TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN LATIHAN 5

1

TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN LATIHAN 5

DISUSUN OLEH NAMA

: IIN SATYA NASTITI

NIM

: E1M013017

PRODI

: PENDIDIKAN KIMIA (III-A)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM 2014

IIN SATYA NASTITI E1MO13O17

2

Tugas Pendidikan Kewarganegaraan (Latihan 5)

Jawaban : 1. a. Pengertian 3 hakikat demokrasi, yaitu: 

Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara pemerintahan terdiri atas rakyat itu sendiri dan memperoleh dukungan rakyat. Suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.



Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, bahwa rakyatlah yang memiliki hak sepenuhnya untuk menjalankan pemerintahan baik melalui

demokrasi

Keterlibatan

langsung

rakyat

maupun

membentuk

demokrasi

pemerintahan

perwakilan.

sebagai

wujud

pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. 

Pemerintahan untuk rakyat artinya kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus dijadikan kepentingan utama di atas segalanya. Untuk itu pemerintah harus mengakomodasi aspirasi rakyat (baik yang disampaikan langsung atau tidak langsung melalui media massa).

b. Hubungan ketiga hakikat demokrasi tersebut sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, karena dalam batang tubuh UUD 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (pada pasal 1 ayat 2), presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (pasal 6A ayat 1), dan pemeritah yang telah terpilih akan memiliki kewajiban

untuk

tetap

mementingkan kepentingan rakyat

diatas

kepentingan lainnya. Ketika salah satu hakikat demokrasi tersebut hilang, misalnya pemerintah bukan untuk rakyat tetapi untuk golongan tertentu maka bukan dikatakan negara demokrasi. c. Implementasi

dalam

kehidupan

berbangsa

penyelenggaraan pemilu demokrasi. IIN SATYA NASTITI E1MO13O17

dan

bernegara

yaitu

3

Para calon berasal dari rakyat Indonesia itu sendiri dan dipilih oleh rakyat dan semata-mata bertujuan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Artinya pemilu demokrasi adalah suatu proses pemilihan suara yang berasal dari rakyat diselenggarakan oleh rakyat dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam hal melaksanakan tugasnya untuk kepentingan rakyat masih terlalu minim. Hal ini terlihat jelas dengan banyaknya para wakil rakyat yang menyalahgunakan jabatan (kepercayaan rakyat) dengan kurang memperhatikan pendapat dan kebutuhan rakyat. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari pemerintah yang berpendidikan tinggi yang telah terpilih melakukan tindakan-tindakan memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan penderitaan rakyat semakin bertambah dan tanpa memperhatikan dan menjamin kedaulatan rakyat.

2. Pengertian kesadaran akan pluralism dan musyawarah a. Maksud dari kesadaran akan pluralisme dan musyawarah 

Kesadaran akan pluralisme Plurarisme

merupakan

keanekaragaman

dalam

suatu

kelompok masyarakat baik dari segi agama, suku, ras, dan adatistiadat. Hal ini menyebabkan terjadinya dasar pembentukan aneka macam kelompok lebih kecil, terbatas dan khas, serta yang mencirikan dan membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dalam suatu kelompok masyarakat yang beragam dari yang lebih besar atau lebih luas. Kesadaran Pluralisme yaitu kesadaran akan kemajemukan tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk tetapi juga menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Pengakuaan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain, sebagai bagian dari kewajiban warga negara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain


4

untuk diakui keberadaannya. Kesadaraan akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya yang beragam. 

Musyawarah Musyawarah ialah kegiatan menyatukan pendapat dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan tujuan mencapai mufakat. Yang merupakan internalisasi makna dan semangat musyawarah yang

menghendaki

atau

mengharuskan adanya

kedewasaan dan ketulusan untuk menerima kemungkinan kompromi dan kekalahan dalam hal suara sebagai konsekuensi musyawarah. Hasil yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan kesepakatan bersama walaupun berbeda dengan keinginan.

b. Realitasnya kesadaran akan pluralisme dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Praktik dalam kehiduan berbangsa dan bernegara kesadaran akan adanya pluralisme sangat minim atau kecil. Hal ini ditandai dengan adanya sejumlah kasus yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini, pluralisme menyebabkan perpecahan dan pertikaian antar daerah. Bila keadaan ini terus berlajut, kehidupan masyarakat Indonesia tidak akan bersatu, damai dan tentram. Misalnya: pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang intensitasnya semakin meningkat,

diskriminasi

terhadap

kelompok-kelompok

minoritas

semakin marak, klaim atas kebenaran dan keyakinan yang disertai pemaksaan kehendak melalui kekerasan dan ancaman terhadap kelompok lain semakin biasa terjadi di masyarakat, dan masih banyak lagi kasuskasus lainnya yang terjadi karena kurangnya kesadaran terhadap pluralisme. Sedangkan kegiatan musyawarah prakteknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat tinggi di kalangan masyarakat biasa


5

maupun instansi-instansi pemerintah. Setiap kegiatan untuk kepentingan bersama selalu dijalankan melalui kegiatan musyawarah. Misalnya dalam sebuah organisasi politik, penentuan ketua umumnya dilakukan melalui pemilihan dalam rapat internal partai. Namun masih ada juga terjadi pertikaian dalam mengambil atau menyimpulkan hasil musyawarah yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat.

3. Penilaian terhadap keberadaan lembaga peradilan di Indonesia terkait konsep negara hukum. Konsep negara hukum yaitu negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun kenyataan pelaksanaanya belum maksimal, masih terdapat banyak penyimpangan dalam bentuk ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan hukum hanya berpihak pada orangorang yang berkuasa sehingga banyak sekali pelanggaran-pelangaran hukum yang seharusnya diadili dan dikenakan sanksi malah dibiarkan begitu saja. Contoh: Kasus korupsi yang setiap waktu selalu meningkat. Para koruptor berkeliaran dan melakukan aktivitasnya seperti biasa tanpa melaksanakan proses hukuman terhadap pelanggaran yag dilakukan.

4. a. Maksud dari prinsip-prinsip demokrasi (persamaan, kebebasan, dan pluralisme) menurut Abdillah dan keterkaitan antar ketiganya, yaitu:  Maksud dari prinsip-prinsip demokrasi (persamaan, kebebasan, dan pluralisme) menurut Abdillah, yaitu: 

Prinsip persamaan yaitu sebuah prinsip demokrasi yang mengakui manusia (rakyat) sebagai makhluk tuhan dengan sifat kodrat yang sama-sama, sehingga mempunyai hak-hak yang sama dalam menjalani kehidupan. Setiap orang dianggap sama, tanpa dibedabedakan dan memperoleh akses atau kebutuhannya serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan


6

potensinya. Pada umumnya tingkat persamaan yang ingin dicapai antara lain: persamaan politik, persamaan di hadapan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak. 

Prinsip

kebebasan

yaitu

sebuah prinsip

yang

mengakui

kemerdekaan (kebebasan) individu dalam menjalankan hak tanpa mengganggu hak orang lain serta melakukan tanggung jawab. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan kebebasan kepada warga negara untuk lebih maju dan mengembangakan hidupnya. 

Prinsip pluralisme yaitu sebuah prinsip demokrasi yang mengakui manusia sebagai makhluk yang beragam dengan segala jenis kebutuhannya masing-masing. Mengakui,

menghargai, dan

menghormati perbedaan yang ada sehingga terwujudnya suatu negara yang hidup dalam sebuah wadah demokrasi.  Keterkaitan antara prinsip persamaan, prinsip kebebasan, dan prinsip pluralisme, yaitu: Keterkaitanya sangat erat hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia yang hidup dengan keberagaman atau pluralism. Oleh karena itu perlu adanya prinsip kebersamaan dalam bentuk menghargai dan menghormati antar sesama guna meminimalisir terjadinya pertikaian. Sehingga dari sikap tersebut masyarakat Indonesia

diberi

kebebasan

dalam

menjalankan

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku.

b. Bentuk-bentuk kontrol terhadap pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintahan (eksekutif, yudkatif, dan legislatif), yaitu:


7

Kontrol yang diberikan Lembaga No.

yang dikontrol

1. Legislatif

Sudah

Sedang

Akan

 Tidak

Memilih caleg

Selalu mengikuti

dalam pemilihan

informasi

memilih

umum yang

bagaimana

kembali

dianggap baik dan pelaksanaan tugas

lembaga

bertanggung

kewajiban

legislatif yang

jawab dalam

lembaga legislatif

telah terpilih

menjalankan

yang terpilih.

pada periode

tugasnya.

sebelumnya jika lembaga legislatif tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya, dan  tidak menerima penyogokan pada saat pelaksanaan pemilu

2. Eksekutif

Memilih calon

 Selalu

 Tidak

presiden dan

mengikuti

memilih

wakil presiden

informasi

kembali

yang dianggap

bagaimana

presiden dan

mampu

pelaksanaan

wakil


8

mengemban tugas

tugas

presiden yang

sebagai kepala

kewajiban

telah terpilih

negara dan kepala

lembaga

periode

pemerintahan.

legislatif yang

sebelumnya

terpilih

jika presiden

 Selalu

dan wakil

menyuarakan

presiden

aspirasi

tersebut tidak

rakyat

mampu menjalankan tugasnya dan kewajibannya , dan  tidak menerima penyogokan pada saat pelaksanaan pemilu

3. Yudikatif

 Melaporkan

 Turut

 Sebagai

tindakan-

membantu

seorang

tindakan yang

dalam

guru perlu

melanggar

menyelesaikan

menanamka

aturan kepada

konflik

n kesadaran

pihak yang

ataupun

aturan dan

berwajib,

masalah yang

norma yang

bersikap jujur

sedang terjadi

berlaku

dan selalu taat

dalam Negara

kepada

pada peraturan

ini. Dengan

peserta

yang berlaku,

cara

didik agar

memberikan

tidak

 ikut


9

menyuarakan

beberapa

melanggarn

keadilan

solusi.

ya.

terhadap kegiatan yang melanggar hukum.

5. Urgensi atau pentingnya HAM bagi kehidupan manusia, yaitu: Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Dengan kata lain penghormatan dan perlindungan terhadap HAM memiliki urgensi dalam rangka menjaga keselamatan dan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kewajiban dan hak, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

6. Menurut Bagir Manan, salah satu jenis atau bentuk HAM adalah hak politik yang antara lain terdiri dari hak untuk memilih dan dipilih, dan hak menyatakan pendapat. Implementasi hak-hak tersebut adalah a. Hak untuk memilih


10

Adalah hak seseorang untuk dapat memiih sesuai dengan keinginannya tanpa ada paksaan dari orang lain. Contoh: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28 D ayat 3)

b. Hak dipilih Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak. Dalam praktek kenegaraan hak untuk dipilih dan memilih saat ini masih minim. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan para wakil rakyat sangat rendah karena

kurangnya

sosialisasi

yang

menjangkau

ke

masyarakat

pedalaman. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat akan adanya pemilihan umum terlihat dari tingginya angka golput setiap kegiatan pemilihan umum. Hal ini dikarenakan oleh sikap pemerintah (wakil rakyat) yang kurang menjamin kepentingan masyarakat sehingga menimbulkan pemikiran “memilih dalam pemilu tidak ada gunanya”.

c. Hak menyatakan pendapat Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UUD 1945 pasal 28. Dalam

praktik

kehidupan

berbangsa

dan

bernegara

kebebasan

berpendapat sudah dilakukan yakni dengan tidak adanya penekanan terhadap individu maupun kelompok dalam menyampaikan aspirasinya seperti zaman orde lama. Namun, sebagai negara hukum kebebasan berpendapat mutlak harus memperhatikan kepentingan bersama dengan tidak melakukan tindakan anarkis.


11

7. a. Implementasi HAM dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek-aspek kehidupan diantaranya: 

Implementasi HAM Dalam Kehidupan Pribadi



Implementasi HAM Di Dalam Hukum



Implementasi HAM Di Dalam Bidang Politik



Implementasi HAM Dalam Bidang Ekonomi



Implementasi HAM Dalam Bidang Social Budaya



Implementasi HAM dalam bidang karya intelektual (HAKI)

b. Rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam pengimplementasi HAM dalam segala aspek, diantaranya: 

Implementasi HAM dalam kehidupan pribadi Implementasi

HAM

dalam

kehidupan

pribadi

perlu

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -

Kebebasan orang lain agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kebebasan antar pribadi.

-

Tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan kebudayaan bangsa karena akan mengingkari

kodratnya

sebagai

makhluk

sosial

yang

berbudaya . -

Tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundangundangan yang berlaku sebab akan mengganggu ketertiban umum dan keadilan .

-

Tidak bertentangan dengan negara karena akan menimbulkan perpecahan bangsa dan negara.

-

Tidak bertentangan dengan agama yang dianut dan semangat keagamaan masyarakat.

-

Penerapan hak asasi harus meningkatkan harkat dan martabat manusia, dan bukan sebaliknya malahan untuk merendahkan derajatnya.


12



Implementasi HAM di dalam hukum Hal ini ditunjukkan adanya pengakuan hak atas persamaan di depan hukum atau perlindungan yang sama oleh hukum. Perlindungan yang sama di depan hukum membawa implikasi pada proses yang wajar dengan memenuhi syarat sebagai berikut : -

Hukum tidak berlaku surut artinya hukum itu tidak diberlakukan kepada para pelaku pelanggaran hukum sebelum aturan hukum itu dibuat dan ditetapkan secara sah.

-

Tidak seorang pun dapat dituduh dua kali melakukan tindak kejahatan yang sama.

-

Seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, presumption of innosence.

-

Semua orang diperlakukan sama di depan hukum, artinya tidak ada diskriminasi di dalam proses hukum

-

Proses hukum yang dilakukan sesuai dengan keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

-

Setiap orang tidak boleh dihukum tanpa ada ketentuan hukum yang berlaku

-

Setiap orang berhak didampingi pembela di dalam proses peradilan,

mulai

dari

pemeriksaan

sampai

dengan

keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan yang tetap. -

Setiap orang tidak boleh dihukum tanpa ada ketentuan hukum yang berlaku.



Implementasi HAM di dalam bidang politik Implementasi

HAM

dalam

bidang

politik

perlu

memperhatikan hal-hal berikut: -

Peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam UUD, UU, dan PP serta peraturan pelaksanan


13

lainnya agar hak-hak politik tidak dilanggar oleh orang atau pihak lain -

Etika dan moral politik agar di dalam melaksanakan hak politik dilakukan dengan baik dan bertanggungjawab.

-

Ajaran Tuhan sebagaimana diatur dalam agama yang diyakini sehingga pelaksanaan hak politik itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

-

Keragaman budaya masyarakat Indonesia sehingga hakhak politik dilakukan harus secara santun dan bermartabat serta berkepribadian Indonesia.

-

Dalam melaksanakan hak politik tetap perlu menjaga integritas nasional dan tidak menimbulkan perpecahan nasional.



implementasi HAM dalam bidang ekonomi Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa negara ini didirikan

untuk

memajukan

kesejahteraan

umum.

Supaya

kesejahteraan umum itu dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh rakyat maka, bumi, air, dan segala isinya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia (pasal 33 UUD 1945 ayat 3). Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan ekonomi itu berpusat pada kegiatan kerakyatan. Ketentuan pasal 33 UUD 1945 ayat 3 menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa rakyat Indonesia mempunyai hak untuk dapat menikmati semua kekayaan alam demi kesejahteraan dan kemakmuran. Atas dasar ini maka negara Indonesia menganut sistem negara kesejahteraan (welfare

state).

Perekonomian


nasional

diselenggarakan

14

berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 

implementasi HAM dalam bidang social budaya Upaya negara untuk memajukan masyarakat dan bangsa perlu memperhatikan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Negara menjamin HAM dan berkewajiban memberikan perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM. Untuk dapat menjamin HAM, negara dan pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan HAM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satu tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Artinya, negara didirikan untuk menjamin agar semua kebutuhan hidup jasmani dan rohani dapat dipenuhi bagi rakyat banyak.



implementasi HAM dalam bidang karya intelektual (HAKI) Kemampuan manusia untuk membuat sesuatu yang baru menimbulkan banyak temuan baru. Temuan baru tersebut sebagai karya intelektual harus dilindungi karena merupakan hak yang dimiliki seseorang dan orang lain tidak mampu membuatnya. Temuan baru tersebut dapat merupa barang dan jasa hasil temuan ilmiah

ataupun

temuan

intelektual.

Supaya

tidak

terjadi

pembajakan dan perampasan hak intelektual orang lain maka diperlukan perlindungan hukum. Hak atas karya intelektual bermacam-macam. Setiap produk baik bersifat konkrit maupun abstrak sebagai karya intelektual harus dihormati dan dihargai. Beberapa karya intelektual yang menjadi hak setiap pemiliknya adalah sebagai berikut :


15

a. Hak Cipta b. Hak Paten c. Hak atas Merek d. Hak atas Rahasia Dagang e. Hak atas Desain Industri.

8. a. Berdasarkan pengertian masyarakat madani menurut Anwar Ibrahim maka dapat diketahui bahwa masyarakat madani adalah masyarakat beradab yang mengacu pada nila-nilai kebajikan dan berbagai prinsip moral (berdasarkan atas nilai-nilai moralitas seperti nilai kebenaran) dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan menjamin interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis, dan menjamin keseimbangan antara kebebasan seseorang dengan kestabilan masyarakat (setiap kebebasan individu harus mengedepankan kepentingan bersama sehingga tercapai kestabilan) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Karekteristik Masyarakat Madani Karakteristik masyarakat madani diantaranya adalah

1. Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, yaitu berhak dalam

menyampaikan

mempublikasikan persyaratan,

maka

pendapat,

informasi untuk

berserikat,

kepada

publik.

mengembangkan

berkumpul, Sebagai dan

serta sebuah

mewujudkan

masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, maka free public sphere menjadi salah satu bagian yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan menyebabkan tidak adanya kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya.

2. Demokratisasi, yaitu proses dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyampaikan pendapat dan mewujudkan masyarakat

kepentingan-kepentingannya. dapat

Demokratis

berarti

berlaku santun dalam berinteraksi dengan IIN SATYA NASTITI E1MO13O17

16

lingkungannya, pola interaksi tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Penekanan demokrasi dapat mencakup dalam berbagai bentuk kehidupan seperti politik, sosial budaya, pendidikan,ekonomi, dan sebagainya.

3. Toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain. Toleransi memungkinkan adanya kesadaran untuk menghargai serta menghormati pendapat yang dikemukakan oleh kelompok lainnya yang berbeda. Azyumardi juga menyebutkan bahwa masyarakat madani

bukan

hanya

sekedar

gerakan-gerakan pro

terhadap

demokrasi. Masyarakat ini mengacu juga pada yang berkualitas dan civility. Civilitas yakni kesediaan induvidu– individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda-beda.

4. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus. Menurut Nurcholis Madjid, konsep ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Menurutnya pluralisme yaitu pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement ofdiversities within the bonds of civility).

5. Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian secara merata antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu

terhadap

lingkungannya.

Keadilan

dimaksud

untuk

menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga Negara. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakankebijakan yang ditetapkan oleh penguasa (pemerintah).

9. Hubungan keterkaitan antara demokrasi, HAM, dan masyarakat madani , yaitu: Masyarakat madani, demokrasi, dan hak asasi manusia

masing-

masing mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan yang lainnya dan IIN SATYA NASTITI E1MO13O17

17

tidak dapat dipisahkan. Masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah

masyarakat

madani

dapat

berkembang

secara

wajar.

Masyarakat madani merupakan tempat tumbuhnya demokrasi. Dan demokrasi tersebut akan bisa terwujud kalau adanya hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan demokrasi terdapat nilai-nilai yang menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia, karena dalam karakteristiknya masyarakat madani sangat menyadari akan hak-hak asasi manusia dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan

kepentingan-kepentingannya.

Seperti

pemilu,

sebuah

pelaksanaan dari demokrasi yang di dalamnya sama dengan perwujudan hak asasi manusia untuk hak memilih dan dipilih. Artinya bahwa tegaknya demokrasi sebagai suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin dari pengakuan dan perlindungan HAM serta terwujudnya masyarakat madani dalam suatu negara.


TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN LATIHAN 5

Recommend Documents