Modul ke:
14
Pendidikan Kewarganegaraan Berisi tentang Good Governance
Fakultas
Fakultas Ilmu Komunikasi Program Studi
Hubungan Masyarakat
http://www.mercubuana.ac.id
Dosen : Sukarno B N, S.Kom, M.Kom
Good Governance A. Pengertian dan Latar Belakang 1. Pengertian Good Governance • Pada dekade awal abad ke -21, bangsa indonesia menghadapi gelombang besar pada masa reformasi berupa meningkatnya tuntutan demokratisasi, dan globalisasi. Sekalipun keadaan serupa pernah terjadi pada beberapa kurun waktu yang lalu, namun tuntutan saat ini mengandung nuansa yang berbeda sesuai dengan kemajuan zaman.
Good Governance • Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan negara menuntut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan, termasuk birokrasinya, sehingga memungkinkan interaksi perekonomian antardaerah dan antarbangsa berlangsung lebih efisien. Kunci dari daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, serta mutu ketepatan dan kepastian publik.
Good Governance • Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing; dan kunci dari daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, mutu, dan kepastian kebijakan publik. • Dalam upaya mmenghadapi tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai luhur dan prinsip tata kelola (good governance) dalam mewujudkan cita cita dan tujuan negara, sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945.
Good Governance United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “Governance for Sustainable Human Development” (1977), mendefinisikan kepemerintahan (governance) sebagai berikut : “Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to a country’s affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population” (Kepemimpinan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan intergritas dan kohesitas sosial dalam masyarakat.
Good Governance • Pemerintah atau “Goverment” dalam bahasa diartikan sebagai “The authoritative direction and and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc” (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya). Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan governance berarti tata kepemerintahan dan good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik.
Good Governance Di satu sisi istilah good governance dapat dimaknai secara berlainan, sedangkan sisi yang lain dapat diartikan sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Apabila istilah ini dirujuk pada asli kata dalam bahasa inggris: Governing, maka artinya adalah mengarahkan atau mengendalikan, karena itu good governance dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik. Oleh karena itu ranah good governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi nonpemerintah dan sektor swasta. Singkatnya, tuntutan terhadap good governance tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara negara atau pemerintah, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan.
Good Governance Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas dari gerakan gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya; kesejahteraan spiritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.
Good Governance 2. Latar Belakang • Penerapan good governance di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua hal yang sangat mendasar : • Tuntutan eksternal : Pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan good governance. Good Governance telah menjadi ideologi Baru negara dan lembaga donor internasional dalam mendorong negara-negara anggotanya menghormati prinsip-prinsip ekonomi pasar dan demokrasi sebagai prasyarat dalam pergaulan internasional. Istilah good governance mulai mengemuka di indonesia pada akhir tahun 1990 an, seiring dengan interaksi antara pemerintah indonesia dengan negaranegara luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri indonesia.
Good Governance Tuntutan Internal : Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya abuse of power yang terwujud dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan. Proses Check and Balance tidak terwujud dan dampaknya menyeret bangsa indonesia pada keterpurukan ekonomi dan ancaman disintegrasi. Berbagai kajian ihwal korupsi di indonesia memperlihatkan korupsi berdampak negatif terhadap pembangunan melalui kebocoran, mark up yang menyebabkan produk high cost dan tidak kompetitif di pasar global (High Cost Economy), merusakkan tatanan masyarakat dan kehidupan bernegara. Masyarakat menilai praktek KKN yang paling mencolok kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh cabangcabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini mengarahkan wacana pada bagaimana menggagas reformasi birokrasi pemerintahan (governance reform).
Good Governance • Realitas sejarah ini menggiring kita pada wacana bagaimana mendorong negara menerapkan nilai nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Good governance ini dapat berhasil bila pelaksanaannya dilakukan dengan efektif, efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta dalam suasana demokratis, akuntabel, dan transparan.
Good Governance B. Prinsip dan Konsepsi Good Governance Prinsip Good Governance • Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi kepemerintahan (governance) dengan pola pemerintahan yang tradisional adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi serta peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan lembaga swadaya Masyarakat/Organisasi nonpemerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.
Good Governance Dalam rencana strategis lembaga administrasi negara tahun 2000-2004, disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance), yakni : “....proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, prfesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralisasi, partisipatif, transparan, adil, bersih, dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna, dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa”.
Good Governance Selain itu Gambir Bhatta (1996) mengungkapkan pula bahwa unsur utama good governance, terdiri atas akuntabilitas (accountability), transparansi (tranparency), keterbukaan (open), serta aturan hukum (rule of law) ditambah dengan kompetensi manajemen (management competence) dan hak hak asasi manusia (human right). Berikutnya, UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan keperintahan yang baik, meliputi :
Good Governance • • • • • • • • •
Patisipasi (Paticipation) Aturan Hukum (rule of law) Transparansi (Transparency) Daya Tanggap (Responsiveness) Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) Berkeadilan (Equity) Efektif dan Efisien (effectivieness and efficiency) Akuntabilitas (accountability) Visi Strategis (strategic vision)
Terima Kasih Sukarno B N, S.Kom, M.Kom
