TUGAS KEWARGANEGARAAN LATIHAN 4

1

TUGAS KEWARGANEGARAAN LATIHAN 4

DISUSUN OLEH: NAMA

: IIN SATYA NASTITI

NIM

: E1M013017

PRODI

: PENDIDIKAN KIMIA (III-A)

S-1 PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM 2014

IIN SATYA NASTITI (E1M013017)

2

LATIHAN 4 1. Sri Sumantri mengemukakan bahwa konstitusi berarti Suatu Naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi sendi sistem pemerintahan Negara. Jelaskan unsur yang melekat pada pengertian tersebut! Jawab: Sri Sumantri mengemukakan bahwa: konstitusi adalah suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi sendi sistem pemerintahan negara. Substansi dari pengertian tersebut adalah dalam suatu Negara didalamnya terdapat rakyat dan pemerintah yang berdaulat, kemudian terdapat sendi-sendi system pemerintahan yang perlu adanya pembatasan terhadap tugas penguasa public sekaligus pengawasan terhadap tugas yang harus dilaksanakan penguasa public tersebut. hal tersebut bertujuan untuk menjamin hak hak asasi warga negara sehingga tidak terjadi penindasan dan kesewenang-wenangan dari pemerintah atau penguasa publik. Maka, unsur-unsur yang melekat pada pengertian konstitusi menurut Sri Sumantri, yaitu:  Jaminan terhadap HAM warga negara.  Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental karena memuat suatu bangunan negara sekaligus terdapat sendi sendi sistem pemerintahan  Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. 2. Diantara tujuan konstitusi adalah untuk “ memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik”. Jelaskan maksud tersebut! Jawab: Konstitusi bertujuan untuk membatasi dan sekaligus mengawasi kekuasaan politik dalam hal ini para penguasa atau petinggi Negara dalam menjalankan tugasnya agar selaras dan tidak melenceng dari UndangUndang Dasar. Hal ini disebabkabkan karena kekuasaan yang tidak dibatasi akan selalu cenderung untuk disalahgunakan. Pembatasan kekuasaan yang diisyaratkan undang-undang dasar juga mengatur beberapa kewenangan


3

yang dimiliki oleh satu cabang kekuasaan pemerintahan, yang mana ada cabang kekuasaan membutuhkan pengesahan dan persetujuan dari cabang kekuasaan yang lainnya. Contohnya: presiden membutuhkan pengesahan dan persetujuan dari DPR. Begitupun juga sebaliknya kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif membutuhkan pengesahan dan persetujuan cabang pemerintahan lainnya. Oleh karena itu adanya pembagian kekuasaan menurut Baron Montesquieu dalam teori Trias Politica, yaitu: 

Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang suatu Negara.



Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penerapan hukum tersebut.



Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman. Jadi, dengan adanya pembatasan dan pengawasan terhadap

kekuasaan politik sehingga tujuan Negara dapat terwujud dan dapat terjaminnya Hak Asasi Manusia, sehingga tidak terjadi sewenang-wenangan dari pemerintah.

3. Keberadaan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara sangat krusial. Mengapa demikian? Jelaskan jawaban anda! Jawab: Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial (miring), karena tanpa konstitusi bisa

jadi

tidak

akan

terbentuk

sebuah

negara.

Menurut

Dr. A. Hamid S. Attamimi menegaskan konstitusi atau undang-undang dasar merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan, sejalan dengan pendapat tersebut. Kemudian menurut Bagir Manan mengatakan bahwa hakekat konstitusi

merupakan

perwujudan

paham

tentang


konstitusi

atau

4

konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah disuatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk dipihak lain. 4. a. Jelaskan prinsip prinsip dasar yang harus dipenuhi konstitusi demokratis! b. Seiring prinsip-prinsip dasar konstitusi demokratis yang anda jelaskan di poin a, buktikan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis Negara Indonesia adalah konstitusi demokratis. Jawab: a. Prinsip prinsip dasar yang harus dipenuhi konstitusi demokratis, yaitu: 1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan Warga Negara bertindak sebagai sumber kedaulatan atau warga negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam Negara tersebut. Karena pemerintah berasal dari rakyat, pemerintah tersebut dipilih oleh rakyat, dan ketika menjadi pemerintah Negara memiliki tugas dan harus dilaksanakan untuk menjamin hak-hak warga Negara. Dengan kata lain, masyarakat berdaulat apabila pemerintah bekerja demi masyarakat bukan untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. 2. Mayoritas berkuasa dan terjamin hak minoritas Kaum yang lebih banyak menjadi berkuasa namun tidak menutupi hak yang dimiliki oleh orang-orang minoritas. Dimana yang dimaksud dengan kaum yang banyak adalah calon pemerintah yang memiliki suara terbanyak diangkat menjadi lembaga Negara atau pemerintah, yang memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyat atau warga Negara. 3. Pembatasan pemerintahan Pemerintah memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan negara, namun dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki pemerintah tidak boleh sewenang-wenang sehingga dibutuhkan batasan pada

pemerintah dalam

menjalankan

pemerintahan. Selain itu, kekuasaan yang dijalankan hendaknya


5

memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga pemerintahan sehingga dapat berjalan beriringan dalam wadah pemerintahan. 4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:  Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan teori Trias Politika. Negara Indonesia menganut asas pembagian, pembatasan dan pengawasan terhadap tugasnya. Menurut Montesquieu kekuasaan atau wewenang dibagi menjadi tiga, yaitu:  Legislatif yaitu: pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang (DPR dan MPR).  Eksekutif

yaitu:

pemegang

kekuasaan

dibidang

pemerintahan (Presiden).  Yudikatif yaitu: pemegang kekuasaan dibidang kehakiman (MA dan MK).  Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan

adanya

konstitusi

akan

membantu

untuk

mengontrol lembaga-lembaga pemerintahan tersebut, sehingga berjalan sesuai fungsi dan kewajibannya. Semua lembaga tersebut mendapat kontrol dalam bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dijalankan selama menjabat.  Proses hukum. Dengan adanya konstitusi akan mempermudah dalam melakukan proses hukum, karena didalam konstitusi terdapat pedoman untuk menjatuhi hukuman kepada seseorang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga seseorang tidak akan mendapatkan hukuman yang lebih berat atau lebih ringan dari yang seharusnya ia dapatkan. Serta dengan adanya konstitusi semua orang yang bersalah dapat dihukum tidak ada kecualinya baik para aparatur negara termasuk presiden.


6

 Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan Pemilu

merupakan salah

satu

bentuk

kekuasaan dalam pemerintahan demokratis. demokratis

ialah

keterlibatan

rakyat

pembatasan Ciri

sebagai

negara

pemegang

kekuasaan tertinggi negara. Pemilu dilaksanakan dengan prinsip “LUBERJURDIL”. Contoh: pada pasal 7 UUD 1945 presiden dapat dipilih kembali utuk satu masa jabatan.

b. Bukti UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis negara indonesia adalah konstitusi demokratis No. Prinsip-prinsip/ syarat- Pasal dan bunyi pasal UUD 1945 yang syarat

konstitusi berkaitan

demokratis 1.

dengan

prinsip-prinsip/

syarat-syarat konstitusi demokratis

Menempatkan

warga a. Pasal 1 ayat 2 “Kedaulatan berada

negara sebagai sumber

ditangan

rakyat

dan

dan

utama kedaulatan

dilaksanakan menurut UUD”.*** b. Pasal 6A ayat 1 ”presiden dan wakil presiden

dipilih

dalam

satu

pasangan

secara

langsung

oleh

rakyat”.*** c. Pasal

23

ayat

pendapatan

dan

1

“Anggaran

belanja

negara

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.*** d. BAB XA UUD 1945 tentang HAM Mulai dari pasal 28A sampai pasal 28J


7

2.

Mayoritas

berkuasa a. Pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin

dan terjaminnya hak

kemerdekaan tiap-tiap

minoritas

untuk memeluk agamanya masingmasing

dan

menurut

untuk

penduduk

beribadat

agamanya

dan

kepercayaannya itu”. b. Pasal 30 ayat 2 “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui

sistem

keamanan

pertahanan

dan

semesta

oleh

rakyat

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan

rakyat,

sebagai

kekuatan

pendukung”.** c. Pasal 30 ayat 4 “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat

bertugas

melindungi, mengayomi, melayani masyarakat,

serta

menegakkan

hukum”.** d. Pasal 31 ayat 2 “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar

dan

pemerintah

wajib

membiayainya”.**** e. Pasal 32 ayat 2 “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat


8

dalam

memelihara

mengembangkan

dan nilai-nilai

budayanya”.**** f. Pasal 34 ayat 1 “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.**** g. Pasal 34 ayat 2 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.**** h. Pasal

34

ayat

3

“Negara

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum

yang

layak”.**** 3.

a. Pasal 2 ayat 1 “Majelis

Pembatasan pemerintahan

Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang”.**** b. Pasal 4 ayat 1 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar”. c. Pasal 7 “Presiden dan Wakil


9

Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.* d. Pasal 7C “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”.*** e. Pasal 17 ayat 3 “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.* f. Pasal 19 ayat 2 “susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.** g. Pasal 22 C ayat 3 “ anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. ***

4.

Pembatasan dan pemisahan kekuasaan

a. Pasal 3 UUD 1945 ayat: 1. Majelis Permusyawaratan

negara yang meliputi :

Rakyat berwenang mengubah

a. Pemisahan

dan menetapkan Undang

wewenang dan kekuasaan

Undang Dasar.*** 2. Majelis Permusyawaratan

berdasarkan trias

Rakyat melantik presiden

politika

dan/atau wakil presiden.***


10

b. Kontrol

3. Majelis Permusyawaratan

keseimbangan

Rakyat hanya dapat

lembaga-lembaga

memberhentikan presiden

pemerintahan

dan/atau wakil presiden dalam

c. Proses hukum, dan

masa jabatannya menurut

d. Adanya pemilihan

Undang-Undang Dasar.***

umum sebagai mekanisme

b. Pasal 5 UUD 1945 ayat: 1. Presiden berhak mengajukan

peralihan

rancangan undang-undang

kekuasaan.

kepada Dewan Perwakilan Rakyat.* 2. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintahuntuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. c. Pasal 7B UUD 1945 ayat 4 “Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi”.*** d. Pasal 20 UUD 1945 ayat 1 “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang”.* e. Pasal 7A “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam


11

masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.*** f. Pasal 22 E UUD 1945 ayat: 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.*** 2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.*** 3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”*** 4. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang


12

bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.***

Dengan demikian, jelaslah bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis negara Indonesia adalah konstitusi demokratis.

5. a. Dalam sistem ketatanegaraan modern, dikenal ada dua system dalam perubahan konstitusi,

yaitu system renewel

(pembaharuan) dan

amandemen (perubahan). Dengan memperhatikan cara perubahan konstitusi di Indonesia, setidaknya dalam kurun waktu 1999–2002. Indonesia menganut sistem perubahan yang manakah dari kedua sistem perubahan konstitusi modern tersebut ? b. Cara perubahan Undang-Undang Dasar di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 37 UUD 1945 !

Jawab: a. Sistem Perubahan Konstitusi di Indonesia sejak 1999-2002 adalah sistem amandemen. Sistem amandemen sendiri merupakan sistem perubahan konstitusi dengan melakukan perubahan (amandenen) terhadap bagian-bagian tertentu dari konstitusi yang asli, sehingga konstitusi yang asli tetap berlaku. Hal ini terlihat dengan terjadinya 4 kali proses amandemen UUD 1945 tanpa merubah UUD 1945 secara keseluruhan. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR: 

Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 oktober 1999 (perubahan pertama UUD 1945).



Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 (perubahan kedua UUD 1945).


13



Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 (perubahan ketiga UUD 1945).



Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustu 2002 (perubahan keempat UUD 1945).

b. Cara Perubahan Undang-Undang Dasar di Indonesia sesuai Pasal 37 UUD 1945. Pasal 37 UUD 1945 ayat 1 dan 2 menjelaskan tata cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu: 1) Usul perubahan undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya

1/3

dari

jumlah

anggota

Majelis

Permusyawaratan Rakyat. 2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. 4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat daripada jumlah anggota yang hadir. 5) Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Berdasarkan ketentuan pasal 37 UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa wewenang untuk mengubah UUD 1945 ada pada MPR sebagai lembaga

legislatif,

usul perubahan undang-undang dasar

dapat

diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah


14

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setiap usul perubahan pasalpasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan. Pada saat pengubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar quorum yang harus dipenuhi adalah 2/3 dari jumlah anggota MPR, dan putusan tentang perubahan yang dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat daripada jumlah anggota yang hadir.


TUGAS KEWARGANEGARAAN LATIHAN 4

Recommend Documents