Tugas Akhir. Dosen Pembimbing : Junaidi Idrus, S.Ag., M.Hum

Tugas Akhir EKSISTENSI PANCASILA DALAM KONTEKS MODERN DAN GLOBAL PASCA REFORMASI

Dosen Pembimbing : Junaidi Idrus, S.Ag., M.Hum Disususn Oleh: Nama : Fitri Umayasari NIM : 11.12.6231 Kelompok : J Prodi dan Jurusan : S1 SISTEM INFORMASI

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER STMIK “AMIKOM” YOGYAKARTA 2011-2012

EKSISTENSI PANCASILA DALAM KONTEKS MODERN DAN GLOBAL PASCA REFORMASI

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER STMIK “AMIKOM” YOGYAKARTA 2011-2012

Dosen : Junaidi Idrus, S.Ag., M.Hum

ABSTRAK Banyak

masyarakat

Indonesia

yang mengabaikan

apa

arti

dari

pancasila

tersebut,bahwa kurang pemahaman pendidikan tentang dasar negara kita itu. Melalui Pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan di dalam Pembukaaan UUD 1945. Pada saatnya peserta didik dapat menghayati filsafat dan ideologi Pancasila sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara R.I dalam melaksanakan profesinya. Diharapkan melalui Pendidikan Pancasila peserta didik akan menjadi manusia Indonesia terlebih dahulu sebelum menguasai, memiliki iptek dan seni yang dipelajari. Didambakan bahwa warga negara indonesia unggul dalam penguasaan iptek dan seni, namun tidak kehilangan jati dirinya, apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya. Terbentuknya bangsa Indonesia melalui proses sejarah dari masa Kutai – Sriwijaya – Majapahit – masa penjajahan dan kemudian mencapai kemerdekaan merupakan proses panjang. Di dalam kehidupan bangsa Indonesia tersebut terdapat prinsip hidup yang tersimpul di dalam pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa ( jati diri ). Pancasila merupakan kenyataan hidup bagi bangsa Indonesia.1

1

Buku Pendidikan Pancasila L.Andriani Purwastuti,M.Hum. dkk.

LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, bangsa dan negara, secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasionalnya. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan keterdugaan. Banyak

masyarakat

Indonesia

yang mengabaikan

apa

arti

dari

pancasila

tersebut,bahwa kurang pemahaman pendidikan tentang dasar negara kita itu. Kesemuanya diatas memerlukan kemampuan warganegara yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar negara tersebut akan menjadi tuntunan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.2

2


RUMUSAN MASALAH

Eksistensi Pancasila dalam Konteks Modern dan Global Pasca Reformasi : Apa yang dimaksud dengan istilah modern dalam pancasila? Apa yang dimaksud dengan istilah globalisasi dalam pancasila? Apa yang dimaksud dengan istilah reformasi? Bagaimana keberadaan Pancasila pasca reformasi? Bagaimana Pancasila seharusnya? ( solusi )3

3

PENDEKATAN

HISTORIS Terbentuknya bangsa Indonesia melalui proses sejarah dari masa Kutai – Sriwijaya – Majapahit – masa penjajahan dan kemudian mencapai kemerdekaan merupakan proses panjang. Di dalam kehidupan bangsa Indonesia tersebut terdapat prinsip hidup yang tersimpul di dalam pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa ( jati diri ). Jati diri menunjukan adanya ciri khas, sifat, karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Kemudian oleh para pendiri banngsa atau Negara dirumuskan dalam rumusan sederhana namun mendalam yang meliputi lima prinsip, yaitu pancasila.4

4


PEMBAHASAN ISTILAH MODERNISASI Dalam pengertian umum kata modern berarti sesuatu yang kontemporer, baru, atau saat ini. Kata modern memperlihatkan perbedaan antara yang sekarang dengan yang lalu, misalnya pakaian, perilaku, arsitektur, maupun pola-pola sosial. Dalam sosiologi, kata modern digunakan ketika mengacu pada teori sosiologi modern, yang berbeda dengan teori

klasik.

Para penulis awal tentang modernitas--kondisi sosial modern--menyebut ―modern‖ untuk menjelaskan kondisi sosial di Eropa pasca zaman pertengahan abad ke-17. Waktu itu di Eropa terjadi penyusutan struktur feodalisme dan bentuk-bentuk masyarakat tradisional. Masyarakat modern, yang lahir sejak abad ke-17, terlihat seperti zaman baru yang berkembang dan bertahan hingga masa-masa selanjutnya. Kemudian, modernitas diasosiasikan dengan institusi sosial tersendiri dari masyarakat pasca zaman pertengahan ini. Institusi-institusi ini ditandai oleh penekanan terhadap pertimbangan rasional murni bersamaan dengan penurunan tradisi dan tradisionalisme. Kondisi sosial modern terdiri dari pandangan hidup yang rasional dan teratur di mana tindakan-tindakan sosial mengandalkan teknik-teknik dan strategi yang menggunakan cara-cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Inti bentuk-bentuk tindakan sosial ditemukan dalam institusi-institusi negara-bangsa dan industrialisme kapitalis, selain praktik-praktik politik dan ekonomi mereka yang mendominasi dan membentuk seluruh wilayah kehidupan. Para teoritisi sosial, khususnya mereka yang terkait dengan masa perkembangan sosiologi, cenderung melihat pertumbuhan bentuk-bentuk tindakan rasional sebagai sesuatu yang cenderung tak terhindarkan dalam masyarakat modern. Berikut ini beberapa institusi sosial yang menguat di Barat pada akhir abad ke-17: negara bangsa yang terpusat dan intervensionis, sistem produksi massa, monopoli pasar, perusahaan produksi dan keuangan dalam skala besar, konsumsi massa, pergerakan massa melalui berbagai bentuk transportasi dan urbanisasi, komunikasi massa, dan budaya massa. Sekarang, para pemikir sosial mempertanyakan

ketidakterhindarkannya

modernitas

dan

berpendapat

bahwa

5

institusisosial modern mungkin bisa saja berubah. Jika perubahan itu terjadi dalam skala

besar, maka institusi-institusi ini tidak bisa lagi disebut modern. Faktanya, telah terlihat perubahan itu pada pertengahan kedua abad ke-20 dan bahwa Barat telah memasuki kondisi posmodern. Para ilmuan ini beranggapan bahwa perubahan kebudayaan telah meruntuhkan rasionalitas Pencerahan dan menghentikan proses rasionalisasi serta memulai transformasi sosial yang besar. Perubahan budaya tersebut sudah mulai abad ke-19. Bentuk kebudayaan di awal modernitas sangat rasional dan menjadi realisme yang representasional dalam seni visual, klasisisme dalam musik dan arsitektur, dan narasi linear dan naturalisme dalam sastra, yang memberikan perhatian pada penyajian gambaran dunia yang realistik serta menguatnya ralisme dan obyektivitas ilmu alam, politik, dan industri. Pada akhir abad ke19, para pengamat budaya mulai melhat keterputusan dengan semua hal tersebut dalam seluruh bidang seni. Sejak pertengahan 1960-an, pandangan budaya tersebut diperbarui menjadi lebih refleksif. Kaum hippies dan radikal mulai menolak teknologi danm rasionalitas birokrasi tahun 1950 dan 1960-an atas nama kesenangan dan kebebasan budaya. Apa yang kemudian dikenal sebagai posmodern dibangun di atas hal-hal ini dan terus mengejar radikalisme budaya yang telah dilepaskan oleh estetika modernisme. Kaum posmodernis berpendapat bahwa tiada pondasi yang dapat ditetapkan untuk kepastian intelektual.

Tidak

ada

―totalitas‖

maupun

―narasi

besar‖

di

zaman

ini.

Kondisi-kondisi tersebut berpengaruh pada para penulis seperti Jacques Derrida, Michel Foucault, dan Jean Baudrillard yang menekankan pada relativitas ide dan nilai-nilai. Pertumbuhan posmodernitas ditandai beberapa hal, misalnya melemahnya negara bangsa, fragmentasi dan disorganisasi ekonomi nasional, pertumbuhan transaksi lintas negara, arus informasi dan pengetahuan yang tumbuh secara signifikan, pertumbuhan resiko, kecemasan,

dan

ketidakpastian,

ekspansi

besar-besaran

budaya

populer

dan

konsumerisme dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Beberapa pendapat ini menekankan perubahan sosial yang penting di dalam struktur masyarakat kontemporer. Institusi sosial modern terus berubah sejak kemunculan pertamanya. 5

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2221211-modernisasi-dan-modernitas/#ixzz1bt9WHgds

ISTILAH GLOBALISASI

Globalisasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses masuknya keruang lingkup dunia. Globalisasi barasal dari kata globe / global, yaitu dunia atau bola dunia. Dapat pula diartikan sebagai hal-hal kejadian secara umum dan keseluruhan, yang berkaitan dengan dunia. Termasuk didalamnya adalah kebijakan nasional yang memperlakukan seluruh dunia sebagai lingkungan yang layak diperhitungkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris Longman Dictionary of Contemporary English, global diartikan sebagai concerning the whole eart, maksudnya sesuatu yang berkaitanndengan

dengan

dunia

internasional,

atau

seluruh

dunia.Sesuatu

itu

dapatnberupa masalah, kejadian, kegiatan atau bahkan sikap yang sangat berpengaruh dalam kehidupan yang lebih kompleks dan luas. Contoh salah satu masalah di dunia Internasional ini adalah narkoba. Dunia Internasional sepakat memerangi narkoba ini dengan sungguh-sungguh dan bahkan masing-masing negara telah membentuk divisi khusus polisi yang menangani narkoba. Kepolisian Republik Indonesia telah membentuk Badan Anti Narkoba (BAN). Dalam era globalisasi dapat dikatakan bahwa dunia makin kecil makin dan sempit sehingga hubungan antara bangsa dan negara makin dekat, komunikasi dan transportasi semakin cepat dan saling mempengaruhi. John Naisbith, Toffler, maupun friedman berpendapat bahwa masyarakat dunia dewasa ini sedang memasuki era masyarakat informasi yang beralih dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Artinya, teknologi informasi mampu menembus batasbatas wilayah suatu Negara. Kata globalisasi dipopulerkan oleh Theodore Lavitte pada tahun 1985. Istilah itu menunjukan pada sebuah proses tumbuhnya kesadaran global bahwa dunia adalah sebuah lingkungan yang terbangun sebagai kesatuan yang utuh. Di Perancis, kata itu disebut dengan mondialisation. Di Spanyol dan Amerika Latin disebut globalization. Orang Jerman menyebutnya globalisierung. Disamping itu,perlu diperhatikan bahwa globalisasi pada dasarnya membentuk jaringan ekonomi global, yang mampu menjangkau pelosok-pelosok dunia dengan kendali yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa. Bangsa-bangsa yang

6

memiliki daya saing mendapatkan peluang yang baik untuk bermain dalam jaringan

ekonomi global itu, sehingga mendapatkan keuntungan dan memainkan peran yang berarti. Namun, bagi bangsa-bangsa yang tidak memiliki daya saing yang memadai, hal itu dapat mendatangkan masalah baru karena dapat merupakan titik yang rawan dan menjadi bangsa yang makin tergantung pada bangsa lain. Agar dapat bertahan hidup, setiap bangsa harus mampu menumbuhkan daya saingnya yang optimal. Tanpa daya saing, ketergantungan ini makin menjadi riil, mengingat kekuatan ekonomi yang mengendalikan jaringan global tersebut bukanlah pihak yang ingin mewujudkan rasa kemanusiaan dan kesetiakawanan global, melainkan mencari keuntungan di pasar global dan mengambil keuntungan dimanapun mereka berada. Dengan demikian, terbuka kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial diantara bangsabangsa industri maju yang makin kaya dengan bangsa-bangsa terbelakang yang makin miskin.

6

MGMP Kewarganegaraan, Panca Sakti 2009 Pendidikan Kewarganegaraan Drs. Sunarso, dkk

ISTILAH REFORMASI

Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi manakala dikaji perkembangannya secara konstitusional terakhir ini dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif sehingga kridibilitasnya menjadi diragukan, diperdebatkan, baik dalam wacana politis maupun akademis. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara ia sebagai landasa kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti, bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia harus selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai negara hukum setiap perbuatan, baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya dalam pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Sekurang-kurangnya, substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik mengandung arti bahwa

nilai-nilai

Pancasila

sebagai

wujud

cita-cita

Indonesia

merdeka

di

implementasikan sbb : - Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. - Mementingkan kepentingan rakyat / demokrasi dalam pemgambilan keputusan ;7

7

http://www.harypr.com/

- Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan ; - Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab ; - Tidak dapat tidak, nilai-nilai keadilan, kejujuran (yang menghasilkan) dan toleransi bersumber pada nilai ke Tuhanan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai paradigma nasional bidang ekonomi mengandung pengertian bagaimana suatu falsafah itu diimplementasikan secara riil dan sistematis dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan, dimana pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu smeboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan UUD 1945 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas, karena kebudayaan nasional sangat diperlukan sebagai landasan media sosial yang memperkuat persatuan. Dalam hal ini bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Dengan berakhirnya peran sosial politik, maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan untuk menegaskan, bahwa TNI telah meninggalkan peran sosial politiknya atau mengakhiri dwifungsinya dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem nasional. Dengan memasukai kawasan filsafat ilmu (philosophy of science) ilmu pengetahuan yang diletakkan diatas pancasila sebagai paradigmanya perlu difahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistomologis, dan aksiologis. Ontologis, yaitu bahwa hakikat ilmu pengetahuan aktivitas manusia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Ilmu pengetahuan harus dipandang secara utuh, dalam dimensinya sebagai masyarakat, sebagai proses, dan sebagai produk. Sebagai masyarakat menunjukan adanya suatu academic community

yang akan dalam hidup kesehariannya para warganya mempunyai concerm untuk terus menerus

menggali

dan

mengembangkan

ilmu

pengetahuan.

Sebagai

proses

menggambarkan suatu aktivitas warga masyarakat ilmiah yang melalui abstraksi, spekulasi, imajinasi, refleksi, observasi, eksperimentasi, komparasi dan eksplorasi mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Sebagai produk, adanya hasil yang diperoleh melalui proses, yang berwujud karya-karya ilmiah beserta aplikasinya yang berwujud fisik ataupun non fisik. Epistimologi, yaitu bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijadikan metode berpikir, dalam arti dijadikan dasar dan arah didalam pengembangan ilmu pengetahuan ; yang parameter kebenaran serta kemanfaatan hasil-hasil yang dicapainya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu sendiri. Aksilogi yaitu bahwa dengan menggunakan epistemologi tersebut diatas, pemanfaatan dan efek pengemabgnan ilmu pengetahuan secara negatif tidak bertentangan dengan Pancasila dan secara positif mendukung atau mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. Lebih dari itu, dengan penggunaan Pancasila sebagai paradigma, merupakan keharusan bahwa Pancasila harus dipahami secara benar, karena pada gilirannya nilai-nilai Pancasila kita jadikan asumsi-asumsi dasar bagi pemahaman di bidang otologis, epistemologis, dan aksiologisnya.8

8

http://www.harypr.com/

KEBERADAAN PANCASILA SETELAH REFORMASI

Asas wawasan kebangsaan (wawasan nasional) sesungguhnya bersumber dan berakar dalam sejarah Indonesia yang panjang; seumur dengan nilai filsafat Pancasila. Mengutip pernyataan Bung Karno dalam pidato beliau di PBB 29 September 1961, antara lain: ―Berbicara tentang dasar negara Pancasila, kami menyatakan bagaimana nilai-nilai pandangan bidup bangsa Indonesia yang sudah berkembang 2000 tahun berselang ―. Artinya, kesadaran nasional (silaIII Pancasila) seutuhnya adalah ajaran filsafat Pancasila yang telah tumbuh dan berkembang sejak 2000 tahun peradaban Indonesia, dan diwarisi oleh the founding fathers untuk kita warisi dan tegakkan (pembudayaan nilai Pancasila seutuhnya). Berdasarkan analisis filosofis-ideologis dimaksud, dapatlah dilukiskan perkembangan wawasan nasional Indonesia dalam skema berikut A.Dinamika Integritas Wawasan Nasional Indonesia Secara skematis dilukiskan dinamika integritas wawasan nasional Indonesia dalam sejarah kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, sebagai berikut. NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila, negara Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah puncak kesadaran kebangsaan (nation state) yang optimal dan final. NKRI inilah rumah tangga bangsa keseluruhan yang menjamin kerukunan, kejayaan dalam keadilan. Skema ini melukiskan bagaimana integritas nasional Indonesia dalam sejarah. budaya dan peradaban nasional dan internasional. Data sejarah menunjukkan kesadaran kebangsaan (wawasan nasional) telah berkembang sejak Sriwijaya dan Majapahit —yang wilayah kedaulatannya melampaui kedaulatan geopolitik NKRI— sebagai nampak sampai dalam dinamika

era

globalisasi

-

liberalisasi — postmodernisme yang menggoda dan melanda Runtuhnya Majapahit — akibat konflik intemal nasional— maka era kolonialisme-imperialisme 1596 – 1945 telah menindas semua potensi nasional Indonesia. Namun, kita tetap bersyukur dan bangga

9

sebagai bukti bangsa besar yang mewarisi jiwa patriotisme, ksatria dan heroisme dengan

bangkitnya perang kemerdekaan nasional di seluruh nusantara. Artinya, kesadaran nasional senantiasa bidup dalam semangat ksatria dan kemandirian merebut kemerdekaan. Tahapan perjuangan kemerdekaan nasional terekam mulai Kebangkitan Nasional 1908, dimantapkan dan dikukuhkan dengan Sumpah Pemuda 1928; kemudian berpuncak dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Berkat tekad perjuangan: merdeka atau mati —yang dijiwai moral Pancasila dan harga diri bangsa— Indonesia Raya merdeka dan berdaulat dalam NKRI berdasarkan Pancasila – UUD 45. (Perhatikan skema 1 di atas sebagai representasi integritas wawasan nasional dan negara Indonesia/NKRI). B. NKRI Sebagai Negara Nasional (Nation State) Asas normatif filosofis-ideologis NKRI seutuhnya ialah filsafat negara Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (Weltanschauung), diakui juga sebagai jiwa bangsa (Volkgeist, jati diri nasional) Indonesia. Identitas dan integritas nilai fundamental ini secara konstitusional dan institusional ditegakkan dalam negara kesatuan republik Indonesia = NKRI, sebagai nation state. Secara filosofis-ideologis dan konstitusional, bahkan kultural negara kebangsaan (nation state) adalah peningkatan secara kenegaraan dari nilai dan asas kekeluargaan. Makna kekeluargaan, bertumpu pada karakteristika dan integritas keluarga yang manunggal;

sehingga

rukun,

utuh-bersatu,

dengan

semangat

kerjasama

dan

kepemimpinan gotong-royong —ayah-ibu, dan anak-anak dalam satu keluarga bahagia sejahtera dalam asas cinta: rukun, saling menolong dalam kepemimpinan orang tua—. Jadi, nation state Indonesia adalah wujud makro (nasional, bangsa, negara) dari rakyat warga negara Indonesia se-nusantara (baca: pluralisme yang telah terbentuk menjadi padu/manunggal

9


sebagai nation Indonesia) sebagaimana analog: terbentuknya satu keluarga dari manusia pria dan wanita, mungkin antar suku, antar bangsa bahkan anlar ras. Identitas demikian ditegakkan dalam nation state NKRI yang dijiwai asas kekeluargaan, asas kebangsaan (sila III Pancasila) dan dilandasi semangat asas wawasan nusantara. Karenanya, secara nonnatif integritas NKRI (diharapkan) kuat, tegak tegar menghadapi berbagai tantangan nasional dan global Keseluruhan identitas dan integritas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dijiwai, dilandasi dan dipandu oleh nilai fundamental dasar negara Pancasila. Karenanya, NKRI dapat dinamakan dengan predikat sebagai sistem kenegaraan Pancasila. Sistem kenegaraan ini terjabar secara konstitusional dalam UUD Proklamasi (UUD 45). NKRI sebagai nation state membuktikan bagaimana/potensi dan kualitas dari integritas wawasan nasional Indonesia raya yang diwarisi, tumbuh, dan teruji dalam berbagai tantangan nasional dan global. Semoga potensi dan keunggulan demikian senantiasa tegak tegar dalam semua kondisi dan tantangan:

globalisasi-liberalisasi dan

postmodernisme yang kita alami dalam abad XXI —sebagai kita rasakan sepanjang era reformasi—.

Untuk

memperjelas

tantangan

bahkan

ancaman

yang

telah.

mendegradasikan mental dan budaya politik —setidaknya sebagian elite reformasi— dapat dihayati dan dicermati dalam skema 3 (terlampir). Skema ini melukiskan integritas wawasan nasional dan NKRI dilanda globalisasi – liberalisasi postmodernisme; bersamaan dengan bangkitnya gerakan neo-marxisme-komunisme-atheisme, khususnya dalam NKRI: neo-PKI, KGB. Mereka mengembangkan sistem ideologi yang tidak sinergis, bahkan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Artinya, filsafat Pancasila dengan integritas theisme- religius berhadapan dengan ideologi Barat: kapitalismeliberalisme-sekularisme; neoimperialisme dan ideologi marxisme-komunisme-atheisme. Era reformasi yang memuja kebebasan (neo-liberalisme) atas nama HAM dan demokrasi dapat bemuara:

degradasi nasional, degradasi mental dan moral Pancasila; bahkan degradasi moral theisme-religius.10 MEMORANDUM I 1. Tumbuh berkembangnya wawasan nasional berlangsung ribuan tahun; 2. Wawasan

nasional

adalah

modal

dasar

perjuangan

kemerdekaan

dengan

puncak: Proklamasi 1945: NKRIsebagai nation state. 3. Ketahanan nasional Indonesia raya = Nasionalisme yang dijiwai budaya dan moral Pancasila. Sesungguhnya nilai dasar filsafat Pancasila demikian, telah terjabar secara filosofisideologis dan konstitusional di dalam UUD Proklamasi (pra-amandemen) dan teruji dalam dinamika perjuangan bangsa dan sosial politik 1945 – 1998 (1945 – 1949; 1949 – 1950; 1950 – 1959 dan 1959 – 1998). Reformasi 1998 sampai sekarang, mulai amandemen I – IV: 1999 – 2002 cukup mengandung distorsi dan kontroversial secara fundamental (filosofis-ideologis dan konstitusional) sehingga praktek kepemimpinan dan pengelolaan nasional cukup memprihatinkan. Berdasarkan analisis normatif filosofisideologis

dan

konstitusional

demikian,

integritas

nasional

dan

NKRI

juga

memprihatinkan. Karena, berbagai jabaran di dalam amandemen UUD 45 belum sesuai dengan amanat filosofis-ideologis filsafat Pancasila secara intrinsik. Terbukti, berbagai penyimpangan dalam tatanan dan praktek pengelolaan negara cukup memprihatinkan, terutama dalam fenomena praktek: demokrasi liberal dan ekonomi liberal, serta berbagai kontroversial

budaya

dan

moral

sosial

politik!

Demi cita-cita nasional yang diamanatkan para pahlawan dan pejuang nasional, khususnya the founding fathers dan PPKI maka semua komponen bangsa sekarang —10 tahun reformasi— berkewajiban untuk merenung (refleksi) dan mawas diri untuk melaksanakan evaluasi dan audit nasional apakah kita sudah sungguh-sungguh menegakkan integritas NKRI berdasarkan Pancasila – UUD 45. 10


BAGAIMANA PANCASILA SEHARUSNYA? ( SOLUSI…)

Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia, termasuk dalam menggali dan mengembangkan Wawasan Nasional. Falsafah Pancasila diyakini sebagai Untuk itulah perlu kiranya pendidikan yang membahas/mempelajari tentang wawasan nusantara dimasukan ke dalam suiatu kurikulum yang sekarang diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia (misalnya : pelajaran Kewarganegaraan, Pancasila, Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, Indonesia yang dilakukan melalui Pendidikan Pancasila, Dalam proses pembinaan masyarakat terhadap pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam wawasan kebangsaan pada seluruh komponen bangsa, dibentuk agar berwawasan kebangsaan serta berpola tatalaku secara khas yang mencerminkan Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, Nasionalisme adalah kualitas dan integritas kesadaran nasional warga bangsa, atau suatu bangsa. Makna ini disamakan dengan kesadaran nasional. Sekarang di Indonesia juga dihayati sebagai wawasan nasional yang berkembang dalam wujud wawasan nusantara. Wawasan nasional (kesadaran nasional) adalah kualitas dan integritas manusia sebagai bangsa, sebagai subyek budaya dan negaranya; sekaligus sebagai subyek moral. Kedudukan manusia baik sebagai pribadi, dan lebih-lebih sebagai bangsa secara natural memiliki kesadaran harga diri —kesadaran nasional sebagai kesadaran diri kolektif™ menunjukkan integritas dan kualitas bahkan martabat manusia dan martabat bangsa. Negara, in casu NKRI adalah kelembagaan nasional sebagai bagian integral keberadaan (eksistensial) manusia dan bangsa. Setiap manusia dan bangsa senantiasa secara alamiah lahir, hidup, berkembang dan mengabdi di dalam suatu wilayah kebangsaan dan kenegaraan masing-masing. Artinya, eksistensi bangsa manunggal

11

dengan eksistensi negara. Secara kualitatif memang ada suatu bangsa yang bidup di

dalam suatu wilayah yang belum atau tidak dalam status negara (merdeka dan berdaulat). Status kenegaraan dapat berwujud kerajaan dan atau ―bagian‖ dari suatu jajahan negara penjajah. Jadi, kualitas dan integritas bangsa sebagai manusia (SDM) secara kuantitatif kualitatif ditentukan oleh integritas kenegaraannya (merdeka, berdaulat, mandiri, jaya dan bennartabat). Pemikiran mendasar tentang nasionalisme dan jati diri bangsa (jiwa bangsa), memberikan identitas sistem kenegaraan dan sistem hukum, sebagai dikemukakan oleh Carl von Savigny (1779 – 1861) dengan teorinya yang amat terkenal sebagai Volkgeist. Pemikiran ini juga dapat disamakan sebagai ―teori ‗raison d‘ etat‘ (reason of state) yang terkenal di Perancis, yang menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara (the rise of souvereign, independent, and nationa state)‖. (Bodenheimer 1962: 7U72) Bangsa dan negara adalah kehidupan potensial dan aktual manusia dalam sejarah budaya dan peradaban nasional maupun internasional. Bagaimana eksistensi dan potensi bangsa dan negara dalam dinamika global (internasional) amat ditentukan oleh kualitas dan integritasnya secara integral (sosial ekonomi, politik, kultural, peradaban, moral) sebagai pancaran dari kemerdekaan, kedaulatan, dan martabat nasionalnya. Dinamika politik, ipteks dan ekonomi dunia dalam perebutan supremasi dan dominasi (ideologi) internasional akan menentukan posisi dan integritas nasional mereka. Politik hegemoni dunia modern mengenal istilah negara adidaya (super power), termasuk adidaya ipteks dan ekonomi seperti G-8.

11


KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN Pancasila merupakan kenyataan hidup bagi bangsa Indonesia, artinya Pancasila memang benar-benar diakui baik secara historis, sosiologis, maupun secara yudiris, sebagai pandangan hidup atau falsafah bangsa dan dasar negara, walaupun dari segi pelaksanaannya sampai saat ini memang masih jauh dari yang diharapkan. SARAN Pendidikan Pancasila diharapkan,dapat semakin mendewasakan warganegara, bahkan menjadi wahana pencerahan, bukan sebagai upaya pembelengguan atau pembodohan. Kesemuanya ini dimaksudkan agar mahasiswa sebagai warganegara mempunyai kemampuan untuk merefleksikan Pancasila secara kritis analitis dan mereka benar-benar dapat merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, secara sadar dan dewasa tanpa paksaan dari pihak manapun.12

12


Tugas Akhir. Dosen Pembimbing : Junaidi Idrus, S.Ag., M.Hum

Recommend Documents