Pendidikan Kewarganegaraan (Bagian Pertama )
Pengantar
0leh :
Elly M. Setiadi
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan utk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki : Memiliki rasa kebangsaan Cinta tanah air Penjelasan UU no. 20/2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional Pkn 2008
2
Pendidikan Kewarganegaraan Latar Belakang : UU no. 2/1989 jo. UU no. 20/2004 ttg Sisdiknas 2. SKEP Dirjen DIKTI no 267/DIKTI/Kep/2000 3. SKEP Dirjen DIKTI No 38/DIKTI/Kep/2002 (sebagai pelaksanaan dari KEP MENDIKNAS no 232/U/2002) 4. SKEP Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006 Materi yang Harus harus ada : Latar belakang dan tujuan pendidikan kewarganegaraan Filsafat Pancasila Identitas Nasional ( Karakteristik idnas, Proses berbangsa & bernegara) Politik & Strategi Demokrasi di Indonesia Hak Asasi Manusia & Rule of Law Hak & kewajiban Warga Negara Geopolitik Indonesia Geostrategi Indonesia Pkn 2008 1.
3
Visi, Misi dan Kompetensi Dik. Kewarganegaraan
Visi : menjadi sumber nilai & pedoman bagi penyelenggaraan program studi dlm mengembangkan kepribadian sbg WNI Misi : membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar kesadaran berbangsa & bernegara dlm menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi & seni yg dikuasainya dgn rasa tanggung jawab kemanusiaan.
Pkn 2008
4
Visi, Misi dan Kompetensi Dik. Kewarganegaraan
Kompetensi : Mengantar mahasiswa memiliki wawasan kesadaran bernegara Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa Menumbuhkembangkan pola sikap & pola pikir yg komprehensif, integral pada aspek kehidupan
Pkn 2008
5
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KETUHANAN YME (AGAMA)
Manusia Indonesia
Keluarga Masyarakat Bangsa
H&W HAM
WILAYAH
PANCASILA
NEGARA
•Geografi •SDA •LH •Wawasan
• BELA NEGARA • TANNAS
Pkn 2008
• POLSTRANAS
6
Latar Belakang Persyaratan Kerja Era Globalisasi :
Pengetahuan & Keterampilan : Computing, analysis, sintesis : Management ambiguity : Communication : Second language Perilaku (attitude)
: Kepemimpinan (leadership) : Kerjasama (team working) : Mampu kerja lintas budaya (can work cross culturally) : Kepribadian
Kenal Sifat Pekerjaan : Terlatih etika kerja : Paham globalisasi : Fleksibel : Pilihan kerja
Pkn 2008
7
Menghadapi Globalisasi Persyaratan Kerja
Kurikulum UNESCO
Kurikulum Nasional
Learning to know
MK Keilmuan & Ketrampilan (MKK)
Learning to do
MK Keahlian Berkarya (MKB)
Pengetahuan & Ketrampilan
Perilaku
MK Perilaku Berkarya (MPB) Learning to be
MK Pengembangan Kepribadian (MPK)
Mengenal Sifat Pekerjaan
Pkn 2008
Learning to live together
MK Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 8
URUTAN PENYAJIAN
Pengantar Ruang Hidup dan Wilayah NKRI (Geopolitik Indonesia) Negara dan Upaya Pembelaan Negara (Geostrategi Indonesia) Politik Nasional dan Strategi Nasional (Polstranas)
Pkn 2008
9
1. Pengantar Latar Belakang dan Visi dan Misi Mata Kuliah Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan
Di negara lain (universal) Di Indonesia (sejak Pendidikan Kewiraan)
Jati diri manusia Indonesia/Manusia Pancasila
Konsep manusia (individu s/d bangsa) Manusia Indonesia Pemikiran Pancasila/Kesisteman
Hak dan Kewajiban Warganegara
Tentang Warganegara Hak dan kewajiban warganegara
Hak Asasi Manusia
Pkn 2008
Sejarah HAM Hah Asasi Manusia dan Hak Asasi Warganegara Hak Asasi Manusia dalam UU NKRI 10
Sejarah Dik Kewarganegaraan
USA 1790 “theory of Americanization” menyangkut masalah warganegara dgn hak kewajiban, pemerintah dan negara Diikuti oleh negara-negara kolonial dgn maksud supaya “kaula negara” tunduk pada aturan pemerintah kolonial Masa moderen dipakai utk membina agar WN cinta tanah air & siap berkorban utk negara dan bangsa.
Pkn 2008
11
Sejarah Dik Kewarganegaraan
Kep Bersama Men Dikbud dan Men Hankam, tgl 8 Des 1973 : Dik Pa cadangan & Dik Kewiraan bagi mhs PT UU no 20/1982 ttg Hankamneg : PPBN utk mhs PT Dik Kewiraan, PPBN utk SD s/d SMA Gerakan Pramuka UU no 2/1989 ttg Sisdiknas : Dikwir bagian dari Dikwar bagian dari MKDU Kep Men Diknas no 232/U/2000 Mk wajib bagi Program Diploma III dan Strata 1 UU no 20/2003 ttg Sisdiknas Mk wajib disamping MK Dik Agama dan Mk Bahasa
Pkn 2008
12
Jati Diri Bangsa Indonesia (konsep manusia)
Manusia tujuan hidup : eksis & sejahtera Individu tidak dapat berdiri sendiri monodualis keluarga Keluarga agar tercapai tujuan fungsi : reproduksi, seksual, ekonomi, sosialisasi & kontrol Masyarakat (sejumlah peran & kedudukan) agar tercapai tujuan , harus mampu menghadapi masalah : integrasi, adaptasi lingkungan, memegang teguh tujuan, melestarikan nilai adat Bangsa tempat tinggal wilayah negara
Pkn 2008
13
Jati Diri Bangsa Indonesia (Manusia Bangsa)
Hans Kohn kesamaan : ras, bahasa, agama, tempat tinggal Ernest Renan solidaritas spirit/jiwa karena pengormanan masa lampau & bersediakan dilakukan di masa y.a.d Indonesia kesatuan : sejarah, nasib, bahasa, kebudayaan, asas kerohanian (pandangan hidup : Pancasila)
Pkn 2008
14
Jati Diri Bangsa Indonesia (Manusia Pancasila)
Menganut aliran pikiran integralistik komprehensif pemikiran kesisteman Bersifat moniodualis (makhluk individu & serentak makhluk sosial) Mempunyai 2 demensi religeus & etis Menganut asas kekeluargaan Menganut asas keseimbangan Memiliki dinamika perjuangan Persuasi musyawarah/konsultasi
Pkn 2008
15
BERPIKIR INTEGRALISTIK
BERPIKIR YANG DIDASARI OLEH/PADA : KEHAYATAN ATAU KODRAT SALING KETERGANTUNGAN ANTARA MANUSIA, ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM; BERPIKIR YANG FUNDAMENTAL BERTOLAK DARI A PRIORI BAHWA TUGAS HIDUP MANUSIA ADALAH MEMBERI; BERPIKIR DEMI KESELURUHAN
PEMIKIRAN KESISTEMAN Pkn 2008
16
WARGANEGARA
Warganegara : anggota negara (citizen, citoyen, staatsburger) Kaula negara (wilayah jajahan) : semiwarganegara (subject, sujet, onderdaan), kini hanya negara kerajaan Tata Hukum moderen negara ada karena ada warganegara dan penduduk Cara penentuan kewarganegaraan : tiap negara menggunakan pendekatan yang berbeda timbul masalah dikemudian hari
Pkn 2008
17
ASAS KEWARGANEGARAAN
Pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang akan menjadi warganegara Dari segi kelahiran - Ius Soli - Ius Sanguinis Dari segi perkawinan - Kesatuan Hukum - Persamaan Derajat
Pkn 2008
18
ASAS KEWARGANEGARAAN
Dari Segi Kelahiran Ius Soli : ditentukan tempat/negara ia dilahirkan Ius Sanguinis : ditentukan berdasarkan hubungan darah/keturunan Akibatnya “bi-patride” & “a-patride” Penyelesaian hak opsi & hak repudansi
Pkn 2008
19
ASAS KEWARGANEGARAAN
Dari Segi Perkawinan Kesatuan Hukum : anggota keluarga tunduk pada hukum yg sama bila terjadi perkawinan antar bangsa warganegara isteri = suami Persamaan Derajat : suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak
Pkn 2008
20
KEWARGANEGARAAN
Segala hubungan antara seseorang dan Negara Negara berkewajiban melindungi orang tersebut Setiap warganegara berkewajiban tunduk pada peraturan perundangundangan negara
Pkn 2008
21
Kewarganegaraan Indonesia Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan asas ius sanguinis (UU no 62/1958) Namun juga berdasarkan ius soli (UU no 3/1946) : untuk menampung onderdaan yg tinggal di Indonesia sebelum Proklamasi Kemerdekaan
Pkn 2008
22
Kewarganegaraan Indonesia Cara Memperoleh Kewarganegaraan (UU no 62/1958)
Karena kelahiran Karena pengangkatan Karena dikabulkan permohonan Karena pewarganegaraan Karena perkawinan Karena turut ayah dan/atau ibu Karena pernyataan
Pkn 2008
23
Hak dan Kewajiban
Hak ialah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yg semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, dan tidak dapat oleh pihak lain mana-pun juga yg pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya Wajib ialah beban untuk memberikan atau membiarkan sesuatu yg semestinya dibiarkan atau diberikan, melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun,yg pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yg berkepentingan (Prof. Drs. Notonagoro)
Pkn 2008
24
Hak Warganegara
Pekerjaan & kehidupan yg layak bagi kemanusiaan (ps 27 ay (2) UUD-45 asli) Ikut serta dalam upaya pembelaan negara (ps 27 ay (3) UUD-45**) Ada penambahan pasal-pasal yg bersifat teknis tentang hak-hak warganegara tertuang melalui BAB XA ttg HAM (ps 28A s/d 28J UUD-45**) & telah tertuang melalui UU no 39/1999 ttg HAM
Pkn 2008
25
Hak Warganegara
Untuk hidup serta mempertahankan hidup & kehidupan (ps 28A UUD-45**) Membentuk keluarga & melanjutkan keturunan melalui perkawinan yg sah (ps 28B UUD-45**) Mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan & memperoleh manfaat, dari iptek & seni budaya (ps 28C UUD-45**)
Pkn 2008
26
Kewajiban Warganegara
Menjunjung hukum dan Pemerintah NKRI (ps 27 UUD-45 asli) Wajib tunduk kepada pembatasan yg ditetapkan dgn UU (ps 28J ay (2) UUD**) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain (ps 28J ay (1) UUD-45**) Ikut serta dalam upaya pembelaan negara (ps 27 UUD**) Ikut serta dalam usaha han & kam (ps 30 UUD**) Wajib mengikuti pendidikan dasar & Pem. wajib biayai (ps 31 UUD****)
Pkn 2008
27
Kemerdekaan Warganegara
Berserikat & berkumpul, mengeluarkan pikiran dgn lisan & tulisan dsb (ps 27 UUD-45 asli) Neg. menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama (ps 29 UUD-45 asli) Ps 27 & ps 29 UUD 45 asli dijabarkan lagi melalui ps 28E UUD-45**
Pkn 2008
28
Hak & Kewajiban WNA
Berhak mendapat perlindungan diri dan hartanya Tidak berhak memilih dan dipilih dalam jabatan negara & publik Berkewajiban tunduk pada peraturan perundang-undangan NKRI Tidak berkewajiban ikut serta bela negara
Pkn 2008
29
Pembatasan Gerak
Globalisasi orang ingin berkelana harus diawasi keluar masuk Wil NKRI, baik WNI maupun WNA Imigrasi merupakan salah satu perwujudan kedaulatan negara. Aspek yang diatur : paspor – visa – pencegahan – penangkalan – deportasi – inadminissable & karantina imigrasi
Pkn 2008
30
Keimigrasian
1.
2.
Pkn 2008
Surat Perjalanan (paspor) Paspor : paspor biasa, paspor haji, paspor diplomatik, paspor dinas, paspor untuk orang asing Surat Perjalanan Laksana Paspor kepada orang asing : atas kehendaknya dan karena deportasi, kepada WNI dlm keadaan khusus 31
Keimigrasian
Visa ket yg ditulis dlm paspor atau, yg menerangkan bhw pemilik paspor diperbolehkan memasuki atau memasuki kembali di neg. pemberi visa Visa visa biasa – visa transit Kekecualian WNA ijin Presiden – Nakhoda & ABK kapal/pesbang Penumpang transit di pelabuhan (laut & udara)
Pkn 2008
32
Keimigrasian
(Masuk & Keluar Wilayah Indonesia)
Pkn 2008
Penolakan & Pencegahan : - tdk memiliki : paspor, visa, ijin masuk kembali/ijin masuk ke neg lain - menderita gangguan jiwa/penyakit menular, - ternyata memberi keterangan palsu utk mendapatkan paspor Pelayanan & Pengawasan thd orang asing bersifat selektif dapat yg memberi manfaat & tidak membahayakan, sikap bermusuhan ditangkal sementara waktu 33
Keimigrasian
(Masuk & Keluar Wilayah Indonesia)
Ijin Keimigrasian Berdasarkan selective policy Ijin Singgah : dalam perjalanan Ijin Kunjungan : tugas Pemerintah, konvensi, pariwisata, dalam rangka usaha, sosial budaya Ijin Tinggal Terbatas Ijin Tinggal Tetap Karantina tujuan utk melindungi bs Indonesia thp orang yg diperkirakan membawa penyakit.
Pkn 2008
34
HAK ASASI MANUSIA (Perkembangan Sejarah)
Magna Carta di Inggris(1215) John of England >< Knigts Westphalia (di Jerman) (1648) Perjanjian antar raja-raja di Eropa Daratan Situasi masa itu : Hub internasional = hubungan dinasti Negara dalam keadaan Hukum Alam Asas reprositas diberlakukan (hukum bagi pemenang perang) Rakyat merupakan perorangan yang tidak berarti
Pkn 2008
35
HAK ASASI MANUSIA (Upaya Penegakan HAM)
Bill of Rights (Inggris 1689) James II >< Legislatif Bill of Rights (USA 1776) Deklarasi Kemerdekaan rakyat Amerika Declaration des droits de l’homme et du citoyen (Perancis 1789) Monarkhi Absolut >< kaum terpelajar & borjuis, rakyat (revolusi Perancis)
Pkn 2008
36
HAK ASASI MANUSIA (Humanisasi Perang)
Sejak era renaissance : Perang makin kejam, terjadi antar dinasti, perang bersifat petualangan, terjadi pemberontakan terhadap agama Keristen (Katholik Roma) Perang Austria-Sardinia (dibantu Perancis) J.Henri Dunnant Palang Merah Konvensi Geneva 1864 Humanisasi Perang Konvensi Geneva 1907 awal & akhir perang, hukum & kebiasaan perang di darat diresmikan Konvensi Geneva 1949 berlaku utk perang di laut
Pkn 2008
37
HAK ASASI MANUSIA (Kejahatan Perang)
Perjanjian Versailles 1919 utk adili Kaizer Jerman (Wilhelm II), namun mendapat suaka dari Ratu Belanda Perbuatan Individu dapat dianggap sbg kejahatan perang Individu Tentara Jerman wajib memberi pertanggungan jawab Diberlakukannya asas Retroaktif yg sebenarnya menyimpang dari asas yg selama ini berlaku bagi tindak kejahatan.
Pkn 2008
38
HAK ASASI MANUSIA
(Pengadilan Nurenburg & Tokyo)
Kejahatan thp perdamaian perencana & penyiapan perang Kejahatan perang masa perang penindasan & kesengsaraan Kejahatan thp peri kemanusiaan pembunuhan thp orang sipil dgn tidak berperikemanusiaan (genocide) Salah satu bahan acuan Deklarasi HAM Universal
Pkn 2008
39
HAK ASASI MANUSIA (Perkembangan konsep)
Pasca PD I gerakan berdirinya Nation State Konsep dasar : “hak rakyat tentukan nasib sendri” V.I.Lenin : ingin menciptakan neg. baru bagi rakyat terjajah W.T.Wilson : tetap menghormati imporium yang ada batas baru & rakyat menentukan kehendak Rakyat terjajah dikenalkan sistem mandat seb. Merdeka Imporium Austria-Hungaria (Habsburg) & Turki (Ottoman) dilucuti
Pkn 2008
40
HAK ASASI MANUSIA
(4 Pilar Konsep HAM Universal)
Hak Pribadi : hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan dls Hak Milik Pribadi dlm Kelompok Sosial dimana ia ikut serta Kebebasan Sipil & politik utk dpt ikut serta dlm Pemerintahan Hak-hak berkenaan dgn masalah & sosial
Pkn 2008
41
HAK ASASI MANUSIA (Konsep Blok Barat)
Ingin meninggalkan konsep “neg, yg
mutlak” Ingin mendirikan federasi rakyat2 yg bebas, neg. koordinator & pengawas Filosofi dasar : hak asasi tertanam pd diri individu manusia Hak asasi ledih dulu ada d/p tatanan negara
Pkn 2008
42
HAK ASASI MANUSIA (Konsep Blok Sosialis)
Hak asasi hilang dari individu & terinte-grasi dalam masyarakat Hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada Negara berhak membatasi hak asasi manusia, apabila situasi menghendaki
Pkn 2008
43
HAK ASASI MANUSIA
(Konsep Bangsa2 Asia & Afrika)
Tidak boleh bertentangan dgn ajaran agama/sesuai dgn kodratnya Masyarakat sebagai keluarga besar penghormatan utama utk kepala keluarga Individu tunduk kpd kepala adat tugas & kewajiban
Pkn 2008
44
HAK ASASI MANUSIA (Perbedaan interpetasi)
HAM universal absolut (sesuai dgn teks yg dideklarasikan 10 des 1948) HAM universal relatif (disesuaikan situasi & kondisi negara) HAM komuniterian/partikularistik absolut (berdasarkan konsep negara2 Sosialis) HAM komunitarian/partikularistik relatif disesuaikan dgn situasi & kondisi negara (hak asasi warganegara)
Pkn 2008
45
HAK ASASI MANUSIA (dalam konstitusi NKRI)
Pembukaan UUD-45 (alinea I) Hak asasi warganegara Pancasila pada sila IV Batang Tubuh UUD-45 (asli) : ps 29 kebebasan beragama Batang Tubuh UUD-45 (baru/**) ps : Ps 27 hak & wajib ikutserta bela negara Ps 30 hak & wajib ikutserta hankamneg UU no 39/1999 ttg HAM kewajiban Neg Warga UU no 6/2000 ttg
Pkn 2008
46
Referensi
UUD-45 beserta amandemen ke 1 s/d 4 Ball, T. Grant & Lee J. Rosch, 1973,Civics, Chicago Ill : Foullet Publishing Co. Cassese, Antonio, 1994, Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Haryomataram, GPH, SH, 2002, Konflik Bersenjata dan Hukumnya. Jakarta : Universitas Trisakti Huntington, Samuel P., 1996. The Clash of Civilization and the Remaking of the World Oder. London : Kansil, Prof. Drs. C.S.T, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Pragnya Paramita Mahfud, Dr. Moh MD, 1999, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, 1999, Yogyakarta : GAMA Media Naning, Ramdlon, SH, 1983, Gatra Ilmu Negara, Yogyakarta : Penerbit Liberty Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1996, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Jakarta : Gramedia Utama
Pkn 2008
47
terimakasih
Pkn 2008
48
Jati Diri Manusia
Family = KELUARGA BATIH BAPAK & IBU SERTA PUTRA-PUTRINYA
KEPENTINGAN KELUARGA
• EKSISTENSI • KESEJAHTERAAN
FUNGSI : 1. REPRODUKSI 2. SEKSUAL 3. EKONOMI 4. SOSIALISASI 5. KONTROL Pkn 2008
49
