GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
46
TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI, Menimbang : bahwa dalam rangka untuk peningkatan mutu dan pengembangan karier bagi tenaga teknis yang profesional serta pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan dan Pembangunan dalam rumpun dan jenis serta jumlah Jabatan Fungsional untuk Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
tentang
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah 2
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahaan Atas eraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi; 14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organsasi dan Tatakerja Unit Pelaskana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1); 15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekolah Menengah Atas Negeri Bertaraf Internasional Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 39). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Nomor 47); diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan dalam Pasal 2 antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) yaitu angka 2a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Jenis Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut : 1. 2. 2a. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Dokter Umum Dokter Gigi Dokter Pendidikan Klinis Psikologi Bidan Perawat Administrator Kesehatan Apoteker Asisten Apoteker Perawat Gigi Pranata Laboratorium Kesehatan Nutrisionis Refreksionis Optisien Terafis Wicara Ortotis Protetis Teknisi Transfusi Darah Teknisi Gigi Epidemilogi Kesehatan Entemologi Kesehatan Sanitarian 3
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.
Perekam Medis Radiografer Teknisi Elektromedik Fisioterafis Okupasi Terafis Psikolog Klinis Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pranata Kehumasan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pustakawan Pengawas Sekolah Guru Pamong Belajar Arsiparis Pengendali Dampak Lingkungan Peneliti Penyuluh Pertanian dan Perikanan Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) Pranata Komputer Perencana Statistisi Surveyor Pemetaan Analis Kepegawaian Auditor Pengawas Pemerintahan di Daerah Penyuluh Industri Penguji Mutu Barang Penera Pengawas Benih Tanaman Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Pengawas Mutu Pakan Pengawas Bibit Ternak Paramedik Veteriner Medik Veteriner Widyaiswara Penyuluh Sosial Pengantar Kerja Perantara (Mediator) Hubungan Industrial Penggerak Swadaya Masyarakat Pengawas Ketenagakerjaan Pekerja Sosial Instruktur Latihan Kerja Penata Ruang Teknik Penyehatan Lingkungan Teknis Pengairan Teknik Tata Bagunan dan Perumahan Teknik Jalan dan Jembatan Pamong Budaya Pengawas Perikanan Pengendali Hama Penyakit Ikan Pengawas Benih Ikan Penguji Kendaraan Bermotor Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Polisi Kehutanan Penyuluh Kehutanan Pengendali Ekosistem. 4
2. Ketentuan dalam lampiran Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 30 Nopember 2012 GUBERNUR JAMBI, ttd Diundangkan di Jambi pada tanggal 30 Nopember 2012
H. HASAN BASRI AGUS
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd SYAHRASADDIN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 46
5
LAMPIRAN Ib : PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 46 TAHUN 2012 TANGGAL 30 NOPEMBER 2012 FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
NO.
NAMA INSTANSI
NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1
2
3
FORMASI YANG DIBUTUHK AN
4
JUMLAH
5
1
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKAT SETDA PROVINSI JAMBI
1. Dokter 2. Dokter Gigi 3. Bidan 4. Perawat 5. Asisten Apoteker 6. Perawat Gigi 7. Pranata Lab Kes
3 1 1 1 2 1 1
orang orang orang orang orang orang orang
10
2
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI JAMBI
Pranata Humas
14 orang
14
3
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI
Perancang Peraturan Perundang-undangan
1 orang
4
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI JAMBI
1. Pustakawan 2. Arsiparis
25 orang 3 orang
28
- BLHD PROVINSI
1. Pengendali Dampak
12 orang
15
- UPTD LAB.
2. Pengawas Lingkungan
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN KOORDINASI PENYULUH DAN KETAHANAN PANGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI JAMBI
Peneliti
12 orang
12
1. Penyuluh Pertanian,
36 orang
38
2. Arsiparis 3. Pustakawan
1 orang 1 orang
5
JAMBI
LINGKUNGAN
6
7
8
Lingkungan Hidup
Perikanan dan Kelautan
Widyaiswara
1
3 orang
24 orang
24
6
-2-
NO.
NAMA INSTANSI
1 9
2 BAPPEDA PROVINSI JAMBI
10
11 12
13
14
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
- UPTD BPTH
DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN PROVINSI JAMBI
- UPTD Pembibitan
16
3
Ternak - UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet - UPTD Kebun binatang Taman Rimba DINAS KOPERASI, DAN UMKM PROVINSI JAMBI - Balai Diklat UKM
FORMASI YANG DIBUTUH KAN
JUMLAH
4 2 orang
5 2
1. Analisis Kepegawaian 2. Pranata Komputer 3. Arsiparis
2 orang 2 orang 1 orang
5
1. Auditor 2. Pengawas Pemerintah Daerah
19 orang 20 orang
39
46 orang 7 orang 2 orang 2 orang
57
8 orang
30
Perencana
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI - SBI 1. Guru 2. Pengawas 3. Pustakawan - Balai Pendidikan Pamong Belajar Luar Sekolah DINAS PERINDAG Penyuluh Industri PROVINSI JAMBI - Balai Pengujian Penguji Mutu Barang Mutu barang - Balai Pelayanan Penera Kemetrologian DINAS PERTANIAN 1. Arsiparis TANAMAN PANGAN 2. Perencana PROVINSI JAMBI - UPTD PSPT Pengawas Benih Tanaman - UPTD SPMA
15
NAMA JABATAN FUNGSIONAL
10 orang 12 orang 1 orang 1 orang
70
13 orang
1. Pustakawan 2. Arsiparis POPT 1. Pengawas Bibit Ternak 2. Penyuluh Pertanian 3. Pengawas Mutu Pakan
1 orang 1 orang 53 orang 5 orang 1 orang 2 orang
1. Pengawas Bibit Ternak
2 orang
2. Pengawas Mutu Pakan
1 orang
1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner 3. Medik Veteriner
Arsiparis
3 4 1 1
Widyaiswara
2 orang
orang orang orang orang
19
3
7
-3NO.
1 17
NAMA JABATAN FUNGSIONAL
NAMA INSTANSI
2 DINAS SOSNAKER TRANS PROVINSI JAMBI
1. 2. 3. 4. 5.
- Panti Sosial Bina
18
Remaja dan Wanita ”Harapan” - Panti ”Budi Mulya Luhur” - Balai Pelatihan Kerja dan Tramsmigrasi DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
19
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI
20
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
21
22 23
24
NO.
6. 7.
3 Penyuluh Sosial Pengantar Kerja Perantara (Mediator) Hubungan Industrial Penggerak Swadaya Masyarakat Pengawas Ketenagakerjaan Perencanaan Mediator
4 3 orang 6 orang 1 orang
1 orang 2 orang
Pekerja Sosial
2 orang
Instruktur Latihan kerja
24 orang
1. Entemolog Kesehatan 2. Analis Kepegawaian 3. Pranata Komputer 4. Widyaiswara 1. Pranata Komputer 2. Arsiparis 3. Penata Ruang 4. Teknik Jalan dan Jembatan 5. Teknik Pengairan Pamong Budaya
1 orang 1 orang 1 orang 24 orang 1 orang 1 orang 2 orang 2 orang
1. Pengawas Perikanan 2. Pengendali Hama
2 orang 4 orang
-4NAMA JABATAN
5 52
3 orang
8 orang
Penyakit Ikan 3. Pengawas Benih Ikan Arsiparis
JUMLAH
2 orang
Pekerja Sosial
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI - UPTD BP2MB 1. PBT - UPTD BPPTPP 2. POPT DINAS KEHUTANAN Polisi Kehutanan PROVINSI JAMBI
NAMA INSTANSI
FORMASI YANG DIBUTUHK AN
4 orang 16 orang
3 orang 1 orang
27
10
16
9
1 10
6 orang 4 orang 21 orang
FORMASI
21
JUML
8
FUNGSIONAL
1 25
26
27
2
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROVINSI JAMBI RSD RADEN MATTHAHER PROVINSI JAMBI
3 Pranata Komputer
1. Dokter 2. Dokter Pendidikan Klinis 3. Dokter Gigi 4. Apoteker 5. Nutrisionis 6. Asisten Apoteker 7. Pranata laboratorium Kesehatan 8. Refreksionis Optisien 9. Terafis Wicara 10. Ortotis Protetis 11. Teknisi Transfusi Darah 12. Teknisi Gigi 13. Pranata Komputer 14. Epidemilogi Kesehatan 15. Sanitarian 16. Bidan 17. Perawat 18. Perekam Medis 19. Radiografer 20. Teknisi Elektromedis 21. Fisiotrafis 22. Psikolog klinis 23. Perawat Gigi 24. Penyuluh Kesehatan Masyarakat RSJ DAERAH 1. Dokter PROVINSI JAMBI 2. Dokter Gigi 3. Psikolog Klinis 4. Apoteker 5. Pranata Lap. Kes 6. Perawat 7. Sanitarian 8. Asisten Apoteker 9. Perawat Gigi 10. Radiografer 11. Teknisi Elektomedis 12. Nutrisionis 13. Administrasi Kesehatn 14. Fisioterapi Jumlah keseluruhan .....
YANG DIBUTUHKAN
AH
4 10 orang
5 10
55 orang 50 orang
733
9 orang 15 orang 19 orang 37 orang 37 orang 2 1 1 4
orang orang orang orang
2 orang 2 orang 1 orang 15 orang 65 orang 350 orang 21 orang 10 orang 7 orang 11 orang 3 orang 15 orang 1 orang 21 orang 3 orang 2 orang 3 orang 4 orang 100 orang 12 orang 10 orang 11 orang 3 orang 3 orang 5 orang 1 orang 3 orang 1.437
181
GUBERNUR JAMBI, ttd H. HASAN BASRI AGUS
9
10
