TUGAS UJI KOMPETENSI DASAR 3 ( UKD 3 ) Mata Kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)
Disusun Oleh :
Nama
:
Petra Lugas N
Nim
:
D1112012
Nomor Ujian
:
12
Dosen : Drs. Is hadri Utomo
PROGRAM STUDI NON REG ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2014
Dikumpulkan Rabu 21 Mei 2014 SOAL 1. Jelaskan mengapa pasca reformasi banyak lembaga-lembaga negara baru bermunculan
dan
persyaratan
apa
saja
yang
diperlukan
untuk
pembentukan lembaga tersebut ? 2. Jelaskan mengapa sengketa kewenangan antar lembaga negara sering terjadi dan bagaimanakah cara penyelesaiannya ? 3. Dalam penyusunan aparatur pemerintah digunakan asas-asas pokok pengorganisasian. Asas pokok pengorganisasian apa saja yang paling dominan menurut pendapat saudara agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien, berikan argumentasi saudara ?
JAWAB 1. Pasca reformasi banyak lembaga-lembaga negara baru bermuculan karena : a. Tiadanya kredibilitas lembaga yang telah ada akibat suatu asumsi dan bukti mengenai kasus korupsi yang sistemik dan mengakar yang sulit untuk diberantas. b. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada , karena satu atau lain hal tunduk di bawah pengaruh satu kekuasaan negara atau kekuasaan lain c. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang
telah ada untuk
melakukan tugas yang urgen dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN d. Adanya pengaruh global dengan pembentukan lembaga negara baru di banyak negara menuju demokrasi e. Tekanan lembaga-lembaga internasional Syarat yang diperlukan untuk pembentukan lembaga : a. konstitusionalisme, yaitu gagasan yang menghendaki agar kekuasaan para pemimpin dan badan-badan pemerintah yang ada dibatasi. Pembatasan tersebut dapat diperkuat sehaingga menjadi suatu mekanisme atau prosedur yang tetap, sehingga hak-hak dasar warga negara semakin terjamin dan demokrasi dapat terjaga b. checks and balance (mengawasi dan mengimbangi), yang menjadi roh bagi pembangunan dan pengembangan demokrasi. Untuk itu pembentukan organ kelembagaan negara harus bertolak dari kerangka dasar sistem UUD 1945 yang mengarah ke separation of power ( pemisahan kekuasaan) c. integrasi,
dalam arti bahwa pembentukan lembaga negara tidak bisa
dilakukan secara parsial, keberadaannya harus dikaitkan dengan lembaga lain yang telah ada dan eksis. Pembentukan lembaga negara harus disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan proses yang saling mengisi dan memperkuat, serta harus jelas kepada siapa lembaga tersebut haarus bertanggung jawab.
d. kemanfaatan bagi masyarakat, yaitu pembentukan lembaga negara bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan warganya dan menjamin hak-hak dasar yang dijamin konstitusi. 2. Sengketa kewenangan antar lembaga negara sering terjadi karena : a. adanya persinggungan kepentingan, b. konteks penyelenggaraan ada dua : kurang memadainya sistem yang mengatur dan mmewadahi hubungan antar anggota lembaga negara dan perbedaan intrepretasi terhadap suatu ketentuan. Cara penyelesaiannya : Terkait dengan sengketa kewenangan diselesaikan melalui penafsiran konstitusional dalam MK. Dalam
http://evilaws.blogspot.com/2013/11/peranan-mahkamah-
konstitusi-dalam.html dapat dilakukan Pemohon (lembaga negara) yang berkepentingan langsung membawa mengajukan ke MK, dan karenanya beralasan mengajukan permohonan perkara sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dikabulkan, dan sebaliknya jika tidak maka, amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ditolak (Pasal 61 jo Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Terhadap permohonan yang dikabulkan, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan, dan dalam proses pemeriksaannya Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada para pihak untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).
3. Asas-Asas Pengorganisasian Kelembagaan Aparatur Pemerintah 1. Asas Pembagian Tugas
Dalam pengorganisasian aparatur pemerintah tugas umum pemerintahan dan pembangunan perlu dibagi habis kedalam tugas-tugas Departeman, Lembaga Pemerintah Non-Departeman dan aparatur pemerintah lainnya. Maka perlu adanyaperumusan tugas yang jelas sehingga dapat dicegah duplikasi, benturan dan kekaburan. 2. Asas Fungsionalisasi Asas ini menentukan instansi atau satuan kerja mana yang secara fungsional paling bertanggung jawab atas suatu tugas umum pemerintahan dan pembangunan. 3. Asas Koordinasi Menekankan agar dalam penyusunan kelembagaan Instansi Pemerintah memungkinkan terwujudnya koordinasi yang mantap dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan. 4. Asas Kesinambungan Mengharuskan adanya pelembagaandalam pelaksanaan dalam arti bahwa tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan harys berjalan sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan. 5. Asas Akordion Menentukan bahwa organisasi dapat berkembang atau menciut sesuai dengan tuntutan tugas dan beban kerjanya. 6. Asas Pendelegasian Wewenang Menentukan tugas-tugas apa yang perlu didelegasikan dan tugas-tugas apa yang masih harus dipegang pimpinan. 7. Asas Keluwesan Menghendaki agar organisasi selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan.
8.
Asas Rentang Pengendalian
Dalam menentukan jumlah satuan organisasi atau orang yang dibawahi oleh seorag pejabat pimpinan, diperhitungkan secara rasional mengingat terbatasnya kemampuan seorang pemimpin/ atasan. 9. Asas Jalur dan Staf Menentuka bahwa dalam penyusunan organisasi perlu dibedakan antara satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi dengan satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas-tugas penunjang. 10. Asas Kejelasan dalam Pembaganan Mengharuskan setiap organisasi Pemerintah menggambarkan susunan organisasinya dalam bentuk bagan, agar setiap pihak yang berkepentingan dapat segera memahami kedudukan dan hubungan dari setiap satuan organisasi yang ada. Dari 10 asas di atas menurut saya yang paling dominan ada dua yaitu Asas Koordinasi dan Asas Fungsionalisasi. Asas Koordinasi, karena organisasi pemerintah saling berhubungan dan bekerjasama dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak bisa hanya dilakukan satu lembaga sendiri. Asas Fungsionalisasi, karena lembaga pemerintah memiliki tugas yang harus dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraannya.
DAFTAR PUSTAKA
Utomo, Is Hadri dan Herwan Parwiyanto. 2010. “Modul Mata Kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”. Surakarta : Dipa BLU Fisip UNS http://evilaws.blogspot.com/2013/11/peranan-mahkamah-konstitusi-dalam.html diakses pada 20 Mei 2013; 20.00 WIB
