal 44 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan persetujuan Pernyataan Pembebasan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)

Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Izin Dekomisioning mengenai hasil penilaian teknis terhadap dokumen yang belum memenuhi persyaratan.

(3)

Pemegang Izin Dekomisioning harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)


(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persetujuan Pernyataan Pembebasan, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan Pernyataan Pembebasan.

(6) Kepala …

43

- 36 (6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan persetujuan Pernyataan Pembebasan apabila: a. Pemegang Izin Dekomisioning tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau b. perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin Dekomisioning belum memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Pernyataan Pembebasan.

Bagian Keempat Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Pasal 45 Izin Tapak Reaktor Nuklir berlaku sejak tanggal diterbitkan izin Tapak sampai dengan diterbitkannya persetujuan Pernyataan Pembebasan.

Pasal 46 (1)

Izin Konstruksi Reaktor Nuklir berlaku untuk jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun sejak tanggal diterbitkan.

(2)

Apabila Konstruksi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin Konstruksi wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin Konstruksi kepada Kepala BAPETEN.

(3)

Permohonan perpanjangan izin Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin Konstruksi.

(4)

Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan dokumen: a. laporan …

44

- 37 a.

laporan kemajuan kegiatan Konstruksi; dan

b.

program dan jadwal baru kegiatan Konstruksi.

(5)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen permohonan perpanjangan izin Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen diterima.

(6)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin Konstruksi memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin Konstruksi, Kepala BAPETEN menerbitkan perpanjangan izin Konstruksi.

(7)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin Konstruksi tidak memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin Konstruksi, Kepala BAPETEN menolak permohonan perpanjangan izin Konstruksi.

(8)

Perpanjangan izin Konstruksi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak izin Konstruksi berakhir untuk setiap kali perpanjangan.

Pasal 47 (1)

Izin Komisioning Reaktor Nuklir berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

(2)

Apabila Komisioning belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin Komisioning wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin Komisioning kepada Kepala BAPETEN.

(3)

Permohonan perpanjangan izin Komisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin Komisioning. (4) Permohonan …

45

- 38 (4)

Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan dokumen: a.

laporan kemajuan kegiatan Komisioning; dan

b.

program dan jadwal pelaksanaan Komisioning yang baru.

(5)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen permohonan perpanjangan izin Komisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen diterima.

(6)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin Komisioning memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin Komisioning, Kepala BAPETEN menerbitkan perpanjangan izin Komisioning.

(7)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin Komisioning tidak memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin Komisioning, Kepala BAPETEN menolak permohonan perpanjangan izin Komisioning.

(8)

Perpanjangan izin Komisioning dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak izin Komisioning berakhir untuk setiap kali perpanjangan.

Pasal 48 (1)

Izin operasi Reaktor Nuklir berlaku untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) tahun sejak tanggal diterbitkan izin operasi.

(2)

Dalam hal Pemegang Izin operasi bermaksud memperpanjang izin operasi, Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasi kepada Kepala BAPETEN.

(3)

Permohonan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya izin. (4) Permohonan …

46

- 39 (4)



b.

laporan penilaian keselamatan berkala;

c.

laporan operasi; dan

d.

laporan kajian penuaan.

(5)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen permohonan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokumen diterima.

(6)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin operasi memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin operasi, Kepala BAPETEN menerbitkan perpanjangan izin operasi.

(7)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin operasi tidak memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin operasi, Kepala BAPETEN menolak permohonan perpanjangan izin operasi.

(8)

Perpanjangan izin operasi Reaktor Nuklir diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak izin operasi berakhir untuk setiap kali perpanjangan. Pasal 49

Izin Dekomisioning berlaku sampai dengan diterbitkannya persetujuan Pernyataan Pembebasan dari Kepala BAPETEN. Bagian Kelima Perubahan Izin Pasal 50 (1)

Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir wajib mengajukan permohonan perubahan izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir, jika terdapat perubahan data yang meliputi perubahan: a. nama … 47

- 40 -

(2)

a.

nama badan hukum Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir; atau

b.

alamat Reaktor Nuklir.

Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN sebelum terjadinya perubahan data dan melampirkan dokumen perubahan: a.

nama badan hukum Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir; atau

b.

alamat Reaktor Nuklir.

(3)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal permohonan perubahan izin diterima.

(4)

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan kesesuaian dokumen perubahan, Kepala BAPETEN menerbitkan perubahan izin.

(5)

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan ketidaksesuaian dokumen perubahan, Kepala BAPETEN menolak permohonan perubahan izin. Pasal 51

Dalam hal terjadi perubahan data batasan dan kondisi operasi pada saat pelaksanaan operasi Reaktor Nuklir, Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan baru izin operasi.

Bagian Keenam Berakhirnya Izin Pasal 52 (1)

Izin Konstruksi, izin Komisioning, dan izin operasi Reaktor Nuklir berakhir jika: a. masa …

48

- 41 -

(2)

a.

masa berlaku izin habis;

b.

badan hukum bubar atau dibubarkan;

c.

Pemegang Izin mengajukan penghentian izin; atau

d.

dicabut oleh Kepala BAPETEN.

permohonan

Dalam hal izin Komisioning dan izin operasi Reaktor Nuklir telah berakhir, Pemegang Izin tetap wajib bertanggung jawab atas pengelolaan Reaktor Nuklir, Bahan Nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan Dekomisioning sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Biaya Izin Pasal 53 Izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir serta Dekomisioning dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB III PERIZINAN INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR Bagian Kesatu Umum Pasal 54 (1)

INNR meliputi: a.

fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan Bahan Nuklir, fabrikasi Bahan Bakar Nuklir dan/atau pengolahan ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas; dan/atau b. fasilitas …

49

- 42 -

b. (2)

fasilitas yang digunakan untuk menyimpan Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Bakar Nuklir Bekas.

Fasilitas yang digunakan untuk menyimpan Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Bakar Nuklir Bekas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a.

instalasi penyimpanan sementara Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Bakar Nuklir Bekas; dan

b.

Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas.

Pasal 55 (1)

Pembangunan, Pengoperasian, INNR wajib memiliki izin.

(2)

Izin Pembangunan INNR meliputi:

(3)

(4)

(5)

a.

izin Tapak; dan

b.

izin Konstruksi.

dan

Dekomisioning

Izin Pengoperasian INNR meliputi: a.

izin Komisioning; dan

b.

izin operasi.

Izin Dekomisioning INNR meliputi: a.

izin Dekomisioning INNR selain Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas; dan

b.

izin Penutupan Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas.

Penentuan tempat Instalasi Penyimpanan Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bagian Kedua …

50

- 43 Bagian Kedua Persyaratan Izin Paragraf 1 Umum Pasal 56 (1)

Pemohon untuk memperoleh izin Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning INNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan memenuhi persyaratan izin.

(2)

Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(3)

a.

persyaratan administratif;

b.

persyaratan teknis; dan

c.

persyaratan finansial.

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku untuk badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan izin Komisioning INNR.

Paragraf 2 Persyaratan Administratif Pasal 57 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, meliputi: a.

bukti pendirian badan hukum;

b.

persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi:

peraturan

1. bukti …

51

- 44 1.

bukti hak atas tanah dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan atau dalam hal Pembangunan dilakukan dalam kawasan hutan diperlukan izin pinjam pakai kawasan hutan atau persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;

2.

izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

3.

sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

4.

izin usaha jasa konstruksi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

5.

izin terkait penanaman modal asing dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal; dan/atau

6.

sertifikat laik fungsi dari kepala daerah;

c.

kesesuaian dengan penataan ruang; dan

d.

bukti pembayaran biaya Pembangunan, Pengoperasian, INNR.

permohonan izin dan Dekomisioning

Paragraf 3 Persyaratan Teknis Pasal 58 (1)

Persyaratan teknis untuk memperoleh izin Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi: a.

laporan pelaksanaan Evaluasi Tapak; b. laporan …

52

- 45 -

(2)

b.

laporan pelaksanaan sistem manajemen Evaluasi Tapak;

c.

DID; dan

d.

dokumen yang memuat data utama INNR.

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 59 (1)

(2)

Persyaratan teknis untuk memperoleh izin Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi: a.


b.

dokumen batasan dan kondisi operasi

c.


d.

DID;

e.


f.


g.


h.


i.

program Dekomisioning INNR;

j.


k.

program Konstruksi; dan

l.

izin lingkungan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN. Pasal 60 …

53

- 46 Pasal 60 (1)

Persyaratan teknis untuk memperoleh izin Komisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a meliputi: a.


b.


c.

program Komisioning;

d.

program perawatan;

e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.

laporan pelaksanaan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

m. laporan hasil kegiatan Konstruksi; dan n. (2)

gambar teknis INNR terbangun.

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 61 (1)

Persyaratan teknis untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b meliputi: a.


b.


c.

program proteksi dan keselamatan radiasi; d. program … 54

- 47 -

(2)

d.

program perawatan;

e.


f.


g.


h.


i.


j.

laporan pelaksanaan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN. Pasal 62

(1)

(2)

Persyaratan teknis untuk memperoleh izin Dekomisioning INNR selain Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a meliputi: a.

program Dekomisioning INNR untuk INNR selain Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas;

b.


c.


d.

dokumen sistem manajemen.


Pasal 63 (1)

Persyaratan teknis untuk memperoleh izin Penutupan Instalasi Penyimpanan Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b meliputi: a. program …

55

- 48 -

(2)

a.

program Penutupan Instalasi Penyimpanan Lestari; dan

b.



Paragraf 4 Persyaratan Finansial Pasal 64 (1)

Persyaratan finansial Komisioning meliputi:

untuk

memperoleh

izin

a.

bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan Komisioning sampai pelaksanaan operasi;

b.

bukti jaminan finansial Dekomisioning INNR; dan

c.

bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya.

pelaksanaan

(2)

Bukti kemampuan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimuat dalam rencana anggaran Komisioning.

(3)

Bukti kemampuan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

(4)

a.


b.


c.

cadangan akuntansi

Jaminan finansial pelaksanaan Dekomisioning INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a.

simpanan (trust);

b.


c.

asuransi; dan/atau d. jaminan … 56

- 49 d.

jaminan keuangan lainnya.

(5)

Jaminan finansial pelaksanaan Dekomisioning INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan untuk keperluan Dekomisioning INNR dengan persetujuan Kepala BAPETEN.

(6)

Bukti kemampuan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. deposito berjangka pada bank pemerintah;

(7)

b.


c.

cadangan akuntansi.

Pertanggungjawaban kerugian nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Paragraf 1 Izin Tapak Pasal 65 (1)

Kegiatan Evaluasi Pemohon sebelum Tapak.

Tapak harus dilakukan oleh mengajukan permohonan izin

(2)

Kegiatan Evaluasi Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan Evaluasi Tapak dari Kepala BAPETEN.

(3)

Pemohon untuk memperoleh persetujuan Evaluasi Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan: a.

program Evaluasi Tapak; dan

b.

sistem manajemen. (4) Ketentuan …

57

- 50 (4)

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN. Pasal 66

(1)


(2)


(3)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen sudah lengkap, Kepala BAPETEN memberikan surat pernyataan mengenai kelengkapan dokumen kepada Pemohon. Pasal 67

(1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan persetujuan Evaluasi Tapak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)


(3)

Pemohon harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)


(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Evaluasi Tapak, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan Evaluasi Tapak. (6) Kepala …

58

- 51 (6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan persetujuan Evaluasi Tapak apabila: a. b.

Pemohon tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau perbaikan yang disampaikan Pemohon belum memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Evaluasi Tapak.

Pasal 68 (1)

Pemohon untuk memperoleh izin Tapak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b angka 1, huruf c dan huruf d; dan

b.


(2)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(3)


(4)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen sudah lengkap, Kepala BAPETEN memberikan surat pernyataan mengenai kelengkapan dokumen kepada Pemohon. Pasal 69

(1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan izin Tapak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. (2) Kepala …

59

- 52 (2)


(3)

Pemohon harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)

Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berulang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan izin Tapak, Kepala BAPETEN menerbitkan izin Tapak.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan izin Tapak apabila: a.


b.

perbaikan yang disampaikan Pemohon belum memenuhi penilaian persyaratan izin Tapak.

Paragraf 2 Izin Konstruksi Pasal 70 (1)

Pemegang Izin Tapak harus memperoleh persetujuan desain dari Kepala BAPETEN sebelum mengajukan permohonan Izin Konstruksi.

(2)

Pemegang Izin Tapak untuk memperoleh persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a.

Desain Rinci INNR; dan

b.

laporan analisis keselamatan. (3) Ketentuan …

60

- 53 (3)


(1)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(2)


(3)


Pasal 72 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan persetujuan desain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)


(3)

Pemegang Izin Tapak harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)


61

- 54 (5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan persetujuan desain, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan desain.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan persetujuan desain apabila: a.


b.

perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin Tapak belum memenuhi penilaian persyaratan persetujuan desain.

Pasal 73 (1)

Pemegang Izin Tapak wajib mengajukan permohonan izin Konstruksi paling lama 4 (empat) tahun sejak izin Tapak berlaku.

(2)

Pemegang Izin Tapak untuk memperoleh izin Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan huruf d;

b.

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);

(3)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(4)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Izin Tapak. (5) Dalam …

62

- 55 (5)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen lengkap, Kepala BAPETEN memberikan surat pernyataan kelengkapan dokumen kepada Pemegang Izin Tapak.

Pasal 74 (1)

Dalam hal pengajuan permohonan izin Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) tidak dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah izin Tapak diterbitkan, Pemegang Izin Tapak wajib melakukan Evaluasi Tapak ulang.

(2)

Evaluasi Tapak ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69.

Pasal 75 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan izin Konstruksi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)


(3)

Pemegang Izin Tapak harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)

Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berulang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. (5) Dalam …

63

- 56 (5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan izin Konstruksi, Kepala BAPETEN menerbitkan izin Konstruksi.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan izin Konstruksi apabila: a.


b.

perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin Tapak belum memenuhi penilaian persyaratan izin Konstruksi.

Pasal 76 (1)

(2)

(3)

Selama masa berlakunya izin Konstruksi, Pemegang Izin Konstruksi dapat mengajukan permohonan: a.

persetujuan perubahan desain;

b.

izin pemanfaatan Bahan Nuklir; dan

c.

surat izin bekerja untuk petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir.

Pemegang Izin Konstruksi untuk memperoleh persetujuan perubahan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan: a.

data perubahan desain INNR; dan

b.


Ketentuan mengenai tata cara memperoleh surat izin bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan tata cara penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN. Pasal 77 …

64

- 57 Pasal 77 (1)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(2)


(3)

Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan dokumen sudah lengkap, Kepala BAPETEN memberikan surat pernyataan mengenai kelengkapan dokumen kepada Pemegang Izin Konstruksi.

Pasal 78 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan persetujuan perubahan desain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)


(3)


(4)


(5) Dalam …

65

- 58 (5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan persetujuan perubahan desain, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan perubahan desain.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan persetujuan perubahan desain apabila: a. Pemegang Izin Konstruksi tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau b. perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin Konstruksi belum memenuhi penilaian persyaratan persetujuan perubahan desain.

Paragraf 3 Izin Komisioning Pasal 79 (1)

(2)

Pemegang Izin Konstruksi dapat mengajukan permohonan izin Komisioning kepada Kepala BAPETEN: a.

pada saat memulai pelaksanaan uji fungsi struktur, sistem, dan komponen INNR tanpa Bahan Nuklir;

b.

setelah memiliki izin pemanfaatan Bahan Nuklir; dan

c.

setelah memiliki surat izin bekerja bagi petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir.

Pemegang Izin Konstruksi untuk memperoleh izin Komisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b angka 6, dan huruf d; b. persyaratan …

66

- 59 b.


c.

persyaratan finansial sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1).

dimaksud

(3)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(4)


(5)

Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan dokumen sudah lengkap, Kepala BAPETEN memberikan surat pernyataan mengenai kelengkapan dokumen kepada Pemegang Izin Konstruksi.

Pasal 80 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan izin Komisioning dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)


(3)


(4)


67

- 60 (5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan izin Komisioning, Kepala BAPETEN menerbitkan izin Komisioning.

(6)

Kepala BAPETEN Komisioning apabila:

menolak

permohonan

izin

a. Pemegang Izin Konstruksi tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau b. perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin Konstruksi belum memenuhi penilaian persyaratan izin Komisioning. Pasal 81 (1)

Selama masa berlakunya izin komisioning, Pemegang Izin Komisioning dapat mengajukan permohonan kegiatan Modifikasi.

(2)

Kegiatan Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Modifikasi dari Kepala BAPETEN.

(3)

Pemegang Izin Komisioning untuk memperoleh persetujuan Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen:

(4)

a.

program Modifikasi; dan

b.

sistem manajemen.


(1)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin Komisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan. (2) Dalam …

68

- 61 (2)


(3)


Pasal 83 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan persetujuan Modifikasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)


(3)

Pemegang Izin Komisioning harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)


(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Modifikasi, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan Modifikasi.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan persetujuan Modifikasi apabila: a. Pemegang Izin Komisioning tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau b. perbaikan …

69

- 62 -

b. perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin Komisioning belum memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Modifikasi.

Paragraf 4 Izin Operasi Pasal 84 (1)

Pemegang Izin Komisioning dapat mengajukan permohonan izin operasi kepada Kepala BAPETEN pada saat pelaksanaan Komisioning.

(2)

Pemegang Izin Komisioning untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a.


b.


(3)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin Komisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(4)


(5)

Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan dokumen sudah lengkap, Kepala BAPETEN memberikan surat pernyataan mengenai kelengkapan dokumen kepada Pemegang Izin Komisioning. Pasal 85 …

70

- 63 Pasal 85 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan izin operasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)


(3)

Pemegang Izin Komisioning harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)


(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan izin operasi, Kepala BAPETEN menerbitkan izin operasi.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan izin operasi apabila: a. Pemegang Izin Komisioning tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau b. perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin Komisioning belum memenuhi penilaian persyaratan izin operasi.

Pasal 86 (1)

Selama masa berlakunya izin operasi, Pemegang Izin operasi dapat mengajukan permohonan kegiatan Utilisasi dan/atau Modifikasi. (2) Kegiatan …

71

- 64 (2)

Kegiatan Utilisasi dan/atau Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Utilisasi dan/atau Modifikasi dari Kepala BAPETEN.

(3)

Pemegang Izin operasi untuk memperoleh persetujuan Utilisasi dan/atau Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen:

(4)

a.

program Utilisasi dan/atau Modifikasi; dan

b.

sistem manajemen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 87 (1)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(2)


(3)

Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan dokumen sudah lengkap, Kepala BAPETEN memberikan surat pernyataan mengenai kelengkapan dokumen kepada Pemegang Izin operasi.

Pasal 88 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan persetujuan Utilisasi dan/atau Modifikasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. (2) Kepala …

72

- 65 (2)


(3)

Pemegang Izin operasi harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)


(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Utilisasi dan/atau Modifikasi, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan Utilisasi dan/atau Modifikasi.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan persetujuan Utilisasi dan/atau Modifikasi apabila: a.


b.

perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin operasi belum memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Utilisasi dan/atau Modifikasi. Paragraf 5 Izin Dekomisioning INNR Pasal 89

(1)

Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan izin Dekomisioning INNR kepada Kepala BAPETEN apabila: a.

izin operasi akan berakhir dan Pemegang Izin operasi tidak berkehendak untuk mengajukan perpanjangan izin operasi; b. permohonan …

73

- 66 b.

permohonan perpanjangan izin operasi ditolak oleh Kepala BAPETEN karena INNR sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;

c.

Pemegang Izin operasi hendak menghentikan kegiatan operasi sebelum izin operasi berakhir; dan/atau

d.

terjadi kecelakaan yang menyebabkan INNR wajib dilakukan Dekomisioning INNR.

(2)

Dalam hal izin operasi akan berakhir dan Pemegang Izin operasi tidak berkehendak untuk mengajukan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan izin Dekomisioning INNR secara tertulis kepada Kepala BAPETEN paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum izin operasi berakhir.

(3)

Dalam hal permohonan perpanjangan izin operasi ditolak oleh Kepala BAPETEN karena INNR sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan izin Dekomisioning INNR paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pernyataan penolakan perpanjangan izin operasi.

(4)

Dalam hal Pemegang Izin operasi hendak menghentikan kegiatan operasi sebelum izin operasi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan Izin Dekomisioning INNR paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemegang Izin operasi memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasi.

(5)

Dalam hal terjadi kecelakaan yang menyebabkan INNR harus dilakukan Dekomisioning INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan Izin Dekomisioning INNR paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pernyataan penanggulangan kedaruratan nuklir berakhir.

Pasal 90 …

74

- 67 Pasal 90 (1)

Permohonan izin Dekomisioning INNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 harus diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a.


b.

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau Pasal 63 ayat (1).

(2)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(3)


(4)


Pasal 91 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan izin Dekomisioning INNR dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)


(3)

Pemegang Izin operasi harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN. (4) Penilaian …

75

- 68 (4)

Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berulang dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan izin Dekomisioning INNR, Kepala BAPETEN menerbitkan izin Dekomisioning INNR.

(6)

Kepala BAPETEN menolak Dekomisioning INNR apabila:

(7)

permohonan

izin

a.


b.

perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin operasi belum memenuhi penilaian persyaratan izin Dekomisioning INNR.

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan baru izin Dekomisioning INNR.

Pasal 92 Pemegang Izin Dekomisioning INNR wajib memulai pelaksanaan kegiatan Dekomisioning INNR dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam program Dekomisioning INNR.

Pasal 93 (1)

Dalam hal kegiatan Dekomisioning INNR telah selesai, Pemegang Izin Dekomisioning INNR dapat mengajukan persetujuan Pernyataan Pembebasan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen:

a. hasil …

76

- 69 a.

hasil pelaksanaan Dekomisioning INNR;

b.

hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif;

c.

laporan pelaksanaan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

d.

hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar Tapak.

(2)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemegang Izin Dekomisioning INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

(3)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Izin Dekomisioning INNR.

(4)

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen sudah lengkap, Kepala BAPETEN memberikan surat pernyataan mengenai kelengkapan dokumen kepada Pemegang Izin Dekomisioning INNR.

Pasal 94 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan persetujuan Pernyataan Pembebasan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)

Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Izin Dekomisioning INNR mengenai hasil penilaian teknis terhadap dokumen yang belum memenuhi persyaratan.

(3)

Pemegang Izin Dekomisioning INNR harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN. (4) Penilaian …

77

- 70 (4)


(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persetujuan Pernyataan Pembebasan, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan Pernyataan Pembebasan.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan persetujuan Pernyataan Pembebasan apabila: a. Pemegang Izin Dekomisioning INNR tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau b. perbaikan yang disampaikan Pemegang Izin Dekomisioning INNR belum memenuhi penilaian persyaratan persetujuan Pernyataan Pembebasan.

Bagian Keempat Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Pasal 95 Izin Tapak INNR berlaku sejak tanggal diterbitkan izin Tapak sampai dengan diterbitkannya persetujuan Pernyataan Pembebasan.

Pasal 96 (1)

Izin Konstruksi INNR selain Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

(2)

Izin Konstruksi Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas berlaku untuk jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun sejak tanggal diterbitkan. (3) Apabila …

78

- 71 -

(3)

Apabila Konstruksi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2), Pemegang Izin Konstruksi wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin Konstruksi kepada Kepala BAPETEN.

(4)

Permohonan perpanjangan izin Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin Konstruksi.

(5)

Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen: a. b.

laporan kemajuan kegiatan Konstruksi; dan program dan jadwal baru kegiatan Konstruksi.

(6)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen permohonan perpanjangan izin Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen diterima.

(7)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin Konstruksi memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin Konstruksi, Kepala BAPETEN menerbitkan perpanjangan izin Konstruksi.

(8)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin Konstruksi tidak memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin Konstruksi, Kepala BAPETEN menolak permohonan perpanjangan izin Konstruksi.

(9)

Perpanjangan izin Konstruksi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

Pasal 97 (1)

Izin Komisioning INNR berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan. (2) Apabila …

79

- 72 (2)

Apabila Komisioning belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin Komisioning wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin Komisioning kepada Kepala BAPETEN.

(3)

Permohonan perpanjangan izin Komisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin Komisioning.

(4)


laporan kemajuan kegiatan Komisioning; dan

b.

program dan jadwal pelaksanaan Komisioning yang baru.

(5)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen permohonan perpanjangan izin Komisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen diterima.

(6)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin Komisioning memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin Komisioning, Kepala BAPETEN menerbitkan perpanjangan izin Komisioning.

(7)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin Komisioning tidak memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin Komisioning, Kepala BAPETEN menolak permohonan perpanjangan izin Komisioning.

(8)

Perpanjangan izin Komisioning dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan. Pasal 98

(1)

Izin operasi INNR selain Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkan. (2) Dalam …

80

- 73 (2)

Dalam hal Pemegang Izin operasi bermaksud memperpanjang izin operasi, Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasi kepada Kepala BAPETEN.

(3)

Permohonan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya izin operasi.

(4)



b.

laporan penilaian keselamatan berkala;

c.

laporan operasi; dan

d.

laporan kajian penuaan.

(5)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen permohonan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokumen diterima.

(6)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin operasi memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin operasi, Kepala BAPETEN menerbitkan perpanjangan izin operasi.

(7)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin operasi tidak memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin operasi, Kepala BAPETEN menolak permohonan perpanjangan izin operasi.

(8)

Perpanjangan izin operasi untuk INNR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak izin operasi berakhir untuk setiap kali perpanjangan.

Pasal 99 (1)

Izin operasi Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas berlaku untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal diterbitkan. (2) Pemegang …

81

- 74 (2)

Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasi Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya izin operasi.

(3)

Permohonan perpanjangan izin operasi Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a.

laporan pemantauan radioaktivitas lingkungan; dan

b.

rencana proteksi fisik.

(4)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen permohonan perpanjangan izin operasi Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak dokumen diterima.

(5)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin operasi, Kepala BAPETEN menerbitkan perpanjangan izin operasi Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas.

(6)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin operasi, Kepala BAPETEN menolak permohonan perpanjangan izin operasi Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas.

(7)

Perpanjangan izin operasi Instalasi Penyimpanan Lestari untuk Bahan Bakar Nuklir Bekas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

Pasal 100 (1)

Izin Dekomisioning INNR selain Instalasi Penyimpanan Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas berlaku sampai dengan diterbitkannya persetujuan Pernyataan Pembebasan dari Kepala BAPETEN. (2) Izin …

82

- 75 (2)

Izin Penutupan Penyimpanan Lestari berlaku selama kegiatan pengondisian INNR dan pemantauan radioaktivitas lingkungan. Bagian Kelima Perubahan Izin Pasal 101

(1)

(2)

Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian INNR wajib mengajukan permohonan perubahan izin Pembangunan dan Pengoperasian INNR, jika terdapat perubahan data yang meliputi perubahan: a.

nama badan hukum Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian INNR; atau

b.

alamat INNR.

Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN sebelum terjadinya perubahan data dan melampirkan dokumen perubahan: a.

nama badan hukum Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian INNR; atau

b.

alamat INNR.

(3)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal permohonan perubahan izin diterima.

(4)

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan kesesuaian dokumen perubahan, Kepala BAPETEN menerbitkan perubahan izin.

(5)

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan ketidaksesuaian dokumen perubahan, Kepala BAPETEN menolak perubahan izin.

Pasal 102 …

83

- 76 Pasal 102 Dalam hal terjadi perubahan data batasan dan kondisi operasi pada saat pelaksanaan operasi INNR, Pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Keenam Berakhirnya Izin Pasal 103 (1)

(2)

Izin Konstruksi, berakhir jika:

Komisioning,

dan

operasi

a.


b.


c.

Pemegang Izin mengajukan penghentian izin; atau

d.


INNR

permohonan

Dalam hal izin Komisioning dan izin operasi telah berakhir, Pemegang Izin tetap wajib bertanggung jawab atas pengelolaan INNR, Bahan Nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan Dekomisioning INNR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketujuh Biaya Izin Pasal 104 Izin Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning INNR dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB IV …

84

- 77 BAB IV PERIZINAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR Bagian Kesatu Umum Pasal 105 (1)

Pemanfaatan Bahan Nuklir wajib memiliki izin, kecuali Bahan Nuklir dengan konsentrasi aktivitas dan aktivitas tertentu.

(2)

Pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

(3)

a.

penelitian dan pengembangan;

b.

pembuatan;

c.

produksi;

d.

penyimpanan;

e.

pengalihan;

f.

ekspor;

g.

impor; dan/atau

h.

penggunaan.

Bahan Nuklir dengan konsentrasi aktivitas dan aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai yang lebih kecil atau sama dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Bagian Kedua Persyaratan Izin Paragraf 1 Umum Pasal 106

(1)

Pemohon untuk memperoleh izin pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan memenuhi persyaratan izin. (2) Persyaratan … 85

- 78 (2)

Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

persyaratan administratif; dan

b.

persyaratan teknis.

Paragraf 2 Persyaratan Administratif Pasal 107 (1)

Persyaratan administratif sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a meliputi:

dimaksud

a. bukti pendirian badan hukum; dan b. bukti pembayaran biaya pemanfaatan Bahan Nuklir.

permohonan

izin

(2)

Selain persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pembuatan, produksi, penyimpanan, dan penggunaan Bahan Nuklir, Pemohon wajib memiliki izin Konstruksi, Komisioning, operasi, atau Dekomisioning Instalasi Nuklir.

(3)

Selain persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan ekspor dan impor, Pemohon harus memiliki: a. angka pengenal impor atau izin impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau dokumen notifikasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk Pemohon yang merupakan instansi pemerintah; atau b. izin ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Paragraf 3 …

86

- 79 Paragraf 3 Persyaratan Teknis Pasal 108 Persyaratan teknis untuk memperoleh izin pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b meliputi: a.

dokumen spesifikasi teknis Bahan Nuklir;

b.

prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan Nuklir;

c.

sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi;

d.

pernyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan limbah radioaktif;

e.


f.

dokumen rencana proteksi fisik; dan

g.

dokumen sistem Safeguards. Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Pasal 109 (1)

(2)

Pemohon untuk memperoleh izin pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen: a.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107; dan

b.

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya permohonan. (3) Dalam …

87

- 80 (3)


(4)


Pasal 110 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis atas permohonan izin pemanfaatan Bahan Nuklir dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(2)


(3)

Pemohon harus melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kepala BAPETEN.

(4)

Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berulang dalam jangka waktu paling lama 22 (dua puluh dua) hari sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(5)

Dalam hal hasil penilaian teknis menunjukkan permohonan memenuhi penilaian persyaratan izin pemanfaatan Bahan Nuklir, Kepala BAPETEN menerbitkan izin pemanfaatan Bahan Nuklir.

(6)

Kepala BAPETEN menolak permohonan pemanfaatan Bahan Nuklir apabila:

izin

a.


b.

perbaikan yang disampaikan Pemohon belum memenuhi penilaian persyaratan izin pemanfaatan Bahan Nuklir. Bagian Keempat …

88

- 81 Bagian Keempat Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Pasal 111 Masa berlaku izin untuk: a.

penelitian dan pengembangan 3 (tiga) tahun;

b.

pembuatan 2 (dua) tahun;

c.

produksi 2 (dua) tahun;

d.

penyimpanan 5 (lima) tahun;

e.

pengalihan 1 (satu) tahun;

f.

ekspor 1 (satu) tahun;

g.

impor 1 (satu) tahun; dan

h.

penggunaan 5 (lima) tahun.

Pasal 112 (1)

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu berlakunya izin.

(2)

Pemegang Izin pemanfaatan Bahan Nuklir yang bermaksud memperpanjang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Kepala BAPETEN paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

(3)

Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan dokumen: a.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 107; dan

b.

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 108. Pasal 113 …

89

- 82 Pasal 113 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen permohonan perpanjangan izin pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud 112 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) hari sejak dokumen diterima.

(2)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin pemanfaatan Bahan Nuklir memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin pemanfaatan Bahan Nuklir, Kepala BAPETEN menerbitkan perpanjangan izin pemanfaatan Bahan Nuklir.

(3)

Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan izin pemanfaatan Bahan Nuklir tidak memenuhi penilaian persyaratan perpanjangan izin pemanfaatan Bahan Nuklir, Kepala BAPETEN menolak permohonan perpanjangan izin pemanfaatan Bahan Nuklir.

Bagian Kelima Pengiriman Kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas Pasal 114 (1)

Pemegang Izin pemanfaatan Bahan Nuklir yang akan melaksanakan pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas ke negara asalnya wajib mendapat: a.

persetujuan pengiriman kembali; dan

b.

persetujuan pengiriman.

dari Kepala BAPETEN. (2)

Pemegang Izin pemanfaatan Bahan Nuklir untuk memperoleh persetujuan pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN.

(3)


spesifikasi teknis Bahan Bakar Nuklir Bekas yang akan dikirim kembali; b. yang …

90

- 83 b.

(4)

yang mencantumkan informasi mengenai: 1)

identitas penerima pengirim; dan

di

negara

2)

pengangkut dan moda angkutan dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar di negara asal.

c.

sistem proteksi fisik Bahan Nuklir; dan

d.

sistem Safeguards yang meliputi:

asal

dan

1)

dokumen perubahan inventori - pemindahan Bahan Nuklir (inventory change document material transfer); dan

2)

laporan perubahan change report).

inventori

(inventory

Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, dan penerbitan persetujuan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian atas permohonan persetujuan pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen permohonan diterima.

(2)

Dalam hal dokumen persetujuan pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas memenuhi penilaian persyaratan persetujuan pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas.

(3)

Dalam hal dokumen persetujuan pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas tidak memenuhi penilaian persyaratan persetujuan pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas, Kepala BAPETEN menolak permohonan persetujuan pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas. (4) Dalam … 91

- 84 (4)

Dalam hal Kepala BAPETEN menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan baru persetujuan pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas. Pasal 116

Pemegang Izin pemanfaatan Bahan Nuklir wajib menyampaikan bukti pelaksanaan pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pengiriman kembali. Bagian Keenam Persetujuan Ekspor dan Impor Bahan Nuklir Pasal 117 (1)

Pemegang Izin pemanfaatan Bahan Nuklir yang akan mengeluarkan atau memasukkan Bahan Nuklir dari atau ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapat persetujuan ekspor atau impor dari Kepala BAPETEN.

(2)

Pemegang Izin pemanfaatan Bahan Nuklir untuk memperoleh persetujuan ekspor atau impor Bahan Nuklir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen ekspor atau impor bahan nuklir.

(3)

Dokumen ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

(4)

a.

commercial invoice;

b.

daftar pengepakan (packing list); dan

c.

pemberitahuan ekspor barang.

Dokumen impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a.

konosemen (air way bill/bill of ladding);

b.

commercial invoice;

c.

daftar pengepakan (packing list); d. shippers …

92

- 85 d.

shippers declaration of dangerous goods/multi modal declaration of dangerous goods; dan/atau

e.

pemberitahuan impor barang.

Pasal 118 (1)

Kepala BAPETEN melakukan penilaian atas permohonan persetujuan ekspor atau impor Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima.

(2)

Dalam hal dokumen permohonan persetujuan ekspor atau impor Bahan Nuklir memenuhi penilaian persyaratan persetujuan persetujuan ekspor atau impor Bahan Nuklir, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan ekspor atau impor Bahan Nuklir.

(3)

Dalam hal dokumen permohonan persetujuan ekspor atau impor Bahan Nuklir tidak memenuhi penilaian persyaratan persetujuan persetujuan ekspor atau impor Bahan Nuklir, Kepala BAPETEN menolak permohonan persetujuan ekspor atau impor Bahan Nuklir.

(4)

Dalam hal Kepala BAPETEN menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemegang Izin pemanfaatan Bahan Nuklir dapat mengajukan permohonan baru persetujuan ekspor atau impor Bahan Nuklir.

Bagian Ketujuh Perubahan Izin Pasal 119 (1)

Pemegang Izin pemanfaatan Bahan Nuklir wajib mengajukan permohonan perubahan izin jika terdapat perubahan: a. nama …

93

- 86 -

a.

nama badan hukum Pemegang Izin;

b.

alamat Instalasi Nuklir;

c.

nama pekerja radiasi, petugas proteksi radiasi, pengurus inventori Bahan Nuklir, pengawas inventori Bahan Nuklir, atau petugas proteksi fisik; atau

d.

kuantitas Bahan Nuklir.

(2)

Permohonan perubahan izin pemanfaatan Bahan Nuklir diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan data dan melampirkan dokumen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Kepala BAPETEN melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perubahan izin pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perubahan izin diterima.

(4)

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan kesesuaian dokumen perubahan, Kepala BAPETEN menerbitkan perubahan izin pemanfaatan Bahan Nuklir.

(5)

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan ketidaksesuaian dokumen perubahan, Kepala BAPETEN menolak permohonan perubahan izin pemanfaatan Bahan Nuklir.

Pasal 120 Dalam hal terjadi perubahan spesifikasi teknis Bahan Nuklir, Pemegang Izin pemanfaatan Bahan Nuklir wajib mengajukan permohonan baru izin pemanfaatan Bahan Nuklir.

Pasal 121 …

94

- 87 -

Pasal 121 (1)

Selama masa berlakunya izin pemanfaatan Bahan Nuklir, Pemegang Izin dapat melakukan pemindahan Bahan Nuklir dari satu Instalasi Nuklir ke Instalasi Nuklir lain yang telah memiliki izin pemanfaatan Bahan Nuklir atau izin Pembangunan, Pengoperasian, dan/atau Dekomisioning Instalasi Nuklir.

(2)

Dalam hal Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berada pada Instalasi Nuklir lain lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Pemegang Izin pemanfaatan Bahan Nuklir penerima wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Kepala BAPETEN paling lama 2 (dua) hari setelah Bahan Nuklir diterima.

(3)

Dalam hal Pemegang Izin tidak mengajukan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BAPETEN menghentikan kegiatan operasi.

Bagian Kedelapan Berakhirnya Izin Pasal 122 Izin pemanfaatan Bahan Nuklir berakhir jika: a.


b.


c.

Pemegang Izin mengajukan permohonan penghentian izin; atau

d.


Bagian …

95

- 88 Bagian Kesembilan Biaya Izin Pasal 123 Izin pemanfaatan Bahan Nuklir dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB V INSPEKSI Pasal 124 (1)

BAPETEN melakukan Inspeksi terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2)

Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh inspektur keselamatan nuklir.

(3)

Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan.

(1)

Pasal 125 (1)

Inspektur keselamatan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) memiliki kewenangan untuk: a.

melakukan Inspeksi secara berkala atau sewaktuwaktu, dengan atau tanpa pemberitahuan selama proses perizinan, termasuk verifikasi mutu terhadap vendor atau pabrikan;

b.

memasuki dan memeriksa setiap fasilitas dan/atau kawasannya, selama Pembangunan, Pengoperasian, Dekomisioning Instalasi Nuklir;

c. memasuki …

96

- 89 -

(2)

c.

memasuki dan memverifikasi setiap daerah neraca Bahan Nuklir (material balance area) dan location outside facilities;

d.

melakukan pemantauan radiasi di dalam dan di luar Instalasi Nuklir;

e.

melakukan Inspeksi secara berkala atau sewaktuwaktu, dengan atau tanpa pemberitahuan dalam hal terjadi keadaan darurat atau kejadian yang tidak normal; dan

f.

menghentikan Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Instalasi Nuklir, serta pemanfaatan Bahan Nuklir, dalam hal terjadi situasi yang membahayakan terhadap keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup.

Penghentian Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Instalasi Nuklir, serta pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat dilakukan oleh inspektur keselamatan nuklir setelah melapor saat itu juga kepada dan langsung mendapat perintah penghentian dari Kepala BAPETEN.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 126 (1)

Kepala BAPETEN menjatuhkan sanksi administratif kepada Pemegang Izin apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

pembekuan izin; dan/atau

d.

pencabutan izin. Pasal 127 …

97

- 90 -

Pasal 127 (1) Pemegang Izin yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 41 ayat (7), Pasal 42, Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 ayat (2), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 91 ayat (7), Pasal 92, Pasal 96 ayat (3), Pasal 97 ayat (2), Pasal 98 ayat (2), Pasal 99 ayat (2), Pasal 101 ayat (1), Pasal 102, Pasal 103 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 114 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), Pasal 119 ayat (1), dan Pasal 120, dikenakan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. (2) Pemegang Izin wajib menindaklanjuti peringatan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya peringatan tertulis. (3) Apabila Pemegang Izin tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN membekukan izin Konstruksi, Komisioning, operasi Instalasi Nuklir, atau pemanfaatan Bahan Nuklir. (4) Pemegang Izin wajib menghentikan sementara kegiatan Konstruksi, Komisioning, operasi Instalasi Nuklir, atau pemanfaatan Bahan Nuklir terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan izin. (5) Pembekuan izin berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Apabila Pemegang Izin memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali izin Konstruksi, Komisioning, operasi Instalasi Nuklir atau pemanfaatan Bahan Nuklir yang dibekukan.

(7) Apabila …

98

- 91 (7) Apabila selama pembekuan izin, Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melaksanakan kegiatan Konstruksi, Komisioning, operasi Instalasi Nuklir atau pemanfaatan Bahan Nuklir, Kepala BAPETEN mencabut izin Konstruksi, Komisioning, operasi Instalasi Nuklir atau pemanfaatan Bahan Nuklir.

Pasal 128 (1)

Apabila dalam waktu 8 (delapan) bulan sejak izin Dekomisioning Instalasi Nuklir diterbitkan, Pemegang Izin tidak melaksanakan dan/atau melaksanakan tidak sesuai program Dekomisioning Reaktor Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, program Dekomisioning INNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a atau Pasal 63 ayat (1) huruf a, Kepala BAPETEN memberikan peringatan tertulis pertama.

(2)

Apabila dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah peringatan tertulis pertama Pemegang Izin tetap tidak melaksanakan dan/atau melaksanakan tidak sesuai program Dekomisioning Instalasi Nuklir, Kepala BAPETEN memberikan peringatan tertulis kedua.

(3)

Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun Pemegang Izin tetap tidak melaksanakan dan/atau melaksanakan tidak sesuai program Dekomisioning Instalasi Nuklir, Kepala BAPETEN menghentikan sementara kegiatan Dekomisioning Instalasi Nuklir Pemegang Izin.

(4)

Dalam hal selama penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemegang Izin tidak memenuhi tanggung jawab atas pengelolaan Reaktor Nuklir, Bahan Nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan Dekomisioning sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dikenakan denda administratif paling tinggi 50% dari dana pelaksanaan Dekomisioning.

(5) Dalam …

99

- 92 (5)

Dalam hal selama penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemegang Izin tidak memenuhi tanggung jawab atas pengelolaan INNR, Bahan Nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan Dekomisioning INNR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), dikenakan denda administratif paling tinggi 50% dari dana pelaksanaan Dekomisioning INNR.

Pasal 129 Kepala BAPETEN mencabut izin Komisioning atau izin operasi Instalasi Nuklir apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan Reaktor Nuklir atau INNR wajib dilakukan Dekomisioning atau Dekomisioning INNR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d atau Pasal 89 ayat (1) huruf d.

Pasal 130 Dalam hal pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pemegang Izin tetap bertanggung jawab atas pengelolaan Instalasi Nuklir, Bahan Nuklir, dan limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 131 Setiap izin Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Instalasi Nuklir serta izin pemanfaatan Bahan Nuklir yang diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir.

BAB VIII …

100

- 93 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 132 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 133 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b.

ketentuan mengenai perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 134 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar …

101

- 94 - - 94 Agar Agar setiapsetiap orang orang mengetahuinya, mengetahuinya, memerintahkan memerintahkan pengundangan pengundangan Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah ini dengan ini dengan penempatannya penempatannya dalamdalam Lembaran Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia. Indonesia. Ditetapkan Ditetapkan di Jakarta di Jakarta pada tanggal pada tanggal 16 Januari 16 Januari 2014 2014 PRESIDEN PRESIDEN REPUBLIK REPUBLIK INDONESIA, INDONESIA, ttd.

ttd.

DR. H.DR. SUSILO H. SUSILO BAMBANG BAMBANG YUDHOYONO YUDHOYONO

Diundangkan Diundangkan di Jakarta di Jakarta pada tanggal pada tanggal 16 Januari 16 Januari 2014 2014 MENTERI MENTERI HUKUM HUKUM DAN HAK DANASASI HAK ASASI MANUSIA MANUSIA REPUBLIK REPUBLIK INDONESIA, INDONESIA, ttd.

ttd.

AMIR AMIR SYAMSUDIN SYAMSUDIN

LEMBARAN LEMBARAN NEGARA NEGARA REPUBLIK REPUBLIK INDONESIA INDONESIA TAHUN TAHUN 2014 NOMOR 2014 NOMOR 8 8

102

an ya

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

I.

UMUM Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia meliputi berbagai bidang seperti kesehatan, penelitian, dan industri. Namun pemanfaatan tersebut mengandung potensi bahaya terutama jika tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu pengawasan yang dilakukan melalui penyusunan peraturan, penyelenggaraan perizinan, dan pelaksanaan Inspeksi. Pemanfaatan tenaga nuklir antara lain dilakukan dalam suatu Instalasi Nuklir. Instalasi Nuklir terdiri atas beberapa struktur, sistem, dan komponen yang dibangun pada suatu Tapak. Contoh sistem pada Instalasi Nuklir meliputi sistem pendingin, sistem proteksi reaktor, sistem catu daya, sistem proses, dan sistem pendukung. Jenis Instalasi Nuklir meliputi Reaktor Nuklir dan INNR. Reaktor Nuklir digunakan untuk keperluan menghasilkan listrik maupun tujuan riset dan produksi isotop, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Instalasi Nuklir didesain, dibangun, dan dioperasikan sesuai kaidah keselamatan dan keamanan Instalasi Nuklir, sehingga pemanfaatan tenaga nuklir selamat dan aman. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran mengatur bahwa Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Instalasi Nuklir wajib memiliki izin. Sedangkan, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa syarat-syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan tenaga nuklir, Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir dan Instalasi Nuklir lainnya, serta Dekomisioning Reaktor Nuklir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 103

Berdasarkan …

-2-

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, namun lingkup pengaturan pada kedua Peraturan Pemerintah tersebut belum mencakup pengaturan mengenai perizinan INNR. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur perizinan Pembangunan, Pengoperasian, Dekomisioning Instalasi Nuklir, serta pemanfaatan Bahan Nuklir. Dengan pengaturan perizinan tersebut diharapkan dapat lebih menjamin keselamatan pekerja dan masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta keselamatan dan keamanan Instalasi Nuklir. II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “Reaktor Daya nonkomersial” adalah Reaktor Daya yang tidak digunakan untuk keperluan komersial atau perniagaan. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b …

104

-3-

Huruf b Yang dimaksud dengan “Reaktor Nondaya nonkomersial” adalah Reaktor Nondaya yang tidak digunakan untuk keperluan komersial atau perniagaan. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan “purwarupa” adalah Reaktor Nuklir yang digunakan untuk pengujian fitur desain, memiliki kemiripan desain dengan Reaktor Nuklir standar dalam semua fitur dan ukurannya, tetapi memiliki fitur keselamatan tambahan untuk melindungi pekerja dan masyarakat, dari dampak kecelakaan yang mungkin terjadi selama periode pengujian. Huruf b Yang dimaksud dengan “beroperasi secara komersial” adalah beroperasi pada daya penuh dengan disambungkan pada grid listrik dan berorientasi untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 7 …

105

-4Pasal 7 Huruf a Yang dimaksud dengan “bukti pendirian badan hukum” antara lain berupa akta pendirian perusahaan yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Laporan pelaksanaan Evaluasi Tapak antara lain memuat: 1.

pendahuluan;

2.

manajemen Evaluasi Tapak;

3.

hasil evaluasi Tapak dan analisis data mengenai: a)

pengaruh kejadian alam dan kejadian ulah manusia terhadap keselamatan Reaktor Nuklir di Tapak dan wilayah sekitarnya;

b)

karakteristik Tapak dan wilayah sekitarnya yang berpengaruh pada perpindahan zat radioaktif yang dilepaskan oleh Reaktor Nuklir sampai pada manusia dan lingkungan hidup; dan

c)

demografi penduduk dan karakteristik lain dari Tapak dan wilayah sekitarnya yang berkaitan dengan evaluasi risiko terhadap anggota masyarakat dan kelayakan penerapan program kesiapsiagaan nuklir;

4. kesimpulan. Huruf b …

106

-5Huruf b Cukup jelas. Huruf c DID pada saat mengajukan izin Tapak adalah DID yang memuat informasi umum, antara lain memuat: a.

uraian fasilitas atau fitur utama;

b.

tujuan fasilitas; dan

c.

garis besar tata letak fasilitas pada Tapak.

Huruf d Data utama Reaktor Nuklir antara lain memuat: a.

jumlah, jenis, dan tingkat daya termal Reaktor Nuklir yang akan dibangun;

b.

letak Reaktor Nuklir dan fasilitasnya pada Tapak;

c.

perkiraan tingkat radiologi maksimum dan efluen termal yang akan dihasilkan oleh setiap Reaktor Nuklir dan fasilitasnya; dan

d.

jenis sistem pendingin, titik pengambilan air pendingin dan pelepasan efluen yang berkaitan dengan masingmasing fasilitas.

Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Laporan analisis keselamatan antara lain memuat: a. pendahuluan; b. tujuan keselamatan dan persyaratan desain; c. karakteristik Tapak; d. gedung dan struktur; e. Reaktor Nuklir; f. sistem …

107

-6f.

sistem pendingin Reaktor Nuklir dan sistem terkait;

g. fitur keselamatan teknis; h. instrumentasi dan kendali; i.

sistem catu daya listrik;

j.

sistem pendukung;

k. proteksi dan keselamatan radiasi; l.

pelaksanaan operasi;

m. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan; n. komisioning; o. analisis keselamatan; p. batasan dan kondisi operasi; q. sistem manajemen; r. Dekomisioning; dan s. kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir. Huruf b Dokumen batasan dan kondisi operasi antara lain memuat: a. pendahuluan; b. batas keselamatan; c. pengesetan sistem keselamatan; d. kondisi batas untuk operasi normal; e. persyaratan surveilan; dan f.

persyaratan administratif.

Huruf c Sistem manajemen antara lain memuat: a. budaya keselamatan dan keamanan; b. pemeringkatan dan dokumentasi; c. tanggung jawab manajemen, termasuk kewajiban memiliki sertifikat dari badan/lembaga terkait, misalnya sertifikat badan usaha jasa konstruksi dari lembaga pengembangan jasa konstruksi; d. manajemen …

108

-7d. manajemen sumber daya; e. pelaksanaan proses; dan f.

pengukuran efektivitas, penilaian, dan peluang perbaikan.

Huruf d DID saat pengajuan permohonan izin Konstruksi antara lain memuat: a. informasi umum; b. data umum Reaktor Nuklir; c.

uraian dan aliran Bahan Nuklir;

d. data pendingin; dan e.

sistem pertanggungjawaban dan pengendalian Bahan Nuklir.

Huruf e Program proteksi dan keselamatan radiasi antara lain memuat: a. penyelenggara keselamatan radiasi, yang berisi penetapan tanggung jawab penyelenggara keselamatan radiasi; b. personil yang bekerja di fasilitas atau instalasi termasuk program pendidikan dan pelatihan mengenai proteksi dan keselamatan radiasi; c. perlengkapan proteksi radiasi; d. penetapan pembagian daerah kerja; e. pemantauan paparan radiasi radioaktif di daerah kerja;

dan/atau

kontaminasi

f. pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas atau instalasi; g. program jaminan mutu proteksi dan keselamatan radiasi yang berisi antara lain prosedur kaji ulang dan audit pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi secara berkala; h. rencana penanggulangan keadaan darurat jika terjadi situasi yang memerlukan intervensi; i. penetapan …

109

-8i. penetapan pembatas dosis; dan j. prosedur yang meliputi prosedur operasi sesuai dengan jenis Sumber yang digunakan dalam Reaktor Nuklir, pembagian daerah kerja yang ditetapkan Pemegang Izin, pemantauan kesehatan, pemantauan dosis yang diterima pekerja radiasi, dan rekaman dan laporan. Huruf f Dokumen sistem Safeguards antara lain memuat: a. penentuan material balance area dan/atau location outside facilities; b. organisasi; c. prosedur; d. penerimaan dan pengiriman Bahan Nuklir; e. rekaman dan laporan; dan f.

peralatan dan teknik penentuan inventori.

Huruf g Dokumen rencana proteksi fisik antara lain memuat: a. ancaman dasar desain; b. organisasi dan personil sistem proteksi fisik; c. penggolongan Bahan Nuklir; d. prosedur terkait proteksi fisik; e. desain dan pembagian daerah proteksi fisik; f.

sistem deteksi;

g. sistem penghalang fisik; h. sistem akses yang diperlukan; i.

sistem komunikasi;

j.

perawatan dan surveilan;

k. rencana kontinjensi; dan l.

dokumentasi. Huruf h …

110

-9Huruf h Program manajemen penuaan

antara lain

memuat:

a. tujuan dan ruang lingkup; b. struktur organisasi dan tanggung jawab; c. penapisan struktur, sistem, dan komponen; d. identifikasi penuaan; e. strategi manajemen penuaan; f.

pelaksanaan surveilan penuaan;

g. pengumpulan data dan informasi; h. evaluasi penuaan; dan i.

dokumentasi dan rekaman.

Huruf i Program Dekomisioning antara lain memuat: a. uraian Reaktor Nuklir; b. manajemen Dekomisioning; c. opsi Dekomisioning; d. rencana survei karakterisasi; e. perkiraan biaya Dekomisioning; f.

analisis keselamatan;

g. pengelolaan dan pemantauan lingkungan; h. proteksi radiasi; i.

rencana proteksi fisik dan sistem Safeguards;

j.


k. rencana penanganan limbah radioaktif; l.

kegiatan Dekomisioning;

m. surveilan dan perawatan; dan n. survei radiologi akhir. Huruf j …

111

- 10 Huruf j Program kesiapsiagaan nuklir antara lain memuat: a. infrastruktur; dan b. fungsi penanggulangan. Huruf k Program Konstruksi antara lain memuat: a. prosedur dan jadwal pelaksanaan Konstruksi; b. prosedur uji fungsi; c. titik tunda; d. kriteria penerimaan desain; dan e. dokumentasi dan pelaporan. Huruf l Cukup jelas. Ayat (2) Laporan analisis keselamatan probabilistik antara lain memuat: a. identifikasi sistem, struktur, dan komponen Reaktor Nuklir; b. analisis respons Reaktor Nuklir; c. pemilihan kejadian awal yang memicu kecelakaan; d. pengembangan rentetan kecelakaan; e. analisis keandalan sistem dan manusia; f. analisis kualitatif dan kuantitatif; dan g. perhitungan probabilitas kerusakan teras. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan laporan analisis keselamatan sebagai persyaratan teknis untuk memperoleh izin Komisioning adalah laporan analisis keselamatan yang dimutakhirkan pada saat pengajuan permohonan izin Konstruksi. Huruf b …

112

- 11 Huruf b Cukup jelas. Huruf c Program Komisioning antara lain memuat: a. jadwal kegiatan; b. struktur organisasi; c. prosedur pengujian; d. jenis pengujian; e. kriteria penerimaan; dan f.

dokumentasi dan pelaporan.

Huruf d Program perawatan antara lain memuat: a. uraian umum; b. struktur organisasi perawatan dan tanggung jawab; c. seleksi, kualifikasi dan pelatihan petugas di dalam kelompok perawatan; d. struktur, sistem, dan/atau komponen dan klasifikasinya; e. metode dan teknik yang digunakan dalam perawatan; f.

prosedur teknis dan administratif;

g. kendali administratif; h. penjadwalan; i.

kaji ulang dan verifikasi program;

j.

dokumentasi;

k. penilaian hasil; l.

fasilitas perawatan; dan

m. pengadaan dan penyimpanan suku cadang. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g …

113

- 12 Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan laporan analisis keselamatan sebagai persyaratan teknis untuk memperoleh izin operasi adalah laporan analisis keselamatan yang dimutakhirkan pada saat pengajuan permohonan izin Komisioning. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

Huruf d …

114

- 13 Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “deposito berjangka” adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (time deposit). Huruf b Yang dimaksud dengan “bank garansi” adalah adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.

Huruf c …

115

- 14 Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Program Evaluasi Tapak antara lain memuat: 1.

pendahuluan;

2.


3.

evaluasi dan analisis data mengenai: a) pengaruh kejadian alam dan kejadian ulah manusia terhadap keselamatan Reaktor Nuklir di Tapak dan wilayah sekitarnya; b) karakteristik Tapak dan wilayah sekitarnya yang berpengaruh pada perpindahan zat radioaktif yang dilepaskan oleh Reaktor Nuklir sampai pada manusia dan lingkungan hidup; dan c) demografi penduduk dan karakteristik lain dari Tapak dan wilayah sekitarnya yang berkaitan dengan evaluasi risiko terhadap anggota masyarakat dan kelayakan penerapan program kesiapsiagaan nuklir;

4. Kesimpulan …

116

- 15 4.

kesimpulan.

Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “Desain Rinci Reaktor Nuklir” adalah desain lengkap dan terinci tentang Reaktor Nuklir yang akan dibangun, antara lain terdiri atas spesifikasi teknis bahanbahan dan komponen-komponen yang digunakan dalam Konstruksi dan pembuatan komponen-komponen Reaktor Nuklir, beserta uraian teknis proses pembuatan komponenkomponen Reaktor Nuklir tersebut, dan gambar teknis yang memuat dimensi dan skala, yang menjadi dasar pelaksanaan Konstruksi.

Huruf b …

117

- 16 Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “perubahan desain” adalah perubahan desain yang memengaruhi struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan, yang ditujukan untuk meningkatkan keselamatan Reaktor Nuklir, mencegah kegagalan yang teridentifikasi selama Konstruksi Reaktor Nuklir, dan/atau meningkatkan kemudahan untuk perawatan Reaktor Nuklir. Huruf b Cukup jelas. Huruf c …

118

- 17 Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Data perubahan desain Reaktor Nuklir antara lain informasi data desain yang lama dan data desain yang mutakhir. Huruf b Yang dimaksud dengan laporan analisis keselamatan sebagai persyaratan teknis untuk memperoleh persetujuan perubahan desain adalah laporan analisis keselamatan yang dimutakhirkan pada saat pengajuan permohonan izin Konstruksi. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) …

119

- 18 Ayat (3) Huruf a Program Modifikasi antara lain memuat: a.

pendahuluan;

b.

deskripsi Modifikasi;

c.

persyaratan desain;

d.

desain, pabrikasi, dan pemasangan;

e.


f.

proteksi radiasi;

g.

penanggulangan kedaruratan nuklir;

h.

organisasi dan tanggung jawab; dan

i.

uraian pelaksanaan dan jadwal.

Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) …

120

- 19 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Program Utilisasi antara lain memuat: a.

pendahuluan;

b.

deskripsi Utilisasi;

c.


d.


e.

proteksi radiasi;

f.


g.


h.

uraian jadwal pelaksanaan.

Huruf b Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) …

121

- 20 Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Pernyataan penanggulangan kedaruratan nuklir mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 …

122

- 21 Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pengajuan perpanjangan izin operasi yang dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum izin operasi berakhir dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan kegiatan operasi Reaktor Nuklir. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Laporan penilaian keselamatan berkala antara lain memuat: a. desain Reaktor Nuklir; b. kondisi terkini struktur, sistem, dan komponen; c. kualifikasi peralatan; d. penuaan; e. kinerja keselamatan dan umpan balik pengalaman operasi; f.

manajemen keselamatan dan program kesiapsiagaan nuklir; dan

g. dampak radiologi pada lingkungan hidup. Huruf c Laporan operasi antara lain memuat: a. pendahuluan/ringkasan umum; b. data operasi; c. data Bahan Bakar Nuklir; d. perawatan stuktur, sistem, dan/atau komponen yang penting untuk keselamatan; e. proteksi radiasi; f.

data limbah; dan g. kesiapsiagaan …

123

- 22 g. kesiapsiagaan nuklir. Huruf d Laporan kajian penuaan antara lain memuat: a. penentuan kinerja terkini dan kondisi struktur, sistem, dan komponen Kritis, termasuk evaluasi setiap umur terkait kegagalan atau indikasi degradasi material yang signifikan; dan b. perkiraan dan justifikasi kinerja, proses penuaan masa datang, dan umur operasi yang tersisa dari komponen. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Perubahan nama badan hukum meliputi perubahan karena akusisi atau merger. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) …

124

- 23 Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 51 Yang dimaksud dengan “perubahan data batasan dan kondisi operasi” adalah perubahan terhadap batas keselamatan, pengesetan sistem keselamatan, kondisi batas untuk operasi normal, persyaratan surveilan, atau persyaratan administratif selama jangka waktu izin operasi. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Huruf a Yang dimaksud dengan “bukti pendirian badan hukum” antara lain berupa akta pendirian perusahaan yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Huruf b Cukup jelas. Huruf c …

125

- 24 Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 58 Ayat (1) Huruf a Laporan pelaksanaan Evaluasi Tapak antara lain memuat: 1.

pendahuluan;

2.


3.

hasil evaluasi Tapak dan analisis data mengenai: a)

pengaruh kejadian alam dan kejadian ulah manusia terhadap keselamatan INNR di Tapak dan wilayah sekitarnya;

b) karakteristik Tapak dan wilayah sekitarnya yang berpengaruh pada perpindahan zat radioaktif yang dilepaskan oleh INNR sampai pada manusia dan lingkungan hidup; dan c)

4.

demografi penduduk dan karakteristik lain dari Tapak dan wilayah sekitarnya yang berkaitan dengan evaluasi risiko terhadap anggota masyarakat dan kelayakan penerapan program kesiapsiagaan nuklir;

kesimpulan.

Huruf b Cukup jelas. Huruf c DID pada saat mengajukan izin Tapak adalah DID yang memuat informasi umum, antara lain memuat: a.

uraian fasilitas fitur utama;

b.

tujuan fasilitas; dan

c.

garis besar tata letak fasilitas pada Tapak. Huruf d …

126

- 25 Huruf d Data utama INNR antara lain memuat: a.

jumlah, jenis INNR yang akan dibangun;

b.

letak INNR dan fasilitasnya pada Tapak;

c.

perkiraan tingkat radiologi maksimum dan efluen termal yang akan dihasilkan oleh setiap INNR dan fasilitasnya; dan

d.

pelepasan efluen yang berkaitan dengan masing-masing fasilitas.

Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 59 Ayat (1) Huruf a Laporan analisis keselamatan antara lain memuat: a.

tujuan keselamatan dan persyaratan desain teknis;

b.

karakteristik Tapak;

c.

sistem operasi dan proses;

d.

sistem bantu;

e.

proteksi radiasi dan proteksi bahan berbahaya dan beracun (B3);

f.

rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

g.

pencegahan kekritisan;

h. pelaksanaan operasi; i.

Komisioning;

j.


k.

batasan dan kondisi operasi;

l.

sistem manajemen;

m. pengelolaan limbah radioaktif dan pengelolaan limbah B3;

n. Dekomisioning …

127

- 26 n. Dekomisioning INNR; dan o.

program kesiapsiagaan nuklir.

Huruf b Dokumen batasan dan kondisi operasi antara lain memuat: a.

pendahuluan;

b.

batas keselamatan;

c.

kondisi batas untuk operasi normal;

d.

persyaratan surveilan; dan

e.

persyaratan administratif.

Huruf c Cukup jelas. Huruf d DID saat pengajuan permohonan izin Konstruksi antara lain memuat: a.

informasi umum;

b.

parameter proses keseluruhan;

c.

uraian dan aliran Bahan Nuklir; dan

d.

sistem pertanggungjawaban dan pengendalian Bahan Nuklir.

Huruf e Cukup jelas. Huruf f Dokumen sistem Safeguards antara lain memuat: a.

penentuan material balance area dan/atau location outside facilities;

b.

organisasi;

c.

prosedur;

d.

penerimaan dan pengiriman Bahan Nuklir;

e.

rekaman dan laporan; dan

f.

peralatan dan teknik penentuan inventori.

Huruf g …

128

- 27 Huruf g Dokumen rencana proteksi fisik antara lain memuat: a.

ancaman dasar desain;

b.

organisasi dan personil sistem proteksi fisik;

c.

penggolongan Bahan Nuklir;

d.

prosedur terkait proteksi fisik;

e.

desain dan pembagian daerah proteksi fisik;

f.

sistem deteksi;

g.

sistem penghalang fisik;

h.

sistem akses yang diperlukan;

i.

sistem komunikasi;

j.

perawatan dan surveilan;

k.

rencana kontinjensi; dan

l.

dokumentasi.

Huruf h Program manajemen penuaan antara lain memuat: a.

tujuan dan ruang lingkup;

b.

struktur organisasi dan tanggung jawab;

c.

penapisan struktur, sistem, dan komponen;

d.

identifikasi penuaan;

e.

strategi manajemen penuaan;

f.


g.

pengumpulan data dan informasi;

h.

evaluasi penuaan; dan

i.


Huruf i Program Dekomisioning INNR antara lain memuat: a.

uraian instalasi;

b.

manajemen Dekomisioning INNR; c. opsi …

129

- 28 -

c.

opsi Dekomisioning INNR;

d.

rencana survei karakterisasi;

e.

perkiraan biaya Dekomisioning INNR;

f.


g.

pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

h.

proteksi radiasi;

i.

rencana proteksi fisik dan Safeguards;

j.


k.

rencana penanganan limbah radioaktif;

l.

kegiatan Dekomisioning INNR;

m. surveilan dan perawatan; dan n.

survei radiologi akhir.

Huruf j Program kesiapsiagaan nuklir antara lain memuat: a.

infrastruktur; dan

b.

fungsi penanggulangan.

Huruf k Program Konstruksi antara lain memuat: a.

prosedur dan jadwal pelaksanaan Konstruksi;

b.

prosedur uji fungsi;

c.

titik tunda;

d.

kriteria penerimaan desain; dan

e.


Huruf l Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 60 …

130

- 29 Pasal 60 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Program Komisioning antara lain memuat: a.

jadwal kegiatan;

b.

struktur organisasi;

c.

prosedur pengujian;

d.

jenis pengujian;

e.

kriteria penerimaan; dan

f.


Huruf d Program perawatan antara lain memuat: a.

uraian umum;

b.

struktur organisasi perawatan dan tanggung jawab;

c.

seleksi, kualifikasi dan pelatihan petugas di dalam kelompok perawatan;

d.

struktur, sistem dan/atau komponen dan klasifikasinya yang akan dimasukkan ke dalam program perawatan;

e.

metode dan teknik yang digunakan dalam perawatan;

f.

prosedur teknis dan administratif;

g.

kendali administratif;

h.

penjadwalan;

i.

kaji ulang dan verifikasi program;

j.

dokumentasi;

k.

penilaian hasil;

l.

fasilitas perawatan; dan

n.

pengadaan dan penyimpanan suku cadang. Huruf e …

131

- 30 Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Program manajemen penuaan antara lain memuat: a.

tujuan dan ruang lingkup;

b.

struktur organisasi dan tanggung jawab;

c.

penapisan struktur, sistem, dan komponen;

d.

identifikasi penuaan;

e.

strategi manajemen penuaan;

f.


g.

pengumpulan data dan informasi;

h.

evaluasi penuaan; dan

i.


Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Ayat (2) …

132

- 31 -

Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Program Penutupan Instalasi Penyimpanan Lestari antara lain memuat: a. uraian instalasi; b. manajemen penutupan; c. analisis keselamatan; d. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan; e. proteksi radiasi; f.

rencana proteksi fisik dan Safeguards;

g. program kesiapsiagaan nuklir; dan h. kegiatan penutupan. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 …

133

- 32 -

Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Program Evaluasi Tapak antara lain memuat: a. pendahuluan; b. manajemen Evaluasi Tapak; c. evaluasi dan analisis data mengenai: a) pengaruh kejadian alam dan kejadian ulah manusia terhadap keselamatan INNR di Tapak dan wilayah sekitarnya; b) karakteristik Tapak dan wilayah sekitarnya yang berpengaruh pada perpindahan zat radioaktif yang dilepaskan oleh INNR sampai pada manusia dan lingkungan hidup; dan c) demografi penduduk dan karakteristik lain dari Tapak dan wilayah sekitarnya yang berkaitan dengan evaluasi risiko terhadap anggota masyarakat dan kelayakan penerapan program kesiapsiagaan nuklir; d. kesimpulan. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 …

134

- 33 Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “Desain Rinci INNR” adalah desain lengkap dan terinci tentang INNR yang akan dibangun, antara lain terdiri atas spesifikasi teknis bahan-bahan dan komponen-komponen yang digunakan dalam Konstruksi dan pembuatan komponen-komponen INNR, beserta uraian teknis proses pembuatan komponen-komponen INNR tersebut, dan gambar teknis yang memuat dimensi dan skala, yang menjadi dasar pelaksanaan Konstruksi. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas.

Pasal 73 …

135

- 34 Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “perubahan desain” adalah perubahan desain yang memengaruhi struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan, yang ditujukan untuk meningkatkan keselamatan INNR, mencegah kegagalan yang teridentifikasi selama Konstruksi INNR, dan/atau meningkatkan kemudahan untuk perawatan INNR. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Data perubahan desain INNR meliputi informasi data desain yang lama dan data desain yang mutakhir. Huruf b Yang dimaksud dengan laporan analisis keselamatan sebagai persyaratan teknis untuk memperoleh persetujuan perubahan desain adalah laporan analisis keselamatan yang dimutakhirkan pada saat pengajuan permohonan izin Konstruksi. Ayat (3) …

136

- 35 Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Program Modifikasi antara lain memuat: a.

pendahuluan;

b.

deskripsi Modifikasi;

c.

persyaratan desain;

d.


e.


f.

proteksi radiasi;

g.


h. organisasi …

137

- 36 h.


i.

uraian pelaksanaan dan jadwal.

Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Program Utilisasi antara lain memuat: a.

pendahuluan;

b.

deskripsi Utilisasi;

c.


d.

analisis keselamatan; e. proteksi …

138

- 37 e.

proteksi radiasi;

f.


g.


h.

uraian jadwal pelaksanaan.

Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 …

139

- 38 -

Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “izin operasi” untuk Instalasi Penyimpanan Lestari meliputi izin penyimpanan Bahan Bakar Bekas sampai dengan kapasitas penuh untuk seluruh tempat penyimpanan (channel) dalam instalasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Laporan penilaian keselamatan berkala antara lain memuat: a.

desain Instalasi Penyimpanan Lestari;

b.

kondisi terkini struktur, sistem, dan komponen;

c.

kualifikasi peralatan;

d.

penuaan;

e.

kinerja keselamatan dan umpan balik pengalaman operasi;

f. manajemen …

140

- 39 f.

manajemen keselamatan dan program kesiapsiagaan nuklir; dan

g.

dampak radiologi pada lingkungan hidup.

Huruf c Laporan operasi antara lain memuat: a.

pendahuluan/ringkasan umum;

b.

data operasi;

c.

data Bahan Bakar Nuklir Bekas;

d.

perawatan stuktur, sistem, dan/atau komponen yang penting untuk keselamatan;

e.

proteksi radiasi;

f.

data limbah; dan

g.

kesiapsiagaan nuklir.

Huruf d Laporan kajian penuaan yang merupakan laporan pelaksanaan manajemen penuaan antara lain memuat: a.

penentuan kinerja terkini dan kondisi struktur, sistem, dan komponen kritis, termasuk evaluasi setiap umur terkait kegagalan atau indikasi degradasi material yang signifikan; dan

b.

perkiraan dan justifikasi kinerja, proses penuaan masa datang, dan umur operasi yang tersisa dari komponen.

Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 …

141

- 40 Pasal 100 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud “pengondisian instalasi” antara lain berupa sementasi dan vitrifikasi. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Lingkup pembuatan yang dimaksud antara lain terdiri atas pemurnian, konversi, dan pengayaan Bahan Nuklir. Huruf c Lingkup produksi yang dimaksud antara lain fabrikasi Bahan Nuklir. Huruf d Penyimpanan yang dimaksud mencakup penyimpanan Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Bakar Nuklir Bekas.

Huruf e … 142

- 41 Huruf e Lingkup pengalihan yang dimaksud antara lain distribusi dan peredaran Bahan Nuklir. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Lingkup penggunaan Bahan Nuklir yang dimaksud antara lain untuk produksi radioisotop dan Pengoperasian Reaktor Nuklir. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “bukti pendirian badan hukum” antara lain berupa akta pendirian perusahaan yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 108 …

143

- 42 Pasal 108 Huruf a Dokumen “spesifikasi teknis Bahan Nuklir” memuat data atau informasi Bahan Nuklir antara lain bentuk fisik, komposisi, berat isotop, volume, burn-up, status irradiasi, dan/atau jumlah. Huruf b Yang dimaksud dengan prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan Nuklir merupakan prosedur yang sesuai dengan jenis pemanfaatannya seperti prosedur penelitian dan pengembangan, pembuatan, atau produksi. Huruf c Yang dimaksud dengan “sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi” adalah dokumen yang menyatakan hasil kalibrasi alat ukur proteksi radiasi yang diterbitkan oleh lembaga dosimetri standar sekunder atau lembaga dosimetri standar tersier. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 …

144

- 43 Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “pengiriman kembali” adalah pengembalian Bahan Bakar Nuklir Bekas dari Pemegang Izin kepada fabrikan Bahan Bakar Nuklir di negara asal. Huruf b Yang dimaksud dengan “pengiriman” adalah pemindahan Bahan Bakar Nuklir Bekas dari INNR ke pelabuhan muat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas. Pasal 116 Cukup jelas. Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Cukup jelas. Pasal 119 …

145

- 44 -

Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 Yang dimaksud dengan “perubahan spesifikasi teknis” adalah perubahan spesifikasi teknis Bahan Nuklir yang sebelumnya tidak tercantum dalam izin. Pasal 121 Cukup jelas. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123 Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “daerah neraca Bahan Nuklir (material balance area)” adalah daerah yang di dalamnya dapat ditentukan jumlah setiap Bahan Nuklir yang masuk, keluar, dan inventori fisiknya. Yang …

146

- 45 Yang dimaksud dengan “location outside facilities” adalah setiap instalasi atau lokasi pemanfaatan Bahan Nuklir yang jumlahnya sama dengan atau lebih kecil dari 1 kg (satu kilogram) efektif. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas, Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas. Pasal 127 Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Cukup jelas. Pasal 130 Cukup jelas. Pasal 131 Cukup jelas. Pasal 132 Cukup jelas. Pasal 133 …

147

- 46 -

Pasal 133 Cukup jelas. Pasal 134 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5496

148

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR TABEL TINGKAT PENGECUALIAN: KONSENTRASI AKTIVITAS YANG DIKECUALIKAN ATAU AKTIVITAS BAHAN NUKLIR YANG DIKECUALIKAN (PEMBULATAN) Konsentrasi Nuklida

Aktivitas (Bq/g)

Aktivitas (Bq)

Th-226

1x103

1x107

Th-227

1x101

1x104

Th-228

1x100

1x104

Th-229

1x100

1x103

Th-230

1x100

1x104

Th-231

1x103

1x107

Th-alam

1x100

1x103

Th-234

1x103

1x105

U-230

1x101

1x105

U-231

1x102

1x107

U-232

1x100

1x103

U-233

1x101

1x104

U-234

1x101

1x104

U-235

1x101

1x104

U-236

1x101

1x104

U-237

1x102

1x106

U-238

1x101

1x104

U-alam

1x100

1x103

U-239

1x102

1x106

U-240

1x103

1x107

U-240

1x101

1x106

(termasuk Th-232)

Pu-234 ...

… 149

-2Pu-234

1x102

1x107

Pu-235

1x102

1x107

Pu-236

1x101

1x104

Pu-237

1x103

1x107

Pu-238

1x100

1x104

Pu-239

1x100

1x104

Pu-240

1x100

1x103

Pu-241

1x102

1x105

Pu-242

1x100

1x104

Pu-243

1x103

1x107

Pu-244

1x100

1x104

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


150

SALINAN SALINAN SALINAN SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN NOMOR PEMERINTAH REPUBLIK 3 TAHUN 2014 INDONESIA PERATURAN NOMOR PEMERINTAH REPUBLIK 3 TAHUN 2014 INDONESIA NOMORTENTANG 3 TAHUN 2014 NOMORTENTANG 3 TAHUN 2014 TENTANG NOMOR 15 TAHUN 1997 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15TELAH TAHUNDIUBAH 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15TELAH TAHUNDIUBAH 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN TELAH 2009 TENTANG DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29NOMOR TAHUN15 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29NOMOR TAHUN15 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TAHUN 1997 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN TENTANG KETRANSMIGRASIAN TENTANG KETRANSMIGRASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Menimbang : ayat bahwa ketentuan Pasal17, 8 (5), untuk Pasal 14melaksanakan ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal Menimbang : bahwa ketentuan Pasal17, 8 ayat (5), untuk Pasal 14melaksanakan ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal ayat (5), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17, Pasal 22, Pasal 33, Pasal 35 ayat (4), Pasal 35A ayat Pasal 14 ayat (5), Pasal ayat (4),Pasal Pasal35A 17, Pasal(5), 22, Pasal 33, Pasal 35 15 ayat (4), Pasal 22,Pasal Pasal35F, 33, dan PasalPasal 35 ayat (4), Pasal 35A ayat (2), 38 Undang-Undang Pasal (2), 22,Pasal Pasal35F, 33, dan PasalPasal 35 ayat (4), Pasal 35A ayat 38 Undang-Undang ayat (2),15Pasal 35F,1997 dan tentang Pasal 38Ketransmigrasian Undang-Undang Nomor Tahun ayat (2),15Pasal 35F,1997 dan tentang Pasal 38Ketransmigrasian Undang-Undang Nomor Tahun Nomor 15 Tahun 1997 tentang sebagaimana telah diubah dengan Ketransmigrasian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang atas sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang atas Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 TahunPerubahan 1997 tentang Nomor 29 Tahun 2009 tentang atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Nomor 15menetapkan Tahun 1997Peraturan tentang Ketransmigrasian, perlu Undang-Undang Nomor Tahun 1997Peraturan tentang Ketransmigrasian, perlu 15menetapkan Ketransmigrasian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Ketransmigrasian, menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perlu Pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah tentang1997 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang Ketransmigrasian Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Nomor 15 Tahun 1997 tentang sebagaimana telah diubah dengan Ketransmigrasian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang sebagaimana telah diubah dengan Ketransmigrasian Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang TahunPerubahan 1997 tentang Nomor 29 TahunNomor 2009 15 tentang atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; Ketransmigrasian; Ketransmigrasian; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Negara Indonesia Tahun 1945; Dasar Mengingat : 1. Republik Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Indonesia Tahun 2. Republik Undang-Undang Nomor 151945; Tahun 1997 tentang 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997Republik tentang (Lembaran Negara 2. Ketransmigrasian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997Republik tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Ketransmigrasian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1997 NomorNegara 37, Tambahan Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Indonesia Tahun 1997 NomorLembaran 37, Tambahan Negara ......

151

Lembaran Lembaran Lembaran Lembaran

. . . .

. . . .

. . . .

-2Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

2.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

3. Transmigran . . .

152

-33.

Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.

4.

Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

5.

Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

6.

Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

7.

Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.

8. Kawasan . . .

153

-48.

Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan

dan

berfungsi

sebagai

pusat

pelayanan Kawasan Transmigrasi. 9.

Permukiman

Transmigrasi

adalah

satu

kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran. 10. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP

adalah

kesatuan

bagian

dari

SKP

permukiman

berupa

atau

satu

beberapa

permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga. 11. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu

kesatuan

permukiman

atau

beberapa

permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru. 12. Satuan

Permukiman

Pemugaran

yang

selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari

SKP

berupa

permukiman

penduduk

setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan

permukiman

baru

dengan

daya

tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.

13. Satuan . . .

154

-513. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya

disebut

permukiman deliniasi

SP-Tempatan

penduduk Kawasan

adalah

setempat

dalam

Transmigrasi

yang

diperlakukan sebagai SP. 14. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 15. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 16. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di KPB. 17. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi. 18. Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPLT adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP.

19. Masyarakat . . .

155

-619. Masyarakat Transmigrasi adalah Transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan. 20. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. 21. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha Transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. 22. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang merupakan prakarsa Transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. 23. Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi. 24. Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah kabupaten/kota yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi.

25. Pencadangan . . .

156

-725. Pencadangan Tanah adalah penunjukan area tanah oleh bupati/walikota atau gubernur yang disediakan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi. 26. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan Kawasan Transmigrasi guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat. 27. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi. 28. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 29. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketransmigrasian. Pasal 2 (1) Tujuan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk: a. mewujudkan

ketertiban

dalam

penyelenggaraan Transmigrasi;

b. memberikan . . .

157

-8b. memberikan pedoman dan kepastian hukum

bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta

hak

dan

kewajibannya

dalam

penyelenggaraan Transmigrasi; dan c. mewujudkan

keadilan

bagi

seluruh

pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan Transmigrasi. (2) Penyelenggaraan

Transmigrasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis TU, TSB, dan TSM. Pasal 3 Lingkup

pengaturan

Peraturan

Pemerintah

ini

meliputi: a. Kawasan Transmigrasi; b. penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan; c. perencanaan Kawasan Transmigrasi; d. pembangunan Kawasan Transmigrasi; e. pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi; f. jenis Transmigrasi dan pola usaha pokok; g. pelaksanaan pemberian bantuan Badan Usaha kepada Transmigran; h. peran serta masyarakat; i. koordinasi dan pengawasan; dan j. sanksi administratif.

Pasal 4 . . .

158

-9Pasal 4 (1) Pemerintah

bertanggung

jawab

dalam

penyelenggaraan Transmigrasi. (2) Dalam

penyelenggaraan

sebagaimana

dimaksud

Transmigrasi pada

ayat

(1),

pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pelaksanaan Transmigrasi dalam skala provinsi. (3) Dalam

penyelenggaraan

sebagaimana

dimaksud

Transmigrasi pada

ayat

(1),

pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Transmigrasi dalam skala kabupaten/kota. (4) Pelaksanaan

Transmigrasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara bertahap. (5) Tahapan

pelaksanaan

Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. perencanaan Kawasan Transmigrasi; b. pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan c. pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

BAB II KAWASAN TRANSMIGRASI Pasal 5 Kawasan Transmigrasi ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pemerintah daerah.

Pasal 6 . . .

159

- 10 Pasal 6 (1) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, atau kawasan strategis kabupaten/kota. (2) Penetapan

kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruangnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 7

(1) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibangun dan dikembangkan di Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan. (2) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. WPT; atau b. LPT. Pasal 8 (1) WPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan bentuk Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan dari Kawasan Perdesaan menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan baru sebagai KPB.

(2) WPT . . . 160

- 11 (2) WPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa SKP dan 1 (satu) KPB. Pasal 9 (1) LPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan bentuk Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan dari pusat pertumbuhan yang ada atau yang sedang berkembang

menjadi

KPB

yang

memiliki

keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan beberapa SKP sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. (2) LPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa SKP dan 1 (satu) KPB.

Pasal 10 (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) SP

dan paling banyak

6 (enam) SP. (2) Salah satu SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan menjadi desa utama sebagai pusat SKP. (3) Pusat

SKP

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (2) berfungsi sebagai PPLT.

Pasal 11 . . .

161

- 12 Pasal 11 (1) SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) merupakan permukiman yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk dengan

pengelolaan susunan

sumber

fungsi

daya

kawasan

alam

sebagai

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (2) SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. SP-Baru; b. SP-Pugar; atau c. SP-Tempatan.

Pasal 12 (1) Pada setiap SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit tersedia: a. prasarana dan utilitas umum; b. perumahan; c. sarana pelayanan umum; d. sarana

pelayanan

pendidikan

dasar

setingkat sekolah dasar; e. sarana pelayanan kesehatan setingkat pos kesehatan desa; f.

sarana pasar mingguan; dan

g. sarana pusat percontohan.

(2) Dalam . . .

162

- 13 (2) Dalam hal SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan menjadi desa utama sebagai pusat SKP dilengkapi paling sedikit dengan: a. sarana pelayanan umum skala SKP; b. sarana

pelayanan

pendidikan

setingkat

sekolah menengah pertama; c. sarana sarana pelayanankesehatan kesehatan setingkat setingkat c. pelayanan pusat kesehatan masyarakat; masyarakat; dan dan pusat kesehatan d. sarana pasar harian. Pasal 13 (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) merupakan pusat pertumbuhan dalam Kawasan Transmigrasi yang berfungsi sebagai PPKT. (2) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan

susunan

fungsi

kawasan

sebagai

tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (3) Pada setiap KPB sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), paling sedikit tersedia: a. permukiman; b. prasarana dan utilitas umum; c. sarana perdagangan dan jasa; d. sarana industri pengolahan; e. sarana pelayanan umum;

f. sarana . . .

163

- 14 f. sarana pendidikan paling rendah tingkat menengah atas; g. sarana kesehatan paling rendah setingkat pusat kesehatan masyarakat rawat inap; h. sarana ruang terbuka hijau; dan i. sarana terminal atau dermaga. Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III PENYEDIAAN TANAH DAN PELAYANAN PERTANAHAN Bagian Kesatu Penyediaan Tanah Pasal 15 (1) Penyediaan

tanah

untuk

pembangunan

Kawasan Transmigrasi dilaksanakan melalui proses Pencadangan Tanah oleh pemerintah daerah tujuan. (2) Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. (4) Dalam . . .

164

- 15 (4) Dalam

hal

tanah

yang

dicadangkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota, Pencadangan Tanah ditetapkan dengan keputusan gubernur. Pasal 16 Pencadangan

Tanah

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 15 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan

RKT

dan

rencana

perwujudan

Kawasan Transmigrasi. Pasal 17 Rencana

perwujudan

Kawasan

Transmigrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan sebagai dasar dalam menentukan peruntukan tanah bagi: a. pembangunan SP-Baru; b. pembangunan

permukiman

baru

sebagai

bagian dari SP-Pugar; c. pembangunan prasarana dan sarana Kawasan Transmigrasi; d. pengembangan investasi; e. pemugaran permukiman penduduk setempat sebagai bagian dari SP-Pugar; dan/atau f. SP-Tempatan. Pasal 18 Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berasal dari:

a. tanah . . .

165

- 16 a. tanah negara; b. tanah hak; dan/atau c. tanah masyarakat hukum adat. Pasal 19 (1) Tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yang langsung dikuasai oleh negara dan tidak dilekati oleh sesuatu hak atas

tanah,

Pengelolaan

dilakukan sesuai

permohonan dengan

Hak

ketentuan

peraturan perundang-undangan. (2) Tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yang berstatus kawasan hutan, dilakukan pelepasan kawasan hutan sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. (3) Berdasarkan

pelepasan

kawasan

sebagaimana

dimaksud

pada

dilakukan sesuai

permohonan dengan

hutan

ayat

(2)

Hak

Pengelolaan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. Pasal 20 Tanah

hak

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 18 huruf b berupa: a. tanah hak perorangan; atau b. tanah hak badan hukum.

Pasal 21 . . .

166

- 17 Pasal 21 (1) Tanah hak perorangan atau tanah hak badan hukum

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 20 didahului dengan pembebasan tanah sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

dilakukan

pembebasan

perundang-undangan. (2) Tanah

yang

sebagaimana dilakukan sesuai

telah

dimaksud

pada

permohonan dengan

ayat

(1)

Hak

Pengelolaan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. Pasal 22 (1) Tanah masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c didahului dengan

pelepasan

hak

dari

masyarakat

hukum adat. (2) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan: a. prasarana dan sarana permukiman yang bermanfaat bagi masyarakat adat yang bersangkutan; dan/atau b. kesempatan untuk memperoleh perlakuan sebagai

Transmigran

di

Permukiman

hak

sebagaimana

Transmigrasi. (3) Pelaksanaan

pelepasan

dimaksud pada ayat (2) didahului dengan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.

(4) Pelepasan . . .

167

- 18 (4) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Tanah yang telah dilakukan pelepasan hak sebagaimana dilakukan sesuai

dimaksud

permohonan dengan

pada

ayat

(3)

Hak

Pengelolaan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. Pasal 23 (1) Tanah

yang

pengembangan

diperuntukkan investasi

bagi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, proses legalitasnya

dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tanah masyarakat hukum adat, proses legalitasnya didahului dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3). Pasal 24 (1) Tanah yang diperuntukkan bagi pemugaran permukiman

penduduk

setempat

sebagai

bagian dari SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan tanah yang berada dalam penguasaan, penggunaan, atau pemanfaatan penduduk di permukiman yang bersangkutan.

(2) Penduduk . . .

168

- 19 (2) Penduduk

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) mencakup: a. penduduk

yang

memiliki

tanah

dan

memiliki rumah; b. penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah; dan/atau c. penduduk yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah. (3) Penduduk

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (2) huruf c mencakup penduduk yang: a. memiliki

Kartu

Tanda

Penduduk

di

permukiman yang bersangkutan; b. sudah berkeluarga; dan c. sudah tinggal menetap dan memanfaatkan tanah paling singkat 2 (dua) tahun di permukiman yang bersangkutan. (4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

Konsolidasi

ketentuan

Tanah

peraturan

sesuai

perundang-

undangan. (5) Pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara. (6) Tanah

hasil

konsolidasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) yang diperuntukkan bagi pembangunan permukiman baru dan prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan permohonan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan . . .

169

- 20 (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

Konsolidasi

pelaksanaan

Tanah

Transmigrasi

dalam

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan

Peraturan

Menteri

setelah

berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Pasal 25 (1)

Tanah yang diperuntukkan bagi SP-Tempatan sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

17

huruf f merupakan tanah yang berada dalam pemilikan, penguasaan, penggunaan, atau pemanfaatan penduduk di permukiman yang bersangkutan. (2)

Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

dimanfaatkan

untuk

pembangunan

prasarana, sarana, dan utilitas umum SPTempatan,

didahului

dengan

pembebasan

tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)

Tanah yang telah dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengurusan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26

Pengurusan

Hak

Pengelolaan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25 menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 27 . . .

170

- 21 Pasal 27 Bagian

dari

bidang

tanah

Hak

Pengelolaan

digunakan untuk: a. lahan tempat tinggal dan/atau lahan usaha Transmigran dan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai Transmigran; dan b. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman dan kawasan.

Bagian Kedua Pelayanan Pertanahan Pasal 28 (1)

Dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi, Pemerintah

dan/atau

pemerintah

daerah

memberikan pelayanan pertanahan. (2)

Pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Transmigran; b. penduduk

setempat

yang

pindah

ke

permukiman baru sebagai bagian dari SPPugar dan memperoleh perlakuan sebagai Transmigran; dan c. penduduk setempat yang tetap tinggal di

permukiman sebagai bagian dari SP-Pugar dan

memperoleh

perlakuan

sebagai

Transmigran.

Pasal 29 . . .

171

- 22 Pasal 29 (1)

Pelayanan pertanahan kepada Transmigran dan penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SPPugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b berupa pemberian bidang tanah.

(2)

Bidang tanah yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tanah Hak Pengelolaan.

(3)

Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanah untuk: a. lahan tempat tinggal dan lahan usaha; atau b. lahan tempat tinggal.

(4)

Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan status hak milik atas tanah sesuai dengan jenis Transmigrasi dan pola usaha pokok.

(5)

Luas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi.

(6)

Dalam hal jenis TU dan TSB dengan pola usaha pokok pertanian tanaman pangan dan/atau perkebunan, Transmigran atau penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SPPugar diberikan bidang tanah paling sedikit 2 (dua) hektar.

(7)

Pengurusan sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Menteri.

(8) Sertifikat . . .

172

- 23 (8)

Sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus diberikan paling

lambat

5

(lima)

tahun

sejak

penempatan pada SP yang bersangkutan. Pasal 30 (1)

Sebelum sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

29

ayat (7) diterbitkan, Menteri memberikan surat keterangan pembagian tanah sebagai legalitas hak untuk penggunaan tanah. (2)

Ketentuan mengenai tata cara pemberian surat

keterangan

pembagian

tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 31 (1)

Tanah yang diberikan kepada Transmigran dan penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SPPugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dapat dipindahtangankan, kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak penempatan.

(2)

Dalam hal terjadi pemindahtanganan di luar ketentuan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1), hak atas tanah bagi Transmigran dan penduduk setempat menjadi hapus.

(3) Hapusnya . . .

173

- 24 (3)

Hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan undangan.

(4)

peraturan

perundang-

Dengan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai negara.

(5)

Tanah yang kembali dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencabutan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 32

(1)

Pelayanan pertanahan kepada penduduk setempat yang tetap tinggal di permukiman sebagai bagian dari SP-Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c berupa pengurusan sertifikat hak atas tanah sesuai hasil Konsolidasi Tanah.

(2) Pengurusan . . . 174

- 25 (2)

Pengurusan sertifikat sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

menjadi

tanggung

jawab

Menteri. (3)

Pengurusan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup luasan tanah yang sama dengan luas tanah yang diberikan kepada Transmigran dan penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru bagian dari SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6).

(4)

Sertifikat ayat 5

(3)

sebagaimana harus

(lima)

dimaksud

diberikan

tahun

paling

sejak

pada lambat

penempatan

Transmigran pada permukiman baru bagian dari SP-Pugar yang bersangkutan. (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurusan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Bagian Kesatu Umum Pasal 33 (1)

Perencanaan dilakukan

Kawasan pada

setiap

Transmigrasi Kawasan

Transmigrasi.

(2) Perencanaan . . .

175

- 26 (2)

Perencanaan sebagaimana

Kawasan dimaksud

Transmigrasi pada

ayat

(1)

menghasilkan: a. RKT; dan b. rencana

perwujudan

Kawasan

Transmigrasi.

Bagian Kedua Rencana Kawasan Transmigrasi Pasal 34 (1)

RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, terintegrasi dalam rencana tata ruang Kawasan Perdesaan.

(2)

Dalam hal belum terdapat rencana tata ruang

Kawasan

Perdesaan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), RKT disusun dengan mengacu rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. (3)

Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi

bahan

pertimbangan

dalam

penyusunan dan penyesuaian rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya.

Pasal 35 . . .

176

- 27 Pasal 35 (1)

RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa rencana WPT atau rencana LPT.

(2)

Penyusunan

RKT

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 (1)

RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling sedikit memuat: a. tujuan,

kebijakan,

dan

strategi

pembangunan Kawasan Transmigrasi; b. luasan Kawasan Transmigrasi; c. rencana struktur Kawasan Transmigrasi; d. rencana

peruntukan

Kawasan

Transmigrasi; e. arahan pengembangan pola usaha pokok; f.

arahan jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan;

g. arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumber daya manusia; h. arahan indikasi program utama; i.

tahapan

perwujudan

Kawasan

Transmigrasi; dan j.

ketentuan

pengendalian

pemanfaatan

Kawasan Transmigrasi. (2)

RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen RKT.

Pasal 37 . . .

177

- 28 Pasal 37 (1)

Bupati/walikota menyampaikan usulan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi melalui gubernur.

(2)

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen RKT.

(3)

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi.

(4)

Berdasarkan hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur dapat: a. meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi kepada Menteri; atau b. mengembalikan usulan RKT disertai dengan penjelasan tertulis kepada bupati/walikota untuk dilakukan perbaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Pasal 38

(1)

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a dilakukan penilaian oleh Menteri.

(2)

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat: a. menetapkan Kawasan Transmigrasi; atau b. mengembalikan . . .

178

- 29 b. mengembalikan dengan

usulan

penjelasan

gubernur

untuk

RKT

disertai

tertulis

kepada

dilakukan

perbaikan

paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. (3)

Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan penetapan

Kawasan

Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 39 Menteri menyampaikan RKT yang telah ditetapkan menjadi

Kawasan

Transmigrasi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a kepada menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang penataan ruang sebagai bahan

pertimbangan

dalam

penyusunan

tata

ruang.

Bagian Ketiga Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi Pasal 40 (1)

Rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagaimana ayat

(2)

dimaksud

huruf

pelaksanaan

b

kegiatan

dalam

merupakan

Pasal

33

rencana

pembangunan

dan

pengembangan untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

(2) Rencana . . .

179

- 30 (2)

Rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan

RKT

yang

telah

ditetapkan

menjadi Kawasan Transmigrasi. (3)

Rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

meliputi: a. rencana

pembangunan

Kawasan

Transmigrasi; dan b. rencana

pengembangan

Masyarakat

Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

Paragraf 1 Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pasal 41 (1)

Rencana

pembangunan

Kawasan

Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a meliputi: a. rencana pembangunan SKP; b. rencana pembangunan KPB; c. rencana pembangunan SP; d. rencana pembangunan pusat SKP; dan e. rencana

pembangunan

prasarana

dan

sarana. (2)

Penyusunan rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

dilaksanakan

mengikutsertakan

dengan

masyarakat

setempat

melalui musyawarah.

(3) Hasil . . . 180

- 31 (3)

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang menjadi dokumen tak terpisahkan dari dokumen rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

pengikutsertaan

masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 42 (1)

Rencana pembangunan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a merupakan rencana rinci SKP.

(2)

Rencana rinci SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai perangkat operasional RKT.

(3)

Rencana rinci SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RKT yang telah

ditetapkan

menjadi

Kawasan

Transmigrasi. (4)

Rencana rinci SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tujuan, sasaran, dan konsep perwujudan SKP; b. luasan SKP; c. rencana struktur SKP; d. rencana peruntukkan SKP; e. rencana pengembangan pola usaha pokok;

f. rencana . . .

181

- 32 f. rencana jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan; g. rencana penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan SKP; h. indikasi program utama pembangunan SKP; dan i. tahapan pembangunan SP. (5)

Rencana rinci SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam dokumen rencana rinci SKP. Pasal 43

(1)

Rencana pembangunan KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, merupakan rencana detail KPB.

(2)

Rencana detail KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai perangkat operasional RKT.

(3)

Rencana detail KPB sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

merupakan

bahan

pertimbangan dalam penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zonazona yang pada rencana detail tata ruang ditentukan

sebagai

zona

yang

penanganannya diprioritaskan.

(4) Rencana . . .

182

- 33 (4)

Rencana detail KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RKT yang telah

ditetapkan

menjadi

Kawasan

Transmigrasi. (5)

Rencana detail KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. tujuan, sasaran, dan konsep perwujudan KPB; b. luasan KPB; c. rencana peruntukkan KPB; d. rencana prasarana dan sarana KPB; e. penetapan perencanaan

sub KPB

bagian yang

wilayah

diprioritaskan

penanganannya; f. ketentuan pemanfaatan ruang KPB; g. rencana pola usaha pokok dan/atau pola pengembangan usaha; h. rencana jenis Transmigrasi yang dapat dilaksanakan; i. rencana penataan persebaran penduduk dan

rencana

peningkatan

kapasitas

sumber daya manusia; j. rencana

detail

pembentukan,

peningkatan, dan penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi; dan k. rencana program pembangunan KPB. (6)

Rencana

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (5) dituangkan dalam dokumen rencana detail KPB.

Pasal 44 . . .

183

- 34 Pasal 44 (1)

Rencana

pembangunan

SP

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c merupakan rencana teknis SP. (2)

Rencana teknis SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana rinci SKP.

(3)

Rencana teknis SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. luas SP; b. rencana detail pemanfaatan ruang SP; c. rencana detail pola usaha pokok dan pengembangan

usaha

yang

dapat

dikembangkan; d. rencana jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan; e. rencana daya tampung penduduk; dan f. rencana kebutuhan biaya pembangunan SP. (4)

Rencana teknis SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana teknis SP. Pasal 45

(1)

Rencana

pembangunan

sebagaimana

dimaksud

pusat dalam

Pasal

SKP 41

ayat (1) huruf d merupakan rencana teknis pusat SKP.

(2) Rencana . . .

184

- 35 (2)

Rencana teknis pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada salah satu SP yang dirancang menjadi desa utama.

(3)

Rencana teknis pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana rinci SKP.

(4)

Rencana teknis pusat SKP sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(3)

paling

sedikit

memuat: a. luas pusat SKP; b. rencana detail pemanfaatan ruang pusat SKP; c. rencana

pola

pengembangan

usaha usaha

pokok yang

dan dapat

dikembangkan; d. rencana pelayanan dan pengembangan usaha jasa, industri, dan perdagangan yang dapat dikembangkan; e. rencana jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan; f. rencana daya tampung penduduk; dan g. rencana kebutuhan biaya pembangunan pusat SKP. (5)

Rencana teknis

pusat SKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam dokumen rencana teknis pusat SKP.

Pasal 46 . . .

185

- 36 Pasal 46 (1)

Rencana sarana

pembangunan sebagaimana

prasarana dimaksud

dan dalam

Pasal 41 ayat (1) huruf e merupakan rencana teknik detail prasarana dan sarana. (2)

Rencana teknik detail prasarana dan sarana sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

mencakup rencana teknik detail: a. prasarana dan sarana SP; b. prasarana dan sarana pusat SKP; c. prasarana dan sarana KPB; dan d. prasarana intra dan antarkawasan. Pasal 47 (1)

Rencana teknik detail prasarana dan sarana SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat

(2)

huruf

a

disusun

berdasarkan

rencana teknis SP. (2)

Rencana teknik detail prasarana dan sarana pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

46

ayat

(2)

huruf

b

disusun

berdasarkan rencana teknis pusat SKP. (3)

Rencana teknik detail prasarana dan sarana KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan rencana detail KPB.

(4)

Rencana teknik detail prasarana intra dan antarkawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

46

ayat

(2)

huruf

d

disusun

berdasarkan RKT.

(5) Rencana . . . 186

- 37 (5)

Rencana teknik detail prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam dokumen rencana teknik detail prasarana dan sarana. Pasal 48

Ketentuan

lebih

perencanaan

lanjut

mengenai

tata

pembangunan

cara

Kawasan

Transmigrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Rencana Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi Pasal 49 Rencana pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan

Kawasan

Transmigrasi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b disusun berdasarkan: a. rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan b. perkembangan

pelaksanaan

pembangunan

Kawasan Transmigrasi. Pasal 50 (1)

Rencana

pengembangan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 meliputi rencana pengembangan: a. SP; b. pusat SKP;

c. SKP . . . 187

- 38 c. SKP; d. KPB; dan e. Kawasan Transmigrasi. (2)

Setiap rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam dalam satu

kesatuan

untuk

mencapai

sasaran

pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi. (3)

Rencana

pengembangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana

teknik

detail

pengembangan

prasarana dan sarana. Pasal 51 (1)

Rencana

pengembangan

SP

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilaksanakan

untuk

menyusun

rencana

kegiatan pengembangan SP. (2)

Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tahapan pengembangan dan jenis Transmigrasi.

(3)

Tahapan

pengembangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. tahap penyesuaian; b. tahap pemantapan; dan c. tahap kemandirian.

(4) Tahapan . . .

188

- 39 (4)

Tahapan

sebagaimana

dimaksud

ayat

dilaksanakan

untuk

(3)

pada

mencapai

sasaran pengembangan SP sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 52 (1)

Tahap penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a merupakan tahapan

untuk

terwujudnya

mencapai

masyarakat

sasaran

yang

mampu

beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. (2)

Tahap penyesuaian sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

berlangsung

selama

18 (delapan belas) bulan sejak penempatan Transmigran. Pasal 53 (1)

Tahap pemantapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b merupakan tahapan

untuk

terwujudnya memenuhi

mencapai

masyarakat kebutuhan

sasaran

yang

hidup

mampu

dari

hasil

produksi yang dikembangkan. (2)

Tahap pemantapan sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

berlangsung

selama

18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian.

Pasal 54 . . .

189

- 40 Pasal 54 (1)

Tahap kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c merupakan tahapan untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang sudah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan.

(2)

Tahap kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan. Pasal 55

(1)

Rencana pengembangan SP pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 paling sedikit memuat rencana kegiatan bidang: a. ekonomi; b. sosial budaya; c. mental spiritual; d. kelembagaan pemerintahan; dan e. pengelolaan sumber daya alam.

(2)

Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan untuk mencapai sasaran pada setiap tahapan pengembangan.

(3)

Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam bentuk rencana fasilitasi, penyuluhan, bimbingan, pendampingan, advokasi, pelatihan dan/atau rehabilitasi sesuai dengan jenis kegiatan yang direncanakan.

Pasal 56 . . .

190

- 41 Pasal 56 (1)

Muatan rencana kegiatan pengembangan SP di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup rencana: a. pemenuhan kebutuhan pangan; b. penyediaan

sarana

produksi

dan

peningkatan produktivitas; c. pengembangan dan perluasan kegiatan usaha melalui peningkatan pengelolaan komoditas unggulan secara kompetitif sesuai dengan kebutuhan pasar; d. pelayanan

investasi

dan

mediasi

kemitraan usaha; e. pembangunan,

rehabilitasi,

dan/atau

peningkatan prasarana dan sarana SP; dan f. (2)

pengelolaan aset desa.

Muatan rencana kegiatan pengembangan SP di

bidang

sosial

budaya

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup rencana: a. pelayanan pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana; b. pengembangan seni budaya, olahraga, pemberdayaan

generasi

pemberdayaan

muda,

perempuan

serta dan

perlindungan anak; c. pelayanan

umum

pemerintahan

dan

kemasyarakatan; dan

d. pengembangan . . .

191

- 42 d. pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi masyarakat. (3)


bidang

mental

spiritual

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup rencana: a. pembinaan kehidupan beragama; dan b. pembinaan

kerukunan

kehidupan

beragama dan pengembangan masyarakat madani. (4)


bidang

sebagaimana

kelembagaan dimaksud

pemerintahan

dalam

Pasal

55

ayat (1) huruf d paling sedikit mencakup rencana

pembentukan,

penguatan,

dan

pengembangan kelembagaan pemerintahan desa atau kelurahan atau sebutan lain. (5)

Muatan rencana kegiatan pengembangan SP di bidang pengelolaan sumber daya alam sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

55

ayat (1) huruf e paling sedikit mencakup rencana: a. pengendalian hama terpadu; b. rehabilitasi lahan serta konservasi tanah dan air; c. pengembangan lembaga kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; dan d. pemantauan lingkungan.

Pasal 57 . . .

192

- 43 Pasal 57 (1)

Rencana

pengembangan

dimaksud

dalam

Pasal

SP

sebagaimana

51

dilaksanakan

dengan mengikutsertakan masyarakat pada SP yang bersangkutan. (2)

Keikutsertaan masyarakat pada SP yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah.

(3)

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah

sebagai

bagian

yang

tidak

terpisahkan dari rencana pengembangan SP. (4)

Rencana

pengembangan

dimaksud

pada

ayat

SP (1)

sebagaimana paling

sedikit

memuat: a. gambaran

kondisi

masyarakat

dan

Kawasan Transmigrasi pada SP yang bersangkutan

saat

dilaksanakan

perencanaan; b. gambaran

kondisi

masyarakat

dan

Kawasan Transmigrasi pada SP yang bersangkutan yang diinginkan; c. kegiatan pengembangan masyarakat dan kawasan yang akan dilaksanakan pada setiap tahapan pengembangan; d. rencana

teknik

peningkatan,

detail

dan/atau

rehabilitasi, pembangunan

prasarana dan sarana SP; dan

e. kerangka . . .

193

- 44 e. kerangka

rencana

pengembangan

tahunan SP

kegiatan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf c dan huruf d untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (5)

Rencana

pengembangan

SP

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen rencana pengembangan SP. Pasal 58 (1)

Rencana

pengembangan

sebagaimana

dimaksud

pusat

dalam

Pasal

SKP 50

ayat (1) huruf b merupakan rencana kegiatan pengaturan, pembinaan, dan fasilitasi untuk mewujudkan pusat SKP menjadi PPL. (2)

Rencana

pengembangan

pusat

SKP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. sasaran yang akan dicapai; b. gambaran

kondisi

masyarakat

dan

Kawasan Transmigrasi pada SP yang bersangkutan

saat

dilaksanakan

perencanaan; c. kegiatan

pengembangan

Masyarakat

Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi pada pusat SKP yang akan dilaksanakan; d. rencana

teknik

peningkatan,

detail

dan/atau


prasarana dan sarana pusat SKP; dan e. kerangka

rencana

tahunan

kegiatan

pengembangan pusat SKP.

(3) Rencana . . . 194

- 45 (3)

Rencana

pengembangan

sebagaimana dituangkan

dimaksud dalam

pusat pada

SKP

ayat

dokumen

(1)

rencana

pengembangan pusat SKP. Pasal 59 (1)

Rencana pengembangan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c merupakan rencana kegiatan pengaturan, pembinaan, dan fasilitasi untuk mewujudkan SKP sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan

sumber

daya

alam

yang

berfungsi sebagai daerah penyangga dari KPB. (2)

Rencana pengembangan SKP sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

paling

sedikit

memuat: a. sasaran

pengembangan

yang

akan

dicapai; b. gambaran

kondisi

masyarakat

dan

Kawasan Transmigrasi saat dilaksanakan perencanaan; c. indikasi program tahunan; d. rencana pelayanan pengembangan usaha dan investasi; e. rencana

teknik

peningkatan,

detail

dan/atau


prasarana dan sarana SKP; f.

rencana pengendalian pemanfaatan SKP; dan

g. rencana . . .

195

- 46 g. rencana pengembangan kelembagaan. (3)

Rencana pengembangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen rencana pengembangan SKP. Pasal 60

(1)

Rencana pengembangan KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d merupakan rencana kegiatan pengaturan, pembinaan, dan fasilitasi untuk mewujudkan KPB sebagai PPKT.

(2)

Rencana pengembangan KPB sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

paling

sedikit

memuat: a. sasaran

pengembangan

yang

akan

dicapai; b. gambaran kondisi KPB saat dilaksanakan perencanaan; c. indikasi program tahunan; d. rencana pelayanan pengembangan usaha dan investasi; e. rencana

teknik

peningkatan,

detail

dan/atau


prasarana dan sarana KPB; f. rencana pengendalian pemanfaatan KPB; dan g. rencana pengembangan kelembagaan. (3)

Rencana pengembangan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen rencana pengembangan KPB.

Pasal 61 . . .

196

- 47 Pasal 61 (1)

Rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e merupakan rencana kegiatan pengaturan, pembinaan, dan fasilitasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

(2)

Rencana

pengembangan

Kawasan

Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. sasaran

pengembangan

yang

akan

dicapai; b. gambaran kondisi Kawasan Transmigrasi saat dilaksanakan perencanaan; c. indikasi program tahunan; d. rencana pelayanan pengembangan usaha dan investasi; e. rencana

teknik

peningkatan, prasarana

detail

dan/atau dan


sarana

Kawasan

Transmigrasi; f. rencana

pengendalian

pemanfaatan

Kawasan Transmigrasi; dan g. rencana pengembangan kelembagaan. (3)

Rencana

pengembangan

Kawasan

Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 62 . . .

197

- 48 Pasal 62 (1)

Rencana

pengembangan

Transmigrasi disusun

dan

Kawasan

berdasarkan

Masyarakat Transmigrasi

indikator

sasaran

pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi. (2)

Indikator sasaran pengembangan Masyarakat Transmigrasi

dan

Kawasan

sebagaiman

dimaksud

Transmigrasi

pada

ayat

(1)

ditetapkan oleh Menteri. Pasal 63 Ketentuan

lebih

perencanaan

lanjut

mengenai

pengembangan

tata

cara

Masyarakat

Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Bagian Kesatu Umum Pasal 64 (1)

Pembangunan

Kawasan

Transmigrasi

diarahkan untuk: a. mewujudkan permukiman di Kawasan Transmigrasi

yang

berfungsi

sebagai

tempat tinggal, tempat berusaha, dan tempat bekerja;

b. mewujudkan . . .

198

- 49 b. mewujudkan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan c. menyediakan

sarana

dan

jaringan

prasarana dasar Kawasan Transmigrasi. (2)

Pembangunan sebagaimana

Kawasan

Transmigrasi

dimaksud

dilaksanakan

pada

berdasarkan

ayat

(1)

rencana

pembangunan Kawasan Transmigrasi. (3)

Pembangunan sebagaimana

Kawasan

Transmigrasi

dimaksud

pada

ayat

(2)

mencakup: a. pembangunan

fisik

Kawasan

Transmigrasi; dan b. penataan

persebaran

penduduk

di

Kawasan Transmigrasi. (4)

Pembangunan sebagaimana merupakan

Kawasan

Transmigrasi

dimaksud tanggung

pada jawab

ayat

(3)

pemerintah

daerah. (5)

Menteri bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan,

pengaturan,

pembinaan,

pelaksanaan, mediasi, advokasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Bagian Kedua . . .

199

- 50 Bagian Kedua Pembangunan Fisik Kawasan Transmigrasi Pasal 65 Pembangunan

fisik

Kawasan

Transmigrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a mencakup: a. pembangunan SP; b. pembangunan KPB; dan c. pembangunan

jaringan

prasarana

dasar

Kawasan Transmigrasi. Pasal 66 (1)

Pembangunan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a diarahkan untuk mewujudkan SP yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang.

(2)

Kriteria SP yang layak huni, layak usaha, dan

layak

berkembang

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3)

Pembangunan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. fungsi; atau b. bentuk.

(4)

Pembangunan

SP

berdasarkan

fungsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pembangunan:

a. SP . . .

200

- 51 a. SP dalam SKP menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam; dan b. SP sebagai pusat SKP. (5)

Pembangunan

SP

sebagaimana

berdasarkan

dimaksud

pada

bentuk ayat

(3)

huruf b meliputi: a. SP-Baru; b. SP-Pugar; dan c. SP-Tempatan. Pasal 67 (1)

Pembangunan SP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

66

ayat

(3)

dilaksanakan

berdasarkan rencana teknis SP dan rencana teknik detail prasarana dan sarana. (2)

Pembangunan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi

kepada

masyarakat

di

permukiman yang bersangkutan. (3)

Sosialisasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (2) dilaksanakan untuk membangun kesepahaman bersama mengenai rencana teknis

SP

dan

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan.

Pasal 68 . . .

201

- 52 Pasal 68 (1)

Pembangunan

SP-Baru

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf a diarahkan

untuk

mewujudkan

SP

yang

berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat berusaha. (2)

Pembangunan

SP-Baru

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di atas tanah Hak Pengelolaan. (3)

Pembangunan

SP-Baru

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penyiapan lahan dan/atau sarana usaha; b. pembangunan perumahan; dan c. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman. Pasal 69 (1)

Pembangunan SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf b diarahkan untuk mengembangkan potensi sumber daya permukiman penduduk setempat menjadi SP yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat berusaha.

(2)

Pembangunan SP-Pugar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemugaran rumah penduduk setempat; b. pembangunan setempat;

rumah

penduduk

c. pembangunan rumah Transmigran; dan

d. rehabilitasi . . .

202

- 53 d. rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman. (3)

Pemugaran rumah penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di atas tanah yang berada dalam penguasaan atau kepemilikan penduduk di permukiman yang bersangkutan.

(4)

Pembangunan rumah penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan di atas tanah yang berada dalam penguasaan atau kepemilikan penduduk di permukiman yang bersangkutan atau permukiman lain dalam 1 (satu) SKP.

(5)

Pembangunan

rumah

Transmigran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan di atas tanah Hak Pengelolaan. (6)

Rehabilitasi,

peningkatan,

pembangunan

prasarana,

utilitas

permukiman

umum

dan/atau sarana,

dan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan di

permukiman

yang

bersangkutan

dan

permukiman baru pada SP-Pugar. Pasal 70 (1)

Pembangunan

SP-Tempatan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf c diarahkan

untuk

mengintegrasikan

SP-

Tempatan dengan SP lain menjadi satu kesatuan SKP.

(2) Pembangunan . . .

203

- 54 (2)

Pembangunan

SP-Tempatan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rehabilitasi,

peningkatan,

dan/atau

pembangunan prasarana dan sarana. Pasal 71 (1)

Pembangunan sebagaimana ayat

(4)

SP

sebagai

dimaksud huruf

b

pusat

dalam

SKP

Pasal

diarahkan

66

untuk

meningkatkan fungsi SP menjadi PPLT. (2)

Peningkatan

fungsi

SP

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melengkapi prasarana dan sarana dasar. (3)

Peningkatan

fungsi

SP

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah terdapat paling sedikit 2 (dua) SP dalam SKP yang bersangkutan. Pasal 72 (1)

Pembangunan KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilaksanakan dengan menyediakan: a. zona permukiman; b. zona industri; c. zona perdagangan dan jasa; d. zona pelayanan umum; e. ruang terbuka hijau; dan f. jaringan prasarana antarzona dalam KPB.

(2) Penyediaan . . .

204

- 55 (2)

Penyediaan zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyiapkan lingkungan siap bangun.

(3)

Penyediaan

zona

perdagangan

industri

dan

dan

jasa

zona

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan fasilitasi penyediaan ruang

untuk

perdagangan

pengembangan dan

jasa,

industri,

serta

fasilitas

pelayanan

umum

pendukungnya. (4)

Penyediaan

zona

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan pembangunan sarana ibadah,

sarana

pemerintahan,

sarana

pendidikan dan sarana kesehatan. (5)

Penyediaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. (6)

Penyediaan jaringan prasarana antarzona dalam KPB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

huruf

pembangunan

f

dilaksanakan

jaringan

dengan

prasarana

yang

menghubungkan antarzona dalam KPB. (7)

Pembangunan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terdapat paling sedikit 2 (dua) SKP dalam 1 (satu) Kawasan Transmigrasi.

(8) Dalam . . .

205

- 56 (8)

Dalam hal Kawasan Transmigrasi berupa LPT, pembangunan KPB dilaksanakan pada pusat pertumbuhan yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pasal 73

(1)

Pembangunan Kawasan

jaringan

prasarana

Transmigrasi

dasar

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65 huruf c diarahkan untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi

satu

kesatuan

sistem

pengembangan. (2)

Pembangunan Kawasan

jaringan

prasarana

Transmigrasi

dasar

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan

prasarana

yang

menghubungkan: a. antarSP dalam 1 (satu) SKP; b. antarzona dalam 1 (satu) KPB; c. antarSKP; dan d. antara SKP dengan KPB. (3)

Pembangunan jaringan prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana teknik detail prasarana.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan prasarana dasar Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 74 . . .

206

- 57 Pasal 74 Dalam hal pembangunan fisik Kawasan Transmigrasi bersifat komersial, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha. Pasal 75 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembangunan fisik Kawasan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Paragraf 1 Umum

(1)

Pasal 76 Penataan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b diarahkan untuk: a. mewujudkan persebaran penduduk di Kawasan

Transmigrasi

yang

optimal

berdasarkan pada keseimbangan antara jumlah dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan b. mewujudkan

harmonisasi

hubungan

sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Kawasan Transmigrasi sebagai satu kesatuan Masyarakat Transmigrasi.

(2) Penataan . . .

207

- 58 (2)

Penataan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

dilaksanakan

berdasarkan rencana rinci SKP atau rencana detail KPB. Pasal 77 (1) Penataan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud

dalam

Pasal

76

dilaksanakan

melalui kegiatan: a. penataan penduduk setempat; dan b. fasilitasi perpindahan dan penempatan Transmigran. (2) Kegiatan

penataan

sebagaimana

persebaran

dimaksud

pada

penduduk ayat

(1)

dilaksanakan secara terintegrasi dan saling memberikan manfaat. Paragraf 2 Penataan Penduduk Setempat Pasal 78 Penataan

penduduk

setempat

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dilaksanakan

berdasarkan

hasil

Konsolidasi

Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Pasal 79 Penataan

penduduk

setempat

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 bagi:

a. penduduk . . .

208

- 59 a. penduduk yang memiliki tanah dan memiliki rumah

dilaksanakan

sesuai

dengan

hasil

rehabilitasi dan/atau peningkatan rumah; b. penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah dilaksanakan sesuai dengan hasil pembangunan rumah di permukiman yang bersangkutan; dan c. penduduk yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah dilaksanakan dengan memberikan

fasilitasi

penempatan

dari

perpindahan

tempat

tinggal

dan

asal

ke

permukiman baru di SP-Pugar. Pasal 80 Penduduk setempat yang ditata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 memperoleh perlakuan sebagai

Transmigran

sesuai

dengan

jenis

Transmigrasi yang dikembangkan di SP-Pugar yang bersangkutan. Pasal 81 (1) Penataan penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal

80

dilaksanakan

melalui

tahapan

kegiatan sebagai berikut: a. verifikasi; b. penegasan hak-hak atas bidang tanah; c. penunjukkan tempat tinggal dan tanah; dan d. pelatihan.

(2) Ketentuan . . . 209

- 60 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 82 Penataan penduduk setempat dilaksanakan oleh pemerintah

kabupaten/kota

dengan

mengikutsertakan masyarakat. Paragraf 3 Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigran Pasal 83 Fasilitasi

perpindahan

Transmigran Pasal

77

dan

sebagaimana ayat

(1)

penempatan

dimaksud

huruf

b

dalam

dilaksanakan

berdasarkan hasil pembangunan SP-Baru dan pembangunan permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar. Pasal 84 Fasilitasi Transmigran

perpindahan

dan

sebagaimana

penempatan

dimaksud

dalam

Pasal 83 mencakup kegiatan: a. pelayanan informasi; b. pelayanan pendaftaran dan seleksi; c. pelayanan pendidikan dan pelatihan calon Transmigran; d. pelayanan perpindahan; dan

e. pelaksanaan . . .

210

- 61 e. pelaksanaan

penempatan

dan

adaptasi

lingkungan di Permukiman Transmigrasi. Pasal 85 (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi bagi masyarakat. (2) Informasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) berupa: a. jenis Transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan; b. kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan Kawasan Transmigrasi; c. rute

perjalanan

untuk

mencapai

permukiman yang dituju di Kawasan Transmigrasi, disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi; d. kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan Kawasan Transmigrasi; e. potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan; f. potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan risiko yang dihadapi; g. proses dan tata cara perpindahan; dan h. hak dan kewajiban Transmigran.

(3) Pelayanan . . .

211

- 62 (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (4) Bahan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi. Pasal 86 Pelayanan pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b mencakup: a. pelayanan pendaftaran; dan b. pelayanan seleksi. Pasal 87 (1)

Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat yang berminat untuk bertransmigrasi.

(2)

Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data individu masyarakat yang berminat bertransmigrasi.

(3)

Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(4)

Masyarakat yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan seleksi.

Pasal 88 . . .

212

- 63 Pasal 88 (1)

Pelayanan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b meliputi: a. seleksi administrasi; dan b. seleksi teknis.

(2)

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

(3)

Seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menguji kemampuan dan keterampilan sesuai dengan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 89

(1)

(2)

(3)

Pelayanan pendidikan dan pelatihan calon Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c diberikan kepada calon Transmigran yang telah lulus seleksi. Pelayanan pendidikan dan pelatihan calon Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jenis Transmigrasi. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan standar kompetensi Transmigran yang diperlukan di Kawasan Transmigrasi.

(4) Standar . . . 213

- 64 (4)

Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(5)

Pendidikan

dan

pelatihan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah

dan/atau

pemerintah

daerah

sesuai dengan kewenangannya. Pasal 90 (1)

Pelayanan

perpindahan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 84 huruf d mencakup pelayanan

administrasi

penampungan, perbekalan, penempatan

perpindahan,

kesehatan,

bantuan

pengangkutan,

dan/atau

sesuai

dengan

jenis

Transmigrasi. (2)

Pelayanan

perpindahan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah

dan/atau

pemerintah

daerah

sesuai dengan kewenangannya. Pasal 91 (1)

Pelaksanaan

penempatan

di

Permukiman

Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

84

memberikan

huruf

e

kepastian

dilakukan mengenai

dengan tempat

tinggal dan lahan usaha bagi Transmigran. (2)

Dalam pelaksanaan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transmigran diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban Transmigran serta bimbingan adaptasi lingkungan.

Pasal 92 . . . 214

- 65 Pasal 92 (1) Pelayanan perpindahan dan pelaksanaan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 dilaksanakan setelah ada kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal di Kawasan Transmigrasi. (2) Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh gubernur daerah tujuan setelah memperoleh informasi dari bupati/walikota. Pasal 93 Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi perpindahan dan penempatan Transmigran diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI PENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN KAWASAN TRANSMIGRASI Pasal 94 (1)

Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi merupakan pengembangan dari hasil pembangunan Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

(2)

Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam dalam satu kesatuan.

(3) Pengembangan . . . 215

- 66 (3)

Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan rencana pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi serta jenis Transmigrasi.

(4)

Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 95

(1)

Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi pada jenis TU dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2)

Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi pada jenis TSB dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan Badan Usaha sebagai mitra usaha Transmigran.

(3)

Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi pada jenis TSM yang bekerjasama dengan Badan Usaha dilaksanakan oleh Transmigran yang bersangkutan bekerjasama dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerja sama.

(4)

Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi pada jenis TSM yang tidak bekerjasama dengan Badan Usaha dilaksanakan oleh Transmigran yang bersangkutan.

Pasal 96 . . . 216

- 67 Pasal 96 (1)

Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan

Transmigrasi

dimaksud dalam Pasal

sebagaimana 94 dilaksanakan

melalui kegiatan pengaturan, pembinaan, bantuan,

fasilitasi,

pelayanan,

mediasi,

bimbingan,

advokasi,

pendampingan,

dan/atau pelatihan. (2)

Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

dilaksanakan

berdasarkan

pendekatan struktur Kawasan Transmigrasi yang meliputi pengembangan: a. SP; b. pusat SKP; c. SKP; d. KPB; dan e. Kawasan Transmigrasi. Pasal 97 (1)

Pengembangan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mencapai sasaran pengembangan SP yang

ditetapkan

dalam

rencana

pengembangan SP. (2)

Pengembangan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan

pengembangan

SP

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).

(3) Pengembangan . . .

217

- 68 (3)

Pengembangan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan bimbingan, fasilitasi, bantuan, pelayanan, pendampingan, mediasi, advokasi, dan/atau pelatihan.

(4)

Pengembangan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

(5)

Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menugaskan kepala desa atau sebutan lain sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengembangan SP.

(6)

Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab kepada kepala desa atau sebutan lain dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan luas wilayah desa tempat SP yang bersangkutan. Pasal 98

(1)

Pengembangan pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mewujudkan pusat SKP sebagai PPLT.

(2)

Pengembangan pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengembangan pusat SKP.

(3)

Kegiatan pengembangan pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup pengaturan, pembinaan, mediasi, advokasi, fasilitasi, dan/atau pelayanan.


- 69 (4)

Pengembangan

pusat

SKP

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pemerintah daerah. (5)

Dalam

pengembangan

sebagaimana pemerintah

dimaksud daerah

rehabilitasi,

pusat pada

dapat

SKP

ayat

(3)

melaksanakan

peningkatan,

dan/atau

pembangunan prasarana dan sarana pusat SKP. (6)

Dalam hal prasarana dan sarana pusat SKP sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(5)

memiliki nilai komersial, pemerintah daerah dapat

mengikutsertakan

berdasarkan berwenang

izin

dari

sesuai

Badan

Usaha

pejabat

dengan

yang

ketentuan

peraturan perundang-undangan. (7)

Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menugaskan kepala desa atau sebutan

lain

sebagai

penanggung

jawab

pelaksanaan pengembangan pusat SKP.

Pasal 99 (1)

Pengembangan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mewujudkan SKP menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang berfungsi sebagai daerah penyangga dari KPB sebagaimana ditetapkan dalam rencana pengembangan SKP.


219

- 70 (2)

Pengembangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan, pembinaan, mediasi, advokasi, fasilitasi, dan/atau pelayanan.

(3)

Pengembangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

(4)

Dalam pengembangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah dapat melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana SKP.

(5)

Dalam hal prasarana dan sarana pengembangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki nilai komersial, pemerintah daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan kepala desa atau sebutan lain pada pusat SKP sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengembangan SKP. Pasal 100

(1)

Pengembangan KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mewujudkan KPB sebagai PPKT.

(2)

Pengembangan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengembangan KPB.


220

- 71 (3)

Pengembangan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan, pembinaan, mediasi, advokasi, fasilitasi, dan/atau pelayanan.

(4)

Pengembangan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

(5)

Dalam pengembangan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah dapat melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana KPB.

(6)

Dalam hal prasarana dan sarana pengembangan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki nilai komersial, pemerintah daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7)

Dalam melaksanakan pengembangan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah dapat membentuk Badan Pengelola KPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 101

(1)

Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf e diarahkan untuk mempercepat keterkaitan fungsional intrakawasan dan antarkawasan serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung pengembangan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri dan agribisnis.


- 72 (2)

Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi.

(3)

Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan, pembinaan, mediasi, advokasi, fasilitasi, dan/atau pelayanan.

(4)

Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

(5)

Dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah daerah dapat melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana Kawasan Transmigrasi.

(6)

Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki nilai komersial, pemerintah daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7)

Dalam hal Badan Pengelola KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (7) telah dibentuk, pemerintah daerah menugaskan Badan Pengelola KPB sebagai penanggung jawab pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 102 . . .

222

- 73 Pasal 102 Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 103 (1)

Dalam pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

(2)

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan tahapan pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

(3)

Ketentuan mengenai pelatihan dalam pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII JENIS TRANSMIGRASI DAN POLA USAHA POKOK Bagian Kesatu Umum Pasal 104 (1)

Jenis Transmigrasi diselenggarakan melalui pola usaha pokok.

(2) Jenis . . .

223

- 74 (2)

Jenis Transmigrasi dikembangkan untuk memanfaatkan kesempatan kerja dan peluang usaha yang diciptakan melalui pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Bagian Kedua Jenis Transmigrasi Pasal 105 Jenis Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terdiri atas: a. TU; b. TSB; dan c. TSM. Pasal 106 (1)

Jenis TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dilaksanakan pada ruang dalam Kawasan Transmigrasi yang belum layak untuk pengembangan usaha secara komersial.

(2)

Transmigran pada jenis TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi penduduk

yang

mengalami

keterbatasan

dalam mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha.

(3) Dalam . . .

224

- 75 (3)

Dalam

menetapkan

calon

Transmigran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seleksi dilaksanakan

berdasarkan

prioritas

penanganan masalah sosial ekonomi bagi penduduk yang bersangkutan. (4)

Biaya pelaksanaan jenis TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 107

(1)

Jenis TSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b dilaksanakan pada ruang dalam Kawasan Transmigrasi yang sudah layak untuk pengembangan usaha secara komersial.

(2)

Transmigran pada jenis TSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi penduduk

yang

berpotensi

berkembang

untuk maju. (3)

Dalam

menetapkan

calon

Transmigran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seleksi dilaksanakan berdasarkan kesesuaian antara kesempatan kerja atau usaha yang tersedia, kesiapan, dan keahliannya. (4)

Biaya pelaksanaan jenis TSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara dan Badan Usaha. Pasal 108 . . .

225

- 76 Pasal 108 (1)

Jenis TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c dilaksanakan pada ruang dalam Kawasan Transmigrasi yang berfungsi sebagai PPLT dan PPKT.

(2)

Transmigran pada jenis TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi penduduk yang memiliki kemampuan yang diukur dari kompetensi dan modal usaha yang dimiliki.

(3)

Kompetensi dan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan peluang usaha dan/atau kesempatan bekerja yang tersedia di PPL atau PPK pada Kawasan Transmigrasi yang dituju.

(4)

Biaya pelaksanaan jenis TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Transmigran yang bersangkutan dan dapat memperoleh

dukungan

pembiayaan

dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara. (5)

Dalam

hal

Transmigran

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) bekerjasama dengan Badan

Usaha,

bersumber

dari

biaya

pelaksanaannya

Transmigran

yang

bersangkutan dan Badan Usaha serta dapat didukung

pembiayaan

dari

anggaran

pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja negara.

(6) Pembiayaan . . .

226

- 77 (6)

Pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan untuk penyediaan prasarana dan sarana dasar serta memberikan

dukungan

pengembangan

usaha. Pasal 109 Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pelaksanaan TU, TSB, dan TSM diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pola Usaha Pokok Pasal 110 (1)

Pola usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 meliputi kegiatan: a. usaha primer; b. usaha sekunder; dan/atau c. usaha tersier.

(2)

Kegiatan usaha primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi usaha di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

(3)

Kegiatan usaha sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha di bidang industri pengolahan dan manufaktur. (4) Kegiatan . . .

227

- 78 (4)

Kegiatan usaha tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi usaha di bidang jasa dan perdagangan. Pasal 111

(1)

Kegiatan usaha primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dikembangkan pada jenis TU dan/atau TSB.

(2)

Kegiatan usaha sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) dikembangkan pada jenis TSB dan/atau TSM.

(3)

Kegiatan usaha tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) dikembangkan pada jenis TSM. Pasal 112

(1)

(2)

Pola usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ditetapkan dalam rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi berdasarkan kesesuaian antara potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan sumber daya lainnya yang tersedia. Pola usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis SKP, pusat SKP, dan KPB sesuai dengan kegiatan usaha yang dikembangkan. Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola usaha pokok diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII . . .

228

- 79 BAB VIII PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN OLEH BADAN USAHA KEPADA TRANSMIGRAN Pasal 114 (1) Badan Usaha memberikan bantuan kepada Transmigran pada jenis TSB sebagai mitra usaha. (2) Selain memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha dapat memberikan bantuan kepada Transmigran jenis TSM yang bermitra. Pasal 115 (1) Bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) berupa:

dalam

a. informasi usaha; b. perolehan kredit investasi dan modal kerja yang diperlukan bagi kegiatan usaha Transmigran; c. bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan usaha ekonomi; d. jaminan pemasaran hasil produksi; e. jaminan

pendapatan

yang

memenuhi

kebutuhan hidup layak; f. bimbingan sosial kemasyarakatan; dan g. fasilitas umum dan fasilitas sosial. (2) Bantuan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pemberian informasi pasar.

(3) Bantuan . . .

229

- 80 (3) Bantuan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan

untuk

memperoleh

kredit

dari

lembaga keuangan atau non keuangan. (4) Bantuan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk: a. pelatihan

keterampilan

pengelolaan

budidaya; b. bimbingan teknis usaha ekonomi; dan c. penyuluhan dan pendampingan. (5) Bantuan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk kepastian

pembelian

hasil

usaha

sesuai

dengan perjanjian kemitraan usaha. (6) Bantuan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk fasilitasi untuk memperoleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. (7) Bantuan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) huruf f diberikan dalam bentuk penguatan kelembagaan masyarakat yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. (8) Bantuan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) huruf g diberikan dalam bentuk pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pasal 116 (1) Bantuan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 114 ayat (2) berupa:

a. informasi . . .

230

- 81 a. informasi usaha; b. perolehan kredit investasi dan modal kerja yang diperlukan bagi kegiatan usaha; c. pendampingan pengembangan usaha; dan d. jaminan pemasaran hasil produksi. (2) Bantuan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pemberian informasi pasar. (3) Bantuan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan

untuk

memperoleh

kredit

dari

lembaga keuangan atau non keuangan. (4) Bantuan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk bantuan

peningkatan

kemampuan

manajemen pengembangan usaha. (5) Bantuan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk kepastian pembelian hasil produksi sesuai dengan perjanjian kemitraan usaha.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 117 Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Transmigrasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pasal 118 . . .

231

- 82 Pasal 118 (1) Peran serta masyarakat dimaksud dalam Pasal dilaksanakan oleh:

sebagaimana 117 dapat

a. perseorangan; b. kelompok masyarakat; atau c. Badan Usaha. (2) Peran serta oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh perseorangan yang bertanggung jawab atas tindakannya secara pribadi. (3) Peran serta oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh organisasi sosial kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan sejenisnya yang terdaftar secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peran serta oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum termasuk koperasi. Pasal 119 (1) Peran

serta

dimaksud

masyarakat

dalam

Pasal

sebagaimana 118

dapat

dilaksanakan dalam bentuk: a. penyediaan jasa, barang, dan modal; b. penanaman modal; dan

c. penyediaan . . .

232

- 83 c. penyediaan tenaga pelatihan pengembangan masyarakat.

dan

(2) Penyediaan

jasa, barang, dan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penanaman modal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Badan Usaha berdasarkan izin pelaksanaan dari Menteri. (4) Penyediaan

tenaga pelatihan dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh kelompok masyarakat berdasarkan persetujuan Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberian izin dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 120 (1) Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. pengembangan pola usaha pokok; b. pengembangan sarana kawasan; dan c. pelayanan jasa perpindahan Transmigran. (2) Penyediaan tenaga dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan sosial kemasyarakatan.

Pasal 121 . . .

233

- 84 Pasal 121 (1) Penanaman modal yang dilaksanakan dalam bentuk pengembangan pola usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a meliputi bidang usaha pertanian

tanaman

perikanan,

pangan,

peternakan,

perkebunan,

kehutanan,

dan

pertambangan. (2) Pengembangan sebagaimana

pola dimaksud

usaha pada

pokok ayat

(1)

dilaksanakan melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha. (3) Penyediaan prasarana dan sarana usaha sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

dilaksanakan oleh Badan Usaha. (4) Dalam melaksanakan penyediaan prasarana dan

sarana

usaha,

Badan

Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjalin

kerja

sama

kemitraan

dengan

Masyarakat Transmigrasi. (5) Dalam menjalin kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha wajib membantu perolehan modal usaha dan bertindak sebagai penjamin. Pasal 122 (1) Penanaman modal yang dilaksanakan dalam bentuk pengembangan sarana kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b meliputi bidang usaha jasa konstruksi. (2) Pengembangan . . .

234

- 85 (2) Pengembangan sarana kawasan di bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui: a. pembangunan perumahan; dan b. pembangunan sarana komersial. Pasal 123 (1) Pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a dilaksanakan di atas tanah Hak Pengelolaan pada PPLT atau PPKT. (2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. (3) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Transmigran jenis TSM melalui sistem kredit berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Beban kredit bagi Transmigran jenis TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya pengadaan tanah. (5) Badan Usaha yang mengembangkan usaha jasa

konstruksi

melalui

pembangunan

perumahan wajib: a. menyediakan dan memberikan layanan informasi kesempatan

peluang bekerja

berusaha yang

tersedia

dan di

kawasan yang dikembangkan; dan

b. membantu . . .

235

- 86 b. membantu perolehan kredit perumahan dan bertindak sebagai penjamin. Pasal 124 (1) Pembangunan

sarana

komersial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b dilaksanakan di atas tanah Hak Pengelolaan pada PPL atau PPK. (2) Sarana komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sarana industri dan sarana perdagangan dan jasa. (3) Pembangunan

sarana

sebagaimana

dimaksud

dilaksanakan

berdasarkan

komersial

pada RKT,

ayat

(2)

rencana

teknis pusat SKP atau rencana detail KPB, dan rencana teknik detail prasarana dan sarana. Pasal 125 (1) Penanaman modal yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perpindahan Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c meliputi bidang jasa perpindahan. (2) Pengembangan usaha pelayanan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan pokok pelayanan perpindahan dari daerah asal sampai dengan penempatan di Permukiman Transmigrasi tujuan.


236

- 87 (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memberikan pelayanan bagi Transmigran jenis TSM. (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah daerah. (5) Untuk melaksanakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan Usaha harus: a. memperoleh pernyataan tertulis dari pemerintah daerah tujuan Transmigrasi tentang ketersediaan tempat tinggal, peluang berusaha, dan kesempatan kerja; dan b. memperoleh rekomendasi tertulis dari pemerintah Daerah Asal yang bersangkutan tentang ketersediaan masyarakat yang mendaftar bertransmigrasi melalui jenis TSM. (6) Dalam

melaksanakan

kegiatan

pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha wajib: a. menyediakan dan memberikan pelayanan informasi tentang peluang berusaha dan kesempatan bekerja yang tersedia di Kawasan Transmigrasi; dan b. membuat perjanjian tertulis dengan calon Transmigran jenis TSM yang diberikan pelayanan.

Pasal 126 . . .

237

- 88 Pasal 126 (1) Pelayanan

sosial

kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan pokok pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan, atau pendampingan. (2) Pelayanan

sosial

kemasyarakatan

sebagaimana

dimaksud

dilaksanakan

oleh

pada

kelompok

ayat

(1)

masyarakat

dan/atau perseorangan. (3) Untuk

melaksanakan

kemasyarakatan pada

ayat

pelayanan

sebagaimana

(2),

kelompok

sosial

dimaksud masyarakat

dan/atau perseorangan harus: a. memiliki

legalitas

ketentuan

sesuai

peraturan

dengan

perundang-

undangan; dan b. memiliki prasarana dan sarana serta dana pendukung

kegiatan

pelayanan

sosial

kemasyarakatan yang dilaksanakan. (4) Pelayanan

sosial

kemasyarakatan

sebagaimana

dimaksud

dilaksanakan

secara

satuan

kerja

pada

ayat

koordinatif

perangkat

daerah

(2)

dengan yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

Pasal 127 . . .

238

- 89 Pasal 127 Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

bentuk

pelaksanaan

penanaman

modal

dan

pelaksanaan

penyediaan

tenaga

dan

pengembangan

masyarakat

dimaksud

Pasal

dalam

sebagaimana

120

diatur

dengan

kesempatan

kepada

Peraturan Menteri. Pasal 128 (1) Untuk

memberikan

masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan

Transmigrasi,

Pemerintah

dan/atau pemerintah daerah memberikan layanan komunikasi, informasi, dan edukasi. (2) Pelayanan edukasi

komunikasi, sebagaimana

informasi, dimaksud

dan pada

ayat (1) berupa: a.

sosialisasi konsep, kebijakan, strategi, dan

program

Ketransmigrasian

yang

akan, sedang, dan telah dilaksanakan; b.

dialog strategi,

mengenai dan

konsep,

kebijakan,

program-program

Ketransmigrasian yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan; c.

pengarahan, bimbingan, dan advokasi dalam

rangka

meningkatkan

minat

masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Transmigrasi; dan d.

pelayanan administrasi berupa layanan penunjang untuk mempermudah peran serta masyarakat.

(3) Ketentuan . . .

239

- 90 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X KOORDINASI DAN PENGAWASAN Pasal 129 (1) Penyelenggaraan Transmigrasi dilaksanakan secara koordinatif dan terintegrasi dengan program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan

Transmigrasi

kementerian/lembaga

lain,

di

pemerintah

daerah, dan masyarakat. (2) Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Menteri. (3) Ketentuan

lebih

pelaksanaan

lanjut

koordinasi

mengenai

dan

integrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 130 (1) Pelaksanaan

Transmigrasi

merupakan

proses pembangunan lintas daerah yang dilaksanakan dengan mekanisme kerja sama pelaksanaan Transmigrasi antarpemerintah daerah.

(2) Dalam . . .

240

- 91 (2) Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri bertanggung jawab atas

pengaturan,

pembinaan,

motivasi,

koordinasi, mediasi, advokasi, pelayanan, serta pengendalian dan pengawasan. (3) Ketentuan

mengenai

kerja

sama

pelaksanaan Transmigrasi antarpemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat

(2)

diatur

dengan

Peraturan

Menteri. Pasal 131 Pengawasan

pelaksanaan

Transmigrasi

dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 132 Pengawasan sebagaimana

pelaksanaan dimaksud

Transmigrasi

dalam

Pasal

131

dilakukan untuk: a. menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan Transmigrasi; b. meningkatkan

kualitas

pelaksanaan

Transmigrasi; dan c. menjamin terlaksananya penegakan hukum di bidang Transmigrasi. Pasal 133 Pengawasan terhadap pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

131

dilakukan melalui penilaian terhadap kinerja:

a. penyediaan . . .

241

- 92 a. penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan; b. perencanaan kawasan; c. pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan d. pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi. Pasal 134 (1) Pengawasan

terhadap

pelaksanaan

Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 menghasilkan laporan penilaian kinerja pelaksanaan Transmigrasi. (2) Penilaian kinerja pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dilakukan

dimaksud

berdasarkan

pada

ayat

indikator

(1)

kinerja

utama pelaksanaan Transmigrasi. (3) Ketentuan mengenai indikator kinerja utama pelaksanaan dimaksud

Transmigrasi

pada

ayat

(2)

sebagaimana diatur

dengan

Peraturan Menteri. Pasal 135 Hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) digunakan sebagai: a. bahan

pengendalian

pelaksanaan

Transmigrasi; b. dasar tindakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Transmigrasi; dan/atau c. salah

satu

dasar

untuk

melakukan

pembinaan pelaksanaan Transmigrasi.

BAB XI . . .

242

- 93 BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 136 Sanksi administratif dikenakan kepada: a. Badan Usaha; b. Transmigran, termasuk penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar; dan c. kelompok masyarakat. Pasal 137 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya. Pasal 138 (1) Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 119 ayat (3), Pasal 121 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 123 ayat (5), atau Pasal 125 ayat (6) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan tanpa memiliki izin pelaksanaan Transmigrasi dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan.

Pasal 139 . . .

243

- 94 Pasal 139 (1) Setiap Transmigran, termasuk penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pencabutan status sebagai Transmigran. Pasal 140 (1) Setiap kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 119 ayat (4) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan hingga dipenuhinya ketentuan Pasal 119 ayat (4); dan/atau d. pencabutan persetujuan. Pasal 141 (1) Badan Usaha yang dijatuhi sanksi pencabutan izin pelaksanaan Transmigrasi tetap berkewajiban menyelesaikan tanggung jawabnya.

(2) Badan . . .

244

- 95 (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang ikut serta dalam pelaksanaan Transmigrasi. Pasal 142 (1) Transmigran yang dijatuhi sanksi pencabutan status

sebagai

berkewajiban

Transmigran

menyelesaikan

tetap tanggung

jawabnya. (2) Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mendaftar kembali dan tidak dapat ditetapkan sebagai Transmigran. Pasal 143 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan jangka waktu penjatuhan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 144 Pada

saat

Peraturan

berlaku,

pembangunan

Kawasan

Transmigrasi

Pemerintah dan

ini

mulai

pengembangan

yang

dilaksanakan

berdasarkan perencanaan sebelum berlakunya Peraturan sampai

Pemerintah dengan

Transmigrasi

tetap

dilanjutkan

terbentuknya

Kawasan

menjadi

pengembangan

sesuai

ini satu

kesatuan

dengan

sistem

ketentuan

Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIII . . .

245

- 96 BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 145 Pada

saat

berlaku,

Peraturan

semua

Pemerintah

peraturan

ini

mulai

pelaksanaan

yang

mengatur mengenai Ketransmigrasian yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 146 Pada

saat

Peraturan

Pemerintah

ini

mulai

berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999

tentang

Penyelenggaraan

Transmigrasi

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3800) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 147 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Pasal 148 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

246

- 97 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, ttd. Wisnu Setiawan

247

PENJELASAN ATAS PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAS NOMOR 3 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG NOMOR 3 TAHUN 2014 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA DIUBAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA DIUBAH PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG TENTANG KETRANSMIGRASIAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN I.

UMUM

I.

UMUM geografis, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Secara

sebagai satu kesatuan wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan Secara geografis, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bernegara mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara yang sebagai satu kesatuan wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan memiliki nilai strategis karena 2 (dua) hal. Pertama, ruang terbesar wilayah bernegara mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara yang NKRI yang merupakan ruang perairan menjadi perekat pulau-pulau besar memiliki nilai strategis karena 2 (dua) hal. Pertama, ruang terbesar wilayah dan kecil dari Sabang sampai Merauke membentuk wilayah negara NKRI yang merupakan ruang perairan menjadi perekat pulau-pulau besar kepulauan. Kedua, konstelasi geografis sebagai negara kepulauan dengan dan kecil dari Sabang sampai Merauke membentuk wilayah negara posisi di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik kepulauan. Kedua, konstelasi geografis sebagai negara kepulauan dengan dan Samudra Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah kepentingan posisi di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Posisi ini menyebabkan kondisi dan Samudra Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan di tingkat regional dan global menjadi bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Posisi ini menyebabkan kondisi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. politik, ekonomi, dan keamanan di tingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh kondisi Selain itu, wilayah terhadap Indonesia juga Indonesia. merupakan daerah pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Selain itu, wilayah Indonesia juga merupakan daerah pertemuan lempeng Pasifik yang potensial menimbulkan bencana karena di sekitar 3 (tiga) lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan lokasi pertemuan lempeng ini akumulasi energi tabrakan terkumpul lempeng Pasifik yang potensial menimbulkan bencana karena di sekitar sampai suatu titik di mana lapisan bumi tidak lagi sanggup menahan lokasi pertemuan lempeng ini akumulasi energi tabrakan terkumpul tumpukan energi yang lepas berupa gempa bumi. Indonesia juga memiliki sampai suatu titik di mana lapisan bumi tidak lagi sanggup menahan keberagaman antarwilayah yang tinggi seperti keberagaman sumber daya tumpukan energi yang lepas berupa gempa bumi. Indonesia juga memiliki alam, keberagaman kondisi geografi dan demografi, keberagaman agama, keberagaman antarwilayah yang tinggi seperti keberagaman sumber daya serta keberagaman kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Demikian alam, keberagaman kondisi geografi dan demografi, keberagaman agama, 248 ekonomi, dan budaya. Demikian serta keberagaman kehidupan sosial, strategis . . . strategis . . .

-2strategis dan besarnya potensi bencana wilayah NKRI, maka Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Memahami kondisi wilayah NKRI tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005-2025

menegaskan

bahwa

aspek

spasial

haruslah

diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan. Sedangkan, Undang-Undang

Nomor

26

Tahun

2007

tentang

Penataan

Ruang

mengamanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan antara rencana pembangunan

dengan

rencana

tata

ruang

di

semua

tingkatan

pemerintahan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan dimensi kewilayahan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya wilayah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah dalam kerangka peningkatan daya saing bangsa. Penyelenggaraan

Transmigrasi

sebagai

bagian

integral

dari

pembangunan nasional telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Perubahan tersebut menegaskan bahwa pembangunan Transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan

dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi

wilayah. Konsekuensi dari perubahan tersebut, maka pembangunan Transmigrasi pembangunan

di

tingkat daerah

daerah yang

adalah

secara

sub

spesifik

sistem

dari

sistem

merupakan

upaya

pembangunan Kawasan Perdesaan terintegrasi dengan pembangunan Kawasan Perkotaan dan pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Sebagai . . .

249

-3Sebagai salah satu sub sistem pembangunan daerah, Transmigrasi dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan kawasan yang dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau

Lokasi

Permukiman

Transmigrasi

(LPT).

Pembangunan

WPT

dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru. Sedangkan pembangunan LPT dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian

dan

pengelolaan

sumber

daya

alam

untuk

mendukung

percepatan pengembangan wilayah dan/atau pusat pertumbuhan wilayah yang sedang berkembang. Pusat-pusat pertumbuhan pada setiap Kawasan Transmigrasi, baik berupa WPT atau LPT dikembangkan menjadi KPB yang merupakan PPLT. Dengan demikian, pada setiap Kawasan Transmigrasi dilengkapi dengan jaringan prasarana intra dan antarkawasan untuk menciptakan

keterkaitan antarpermukiman dan antarkawasan menjadi

satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan Transmigrasi adalah sistem proses pencapaian tujuan pembangunan yang mencakup aspek penataan ruang, penataan penduduk, dan penataan sistem kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang secara operasional dilaksanakan melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi. Dengan demikian, pembangunan Kawasan Transmigrasi merupakan upaya pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sekaligus penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu.

Sebagai . . .

250

-4Sebagai pendekatan pembangunan berbasis kawasan, Transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan

daerah

dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Oleh karena itu, pembangunan Transmigrasi harus mampu mengatasi kesenjangan

pembangunan

antarwilayah,

terutama

antara

Kawasan

Perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan antara kawasan timur-barat, serta rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah penyangga, termasuk antara kota dan desa. Pusat-pusat pertumbuhan pada setiap Kawasan Transmigrasi diharapkan dapat menggerakkan aktivitas perekonomian yang dapat membuka ruang berwirausaha. Terbukanya ruang berwirausaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang dapat mendorong peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, upaya pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan

Kawasan Transmigrasi diarahkan untuk mencapai

tingkat swasembada dan terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi dalam satu kesatuan dengan upaya-upaya pembinaan di bidang sosial budaya, mental

spiritual, kelembagaan

pemerintahan, dan pengelolaan sumber

daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan

Transmigrasi

merupakan

proses

kegiatan

lintas

pemerintah daerah, lintas institusi Pemerintah, lintas disiplin ilmu, lintas budaya, dan lintas kepentingan. Dalam hubungan ini, walaupun tidak tertutup kemungkinan Pemerintah melaksanakan Transmigrasi secara langsung, tetapi fungsi utama Pemerintah adalah perumusan kebijakan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, motivasi, advokasi, mediasi, dan pengendalian berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang

baik

(good

governance),

sedangkan

pelaksana

pembangunan

Transmigrasi adalah pemerintah daerah, Badan Usaha, dan Transmigran bersangkutan yang didukung oleh masyarakat madani seperti kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Oleh . . .

251

-5Oleh karena Transmigrasi merupakan pendekatan pembangunan kolaboratif yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah diperlukan

daerah,

Badan

Usaha,

dan

masyarakat

madani,

maka

pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai

pedoman bersama dalam rangka mencapai sasaran penyelenggaraan Transmigrasi secara rasional, efektif, dan efisien. Pembagian peran dan tanggung jawab pelaksanaan Transmigrasi secara gradual tergambar dalam jenis-jenis Transmigrasi. Pada jenis TU, peran Pemerintah dan pemerintah daerah lebih besar pada upaya penciptaan kesempatan kerja dan peluang usaha melalui pembangunan dan pengembangan kawasan potensial yang belum mampu dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung, baik untuk budidaya maupun investasi. Pada jenis TSB, peran Pemerintah dan pemerintah memfasilitasi pada

daerah

diprioritaskan

kepada

upaya

mendorong

dan

kalangan Badan Usaha untuk menciptakan nilai tambah

kawasan

potensial

yang

belum

mampu

dimanfaatkan

oleh

masyarakat secara langsung, tetapi cukup layak dikembangkan oleh Badan Usaha

menjadi wilayah produksi yang layak ekonomi. Sedangkan pada

jenis TSM, peran Pemerintah dan pemerintah daerah diprioritaskan pada upaya distribusi kesempatan kerja dan peluang berusaha yang berhasil diciptakan

melalui

pembangunan

dan

pengembangan

Kawasan

Transmigrasi terutama di KPB dan di pusat-pusat SKP. Dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi menuju terbentuk dan berkembangnya KPB, Pemerintah dan pemerintah daerah harus berusaha sungguh-sungguh untuk mendorong dan memfasilitasi Badan Usaha dan masyarakat untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang semakin besar, sehingga pada gilirannya peran dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah akan lebih besar pada perumusan kebijakan untuk menciptakan iklim kondusif bagi terselenggaranya aktivitas masyarakat secara dinamis, harmonis, dan sejahtera.

Dalam . . .

252

-6Dalam hal penataan persebaran penduduk dan fasilitasi perpindahan, pelayanan

informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia

yang terkait dengan upaya pendayagunaan ruang merupakan tantangan yang sangat strategis. Oleh karena itu, Pemerintah dan pemerintah daerah berperan

lebih

besar

dalam

pengembangan

sumber

daya

manusia

Transmigrasi, baik melalui pelatihan, pendampingan, pemagangan, temu karya, maupun fasilitasi pengembangan usaha produktif. Demikian pula dalam memberikan pelayanan kepada Badan Usaha dan masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang prima sehingga selain mampu menciptakan kemudahan, juga dapat menciptakan iklim usaha yang kompetitif. II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan” adalah pengaturan, pembinaan,

pelaksanaan,

dan

pengawasan

pelaksanaan

Transmigrasi. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

253

-7-

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)

Pengertian secara bertahap mengandung makna bahwa antartahapan dalam proses kegiatan pelaksanaan Transmigrasi memiliki hubungan saling ketergantungan. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pusat pertumbuhan yang ada” adalah suatu lokasi yang memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi daya tarik (pole of attraction) yang mampu mempengaruhi atau menimbulkan efek pengganda yang signifikan terhadap pertumbuhan kawasan sekitarnya.

Yang . . .

254

-8Yang dimaksud dengan “pusat pertumbuhan yang sedang berkembang” adalah suatu lokasi yang memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi daya tarik (pole of attraction) yang memiliki potensi untuk mempengaruhi atau menimbulkan efek pengganda yang signifikan terhadap pertumbuhan kawasan sekitarnya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, penataan ruang, pertanahan, dan kehutanan.

Ayat (3) . . .

255

-9-

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-

undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Ayat (2) Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-

undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Ayat (3) Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-

undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 . . .

256

- 10 -

Pasal 21 Ayat (1) Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-

undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Ayat (2) Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-

undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang

dimaksud

undangan”

dengan

antara

lain

“ketentuan

peraturan

perundang-

peraturan perundang-undangan

di

bidang pertanahan dan kehutanan. Ayat (5) Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-

undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 23 . . .

257

- 11 -

Pasal 23 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “legalitas” adalah legalitas tanah untuk pengembangan investasi yang dimulai dari izin lokasi sampai dengan penerbitan hak mengusahakan seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan perizinan lainnya. Yang

dimaksud

undangan”

dengan

antara

lain

“ketentuan

peraturan

perundang-

peraturan perundang-undangan

di

bidang pertanahan, kehutanan, penanaman modal. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Tinggal menetap dan memanfaatkan tanah paling singkat 2 (dua) tahun dibuktikan dengan keterangan dari kepala desa atau sebutan lain.

Ayat (4) . . .

258

- 12 -

Ayat (4) Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Ayat (5) Musyawarah dilaksanakan untuk membangun kesepakatan masyarakat tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di permukiman penduduk setempat yang akan dikembangkan menjadi SP-Pugar. Ayat (6) Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-

undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Ayat (3) Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-


Pasal 26 . . .

259

- 13 -

Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang

dimaksud

permukiman

dengan

yang

“permukiman

dibangun

di

baru”

atas

adalah

tanah

Hak

Pengelolaan bagian dari SP-Pugar. Huruf c Yang

dimaksud

permukiman

dengan

penduduk

“permukiman” setempat

yang

adalah dipugar

berdasarkan hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

260

- 14 -

Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hasil perencanaan” adalah rencana rinci SKP, rencana detail KPB, dan rencana teknis SP. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Ketentuan tidak dapat dipindahtangankan tetap berlaku dalam hal penguasaan hak atas tanah beralih ke ahli waris karena pemegang hak meninggal dunia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “hapusnya hak atas tanah” adalah tidak berlakunya

hak

atas

tanah

bagi

Transmigran

yang

bersangkutan. Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-


Ayat (4) . . .

261

- 15 -

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai negara” adalah penguasaan tanah kembali kepada negara yang dalam hal ini pemegang Hak Pengelolaan. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 35 . . .

262

- 16 -

Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Pasal 36 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “rencana struktur Kawasan Transmigrasi” adalah gambaran SKP yang memiliki hubungan fungsional dan hierarki keruangan dengan KPB dan jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang mengintegrasikan antarsatuan kawasan dalam Kawasan Transmigrasi. Huruf d Yang dimaksud dengan “rencana peruntukkan Kawasan Transmigrasi” adalah gambaran distribusi peruntukan Kawasan Transmigrasi yang meliputi fungsi peruntukan untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya seperti peruntukan untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Huruf e . . .

263

Huruf e

- 17 -

Yang dimaksud dengan “arahan pengembangan pola usaha pokok” adalah gambaran tentang pengembangan usaha pokok masyarakat sesuai dengan ketersediaan produk unggulan di Kawasan Transmigrasi. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumber daya manusia” adalah gambaran tentang kondisi sebaran penduduk, struktur dan komposisi penduduk serta gambaran kebutuhan sumber daya manusia ideal untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di Kawasan Transmigrasi. Huruf h Yang dimaksud dengan “indikasi program utama” adalah gambaran tentang program utama yang dapat diusulkan, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, dan waktu pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan Kawasan Transmigrasi. Indikasi program utama tersebut merupakan acuan dalam penyusunan program pembangunan dan pengembangan kawasan serta acuan instansi/sektor dalam penyusunan rencana strategis serta besaran investasi di Kawasan Transmigrasi yang bersangkutan. Huruf i Yang dimaksud dengan “tahapan perwujudan Kawasan Transmigrasi” adalah gambaran tentang tahapan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi.

Huruf j . . .

264

Huruf j

- 18 -

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “penjelasan tertulis” adalah pertimbangan

dan

alasan

mengenai

pengembalian

usulan. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 . . .

265

- 19 -

Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Musyawarah dimaksudkan untuk membangun kesepahaman masyarakat setempat tentang rencana pembangunan kawasan yang akan dilaksanakan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “rencana rinci SKP sebagai perangkat operasional RKT” mengandung makna bahwa rencana rinci SKP merupakan Transmigrasi

perangkat dalam

untuk

mewujudkan

mengembangkan

SKP

Kawasan

sebagai

satu

kesatuan sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan KPB. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b . . .

266

Huruf b

- 20 -

Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “rencana struktur SKP” adalah gambaran sistem pusat-pusat SP dan pusat SKP, dan jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat pada suatu SKP yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Huruf d Yang dimaksud dengan “rencana peruntukkan SKP” adalah gambaran distribusi peruntukan ruang SKP yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung seperti ruang terbuka hijau dan kegiatan pelestarian lingkungan lainnya, dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya seperti ruang untuk fungsi permukiman, ruang untuk fungsi pengembangan budidaya dan usaha, dan ruang untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya lainnya, Huruf e Cukup jelas. Hurud f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “rencana penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumber daya manusia” adalah gambaran tentang kondisi sebaran penduduk, struktur dan komposisi penduduk, serta gambaran kebutuhan sumber daya manusia ideal untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di SKP.

Huruf h . . .

267

- 21 -

Huruf h

Yang dimaksud dengan “indikasi program utama” adalah program utama yang dapat dikembangkan, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, dan waktu pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan SKP. Huruf i Yang dimaksud dengan “tahapan pembangunan SP” adalah arahan mengenai tahap pelaksanaan pembangunan SP untuk mewujudkan SKP menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki hubungan fungsional dan hierarki keruangan dengan KPB. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “rencana detail KPB sebagai perangkat operasional RKT” mengandung KPB

merupakan

Transmigrasi

perangkat

dalam

makna bahwa rencana detail untuk

mengembangkan

mewujudkan KPB

Kawasan

sebagai

pusat

pertumbuhan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan SKP. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

268

- 22 -

Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana peruntukkan KPB” merupakan rencana distribusi sub zona peruntukan yang antara lain meliputi hutan lindung, zona yang memberikan perlindungan terhadap zona dibawahnya, zona perlindungan setempat, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, dan ruang terbuka non hijau, ke dalam blok-blok. Huruf d Yang dimaksud dengan “rencana prasarana KPB” merupakan pengembangan hierarki sistem jaringan prasarana yang ditetapkan dalam rencana struktur yang termuat dalam RKT. Huruf e Penetapan sub bagian wilayah perencanaan KPB yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana detail KPB yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan sub wilayah perencanaan yang diprioritaskan. Penetapan sub wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya bertujuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki, mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan/atau melaksanakan revitalisasi di kawasan yang bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas tinggi di banding sub wilayah perencanaan lainnya.

Huruf f . . .

269

- 23 -

Huruf f

Ketentuan pemanfaatan ruang dalam KPB merupakan upaya mewujudkan rencana detail KPB dalam bentuk program

pengembangan

wilayah

jangka waktu perencanaan

perencanaan

dalam

5 (lima) tahunan sampai

akhir tahun masa perencanaan sebagaimana diatur dalam

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

penataan ruang. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan “rencana penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumber daya manusia” adalah gambaran tentang kondisi sebaran penduduk, struktur dan komposisi penduduk, serta gambaran kebutuhan sumber daya manusia ideal untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di KPB. Huruf j Yang dimaksud dengan “rencana detail pembentukan, peningkatan, dan penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi” adalah gambaran rinci tentang kelembagaan sosial ekonomi yang diperlukan untuk mewujudkan KPB sebagai PPKT. Huruf k Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 44 . . .

270

- 24 -

Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana detail pemanfaatan ruang SP” adalah rencana detail tata letak permukiman, rencana detail tata letak lahan usaha, rencana detail tata letak sarana permukiman, rencana detail tata letak ruang fasilitas umum, ruang terbuka hijau, dan ruang konservasi, dan rencana jaringan prasarana satuan permukiman. Huruf c Yang dimaksud dengan “rencana detail pola usaha pokok dan pengembangan usaha” adalah gambaran tentang jenis-jenis produk yang dapat dibudidayakan dan rencana pengembangan usaha berbasis hasil budidaya pokok yang akan dikembangkan disertai gambaran tentang potensi produksi, pola pengolahan hasil, pola distribusi, dan pemasaran. Huruf d Yang dimaksud dengan “rencana jenis Transmigrasi” adalah rekomendasi hasil perencanaan tentang jenis Transmigrasi yang sesuai untuk dilaksanakan, yaitu jenis Transmigrasi TU, TSB, dan/atau TSM.

Huruf e . . .

271

Huruf e

- 25 -

Yang dimaksud dengan “rencana daya tampung penduduk” adalah gambaran tentang jumlah, struktur, dan kompetensi penduduk yang dilengkapi dengan data mengenai penduduk yang sudah ada dan tambahan penduduk yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan SP. Huruf f Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “rencana detail pemanfaatan ruang pusat SKP” adalah rencana detail tata letak permukiman, rencana detail tata letak sarana permukiman, rencana detail tata letak ruang fasilitas umum pusat pelayanan SKP, rencana detail tata letak ruang usaha, rencana detail tata letak ruang terbuka hijau dan ruang konservasi, dan rencana detail jaringan prasarana pusat SKP.

Huruf c . . .

272

- 26 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana pola usaha pokok dan pengembangan usaha yang dapat dikembangkan” adalah gambaran tentang jenis-jenis produk berbasis usaha pokok yang dapat diperdagangkan, industri yang dapat dikembangkan, dan jenis usaha yang dapat dilaksanakan disertai gambaran tentang potensi produksi, pola pengolahan, pola distribusi, dan pemasaran. Huruf d Yang dimaksud dengan “rencana pelayanan dan pengembangan usaha jasa, industri, dan perdagangan yang dapat dikembangkan” adalah rekomendasi tentang langkah-langkah pelayanan dan pengembangan yang diperlukan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha jasa, industri, dan perdagangan di pusat SKP seperti investasi pengembangan pertokoan, industri, perdagangan, pengembangan lahan secara komersial, dan lain-lain sejenis. Huruf e Yang dimaksud dengan “rencana jenis Transmigrasi yang akan

dilaksanakan”

adalah

rekomendasi

hasil

perencanaan mengenai jenis Transmigrasi yang dapat dilaksanakan, yaitu jenis TU, TSB, dan/atau TSM. Huruf f Yang

dimaksud

dengan

“rencana

daya

tampung

penduduk” adalah gambaran tentang jumlah, struktur, dan kompetensi penduduk yang dilengkapi dengan data mengenai

penduduk yang sudah ada dan tambahan

penduduk

yang

diperlukan

untuk

mengelola

dan

mengembangkan pusat SKP.

Huruf g . . .

273

- 27 -

Huruf g Yang

dimaksud

dengan

“rencana

kebutuhan

biaya

pembangunan pusat SKP” adalah perhitungan biaya yang diperlukan untuk mengembangkan pusat SKP menjadi PPLT yang meliputi rencana pembangunan dan program utama yang dapat menjadi acuan instansi/sektor dalam menyusun rencana strategis serta besaran investasi di pusat SKP yang bersangkutan. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “perkembangan pelaksanaan pembangunan Kawasan Transmigrasi” adalah dinamika pembangunan Kawasan Transmigrasi pada saat perencanaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya sebagai satu kesatuan.

Pasal 50 . . .

274

- 28 -

Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat yang mampu beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial” adalah masyarakat yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan, mampu memanfaatkan dan mampu mengelola aset produksi yang tersedia untuk kegiatan usaha secara produktif. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 53 Ayat (1) Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup ditandai dengan dikuasainya aset produksi untuk mengembangkan budidaya dan usaha. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

275

- 29 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sasaran pada setiap tahapan pengembangan” adalah sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “kegiatan pengembangan” adalah input dan proses kegiatan pengembangan di bidang ekonomi,

sosial

dan

budaya,

mental

spiritual,

kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Huruf d . . .

276

Huruf d

- 30 -

Cukup jelas. Huruf e Kerangka rencana tahunan memuat antara lain rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan pengembangan SP. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “kegiatan pengembangan” adalah input dan proses kegiatan pengembangan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan

pengelolaan sumber

daya alam yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat untuk mempercepat berfungsinya pusat SKP menjadi PPLT. Huruf d Cukup jelas.

Huruf e . . .

277

- 31 -

Huruf e Kerangka

rencana tahunan kegiatan pengembangan

pusat SKP memuat antara lain rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan

pengembangan pusat SKP

sampai dengan terwujudnya pusat SKP menjadi PPLT. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 59 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “daerah penyangga” adalah daerah belakang (hinterland) yang berfungsi sebagai penyangga KPB. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “indikasi program tahunan” adalah

rencana

program

tahunan

sampai

dengan

terwujudnya SKP sebagai satu kesatuan sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki hubungan fungsional dan hierarki keruangan dengan KPB. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.

Huruf f . . .

278

- 32 -

Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang

dimaksud

“kelembagaan”

adalah

kelembagaan

ekonomi dan kelembagaan masyarakat seperti gabungan kelompok

tani,

kelompok

pelestari

lingkungan,

dan

sejenis. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “indikasi program tahunan” adalah

rencana

program

tahunan

sampai

dengan

terwujudnya KPB sebagai PPKT yang memiliki hubungan fungsional dan hierarki keruangan dengan SKP. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.

Huruf f . . .

279

Huruf f

- 33 -

Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud “kelembagaan” adalah kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya KPB menjadi PPKT seperti badan pengelola, lembaga pendidikan, atau sejenisnya. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang

dimaksud

dengan

“rencana

pembangunan

Kawasan

Transmigrasi” adalah rencana rinci SKP, rencana detail KPB, rencana teknis SP, rencana teknis pusat SKP, dan rencana teknik detail prasarana dan sarana. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

280

Ayat (4)

- 34 -

Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pembangunan prasarana dan sarana” adalah peningkatan fungsi prasarana dan sarana permukiman yang ada atau menyediakan prasarana dan sarana baru yang diperlukan untuk mengintegrasikan permukiman penduduk setempat dengan SP lain dalam struktur SKP.

Pasal 71 . . .

281

- 35 -

Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)

Ketentuan setelah terdapat paling sedikit 2 (dua) SP dalam SKP mengandung makna bahwa keberadaan pusat SKP sebagai PPLT diperlukan untuk melayani paling sedikit 2 (dua) SP. Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “lingkungan siap bangun” adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas sesuai dengan rencana detail KPB. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan ruang” adalah penyediaan lahan dan fasilitas pendukungnya yang dapat digunakan untuk pengembangan industri, perdagangan, dan jasa seperti antara lain pertokoan dan lain-lain sejenis. Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

282

- 36 -

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka hijau” adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Ketentuan setelah terdapat paling sedikit 2 (dua) SKP dalam 1 (satu) Kawasan Transmigrasi mengandung makna bahwa keberadaan

KPB sebagai PPKT diperlukan untuk melayani

paling sedikit 2 (dua) SKP. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas.

Pasal 76 . . .

283

- 37 -

Pasal 76 Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya dukung alam” adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 77 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengertian secara terintegrasi dan saling memberikan manfaat mengandung makna bahwa penataan penduduk setempat berdampak permukiman

pada

tersedianya

untuk

peluang

Transmigran.

bagi

pembangunan

Sedangkan

fasilitasi

perpindahan dan penempatan Transmigran dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan. Pasal 78 Cukup jelas.

Pasal 79 . . .

284

- 38 -

Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80

Yang dimaksud dengan “memperoleh perlakuan sebagai Transmigran” adalah hak, kewajiban, dan pemberian bantuan sebagai Transmigran sesuai dengan jenis Transmigrasi yang dikembangkan. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Pengertian mengikutsertakan masyarakat, mengandung makna bahwa dalam melaksanakan penataan penduduk setempat, pemerintah kabupaten/kota harus melibatkan masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

Huruf c . . .

285

Huruf c

- 39 -

Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat” adalah norma sosial yang berlaku, adat istiadat, dan tradisi yang berlaku dan harus dihormati bagi pendatang. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

286

- 40 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “data individu” antara lain data kependudukan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan lain-lain

yang

diperlukan

sebagai

pertimbangan

dalam

pengembangan masyarakat di Kawasan Transmigrasi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang

dimaksud

kemampuan

dan

dengan

“standar

keterampilan

yang

kompetensi” diperlukan

adalah untuk

memanfaatkan peluang berusaha dan kesempatan bekerja sesuai dengan pola usaha pokok yang dikembangkan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 90 . . .

287

- 41 -

Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Bimbingan adaptasi lingkungan dilakukan antara lain untuk mengenalkan adat istiadat, kebiasaan, dan budaya lokal kepada Transmigran. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sasaran pengembangan SP” adalah indikator pengembangan SP yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).

Ayat (2) . . .

288

Ayat (2)

- 42 -

Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 98 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “memiliki nilai komersial” antara lain seperti pertokoan, perumahan, perbengkelan, dan lain-lain sejenis.

Yang . . .

289

Yang

dimaksud

dengan

- 43 “ketentuan

peraturan

perundang-

undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 99 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “memiliki nilai komersial” antara lain seperti pertokoan, perumahan, perbengkelan, dan lain-lain sejenis. Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-

undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 100 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . .

290

- 44 -

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “memiliki nilai komersial” antara lain seperti pertokoan, perumahan, perbengkelan, dan lain-lain sejenis. Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-

undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha. Ayat (7) Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-

undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Kawasan Perkotaan. Pasal 101 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) . . .

291

- 45 -

Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “memiliki nilai komersial” antara lain seperti pertokoan, perumahan, perbengkelan, dan lain-lain sejenis. Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “memanfaatkan” mengandung makna bahwa jenis Transmigrasi menyesuaikan dengan kesempatan kerja dan peluang usaha yang diciptakan oleh Pemerintah dan/atau

pemerintah

daerah

melalui

pembangunan

dan

pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 105 . . .

292

- 46 -

Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ruang dalam Kawasan Transmigrasi yang belum layak untuk pengembangan usaha komersial” adalah kawasan potensial tetapi masyarakat belum mampu memanfaatkan secara langsung, baik untuk budidaya maupun investasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang

dimaksud dengan “prioritas penanganan masalah sosial

ekonomi” adalah kondisi sosial ekonomi wilayah tempat tinggal penduduk seperti antara lain wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi, daerah yang kesempatan kerja terbatas, daerah yang kondisi fisik alamnya kritis, daerah yang terancam, atau terkena bencana alam. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 107 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Kawasan Transmigrasi yang sudah layak untuk pengembangan usaha komersial” adalah kawasan potensial tetapi masyarakat belum mampu memanfaatkan secara langsung, namun potensial dapat dikembangkan oleh Badan Usaha menjadi wilayah produksi yang layak ekonomi.

Ayat (2) . . .

293

- 47 -

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 108 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “untuk penyediaan prasarana dan sarana dasar” adalah sarana kepentingan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan “dukungan pengembangan usaha” adalah

dukungan

penguatan

kelembagaan

ekonomi

yang

diperlukan untuk mendorong berkembangnya usaha.

Pasal 109 . . .

294

- 48 -

Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “informasi pasar” adalah informasi yang terkait dengan produk yang dikembangkan mencakup antara lain bahan baku, bahan baku penolong, dan hasil produksi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

295

- 49 -

Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 116 Cukup jelas. Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “terdaftar secara sah sesuai dengan ketentuan pengakuan

peraturan

perundang-undangan”

keberadaan

suatu

kelompok

adalah atau

bentuk

organisasi

masyarakat yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk pengertian kelompok atau organisasi mayarakat yang terdaftar antara lain adalah lembaga profesi,

lembaga

pendidikan,

lembaga

riset,

lembaga

keagamaan, lembaga sosial, yayasan, dan sejenisnya.

Ayat (4) . . .

296

- 50 -

Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 119 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b

Yang dimaksud dengan

“penanaman modal”

adalah

kegiatan pengembangan investasi yang terkait dengan proses pelaksanaan Transmigrasi. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-

undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 120 Cukup jelas.

Pasal 121 . . .

297

- 51 -

Pasal 121 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana usaha” adalah prasarana

dan

sarana

usaha

yang

diperlukan

untuk

melaksanakan kegiatan di bidang usaha yang bersangkutan antara lain pembangunan kebun siap tanam, jalan kebun, penyediaan kapal tangkap, pengadaan bibit, dan sejenisnya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 122 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “perumahan” adalah rumah Transmigran pada jenis TSM. Huruf b Yang dimaksud dengan “sarana komersial” adalah sarana dalam pusat SKP dan/atau KPB yang memiliki nilai komersial

seperti

pertokoan,

pasar,

penginapan,

perbengkelan, dan lain-lain sejenis. Pasal 123 . . .

298

- 52 -

Pasal 123 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi peluang berusaha” mencakup antara lain informasi tentang potensi usaha yang dapat dikembangkan, termasuk informasi yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi, dan pasar. Huruf b Cukup jelas. Pasal 124 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang

dimaksud

dengan

“sarana

industri

dan

sarana

perdagangan dan jasa” adalah sarana yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan industri, perdagangan, dan jasa seperti pembangunan pabrik, toko, pasar, hotel/penginapan, dan lainlain.

Ayat (3) . . .

299

- 53 -

Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 125 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “usaha pelayanan perpindahan” adalah usaha jasa pelayanan perpindahan bagi Transmigran jenis TSM yang meliputi kegiatan antara lain pelayanan jasa rekrutmen, akomodasi dan konsumsi, pengangkutan dari tempat asal sampai dengan permukiman, dan pelayanan untuk memperoleh tempat

tinggal

dan

peluang

berusaha

di

permukiman

Transmigrasi yang dituju. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang

dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah satuan

kerja

perangkat

daerah

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang Transmigrasi. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 126 . . .

300

- 54 -

Pasal 126 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan, atau pendampingan” antara lain berupa upaya penggerakan swadaya masyarakat, pemberian bantuan tidak mengikat, penyediaan tenaga pendamping dan advokasi pemberian bantuan dalam penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas dan

umum di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan

lain-lain

sejenis

yang

bermanfaat

untuk

mendorong

kemandirian Masyarakat Transmigrasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 127 Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Cukup jelas. Pasal 130 Cukup jelas.

Pasal 131 . . .

301

Pasal 131

- 55 -

Cukup jelas. Pasal 132 Cukup jelas. Pasal 133 Cukup jelas. Pasal 134 Cukup jelas. Pasal 135 Cukup jelas. Pasal 136 Cukup jelas. Pasal 137 Cukup jelas. Pasal 138 Cukup jelas. Pasal 139 Cukup jelas. Pasal 140 Cukup jelas. Pasal 141 Cukup jelas.

Pasal 142 . . .

302

Pasal 142

- 56 -

Cukup jelas. Pasal 143 Cukup jelas. Pasal 144 Cukup jelas. Pasal 145 Cukup jelas. Pasal 146 Cukup jelas. Pasal 147 Cukup jelas. Pasal 148 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5497

303

304

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura;

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

:

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

2.

Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan Hortikultura.

305

3. Pelaku …

- 2 3.

Pelaku Usaha Hortikultura, selanjutnya disebut Pelaku Usaha, adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan Usaha Hortikultura, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

4.

Prasarana Hortikultura adalah segala sesuatu menjadi penunjang utama Usaha Hortikultura.

5.

Sarana Hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam Usaha Hortikultura.

6.

Pengolahan adalah proses mengubah secara fisik, kimiawi, dan biologis bahan komoditas Hortikultura menjadi suatu bentuk produk turunan.

7.

Fasilitas adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha untuk meningkatkan kegiatan Usaha Hortikultura.

8.

Insentif adalah stimulan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Usaha Hortikultura.

9.

Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur untuk melaksanakan suatu fungsi dan kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data dan informasi.

yang

10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 12. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hortikultura. Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan mengenai pemberian Fasilitas dan Insentif dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. jenis ...

306

- 3 a. jenis dan kriteria Usaha Hortikultura penerima Fasilitas dan Insentif; b. bentuk Fasilitas dan Insentif; c. syarat dan tata cara pemberian Fasilitas dan Insentif; dan d. pengawasan. BAB II JENIS DAN KRITERIA USAHA HORTIKULTURA YANG MENERIMA FASILITAS DAN INSENTIF Pasal 3 (1)

Usaha Hortikultura meliputi: a. perbenihan; b. budidaya; c. panen dan pascapanen; d. pengolahan; e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran; f. penelitian; dan g. wisata agro.

(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengutamakan pemberian fasilitas dan insentif kepada Usaha Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan: a. Usaha Hortikultura mikro dan kecil; b. Usaha Hortikultura yang ramah lingkungan; c. Usaha Hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah; d. usaha budidaya organik; dan/atau e. Usaha Hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan. Pasal 4 Usaha Hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria: a. nilai ... 307

- 4 a. nilai kekayaan bersih; atau b. hasil penjualan tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasal 5 (1)

Usaha Hortikultura yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria: a. tidak membahayakan kesehatan manusia; b. melindungi keselamatan manusia, c. tidak membahayakan hewan, tumbuhan, dan sumber daya Hortikultura lainnya; dan d. mengikuti kaidah konservasi lahan dan air .

(2)

Usaha Hortikultura yang tidak membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Usaha Hortikultura yang menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan keamanan pangan.

(3)

Usaha Hortikultura yang melindungi keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Usaha Hortikultura yang tidak menimbulkan cemaran kimia, fisik, dan biologis terhadap pekerja dan masyarakat.

(4)

Usaha Hortikultura yang tidak membahayakan hewan, tumbuhan, dan sumberdaya hortikultura lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Usaha Hortikultura yang tidak menimbulkan cemaran kimia, fisik, dan biologis terhadap hewan, tumbuhan, dan sumberdaya hortikultura lainnya.

(5)

Usaha Hortikultura yang mengikuti kaidah konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Usaha Hortikultura yang tidak merusak fungsi lingkungan akibat pemanfaatan lahan dan penggunaan air yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Usaha ... 308

- 5 (6)

Usaha Hortikultura yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan pada saat budidaya, panen dan pascapanen, dan/atau Pengolahan sesuai dengan tata cara budidaya yang baik, tata cara panen dan pasca panen yang baik, dan tata cara Pengolahan yang baik.

(7)

Usaha Hortikultura yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, dan peningkatan fungsi lahan budidaya Hortikultura.

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara budi daya yang baik, tata cara panen dan pasca panen yang baik, dan tata cara pengolahan yang baik serta perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, dan peningkatan fungsi lahan budidaya Hortikultura diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 6

(1)

Usaha Hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus memiliki kriteria: a. menghasilkan produk Hortikultura yang memiliki daya saing; dan b. memperhatikan kearifan lokal.

(2)

Daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian agroekosistem, nilai strategis, potensi komersial, dan keunggulan spesifik.

(3)

Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai dan cara atau kebiasaan hidup yang dipelihara dan diwarisi secara turun temurun.

(4)

Komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Menteri, untuk komoditas unggulan nasional; b. Gubernur, untuk komoditas unggulan provinsi; dan c. Bupati/walikota, kabupaten/kota.

untuk

komoditas

unggulan

Pasal ... 309

- 6 Pasal 7 (1)

Usaha budidaya organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ayat (2) huruf d harus memenuhi kriteria: a. menggunakan bahan alami; b. memenuhi aspek keamanan bagi kesehatan produsen dan konsumen; dan c. menjaga keseimbangan alaminya.

lingkungan

serta

siklus

(2)

Penggunaan bahan alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan berdasarkan standar pangan organik.

(3)

Keamanan bagi kesehatan produsen dan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan menjaga keseimbangan lingkungan serta siklus alaminya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilaksanakan berdasarkan tata cara budidaya yang baik. Pasal 8

Usaha Hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e harus memenuhi kriteria baru, aplikatif, memberi nilai tambah, bermanfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai sosial, budaya, dan lingkungan. BAB III BENTUK FASILITAS DAN INSENTIF Bagian Kesatu Bentuk Fasilitas Paragraf 1 Umum Pasal 9 Bentuk Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit meliputi: a. Kemudahan ... 310

- 7 a. b. c. d. e. f.

kemudahan perizinan; pemanfaatan lahan; penjaminan; akses permodalan; pemasaran; dan/atau kemudahan kerja sama/kemitraan. Paragraf 2 Kemudahan Perizinan Pasal 10

Bentuk kemudahan perizinan Usaha Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: a. informasi perizinan; dan b. pelayanan perizinan. Pasal 11 (1)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan informasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a kepada Pelaku Usaha menengah dan besar.

(2)

Informasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi informasi mengenai: a. jenis izin usaha; b. persyaratan; c. tata cara pemberian izin; d. biaya; dan e. jangka waktu penerbitan izin.

(3)

Informasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam media cetak dan/atau media elektronik. Pasal 12

(1)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b kepada Pelaku Usaha menengah dan besar. (2) Pelayanan ... 311

- 8 (2)

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin usaha: a. perbenihan; b. budidaya; c. panen dan pascapanen; d. Pengolahan; e. penelitian; f. wisata agro; dan g. distribusi, perdagangan, dan pemasaran.

(3)

Kemudahan pelayanan perizinan meliputi: a. penyederhanaan persyaratan; b. ketepatan waktu pelayanan; c. keringanan biaya; dan d. penyederhanaan prosedur.

(4)

Ketentuan mengenai pedoman kemudahan pelayanan perizinan berupa izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diatur dengan Peraturan Menteri.

(5)

Ketentuan mengenai pedoman kemudahan pelayanan perizinan berupa izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Paragraf 3 Pemanfaatan Lahan Pasal 13

(1)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pemanfatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil untuk pengembangan Hortikultura meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah, yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. (2) 312

Pemanfaatan ...

- 9 (2)

Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk: a. tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan b. tanah yang dikuasai Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus atau belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

(3)

Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di lahan yang belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sepanjang dengan perjanjian atau persetujuan pemegang hak.

(4)

Fasilitasi pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk mediasi dan pemberian informasi.

(5)

Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 4 Penjaminan Pasal 14

(1)

Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan dalam bentuk: a. imbal jasa penjaminan; dan b. pembagian risiko.

(2)

Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh lembaga penjamin berdasarkan penugasan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(3)

Pembagian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan secara proporsional oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada bank yang ditugasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (4) Imbal … 313

- 10 (4)

Imbal jasa penjaminan dan pembagian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15

(1)

Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil yang : a. layak usaha tetapi belum layak bank; b. berlokasi di kawasan Hortikultura yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau c. mengembangkan komoditas unggulan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(2)

Kriteria kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil keuntungan, modal pokok dan kewajiban membayar bunga bank serta biaya operasional lainnya.

(3)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan informasi kelayakan Usaha Hortikultura Pelaku usaha mikro dan kecil kepada Perbankan. Pasal 16

(1)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil yang belum dan yang sudah mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan.

(2)

Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil yang belum mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis dalam pemenuhan dasar kelayakan usaha, persyaratan pengajuan kredit dan/atau pembiayaan, dan penyusunan proposal pengajuan pinjaman.

(3)

Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil yang sudah mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis dalam pengelolaan penggunaan dana kredit dan/atau pembiayaan sesuai dengan proposal, pelaksanaan usaha, dan pengembalian kredit dan/atau pembiayaan. Paragraf … 314

- 11 Paragraf 5 Akses Permodalan Pasal 17 (1)

Akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil oleh lembaga keuangan yang ditugasi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(2)

Akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan: a. mendapatkan subsidi bunga dan/atau yang dipersamakan dalam praktik lembaga keuangan syariah; dan/atau b. pinjaman dengan Penjaminan dan/atau pinjaman tanpa agunan. Paragraf 6 Pemasaran Pasal 18

(1)

Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan untuk kelancaran pemasaran produk Hortikultura.

(2)

Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sistem informasi pasar; b. promosi; c. kemudahan ekspor; d. pendampingan pemasaran; e. kelembagaan; dan/atau f.

pasar Hortikultura.

Pasal … 315

- 12 Pasal 19 (1)

Pemerintah memfasilitasi pemasaran Hortikultura melalui penyediaan informasi pasar kepada Pelaku Usaha dalam sistem informasi pasar.

(2)

Sistem informasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikelola oleh Menteri.

(3)

Sistem informasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menyediakan informasi mengenai: a. jenis komoditas Hortikultura; b. permintaan dan penyediaan; c. harga komoditas; dan d. peluang dan tantangan pasar.

(4)

Sistem informasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari sistem informasi Hortikultura.

(5)

Ketentuan mengenai pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi Hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 20

(1)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara terencana dan berkelanjutan kepada Pelaku Usaha.

(2)

Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dalam bentuk: a. pameran; b. misi dagang; dan c. iklan melalui media cetak, elektronik, dan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 21

(1)

Pemerintah memberikan kemudahan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c kepada Pelaku Usaha dengan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan produk Hortikultura di dalam negeri. (2) Kemudahan … 316

- 13 (2)

Kemudahan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung ekspor; b. penguatan rantai pasok produk Hortikultura Indonesia ke luar negeri; dan c. pemenuhan internasional.

persyaratan

teknis

perdagangan

(3)

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri dan menteri terkait.

(4)

Penguatan rantai pasok produk Hortikultura Indonesia ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Menteri dan menteri terkait.

(5)

Pemenuhan persyaratan teknis perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Menteri. Pasal 22

(1)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d kepada Pelaku Usaha.

(2)

Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: a. mengenal perilaku pasar; b. memperlancar proses pemasaran; c. menjual produk secara efektif; d. menjaga pasar yang telah tercipta; dan e. memperluas pasar.

(3)

Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. keterlibatan langsung sumber daya manusia Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha; dan b. advokasi di bidang pemasaran.

Pasal … Pasal 23 ... 317

- 14 Pasal 23 (1)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e kepada Pelaku Usaha.

(2)

Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, badan usaha milik petani atau pedagang, asosiasi, dan gabungan asosiasi.

(3)

Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan soliditas dan kerjasama dalam rangka mengefisienkan rantai pasok Hortikultura.

(4)

Peningkatan soliditas dan kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk: a. pembinaan kelembagaan; dan b. pembinaan sumber daya manusia. Pasal 24

(1)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pasar Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f kepada Pelaku Usaha.

(2)

Pasar Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pengaturan, pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan pasar fisik dan non fisik.

(3)

Pasar fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pasar Hortikultura berkala di lokasi strategis; b. pasar tradisional; c. pasar induk Hortikultura di kawasan Hortikultura; dan d. pasar lelang.

(4)

Pasar non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. bursa komoditi; b. perdagangan secara elektronik; dan c. kontrak budidaya. (5) Pemerintah …

318

- 15 (5)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan pasar fisik.

(6)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengaturan dan pengawasan pasar fisik dan pasar non fisik. Paragraf 7 Kemudahan Kerja Sama/Kemitraan Pasal 25

(1)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f kepada Pelaku Usaha.

(2)

Kemudahan kerja sama/kemitraan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerja sama/kemitraan yang dilakukan atas dasar kesetaraan, keterkaitan usaha, saling menguntungkan, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling mempercayai.

(3)

Kemudahan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. memfasilitasi pertemuan para pihak melakukan kerja sama/kemitraan;

yang

akan

b. memberikan standar mengenai perjanjian/kontrak yang baik termasuk di dalamnya hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, serta penyelesaian apabila terjadi perselisihan; c. mengadvokasi dan memberikan arah penyelesaian dalam perselisihan; d. memberikan informasi mengenai harga, mutu, dan komoditas Hortikultura; dan e. bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan edukasi terhadap Pelaku Usaha. (4)

Kemudahan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ... 319

- 16 Bagian Kedua Bentuk Insentif Paragraf 1 Umum Pasal 26 Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi: a. keringanan pajak dan retribusi; b. peningkatan kualitas Prasarana Hortikultura; c. bantuan Sarana Hortikultura; d. bantuan pendanaan bagi penerbitan sertifikat; e. penghargaan; dan/atau f. keringanan biaya penerbitan sertipikat hak atas tanah. Paragraf 2 Keringanan Pajak dan Retribusi Pasal 27 (1)

Keringanan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dapat berupa keringanan pajak, pajak daerah, dan retribusi.

(2)

Keringanan pajak, pajak daerah, dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3

Peningkatan Kualitas Prasarana Hortikultura Pasal 28 (1)

Peningkatan kualitas Prasarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa pengembalian dan/atau peningkatkan mutu dan kapasitas prasarana pada kegiatan Usaha Hortikultura. (2) Prasarana … 320

- 17 (2)

Prasarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jaringan irigasi; b. pasar; c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar; d. pelabuhan dan area transit; e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen; f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya; g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis; h. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis; i. gudang berpendingin; j. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan k. pengolah limbah.

(3)

Peningkatan kualitas Prasarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Peningkatan kualitas Prasarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diberikan kepada Pelaku Usaha.

(5)

Peningkatan kualitas Prasarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sampai dengan huruf k hanya diberikan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil. Paragraf 4 Bantuan Sarana Hortikultura Pasal 29

(1)

Bantuan Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat berupa natura, natura bersubsidi, dana pengadaan, atau pengaturan rantai pasok.

(2) Sarana … 321

- 18 (2)

Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. benih bermutu dari varietas unggul; b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan; c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan; d. bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang ramah lingkungan; dan e. alat dan mesin yang menunjang Hortikultura.

(3)

Bantuan Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Bantuan Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil. Paragraf 5

Bantuan Pendanaan Bagi Penerbitan Sertifikat Pasal 30 (1)

Bantuan pendanaan bagi penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d diberikan untuk : a. sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan; b. sertifikasi organik; dan/atau c. sertifikasi kompetensi.

(2)

Bantuan pendanaan bagi penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil.

(3)

Bantuan pendanaan bagi penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf …

322

- 19 Paragraf 6 Penghargaan Pasal 31 (1)

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e diberikan dalam bentuk: a. piagam; b. pelatihan; dan/atau c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.

(2)

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang berhasil dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.

(3)

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 7

Keringanan Biaya Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pasal 32 (1)

Keringanan biaya penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f diberikan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan biaya.

(2)

Keringanan biaya penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terutama kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil.

(3)

Bentuk keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB …

BAB IV ...

323

- 20 BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DAN/ATAU INSENTIF Bagian Kesatu Syarat Pemberian Fasilitas dan/atau Insentif Pasal 33 (1)

Usaha Hortikultura mikro dan kecil dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 apabila memenuhi persyaratan: a. memiliki tanda pendataan; b. diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia; dan c. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2)

Usaha Hortikultura menengah dan besar dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sampai dengan huruf f, dan Pasal 31 apabila memenuhi persyaratan: a. memiliki izin usaha; b. diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia; c. memiliki sertifikat yang berkaitan dengan bidang usahanya; dan d. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan/atau Pasal 8.

Bagian … 324

- 21 Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Fasilitas dan/atau Insentif Pasal 34 Tata cara pemberian Fasilitas dan Insentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi: a. perencanaan; b. pengusulan; c. penetapan; dan d. penyaluran. Pasal 35 (1)

Perencanaan pemberian fasilitas dan insentif dimuat pada perencanaan Hortikultura.

(2)

Perencanaan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral. Pasal 36

(1)

Pengusulan pemberian Fasilitas dan/atau Insentif oleh Pemerintah dilakukan melalui tahap: a. inventarisasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh bupati/walikota untuk diusulkan kepada gubernur. b. verifikasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh gubernur untuk diusulkan kepada Menteri atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah terkait; dan c. validasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh Menteri atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah terkait.

(2)

Pengusulan pemberian Fasilitas dan/atau Insentif oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan melalui tahap: a. inventarisasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh bupati/walikota untuk diusulkan kepada gubernur; dan b. verifikasi dan validasi calon dan/atau Insentif oleh gubernur.

penerima

Fasilitas

(3) Pengusulan . . . 325

- 22 (3)

Pengusulan pemberian Fasilitas dan/atau Insentif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui tahap inventarisasi, verifikasi, dan validasi calon penerima Fasilitas dan/atau Insentif oleh bupati/walikota. Pasal 37

Penetapan pemberian Fasilitas dan Insentif dilakukan oleh Menteri atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah terkait, gubernur, dan bupati/walikota berdasarkan pengusulan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 36. Pasal 38 Penyaluran kepada penerima Fasilitas dan Insentif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 37 dilakukan oleh Menteri atau menteri /pimpinan lembaga pemerintah terkait, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 39 Ketentuan mengenai tata cara inventarisasi, verifikasi, validasi, penetapan Fasilitas dan/atau Insentif serta penyaluran Fasilitas dan/atau Insentif diatur dengan Peraturan Menteri. BAB V PENGAWASAN Pasal 40 Pelaku Usaha penerima Fasilitas dan/atau Insentif wajib: a. memanfaatkan Fasilitas dan/atau Insentif sesuai peruntukan; dan b. melaporkan pemanfaatan kepada pemberi Fasilitas dan/atau Insentif. Pasal 41 (1)

Pengawasan dilakukan untuk menjamin pemanfaatan Fasilitas dan/atau Insentif sesuai dengan peruntukannya.

(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah terkait, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pengawasan . . . 326

- 23 (3)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam bentuk pelaporan.

(4)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.

(5)

Jika diperlukan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pemanfaatan Fasilitas dan/atau Insentif.

ayat

(2)

Pasal 42 Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah terkait, gubernur, bupati/walikota, Pelaku Usaha tidak memanfatkan Fasilitas dan/atau Insentif sesuai peruntukannya, dikenai sanksi berupa: a. peringatan; b. pengurangan pemberian Fasilitas dan/atau Insentif; dan/atau c. pencabutan Fasilitas dan/atau Insentif. Pasal 43 Ketentuan mengenai pedoman pengawasan dan pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Menteri. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Pasal 45 Peraturan Pemerintah diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal Agar ...

327

- 24 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 83 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, ttd. Muhammad Sapta Murti

328

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 2013 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA I.

UMUM Pembangunan subsektor Hortikultura memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi sektor pertanian maupun perekonomian nasional. Sumbangan tersebut dapat dilihat pada produk domestik bruto, besarnya jumlah rumah tangga yang bergantung pada subsektor Hortikultura, penyerapan tenaga kerja, dan pengaruhnya pada perekonomian regional. Selain mempunyai sumbangan yang cukup berarti pada sektor pertanian, Hortikultura juga berperan penting dalam sektor pariwisata dan budaya. Sumbangan dan peran Hortikultura tersebut di atas dapat lebih ditingkatkan dengan pemberian Fasilitas dan Insentif yang sesuai dan memadai. Sumbangan dan peran yang dapat ditingkatkan mencakup bidang-bidang yang terkait dengan: a. Usaha Hortikultura mikro dan kecil yang merupakan bagian terbesar dari Usaha Hortikultura di Indonesia saat ini. b. Usaha Hortikultura ramah lingkungan yang tidak menggunakan bahan kimia yang berlebihan dan sejalan dengan prinsip konservasi lahan dan air. c. Usaha Hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah, baik yang telah banyak dibudidayakan maupun yang baru merupakan potensi dan belum banyak dikembangkan. d. usaha budidaya organik yang saat ini permintaannya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya semangat back to nature. e. Usaha Hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan yang harus ditumbuhkembangkan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan baik di bidang teknologi maupun di bidang sosial ekonomi yang memerlukan penelitian yang mendalam. Pemberian Fasilitas dan Insentif yang sesuai dan memadai sebagaimana diulas pada alinea di atas, memerlukan landasan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas dan Insentif tersebut. Untuk itu perlu disusun Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis dan kriteria Usaha Hortikultura yang diberi Fasilitas dan Insentif, bentuk Fasilitas dan Insentif, syarat dan tata cara pemberian Fasilitas dan Insentif, dan pengawasan.

329

II. PASAL . . .

- 2 II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Yang dimaksud dengan “baru” adalah belum pernah ada sebelumnya dan belum beredar. Yang dimaksud dengan “aplikatif” adalah dapat diterima dan mudah diterapkan oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan “nilai tambah” adalah memberikan keuntungan diantaranya melalui penurunan kehilangan hasil dan mempertahankan dan meningkatkan mutu. Pasal 9 Huruf a Yang dimaksud dengan “kemudahan perizinan” adalah kemudahan di dalam pelayanan perizinan kepada Pelaku Usaha, yang jelas syarat dan tatalaksananya, cepat, dan murah. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf . . . Huruf e ... 330

- 3 Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan ”media cetak” antara lain koran, spanduk, papan pengumuman, dan brosur. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya” adalah Pemegang Hak perseorangan dimaksud tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi untuk mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Huruf b Yang dimaksud dengan “tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya” adalah karena keterbatasan anggaran negara/daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal .. Pasal 14. ... 331

- 4 Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penjaminan” adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan. Pemberian imbal jasa penjaminan dalam ketentuan ini berupa pembayaran imbal jasa/premi tanpa menanggung risiko atas gagal bayar kredit usaha dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembagian risiko (risk sharing) disediakan dengan menanggung risiko apabila Pelaku Usaha gagal bayar atas kredit usaha dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “layak usaha” adalah kondisi suatu usaha yang dapat menghasilkan pendapatan di atas modal pokok dan biaya-biaya lainnya. Yang dimaksud dengan “layak bank” adalah kondisi suatu usaha memiliki agunan tambahan berupa sertipikat tanah atau dokumen yang dipersamakan dan/atau surat bukti kepemilikan aset yang dapat diagunkan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Subsidi bunga dan/atau yang dipersamakan dalam praktik lembaga keuangan syariah diberikan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil yang layak bank tetapi belum layak usaha. Huruf Huruf. .b. ... 332

- 5 Huruf b Khusus untuk lembaga keuangan bank, yang dimaksud dengan “tanpa agunan” adalah tanpa agunan tambahan. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal ... Pasal 26 ... 333

- 6 Pasal 26 Huruf a Yang dimaksud dengan “keringanan pajak” adalah insentif dan/atau fasilitas pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas Prasarana Hortikultura” adalah upaya untuk meningkatkan mutu dan kapasitas Prasarana Hortikultura yang diperlukan untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu, menekan kehilangan hasil, dan meningkatkan daya saing produk Hortikultura. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k ... Huruf . . . 334

- 7 Huruf k Pengolah limbah terdiri dari pengolah limbah padat dan pengolah air limbah. Hasil pengolahan limbah padat dan pengolahan air limbah dapat dibuang ke media lingkungan setelah memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Bahan pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang ramah lingkungan antara lain agensia hayati dan pestisida nabati. Huruf e Alat dan mesin yang menunjang Hortikultura antara lain brongsong, ajir, power sprayer, keranjang panen, dan alat panen. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan” antara lain: sertifikat tata cara budidaya yang baik (good agricultural practices), tata cara penanganan pascapanen yang baik (good handling practices), tata cara Pengolahan yang baik (good manufacturing practices), tata cara distribusi yang baik (good distribution practices), serta Sertifikat Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (Hazard Analysis and Critical Control Point). Huruf ... Huruf b ... 335

- 8 Huruf b Yang dimaksud dengan “sertifikat organik” adalah keterangan yang menjelaskan bahwa proses produksi dan produk hortikultura yang dihasilkan memenuhi standar kualifikasi oganik yang ditetapkan. Huruf c Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi” antara lain sertifikat kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “tanda pendataan” yaitu suatu keterangan yang memuat antara lain tentang Pelaku Usaha, nama usaha, jenis usaha, lokasi usaha dan alamat usaha yang menjadi bukti bahwa usaha mikro dan kecil telah didata oleh Pemerintah Daerah. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin yang telah dilengkapi antara lain izin lingkungan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal37... ... Pasal

336

- 9 Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5532

337

338

SALINAN SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Palu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus; b. bahwa Pemerintah Kota Palu sebagai pengusul telah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan Kawasan Palu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

339

3. Peraturan . . .

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU. Pasal 1 Dengan Peraturan Pemerintah Ekonomi Khusus Palu.

ini

ditetapkan

Kawasan

Pasal 2 Kawasan Ekonomi Khusus Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki luas 1.500 ha (seribu lima ratus hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 3 (1)

Kawasan Ekonomi Khusus Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki batas sebagai berikut: a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu; b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wombo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala dan Kelurahan Baiya dan Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu; c. sebelah . . .

340

-3-

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pantoloan dan Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu. (2)

Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Pasal 4

Kawasan Ekonomi Khusus Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Zona Industri; b. Zona Logistik; dan c. Zona Pengolahan Ekspor. Pasal 5 Pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Palu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Peraturan Pemerintah diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar . . .

341

-4Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 105 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, ttd. Lydia Silvanna Djaman

342

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU I.

UMUM Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan wilayah Palu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Wilayah Palu memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Keunggulan geoekonomi antara lain lokasi yang diusulkan berdampingan dengan Pelabuhan Pantoloan yang terletak di Teluk Palu yang dalam dan lebar serta berpotensi mampu disinggahi “Very Large Container Vessel (VLCC)”. Lokasi yang diusulkan sangat strategis untuk jalur perdagangan nasional dan internasional, antara lain menghubungkan kota-kota di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Malaysia, dan Filipina. Lokasi yang diusulkan terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 yang dilayari pelayaran internasional, terutama dari Australia ke Asia Timur. Lokasi tersebut juga sangat strategis untuk pengembangan aneka industri yang berbasis sumber daya alam pertanian dan perkebunan seperti karet, kakao, rotan, rumput laut, serta sumber daya alam pertambangan antara lain nikel, emas, biji besi, dan timbal. Keunggulan geostrategis antara lain konsep pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Palu telah terintegrasi dengan konsep pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Palu, Donggala, Parigi Moutong, dan Sigi (KAPET PALAPAS), dan pengembangan jaringan jalan nasional Palu – Parigi yang akan menghubungkan perairan Selat Makassar dengan perairan Teluk Tomini. Akses ini dapat membuka jalur lalu lintas barang dan jasa dari wilayah tengah ke wilayah timur Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu memiliki komitmen dalam pengembangan iklim investasi di daerah melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta komitmen pengurangan pajak dan retribusi daerah.

343

Berdasarkan . . .

-2Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, Pemerintah Kota Palu sebagai pengusul mengajukan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Palu telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta telah melengkapi persyaratan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Palu oleh Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan telah mengajukan kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Palu dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus. II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 . . .

344

-3-

Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5536

345

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,


ttd. Lydia Silvanna Djaman

346

SALINAN SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Bitung yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus; b. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pengusul telah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan Kawasan Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); 347

3. Peraturan . . .

-23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371); MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG. Pasal 1 Dengan Peraturan Pemerintah Ekonomi Khusus Bitung.

ini

ditetapkan

Kawasan

Pasal 2 Kawasan Ekonomi Khusus Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki luas 534 ha (lima ratus tiga puluh empat hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Pasal 3 (1)

Kawasan Ekonomi Khusus Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki batas sebagai berikut: a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung; b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Manembo-nembo dan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung dan Selat Lembeh;

c. sebelah . . .

348

-3-

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. (2)


Kawasan Ekonomi Khusus Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Zona Industri; b. Zona Logistik; dan c. Zona Pengolahan Ekspor. Pasal 5 Pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Peraturan Pemerintah diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar . . .

349

-4Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 106


350

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG I.

UMUM Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan wilayah Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Wilayah Bitung memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Keunggulan geoekonomi antara lain lokasi strategis sebagai pusat pertumbuhan serta pusat distribusi barang dan penunjang logistik di kawasan timur Indonesia serta memiliki akses internasional khususnya ke BIMP-EAGA, AIDA, Asia Timur, dan Pasifik. Selain itu, lokasi yang diusulkan berdekatan dengan rencana pengembangan International Hub Port (IHP) yang memiliki pelabuhan alam yang dalam. Lokasi tersebut juga sangat strategis untuk industri pengolahan perikanan di mana Sulawesi adalah salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan salah satu eksportir ikan terbesar di Indonesia. Lokasi yang diusulkan didukung oleh ketersediaan potensi sumber daya air yang memadai. Keunggulan geostrategis antara lain konsep pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung telah terintegrasi dengan konsep pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado – Bitung, pengembangan jaringan jalan tol Manado – Bitung, dan pengembangan IHP Bitung. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Bitung memiliki komitmen dalam pengembangan iklim investasi di daerah melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pengusul mengajukan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

351

Penyelenggaraan . . .

-2Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta telah melengkapi persyaratan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah diajukan kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus. II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas.


352

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN NOMOR 32 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG NOMOR 32 TAHUN 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG

PRESIDEN PRESIDENREPUBLIK REPUBLIKINDONESIA, INDONESIA, ttd.

ttd.




353

354

SALINAN

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Morotai yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus; b. bahwa PT Jababeka Morotai sebagai pengusul telah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan wilayah Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai;

Mengingat


3. Peraturan . . .

-23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI. Pasal 1 Dengan Peraturan Pemerintah Ekonomi Khusus Morotai.

ini

ditetapkan

Kawasan

Pasal 2 Kawasan Ekonomi Khusus Morotai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki luas 1.101,76 ha (seribu seratus satu koma tujuh puluh enam hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Pasal 3 (1)

Kawasan Ekonomi Khusus Morotai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki batas sebagai berikut: a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Aha, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai; b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai; c. sebelah . . .

356

-3-

c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pilowo, Desa Falilah, dan Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. (2)


Kawasan Ekonomi Khusus Morotai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Zona Pengolahan Ekspor; b. Zona Logistik; c. Zona Industri; dan d. Zona Pariwisata. Pasal 5 Pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Peraturan Pemerintah diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar . . .

357

-4Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 144 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, ttd. Lydia Silvanna Djaman

358

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI I.

UMUM Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan wilayah Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Wilayah Morotai memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Keunggulan geoekonomi wilayah Morotai antara lain merupakan pulau terluar di sisi timur laut Indonesia yang dekat dengan Jepang dan Taiwan. Berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia III yang juga merupakan jalur migrasi ikan tuna yang menjadi sumber bahan baku industri pengolahan perikanan, serta memiliki objek wisata sejarah skala dunia berupa peninggalan Perang Dunia II. Keunggulan geostrategis wilayah Morotai adalah adanya kebijakan untuk meningkatkan peran Bandar Udara Leo Wattimena yang merupakan peninggalan Perang Dunia II dengan kapasitas landasan yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai infrastruktur pendukung kawasan dalam rangka peningkatan peran Pulau Morotai sebagai hub internasional di kawasan timur Indonesia. Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT Jababeka Morotai mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta telah melengkapi persyaratan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan

359

Pasal . . .

-2Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai oleh PT Jababeka Morotai telah mendapat persetujuan dari Kebupaten Pulau Morotai dan diajukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus. II.



360

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN NOMOR 50 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG NOMOR 50 TAHUN 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


361

362

SALINAN SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Tanjung Api-Api yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus; b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengusul telah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan wilayah Tanjung Api-Api sebagai Kawasan Ekonomi Khusus; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api;

Mengingat


3. Peraturan . . .

-23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API. Pasal 1 Dengan Peraturan Pemerintah ini Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.

ditetapkan

Kawasan

Pasal 2 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki luas 2.030 ha (dua ribu tiga puluh hektar) yang terletak dalam wilayah Desa Muara Sungsang dan Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pasal 3 (1)

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki batas sebagai berikut: a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin; b. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Telang, Desa Muara Sungsang dan Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;

c. sebelah . . .

364

-3-

c. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Telang, Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Muara Sungsang dan Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. (2)


Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Zona Pengolahan Ekspor; b. Zona Logistik; c. Zona Industri; dan d. Zona Energi. Pasal 5 Pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Peraturan Pemerintah diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar . . .

365

-4Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 145


366

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API I.

UMUM Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan wilayah Tanjung Api-Api sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Wilayah Tanjung Api-Api memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Keunggulan geoekonomi wilayah Tanjung Api-Api adalah berada di sekitar wilayah penghasil karet terbesar di Indonesia dan penghasil kelapa sawit utama nasional, berdekatan dengan sumber daya alam gas bumi dan batu bara, serta memiliki akses utama Sumatera bagian selatan ke Alur Laut Kepulauan Indonesia I. Keunggulan geostrategis wilayah Tanjung Api-Api adalah menjadi pusat industri hilirisasi berbasis sumber daya unggulan karet, kelapa sawit, dan batu bara yang dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas. Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta telah melengkapi persyaratan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan

367

Atas . . .

-2Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah diajukan kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus. II.



368

LAMPIRAN LAMPIRAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2014 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG TENTANG EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API

PRESIDEN REPUBLIK REPUBLIK INDONESIA, INDONESIA, PRESIDEN ttd. ttd. DR. H. H. SUSILO SUSILO BAMBANG BAMBANG YUDHOYONO YUDHOYONO DR.


369

370

SALINAN

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391


392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

SALINAN

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kutai Timur yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus; b. bahwa wilayah Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kutai Timur telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;

Mengingat


3. Peraturan . . .

-23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN. Pasal 1 Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.

Kawasan

Pasal 2 Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki luas 557,34 ha (lima ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Pasal 3 (1)

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki batas sebagai berikut: a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur; b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;

c. sebelah . . . 406

-3-

c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. (2)


Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Zona Industri; b. Zona Logistik; dan c. Zona Pengolahan Ekspor. Pasal 5 Pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 6 Peraturan Pemerintah diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar . . .

407

-4Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 306 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, ttd. Lydia Silvanna Djaman

408

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN I.

UMUM Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan wilayah Kutai Timur sebagai kawasan ekonomi khusus. Wilayah Kutai Timur memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Keunggulan geoekonomi wilayah Kutai Timur kaya akan sumber daya alam seperti kelapa sawit, minyak, gas, mineral, dan batu bara serta terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional dan masuk jalur interkoneksitas Kalimantan dan Sulawesi, yakni merupakan jalur regional lintas trans Kalimantan, dan transportasi penyeberangan ferry TarakanTolitoli, dan Balikpapan-Mamuju. Keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur antara lain dipersiapkan sebagai pusat pengolah kelapa sawit dan produk turunannya, industri mineral, gas, batu bara, pariwisata, dan telah direncanakan dibangunnya pelabuhan internasional serta penanganan dan peningkatan jalan akses yang dapat mendukung kelancaran penyediaan bahan baku serta distribusi hasil industri Kutai Timur. Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT Maloy Batuta Trans Kalimantan mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus serta telah melengkapi persyaratan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus

409 sebagaimana . . .

-2sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan oleh PT Maloy Batuta Trans Kalimantan telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus. II.



410

LAMPIRAN PERATURAN LAMPIRAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH TENTANG NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG EKONOMI KHUSUS KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

ttd.


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, ttd. Lydia Silvanna Djaman

411

412

HIMPUNAN PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2014

Recommend Documents