GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR
82
TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman, tertib administrasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu memberikan pedoman lebih lanjut mengenai alur prosedur pelaporan dan ketentuan mengenai hibah terhadap barang milik Negara yang dihasilkan dari pelaksanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur kepulauan Bangka Belitung tentang Pedoman Teknis Pelaporan dan Hibah Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Penyelenggaran Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5588);
Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014
1
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah;
10.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).
Tata Cara Keuangan (Lembaran Tambahan
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN PENYELENGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014
2
1.
Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.
Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi.
4.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah.
5.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPPKAD adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi keuangan dan asset daerah.
6.
Dekonsentrasi, yang selanjutnya disingkat dengan DK adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
7.
Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disingkat dengan TP adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
8.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara.
9.
Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat dengan KPB adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10.
Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat BMN DK/TP, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
11.
Hibah BMN DK/TP adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1)
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis pelaporan DK/TP dan pengelolaan BMN hasil pelaksanaan penyelenggaraan DK/TP.
Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014
3
(2)
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaporan, tertib administrasi dan pengelolaan BMN hasil pelaksanaan penyelenggaraan DK/TP.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup pedoman pelaporan dan pengelolaan BMN DK/TP yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi prosedur pertanggungjawaban, pelaporan, hibah BMN DK/TP, Pemanfaatan BMN DK/TP, pembiayaan dan Pembinaan.
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 4 (1)
Kepala SKPD penerima dana DK/TP bertanggungjawab selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan KPB DK/TP.
(2)
Kepala SKPD penerima dana DK/TP bertanggungjawab untuk melaksanakan pelaporan penyelenggaraan DK/TP.
(3)
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
(4)
Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : a. b. c. d.
(5)
Perkembangan realiasi penyerapan dana; Pencapaian target keluaran; Kendala yang dihadapi; Saran dan tindak lanjut.
Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : a. b. c. d.
Laporan realiasi anggaran (LRA); Neraca; Catatan atas laporan keuangan (CALK); Laporan barang.
BAB III PELAPORAN Pasal 5 (1)
Pelaporan yang mencakup aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui BAPPEDA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setiap triwulan berakhir.
Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014
4
(2)
Pelaporan yang mencakup aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a disampaikan kepada Gubernur melalui DPPKAD dengan tembusan kepada Biro Pemerintahan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya setiap akhir semester.
(3)
Pelaporan yang mencakup aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui DPPKAD paling lambat minggu ke 3 (tiga) setiap akhir triwulan.
(4)
Pelaporan yang mencakup aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf c dan huruf d disampaikan kepada Gubernur melalui DPPKAD paling lambat minggu ke 3 (tiga) setiap akhir semester.
(5)
Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan DK/TP, selain laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) setiap SKPD wajib menyampaiakan Laporan Realisasi Anggaran perbulan kepada Gubernur melalui Biro Pemerintahan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
BAB IV HIBAH BMN Bagian Kesatu Inventarisasi BMN Pasal 6 (1)
Setiap KPB DK/TP.
wajib untuk melakukan inventarisasi terhadap BMN
(2)
Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berita acara serah terima barang ditandatangani.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui DPPKAD Bidang Aset dengan tembusan kepada Biro Pemerintahan.
Bagian Kedua Permohonan Hibah Pasal 7 (1)
Setiap KPB wajib untuk menyampaikan permohonan hibah terhadap BMN DK/TP yang diterima paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Barang melalui Gubernur dengan tembusan kepada DPPKAD dan Biro Pemerintahan.
Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014
5
(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BMN DK/TP yang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan data pendukung berupa rincian barang yang akan dihibahkan, termasuk bukti kepemilikan, tahun perolehan, luas, nilai buku, kondisi dan lokasi dan Surat pernyataan kesediaan menerima hibah BMN dan/atau berita serah terima barang, dalam hal BMN DK/TP telah diserahoperasikan.
(4)
Dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada maka dapat digantikan dengan bukti lainnya seperti dokumen kontrak, akte/perjanjian jual beli dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan.
(5)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BMN DK/TP yang berupa selain tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan data pendukung berupa rincian barang yang akan dihibahkan, termasuk tahun perolehan, identitas/spesifikasi, nilai buku, lokasi, peruntukan barang dan Surat pernyataan kesediaan menerima hibah BMN dan/atau berita serah terima barang, dalam hal BMN DK/TP telah diserahoperasikan.
Bagian Ketiga Penatausahaan dan pemanfaatan Pasal 8 (1)
Seluruh BMN DK/TP yang naskah perjanjian hibahnya telah ditandatangani dan diserahterimakan oleh pengguna barang wajib untuk dicatatkan dalam neraca barang daerah.
(2)
Seluruh BMN DK/TP yang telah dicatatkan dalam neraca barang daerah hanya dapat dimanfaatkan oleh SKPD penerima hibah.
(3)
Pemindahtanganan/pemanfaatan lebih ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
lanjut
BMN
DK/TP
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 9 Pembiayaan untuk penyelenggaraan Pembinaan dan pengawasan terhadap tertib pelaksanaan pelaporan dan hibah Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Penyelenggaran Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang dialokasikan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014
6
BAB VI KOORDINASI DAN PEMBINAAN Pasal 10 (1)
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Gubernur melakukan koordinasi dan pembinaan melalui Biro Pemerintahan dan Bappeda yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundanganundangan.
(2)
Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pelaporan dan hibah Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Penyelenggaran Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Gubernur melalui Biro Pemerintahan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 19 Desember 2014 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dto RUSTAM EFFENDI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 19 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SYAHRUDIN BERITA DAERAH NOMOR SERI
PROVINSI
KEPULAUAN
Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014
BANGKA
BELITUNG
TAHUN
2014
7
