GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG

GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR

8

TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI, Menimbang

: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, maka dipandang perlu merubah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana diubah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang .....

2 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7). 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 11). MEMUTUSKAN: Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Bab II Bagian Kesatu Pasal 2 sampai dengan Pasal 23 diubah, sehingga Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: Bab II .....

3 Bab II DINAS PENDIDIKAN Bagian Kesatu TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang Pendidikan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dinas Pendidikan terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h.

Kepala. Sekretariat Bidang Pendidikan Dasar, Khusus dan Layanan Khusus. Bidang Pendidikan Menengah, Khusus dan Layanan Khusus; Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian; Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal; dan UPTD Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masingmasing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua KEPALA DINAS Pasal 3 Kepala Dinas mempunyai tugas : a. melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2; dan b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, dan rumah tangga dinas. (2) Untuk .....

4 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. b.

c. d. e.

f. g. h. i. j. k. l.

penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat; penyelenggaraan kegiatan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; penyiapan rancangan keputusan Kepala Dinas; pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan kepegawaian; penyusunan anggaran sesuai dengan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan yang berkenaan dengan keuangan; penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan barang, jasa dan pendistribusian; pelaksanaan urusan keprotokolan, kehumasan dan rumah tangga dinas; pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan dokumentasi; pembinaan dan penilaian kinerja staf; penyusunan rencana kerjasama dengan pihak luar Dinas Pendidikan; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. (4) Masing-masing Sub Bagian di pimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Paragraf 1 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Pasal 5 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tugas tata usaha kepegawaian dan umum meliputi kewajiban, hak dan sanksi PNS, melaksanakan urusan keprotokolan, kehumasan, rumah tangga dan ketatalaksanaan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Subbag; b. penyusunan rencana kebutuhan, pengangkatan, dan penempatan tenaga administrasi dan fungsional pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan UPT Dinas; c. pemrosesan usul Pegawai Negeri, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, permintaan pemberian tanda penghargaan pegawai, Cuti, Mutasi dan Pensiun, izin/tugas belajar serta surat perintah tugas pegawai Dinas dan UPT Dinas; d. pemrosesan..

5 d. pemrosesan usul penetapan angka kredit jabatan fungsional sesuai dengan Keputusan Menteri dan peraturan yang berlaku bekerjasama dengan Bidang dan UPTD terkait; e. persiapan dan penataan data statistik kepegawaian, DUK dan file masing-masing pegawai dilingkungan Dinas dan UPT Dinas; f. penyusunan rencana pengembangan dan pembinaan karier pegawai serta peningkatan kesejahteraan pegawai dilingkungan Dinas dan UPT Dinas; g. pemrosesan usul calon pejabat sruktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan UPT Dinas; h. pemrosesan pemberian sanksi terhadap pegawai yang melanggar peraturan setelah melalui pembinaan masingmasing bidang; i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan di bidang kepegawaian; j. penyusunan dan pendistribusian peralatan kebutuhan kantor bekerjasama dengan subbag keuangan; k. pelaksanaan urusan surat menyurat; l. pengaturan pelaksanaan kegiatan keprotokolan; m. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor; n. penyusunan bahan rancangan keputusan kepala dinas, penerbitan buletin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; o. pemberian layanan kehumasan; p. pembinaan dan penilaian kinerja staf; q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; dan r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Paragraf 2 SUB BAGIAN KEUANGAN Pasal 6 (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tatausaha keuangan Dinas melalui kegiatan penyusunan, pengelolaan, pengawasan, pemeriksaan/ penyimpanan dokumen anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian; b. penghimpunan dan penyusunan rencana anggaran pembiayaan program dinas; c. penyusunan Administrasi Keuangan; d. penghimpunan, pemeriksaan, penyusunan, pengiriman, dan penyimpanan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja; e. pelaksanaan pengujian atas tagihan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris untuk pembayaran; f. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran; g. penyiapan usulan pengangkatan Bendahara pengeluaran APBD dan APBN serta Bendahara Barang ke Gubernur Jambi; h. penyiapan ....

6 h. penyiapan usulan pengangkatan pembantu bendahara pengeluaran APBD/APBN (Pembuatan dokumen, verifikasi dokumen, pencatat pembukuan dan pembuat daftar gaji); i. pelaksanaan inventarisasi penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa Dinas bekerjasama dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; j. pengelolaan dan pengawasan barang dan jasa lingkup Dinas Pendidikan; k. pembinaan dan bimbingan terhadap Bendaharawan; l. mempersiapkan, pendistribusian, pengumpulan dan pelaporan LP2P dan KP-4; m. penyusunan laporan pelaksanaan belanja anggaran dan capaian kinerja atau daya serap anggaran Satuan Kerja; n. penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan; o. penyusunan laporan keuangan Dinas; p. pembinaan dan penilaian kinerja staf; q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; dan r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Paragraf 3 SUB BAGIAN PROGRAM Pasal 7 (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, mensinkronisasikan kebijakan operasional dan program antar kabupaten/kota, menyusun perencanaan strategis, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian; b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. penghimpunan, pemfasilitasian, dan pelaksanaan perencanaan terpadu melalui kerjasama antar unit lembaga, dinas, instansi, dan badan yang terkait dengan pendidikan; d. pengoordiniran penyusunan rencana program dan anggaran Dinas; e. pemrosesan usulan pelaksana kegiatan; f. pengoordiniran dan mensinkronisasikan kebijakan operasional dan program antar kabupaten/kota; g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program; h. pemfasilitasian rambu-rambu pelaksanaan ujian akhir sekolah dan luar sekolah bekerjasama dengan Subdin terkait; i. penyiapan rumusan standardisasi teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pengelolaan program; j. penyiapan ....

7 j. penyiapan instrumen dan penyusunan personil untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; k. penyusunan konsep kerjasama/MOU; l. pelaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja staf; m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Bagian Keempat BIDANG PENDIDIKAN DASAR, KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS Pasal 8 (1) Bidang Pendidikan Dasar, Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dalam bidang desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi kegiatan koordinasi dalam merumuskan kebijakan teknis, malaksanakan, memantau, membina, mengevaluasi, menilai program pendidikan Sekolan Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Dasar Khusus dan Layanan Khusus mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang; b. pengoordinasian atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, penyelenggaraan Pendidikan Dasar lintas kabupaten/ kota; c. penyelenggaraan dan/atau mengelola satuan pendidikan dasar dan/atau program studi bertaraf internasional sesuai kewenangan; d. pemantauan dan pengevaluasian satuan pendidikan dasar bertaraf internasional sesuai kewenangan; e. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan dasar bertaraf internasional; f. penyediaan pembiayaan penjaminan mutu untuk satuan pendidikan dasar sesuai kewenangan; g. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum satuan pendidikan dasar; h. pengoordinasian pembinaan dan pengembangan kegiatan kesiswaan skala provinsi sesuai kewenangan; i. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dasar; j. pembantuan/pengoordinasian pelaksanaan ujian nasional satuan pendidikan dasar; k. pengoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah satuan pendidikan dasar skala provinsi; l. penyediaan bantuan penyelenggaraan ujian sekolah satuan pendidikan dasar skala provinsi; m. pelaksanaan ...

8 m. pelaksanaan evaluasi pengelolaan, satuan, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan dasar skala provinsi; n. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dasar bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; o. pengevaluasian pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan dasar skala provinsi; p. pelaksanaan Pendataan dan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah bertaraf internasional; q. penyusunan laporan penataan dan pemindahan tenaga pendidik untuk Kementerian; r. penyusunan laporan penataan dan pemindahan tenaga pendidik untuk dikoordinasikan oleh pimpinan kepada kabupaten/kota; s. pendataan siswa putus sekolah untuk dididik pada pendidikan kesetaraan; t. pembantuan/pengoordinasian pelaksanaan pendidikan kesetaraan; u. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; v. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang; dan w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; (3) Bidang Pendidikan Dasar, Khusus dan layanan Khusus terdiri dari: a. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar (SD); b. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan c. Seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus serta Tenaga Pendidik dan Kependidikan. (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Paragraf 1 SEKSI PEMBINAAN SEKOLAH DASAR (SD) Pasal 9 (1) Seksi Pembinaan Sekolah Dasar (SD) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, menilai penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Sekolah Dasar (SD) mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan seksi; b. pengoordinasian atas pengelolaan fasilitas, sarana prasarana pendidikan sekolah dasar lintas kabupaten/ kota; c. penyelenggaraan dan/atau mengelola satuan pendidikan sekolah dasar dan/atau program studi bertaraf internasional; d. pemantauan ....

9 d. pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional; e. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional; f. penyediaan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sekolah dasar sesuai kewenangan; g. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar; h. pengoordinasian pembinaan dan pengembangan kegiatan kesiswaan skala provinsi sesuai kewenangan; i. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan untuk sekolah dasar; j. pelaksanaan ujian nasional sekolah pada satuan pendidikan sekolah dasar; k. pengoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada satuan pendidikan sekolah dasar skala provinsi; l. penyediaanan biaya penyelenggaraan ujian sekolah pada satuan pendidikan sekolah dasar skala provinsi; m. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar skala provinsi; n. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; o. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan sekolah dasar skala provinsi; p. pempersiapan bahan standarnisasi penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan; q. pempersiapan bahan bimbingan teknis penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan; r. pengidentifikasian data peserta didik program, paket A setara sekolah dasar; s. pengidentifikasian data peserta didik yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal untuk diikutkan pada pendidikan kesetaraan; t. pengoordinasian dengan unit kerja, dinas, instansi terkait dalam upaya pelaksanaan tugas. u. pelaksanaan fasilitasi upaya peningkatan mutu penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan kesetaraan dan pengembangan tehnologi pembelajaran. v. pembantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan w. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendidikan, satuan dan jenjang pendidikan untuk pendidikan kesetaraan skala provinsi. x. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan untuk pendidikan kesetaraan skala provinsi. y. pengevaluasian pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan kesetaraan skala provinsi; z. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; aa.pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan bb.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Paragraf .....

10 Paragraf 2 SEKSI PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) Pasal 10 (1) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan, membina, mengembangkan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, menilai penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan seksi; b. pengoordinasian atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama lintas kabupaten/kota; c. penyelenggaraan dan/atau mengelola satuan pendidikan sekolah menengah pertama dan/atau program studi bertaraf internasional; d. pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama bertaraf internasional. e. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah menengah pertama bertaraf internasional. f. penyediaan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sekolah menengah pertama sesuai kewenangan. g. pensosialisasian kerangka dasar dan struktur kurikulum satuan pendidikan sekolah menengah pertama; h. pengoordinasian pembinaan dan pengembangan kegiatan kesiswaan satuan pendidikan sekolah menengah pertama skala provinsi sesuai kewenangan; i. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan satuan pendidikan sekolah menengah pertama. j. pelaksanaan ujian nasional satuan pendidikan sekolah menengah pertama; k. pelaksanaan evaluasi pengelolaan satuan pendidikan sekolah menengah pertama skala provinsi; l. pembantuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama; m. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; n. pelaksanaan ..

11 n. pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan sekolah menengah pertama skala provinsi; o. penyiapan bahan standarnisasi penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan; p. penyiapan bahan bimbingan teknis penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan; q. pengidentifikasian data peserta didik program, paket B setara sekolah menengah pertama; r. pengidentifikasian data peserta didik yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal untuk diikutkan pada pendidikan kesetaraan; s. pengoordinasian dengan unit kerja, dinas, instansi terkait dalam upaya pelaksanaan tugas. t. pemfasilitasian upaya peningkatan mutu penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan kesetaraan dan pengembangan tehnologi pembelajaran; u. pembantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan; v. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendidikan, satuan dan jenjang pendidikan untuk pendidikan kesetaraan skala provinsi; w. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan untuk pendidikan kesetaraan skala provinsi; x. pengevaluasian pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan kesetaraan skala provinsi; y. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; z. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan aa.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Paragraf 3 SEKSI PENDIDIKAN KHUSUS, LAYANAN KHUSUS, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 11 (1) Seksi Pendidikan Khusus, Layanan Khusus, Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, menilai penyelenggaraan pembinaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus serta tenaga pendidik dan kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga Pendidik dan Kependidikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Khusus, Layanan Khusus, Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan seksi; b. Pengoordinasian atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan PK&PLK; c. penyelenggaraan ...

12 c. penyelenggaraan satuan pendidikan PK dan PLK; d. penyediaan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan PK dan PLK Dikdas; e. Pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum satuan pendidikan PK dan PLK; f. pengoordinasian pembinaan dan pengembangan kegiatan kesiswaan satuan pendidikan PK dan PLK; g. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidiikan satuan PK dan PLK. h. pelaksanaan ujian nasional satuan pendidikan PK dan PLK; i. pengoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah satuan PK dan PLK; j. penyediaanan biaya penyelenggaraan ujian sekolah satuan PK dan PLK; k. pelaksanaan evaluasi pengelolaan satuan PK dan PLK; l. pelaksanaan akreditasi satuan PK dan PLK; m. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan PK dan PLK; n. pelaksanaan Pendataan dan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah bertaraf internasional; o. penyusunan laporan penataan dan pemindahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk Kementerian; p. penyusunan rencana penataan dan pemindahan guru antar Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi; q. pelaksanaan Pendataan dan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah bertaraf internasional; r. penyusunan laporan penataan dan pemindahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk Kementerian; s. penyiapan program/bahan pembinaan profesi pendidik untuk satuan pendidikan SD, SMP dan satuan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus; t. penyiapan bahan rumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pembinaan kualifikasi, kompetensi dan karir pendidik untuk satuan pendidikan SD, SMP dan Satuan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus; u. penyiapan bahan pengembangan karir pendidik untuk satuan pendidikan SD, SMP dan Satuan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus; v. perencanaan kebutuhan pendidik pada satuan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangan; w. pengusulan pengangkatan dan penempatan pendidik PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional; x. pemberian rekomendasi pemindahan pendidik PNS antar provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangan; y. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidik pada satuan pendidikan bertaraf internasional; z. pemberian rekomendasi pemberhentian pendidik PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan; aa. pengalokasian tenaga potensial pendidik pada pendidikan SD, SMP dan Satuan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus; bb. pemrosesan usul penetapan angka kredit jabatan fungsional pendidik pada pendidikan SD, SMP dan Satuan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;sesuai dengan keputusan menteri dan peraturan yang berlaku; cc. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; dd. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan ee. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Bagian .....

13 Bagian Kelima BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH, KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS Pasal 12 (1) Bidang Pendidikan Menengah. Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dalam bidang desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi kegiatan koordinasi dalam merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, memantau, membina, mengevaluasi, menilai program pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Khusus dan layanan khusus (PK-PLK) pendidikan menengah meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Menengah. Khusus dan Layanan Khusus mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang; b. pengoordinasian atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas sarana dan prasaran penyelenggaraan pendidikan pada satuan Pendidikan Menengah lintas kabupaten / kota; c. penyelenggaraan dan/atau mengelola satuan Pendidikan Menengah bertaraf internasional/rintisan sekolah bertaraf internasional, satuan pendidikan khusus dan layanan khusus dan sekolah keunggulan lokal; d. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi; e. pengevaluasian satuan Pendidikan Menengah bertaraf internasional/rintisan sekolah bertaraf internasional, satuan pendidikan khusus dan layanan khusus dan sekolah keunggulan lokal; f. penyediaan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan menengah bertaraf internasional/rintisan sekolah bertaraf internasional, satuan pendidikan khusus dan layanan khusus dan sekolah keunggulan lokal sesuai kewenangan; g. pengoordinasian dan supervisi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada satuan Pendidikan Menengah; h. pengoordinasian pembinaan dan pengembangan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan menengah skala provinsi sesuai kewenangan; i. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah; j. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah; k. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah; l. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah; m. pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan menengah; n. pelaksanaan .....

14 n. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan menengah; o. pelaksanaan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada satuan Pendidikan Menengah; p. pembantuan pelaksanaan ujian nasional satuan pendidikan menengah; q. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah satuan pendidikan menengah skala provinsi; r. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah satuan pendidikan menengah skala provinsi; s. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan menengah; t. pembantuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan menengah; u. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus/layanan khusus bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; v. pelaksanaan pendataan siswa putus sekolah untuk dididik pada pendidikan kesetaraan; w. pembantuan pelaksanaan pendidikan kesetaraan; x. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; y. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang; dan z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; (3) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah. Khusus dan Layanan Khusus terdiri dari: a. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) ; b. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan c. Seksi Pendidikan Khusus, Layanan Khusus, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Paragraf 1 SEKSI PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) Pasal 13 (1) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) mempunyai fungsi membantu Kepala Bidang Pendidikan Menengah dalam melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan, membina, mengembangkan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, menilai penyelenggaraan Sekolah Menegah Atas (SMA) tentang halhal yang berkaitan dengan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) mempunyai fungsi : a. penyusunan .....

15 a. penyusunan rencana program dan kegiatan seksi; b. pelaksanaan Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas, sarana dan Prasarana pendidikan satuan pendidikan sekolah menengah atas lintas kabupaten/kota; c. penyelenggaraan dan/atau mengelola satuan pendidikan sekolah menengah atas dan/atau program studi bertaraf internasional; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah atas bertaraf internasional; e. penyusunan penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan sekolah menengah atas bertaraf internasional; f. penyusunan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sekolah menengah atas sesuai kewenangan; g. pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan Kurikulum tingkat satuan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah atas; h. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum satuan pendidikan sekolah menengah atas; i. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan sekolah menengah atas skala provinsi sesuai kewenangan; j. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan sekolah menengah atas; k. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi Kurikulum tingkat satuan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah atas; l. pengawasan pelaksanaan Kurikulum tingkat satuan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah atas; m. pelaksanaan Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah atas; n. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah atas; o. pelaksanaan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada satuan pendidikan sekolah menengah atas; p. pembantuan pelaksanaan ujian nasional pada satuan pendidikan sekolah menengah atas; q. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada satuan pendidikan sekolah menengah atas skala provinsi; r. penyusunan penyediaan biaya pennyelenggaraan ujian sekolah satuan pendidikan sekolah menengah atas skala Provinsi; s. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendidikan satuan pendidikan sekolah menengah atas; t. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan satuan pendidikan sekolah menengah atas skala provinsi; u. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan sekolah menengah atas bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; v. pelaksanaan ....

16 v. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan sekolah menengah atas skala Provinsi; w. penyiapan bahan standarnisasi penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan; x. penyiapan bahan bimbingan teknis penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan; y. pengidentifikasian data peserta didik program paket C setara SMA; aa. pengidentifikasian data peserta didik yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal untuk diikutkan pada pendidikan kesetaraan; bb. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja, dinas, instansi terkait dalam upaya pelaksanaan tugas. cc. pemfasilitasian upaya peningkatan mutu penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan kesetaraan dan pengembangan tehnologi pembelajaran. dd. pembantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan ee. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendidikan, satuan dan jenjang pendidikan untuk pendidikan kesetaraan skala provinsi. ff. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan untuk pendidikan kesetaraan skala provinsi. gg. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan kesetaraan skala provinsi; hh. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; ii. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan jj. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Paragraf 2 SEKSI PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Pasal 14 (1) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan Menengah dalam melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, menilai penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan . (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan seksi; b. Pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas, sarana prasarana pendidikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan lintas kabupaten/kota; c. penyelenggaraan ....

17 c. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan(keunggulan Lokal) dan/atau program studi bertaraf internasional; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan (keunggulan Lokal) dan/atau bertaraf internasional; e. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan rencana pengembangan sekolah menengah kejuruan (keunggulan Lokal) dan/atau bertaraf internasional; f. pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan; g. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan; h. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan; i. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan; j. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan kegiatan kesiswaan satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan skala provinsi sesuai kewenangan; k. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan; l. pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; m. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan; n. pelaksanaan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan; o. pembantuan pelaksanaan ujian nasional satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan; p. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan skala provinsi; q. penyusunan penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan skala Provinsi; r. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendidikan satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan; s. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan; t. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; u. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan skala Provinsi; v. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; w. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Paragraf .....

18 Paragraf 3 SEKSI PENDIDIKAN KHUSUS, LAYANAN KHUSUS, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 15 (1) Seksi Pendidikan Khusus, Layanan Khusus, Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang pendidikan menengah dalam melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, menilai penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Khusus, Layanan Khusus, Pendidik dan Tenaga Kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga Pendidik dan Kependidikan . (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Khusus, Layanan Khusus, Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan seksi; b. pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan PK dan PLK ; c. penyelenggaraan satuan pendidikan PK dan PLK; d. penyediaan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan PK dan PLK Dikmen; e. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum satuan pendidikan PK dan PLK; f. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan kegiatan kesiswaan satuan pendidikan PK dan PLK; g. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan satuan PK dan PLK; h. pembantuan pelaksanaan ujian nasional satuan pendidikan PK dan PLK; i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah satuan PK dan PLK; j. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah satuan PK dan PLK; k. pelaksanaan evaluasi pengelolaan satuan PK dan PLK; l. pelaksanaan akreditasi satuan PK dan PLK; m. pelaksanakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan PK dan PLK; n. pelaksanaan pendataan dan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah bertaraf internasional; o. penyusunan laporan penataan dan pemindahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk Kementerian; p. penyusunan rencana penataan dan pemindahan guru antar Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi; q. pelaksanaan pendataan dan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah bertaraf internasional; r. penyusunan laporan penataan dan pemindahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk Kementerian; s.penyiapan ....

19 s. penyiapan program/bahan pembinaan profesi pendidik untuk satuan pendidikan SMA, SMK dan satuan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus; t. penyiapan bahan rumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pembinaan kualifikasi, kompetensi dan karir pendidik untuk satuan pendidikan SMA, SMK dan satuan pendidikan Khusus/Layanan Khusus; u. penyiapan bahan pengembangan karir pendidik untuk satuan pendidikan SMA, SMK dan Satuan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus; v. perencanaan kebutuhan pendidik pada satuan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangan; w. pengusulan pengangkatan dan penempatan pendidik PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional; x. pemberian rekomendasi pemindahan pendidik PNS antar provinsi/kabupaten /kota sesuai kewenangan; y. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidik pada satuan pendidikan bertaraf internasional; z. pemberian rekomendasi pemberhentian pendidik PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan; aa. pengalokasian tenaga potensial pendidik pada pendidikan SMA, SMK dan Satuan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus; bb. pemrosesan usul penetapan angka kredit jabatan fungsional pendidik pada pendidikan SMA, SMK dan Satuan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;sesuai dengan keputusan menteri dan peraturan yang berlaku; cc. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; dd. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan ee. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Bagian Keenam BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN Pasal 16 (1) Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi kegiatan pendataan, pengelola aset dan pengendalian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang; b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang menyangkut data pendidikan; c. penganalisisan dan perumusan data pendidikan; d. pelaksanaan monitoring perkembangan, pelaksanakan kegiatan pembangunan dibidang pendidikan; e. pengoordinasian kepada pihak terkait pelaksanaan evaluasi hasil dari kegiatan pembangunan; f.penyusunan.........

20 f. g. h. i. j.

penyusunan laporan aset lingkup Dinas pendidikan; penyusunan laporan Akuntabilitas Dinas Pendidikan; pemfasilitasian pemeriksaan; pelaksanaan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan; pelaksanaan penjaringan Badan Pengawas Pendidikan Provinsi; k. pemfasilitasian Badan Pengawas Pendidikan Provinsi; l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan dibidang evaluasi dan pengendalian; m. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang; dan o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; (3) Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian terdiri dari : a. Seksi Pendataan; b. Seksi Pengelolaan Aset; dan c. Seksi Monitoring dan Evaluasi . (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Paragraf 1 SEKSI PENDATAAN Pasal 17 (1) Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, peremajaan, dan penyajian data serta Sistem informasi Dinas Pendidikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan seksi; b. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan program dan rencana seksi; c. penyusunan angket/instrumen/kuisioner pendataan pendidikan; d. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan peremajaan data pendidikan; e. pelaksanaan perumusan dan análisis data pendidikan; f. penyusunan dan penyiapan data statistik dan profil pendidikan; g. penyusunan dan penyiapan data kinerja bidang pendidikan; h. penyiapan bahan informasi dan sajian data pendidikan; i. penyusunan dokumen data-data pendidikan termasuk hasil penelitian dan pengembangan bidang pendidikan; j. pelaksanaan penjaringan Badan Pengawas Pendidikan Provinsi; k. pemfasilitasian Badan Pengawas Pendidikan Provinsi; l. pelaksanaan pembinaan dan penilaian staf; m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; paragraf 2 ……

21 Paragraf 2 SEKSI PENGELOLAAN ASET Pasal 18 (1) Seksi Pengelolaaan Aset mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mendata aset, merencanakan kebutuhan aset serta mengoordinir pendataan aset secara berkala. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Aset mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan seksi; b. penyiapan data dan informasi serta pemetaan aset c. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan asset/barang untuk Dinas dan UPTD; d. pelaksanaan pengelolaan asset dan perlengkapan kantor yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang; e. penyusunan laporan aset lingkup Dinas dan UPTD secara berkala; f. pelaksanaan pembinaan penilaian kinerja staf; g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Paragraf 3 SEKSI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 19 (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kegiatan pembangunan Dinas Pendidikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan seksi; b. penghimpunan dan penataan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana program serta kegiatan pembangunan pendidikan; c. penyusunan instrumen/angket/kuisioner pemantauan program dan kegiatan pembangunan pendidikan; d. pelaksanaan pemantuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan bidang pendidikan; e. pelaksanaan analisis hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pendidikan; f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan pendidikan; g. penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan; h. penyusunan dan menyiapkan bahan koordinasi pimpinan dengan institusi/lembaga terkait; i.penyiapan.........

22 i. penyiapan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas pendidikan, yang meliputi laporan kinerja bulanan, laporan kinerja tiga bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan kinerja tahunan; j. pemfasilitasian pemeriksaan auditor, internal maupun eksternal; k. pelaksanaan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan; l. pelaksanaan pembinaan dan peniliaian kinerja staf; m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fingsinya; Bagian Ketujuh BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL Pasal 20 (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal meliputi kegiatan koordinasi dalam merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, memantau, membina, mengevaluasi, menilai penyelenggaraan Pendidikan Non formal dan Informal meliputi pembinaan pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal mempunyai fungsi : a. penyusun rencana program dan kegiatan bidang; b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rumusan kebijakan teknis program pendidikan anak usia dini, non formal dan Informal; c. penyiapan bahan rumusan pedoman teknis pelaksanaan standardisasi pendidikan anak usia dini, non formal dan In Formal ; d. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggraan dan evaluasi pendidikan anak usia dini, non formal dan In Formal bekerjasama dengan bidang, dinas, dan instansi terkait. e. pensosialisasian kerangka dasar dan struktur kurikulum PAUD Formal, nonformal, dan pendidikan masyarakat; f. penyusunan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan nonformal sesuai kewenangan; g. pembantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan nonformal ; h. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, non formal dan In Formal skala provinsi; i. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, non formal dan In Formal skala provinsi; j.pengoordinasian…

23 j. pengoordinasian pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, non formal dan In Formal; k. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan anak usia dini, non formal dan In Formal skala provinsi; l. pemberian layanan teknis di bidang pendidikan nonformal berkerjasama dengan bidang, dinas dan instansi terkait; m. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang; dan o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; (3) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Informal terdiri dari:

dan

a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; b. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan; dan c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal. (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Paragraf 1 SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pasal 21 (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi penyusunan rencana dan program, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, menilai, mengembangkan, dan memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan seksi; b. pelaksanaan, pengumpulan dan pengolahan data PAUD yang meliputi lembaga, peserta didik, sarana prasarana dan kurikulum; c. pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini; d. penyebarluasan pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini; e. pelaksanaan sosialisasi bahan standardisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini; f. penyiapan bahan bimbingan teknis penyelenggaraan program dan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini; g. pelaksanaan ..

24 g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja, dinas, instansi terkait dalam upaya pelaksanaan tugas; h. pemfasilitasian upaya peningkatan mutu penyelenggaraan dan pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai kewenangan; i. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); j. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan untuk PAUD skala provinsi; k. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan Pendidikan Anak Usia Dini skala provinsi; l. pelaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja staf; m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Paragraf 2 SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT, KURSUS DAN PELATIHAN Pasal 22 (1) Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi penyusunan rencana dan program, penyusunan rencana teknis pembinaan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan pendidikan masyarakat (Dikmas), Kursus dan Pelatihan diluar sekolah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan seksi; b. penyiapan bahan perumusan pembinaan pendidikan masyarakat, kursus dan pelatihan meliputi standar, kriteria, pedoman, prosedur, bimbingan teknis, dan evaluasi bidang pembinaan pendidikan masyarakat, kursus dan pelatihan. c. penyusunan dan menyebarluaskan pedoman teknis pembinaan lembaga penyelenggara dan pelaksanaan program Keaksaraan, Kelompok Belajar Inovatif Produktif, Budaya baca, kursus dan pelatihan serta Pengarus Utamaan Gender; d. penyiapan bahan standardisasi lembaga penyelenggara dan pelaksanaan program Keaksaraan, Kelompok Belajar Inovatif Produktif, Budaya Baca, kursus dan pelatihan serta Pengarus Utamaan Gender; e. penyiapan bahan bimbingan teknis pelaksanaan program Keaksaraan, Kelompok Belajar Inovatif Produktif, Budaya Baca, kursus dan pelatihan serta Pengarus Utamaan Gender; f. persiapan ...

25 f. penyiapan bahan bimbingan teknis evaluasi program Keaksaraan, Kelompok Belajar Inovatif Produktif, Budaya Baca, kursus dan pelatihan serta Pengarus Utamaan Gender; g. pelaksanaan penilaian bahan belajar program Keaksaraan, Kelompok Belajar Inovatif Produktif, Budaya Baca, kursus dan pelatihan serta Pengarus Utamaan Gender; h. pengupayaan penyediaan sarana dan prasarana lembaga dan penyelenggaraan program Keaksaraan, Kelompok Belajar Inovatif Produktif, Budaya Baca, kursus dan pelatihan serta Pengarus Utamaan Gender; i. pemfasilitasian upaya peningkatan mutu lembaga penyelenggara dan pelaksanaan program Keaksaraan, Kelompok Belajar Inovatif Produktif, Budaya Baca, kursus dan pelatihan serta Pengarus Utamaan Gender; j. pelaksanaan koordinasi dan layanan teknis bidang pendidikan masyarakat dilingkungan unit kerja, serta kepada dinas dan instansi terkait dalam upaya pencapaian tugas. k. pelaksanaan evaluasi pengelolaan lembaga penyelenggara dan pelaksanaan program Keaksaraan, Kelompok Belajar Inovatif Produktif, Budaya Baca, kursus dan pelatihan serta Pengarus Utamaan Gender skala provinsi; l. penyiapan data dan informasi lembaga penyelenggara, pengelola, sarana prasarana peserta didik, kurikulum dan pelaksanaan program Keaksaraan, Kelompok Belajar Inovatif Produktif, Budaya Baca, Kursus dan pelatihan serta Pengarus Utamaan Gender; m. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Paragraf 2 SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN NON FORMAL Pasal 23 (1) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi pendidikan meliputi penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan, membina, mengambangkan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, menilai penyelenggaraan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PAUD dan Pendidikan Nonformal. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan seksi; b.penyiapan…

26 b. penyiapan data dan informasi serta pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan PAUD dan Nonformal; c. penyiapan program/bahan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan PAUD dan Nonformal; d. penyiapan bahan rumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pembinaan kualifikasi, kompetensi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan PAUD dan Nonformal; e. penyiapan bahan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan PAUD dan Nonformal; f. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang pembinaan kualifikasi, kompetensi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan PAUD dan Nonformal; g. pemberian rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan PAUD dan Nonformal antar provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangan; h. pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan PAUD dan Nonformal di daerah; i. penyusunan laporan penataan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan untuk Kementerian; j. penyusunan rencana penataan dan pemindahan guru antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi; k. pemrosesan usul penetapan angka kredit jabatan fungsional sesuai dengan Keputusan Menteri dan Peraturan yang berlaku bekerjasama dengan Sub Bagian dan UPTD terkait; l. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja staf; m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 2. Ketentuan Bab III Bagian Pertama Pasal 24 sampai dengan Pasal 45 diubah, Ketentuan Bab III Bagian Pertama Pasal 24 sampai dengan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut : BAB III DINAS KESEHATAN Bagian Pertama TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 24 (1) Dinas kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang kesehatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. perumusan …

27 a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dinas Kesehatan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Bina Pendataan, Evaluasi dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan. d. Bidang Bina Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat. e. Bidang Bina Pelayan Kesehatan. f. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. g. UPTD. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masingmasing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD serta kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua KEPALA DINAS Pasal 25 Kepala Dinas mempunyai tugas : a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24; b. memimpin, mengoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga SEKRETARIAT Pasal 26 (1) Sekretariat mempunyai tugas merumuskan kebijakan serta menyelenggarakan penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi dalam urusan Umum dan kepegawaian, Keuangan dan Aset, serta Penyusunan Program Dinas Kesehatan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta penyusunan program; b. penyiapan .....

28 b. penyiapan pedoman, melaksanakan pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pengelolaan dan penatalaksanaan urusan umum dan kepegawaian; c. penyiapan Pedoman, melaksanakan pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pengelolaan dan penatalaksanaan urusan keuangan dan aset; d. penyiapan pedoman, melaksanakan pelayanan, koordinasi pelaksanaan, pengelolaan dan penatalaksanaan urusan penyusunan program, e. pelaksanaan koordinasi dengan bidang lain dalam urusan lintas program dan lintas sektor. f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungan Sekretariat; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Penyusunan Program. (4) Masing masing Sub Bagian sebagaimana ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 27 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan umum dan Kepegawaian. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. penyusun rencana kebutuhan formasi pegawai; b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun kebutuhan pegawai sesuai dengan kualifikasinya; c. perencanaan dan melaksanakan penempatan, mutasi dan kesejahteraan pegawai; d. pelaksanaan pengembangan dan promosi pegawai; e. pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional pegawai; f. perencanaan kebutuhan perlengkapan kerumahtanggaan kantor; g. perawatan dan memelihara barang perlengkapan kerumahtanggaan kantor; h. perencanaan dan mengelola Kepustakaan Kantor; i. pengaturan dan menyiapkan penggunaan kendaraan bermotor dinas dan pengunaan gedung, ruang pertemuan dan kelengkapannya; j. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; k. pelaksanaan koordinasi dengan subbag dan seksi; dan l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf ...

29 Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan dan Aset Pasal 28 (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset Dinas Kesehatan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud ayat (1), Sub Bagian keuangan dan aset mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penjabaran kebijakan nasional/ daerah dalam urusan keuangan dan aset; b. penyelenggaraan urusan otorisasi dan administrasi keuangan dan aset Dinas Kesehatan; c. pelaksanaan pengelolaan laporan keuangan dan aset Dinas Kesehatan; d. penyiapan rancangan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan; e. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis kepada pengelola keuangan dan aset dilingkungan Dinas Kesehatan; f. pemantauan pelaksanaan Anggaran dilingkungan Dinas Kesehatan; g. pelaksanaan pengelolaan Aset; h. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; i. pelaksanaan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Sub Bagian Program Pasal 29 (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penjabaran kebijakan nasional dan daerah dalam urusan penyusunan program; b. pelaksanaan analisis teknis kegiatan penyusunan program; c. penyiapan bahan rancangan koordinasi dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan menengah; d. penyiapan bahan rumusan Renstra dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah; e. pengoordiniran pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan; f. penyiapan bahan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka pembahasan perencanaan anggaran kesehatan; g. pelaksanaan ....

30 g. pelaksanaan sinkronisasi penyusunan program antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; h. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyusunan program di Kabupaten/ Kota. i. pelaksanaan koordinasi dengan subbag dan seksi j. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga BIDANG BINA PENDATAAN, EVALUASI DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN Pasal 30 (1) Bidang Bina Pendataan, Evaluasi dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, penyiapan bahan dan koordinasi dalam urusan pendataan, evaluasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud ayat (1), Bidang Bina Pendataan, Evaluasi dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Pendataan, Evaluasi Program, dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian, pengawasan pendataan, evaluasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan; c. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam urusan pendataan, evaluasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan; d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bidang Bina Pendataan, Evaluasi dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan terdiri dari : a. Seksi Pendataan; b. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; dan c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Paragraf 1 Seksi Pendataan Pasal 31 (1) Seksi Pendataan mempunyai tugas menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan pendataan dan informasi kesehatan. (2) Untuk ......

31 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pendataan mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pendataan dan informasi kesehatan; b. pelaksanaan pengelolaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) skala Provinsi; c. pelaksanaan pengelolaan pendataan, teknologi informasi dan bank data skala Provinsi; d. pelaksanaan analisis, penyajian data dan pelayanan penyediaan informasi kesehatan; e. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan; f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pendataan dan pengembangan sistem informasi di Kabupaten/ Kota;. g. pelaksanaan koordinasi antar seksi di Bidang Pendataan, Evaluasi dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan serta menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas program; h. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Pasal 32 (1) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan pendayagunakan tenaga kesehatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan; b. pengumpulan, pengolahan, menganalisis dan menyajikan data SDM kesehatan; c. penyusunan rencana pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan; d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pendayagunaan tenaga kesehatan;. e. pelaksanaan koordinasi dengan unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan serta institusi lain dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan; f. perencanaan kebutuhan pelatihan; g. pelaksanaan pembinaan pengelolan institusi pendidikan kesehatan setingkat diploma; h. pelaksanaan pengelolaan registrasi tenaga kesehatan; i. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi organisasi profesi kesehatan; j. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf ......

32 Paragraf 3 Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pasal 33 (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan evaluasi program. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan evaluasi program; b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian program pembangunan kesehatan; c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap evaluasi program; d. pengoordinasian monitoring dan evaluasi program; e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap evaluasi program; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat BIDANG BINA PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT Pasal 34 (1) Bidang Bina Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, penyiapan bahan dan koordinasi dalam urusan program perbaikan gizi masyarakat, program promosi kesehatan dan program pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud ayat (1), Bidang Bina Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat; b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian, pengawasan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam urusan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ; d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bidang Bina Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari: a. Seksi Gizi Masyarakat; b. Seksi Promosi Kesehatan; dan c. Seksi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Paragraf ......

33 Paragraf 1 Seksi Gizi Masyarakat Pasal 35 (1) Seksi Gizi Masyarakat mempunyai tugas menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Gizi Masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Gizi Masyarakat mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan rumusan kebijakan program gizi masyarakat; b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program gizi masyarakat; c. penyusunan dan melaksanakan kebutuhan Buffer Stok logistik program gizi; d. pelaksanaan koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor program gizi Skala Provinsi; e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan program gizi di Kabupaten/Kota; f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Seksi Promosi Kesehatan Pasal 36 (1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Promosi Kesehatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Seksi Promosi Kesehatan mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan rumusan kebijakan program Promosi Kesehatan; b. pengoordinasian dan mengelola pelaksanaan program prioritas Promosi Kesehatan; c. pengelolaan kegiatan publikasi, kampanye, komunikasi informasi dan edukasi pada individu, keluarga, masyarakat, kelompok masyarakat dan Institusi; d. pengembangan dan mengoordinir model promosi kesehatan sesuai dengan kondisi setempat dan perkembangan teknologi; e. pelaksanaan pengalangan kemitraan dengan berbagai mitra dalam mengembangkan Promosi Kesehatan; f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan program promosi kesehatan; g. pengoordinasian, mengembangkan dan memfasilitasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM); h. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf ........

34 Paragraf 3 Seksi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Pasal 37 (1) Seksi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pedoman pemeliharaan kesehatan masyarakat; b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu serta masyarakat terlantar lainnya; c. pelaksanaan koordinasi pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pedoman akun biaya kesehatan di Provinsi dan kab/kota; e. pelaksanaan koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima BIDANG BINA PELAYANAN KESEHATAN Pasal 38 (1) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, penyiapan bahan dan koordinasi dalam urusan pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan, farmasi dan perbekalan kesehatan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud ayat (1), Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Perorangan, Farmasi dan Perbekalan Kesehatan; b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian, pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat, perorangan, farmasi dan perbekalan kesehatan; c. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam urusan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Perorangan, Farmasi dan Perbekalan Kesehatan ; d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan terdiri dari: a. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Perorangan; dan c. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan. (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Paragraf .....

35 Paragraf 1 Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pasal 39 (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pedoman pelayanan kesehatan masyarakat meliputi kesehatan ibu, anak, komunitas dan kesehatan kerja; b. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor kesehatan masyarakat meliputi : kesehatan ibu, anak, komunitas dan kesehatan kerja; c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan program pelayanan kesehatan meliputi : kesehatan ibu, anak, komunitas dan kesehatan kerja; d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Seksi Pelayanan Kesehatan Perorangan Pasal 40 (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Perorangan mempunyai tugas menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Kesehatan Perorangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Perorangan mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pedoman pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan medik spesialistik, medik dasar, penunjang medik, keperawatan dan kesehatan jiwa; b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan program pelayanan kesehatan perorangan; c. pelaksanaan penerbitan izin sementara, rekomendasi izin tetap sarana pelayanan kesehatan perorangan; d. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor; e. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Pasal 41 (1) Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan. (2) Untuk .....

36 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pedoman Farmasi dan Perbekalan Kesehatan meliputi obat publik, farmasi komunitas dan klinik, penggunaan obat rasional, Narkotika psikotropika dan Zat Adiktif serta perbekalan kesehatan; b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam meningkatkan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan meliputi ; obat publik, farmasi komunitas dan klinik, penggunaan obat rasional, Narkotika psikotropika, Zat Adiktif, perbekalan kesehatan serta makanan dan minuman; c. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan Buffer stok obat, alat kesehatan, reagensia, vaksin dan perbekalan kesehatan; d. pelaksanaan pemberian perizinan dan rekomendasi sarana alat kesehatan dan farmasi; e. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor; f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam BIDANG BINA PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN Pasal 42 (1) Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, penyiapan bahan dan koordinasi dalam urusan pengamatan dan pencegahan penyakit, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud ayat (1), Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan yang berkaitan dengan urusan pengamatan dan pencegahan penyakit, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan; b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pengamatan penyakit, pencegahan penyakit, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan; c. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam urusan pengamatan penyakit, pencegahan penyakit, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan; d. pelaksanaan dan mengoordinasi kegiatan penyelidikan dan penanggulangan wabah, kejadian luar biasa, bencana dan pengendalian dampak lingkungan; e. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bidang ...

37 (3) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari : a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit b. Seksi Penanggulangan Penyakit c. Seksi Penyehatan Lingkungan (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepala Kepala Bidang. Paragraf 1 Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Pasal 43 (1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Pengamatan dan Pencegahan Penyakit. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pedoman pengamatan dan pencegahan penyakit; b. pengelolaan dan mengoordinir pengamatan/surveilans epidemiologi penyakit; c. pengelolaan dan mengoordinir penyelidikan dan penanggulangan wabah, Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana; d. pengelolaan dan mengoordinir pengamatan masalah-masalah kesehatan dan pencegahan penyakit (imunisasi); e. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pengamatan dan pencegahan penyakit, penyelidikan dan penanggulangan wabah/KLB serta bencana; f. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor; g. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Seksi Penanggulangan Penyakit Pasal 44 (1) Seksi Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Seksi Penanggulangan Penyakit. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penanggulangan Penyakit mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pedoman penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; b. pelaksanaan penyusunan rancangan pedoman, standarisasi, petunjuk tehnis dan jejaring informasi/sistim pencatatan pelaporan pelaksanaan kegiatan program penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. c. penyiapan ......

38 c. penyiapan bahan koordinasi lintas program dan lintas sektoral yang berkaitan kegiatan upaya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; e. pelaksanaan penyusunan rancangan dan melaksanakan survei cepat penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Seksi Penyehatan Lingkungan Pasal 45 (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menganalisis, merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan Penyehatan Lingkungan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pedoman penyehatan lingkungan; b. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan hygiene sanitasi tempat tempat umum dan tempat kerja, sanitasi perumahan dan lingkungan, pengawasan kualitas air dan limbah; c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelengaraan upaya penyehatan lingkungan meliputi hygiene sanitasi tempat tempat umum dan tempat kerja, sanitasi perumahan dan lingkungan, pengawasan kualitas air dan limbah; d. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan; e. pelaksanaan penyusunan rancangan koordinasi lintas program dan lintas sector serta menggalang kemitraan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan; f. pelaksanaan pembinaan staf dilingkungan seksi penyehatan lingkungan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 146 diubah, sehingga Paragraf 2 Pasal 146 berbunyi sebagai berikut: Paragraf 2 Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian Pasal 146 (1) Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, pembinaan fasilitas pembiayaan untuk pembangunan pertanian yang mudah di akses sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan petani/pelaku usaha pertanian serta melaksanakan pembinaan rekayasa dan rancang bangun, modifikasi dan pembuatan prototipe, pengkajian penerapan dan pembinaan teknis serta penyebaran informasi pembiayaan, alat dan mesin pertanian. (2) Untuk ...

39 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi : a. pemfasilitasian kredit/pembiayaan yang mudah diakses oleh petani melalui kredit program dan sistem hasil; b. pembangunan kelembagaan keuangan mikro agribisnis dari gabungan kelompok petani penerima kredit/pembiayaan; c. pelaksanaan kebijakan pembiayaan serta pembinaan pemanfaatan subsidi kredit bagi petani; d. pengindentifikasian dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian dan pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian; e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan standart mutu alat dan mesin pertanian; f. pelaksanaan bimbingan pengembangan rekayasa rancang bangun, alat dan mesin pertanian; g. pelaksanaan penyebaran informasi pengembangan teknologi; h. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 148, 149, 150 dan Pasal 151 diubah, sehingga Bagian Kelima Pasal 148, 149, 150 dan Pasal 151 berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN Pasal 148 (1)

Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan, mengoordinasikan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang tanaman pangan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan di bidang panen dan pasca panen serta pengembangan produksi tanaman pangan; b. pelaksanaan standarisasi teknis dan teknologi budidaya tanaman pangan; c. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan teknologi tanaman pangan; d. pelaksanaan pendataan dan pelaporan dan evaluasi tanaman pangan;dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Bidang Produksi Tanaman Pangan terdiri dari; a. Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan; b. Seksi Pengembangan Serealia; dan c. Seksi Pengembangan Kacang-kacangan dan urbi-umbian .

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Paragraf .....

40 Paragraf 1 Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan Pasal 149 (1) Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan standar, pedoman, prosedur serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang panen dan pasca panen tanaman pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan mempunyai fungsi : a. perumusan dan menyebarluaskan pedoman perhitungan kehilangan hasil dan penerapan teknologi panen dan pasca panen tanaman pangan; b. pelaksanaan pengawasan standar, penyiapan kemasan produk pertanian tanaman pangan; c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pasca panen tanaman pangan; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen tanaman pangan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Seksi Pengembangan Serealia Pasal 150 (1) Seksi Pengembangan Serealia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan stándar, pedoman, kriteria dan prosedur serta melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pengembangan teknologi serealia.. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Pengembangan Serealia mempunyai fungsi : a. penyusunan standar, pedoman, prosedur dan teknologi anjuran dalam bidang budidaya serealia; b. perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan pengembangan dan peningkatan produksi serealia; c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi anjuran; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi budidaya serealia; e. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi penerapan komoditas; f. pelaksanaan pengolahan, penyajian data dan pelaporan serealia; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Seksi Pengembangan Kacang-kacangan dan Umbi-umbian Pasal 151 (1) Seksi Pengembangan Kacang-kacangan dan umbi-umbian mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan kebijakan, penyusunan stándar, pedoman, prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Pengembangan Kacangkacangan dan Umbi-umbian. (2) Untuk …..

41 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kacang-kacangan dan Umbi-umbian mempunyai fungsi : a. penyusunan standar, pedoman, prosedur dan teknologi anjuran dalam bidang budidaya kacang-kacangan dan umbiumbian; b. perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan pengembangan dan peningkatan produksi kacang-kacangan dan umbi-umbian; c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi anjuran dan penerapan komoditas; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang budidaya kacang-kacangan dan umbi-umbian; e. pelaksanaan monitoring penyaluran benih kacang-kacangan dan umbi-umbian; dan f. pengolahan, menyajikan data dan pelaporan kacangkacangan dan umbi-umbian; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 152, dan Pasal 153 diubah, sehingga Bagian Keenam Pasal 152 dan Pasal 153 berbunyi sebagai berikut: Bagian Keenam BIDANG PRODUKSI HORTIKULTURA Pasal 152 (1) Bidang Produksi Hortikultura mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang tanaman hortikultura. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Produksi Hortikultura mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan pengembangan produksi tanaman hortikultura; b. pelaksanaan standarisasi teknis teknologi budidaya dan pasca panen tanaman hortikultura; c. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan teknologi tanaman hortikultura; dan d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bidang Produksi Hortikultura terdiri dari: a. Seksi Pasca Panen Tanaman Hortikultura; b. Seksi Pengembangan Buah-buahan; dan c. Seksi Pengembangan Sayuan, Tanaman Biofarmaka.

Hias

dan

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Paragraf ....

42 Paragraf 1 Seksi Pasca Panen Tanaman Hortikultura Pasal 153 (1) Seksi Pasca Panen Tanaman Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, penyusunan standar, pedoman, prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang proses panen dan pasca panen tanaman hortikultura. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Pasca Panen Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi : a. perumusan dan menyebarluaskan pedoman perhitungan kehilangan hasil dan penerapan teknologi panen dan pasca panen ; b. pelaksanaan pengawasan standar, alat transfortasi, penyiapan dan kemasan produk tanaman hortikultura; c. pelaksanaan bimbingan perhitungan kehilangan hasil tanaman hortikultura; d. pemberian pemanfaatan dan evaluasi perencanaan panen, pasca panen tanaman hortikultura; e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 156, 157, 158 dan Pasal 159 diubah, sehingga Bagian Ketujuh Pasal 156, 157, 158 dan Pasal 159 berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketujuh BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Pasal 156 (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan mengoordinasikan kebijakan dan standarisasi teknis pengolahan, pengembangan usaha dan investasi serta pengawasan mutu dan pemasaran hasil pertanian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perumusan kebijakan pengembangan usaha dan investasi hasil pertanian; b. pelaksanaan pembinaan pengembangan mutu hasil tanaman pangan dan Hortikultura; c. pelaksanaan promosi hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura; d. pelaksanaan bimbingan teknis sarana penyimpanan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bidang ....

43 (3) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri dari: a. Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi; b. Seksi Promosi dan Pemasaran; dan c. Seksi Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Paragraf 1 Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi Pasal 157 (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kab/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pengembangan usaha dan investasi komoditas tanaman pangan dan hortikultura, dan pedoman penerapan kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang kemitraan dan kewirausahaan, dan investasi; b. pelaksanaan kebijakan dibidang kemitraan dan kewirausahaan dan investasi komoditi pertanian; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan dan kewirausahaan dan investasi komoditi pertanian; d. pemberian bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi dibidang kemitraan dan kewirausahaan dan investasi komoditi pertanian; e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait pemerintah/swasta dan pelaku usaha tani komoditas unggulan provinsi, serta peningkatan investasi pertanian dan kemitraan usaha tani sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; dan f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Seksi Promosi dan Pemasaran Pasal 158 (1) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas pemantauan, pengumpulan, pengolahan/penyajian bahan/data, evaluasi pemasaran dan harga serta promosi dan penyebarluasan informasi pasar tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. (2) Untuk ....

44 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi : a. perumusan dan penyiapan bahan promosi dan pemasaran; b. pengolahan, penyajian dan penyebarluasan data informasi pasar; c. pelaksanaan promosi pertanian tanaman pangan dan hortikultura; d. pelaksanaan pembinaan, pertemuan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring, pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil komoditas tanaman pangan dan hortikultura dan harga komoditas serta kelembagaan pasar yang mandiri dan berkelanjutan; e. pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar dan data harga, serta memfasilitasi sarana pengolahan data peralatan informasi dan sistem informasi yang terkoneksi secara online, real time dan terkini juga menginvestarisasi sistem pemasaran yang berlaku di wilayah provinsi; f. pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Seksi Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pasal 159 (1) Seksi Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, penyusunan standar, pedoman, prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang proses pengolahan dan pengawasan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pengawsan Mutu Hasil Pertanian mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan teknologi pengolahan hasil dan peningkatan mutu hasil pertanian; b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring, pemantauan dan evaluasi pengembangan pembangunan sarana pengolahan dan peningkatan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura; c. pelaksanaan standarisasi dan pengawasan mutu hasil pertanian, dan melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura; d. pemantauan dan evaluasi pembinaan pengolahan dan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7. Ketentuan ...

45 7. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 232 ayat (2) Huruf e, i, dan n serta ayat (3) huruf b diubah, sehingga Bagian Keempat Pasal 232 ayat (2) Huruf e, i, dan n serta ayat (3) huruf b berbunyi sebagai berikut: Bagian Keempat BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA Pasal 232 (1)Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membuat perencanaan, pengembangan, pembinaan sarana, perikanan budidaya, produksi dan usaha budidaya, perbenihan serta melakukan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan. (2)Untuk melaksanakan tugas.sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan; b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis data pembudidaya ikan; c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi budidaya ikan; d. pelaksanaan kebutuhan sarana dan prasarana budidaya; e. perencanaan pengembangan perbenihan; f. penyiapan bahan perumusan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian kelayakan usaha budidaya ikan; g. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan; h. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan budidaya; i. pemberian bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistic perikanan budidaya j. pelaksanaan inventarisasi potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan; k. pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, import induk dan benih ikan; l. pelaksanaan kebijakan keramba jarring apung di perairan umum lintas kab/kota; m. pelaksanaan kebijakan perizinan usaha budidaya perikanan; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari : a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; b. Seksi Perbenihan dan Usaha Perikanan Budidaya; dan c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan. (4)Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 8. Ketentuan….

46 8. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 234 diubah, sehingga Paragraf 2 Pasal 234 berbunyi sebagai berikut: Paragraf 2 SEKSI PERBENIHAN DAN USAHA PERIKANAN BUDI DAYA Pasal 234 (1) Seksi Perbenihan dan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi perencanaan perbenihan dan pengembangan usaha perikanan budidaya, pengkajian dan penerapan budidaya, pengkajian dan penerapan teknologi bimbingan dan pengembangan usaha pelayanan dan pengawasan izin usaha, pembinaan usaha. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi perbenihan dan Usaha Perikanan Budi Daya mempunyai fungsi; a. penyiapan data dan statistik produksi budidaya ; b. penyiapan paket teknologi budidaya; c. penyiapan bahan perumusan perbenihan ikan dan perencanaan pengembangan perikanan budidaya; d. pelaksanaan pengkajian kelayakan usaha budidaya; e. pelakanaan bimbingan teknis dan pengembangan usaha; f. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi budidaya air tawar, payau dan laut; g. pelaksanaan identifikasi, domestikasi dan kaji terap budidaya ikan sepesifik daerah; h. pembantuan pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan; i. pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas Kabupaten /Kota; j. pelaksanaan pembinaan perizinan usaha perikanan Budidaya; k. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 9. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 240 diubah, sehingga Bagian Keenam Pasal 240 berbunyi sebagai berikut: Bagian Keenam BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Pasal 240 (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas membuat perencanaan/dan perumusan tentang, pengolahan, pemasaran hasil perikanan dan pembinaan mutu, usaha serta investasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan ….

47 a. pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian mutu, izin usaha dan pengolahan hasil perikanan; b. pelaksanaan koordinasi pemasaran hasil perikanan; c. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan investasi/permodalan dan kerjasama usaha perikanan; e. penyiapan bahan dan rencana pengembangan usaha di bidang perikanan; f. pelaksanaan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya; g. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan h. pelaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. (3) Bidang Pegolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari : a. Seksi Pengolahan; b. Seksi Pemasaran; dan c. Seksi Mutu, Usaha dan Investasi . (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 10. Ketentuan Pasal 241, 242 dan 243 diubah, sehingga Pasal 241, 242 dan 243 berbunyi sebagai berikut: Paragraf 1 SEKSI PENGOLAHAN Pasal 241 (1) Seksi Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknologi, penanganan dan pengolahan hasil perikanan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan mempunyai fungsi : a. penyiapan data pengolahan ikan dan UPI; b. penyiapan paket teknologi pengolahan hasil perikanan; c. pelaksanaan kaji terap tekonologi pengolahan hasil perikanan; d. pengembangan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; e. penyiapan bahan untuk penyusunan metode pengembangan produk perikanan; f. pelaksanaan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan; g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. penyusunan data standar olahan; i. pelaksanaan sanitasi di unit pengembangan pengolahan hasil perikanan; dan j. pelaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf ….

48 Paragraf 2 SEKSI PEMASARAN Pasal 242 (1) Seksi Pemasaram mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran mempunyai fungsi : a. penyiapan data pemasaran ikan; b. pelaksanaan analisa pasar hasil perikanan; c. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan pengembangan pemasaran maupun sarana dan prasarana pemasaran; d. pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan; e. pelaksanaan kebijakan rehabilitasi (revitalisasi) pasar ikan; f. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan harga pasar baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk kegiatan pengembangan pemasaran luar negeri (ekspor) hasil perikanan; g. pelaksanaan penyelenggaraan promosi (pameran) hasil perikanan, kampanye GEMAR IKAN, lomba masak dan peningkatan konsumsi ikan; h. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan; i. pelaksanaan penyelenggaraan jaringan dan distribusi pemasaran maupun informasi bisnis; j. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan statistik P2HP; k. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan pemasaran hasil perikanan; l. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan m. pelaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 SEKSI MUTU, USAHA DAN INVESTASI Pasal 243 (1) Seksi Mutu, Usaha dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan dan Peningkatan Mutu pengolahan hasil perikanan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Mutu, Usaha dan Investasi mempunyai fungsi : a. peningkatan mutu produk hasil perikanan sesuai standar nasional Indonesia (SNI); b. pelaksanaan pengawasan mutu di unit pengolahan ikan, penampungan dan pasar ikan; c. penerapan sanitasi dan hygienis di UPI , penampungan dan pasar ikan; d. pengawasan dan memonitoring mutu dan kesegaran ikan yang beredar di pasar dan penampung ikan; e. pengawasan ….

49 e. pengawasan penerapan SOP , GMP di unit pengolahan; f. pelaksanaan verifikasi dan validasi unit pengolahan untuk mendapat SKP; g. pengawasan penggunaan bahan kimia berbahaya, bahan tambahan dan bahan pembantu pada produk perikanan di unit pengolahan dan produk yang beredar dipasaran; h. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan mutu dan pengolahan hasil perikanan sesuai standar SNI; i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan keamanan produk perikanan di unit pengolahan dan pasar ikan; j. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan k. pelaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 11. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 244 diubah, sehingga Bagian Ketujuh Pasal 244 berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketujuh BIDANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pasal 244 (1) Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, pelestarian ekosistem perairan neserta plasma nutfah dan sumberdaya ikan, dan penataan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP). (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan dan penerapan hokum dalam rangka pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; b. pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan dan penerapan operasional pelestarian ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan; c. pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan dan penerapan operasional tata pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; d. pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan Provinsi; e. pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SSDM dibidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; f. perencanaan, pemanfaatan , pengawasan dan pengendalian tata ruang laut dan kewenangan Provinsi; g. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan perlindungan sumberdaya di pulau – pulau kewilayah kewenangan Provinsi. h. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. (3) Bidang …..

50 (3) Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Seksi Pengawasan; b. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Jenis Ikan; dan c. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir. (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 12. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 245, 246 dan 247 diubah, sehingga Bagian Ketujuh Pasal 245, 246, dan 247 berbunyi sebagai berikut: Paragraf 1 SEKSI PENGAWASAN Pasal 245 (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta membantu menyelesaikan kasus pelanggaran hukum. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksdu pada ayat (1), Seksi pengawasan mempunyai fungsi : a. pelaksanakan pembinaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; b. penyiapan konsep perangkat hukum serta operasional teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; c. pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan dan upaya penegakan hokum dibidang kelautan dan perikanan; d. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangan dengan pemerintah Kabupaten/Kota; e. pelaksanaan koordinasi dalam hal pengaturan batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar Provinsi; f. pelaksanakan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan Provinsi; g. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pasal 246 (1) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis ekosistem kritis bagi sumberdaya ikan endemic dan melaksanakan perlindungan, konservasi serta rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka melalui pengembangan suaka sumberdaya kelautan dan perikanan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan …

51 a. pelaksanaan invetarisasi, identifikasi dan analisis habitat sumberdaya ikan endemik, kritis dan langka; b. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan teknis konservasi rehabilitasi dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan; c. penyusunan konsep pemulihan ekosistem kritis bagi habitat sumberdaya ikan endemik; d. penyusunan pola penataan wilayah suaka serta pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan suaka; e. pelaksanaan dan koordinasi pencegahan dan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungan; f. pelaksanaan penetapan dan pelaksanaan kebijakan aklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan Provinsi; g. pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar Kabupaten diwilayah laut Provinsi; h. pelaksanaan koordinasi penetapan jenis jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, di masukan dan di keluarkan dari wilayah RI; i. pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi; j. pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan Provinsi; k. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah kewenangan Provinsi; l. pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah Provinsi; m. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi; n. pelaksanaan rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan Provinsi; o. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 SEKSI PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PESISIR Pasal 247 (1) Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir mempunyai tugas melakukan penataan, pengendalian serta penyerasian pemanfataan sumberdaya kelautan dan perikanan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendayagunaan Semberdaya Kelautan dan Pesisir mempunyai fungsi : a. pemberian bimbingan pelaksanaan teknis analisis sumberdaya kelautan dan perikanan di pesisir; b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; c. pemberian …..

52 c. pemberian bimbingan teknis pemantauan kelautan dan evaluasi situasi sumberdaya kelautan dan perikanan d. perumusan tata pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; e. pemberian bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat pesisir; f. penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut; g. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan Provinsi; h. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan ruang pesisir dan perairan dalam wilayah kewenangan Provinsi; i. penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Provinsi; j. pelaksanaan bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan sumberdaya ikan antar Kabupaten/Kota; k. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kewenangan Provinsi; l. pelaksanaan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan; m. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan Provinsi; n. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat pantai antar Kabupaten/Kota dalam wilayah kewenangan Provinsi; o. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil; p. pelaksanaan koordinasi kebijakan penataan ruang lahan sesuai dengan peta potensi di wilayah laut kewenangan Provinsi; q. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 9 Februari 2012 GUBERNUR JAMBI ttd H. HASAN BASRI AGUS Diundangkan di Jambi pada tanggal 9 Februari 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd SYAHRASADDIN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 8

53

54