Modul ke:
Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Managemen www.mercubuana.ac.id
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Otonomi Daerah (Otda)
PENGERTIAN Otonomi derah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, menyatakan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten / kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu :
1. Desentralisasi 2. Dekonsentrasi 3. Tugas perbantuan
Daerah Otonom Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia
Sejarah otonomi derah Peraturan perundang-undangan yang pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan derah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU No. 1 Tahun 1945. Ditetapkannya undangundang ini merupakaan hasil dari berbagai pertimbangan pemerintahan kolonial. Undangundang ini menekankan aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah
Didalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu keresidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas. Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun beliu ada peraturan pemerintahan yang mengatur mengenai penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daerah. Undang-undang ini kemudian diganti dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1948.
SEJARAH OTDA Kemudian hadir undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu lengsernya rezim otoriter orde baru dan munculnya kehendak masyarakat untuk melakukan reformasi disemua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
Berdasarkan kehendak reformasi itu, sidang istimewa MPR tahun 1998 yang lalu menetapkan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pemanfaatan, dan pembagiaan. Momentum otonomi daerah di Indonesia semakin mendapatkan tempatnya setelah MPR RI melakukan amandemen pada pasal 18 UUD 1945 dalam perubahan kedua yang secara tegas dan eksplisit menyebutkan bahwa Negara Indonesia memakai prinsipo otonomi daerah dan desentralisasi politik
Dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :
1. Unitaris 2. Desentralisasi Teritorial
Mengatasi Kendala dalam melaksanakan otonomi daerah a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota sedang pada daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas d.Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara e.Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengikatkan kemandirian daerah otonomi f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah
g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai daerah administrasi h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dari pemerintah dan daerah ke desa disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab kepada yang menugaskan
TERIMA KASIH