TUGAS KEWARGANEGARAAN LATIHAN 3

TUGAS KEWARGANEGARAAN LATIHAN 3

DISUSUN OLEH: NAMA

: IIN SATYA NASTITI

NIM

: E1M013017

PRODI

: PENDIDIKAN KIMIA (III-A)

S-1 PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM 2014

1 IIN SATYA NASTITI (E1M013017)

Tugas 3 Pendidikan Kewarganegaraan 1. Kemukakan sekurang-kurangnya dua pengertian Negara menurut para ahli yang anda ketahui, kemudian kemukakan unsur-unsur penting yang melekat pada pengertian tersebut! 2. Tujuan suatu negara dapat bermacam-macam, antara lain memperluas kekuasaan semata, menyelenggarakan ketertiban hukum,

dan memajukan

kesejahteraan hukum. Bandingkan ketiga tujuan suatu Negara tersebut dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 ! 3. Berdirinya suatu Negara harus memenuhi unsur konstitutif yang meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Jelaskan pentingnya ketiga unsur tersebut bagi berdirinya suatu Negara! 4. Siapakah yang dimaksud warga Negara Indonesia menurut pasal 26 UUD 1945. 5. Amerika, Inggris, Prancis dan juga Indonesia adalah beberapa Negara yang menganut asas ius sanguinis dan ius soli dalam menentukan kewarganegaraan, kecuali Jepang yang hanya menganut ius sanguinis. Jelaskan alasan mengapa Jepang tidak menganut asas ius soli? 6. Buatlah contoh kasus berkenaan dengan problem status kewarganegaraan yang memungkinkan seseorang menyandang kasus apatride, bipatride, multipatride. 7. Diantara hak warga Negara Indonesia sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Berikan pandangan anda tentang implementasi hak tersebut pada saat ini. Jawaban: 1. A. Definisi Negara menurut para ahli Beberapa pengertian Negara menurut para ahli, antara lain: a. Prof. Soenarko :


Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai souverien (kedaulatan). b. O. Notohamidjojo Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. c. G. Pringgodigdo, SH Negara adalah organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu harus ada : Pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa). d.

M. Nasroen Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup dan realisasi ide-negara yang timbul dari suatu kemauan umum.

e.

Max Weber Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu masyarakat.

f.

Roger H. Soltou Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

g. G. Jellinek Negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu atau dengan kata lain negara merupakan ikatan orang–orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memerintah. h. Georg Wilhelm Friedrich Hegel Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.


B. Unsur-unsur penting yang melekat pada pengertian diatas. Adapun unsur-unsur penting yang melekat, yaitu: 1. Negara merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dengan kekuasaan yang berdaulat. 2. Negara bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya 3. Negara adalah sesuatu organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu harus ada : Pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup teratur sehingga 4. Merupakan bentuk pergaulan hidup dan realisasi ide-negara yang timbul dari suatu kemauan umum. 5. Merupakan bentuk pergaulan hidup dan realisasi ide-negara yang timbul dari suatu kemauan umum. 6. Masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu masyarakat. 7. Negara merupakan alat (agency) atau wewenang (authority). 8. Yang bertujuan untuk mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. 9. Merupakan sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. 10. Negara muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

2. Perbandingan (perbedaan dan persamaan) tujuan suatu Negara secara umum dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. A. Adapun tujuan Negara secara umum dan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu: 1.

3 (tiga) tujuan Negara secara umum, yaitu: a. Memperluas Kekuasaan 4 IIN SATYA NASTITI (E1M013017)

Tujuan negara memperluas kekuasaan berarti bahwa suatu negara ingin memperluas wilayah negaranya. Untuk memperluas kekuasaannya suatu negara harus mempersiapkan militer yang kuat. Tanpa kekuatan militer yang memadai akan mustahil untuk menguasai suatu wilayah. Negara-negara maju biasanya yang memiliki peluang memperluas kekuasaan karena negara maju dilengkapi dengan kekuatan militer maupun diplomasi yang kuat sehingga akan mudah bagi mereka untuk menaklukkan suatu wilayah. b.

Menyelenggarakan Ketertiban Hukum Setiap Negara di dunia memiliki hukum sebagai pengatur tata kehidupan dalam negaranya. Hukum sangat

penting dalam

penyelenggaraan negara agar terciptanya ketertiban dan keamanan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, suatu negara harus mampu menyelenggarakan

ketertiban

hukum.

Dengan

dilaksanakan

penegakan hukum tanpa pandang bulu dmelanggar hukum dan harus dihukum jika melanggar tanpa perbedaan status sosial,ekonomi maupun status lainnya. 2. Mencapai kesejahteraan Umum Kesejahteraan ini berarti bahwa semua rakyat dalam negara tersebut tercukupi kebutuhannya yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan. 3. Tujuan Negara Indonesia Berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang telah dituangkan bahwa tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia yaitu : “ untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan

ikut

melaksanakan

ketertiban

dunia

yang

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”


berdasarkan

4.

Persamaan dan perbedaan antara tujuan Negara secara umum dengan tujuan Negara Indonesia. 1. Persamaan Tujuan negara secara umum dan tujuan negara Indonesia sama-sama mengharapkan tercapainya kesejahteraan umum dan menyelenggarakan ketertiban hukum. Hal tersebut terlihat pada tujuan negara Republik Indonesia yaitu “memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia”. Kedua hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa Indonesia juga menginginkan rakyatnya mendapatkan kesejahteraan. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan serta terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi rakyatnya. Pendidikan juga merupakan hal mutlak harus terpenuhi dalam suatu negara agar dapat mempersiapkan generasi penerus bangsa yang mampu bersaing di dunia internasional dan yang terpenting mampu meneruskan tongkat estafet pemerintahan Indonesia. Tujuan Negara secara umun yang lainnya yaitu melaksakan ketertiban hukum. Sama

halnya

mengaharapkan

dengan

negara

suatu

ketertiban,

pada yaitu

umumnya, ketertiban

Indonesia dunia

juga

nengan

menerapkan ketertiban hukum. Tidak hanya pada negaranya juga pada seluruh dunia. Bentuk keterlibatan Indonesia dalam usaha melaksanakan ketertiban dunia yaitu ikut membantu Palestina untuk memperolah kemerdekaannya dengan mengirimkan sukarelawan dan mengikuti peraturan Negara lain jika berada pada Negara tersebut.

2. Perbedaan Tujuan negara secara umum salah satunya yaitu memperluas kekuasaan. Memperluas kekuasaan tersebut berarti merebut wilayah negara lain baik secara diplomatik maupun secara peperangan. Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia , yaitu : yang menginginkan terlaksananya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6 IIN SATYA NASTITI (E1M013017)

Indonesia tidak mengharapkan adanya perebutan kekuasaan negara lain. Indonesia mengharapkan seluruh negara di dunia merdeka dan damai, serta tidak mau menjadi penjajah. Penjajahan menurut Negara Indonesia berdasarkan pada

pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 yang berbunyi

“ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peikemanusiaan dan perikeadilan.

3. Unsur-unsur konstitutif (rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat) dan pentingnya ketiga unsur tersebut bagi berdirinya suatu Negara. A. Unsur-unsur konstitutif terbentuknya Negara, yaitu: 1. Rakyat Rakyat merupakan unsur terpenting terbentuknya negara. Rakyatlah yang pertama-tama berkepentingan supaya organisasi negara berjalan dengan lancar dan baik serta mampu mewujudkan tujuannya. Rakyat dalam hal ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Dimana bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama dengan mendirikan sebuah negara yang akan mengurus aspirasi dan kepentingannya. Diperkuatan pada Pasal 26 UUD 1945 menyatakan tentang warganegara Negara Indonesia sebagai berikut:  “yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara”.  “penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.  “Hal-hal mengenai warga negara dan mengenai penduduk diatur dengan undang-undang”.


2. Wilayah Wilayah negara adalah wilayah yang menunjukkan batas-batas dimana negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kedaulatannya. Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada karena tidak mungkin ada negara, tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Wilayah suatu negara mutlak diperlukan untuk tempat tinggal rakyatnya

dan

untuk

pemerintahannya. Dalam

pemerintah wilayah

tersebut,

dalam

menjalankan

kekuasaan

negara

yang bersangkutan dilakukan secara efektif di seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Wilayah Negara yang dimaksud adalah wilayah laut, wilayah udara, wilayah darat, dan Daerah Ekstrateritorial. Wilayah negara Indonesia berdasarkan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949 yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda, meliputi seluruh daerah bekas jajahan Hindia Belanda dengan batas-batas Negara ditentukan dengan cara perjanjian antarnegara tetangga, baik yang diadakan sebelum

maupun

sesudah

merdeka.

Diperkuat

dengan

aturan

perundang-undangan pasal 25A UUD 1945, yang menyatakan: “negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

3.

Pemerintahan yang berdaulat Pemerintah adalah pemegang dan penentu kebijakan yang berkaitan dengan pembelaan negara. Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan ke dalam dan ke luar. Kekuasaan ke dalam berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam negara itu. Kekuasaan ke luar berarti bahwa kekuasaan pemerintahan itu dihormati dan diakui oleh negara-negara lain. Masalah kedaulatan merupakan masalah yang sangat penting dalam suatu negara, karena kedaulatan merupakan sesuatu yang 8 IIN SATYA NASTITI (E1M013017)

membedakan antara negara yang satu dengan yang lain. Kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi. Di negara diktaktor, kedaulatan didasarkan atas kekuatan. Di negara-negara demokrasi kedaulatan didasarkan atas persetujuan.

4. Warga Negara Indonesia menurut pasal 26 UUD 1945. Bunyi pasal 26 UUD 1945, yaitu: 1. Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang. 2. Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undangundang. Menurut pasal 26 UUD 1945, yang dimaksud warga Negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-undang sebagai warga Negara. Yang dimaksud bangsa lain yaitu misalnya peranakan Belanda, Tionghoa (China), dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI,dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga Negara. Baik secara pengajuan maupun secara naturaisasi karena telah berjasa kepada Negara Indonesia .

5. Alasan jepang tidak menganut asas ius Soli, tetapi hanya menganut asas ius Sanguinis. Hal ini disebabkan karena jepang merupakan negara emigratif (negara yang warga negaranya banyak merantau ke negara lain) cenderung menggunakan asas kewarganegaraan ius sanguinis. Dengan alasan yang, yaitu negara

yang

bersangkutan

ingin

mempertahankan

hubungan

dengan

warganegaranya, akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warga Negara,tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga


negara yang lahir, semakin menumbuhkan semangat nasionalisme, dan bagi negara daratan seperti China dan lain-lain, yang tidak menetap pada suatu negara tertentu tetapi keturunan tetap sebagai warga negaranya meskipun lahir di tempat lain (negara tetangga). Negara emigratif ingin tetap mempertahankan warga negaranya. Di manapun mereka berada, mereka tetap merupakan bagian dari warga negaranya. Sedangkan jika diterapkan asas ius soli di Jepang, maka akan berlawanan dengan tujuan Negara jepang yaitu: mempertahankan hubungan dengan warganegaranya, dengan warga negaranya adalah keturunan asli dari jepang. Hal ini disebabkan karena Asas isu soli memungkinkan adanya bangsa yang modern dan multikultural tanpa dibatasi oleh ras, etnis, agama.

6. Contoh kasus berkenaan dengan masalah status kewarganegaraan (apatride, bipatride, dan multipatride). a. Apatride adalah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Apatride ini bisa dialami oleh orang yang dilahirkan dari orang tua yang negaranya menganut asas ius soli di negara atau dalam wilayah negara yang menganut asas ius sanguinis. Contoh:  Agus dan Ira adalah status suami dan istri dari Negara B Ius Soli. Mereka tinggal di Negara A yang berasas Ius Sanguinis. Kemudian Budi anak mereka lahir, menurut Negara A, Budi tidak diakui sebagai warga negara A, karena orang tua bukan warga negara. Demikian menurut Negara B, Budi tidak diakui sebagai warga negara, karena lahir di wilayah lain. Dengan demikian Budi tidak memiliki kewarganegaraan atau Apatride .  Jennifer Lopez memiliki darah keturunan bangsa Latin ( Brazil ) , tapi ia lahir di Belanda. Jadi Jennifer tidak memiliki status kewarganegaraan dari kedua Brazil dan warga Belanda . Brasil tidak mengakui Jennifer Lopez sebagai warga negara karena ia lahir di luar negara Brazil . Dan 10 IIN SATYA NASTITI (E1M013017)

dia bukan warga negara Belanda , karena ia tidak memiliki darah atau keturunan bangsa Belanda .  ada seseorang yang orang tuanya adalah warga negara Brazil yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, namun ia dilahirkan di negara Jepang yang menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan (ius sanguinis), maka kedua negara, baik negara asalnya, maupun negara ia dilahirkan menolaknya untuk menjadi warga negaranya. b. Bipatride adalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap (ganda). Bipatride ini bisa dialami oleh orang yang dilahirkan oleh orang tua yang negaranya menganut asas ius sanguinis di dalam wilayah negara yang menganut asas ius soli. Contoh : 

Adi dan Ani adalah suami dan istri dengan status warga Negara A Ius Sanguinis, tetapi mereka berdomisili di Negara B yang menganut prinsip Ius Soli. Lalu anak mereka lahir, Dani. Menurut Negara A, Dani adalah warga negara, karena mengikuti kewarganegaraan orang tua mereka. Menurut Negara B, Dani juga warga negara, karena tempat kelahirannya adalah di Negara B. Sehingga Dani memiliki status kewarganegaraan ganda atau Bipatride.



Ayah Bao Cun Lai adalah seorang Cina, Tapi Bao Cun Lai lahir di Inggris. Jadi dia memiliki kewarganegaraan ganda, yang merupakan warga negara Inggris yang menerapkan prinsip kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, serta warga China yang menganut prinsip kewarganegaraan berdasarkan hubungan darah .



Ada seseorang yang kedua orang tuanya tinggal di negara Jepang yang menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis. Waktu itu ia belum lahir, dan kedua orang tuanya pergi ke negara Brazil yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, dan ia pun dilahirkan di negara Brazil, maka ia mendapatkan kewarganegaraan dari kedua negara tersebut.


c. Multipatride

adalah

seseorang

yang

memiliki

2

atau

lebih

kewarganegaraan. Contoh: 

Ayah Bao Cun Lai adalah seorang Tionghoa. Namun karena Bao Cun Lai lahir di Inggris, maka dia memiliki dua kewarganegaraan, yaitu sebagai warga negara Inggris yang menerapkan asas kewarganegaraan berdasar tempat kelahiran, juga sebagai warga negara China yang menganut asas kewarganegaraan yang didasarkan pada hubungan darah. Aneh, suatu ketika Bao Cun Lai mendapat kehormatan untuk menjadi warga negara lain yang mengijinkan seseorang memiliki status kewarganegaraan ganda, namun karena dia tidak melepas statusnya sebagai warga negara China maupun Inggris, maka dia memiliki tiga kewarganegaraan sekaligus.



seseorang yang ayahnya berkewarganegaraan China yang menganut asas us sanguinis dan ibunya berkewarganegaraan India yang juga menganut asas ius sanguinis, namun ia di lahirkan di Kamboja yang menganut asas ius soli. Jadi, ia mendapatkan kewarganegaraan dari negara ayahnya, dari negara ibunya, dan negara ia dilahirkan.

7.

Implementasi (pelaksanaanya) hak yang terkandung dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 pada saat ini. Menurut saya implementasi hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) pada saat ini tidak berjalan lancar dan tidak merata, walaupun adanya program yang dicanangkan pemerintah seperti program wajib belajar 9 tahun dan program belajar sepanjang hayat (life long education), namun program tersebut masih belum berjalan maksimal. Tidak berjalannya program-program tersebut disebabkan karena, yaitu: a. Dengan alasan biaya


Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak bersekolah dengan alasan biaya, walaupun pendidikan dasar yaitu SD dan SMP gratis tapi nyatanya, biaya yang dibutuhkan juga masih banyak seperti untuk buku, seragam, dan sumbangan pengembangan institusi, ditambah jika sudah tamat SMP dan tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke SMA sederajat atau perguruan tinggi yang tidak gratis seperti SD dan SMP. Sekarang semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula biayanya, bahkan keluarga yang cukup juga belum tentu dengan mudah membiayai pendidikan keluarganya.

b. Kualitas fasilitas penunjang pendidikan Lihat dan bandingkan saja antara pendidikan di pusat kota dan pelosok desa. Sangat terlihat sekali perbedaannya. Di kota, kualitas pendidikan tidak perlu dipertanyakan lagi seperti apa, karena sudah tentu bagus dan didukung oleh beragam fasilitas. Sebaliknya, di desa atau daerah pelosok yang notabene seharusnya juga sama dengan di kota, ternyata kondisinya sangat memprihatinkan. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Contoh: Belasan lulusan SD 9 di Desa Subaya, Kintamani, Bangli, gagal melanjutkan ke jenjang SMP yang dikarenakan berbagai macam alasan seperti tidak mempunyai biaya, dan jarak sekolah yang jauh.


TUGAS KEWARGANEGARAAN LATIHAN 3

Recommend Documents