Modul ke:
09
Pendidikan Kewarganegaraan Berisi tentang Hak Asasi Manusia
Fakultas
Fakultas Ilmu Komunikasi Program Studi
Hubungan Masyarakat
http://www.mercubuana.ac.id
Dosen : Sukarno B N, S.Kom, M.Kom
Hak Asasi Manusia Pengertian Hak Asasi Manusia Pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut Tilaar (2001) adalah hak – hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak – hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.
Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin. Secara definitif, “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia menjaga harkat dan martabatnya.
Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia juga bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada negara atau undang – undang dasar dan kekuasaan pemerintah, bahwa HAM memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yaitu Tuhan. Di Indonesia hak ini ditegaskan dalam UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME.
Hak Asasi Manusia Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM di atas, diperoleh kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa pokok hakikat HAM yaitu : HAM tidak perlu diberikan, diberi ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik atau asal-usul biologis bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansour Fakih, 2003).
Hak Asasi Manusia Ruang lingkup HAM meliputi : Hak sosial politik (hak alamiah) yang dibawa manusia sejak ia lahir, contohnya hak hidup, hak milik, hak – hak untuk mengusahakan kebahagiaan. Hak ekonomi-sosial budaya, yaitu hak yang diperoleh manusia dari masyarakatnya, contohnya hak mendapatkan pekerjaan, hak menerima upah yang layak, hak berserikat, hak mengemukakan pendapat, hak mendapatkan pendidikan dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak – hak ini bersifat nonuniversal.
Hak Asasi Manusia Tujuan Hak Asasi Manusia Tujuan hak asasi manusia adalah untuk mempertahankan hak – hak warga negara dari tindakan sewenang – wenang aparat negara dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional.
Hak Asasi Manusia Perkembangan Pemikiran HAM Perkembangan HAM di Dunia Piagam mengenai perkembangan pemikiran dan perjangan HAM adalah sebagai berikut : Magna Charta (Piagam Agung 1215) Piagam Magna Charta adalah piagam penghargaan atas pemikiran dan perjuangan HAM yang dilakukan rakyat Inggris terhadap Raja John yang berkuasa tahun 1215. Isi piagam tersebut adalah : Rakyat Inggris menuntut kepada raja agar berlaku adil kepada rakyat. Menuntut raja apabila melanggar harus dihukum (didenda) berdasarkan kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Menuntut raja menyampaikan pertanggung-jawaban kepada rakyat. Menuntut raja untuk segera menegakkan hak dan keadilan bagi rakyat.
Hak Asasi Manusia Bill of Rights (UU Hak 1689) Bill of Rights adalah piagam penghargaan atas pemilikan dan perjuangan HAM oleh rakyat kepada penguasa atau negara di Inggris pada tahun 1689. Inti dari tuntutan yang dierjuangkan adalah “rakyat Inggris menuntut agar rakyat diperlakukan sama di muka hukum (equality before the law), sehingga tercapai kebebasan”. Implikasi dari tuntutan ini memberi inspirasi kepada para ahli untuk menciptakan teori yang berkenaan dengan kesamaan hak yang diperjuangkan di atas. Para ahli yang mengemukakan teori tersebut adalah J. J. Rousseu dalam teori Kontrak Sosial (Social Contract Theory), Montesque dengan teori Trias Politica, John Locke dengan teori Hukum Kodrati dan F. D. Roosevelt dengan teori Lima Kebebasan Dasar manusia yang dirancangnya.
Hak Asasi Manusia Declaration Des Droits de L’homme et du Citoyen (Deklarasi Hak asasi Manusia dan Warga Negara Prancis tahun 1789) Isi deklarasi ini adalah sebagai berikut : Manusia dilahirkan merdeka. Hak milik dianggap suci dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Tidak boleh ada penangkapan dan penahanan dengan semena – mena atau tanpa alasan yang sah serta surat ijin dari pejabat yang berwenang.
Hak Asasi Manusia Bill of Rights (UU Hak Virginia 1789) UU Hak Virginia tahun 1776, yang dimasukkan ke dalam UUD Amerika Serikat, merupakan amandemen tambahan terhadap konstitusi Amerika Serikat yang diatur tersendiri dalam 10 pasal tambahan, meskipun secara prinsip HAM telah termuat dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Declaration of Human Rights PBB Piagam PBB lahir tanggal 12 Desember 1948 di Jenewa. Isi pembukaan Piagam Declaration Of Human Rights mencakup 20 hak yang diperoleh manusia seperti hak hidup, kebebasan, hak atas benda, keamanan pribadi, dan lain – lain. Maksud dan tujuan PBB mendeklarasikan HAM seperti tertuang dalam piagam mukadimahnya :
Hak Asasi Manusia Hendak menyelamatkan keturunan manusia yang ada dan yang akan datang dari bencana perang. Meneguhkan sikap dan keyakinan tentang HAM yang asasi, tentang harkat dan derajat manusia dan tentang persamaan kedudukan anatar laki – laki dan perempuan, juga antara bangsa yang besar dan kecil. Menimbulkan suasana dimana keadilan dan penghargaan atas berbagai kewajiban yang muncul dari segala perjanjian dan lain – lain sumber hukum internasional menjadi dapat dipelihara. Memajukan masyarakat dan tingkat hidup yang lebih baik dalam suasana kebebasan yang lebih leluasa.
Hak Asasi Manusia Piagam Atlantic Charter Piagam ini merupakan kesepakatan antara F. D. Roosevelt dan Churchil pada tanggal 14 Agustus 1941, isinya adalah : “Bahwa selenyapnya kekuasaan Nazi yang zalim itu akan tercapai suatu keadaan damai yang memungkinkan tiap – tiap negara hidup dan bekerja dengan aman menurut batas – batas wilayahnya masing – masing serta jaminan kepada setiap manusia suatu kehidupan yang bebas dari rasa takut dan kesengsaraan”.
Hak Asasi Manusia Dalam pidatonya yang ditujukan kepada semua manusia di dunia pada bulan Juli 1940, F. D. Roosevelt menyebutkan lima kebebasan dasar manusia, yaitu : Freedom from fear (kebebasan dari rasa takut). Freedom of religion (kebebasan memeluk agama). Freedom of expression (kebebasan menyatakan pendapat/perasaan). Freedom of information (bebas dalam hal pemberitaan). Freedom from want (bebas dari kekurangan/kemelaratan).
Hak Asasi Manusia Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia Secara garis besar Prof. Dr. Bagir Manan, dalam bukunya Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia (2001), membagi pemikiran HAM dalam dua periode. Periode Sebelum Kemerdekaan (1908 – 1945) Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai dalam organisasi pergerakan berikut : Budi Oetomo, pemikirannya, “Hak Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat”. Perhimpunan Indonesia, pemikirannya, “Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination)”. Sarekat Islam, pemikiannya, “Hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial”. Partai Komunis Indonesia, pemikirannya, “Hak sosial dan berkaitan dengan alat – alat produksi”. Indische Party, pemikirannya, “Hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama”. Partai Nasional Indonesia, pemikirannya, “Hak untuk memperoleh kemerdekaan (the right of self determination)”. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, pemikirannya meliputi :
Hak Asasi Manusia • • • • •
Hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak untuk berserikat dan berkummpul. Hak persamaan di muka umum. Hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara.
Hak Asasi Manusia • Periode 1945 – 1950, pemikiran HAM pada periode ini menekankan pada hak – hak mengenai : • Hak untuk merdeka (self determination). • Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan. • Hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.
Hak Asasi Manusia • Periode 1950 -1959, pemikiran HAM lebih menekankan pada semangat kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu. Implementasi pemikiran periode ini memberi ruang hidup tumbuhnya lembaga antara lain : • Partai Politik dengan beragam ideologi. • Kebebasan pers yang bersifat liberal. • Pemilu dengan sistem multipartai. • Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah. • Wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan.
Terima Kasih Sukarno B N, S.Kom, M.Kom