PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 39 TAHUN 2012 GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 39 TAHUN 2012

GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketata-laksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;

b.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu di tetapkan Analisis Jabatan berupa Uraian Jabatan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

1.

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2 3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

3 1. 2.

Gubernur adalah Gubernur Jambi. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan / penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana; 3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara. 4. Ringkasan Tugas adalah merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 ( satu ) kalimat. Ringkasan tugas dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan. 5. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemegang Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu. Setiap jabatan berisi sekelompok tugas. Dalam jabatan berisi antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas. Setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas ini, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. 6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. 7. Evaluasi Jabatan adalah sebuah Analisis untuk membuat estimasi nilai ( pembobotan ) dari sebuah pekerjaan, tugas-tugas di konvirmasikan ke nilai ( Point ). 8. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, tanggung jawab jabatan, wewenang jabatan, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan syarat jabatan. 9. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik. 10. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Analisis Jabatan digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka pemetaan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapat informasi jabatan yang dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan; b. penyampaian data; c. pengolahan data; d. verifikasi; e. penyempurnaan; dan

f. penetapan hasil Analisis Jabatan.

4

Pasal 3 Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan mengumpulkan data jabatan dengan cara : a. daftar pertanyaan; b. wawancara; c. pengamatan langsung; d. referensi; dan e. gabungan beberapa cara. Pasal 4 Tujuan Analisis Jabatan adalah untuk penyusunan kebijakan program : a. Pembinaan dan Penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan; b. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan c. Evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. BAB III HASIL ANALISIS JABATAN Pasal 5 (1) Hasil Analisis Jabatan merupakan informasi Jabatan yang terdiri dari Uraian Jabatan dan Peta Jabatan; (2) Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. identitas jabatan; b. ringkasan tugas jabatan; c. rincian tugas jabatan; d. wewenang; e. tanggung jawab; f. hasil kerja; g. bahan kerja; h. perangkat kerja; i. hubungan jabatan; j. keadaan tempat kerja; k. upaya fisik; l. kemungkinan resiko bahaya; dan m. syarat jabatan. Pasal 6 (1) Hasil Analisis Jabatan berupa Uraian Jabatan dan Peta Jabatan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi tercantum dalam lampiran I,II,III,IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari : a. sekretaris Daerah; b. para Staf Ahli Gubernur; c. para Asisten; d. para Kepala Biro; e. para Kabag dilingkungan Setda; f. para Kasubbag dilingkungan Setda; g. para Fungsional Umum dilingkungan Setda. (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I Sekretaris Daerah, lampiran IIa Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, lampiran IIb Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Kekayaan, lampiran IIc

5 Staf Ahli Gubernur bidang Pembangunan, lampiran IId Staf Ahli Gubernur bidang Hukum dan Politik, lampiran IIe Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, lampiran IIIa Asisten Pemerintahan, lampiran IIIb Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial dan lampiran IIIc Asisten Administrasi Umum dan lampiran IVa,b,c,d,e,f,g,h dan i Para Kepala Biro termasuk Para Kepala Bagian di Sekretariat Para Kasubbag di Sekretariat dan Para Fungsional Umum dilingkungan Setda Provinsi Jambi. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 14 September 2012 GUBERNUR JAMBI ttd H. HASAN BASRI AGUS Diundangkan di Jambi pada tanggal 14 September 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd SYAHRASADDIN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 39

6 LAMPIRAN IIa : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2012 Tanggal 14 September 2012

URAIAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN

URAIAN JABATAN 1. 2.

3.

NAMA JABATAN UNIT ORGANISASI 2.1 Eselon 2.2 Letak Jabatan 2.3 Nama Jabatan Atasan Langsung 2.4 Nama Jabatan Bawahan Langsung

: : : : : :

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan II.a Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi. -

RINGKASAN TUGAS

Membantu Gubernur dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan baik lisan maupun tulisan dan telaahan yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan kepada Gubernur dalam rangka memperlancar pengambilan kebijakan pimpinan. 4. RINCIAN TUGAS 4.1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan; 4.2. Merumuskan kebijakan sesuai lingkup tugasnya di bidang Pemerintahan sebagai bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah; 4.3. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas ; 4.4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis; 4.5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya. 5.

HASIL KERJA 5.1 Rencana kerja tahunan; 5.2 Tersusunnya perumusan kebijakan di bidang Ekonomi dan Keuangan; 5.3 Terlaksananya penerapan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi, simplikasi; 5.4 Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas.

6.

BAHAN KERJA 6.1

Undang-Undang ;

6.2

Peraturan Pemerintah;

6.3

Peraturan Presiden;

6.4

Keputusan Presiden;

6.5

Instruksi Presiden;

6.6

Peraturan Menteri;

6.7

Keputusan Menteri;

6.8

Instruksi Menteri;

6.9

Surat Edaran Menteri;

6.10 Peraturan Daerah ; 6.11 Peraturan Gubernur ; 6.12 Keputusan Gubernur ;

7 6.13 Instruksi Gubernur; 6.14 Surat Edaran Gubernur ; 6.15 Pengarahan dan petunjuk atasan; 6.16 Data dan Informasi . 7.

PERALATAN KERJA 7.1. Alat Perlengkapan Kantor ; 7.2. Alat Tulis Kantor; 7.3. Peraturan Perundang-undangan.

8.

TANGGUNG JAWAB 8.1. Ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas; 8.2. Penggunaan Alat Tulis Kantor dan Alat Perlengkapan Kantor secara efektif dan efisien; 8.3. Terjaminnya kerahasiaan hasil kerja dan dokumen; 8.4. Kebenaran isi dan ketepatan waktu laporan.

9.

WEWENANG 9.1. Memberi informasi atau menolaknya; 9.2. Membina dan menilai kinerja bawahan; 9.3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ; 9.4. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundangundangan; 9.5. Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan; 9.6. Memberi saran kepada atasan.

10. HUBUNGAN KERJA Pola Hubungan a. Internal

b.

Eksternal

Nama Jabatan

Sifat Hubungan (dalam hal)

1. Gubernur/Wakil Gubernur

Petunjuk dan Pengarahan

2. Sekretaris Daerah


3. Para Asisten

Koordinatif dan Kolegial

4. Kepala Biro


2. Kepala SKPD


3. Bupati/Walikota

Konsultatif

4. DPRD

Konsultatif dan koordinatif

5. Departemen terkait

Konsultatif dan Koordinatif

11. KEADAAN TEMPAT KERJA Aspek Kondisi 2 Ruangan/Tempat Kerja - Ruang kerja: 25 m - Ruang rapat 30 m2 - Ruang tamu: 12 m2 - Ruang toilet: 4 m2 Sirkulasi udara dalam ruangan Baik Sinar/Cahaya dalam ruangan Baik (menggunakan lampu yang disesuaikan dengan ukuran ruang kerja) Tingkat kebisingan Rendah Suhu dalam ruangan Baik (menggunakan pendingin ruangan/AC yang disesuaikan dengan ukuran ruang kerja) Meja : 1 unit; Ukuran; 180x100x75 cm; Model; meja biro berlapis kaca Tata letak peralatan/mobiler 5 mm; Bahan; kayu kelas I atau kualitas setara Warna; coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja; Kelengkapan: writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak

8 memo, lembar disposisi Meja Telepon : 1 unit: Ukuran : 50x40x70 cm; Model : biasa atau menyesuaikan; Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja Kursi : 1 unit; Ukuran : 60x60x45 cm; Model : biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru; Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel; Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja Kursi hadap : 2 unit; Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja Lemari buku : 1 unit; Ukuran : 150x50x125 cm; Model : biasa atau menyesuaikan; Bahan : kayu kelas I dan kaca; Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja Jam dinding : 1 unit Pesawat telepon : 1 unit; Foto : Presiden dan Wakil Presiden Peta wilayah : 1 unit; Komputer dan printer : 1 set Pesawat televisi dan radio/tape : 1 unit Bel : 1 unit Baik; disesuaikan dengan ukuran ruangan kerja; 25 m2

Keleluasaan kerja 12. UPAYA FISIK

12.1. Dominan duduk pada waktu bekerja; 12.2. Berbicara pada waktu melakukan komunikasi dengan orang lain. 13. KEMUNGKINAN RESIKO/BAHAYA No

Jenis Risiko/Bahaya

13.1

Ada

Tingkat Kejadian Sering

Tidak Sering

-

V

14. SYARAT JABATAN 14.1

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

14.2 14.3

Pendidikan Formal Bidang/Jurusan Pendidikan

S2, diutamakan S3 yang relevan dengan bidang tugasnya

14.4

Pelatihan

14.5

Pengalaman Kerja

- PIM II - Manajemen Kebijakan Publik - Penyusunan Perundang-Undangan (Legal Drafting) - Mgt perencanaan pembangunan - Manajemen Strategis - Manajemen Konflik - Manajemen Pemerintahan Desa - Aparatur Pemerintahan - Advokasi Tata Pemerintahan Pernah menduduki eselon II, minimal 2 kali ditempat yang berbeda

14.6

Kondisi Fisik dan Mental

Sehat Jasmani dan Rohani

14.7

Jenis Kelamin

Laki-laki/Perempuan

14.8

Bakat yang perlu dimiliki

(G) : Kemampuan untuk memahami instruksi & prinsip yg mendasari, dan mampu menyusun alasan/membuat pertimbangan

- Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Hukum - Ilmu Sosial Politik - Ilmu Politik Lokal dan Otonomi Daerah

(V) : Kemampuan untuk memahami kata-kata dan menggunakan secara efektif, berbicara dan menulis

9 14.9

Temperamen

D (DCP) : Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggungjawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan P (DEPL) : Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi.

M (MVC) : Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau yang dapat diuji. I (INFLU) : Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaanpekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan. 14.10

Minat Kerja yang dimiliki

1b : Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data. 3a : Pilihan melakukan kegiatan yang besifat rutin, konkrit dan teratur

14.11

Lain-lain

a. Memiliki penilaian kinerja yang baik. b. Kemampuan berbahasa inggris

GUBERNUR JAMBI ttd H. HASAN BASRI AGUS

10 URAIAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

LAMPIRAN IIb : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2012 Tanggal 14 September 2012

URAIAN JABATAN 1.

NAMA JABATAN

2.

UNIT ORGANISASI 2.1 Eselon 2.2 Letak Jabatan 2.3 Nama Jabatan Atasan Langsung 2.4 Nama Jabatan Bawahan Langsung

3.

: : : : : :

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan. II.a Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Gubnerur Jambi. -

RINGKASAN TUGAS

Membantu Gubernur dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan baik lisan maupun tulisan dan telaahan yang berkaitan dengan bidang Ekonomi dan Keuangan kepada Gubernur dalam rangka memperlancar pengambilan kebijakan pimpinan. 4. RINCIAN TUGAS 4.1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan; 4.2. Merumuskan kebijakan sesuai lingkup tugasnya di bidang Ekonomi dan Keuangan sebagai bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah; 4.3. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas ; 4.4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis; 4.5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya. 5.

HASIL KERJA 5.1 Rencana kerja tahunan; 5.2 Tersusunnya perumusan kebijakan di bidang Ekonomi dan Keuangan; 5.3 Terlaksananya penerapan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi, simplikasi ; 5.4 Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas.

6.

BAHAN KERJA 6.1

Undang-Undang;

6.2


6.3

Peraturan Presiden;

6.4

Keputusan Presiden;

6.5

Instruksi Presiden;

6.6

Peraturan Menteri;

6.7

Keputusan Menteri;

6.8

Instruksi Menteri;

6.9


6.10 Peraturan Daerah ; 6.11 Peraturan Gubernur ;

11 6.12 Keputusan Gubernur ; 6.13 Instruksi Gubernur ; 6.14 Surat Edaran Gubernur ; 6.15 Pengarahan dan petunjuk atasan; 6.16 Data dan Informasi . 7.

PERALATAN KERJA 7.1. Alat Perlengkapan Kantor ; 7.2. Alat Tulis Kantor; 7.3. Peraturan Perundang-undangan. 8.


9.



b. Eksternal

Nama Jabatan






3. Para Asisten


4. Kepala Biro


2. Kepala SKPD


3. Bupati/Walikota

Konsulattaif

4. DPRD




11. KEADAAN TEMPAT KERJA Aspek Kondisi 2 Ruangan/Tempat Kerja - Ruang kerja: 25 m - Ruang rapat 30 m2 - Ruang tamu: 12 m2 - Ruang toilet: 4 m2 Sirkulasi udara dalam ruangan Baik Sinar/Cahaya dalam ruangan Baik (menggunakan lampu yang disesuaikan dengan ukuran ruang kerja) Tingkat kebisingan Rendah Suhu dalam ruangan Baik (menggunakan pendingin ruangan/AC yang disesuaikan dengan ukuran ruang kerja)

12 Tata letak peralatan/mobiler

Keleluasaan kerja

Meja : 1 unit; Ukuran; 180x100x75 cm; Model; meja biro berlapis kaca 5 mm; Bahan; kayu kelas I atau kualitas setara Warna; coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja; Kelengkapan: writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo, lembar disposisi Meja Telepon : 1 unit: Ukuran : 50x40x70 cm; Model : biasa atau menyesuaikan; Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja Kursi : 1 unit; Ukuran : 60x60x45 cm; Model : biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru; Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel; Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja Kursi hadap : 2 unit; Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja Lemari buku : 1 unit; Ukuran : 150x50x125 cm; Model : biasa atau menyesuaikan; Bahan : kayu kelas I dan kaca; Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja Jam dinding : 1 unit Pesawat telepon : 1 unit; Foto : Presiden dan Wakil Presiden Peta wilayah : 1 unit; Komputer dan printer : 1 set Pesawat televisi dan radio/tape : 1 unit Bel : 1 unit Baik; disesuaikan dengan ukuran ruangan kerja; 25 m2

12. UPAYA FISIK 12.1. Dominan duduk pada waktu bekerja; 12.2. Berbicara pada waktu melakukan komunikasi dengan orang lain. 13. KEMUNGKINAN RESIKO/BAHAYA No

Jenis Risiko/Bahaya

13.1

Ada


Tidak Sering

-

V


Pangkat/Gol.Ruang


14.2 14.3



14.4

Pelatihan

14.5

Pengalaman Kerja

- PIM II - Manajemen Kebijakan Publik - Penyusunan Perundang-Undangan (Legal Drafting) - Manajemen Konflik - Manajemen Keuangan - Manajemen Pemerintahan - Manajemen Sumber Daya Manusia - Manajemen Keuangan Daerah - Manajemen Perencanaan pembangunan Pernah menduduki eselon II, minimal 2 kali ditempat yang berbeda

14.6



14.7

Jenis Kelamin

Laki-laki/Perempuan

- Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Hukum - Ilmu Ekonomi - Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Keuangan Daerah - Ilmu Keuangan

13 14.8


(G) : Kemampuan untuk memahami instruksi & prinsip yg mendasari, dan mampu menyusun alasan/membuat pertimbangan (V) : Kemampuan untuk memahami kata-kata dan menggunakan secara efektif, berbicara dan menulis

14.9

Temperamen

D (DCP) : Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggungjawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan P (DEPL) : Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi. M (MVC) : Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau yang dapat diuji. I (INFLU) : Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaanpekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan.

14.10



14.11

Lain-lain



14 URAIAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMBANGUNAN

LAMPIRAN IIc : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2012 Tanggal 14 September 2012


3.


: : : : : :

Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan II.a Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Gubernur Jambi -

RINGKASAN TUGAS Membantu Gubernur dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan baik lisan maupun tulisan dan telaahan yang berkaitan dengan bidang Pembangunan kepada Gubernur dalam rangka memperlancar pengambilan kebijakan pimpinan.

4. RINCIAN TUGAS 4.1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan; 4.2. Merumuskan kebijakan sesuai lingkup tugasnya di bidang Pembangunan sebagai bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah; 4.3. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas ; 4.4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis; 4.5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya. 5.

HASIL KERJA 5.1 Rencana kerja tahunan; 5.2 Tersusunnya perumusan kebijakan di bidang Pembangunan; 5.3 Terlaksananya penerapan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi, simplikasi ; 5.4 Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas.

6.

BAHAN KERJA 6.1

Undang-Undang ;

6.2


6.3

Peraturan Presiden;

6.4

Keputusan Presiden;

6.5

Instruksi Presiden;

6.6

Peraturan Menteri;

6.7

Keputusan Menteri;

6.8

Instruksi Menteri;

6.9


6.10 Peraturan Daerah; 6.11 Peraturan Gubernur ;

15 6.12 Keputusan Gubernur ; 6.13 Instruksi Gubernur ; 6.14 Surat Edaran Gubernur ; 6.15 Pengarahan dan petunjuk atasan; 6.16 Data dan Informasi . 7.



9.

WEWENANG 9.1. Memberi informasi atau menolaknya; 9.2. Membina dan menilai kinerja bawahan; 9.3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 9.4. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundangundangan; 9.5. Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan; 9.6. Memberi saran kepada atasan.


b.

Eksternal

Nama Jabatan






3. Para Asisten

Koordinasi dan Kolegial

4. Kepala Biro

Koordinasi dan Kolegial

2. Kepala SKPD


3. Bupati/Walikota

Konsulattaif

4. DPRD




11. KEADAAN TEMPAT KERJA No Aspek 11.1 Ruangan/Tempat Kerja 11.2 11.3

Sirkulasi udara dalam ruangan Sinar/Cahaya dalam ruangan

11.4 11.5

Tingkat kebisingan Suhu dalam ruangan

Kondisi - Ruang kerja: 25 m - Ruang rapat 30 m2 - Ruang tamu: 12 m2 - Ruang toilet: 4 m2 Baik Baik (menggunakan lampu yang disesuaikan dengan ukuran ruang kerja) Rendah Baik (menggunakan pendingin ruangan/AC yang disesuaikan dengan ukuran ruang kerja) 2

16 11.6

Tata letak peralatan/mobiler

11.7

Keleluasaan kerja



Jenis Risiko/Bahaya

13.1

Ada


Tidak Sering

-

V


Pangkat/Gol.Ruang


14.2 14.3



14.4

Pelatihan

14.5

Pengalaman Kerja

14.6



14.7

Jenis Kelamin

Laki-laki/Perempuan

- Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Ekonomi Pembangunan - Teknik Sipil - Ilmu Politik dan Sosial - PIM II - Manajemen Kebijakan Publik - Penyusunan Perundang-Undangan (Legal Drafting) - Manajemen Konflik - Manajemen Keuangan - Manajemen Pemerintahan - Manajemen Strategik - Manajemen Perencanaan Pembangunan. Pernah menduduki eselon II minimal 2 kali di tempat yang berbeda

17 14.8



14.9

Temperamen


14.10



14.11

Lain-lain



18

URAIAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR BIDANG HUKUM DAN POLITIK

LAMPIRAN IId : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2012 Tanggal 14 September 2012

URAIAN JABATAN 1.

NAMA JABATAN

2.


3.

: : : : : :

Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik II.a Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Gubernur Jambi -

RINGKASAN TUGAS Membantu Gubernur dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan baik lisan maupun tulisan dan telaahan yang berkaitan dengan bidang Hukum dan Politik kepada Gubernur dalam rangka memperlancar pengambilan kebijakan pimpinan.

4.

RINCIAN TUGAS 4.1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan; 4.2. Merumuskan kebijakan sesuai lingkup tugasnya di bidang Hukum dan Politik sebagai bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah; 4.3. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas ; 4.4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis; 4.5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

5.


6.

BAHAN KERJA 6.1

Undang-Undang ;

6.2


6.3

Peraturan Presiden;

6.4

Keputusan Presiden;

6.5

Instruksi Presiden;

6.6

Peraturan Menteri;

6.7

Keputusan Menteri;

6.8

Instruksi Menteri;

6.9


19 6.10 Peraturan Daerah; 6.11 Peraturan Gubernur ; 6.12 Keputusan Gubernur ; 6.13 Instruksi Gubernur ; 6.14 Surat Edaran Gubernur ; 6.15 Pengarahan dan petunjuk atasan; 6.16 Data dan Informasi . 7.



9.



b.

Eksternal

Nama Jabatan






3. Para Asisten


4. Kepala Biro


2. Kepala SKPD


3. Bupati/Walikota

Konsulattaif

4. DPRD




11. KEADAAN TEMPAT KERJA No Aspek 11.1 Ruangan/Tempat Kerja 11.2 Sirkulasi udara dalam ruangan 11.3 Sinar/Cahaya dalam ruangan

Kondisi - Ruang kerja: 25 m - Ruang rapat 30 m2 - Ruang tamu: 12 m2 - Ruang toilet: 4 m2 Baik Baik (menggunakan lampu yang disesuaikan dengan ukuran ruang kerja) 2

20 Rendah Baik (menggunakan pendingin ruangan/AC yang disesuaikan dengan ukuran ruang kerja)

11.4 Tingkat kebisingan 11.5 Suhu dalam ruangan 11.6 Tata letak peralatan/mobiler

11.7 Keleluasaan kerja 12.


UPAYA FISIK 12.1. Dominan duduk pada waktu bekerja; 12.2. Berbicara pada waktu melakukan komunikasi dengan orang lain.

13. KEMUNGKINAN RESIKO/BAHAYA No

Jenis Risiko/Bahaya

13.1

Ada


Tidak Sering

-

V


Pangkat/Gol.Ruang


14.2 14.3



14.4

Pelatihan

14.5

Pengalaman Kerja

14.6


- Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Hukum - Ilmu Politik - Ilmu Sosial - Ilmu politik Lokal dan Otonomi Daerah - PIM II - Teknik Perundang-Undangan - Penyusunan Perundang-Undangan (Legal Drafting) - Analisis Peraturan Perundang-Undangan - Perancangan Peraturan Perundang-Undangan - Manajemen Strategis - Manajemen Konflik Pernah menduduki eselon II minimal 2 kali ditempat yang berbeda Sehat Jasmani dan Rohani

21 14.7

Jenis Kelamin

Laki-laki/Perempuan

14.8



14.9

Temperamen


14.10



14.11

Lain-lain



22 URAIAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KEMASYARAKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN IIe : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2012 Tanggal 14 September 2012

URAIAN JABATAN : 1.

NAMA JABATAN

2.


3.

: : : : :

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia II.a Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Gubernur Jambi -

RINGKASAN TUGAS Membantu Gubernur dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan baik lisan maupun tulisan dan telaahan yang berkaitan dengan bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia kepada Gubernur dalam rangka memperlancar pengambilan kebijakan pimpinan.

4.

RINCIAN TUGAS 4.1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan; 4.2. Merumuskan kebijakan sesuai lingkup tugasnya di bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia sebagai bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah; 4.3. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas ; 4.4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis; 4.5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

5.


6.

BAHAN KERJA 6.1

Undang-Undang ;

6.2


6.3

Peraturan Presiden;

6.4

Keputusan Presiden;

6.5

Instruksi Presiden;

6.6

Peraturan Menteri;

6.7

Keputusan Menteri;

6.8

Instruksi Menteri;

23 6.9


6.10 Peraturan Daerah; 6.11 Peraturan Gubernur ; 6.12 Keputusan Gubernur ; 6.13 Instruksi Gubernur ; 6.14 Surat Edaran Gubernur ; 6.15 Pengarahan dan petunjuk atasan; 6.16 Data dan Informasi . 7.

PERALATAN KERJA 7.1. Alat Perlengkapan Kantor; 7.2. Alat Tulis Kantor; 7.3. Peraturan Perundang-undangan. 8.


9.



b.

Eksternal

Nama Jabatan






3. Para Asisten


4. Kepala Biro


2. Kepala SKPD


3. Bupati/Walikota

Konsultatif

4. DPRD


5. Departemen terkait Konsultatif dan Koordinatif 11. KEADAAN TEMPAT KERJA No Aspek Kondisi 2 11.1 Ruangan/Tempat Kerja - Ruang kerja: 25 m - Ruang rapat 30 m2 - Ruang tamu: 12 m2 - Ruang toilet: 4 m2 11.2 Sirkulasi udara dalam ruangan Baik 11.3 Sinar/Cahaya dalam ruangan Baik (menggunakan lampu yang disesuaikan dengan ukuran ruang kerja) 11.4 Tingkat kebisingan Rendah 11.5 Suhu dalam ruangan Baik (menggunakan pendingin ruangan/AC yang disesuaikan dengan ukuran ruang kerja)

24 11.6

Tata letak peralatan/mobiler

11.7

Keleluasaan kerja

12.


UPAYA FISIK 12.1. Dominan duduk pada waktu bekerja; 12.2. Berbicara pada waktu melakukan komunikasi dengan orang lain.

13. KEMUNGKINAN RESIKO/BAHAYA No

Jenis Risiko/Bahaya

13.1

Ada


Tidak Sering

-

V


Pangkat/Gol.Ruang


14.2 14.3



14.4

Pelatihan

14.5

Pengalaman Kerja

14.6



14.7

Jenis Kelamin

Laki-laki/Perempuan

- Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Hukum - Ilmu Kesejahteraan Sosial - Ilmu Sosial Politik - Ilmu Politik Lokal dan Otonomi Daerah - Ilmu Ekonomi Sumber Daya Manusia - PIM II - Manajemen Kebijakan Publik - Penyusunan Perundang-Undangan (Legal Drafting) - Manajemen Konflik - Manajemen Pemerintahan - Manajemen Strategik - Manajemen Sumber Daya Manusia - Manajemen Kewirausahaan. Pernah menduduki eselon II minimal 2 kali di tempat yang berbeda

25 14.8


(G) : Kemampuan untuk memahami instruksi & prinsip yg mendasar, dan mampu menyusun alasan/membuat pertimbangan (V) : Kemampuan untuk memahami kata-kata dan menggunakan secara efektif, berbicara dan menulis

14.9

Temperamen


14.10



14.11

Lain-lain



26 LAMPIRAN IIIa : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2012 Tanggal 14 September 2012

URAIAN JABATAN ASISTEN PEMERINTAHAN



: : : : : :

Asisten Pemerintahan Pemerintah Provinsi Jambi II.a Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sekretaris Daerah Jambi 2.4.1. Kepala Biro Pemerintahan 2.4.2. Kepala Biro Hukum 2.4.3. Kepala Biro Humas dan Protokol

3.

RINGKASAN TUGAS

Membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Kehumasan dan Protokol untuk mendukung kelancaran tugas pokok Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. 4. RINCIAN TUGAS 4.1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan; 4.2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar; 4.3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya; 4.4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi; 4.5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir; 4.6. Mengendalikan pelaksanaan koordinasi kegiatan sesuai ketentuan dalam rangka penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, Hukum, Kehumasan dan Protokol; 4.7. Mengawasi pelaksanaan koordinasi kegiatan sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, Hukum, Kehumasan dan Protokol; 4.8. Mengatur pelaksanaan koordinasi kegiatan berdasarkan ketentuan dalam rangka penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, Hukum, Kehumasan dan Protokol; 4.9. Mengkoorinir pelaksanaan koordinasi kegiatan berdasarkan ketentuan dalam rangka penyelenggaraan di bidang batas wilayah daerah, kepndudukan dan catatan sipil, pemerintahan umum dan otonomi daerah; 4.10. Mengkoorinir pelaksanaan koordinasi kegiatan berdasarkan ketentuan dalam rangka penyelenggaraan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi hukum dan pelaksanaan pembinaan kebijakan daerah, Kabupaten dan Kota; 4.11. Mengkoorinir pelaksanaan koordinasi kegiatan berdasarkan ketentuan dalam rangka penyelenggaraan di bidang Pemberitaan, pelayanan media center, media cetak dan media elektronik, keprotokolan dan kegiatan Sandi dan Telekomunikasi; 4.11. Mengawasi pelaksanaan koordinasi kegiatan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan di bidang ketatausahaan, rumah tangga sekretariat dan pimpinan; 4.12. Mengatur pelaksanaan koordinasi kegiatan sesuai dengan ketentuan dan program kerja pimpinan dalam rangka penyelenggaraan di bidang sistem informasi manajemen dan keprotokolan; 4.13 Mengendalikan pelaksanaan koordinasi kegiatan sesuai ketentuan dan dokumen anggaran dalam penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, Hukum,

27 Kehumasan dan Protokol; 4.14. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan 4.15. Mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya; 4.16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis; 4.17. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya. 5.

HASIL KERJA 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Tersusunnya rencana kerja tahunan; Terbaginya tugas ; Petunjuk kerja; Evaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan; Termotivasinya bawahan; Terkendalinya koordinasi kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pada Biro Pemerintahan, Hukum, Humasan dan Protokol;. 5.7 Terlaksananya koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian kegiatan; 5.8 Terlaksananya monitoring dan evaluasi; 5.9 Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas. 6.

BAHAN KERJA 6.1

Undang-Undang ;

6.2


6.3

Peraturan Presiden;

6.4

Keputusan Presiden;

6.5

Instruksi Presiden;

6.6

Peraturan Menteri;

6.7

Keputusan Menteri;

6.8

Instruksi Menteri;

6.9


6.10 Peraturan Daerah; 6.11 Peraturan Gubernur Jambi; 6.12 Keputusan Gubernur Jambi; 6.13 Instruksi Gubernur Jambi; 6.14 Surat Edaran Gubernur Jambi; 6.15 Pengarahan dan petunjuk atasan; 6.16 Data dan Informasi.

7.

PERALATAN KERJA 7.1. Alat Perlengkapan Kantor ; 7.2. Alat Tulis Kantor; 7.3. Peraturan Perundang-undangan.

28 8.

TANGGUNG JAWAB 8.1. Keberhasilan pelaksanaan kerja bawahan; 8.2. Ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas; 8.3. Penggunaan Alat Tulis Kantor dan Alat Perlengkapan Kantor secara efektif dan efisien; 8.4. Terjaminnya kerahasiaan hasil kerja dan dokumen; 8.5. Kebenaran isi dan ketepatan waktu laporan.

9.

WEWENANG 9.1. Menegur bawahan yang dinilai tidak displin secara lisan maupun tulisan dan menerapkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan ; 9.2. Memberi informasi atau menolaknya; 9.3. Membina dan menilai kinerja bawahan; 9.4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ; 9.5. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundangundangan; 9.6. Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan; 9.7. Memberi saran kepada atasan.

10. HUBUNGAN KERJA Pola Hubungan Nama Jabatan a. Internal 1. Sekretaris Daerah 2. Kepala Biro Pemerintahan, Hukum, Humas dan Protokol b. Eksternal 1. Gubernur/Wakil Gubernur 2. Kepala Biro 3. Kepala SKPD 4. Bupati/Walikota 5. DPRD 6. Departemen terkait 11. KEADAAN TEMPAT KERJA No Aspek 11.1 Ruangan/Tempat Kerja 11.2 Sirkulasi udara dalam ruangan 11.3 Sinar/Cahaya dalam ruangan 11.4 Tingkat kebisingan 11.5 Suhu dalam ruangan 11.6 Tata letak peralatan/mobiler

Sifat Hubungan Petunjuk dan Pengarahan Koordinasi

Petunjuk dan Pengarahan Koordinatif dan Kolegial Koordinatif dan Kolegial Konsulattaif Konsultatif dan koordinatif Konsultatif dan Koordinatif


Meja : 1 unit; Ukuran; 180x100x75 cm; Model; meja biro berlapis kaca 5 mm; Bahan; kayu kelas I atau kualitas setara Warna; coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja; Kelengkapan: writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo, lembar disposisi Meja Telepon : 1 unit: Ukuran : 50x40x70 cm; Model : biasa atau menyesuaikan; Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja Kursi : 1 unit; Ukuran : 60x60x45 cm; Model : biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau

29

11.7 Keleluasaan kerja

busa, dibungkus kain bludru; Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel; Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja Kursi hadap : 2 unit; Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja Lemari buku : 1 unit; Ukuran : 150x50x125 cm; Model : biasa atau menyesuaikan; Bahan : kayu kelas I dan kaca; Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja Kursi size : 1 (satu) set berikut meja; Jam dinding : 1 unit Pesawat telepon : 1 unit; Foto : Presiden dan Wakil Presiden Peta wilayah : 1 unit; Komputer dan printer : 1 set Pesawat televisi dan radio/tape : 1 unit Bel : 1 unit Baik; disesuaikan dengan ukuran ruangan kerja; 25 m2


Tingkat Kejadian

Jenis Risiko/Bahaya

13.1

Sering

Tidak Sering

-

Tidak sering


Pangkat/Gol.Ruang


14.2 14.3



14.4

Pelatihan

14.5

Pengalaman Kerja

- Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Hukum - PIM II - Mgt perencanaan pembangunan - Management Strategis - Teknik dan Magt Kebijakan Publik - Administrasi Perkantoran Pernah menduduki eselon III.a, minimal 2 kali

14.6



14.7

Jenis Kelamin

Laki-laki/Perempuan

14.8



14.9

Temperamen

D (DCP) :

Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggungjawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan

P (DEPL) : Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi. M (MVC) : Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau yang dapat diuji.

30

I (INFLU) : Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaanpekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan. 14.10



14.11

Lain-lain



31 LAMPIRAN IIIb : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2012 Tanggal 14 September 2012

URAIAN JABATAN ASISTEN PEMERINTAHAN

URAIAN JABATAN 1.

NAMA JABATAN

2.


: : : : : :

Asisten Ekonomi dan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi II.a Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sekretaris Daerah Jambi 2.4.1. Kepala Biro Ekbang dan SDA 2.4.4. Kepala Biro Kesejahrtaan Rakyat dan Kemasyarakatan

3.

RINGKASAN TUGAS

Membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang Ekonomi Pembangunan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan sesuai peraturan perundangan-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. 4. RINCIAN TUGAS 4.1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan; 4.2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar; 4.3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya; 4.4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi; 4.5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir; 4.6. Mengendalikan pelaksanaan koordinasi kegiatan sesuai ketentuan dalam rangka penyelenggaraan di bidang Ekonomi Pembangunan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; 4.7. Mengawasi pelaksanaan koordinasi kegiatan sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan di bidang Ekonomi Pembangunan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; 4.8. Mengatur pelaksanaan koordinasi kegiatan berdasarkan ketentuan dalam rangka penyelenggaraan di bidang perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan evaluasi serta pelaporan dibidang Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan; 4.9. Mengkoorinir pelaksanaan koordinasi kegiatan berdasarkan ketentuan dalam rangka penyelenggaraan di bidang kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, lingkup pertanian, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi;

4.10. Mengkoorinir pelaksanaan koordinasi kegiatan berdasarkan ketentuan dalam rangka penyelenggaraan di bidang Pendidikan, pemuda, olah raga dan pemberdayaan masyarakat, Agama dan Haji, Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, kesehatan dan pemberdayaan perempuan; 4.11. Mengawasi pelaksanaan koordinasi kegiatan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan di bidang Ekonomi Pembangunan

32 Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; 4.12. Mengatur pelaksanaan koordinasi kegiatan sesuai dengan ketentuan dan program kerja pimpinan dalam rangka penyelenggaraan di bidang Ekonomi Pembangunan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; 4.13 Mengendalikan pelaksanaan koordinasi kegiatan sesuai ketentuan dan dokumen anggaran dalam penyelenggaraan di bidang Ekonomi Pembangunan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; 4.14. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 4.15. Mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya; 4.16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis; 4.17. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya. 5.

HASIL KERJA 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Tersusunnya rencana kerja tahunan; Terbaginya tugas; Petunjuk kerja; Evaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan; Termotivasinya bawahan; Terkendalinya koordinasi kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pada Biro Ekonomi Pembangunan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; 5.7 Terlaksananya koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian kegiatan. 5.8 Terlaksananya monitoring dan evaluasi; 5.9 Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas. 6.

BAHAN KERJA 6.1

Undang-Undang ;

6.2


6.3

Peraturan Presiden;

6.4

Keputusan Presiden;

6.5

Instruksi Presiden;

6.6

Peraturan Menteri;

6.7

Keputusan Menteri;

6.8

Instruksi Menteri;

6.9


6.10 Peraturan Daerah; 6.11 Peraturan Gubernur Jambi; 6.12 Keputusan Gubernur Jambi; 6.13 Instruksi Gubernur Jambi; 6.14 Surat Edaran Gubernur Jambi; 6.15 Pengarahan dan petunjuk atasan; 6.16 Data dan Informasi .

33 7.



9.

WEWENANG 9.1. Menegur bawahan yang dinilai tidak displin secara lisan maupun tulisan dan menerapkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan ; 9.2. Memberi informasi atau menolaknya; 9.3. Membina dan menilai kinerja bawahan; 9.4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ; 9.5. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundangundangan; 9.6. Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan; 9.7. Memberi saran kepada atasan.

10. HUBUNGAN KERJA Pola Hubungan Nama Jabatan a. Internal 1. Sekretaris Daerah 2. Kepala Biro Ekbang dan SDA dan Biro Kesramas b. Eksternal 1. Gubernur/Wakil Gubernur 2. Kepala SKPD 3. Para Kepala Biro 4. Bupati/Walikota 5. DPRD 6. Departemen terkait 11. KEADAAN TEMPAT KERJA No Aspek 11.1 Ruangan/Tempat Kerja 11.2 Sirkulasi udara dalam ruangan 11.3 Sinar/Cahaya dalam ruangan 11.4 Tingkat kebisingan 11.5 Suhu dalam ruangan 11.6 Tata letak peralatan/mobiler

Sifat Hubungan Petunjuk dan Pengarahan Koordinasi Petunjuk dan Pengarahan Koordinatif dan Kolegial Koordinasi dan Kolegial Konsulattaif Konsultatif dan koordinatif Konsultatif dan Koordinatif


Meja : 1 unit; Ukuran; 180x100x75 cm; Model; meja biro berlapis kaca 5 mm; Bahan; kayu kelas I atau kualitas setara Warna; coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja; Kelengkapan: writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo, lembar disposisi Meja Telepon : 1 unit: Ukuran : 50x40x70 cm; Model : biasa

34


atau menyesuaikan; Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja Kursi : 1 unit; Ukuran : 60x60x45 cm; Model : biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru; Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel; Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja Kursi hadap : 2 unit; Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja Lemari buku : 1 unit; Ukuran : 150x50x125 cm; Model : biasa atau menyesuaikan; Bahan : kayu kelas I dan kaca; Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja Jam dinding : 1 unit Pesawat telepon : 1 unit; Foto : Presiden dan Wakil Presiden Peta wilayah : 1 unit; Komputer dan printer : 1 set Pesawat televisi dan radio/tape : 1 unit Bel : 1 unit Baik; disesuaikan dengan ukuran ruangan kerja; 25 m2


Jenis Risiko/Bahaya

13.1

Ada


Tidak Sering

-

V


Pangkat/Gol.Ruang


14.2 14.3



14.4

Pelatihan

14.5

Pengalaman Kerja


14.6



14.7

Jenis Kelamin

Laki-laki/Perempuan

14.8



14.9

Temperamen

D (DCP) :


P (DEPL) : Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi. M (MVC) : Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan

35 berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau yang dapat diuji. I (INFLU) : Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaanpekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan. 14.10



14.11

Lain-lain



36 URAIAN JABATAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

LAMPIRAN IIIc : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2012 Tanggal 14 September 2012



: : : : : :

Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Jambi II.a Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi (eselon I.b) 2.4.1. Kepala Biro Organisasi 2.4.5. Kepala Biro Umum 2.4.6. Kepala Biro Keuangan 2.4.7. Kepala Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah

3.

RINGKASAN TUGAS Membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan organisasi perangkat daerah, ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan, akuntabilitas kinerja, pembinaan dan pendayagunaan aparatur, urusan tata usaha, rumah tangga sekretariat dan rumah tangga pimpinan, keuangan, Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

4. RINCIAN TUGAS 4.1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan; 4.2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar; 4.3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya; 4.4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi; 4.5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir; 4.6. Mengendalikan pelaksanaan koordinasi kegiatan sesuai ketentuan dalam rangka penyelenggaraan di bidang Organisasi Perangkat Daerah, Umum, Keuangan dan Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah; 4.7. Mengawasi pelaksanaan koordinasi kegiatan sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan di bidang Organisasi Perangkat Daerah, Umum, Keuangan dan Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah; 4.8. Mengatur pelaksanaan koordinasi kegiatan berdasarkan ketentuan dalam rangka penyelenggaraan di bidang perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan evaluasi serta pelaporan AKIP;. 4.9. Mengkoorinir pelaksanaan koordinasi kegiatan berdasarkan ketentuan dalam rangka penyelenggaraan di bidang Organisasi, Analisis dan Formasi Jabatan, pembinaan dan pendayagunaan aparatur, pengelolaan keuangan , Asset dan Kekayaan Daerah; 4.10. Mengawasi pelaksanaan koordinasi kegiatan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan di bidang ketatausahaan, rumah tangga sekretariat dan pimpinan;. 4.11. Mengatur pelaksanaan koordinasi kegiatan sesuai dengan ketentuan dan program kerja pimpinan dalam rangka penyelenggaraan di bidang kepegawaian Setda, keuangan, asset daerah, pembinaan administrasi dan aparatur daerah;

37 4.12 Mengendalikan pelaksanaan koordinasi kegiatan sesuai ketentuan dan dokumen anggaran dalam penyelenggaraan di bidang administrasi keuangan dan perjalanan; 4.13. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 4.14. Mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya; 4.15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis; 4.16. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya. 5.

HASIL KERJA 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Tersusunnya rencana kerja tahunan; Terbaginya tugas ; Petunjuk kerja; Evaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan ; Termotivasinya bawahan ; Terkendalinya koordinasi kegiatan dalam rangka penyelenggaraan bidang penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, administrasi umum, keuangan dan pengelolaan asset dan kekayaan daerah; 5.7 Terlaksananya koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian kegiatan; 5.8 Terlaksananya monitoring dan evaluasi; 5.9 Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas. 6.

BAHAN KERJA 6.1

Undang-Undang ;

6.2


6.3

Peraturan Presiden;

6.4

Keputusan Presiden;

6.5

Instruksi Presiden;

6.6

Peraturan Menteri;

6.7

Keputusan Menteri;

6.8

Instruksi Menteri;

6.9


6.10 Peraturan Daerah; 6.11 Peraturan Gubernur Jambi; 6.12 Keputusan Gubernur Jambi; 6.13 Instruksi Gubernur Jambi; 6.14 Surat Edaran Gubernur Jambi; 6.15 Pengarahan dan petunjuk atasan; 6.16 Data dan Informasi. 7.

PERALATAN KERJA 7.1. Alat Perlengkapan Kantor; 7.2. Alat Tulis Kantor;

38 7.3. Peraturan Perundang-undangan. 8.


9.

WEWENANG 9.1. Menegur bawahan yang dinilai tidak displin secara lisan maupun tulisan dan menerapkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; 9.2. Memberi informasi atau menolaknya; 9.3. Membina dan menilai kinerja bawahan; 9.4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ; 9.5. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundangundangan; 9.6. Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan; 9.7. Memberi saran kepada atasan.

10. HUBUNGAN KERJA Pola Hubungan Nama Jabatan a. Internal 1. Sekretaris Daerah 2. Kepala Biro Organisasi, Umum, Keuangan dan Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah b. Eksternal 1. Gubernur/Wakil Gubernur 2. Kepala Kepala Biro 2. Kepala SKPD 3. Bupati/Walikota 4. DPRD 5. Departemen terkait 11. KEADAAN TEMPAT KERJA No Aspek 11.1 Ruangan/Tempat Kerja 11.2 Sirkulasi udara dalam ruangan 11.3 Sinar/Cahaya dalam ruangan 11.4 Tingkat kebisingan 11.5 Suhu dalam ruangan 11.6 Tata letak peralatan/mobiler

Sifat Hubungan Petunjuk dan Pengarahan Koordinasi

Petunjuk dan Pengarahan Koordinatif dan Kolegial Koordinatif dan Kolegial Konsulattaif Konsultatif dan koordinatif Konsultatif dan Koordinatif


Meja : 1 unit; Ukuran; 180x100x75 cm; Model; meja biro berlapis kaca 5 mm; Bahan; kayu kelas I atau kualitas setara Warna; coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja; Kelengkapan: writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo, lembar disposisi Meja Telepon : 1 unit: Ukuran : 50x40x70 cm; Model : biasa atau menyesuaikan; Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

39


Kursi : 1 unit; Ukuran : 60x60x45 cm; Model : biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru; Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel; Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja Kursi hadap : 2 unit; Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja Lemari buku : 1 unit; Ukuran : 150x50x125 cm; Model : biasa atau menyesuaikan; Bahan : kayu kelas I dan kaca; Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja Kursi size : 1 (satu) set berikut meja; Jam dinding : 1 unit Pesawat telepon : 1 unit; Foto : Presiden dan Wakil Presiden Peta wilayah : 1 unit; Komputer dan printer : 1 set Pesawat televisi dan radio/tape : 1 unit Bel : 1 unit Baik; disesuaikan dengan ukuran ruangan kerja; 25 m2


Jenis Risiko/Bahaya

13.1

Ada


Tidak Sering

-

V


Pangkat/Gol.Ruang


14.2 14.3



14.4

Pelatihan

14.5

Pengalaman Kerja


14.6



14.7

Jenis Kelamin

Laki-laki/Perempuan

14.8



14.9

Temperamen

D (DCP) :


P (DEPL) : Mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi. M (MVC) : Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau

40 yang dapat diuji.

I (INFLU) : Mampu menyesuaikan diri untuk pekerjaanpekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan. 14.10



14.11

Lain-lain



PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 39 TAHUN 2012 GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG

Recommend Documents