SISTEM PENGAWASAN BARANG BEREDAR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGANYAR
TUGAS AKHIR Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Sebutan Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang Manajemen Administrasi
Oleh: KORNELIA DEVI IRAYANTI SIMANIHURUK D1513055
PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
SISTEM PENGAWASAN BARANG BEREDAR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGANYAR
TUGAS AKHIR Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Sebutan Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang Manajemen Administrasi
Oleh: KORNELIA DEVI IRAYANTI SIMANIHURUK D1513055
PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
i
PERSETUJUAN SISTEM PENGAWASAN BARANG BEREDAR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGANYAR
Disusun oleh: KORNELIA DEVI IRAYANTI SIMANIHURUK D1513055
Disetujui untuk Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pembimbing
Gendrowati S.Pd, M.Si NIDN. 9906007513
ii
PENGESAHAN SISTEM PENGAWASAN BARANG BEREDAR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGANYAR
Disusun oleh: KORNELIA DEVI IRAYANTI SIMANIHURUK D1513055
Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
Tim Penguji Penguji 1
Pada Hari
: Selasa
Tanggal
: 7 Juni 2016
Nama
Tanda Tangan
Drs. Priyanto Susiloadi M.Si
.......................
NIP. 19601009 198601 1 001
Penguji 2
Gendrowati S.Pd, M.Si
........................
NIDN. 9906007513
Mengetahui, Dekan,
Kepala Program Studi,
Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si
Drs. Ali, M.Si
NIP. 196108251986012001
NIP. 195408301985031002
iii
MOTTO
“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati esok hari dan belajarlah seakanakan kamu akan hidup sealamanya” (Mahatma Gandhi)
One important key to success is self-confidence. An important key to selfconfidence is preparation. (@USA_Scholarship) “Hidup ini terlalu singkat bila hanya dihabiskan untuk mendengarkan komentar orang lain. Maka lakukan hal yang ingin kamu lakukan, raih apa yang ingin kamu raih, dan dedikasikan hal itu untuk dirimu dan orang yang kamu cintai juga sebagai jawaban kepada para komentator hidupmu”. (Penulis) Jangan takut mencoba hal baru dalam hidup, Jika kamu benar, kamu akan bahagia. Namun jika kamu salah, Kamu akan belajar dan menjadi bijaksana karenanya. (Penulis) Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dihari esok. Jika kita menyerah di hari ini. (Love)
iv
PERSEMBAHAN
Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada : 1.
Bapak dan Mama tercinta
2. Adikku Maria Indriyani tersayang 3. Sahabatku Istin rezekiana, Diyah Ayuk, Elok Novita, Siti Aisyah yang selalu memberi dukungan, doa serta motivasi. 4. Seluruh keluarga besar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar 5. Teman-teman D3 Manajemen Administrasi.
v
PERNYATAAN
Nama
: Kornelia Devi Irayanti Simanihuruk
NIM
: D1513055
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “Sistem Pengawasan Barang Beredar Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang saya peroleh dari tugas akhir tersebut.
Surakarta, 2 Juni 2016 Yang Membuat Pernyataan
Kornelia Devi Irayanti Simanihuruk NIM. D1513055
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “SISTEM PENGAWASAN BARANG BEREDAR SEBAGAI
UPAYA
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
OLEH
DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGANYAR” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sebutan Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang Manajemen Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Terlepas dari kekurangan yang ada, Tugas Akhir ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Gendrowati
S.Pd,
M.Si
selaku
Dosen
Pembimbing
yang telah
membimbing dan mengarahkan penulis selama dalam penyusunan Tugas Akhir. 2. Drs. Priyanto Susiloadi M.Si selaku penguji 3. Drs. Larmanto, M.Si Selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karanganyar, Atas izin yang telah diberikan untuk melakukan magang kerja. 4. Widyi Suparmanto SH. MH, Selaku Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan pengamatan serta memberi informasi dan penjelasan secara rinci. 5. Seluruh pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan bantuan selama kegiatan magang berlangsung dan pencarian data-data yang penulis butuhkan 6. Drs. Ali, M.Si selaku Ketua Program Studi dan Pembimbing Akademik
vii
7. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 8. Seluruh dosen pengajar studi Diploma III Manajemen Administrasi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis 9. Seluruh karyawan perpustakaan fakultas dan pusat atas bantuan dan informasinya. 10. Kedua orangtua yang selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan dan motivasi serta semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 11. Adikku Maria Indriyani tersayang. 12. Semua teman-teman Manajemen Administrasi 2013 atas kebersamaan dan persahabatan selama ini. 13. Sahabat terbaikku, diah, istin, aisyah, elok, miqo, terima kasih atas semangat dan motivasinya. 14. Terima kasih untuk seseorang yang selalu memotivasiku, yang bahkan aku tak berani menulis namanya. Sirius, itulah panggilanku untukmu. 15. Semua pihak yang belum penulis sebutkan satu persatu yang juga ikut membantu dalam penyusunan Tugas Akhir. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan penulisan Tugas Akhir ini.
Surakarta, 2 Juni 2016
Penulis
viii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL.................................................................................
i
PERSETUJUAN .......................................................................................
ii
PENGESAHAN ........................................................................................
iii
MOTTO.....................................................................................................
iv
PERSEMBAHAN .....................................................................................
v
PERNYATAAN ........................................................................................
vi
KATA PENGANTAR ..............................................................................
vii
DAFTAR ISI .............................................................................................
ix
DAFTAR TABEL .....................................................................................
xi
DAFTAR BAGAN....................................................................................
xii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................
xiii
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................
xiv
ABSTRAK ................................................................................................
xv
BAB I PENDAHULUAN .........................................................................
1
A. Latar Belakang ..............................................................................
1
B. Rumusan Masalah .........................................................................
5
C. Tujuan Pengamatan .......................................................................
5
D. Manfaat Pengamatan .....................................................................
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN ......
7
A. Tinjauan Pustaka ...........................................................................
7
1. Sistem ......................................................................................
7
2. Pengawasan .............................................................................
10
3. Standar Barang Beredar ..........................................................
13
4. Perlindungan Konsumen .........................................................
16
5. Sistem Pengawasan Barang Beredar .......................................
22
6. Tata Cara Pengawasan Barang ................................................
24
B. Metode Pengamatan ......................................................................
28
1. Jenis Pengamatan ....................................................................
28
ix
2. Lokasi Pengamatan .................................................................
28
3. Penentuan Sampel dan Sumber Data ......................................
29
4. Teknik Pengumpul Data..........................................................
30
5. Teknik Analisis Data ...............................................................
32
BAB III DESKRIPSI LEMBAGA............................................................
33
A. Sejarah Pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar ............................
33
B. Lokasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar ..................................................
33
C. Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar ...........................................
34
D. Struktur Organisasi........................................................................
35
E. Susunan Jabatan Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar ............................
41
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN ...............................
44
A. Sistem Pengawasan Barang Beredar Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar ................................................................
44
B. Tujuan Pengawasan Barang Beredar ............................................
63
C. Kendala Pengawasan Barang Beredar ..........................................
64
D. Upaya Mengatasi Kendala ............................................................
69
BAB V PENUTUP ....................................................................................
71
A. Kesimpulan ...................................................................................
71
B. Saran..............................................................................................
74
LAMPIRAN ..............................................................................................
76
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................
75
x
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 3.1 Susunan Jabatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar .................. 41 Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan.......................... 56 Tabel 4.2 Daftar Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar ................... 65
xi
DAFTAR BAGAN Halaman Bagan 2.1 Kerangka Alur Kegiatan Pengawasan ................................... 26 Bagan 3.1 Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar ..................... 36
xii
DAFTAR GAMBAR `
Halaman
Gambar 3.1 Foto Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar ............................................................ 34
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Surat Permohonan magang Lampiran 2 : Surat Keterangan Selesai Magang Lampiran 3 : Surat Tugas Lampiran 4 : Form Daftar Hadir Kuliah Kerja Magang Lampiran 5 : Form Monitoring Magang Lampiran 6 : Form Penilaian Magang Lampiran 7 : Surat Perintah Tugas (SPT) Lampiran 8 : Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Lampiran 9 : Undangan Rapat Lampiran 10 : Daftar Hadir Pertemuan Rapat Lampiran 11 : Hasil Hadir Pertemuan Rapat Lampiran 12 : Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Lampiran 13 : Daftar Perusahaan atau Toko yang Dikunjungi Tim Pelaksana Kegiatan Lampiran 14 : Laporan Pelaksanaan Tugas Lampiran 15 : Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Lampiran 16 : Daftar Penerimaan Biaya Perjalanan Dinas Lampiran 17 : Surat Bukti Pengeluaran/ Belanja Lampiran 18 : Surat Setoran Pajak
xiv
ABSTRAK KORNELIA DEVI IRAYANTI SIMANIHURUK, D1513055, SISTEM PENGAWASAN BARANG BEREDAR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGANYAR, Tugas Akhir Program Studi Manajemen Administrasi Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016, 73 halaman. Tujuan pengamatan ini yaitu untuk mendeskripsikan sistem pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari narasumber, aktivitas dan dokumen terkait dengan pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen yang berupa berkas dan rekaman berkaitan dengan pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen. Analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa sistem pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar terdiri dari lima komponen yaitu Input, Proses, Output, Umpan balik, Pengawasan. Input dalam sistem ini yaitu berupa material. Sedangkan proses dalam sistem ini yaitu kegiatan pengawasan barang beredar diwilayah kabupaten karanganyar dari pembentukan anggota hingga selesainya kegiatan . Output dalam sistem ini yaitu Surat Pertanggung Jawaban dari kegiatan tersebut. Terakhir yaitu pengawasan internal dan eksternal, pengawasan internal yaitu pengawasan dari dalam organisasi bersangkutan dan pengawasan eksternal oleh Badan Pengawas Keuangan dan Inspektorat. Kata Kunci : Barang Beredar, Pengawasan, Perlindungan Konsumen.
xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan hidup semakin tinggi, arus perdagangan barang semakin meluas bahkan melintasi batas-batas wilayah suatu negara dan kebutuhan serta keinginan masyarakat pun semakin tinggi dan berkembang. Hal Ini menyebabkan semakin banyaknya barang
yang beredar . Kondisi ini memberi
keuntungan untuk para konsumen karena dapat terpenuhinya segala kebutuhan konsumen. Selain itu, konsumen dapat bebas memilih barang yang akan digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan dan daya beli konsumen. Perdagangan bebas menyebabkan banyak bermunculan berbagai macam barang yang dipasarkan kepada konsumen secara langsung. Jika tidak teliti dalam memilih barang yang akan digunakan dan dikonsumsi, konsumen hanya akan menjadi obyek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena permasalahan diatas, maka perlu dibuatkan sebuah sistem pengawasan untuk melakukan kegiatan terkait upaya perlindungan konsumen. Sistem itu sendiri adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2001: 2-5). sedangkan Pengawasan dilakukan
untuk
menentukan
penyimpangan-penyimpangan
dan
membetulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak menguntungkan dengan melakukan tindakan pembetulan (Moekijat, 1991: 130). Kegiatan Pengawasan barang beredar
adalah salah satu upaya
perlindungan konsumen dan merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan demi menghindari kerugian material maupun non material
1
2
yang mungkin dapat dialami oleh para konsumen. Sistem pengawasan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Parameter pengawasan meliputi label, dan kemasan yang diatur dalam PP. No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan UU. No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang didalamnya terdapat peraturan mengenai kemasan, serta PERMENDAG No. 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Dalam hal ini pemerintah terkait yang bertugas untuk mengawasi barang beredar
adalah Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar. Pengawasan
yang
dilakukan
oleh
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar berfokus pada standar kelayakan beredar suatu barang. Standar barang layak beredar yang diawasi yaitu label dan kemasan barang. Pengawasan ini bertujuan untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada konsumen dalam menggunakan dan mengonsumsi barang yang beredar . Meski telah dilakukan pengawasan berkala oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait upaya perlindungan konsumen, namun konsumen tetap harus teliti dalam membeli barang. Perlindungan konsumen itu sendiri adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tindakan pemberian perlindungan dilakukan oleh pemerintah melalui aparatur negara untuk melakukan pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap konsumen dari segala sesuatu tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Tujuan dilakukannya perlindungan konsumen, adalah selain untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa juga untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
3
Melihat permasalahan ini, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang – Undang ini sebagai landasan hukum bagi para konsumen dan juga instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pemberian perlindungan kepada para konsumen dari berbagai barang dan jasa yang ditawarkan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Meskipun Undang – Undang tersebut telah disahkan dan sudah ada lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait perlindungan konsumen.
Namun
dalam
kenyataannya
masih
banyak
terjadi
penyimpangan atau pelanggaran yang merugikan konsumen dan dilakukan oleh pelaku usaha baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Para Pelaku Usaha
dengan mudahnya
mengabaikan hak-hak konsumen serta
melanggar aturan dan ketentuan yang ada dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen demi keuntungan pribadi. Salah satunya pelanggaran yang pernah ditemukan adalah seperti yang diberitakan dalam Malang Times yang disampaikan oleh Imadudin Muhammad, Yatimul Ainun, Rizal Dani. MALANGTIMES - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur berhasil mengamankan 4 kardus permen coklat impor yang tak berlabel bahasa Indonesia di Malang City Poin. Selain berhasil mengamankan permen coklat import, Disperindag juga memusnahakan 11 item barang kadaluarsa. Kesebelas barang tersebut terdiri dari 6 marjan orange, 1 junggle juice dan 4 popcorn. Eka Budi Setia menegaskan barangbarang impor ini tak sesuai dengan aturan PP No 69 Tahun 1999 tentang label produk. Dalam PP tersebut mengatur tentang barang impor yang harus menyertakan label bahasa Indonesia. "Barang yang kami sita ini tidak mencantumkan label bahasa Indonesia, ini membuat konsumen tidak mengetahui informasi tentang produk ini," kata Eka, Senin(14/12/2015). Selain itu, Eka menambahkan semua produk makanan dan minuman impor harus sudah terdaftar di BPOM. Namun dalam temuan ini permen coklat tersebut juga belum terdaftar. Sedangkan untuk makanan dan minuman yang dimusnahkan tersebut telah kadaluarsa dan masih beredar. "Semua makanan dan minuman yang kadaluarsa langsung kami musnahkan karena itu sudah SOP kami," jelas Eka. Eka juga menegaskan
4
penjual atau pun pembeli sudah memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UU perlindungan Konsumen. Penjual wajib memberikan informasi prodyknya dalam label kemasan. "Sedangkan untuk konsumen berhak mendapatkan informasi tentang produk yang akan dibeli," jelasnya. (http://www.malangtimes.com/baca/7554/20151214/131733/disper indag-masih-temukan-mamin-kadaluarsa/ diakses pada tanggal 22 Februari 2015 pukul 22.28 WIB) Demi keuntungan pribadi atau karena ketidak pedulian pelaku usaha dengan barang yang ditawarkan, sebuah supermarket di daerah Jawa Timur masih memperjual belikan barang yang tidak layak konsumsi oleh konsumen, seperti barang yang sudah melewati batas waktu kadaluarsa, kemasan rusak, tidak mencantumkan label dalam bahasa indonesia sehingga membingungkan konsumen, dan makanan minuman yang tidak memiliki ijin beredar . Hal semacam ini juga sering ditemukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar ketika melakukan kegiatan pengawasan barang beredar . Kegiatan ini biasa dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar dengan membentuk suatu regu kegiatan pengawasan yang terdiri dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) divisi perdagangan yang dilakukan secara terstruktur atas perintah dari Kepala Dinas setelah menerima dana anggaran kegiatan pengawasan barang beredar dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang kemudian hasil dari kegiatan pengawasan tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas lalu disampaikan kepada Bupati. Diakhir kegiatan sesuai jadwal (pertriwulan) akan dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Karena
keterbatasan
dana
yang
diberikan
kepada
Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar terkait pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen, maka kegiatan pengawasan barang beredar hanya dilakukan sekali dalam setahun pada
5
triwulan pertama tahun 2015 di beberapa kecamatan di Kabupaten Karanganyar dari yang seharusnya dilakukan pertriwulan dalam setahun seperti pada tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya, maka upaya ini kurang maksimal. Sebagaimana uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir yang berjudul “Sistem Pengawasan Barang Beredar Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, penulis mencoba untuk merumuskan masalah yaitu 1. Bagaimana sistem pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya
perlindungan
konsumen
yang
dilakukan
oleh
Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar? 3. Bagaimana upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten dalam menghadapi Kendala?
C. Tujuan Pengamatan Penulis membuat laporan ini memiliki beberapa tujuan yaitu: 1. Tujuan Operasional Untuk mendeskripsikan sistem pengawasan barang beredar sebagai upaya
perlindungan
konsumen
yang
dilakukan
oleh
Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil dan
6
Menengah Kabupaten Karanganyar, kendala yang dihadapi serta upaya mengatasi kendala tersebut. 2. Tujuan Fungsional Agar hasil dari pengamatan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, baik itu sebagai pengetahuan, masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak yang memerlukan informasi seputar sistem pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen maupun pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen. 3. Tujuan Individual Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh sebutan Vokasi Ahli Madya (A. Md) bidang Manajemen Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Pengamatan Manfaat yang didapat dari kegiatan magang dan penulisan laporan tugas akhir ini, yaitu: 1. Mengetahui gambaran terperinci tentang kegiatan pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar. 2. Menambah ilmu serta pengalaman baru bagi penulis dalam dunia kerja. 3. Menambah informasi untuk pembaca tentang sistem pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN
A. Tinjauan Pustaka 1. Sistem a. Pengertian Sistem Sebelum penulis menjelaskan mengenai sistem pengawasan, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian sistem dan pengawasan terlebih dahulu untuk mempermudah pemahaman mengenai hal tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa pengertian menurut para ahli antara lain sebagai berikut: Menurut Abdul R. Rahman dalam bukunya yang berjudul Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus (2005:3-4) menyatakan bahwa: “Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berinteraksi , bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing dan merupakan suatu kesatuan yang utuh serta adanya sesuatu yang membatasi lingkungan internal dengan lingkungan eksternalnya.” Menurut
Ida
Nuraida
dalam
bukunya
yang
berjudul
Manajemen Administrasi Perkantoran (2008:28) menyatakan bahwa: “Sistem adalah kumpulan komponen dimana masing-masing komponen memiliki fungsi yang saling berinteraksi dan saling tergantung serta memiliki satu kesatuan yang utuh untuk bekerja mencapai tujuan tertentu.” Jogianto dalam buku H.A.Rusdiana dan Moch. Irfan, yang berjudul Sistem Informasi Manajemen (2014: 29) menyatakan bahwa: “Sistem adalah kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda, serta orangorang yang ada dan terjadi.”
7
8
Menurut Indrajit dalam buku H.A.Rusdiana, M.M. dan Moch. Irfan, yang berjudul Sistem Informasi Manajemen (2014: 29) mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan dari komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.”
Mulyadi menulis dalam bukunya, Sistem Akuntansi (2001: 2) sebagai berikut: “sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi tersebut dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem adalah sebagai berikut: a. Setiap sistem Terdiri dari Unsur-unsur. b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. c. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lain yang lebih besar.” Dari beberapa pengertian tentang sistem menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan komponen yang terdiri dari masukan, proses, dan keluaran yang saling berinteraksi dan memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan tertentu dan dibuat untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau secara rutin terjadi.
b. Unsur sistem Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Berarti, sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tak teratur, tetapi terdiri dari unsur yang dapat dikenal sebagai saling melengkapi karena satunya maksud, tujuan, atau sasaran. Menurut Laudon dan Odgers dalam buku Badri Munir Sukoco yang berjudul Manajemen Administrasi Perkantoran Modern (2007:
9
32-33) secara umum, sebuah sistem yang ideal memiliki unsur sebagai berikut: 1) Input, aliran sistem dimulai oleh input dari beberapa jenis sumber daya. Didalam area kerja, jenis input yang biasa dijumpai adalah data, informasi, dan material yang diperoleh baik dari dalam maupun luar organisasi. Tentunya kelancaran aliran input ini akan ditunjang oleh keterampilan dan pengetahuan karyawan, serta peralatan kantor yang memadai guna menjalankan metode dan prosedur dalam sistem. Dalam beberapa instansi, output dari satu sistem menjadi input untuk sistem yang lainnya. 2) Processing, perubahan dari input menjadi output yang diinginkan dilakukan pada saat pemrosesan yang melibatkan metode dan prosedur dalam sistem. Biasanya aktivitas ini akan secara otomatis mengklasifikasikan,
mengonversikan,
menganalisis,
serta
memperoleh kembali data atau informasi yang dibutuhkan. 3) Output. Setelah melalui pemrosesan, input akan menjadi output, berupa informasi pada sebuah kertas atau dokumen yang tersimpan secara elektronik. Output ini akan didistribusikan kepada bagian atau pegawai yang membutuhkan. Untuk itu, kualitas output mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja bagian yang berkaitan, karena bisa jadi
output pada suatu subsistem
(departemen atau bagian) tertentu merupakan input dari sistem (departemen atau bagian) yang lain. 4) Feedback. Pemberian umpan balik mutlak diperlukan oleh sebuah sistem, karena hal itu akan membantu organisasi untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang ada sekarang menjadi lebih baik. 5) Pengawasan. Seperti halnya elemen sistem yang lain pengawasan juga memiliki dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal tersebut adalah kebijakan perusahaan dan prosedur sistem yang harus ditaati. Dimensi eksternal melibatkan negara, peraturan
10
pemerintah, dan regulasi yang berdampak pada kebijakan sistem begitu juga etika, dan pertimbangan moral. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan tiap unsur tersebut diatas sangatlah penting, karena masing-masing memainkan peranan yang penting dalam menjalankan sistem.
2. Pengawasan a. Pengertian Setelah menjelaskan
menjelaskan mengenai
mengenai
pengawasan.
sistem,
Didalam
penulis sebuah
akan instansi
pemerintahan yang memiliki tugas pokok melayani masyarakat dibidang perlindungan konsumen tentunya harus melakukan kegiatan terkait upaya perlindungan konsumen. Kegiatan yang dilakukan dalam perlindungan konsumen salah satunya adalah pengawasan barang beredar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan berasal dari kata: “awas yang artinya mampu melihat dengan normal, dapat melihat dengan baik-baik, tajam tiliknya, mampu menilik segala sesuatu yang rahasia, memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian imbuhan pen- pada awal kalimat dan mendapat akhiran –an menjadi pengawasan yang artinya penilikan dan penjagaan.” Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang pasal 1 ayat 21 menyebutkan bahwa: “Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dalam memenuhi standar mutu produksi barang, pencantuman label, klausa baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukkan distribusinya.” Menurut Usman Effendi dalam bukunya yang berjudul Asas Manajemen (2014: 205) mengatakan bahwa:
11
“Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling essensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.” Menurut Moekijat (1991:130-131), sesungguhnya jarang sekali sesuatu
itu
berjalan
sesuai
dengan
rencana.
Penyimpangan-
penyimpangan dari rencana disebabkan oleh kejadian-kejadian diluar penguasaan manajemen, seperti kesalahan dalam perkiraan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang bawahan. Dalam kebanyakan sistem sesuatu itu selalu berjalan salah, jadi memerlukan kegiatan pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses yang terdiri atas tiga langkah penting, yakni : 1) Mengukur keluaran-keluaran sistem. 2) Membandingkan keluaran-keluaran ini dengan rencana, dan menentukan penyimpangan, apabila ada. 3) Membetulkan
penyimpangan-penyimpangan
yang
tidak
menguntungkan dengan melakukan tindakan pembetulan. Tugas pengawasan menjamin agar tujuan dapat dicapai. Untuk mengukur keseluruhan keberhasilan sistem dalam mencapai tujuannya, kita berhubungan dengan parameter keluaran yang menunjukan titik pusat pengawasan. Untuk menggunakan parameter ini sebagai titik pengawasan diadakan tiga unsur pengawasan sebagai berikut : 1) Penentuan keluaran standar, yakni hasil yang diinginkan atau tujuan sistem. 2) Perancangan dan pelaksanaan suatu sensor yang mengumpulkan data yang berhubungan dengan keluaran, mengukur dan menilai hasil keluaran, dan menyampaikan informasi yang dihasilkan kepada manajemen.
12
3) Pengerjaan seorang manajer atau suatu mekanisme mengambil
tindakan
korektif,
informasi
yang
akan menunjukan
kebutuhan akan tindakan demikian. Dari beberapa pengertian pengawasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah aktivitas untuk menemukan penyimpangan serta mengoreksi dan memperbaikinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan organisasi. . Dengan demikian, sistem pengawasan merupakan kumpulan unsur yang terdiri dari masukan, proses, keluaran, umpan balik, pengawasan yang saling berinteraksi dan memiliki fungsi masingmasing
dalam
aktivitas
untuk
menemukan
dan
mengoreksi
penyimpangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan organisasi.
b. Metode Pengawasan Usman Effendi (2014:207), dalam pengawasan langsung dapat dilakukan dengan peninjauan pribadi yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan langsung dapat berupa: inspeksi langsung, pengamatan langsung ditempat, dan membuat laporan ditempat. Menurut Siagian dalam buku Usman Effendi yang berjudul Asas Manajemen (2014: 208), yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Bentuk pengawasan seperti ini dapat berupa: 1) Laporan
secara
lisan:
pengawasan
dilakukan
dengan
mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan para bawahan. 2) Laporan tertulis: merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
13
3) Laporan khusus: selain laporan lisan dan tertulis, menurut Manullang (dalam Usman Effendi, 2014: 209), pengawasan masih mempunyai satu teknik lagi yaitu pengawasan melalui pelaporan kepada hal-hal yang bersifat khusus. Pengawasan yang berdasarkan pengecualian pengawasan
(control dimana
by
expection)
pengawas
adalah
ditujukan
suatu
kepada
sistem masalah
pengecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa. Pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja dan akan lebih efektif apabila pemimpin kegiatan pengawasan menggabungkan teknik pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan itu. Dengan teknik-teknik yang telah diajarkan diatas diharapkan pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dalam melakukan pengawasan juga lebih mudah. Dari
hasil pengawasan
dapat dijadikan evaluasi atau acuan untuk pengambilan kebijakan berikutnya.
3. Standar Barang Beredar Menurut
Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
20/M-
DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa pasal 1 ayat 11: “Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.” Pengertian barang menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa pasal 1 ayat 1 mengatakan:
14
“barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.” Pengertian barang beredar menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa pasal 1 ayat 3 adalah “barang dan/ atau jasa yang beredar dipasar adalah barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan dipasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan/ atau pengecer lainnya, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.” Sedangkan pasar Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa pasal 1 ayat 8 mengatakan bahwa: “pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk” Adapun beberapa parameter yang digunakan untuk melakukan pengawasan barang beredar oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan antara lain sebagai berikut: a. Label Menurut PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang. Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas
15
kedalam
wilayah
Indonesia
untuk
diperdagangkan
wajib
mencantumkan Label pada kemasan pangan. Pencantuman Label dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca. Label berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Keterangan tersebut, sekurangkurangnya berisikan sebagai berikut: 1) Nama produk. Nama produk harus menunjukan sifat atau keadaan yang sebenarnya. Penggunaan nama produk tertentu yang sudah terdapat dalam Standar Nasional Indonesia, dapat diberlakukan wajib dengan keputusan Menteri Teknis. Penggunaan nama selain yang termasuk Standar Nasional Indonesia harus menggunakan nama yang lazim atau umum dengan tidak menyesatkan konsumen. 2) Daftar bahan yang digunakan. Keterangan bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi dicantumkan pada Label sebagai daftar bahan secara berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak. 3) Berat bersih atau isi bersih. Berat besih atau isi bersih harus dicantumkan dalam satuan metrik: a) Dengan ukuran isi untuk produk cair b) Dengan ukuran berat untuk produk padat c) Dengan ukuran isi atau berat untuk produk semi padat atau kental. 4) Nama dan alamat yang yang memproduksi atau memasukan kedalam wilayah Indonesia. Nama dan alamat pihak yang memproduksi, wajib dicantumkan pada Label. Apabila barang berasal dari luar negeri yang dimasukan ke dalam wilayah Indonesia, selain keterangan nama dan alamat pihak yang memproduksi, pada label wajib pula
16
dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukan barang kedalam wilayah Indonesia. 5) Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Pencantuman
tanggal,
bulan
dan
tahun
kadaluarsa
dilakukan setelah pencantuman tulisan “baik digunakan sebelum” sesuai dengan jenis dan data tahan produk yang bersangkutan.
b. Kemasan Penetapan standar kemasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Kemasan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi dari kotoran, dan membebaskan pangan dari jasad renik patogen. Barang yang tidak diperbolehkan diperjualbelikan terkait kemasan adalah sebagai berikut: 1) Dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. 2) Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/ atau pencemaran. 3) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
4. Perlindungan Konsumen a. Pengertian Istilah konsumen berasal dari kata consumer (InggrisAmerika), atau consument (Belanda) yang artinya pihak pemakai barang dan jasa. Pengertian dari consumer atau consument tersebut tergantung dalam posisi mana istilah tersebut digunakan. Secara harfiah arti kata consumer itu adalah setiap orang yang menggunakan barang (lawan dari produsen). (Kelik Wardiono, 2014: 8)
17
Konsumen menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009
Tentang
Ketentuan
dan
Tata
Cara
Pengawasan Barang dan/ atau Jasa adalah “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Sedangkan Perlindungan Konsumen menurut UU. No. 8 Tahun 1999 adalah “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan
konsumen
berasaskan
manfaat,
keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar dilakukan salah satunya dengan mengadakan kegiatan pengawasan barang beredar. Dengan melakukan pengawasan barang beredar diharapkan mampu untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin dialami oleh konsumen karena peredaran suatu barang. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya upaya perlindungan konsumen.
b. Tujuan Perlindungan Konsumen Tujuan perlindungan konsumen menurut Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999, tanggal 1 April 1999 yang tercantum dalam pasal 3 adalah: 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
18
2) Mengangkat
harkat dan martabat
konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa; 3) Meningkatkan
pemberdayaan
konsumen
dalam
memilih,
menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen; 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi; 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 6) Meningkatkan kualitas barang dan/ atau
jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
c. Hak dan Kewajiban Didalam Undang-undang perlindungan konsumen Bab III pasal 4-7 telah dirumuskan apa yang menjadi hak dan kewajiban, yang ditujukan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Berikut adalah hak dan kewajiban: 1) Hak Konsumen a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. b) Hak
untuk
memilih
barang
dan/
atau
jasa
serta
mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa. d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan
19
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. g) Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. h) Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya. 2) Kewajiban Konsumen a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
d. Jenis Perlindungan Konsumen Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh aparatur negara tingkat Kabupaten/ Kota yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UMKM
Kabupaten
Karanganyar adalah kegiatan sebagai berikut : 1) Pembinaan Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen oleh Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi
dan
UMKM
Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu aspek struktural yang dibutuhkan untuk menjamin agar apa yang dicita-citakan oleh pembentuk
Undang-Undang
perlindungan
konsumen
dapat
tercapai. Melalui pembinaan ini, diharapkan berbagai aspek yang
20
dipandang dapat menghambat pencapaian tujuan diberlakukannya Undang-Undang dapat
teratasi, selain itu dengan adanya
pembinaan ini diharapkan akan terjadi percepatan dalam upayaupaya pemberian perlindungan terhadap konsumen. Adapun pembinaan yang dilakukan pemerintah sebagai berikut: a) Pemerintah
bertanggungjawab
atas
pembinaan
penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya
hak
konsumen
dan
pelaku
usaha
serta,
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. b) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan oleh Menteri atau Menteri Teknis terkait. c) Menteri
sebagaimana
dimaksud
adalah
penyelenggara
perlindungan konsumen. d) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya untuk : (1) Terciptanya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. (2) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. (3) Meningkatnya
kualitas
sumber
daya
manusia
serta
meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. (4) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pembinaan
penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah. 2) Pengawasan Selain melalui pembinaan, upaya-upaya untuk melindungi konsumen dapat pula dilakukan melalui aktivitas pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah teknis terkait, masyarakat,
lembaga
perlindungan
konsumen
swadaya
21
masyarakat. Maksud dilaksanakannya pengawasan adalah agar terlaksananya penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui pengawasan barang dan jasa yang beredar secara efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun pengawasan yang dilakukan pemerintah teknis terkait yaitu sebagai berikut: a) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. b) Pengawasan oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri dan/ atau Menteri Teknis terkait. c) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang beredar dipasar. d) Apabila hasil pengawasan ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan
yang
berlaku
dan
membahayakan
konsumen. Menteri dan/ atau Menteri Teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan Menteri Teknis. Sedangkan yang menjadi tujuan dari pengawasan adalah: a) Melindungi konsumen terhadap akses negatif pemakaian barang dan jasa yang berasal dari barang dan jasa yang beredar di pasar yang tidak memenuhi persyaratan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan. b) Menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen akan hak dan kewajibannya dalam memperoleh barang dan jasa jasa yang beredar di pasar.
22
c) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar bersifat jujur, tangguh, dan bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajibannya. d) Mendorong menciptakan iklim usaha yang sehat.
5. Sistem Pengawasan Barang Beredar Pengawasan oleh pemerintah merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pemerintah
propinsi
dalam
hal
ini
berfungsi
mengkoordinasikan daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Bupati/ walikota dalam melaksanakan pengawasan dilimpahkan kepada Kepala Unit Kerja yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. Untuk pengawasan terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengawasan barang dan jasa oleh Ditjen PDN cq. Direktur yang bertanggungjawab di bidang pengawasan barang dan jasa, bupati/ walikota dilakukan secara berkala maupun khusus. Apabila diperlukan dapat ditinjak lanjuti dengan survei, penelitian dan pengujian. 1) Dalam hal dilakukan pengujian, maka bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi. 2) Bila ditemui indikasi patut diduga adanya penyimpangan ditindak lanjuti oleh Pelaksana Perlindungan Konsumen b. Pemerintah pusat menyusun pedoman pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar. Dalam hal wilayah Indonesia maka pemerintah pusat dapat melakukan pengawasan baik berkala maupun khusus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sedangkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara rutin berada di daerah kabupaten/ kota.
23
c. Dalam melakukan pengawasan, mengingat banyaknya barang dan jasa yang beredar di pasar maka untuk menentukan barang dan jasa yang akan diawasi ditetapkan berdasarkan kriteria. Dalam rangka pengawasan barang dan jasa, perlu disusun tata cara pengawasan barang dan jasa. Adapun tata cara pelaksanaan pengawasan barang beredar yaitu sebagai berikut: a. Pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus. b. Pengawasan berkala dilakukan oleh petugas pengawas barang dan jasa. c. Pengawas barang dan jasa wajib: 1) Mengenakan Tanda Pengenal Pegawai 2) Membawa Surat Tugas Pengawasan. Pengawasan
barang
beredar
oleh
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar dilakukan dalam hal untuk: a. Pemenuhan ketentuan pencantuman label 1) Pengawasan dilakukan dengan pembelian sampel barang dipasar. 2) Melakukan pengamatan kasat mata terhadap keterangan yang tercantum pada label sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan keadaan barang 4) Apabila terkait dengan spesifikasi teknis barang, dilakukan pengujian pada laboratorium. 5) Hasil pengujian dan hasil pengamatan disampaikan kepada kepala unit kerja untuk dilakukan evaluasi. b. Pemenuhan ketentuan kemasan 1) Melakukan pengamatan kasat mata terhadap kemasan suatu barang beredar. 2) Memastikan kemasan dalam keadaan baik.
24
6. Tata cara Pengawasan Barang Tata cara pengawasan barang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa pasal 21, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus serta pengawasan dilakukan secara terbuka dan diwajibkan: a. Mengenakan tanda pengenal pegawai b. Membawa surat tugas pengawasan dari Kepala Unit Kerja c. Mempersiapkan berita acara hasil pengawasan. Pengawasan berkala terhadap barang beredar dipasar dalam memenuhi ketentuan pencantuman label dilakukan dengan pengecekan label
pada
kemasan
berdasarkan
ketentuan
perundang-undangan.
Pengawasan berkala terhadap barang beredar dipasar dalam memenuhi ketentuan label dilakukan dengan tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa pasal 25 sebagai berikut: a. Kesesuaian keterangan label dengan kondisi barang yang sebenarnya. b. Kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman label Hasil pengamatan atau pengujian disampaikan kepada Kepala Unit Kerja
untuk
dilakukan
evaluasi.
Dalam
memastikan
kebenaran
pengawasan berkala barang beredar, tindakan yang akan dilakukan dalam hasil evaluasi adalah sebagai berikut: a. Label pada barang telah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat b. Label dengan kondisi barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Unit Kerja: 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada Instansi teknis pembina terkait
25
2) Meminta penjelasan mengenai barang kepada pelaku usaha yang memperdagangkan barang tersebut. Apabila barang membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup, dapat dipublikasikan dan ditarik dari peredaran. Hasil pengawasan khusus terhadap barang beredar di pasar disampaikan kepada Kepala Unit Kerja dalam bentuk berita acara pengawasan.
26
Berikut adalah kerangka berpikir yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan “Sistem Pengawasan Barang Beredar Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Oleh
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi
dan
UMKM
Kab.
Karanganyar” Bagan 2. 1 Kerangka Alur Kegiatan Pengawasan Pemerintah Kab. Karanganyar Kepala Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Karanganyar
Kepala Bidang Perdagangan
Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen
Pembinaan Pengawasan Pengawasan Secara Langsung
LPT dan SPJ
Pengawasan Secara Tidak Langsung
Pengawasan Sumber: Data diolah berdasarkan wawancara
27
Adapun penjelasan mengenai bagan diatas yaitu sebagai berikut: 1. Sebagai masukan : a. Pemerintah Kabupaten Karanganyar memberikan dana kepada Dinas Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi
dan
UMKM
Kabupaten
Karanganyar untuk digunakan dalam kegiatan pengawasan barang beredar terkait perlindungan konsumen. b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar memberikan perintah kepada Kepala Bidang Perdagangan untuk melakukan koordinasi dengan kepala seksi bimbingan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen. 2. Sebagai Proses : a. Kepala seksi bimbingan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen melakukan persiapan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan barang beredar. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pengawasan dan pembinaan. b. Dalam pengawasan barang beredar ada dua metode yaitu 1) Pengawasan Secara langsung. 2) Pengawasan secara tidak langsung.
3. Sebagai Keluaran : Hasil dari proses pengawasan barang beredar tiap satu kali kegiatan pengawasan yaitu Lembar Pelaksanaan tugas. Hasil akhir dari keseluruhan kegiatan pengawasan barang beredar dalam satu triwulan yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). 4. Selama kegiatan pengawasan barang beredar berlangsung dan setelah seluruh kegiatan selesai. Instansi penyelenggara kegiatan akan dalam pengawasan.
28
B. Metode Pengamatan 1. Jenis Pengamatan Jenis pengamatan yang dilakukan penulis dalam pengamatan ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut H. B. Sutopo (2002: 35) dalam deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan terutama berupa kata – kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka. Peneliti menekankan catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. Data yang diperoleh dan dikumpulkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ada dengan diikuti teori yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulisan laporan tugas akhir yang berjudul “Sistem Pengawasan Barang Beredar Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karanganyar” dengan menggunakan teknik observasi berperan pasif.
2. Lokasi Pengamatan Lokasi pengamatan adalah obyek yang dipilih untuk memperoleh data–data yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pengamatan. Pengamatan ini mengambil lokasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar yang terletak di Jl. K.H. Samanhudi
No. 10 Badranasri, Cangakan,
Kabupaten Karanganyar. Pada lokasi ini, penulis ditempatkan pada bagian perdagangan sub bagian bimbingan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Terdapat permasalahan yang ingin penulis kaji dalam pengamatan ini. b. Penulis mendapatkan ijin untuk melaksanakan kegiatan magang sehingga sebisa mungkin penulis memperoleh data-data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan.
29
3. Penentuan Sampel dan Sumber Data Teknik penentuan sampel yang digunakan oleh penulis adalah Purposive Sampling. Menurut H. B. Sutopo (2002: 56), dalam penelitian kualitatif, teknik cuplikan yang diambil lebih bersifat selektif. Peneliti mendasarkan pada landasan teori yang digunakan, keinginantahuan pribadi, karakteristik empiris yang dihadapi, dan sebagainya. Sumber data yang digunakan disini tidak sebagai mewakili populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya. Maka dari itu penulis memilih Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Bidang Perdagangan sebagai informan yang mengetahui segala sesuatu berkaitan dengan pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen secara mendalam. a. Narasumber (informan) Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimiliki. Karena posisi ini, sumber data yang berupa manusia didalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut sebagai informan daripada sebagai responden (H. B. Sutopo, 2002:50). Data dari informan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan selama melaksanakan magang. Informan yang penulis wawancarai adalah Bapak Widji Suparmanto, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar dan beberapa staff Sub Bidang Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.
30
b. Peristiwa atau aktivitas Data atau informasi juga dapat dikumpulkan dari peristiwa, aktivitas, atau perilaku sebagai sumber data yang berkaitan dengan sasaran penelitiannya. Dalam hal semacam ini, kajian lewat peristiwanya secara langsung tidak bisa dilakukan, kecuali lewat ceritera narasumber, atau dokumen rekaman dan gambar bila ada (H.B. Sutopo, 2002: 51-52). Peristiwa atau aktivitas yang dilakukan oleh penulis
dalam
pelaksanaan
magang
di
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar tidak berkaitan dengan pengawasan barang beredar karena anggaran untuk kegiatan tersebut belum dialokasikan dari pemerintah kabupaten Karanganyar. c. Dokumen dan arsip Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu (H. B. Sutopo, 2002: 54). Dalam pengamatan ini, informasi diperoleh dari arsip yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar.
4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengamatan yang dilakukan
dibidang perdagangan
Perdagangan
Dan
Perlindungan
Sub
Bidang
Konsumen
Bimbingan
Dinas
Usaha
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar, antara lain: a. Wawancara Wawancara adalah proses memperoleh informasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan bertatap muka secara langsung antara narasumber dengan pewawancara. Narasumber yang penulis pilih
31
untuk mewakili informasi yang dibutuhkan adalah Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar. Dalam
pengamatan
ini,
metode
wawancara
terstruktur
digunakan sebagai pengumpulan data. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen pengamatan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Penulis mengajukan pertanyaan secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam pengamatan ini, khususnya pada Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen beserta staff. b. Observasi Penulis
menggunakan
observasi
berperan
pasif,
dalam
observasi ini peneliti hanya mendatangi lokasi, tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif, namun hadir dalam konteksnya (H.B.Sutopo, 2002: 66). Karena ketika penulis melaksanakan magang di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar, kegiatan pengawasan barang beredar sedang tidak berlangsung namun hanya melakukan wawancara dengan narasumber dan menggali informasi lain melalui arsip. c. Dokumentasi Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari data-data dari dokumen, arsip, laporan dan literature yang berhubungan dengan materi pengamatan yaitu sistem pengawasan barang beredar terkait upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar.
32
Untuk
memperoleh
data
yang
relevan,
penulis
juga
mempelajari dokumen-dokumen dan arsip yang berkaitan dengan pengawasan barang beredar yang disimpan didalam lemari arsip.
5. Teknik Analisis Data Pengamatan mengenai “Sistem Pengawasan Barang Beredar Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi
dan
UMKM
Kabupaten
Karanganyar”
menggunakan analisis data secara deskriptif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Analisis data merupakan suatu kegiatan meringkas atau menyingkat data supaya mudah dipahami, sehingga data tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dari pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lokasi pengamatan. Dengan demikian analisis data ini dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan pokok permasalahan.
BAB III DESKRIPSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN KARANGANYAR
A. Sejarah Pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam
menyelenggarakan
tugas,
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dan pengelolaan pasar serta kesekretariatan. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha
33
34
mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dan pengelolaan pasar serta kesekretariatan. 3. Pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
di
bidang
perindustrian,
perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dan pengelolaan pasar serta kesekretariatan. 4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
B. Lokasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar
Gambar 3. 1 Foto Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar
35
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar yang terletak di Jl. K. H. Samanhudi No. 10 Badranasri, Cangakan, Karanganyar . Telp. (0271) 495024, (0271) 495160 Fax. (0271) 495024 serta memiliki website resmi yaitu http://disperindagkop-karanganyar.com/ C. Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar 1. Visi Terwujudnya kabupaten karanganyar sebagai daerah industri, niaga yang tangguh dengan ditunjang peningkatan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama menuju kemandirian Ekonomi Daerah. 2. Misi a. Menumbuh kembangkan perekonomian daerah yang bertumpu pada potensi dan pemberdayaan masyarakat melalui sektor industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah
yang
dapat
menciptakan
kesempatan
berusaha,
kesempatan kerja, pemerataan pembangunan dan peningkatan pendapatan. b. Meningkatkan akses teknologi dan pembangunan, produksi, perdagangan, permodalan dengan perkuatan sarana produksi, promosi, kerjasama kemitraan, studi banding dan temu usaha. c. Terjadinya
distribusi
barang-barang
jasa
untuk
kebutuhan
masyarakat, tertib niaga dan perlindungan konsumen serta peningkatan ekspor non migas daerah. d. Meningkatkan peran koperasi dan UKM melalui pembinaan atau bimbingan serta perkuatan modal. e. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pasar secara profesional dan berwawasan lingkungan serta menerapkan penataan pasar yang tertib, bersih, dan aman.
36
D. Struktur Organisasi Dalam
rangka
pelaksanaan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Karanganyar No. 2 Tahun 2009, tanggal 12 Januari 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar, maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar. Adapun Bagan Susunan Organisasi dan uraian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:
37
Bagan 3.1. Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar
KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
Sub Bagian Perencanaan
BIDANG PERINDUSTRIAN
Seksi Industri Agro Dan Hasil Hutan
Seksi Industri Kimia, Logam Dan Aneka Industri
Sub Bagian Keuangan
BIDANG KOPERASI DAN UMKM
BIDANG PERDAGANGAN
Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM
Seksi Permodalan, Kemitrausahaan dan Pemasaran Produk
Seksi Pendaftaran Perusahaan, Promosi, Distribusi, Ekspor dan Impor
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
BIDANG PENGELOLAAN PASAR
Seksi Penataan Pasar
Seksi Keamanan dan Ketentuan Pasar
Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar
UPT Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar
38
Uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor: 56 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan Dinas. a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Dinas. b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan
urusan
administrasi
keuangan
dan
pelaporam
pertanggungjawaban keuangan Dinas. c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan Pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/ perbekalan, dokumentasi, perpustakaan
dan
kearsipan,
serta
pengelolaan
administrasi
kepegawaian Dinas. 3. Bidang Perindustrian Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina
mengendalikan kegiatan di bidang perindustrian.
dan
39
a. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan Kepala Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas membantu
Kepala
Bidang
Perindustrian
dalam
melaksanakan
penyiapan bajan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi Industri Agro dan Hasil Hutan. b. Seksi Industri Kimia, Logam dan Aneka Industri Kepala Seksi Industri Kimia, Logam dan Aneka Industri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Industri Kimia, Logam dan Aneka Industri. 4. Bidang Perdagangan Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan bahan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Perdagangan. a. Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen. Uraian tugas Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen : 1) Menyusun program kegiatan Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
40
3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan tugas koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 5) Mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan pembinaan, dan bimbingan
untuk
pelaksanaan
kegiatan
bimbingan
usaha
perdagangan dan perlindungan konsumen. 6) Menyiapkan
bahan
pembinaan
usaha
perdagangan
dan
perlindungan konsumen. 7) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan perdagangan. 8) Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin usaha perdagangan dan Tanda Daftar Gudang. 9) Menyiapkan bahan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan. 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 11) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. 12) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
41
b. Seksi Pendaftaran Perusahaan, Promosi, Distribusi, Ekspor dan Impor mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pendaftaran Perusahaan, Promosi, Distribusi, Ekspor dan Impor. 5. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. a. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. b. Seksi
Permodalan,
Kemitrausahaan
dan
Pemasaran
Produk
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Permodalan, Kemitrausahaan dan Pemasaran Produk. 6. Bidang Pengelolaan Pasar Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pengelolaan pasar. a. Seksi Penataan Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Penataan Pasar. b. Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan penyiapan
42
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar. c. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar.
E. Susunan Jabatan Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar
Tabel 3. 1 Susunan Jabatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar
a.
Kepala
Drs. Larmanto, M.Si
b.
Sekretaris
Edi Sukiswandi, S.Sos
c.
Kasubag Perencanaan
Ir. Sri Priyatmo Ch, MT
d.
Kasubag Keuangan
Ir. Ida Suryaningati, MM
e.
Kasubag
Umum
dan Endang Pujiwati, SH, MM
Kepegawaian f.
Kabid Perindustrian
Dwi Saptohaji, Sp, MM
g.
Kasi Industri Agro dan Hasil Dra. Yulistiana R, MM Hutan
h.
Kasi Industri Kimia, Logam, dan Ir. Lilik Yulianti Aneka Industri
i.
Kabid Perdagangan
j.
Kasi
Pendaftaran
Promosi, Impor
Distribusi,
Teguh Haryono, SH., M.Si Perusahaan, Djoko Purwahono, SE Exp dan
43
k.
Kasi Bimusdag dan
Widyi Suparmanto, SH, MH
Perlindungan Konsumen l.
Kabid Koperasi dan UMKM
m. Kasi
Kelembagaan
Pengembangan
Koperasi
Ir.Adolfus Joce Bau dan Dewi Hanifah,SE dan
UMKM n.
Kasi Permodalan, Kemitrausahaan Widodo, SE, MM dan Pemasaran Produk
o.
Kabid Pengelolaan Pasar
Budi Wahyono, S.Sos. M.Si
p.
Kasi Penataan Pasar
Bambang Maryoko, S.Sos., M.Si
q.
Kasi Kamtib Pasar
Ridin, SE
r.
Kasi
Pemeliharaan
Pengembangan Pasar
dan Sri Yanto, SE
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN
A. Sistem Pengawasan Barang Beredar Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar Pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dilakukan terhadap barang beredar
dalam memenuhi standar mutu, pencantuman label,
klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual dengan mekanisme penawaran, promosi, pemberian hadiah, obral lelang, pemaksaan, pesanan dan pengiklanan. Kewenangan pengawasan barang yang beredar
oleh Menteri
Perdagangan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi melalui Gubernur
untuk
mengkoordinasikan
pelaksanaan
pengawasan
diwilayahnya dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melalui Bupati/ Walikota untuk melaksanakan pengawasan atas barang yang beredar diwilayah kerjanya. Gubernur dan Bupati/ Walikota melaksanakan tugas pengawasan dengan melimpahkan kewenangan Kepala Unit Kerja yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan. Guna membantu Gubernur, Bupati dan Walikota dalam melakukan pengawasan barang beredar di pasar. Menteri Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Direktur yang bertanggung jawab dibidang pengawasan barang melakukan pengawasan langsung atau meminta informasi kepada Kepala Unit Kerja yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan dibawah Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan adanya sistem pengawasan terkait upaya perlindungan konsumen ini, pemerintah berharap dapat mempererat kerjasama dengan instansi terkait pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan 44
45
konsumen. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat memudahkan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengawasan terhadap barang beredar. Aspek pengawasan barang beredar terkait perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar yaitu pengawasan terhadap pemenuhan pencantuman
label
pada
kemasan.
Adapun
Unsur-unsur
sistem
pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar yaitu sebagai berikut: 1. Masukan (input) Aliran sistem dimulai oleh input dari beberapa jenis sumber daya. Didalam area kerja, jenis input yang biasa dijumpai adalah data, informasi, dan material yang diperoleh baik dari dalam maupun luar organisasi. Tentunya kelancaran aliran input ini akan ditunjang oleh keterampilan dan pengetahuan karyawan, serta peralatan kantor yang memadai guna menjalankan metode dan prosedur dalam sistem. Dalam beberapa instansi, output dari satu sistem menjadi input untuk sistem yang lainnya. Dalam sistem pengawasan barang beredar oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Karanganyar,
dan UMKM
Kabupaten
hal yang menjadi inputnya adalah cairnya anggaran
untuk kegiatan pengawasan barang beredar kepada Kepala Dinas, sehingga turunnya perintah untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan barang beredar yang menjadi salah satu tugas pokok seksi bimbingan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen bagian perdagangan.
2. Proses Proses itu sendiri merupakan perubahan dari input menjadi output yang diinginkan diakukan pada saat pemrosesan yang
46
melibatkan metode dan prosedur dalam sistem. Biasanya aktivitas ini akan
secara
otomatis
mengklasifikasikan,
mengonversikan,
menganalisis, serta memperoleh kembali data atau informasi yang dibutuhkan. Proses yang berlangsung dalam kegiatan pengawasan barang beredar ini dilakukan dibawah wewenang Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan Dan Perlindungan Konsumen. Mulai dari perencanaan kegiatan hingga akhir kegiatan atau pembuatan surat pertanggungjawaban. Namun proses yang dimaksud dalam kegiatan pengawasan barang beredar ini adalah proses yang terjadi ketika melakukan kegiatan . Mengingat banyaknya barang yang beredar maka pengawasan akan dilaksanakan berdasarkan kriteria. Selama kegiatan pengawasan barang beredar
berlangsung, adapun yang menjadi parameter
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar yaitu sebagai berikut: a. Label Barang yang beredar
memiliki standar kualitas agar
diperbolehkan untuk diperjualbelikan pada masyarakat. Hal ini diatur dalam PP. No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Label dan Iklan Pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan
kepada
masyarakat
adalah
benar
dan
tidak
menyesatkan. Informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai barang yang akan dikonsumsi atau digunakan, disampaikan melalui label dan iklan pangan. Pencantuman Label dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur dan rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Hal ini
47
dilakukan agar terpenuhinya asas manfaat, asas keamanan, asas keselamatan
konsumen
sehingga
meminimalisir
terjadinya
kecurangan yang mana banyak ditemukan penyimpangan terhadap peraturan pelabelan yang ditempel tidak menyatu dengan kemasan dan informasi yang menyesatkan konsumen. Ketika melaksanakan pengawasan barang beredar , salah satu aspek yang menjadi perhatian tim pelaksana untuk diteliti yaitu label. Dalam label sekurang-kurangnya harus tercantum nama produk, daftar bahan yang digunakan (komposisi), berat bersih, nama dan alamat perusahaan yang memproduksi barang tersebut dan tanggal serta bulan dan tahun kadaluarsa suatu produk. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut: 1) Nama produk Produk yang beredar harus memiliki nama yang tertulis jelas pada kemasan produk. Nama barang harus menunjukan sifat atau keadaan yang sebenarnya. Bagian ini juga memberi penjelasan mengenai produk tersebut, dan menunjukan sifat atau keadaan barang yang sebenarnya. Begitupun dengan gambar yang berada pada label menunjukkan keadaan sebenarnya. 2) Daftar bahan yang digunakan Apabila yang dipasarkan berupa makanan dan minuman maka harus mencantumkan daftar bahan yang digunakan (komposisi), sehingga masyarakat dapat mengerti jenis barang yang dibelinya. Daftar bahan yang digunakan merupakan daftar yang memuat setiap jenis bahan yang diformulasikan dalam barang. Dalam menyebutkan nama bahan baku harus dalam nama umum yang ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dituliskan secara berurutan dari bahan baku yang dominan digunakan berdasarkan berat bahan. Dengan pencantuman bahan-bahan yang digunakan pada label, konsumen dapat
48
mengetahui apakah barang tersebut aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan kebutuhannya. 3) Berat bersih atau isi bersih Berat bersih atau isi bersih merupakan pernyataan yang memberikan keterangan mengenai kuantitas atau jumlah barang yang terdapat dalam kemasan atau wadah. Pengunaan ukuran isi, meliputi liter, milliliter (ml), dan sebagainya, untuk makanan dan minuman cair, menggunakan ukuran berat meliputi kilogram, gram dan sebagainya, untuk makanan padat dan semi padat atau kental, berat bersih diukur dengan medium cair setelah setelah ditiriskan. Semua barang yang beredar , baik itu makanan, minuman, produk perawatan tubuh maupun barang elektronik harus mencantumkan berat bersih dalam kemasan. 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan kedalam wilayah Indonesia Pihak yang memasukan barang kedalam wilayah Indonesia berbeda dengan pihak yang mengedarkan barang. Nama dan alamat pihak yang mengedarkan (distributor) barang yang berisi nama jalan, nama kotam kode pos, dan nama negara juga harus dicantumkan dalam label barang. Hal tersebut sangatlah penting untuk mempermudah konsumen, jika suatu waktu barang yang ditawarkan menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen. Setiap kemasan barang beredar
yang
berasal dari dalam maupun luar negeri, baik itu makanan, minuman, barang elektronik, peralatan rumah tangga, produk perawatan tubuh, harus menyertakan nama dan alamat perusahaan perusahaan yang memproduksi serta perusahaan yang memasukan barang ke wilayah Indonesia apabila merupakan barang impor.
49
5) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu barang dijamin mutunya sepanjang penyimpanan barang mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa pada label, maka konsumen dapat mengetahui batas suatu barang masih layak dikonsumsi atau digunakan. Seluruh makanan, minuman, produk perawatan tubuh yang beredar harus mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, karena menyangkut keselamatan konsumen barang tersebut.
Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen terkait label pada 26 Januari 2016 pukul 9.38 WIB sebagai berikut: “ada barang-barang gak jelas PT-nya, susah ngelacaknya. Makanya kalo setiap kamu disetori barang-barang dagangan harus tau yang nyetor siapa, PT-nya siapa, dimana, jadi kita gampang ngelacaknya, pertanggungjawabannya jelas” Dari penjelasan mengenai label dan juga wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Label merupakan salah satu hal yang harus dicantumkan pelaku usaha sehingga dapat memudahkan pengawasan oleh instansi terkait pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen apabila terjadi sesuatu yang merugikan konsumen. karena dalam label, konsumen dapat mengerti jenis barang serta kegunaannya untuk konsumen tanpa harus membuka kemasan. Selain itu, dengan adanya label pada kemasan dapat memudahkan aparat negara dalam melacak produsen suatu barang apabila terjadi hal negatif terkait penggunaan barang tersebut. Setiap pelaku usaha yang memproduksi atau memasukan barang kedalam wilayah Indonesia, barang yang dikemas untuk
50
diperdagangkan, dilarang mencantumkan Label yang tidak memenuhi ketentuan. b. Kemasan Selain Label, ada parameter yang lain yang turut diperhatikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan barang beredar , yaitu kemasan suatu barang. Pelaku usaha dilarang memperjualbelikan barang yang telah rusak kemasannya. Karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen saat menggunakan barang tersebut. Hal itu sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen. Karena kemasan digunakan untuk melindungi barang, baik dari pengaruh luar maupun dalam. Adanya wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi barang yang ada didalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik (gesekan, getaran, benturan). Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar dalam kegiatan pengawasan barang beredar terkait upaya perlindungan konsumen, menilai suatu barang diperbolehkan untuk diperjual belikan selain melihat keterangan yang berada dalam kemasan namun juga turut memperhatikan kemasan. Faktor penilaian kemasan suatu barang masih layak untuk diedarkan pada konsumen adalah sebagai berikut: 1) Dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan konsumen. Apabila kemasan suatu barang telah rusak sehingga menyebabkan barang dalam kemasan tersebut tercemar, maka barang tersebut tidak boleh untuk diperjual belikan.
51
2) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir suatu barang untuk dikemas kembali dan diperdagangkan. Jika barang yang dikemas
sudah
dibuka
kemasannya
dan
tidak
dapat
dikondisikan seperti semula yang menyebabkan barang tersebut tercemar apabila tidak segera digunakan, maka barang tersebut harus dipisahkan dari barang yang masih layak untuk diedarkan kepada konsumen.
Dari lima parameter pengawasan barang beredar terkait upaya perlindungan konsumen, yang menjadi wewenang dalam kegiatan pengawasan barang beredar oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar hanyalah dua indikator. Hal itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari bidang perdagangan instansi tersebut. Kegiatan pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar berupa Inspeksi langsung ini dilakukan sekurang-kurangnya satu kali triwulan dengan dibentuk sebuah tim inspeksi atas perintah kepala dinas. Berikut adalah pemaparan mengenai proses dalam pengawasan barang beredar
yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar yaitu: a. Pengawasan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar dilakukan pada semua jenis barang yang beredar namun parameter pengawasannya hanya label dan kemasan yang akan diperiksa dan diteliti kesesuaiannya. Apabila selama kegiatan pengawasan barang beredar ditemukan barang yang membahayakan dan dapat merugikan konsumen, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan,
52
Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar akan meminta agar barang tersebut untuk tidak diperjual belikan atau dipisahkan dari barang yang masih diperbolehkan untuk diperjual belikan. Pengawasan barang beredar
yang dilakukan oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar adalah dengan dua metode yaitu: 1) Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Tim Pengawas secara langsung kepasaran dengan inspeksi langsung dan mengamati langsung ditempat serta membuat laporan pelaksanaan tugas. Pengawasan dilakukan selama jam kerja dengan mengenakan seragam pegawai negeri sipil lengkap dengan tanda pengenal pegawai serta membawa surat perintah tugas pengawasan. 2) Pengawasan secara tidak langsung atau pengawasan yang dilakukan apabila Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha
Mikro,
Kecil
dan
Menengah
Kabupaten
Karanganyar menerima laporan dari konsumen tentang kerugian yang mereka alami sebagai akibat perbuatan pelaku usaha. Kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk melindungi konsumen
dari
akses
negatif
pemakaian
suatu
barang,
menumbuhkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha untuk bersikap jujur, tanggung jawab sesuai hak dan kewajibannya, dan mendorong menciptakan iklim usaha yang sehat. Adapun wawancara dengan kepala seksi bimbingan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen pada 26 Januari 2016 pukul 9.11 WIB terkait pengawasan barang beredar
sebagai
berikut: “dalam perlindungan konsumen, mengantisipasi supaya tidak ada barang-barang tidak layak konsumsi, perlindungan konsumen bukan hanya melindungi konsumennya tok, tapi ya juga
53
pelaku usaha biar aman sama aja biar seimbang, karena kalo itu kan pedagang bisa nyari makan, masyarakat dan anak-anak bisa ngonsumsi, juga gak ada resiko apa-apa.” Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat simpulkan bahwa kegiatan pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang dialami konsumen akibat pemakaian suatu barang yang diperjualbelikan pelaku usaha dan selain itu juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha agar tak terkena kasus hukum yang dapat merugikan mereka akibat memperjualbelikan barang tak layak konsumsi. Oleh karena itu pengawasan ini ditujukan sebagai upaya antisipasi pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi
dan
UMKM
Kabupaten Karanganyar untuk meminimalisasi peredaran barang tak layak konsumsi yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha, sehingga baik konsumen maupun pelaku usaha dapat beraktivitas dan melakukan perdagangan dengan rasa aman dan nyaman terhindar dari segala resiko yang dapat timbul akibat peredaran barang tak layak konsumsi. b. Pembinaan Pemerintah
bertanggungjawab
atas
pembinaan
penyelenggaraan kegiatan pengawasan barang beredar terkait upaya perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Setelah proses pengawasan terhadap barang yang beredar usai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pemberian pembinaan apabila ditemukan barang yang tidak layak beredar. Pembinaan dilakukan langsung di tempat usaha kepada pelaku usaha. Pembinaan yang diberikan kepada pelaku usaha berupa hak dan kewajiban pelaku usaha, hal yang dilarang untuk dilakukan oleh
54
pelaku usaha, dampak negatif apabila melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha apabila terjadi hal negatif terhadap konsumen. Setelah diberikan pembinaan, pelaku usaha wajib melaksanakan saran yang telah diberikan. Namun, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar hanya memberi pembinaan guna terhindarnya kerugian konsumen dan terhindarnya pelaku usaha dari tuntutan hukum akibat membahayakan konsumen. Karena
tujuan
pembinaan
yang
dilakukan
oleh
Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar adalah untuk menjamin diperolehnya hak konsumen serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Adapun wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan Dan Perlindungan Konsumen pada 26 Januari 2016 pukul 9.18 WIB sebagai berikut: “disperindag tidak mencari-cari kesalahan karena kita hanya membina dan mengawasi.” Dari wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan setelah melakukan pemeriksaan barang yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha. Apabila ditemukan barang yang diperjualbelikan tidak layak konsumsi maka akan dilakukan pembinaan. Namun pembinaan itupun dilakukan tanpa mengganggu aktivitas perdagangan yang dilakukan pelaku usaha. Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi
dan
UMKM
Kabupaten Karanganyar hanya melakukan tugas sesuai dengan fakta yang ditemukan , tanpa mencari kesalahan siapapun, karena tugas instansi tersebut dalam hal kegiatan pengawasan barang beredar
hanya sebatas untuk melakukan pengawasan barang
beredar dan pembinaan apabila ditemukan barang tak layak
55
konsumsi. Kasus yang sering ditemui oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar ketika mengadakan inspeksi langsung
adalah ditemukannya
makanan atau minuman yang telah melampui waktu kadaluarsa dan sudah tak layak konsumsi. Adapun tata cara pelaksanaan kegiatan pengawasan barang beredar oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar. a. Pembentukan panitia Panitia ini terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan
Perlindungan
Konsumen,
Kepala
Seksi
Pendaftaran
Perusahaan, Promosi, Distribusi dan Ekspor Impor (Prodis dan Eksim), Staf Bidang Perdagangan, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan. Namun tidak semua panitia ikut serta dalam kegiatan pengawasan kepasaran secara langsung, karena hanya staff dari bidang perdagangan yang memiliki wewenang untuk menjalankan tugas tersebut seperti yang telah tertera pada uraian tugas dan fungsi tiap jabatan. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen pada 26 Januari 2016 pukul 9.11 WIB: “yang membentuk kepala dinas dari tim lokal, ada pemda lain misalnya terdiri dari satpol PP, Kepolisian, Disperindag, kesehatan, hanya tim kita sendiri aja bisa, tim kecil” Dari
wawancara
penulis
dengan
informan
dapat
disimpulkan bahwa pembentuk panitia dalam melakukan kegiatan pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen ini dilakukan oleh Kepala Dinas instansi penyelenggara kegiatan. Penyusunan panitia untuk kegiatan pengawasan barang beredar
yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten
56
Karanganyar hanya melibatkan panitia dalam lingkup instansi tersebut saja. Hal itu dilakukan karena dirasa tidak memerlukan tenaga bantuan atau tenaga ahli dari Pemerintah Daerah (PEMDA) lainnya.
b. Pembuatan Jadwal Pengawasan Kepasaran Pembuatan jadwal ini dibuat setelah rapat pembentukan panitia
yang
diketuai
oleh
Kepala
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar dan dibuat untuk satu triwulan. Kegiatan akan dilakukan untuk tiga bulan dibeberapa kecamatan yang ada di wilayah Karanganyar. Berikut adalah jadwal kegiatan pengawasan barang beredar untuk triwulan pertama pada tahun 2015: Tabel 4. 1 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM KABUPATEN KARANGANYAR
Bulan Januari 2015 No
Tanggal Pelaksanaan
Lokasi/ Wilayah
1
6 Januari 2015
Kec. Jumantono
2
13 Januari 2015
Kec. Jumapolo
3
14 Januari 2015
Kec. Matesih
4
20 Januari 2015
Kec. Jatipuro
5
27 Januari 2015
Kec. Jatiyoso
57
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM KABUPATEN KARANGANYAR
Bulan Maret 2015 No
Tanggal Pelaksanaan
Lokasi/ Wilayah
1
3 Maret 2015
Kec. Kebakkramat
2
18 Maret 2015
Kec. Tasikmadu
3
24 Maret 2015
Kec. Tawangmangu
4
31 Maret 2015
Kec. Ngargoyoso
Sumber: SPJ Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Barang Beredar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
c. Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan
yang
dilakukan
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar dilaksanakan perkecamatan. Setiap kecamatan akan ada 6-8 toko dan pasar yang akan didatangi untuk dilihat dan dicek barang dagangannya. Ketika melakukan pengawasan barang beredar, petugas harus membawa Surat Perintah Tugas sebagai bukti bahwa kegiatan pengawasan tersebut bersifat legal. Namun sebelum melakukan pengawasan ke pasaran, terlebih dahulu tim pelaksana mendatangi kecamatan untuk meminta persetujuan dari kecamatan setempat. Persetujuan itu diberikan dengan membubuhkan stempel pada bagian belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Saat melakukan pengawasan barang beredar , apabila ditemukan barang yang tidak layak konsumsi, maka pelaku usaha harus menyisihkan atau memisahkan barang tersebut. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan informan yang dilakukan pada 26 Januari 2016 Pukul 9.18 WIB. Adapun hasil
58
wawancaranya terkait pelaksanaan pengawasan barang beredar sebagai berikut: “jika ada makanan/ minuman tidak layak konsumsi suruh untuk tidak dijual, disisihkan” Dari wawancara yang dilakukan penulis tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila selama kegiatan inspeksi kepasaran terkait kegiatan pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen dan ditemukan barang tidak layak konsumsi maka pelaku usaha harus mensisihkan barang tersebut dari barang yang masih layak untuk diperjual belikan. Suatu barang layak konsumsi atau tidak yang sesuai tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar bidang Perdagangan yaitu dilihat dari Label dan Kemasan. Label harus menerangkan tanggal kadaluarsa, dan apabila tak ada tanggal kadaluarsa atau sudah melampui tanggal tersebut maka barang tersebut sudah dianggap tidak layak untuk diperjualbelikan lagi. Apabila dari segi label barang tersebut masih layak namun kemasan telah rusak yang mengakibatkan isi dari kemasan tercemar atau terkontaminasi udara dari luar maka barang tersebut pun dianggap tak layak konsumsi. Karena udara dari luar kemasan bisa saja membawa cemaran udara yang bisa masuk kedalam dan kemasan sehingga membahayakan konsumen apabila mengonsumsi barang tersebut. d. Rapat Evaluasi Rapat ini diadakan ketika kegiatan sudah berjalan. Hal yang akan menjadi bahan pembahasan saat rapat adalah terkait kegiatan pengawasan barang beredar . Rapat dihadiri oleh semua panitia yang tergabung dalam kegiatan pengawasan. Setelah rapat usai, maka akan dirumuskan hasil rapat yang menjadi agenda rapat tersebut. Adapun undang rapat evaluasi, daftar hadir rapat dan hasil pertemuan rapat akan dilampirkan pada halaman lampiran. Berikut
59
adalah hasil wawancara dengan Staff sub bidang bimbingan usaha dan perlindungan konsumen terkait rapat evaluasi pada 3 Februari 2016 pukul 14.01 WIB “sudah jalan lalu diadakan rapat untuk evaluasi, evaluasi waktu kita sudah jalan kegiatan, kan dievaluasi, kita kumpulkan semua, ada kekurangan kita perbaiki, evaluasi cukup hanya sekali.” Dari wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa rapat dilakukan ketika kegiatan pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen telah terlaksana beberapa kali. Dari kegiatan yang sudah berlangsung tersebut, panitia mengadakan rapat untuk mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan selama melaksanakan inspeksi langsung kepasaran. Segala kekurangan dan saran-saran dari seluruh anggota akan dibahas dalam rapat ini. Rapat evaluasi hanya dilakukan sekali, karena hanya bertujuan untuk membahas yang terjadi selama kegiatan serta memperbaiki kekurangan. e. Pembuatan Laporan Diakhir kegiatan pengawasan barang beredar diwilayah karanganyar yang dilakukan perkecamatan akan dibuatkan laporan pelaksanaan tugas. Laporan pelaksanaan tersebut sebagai bukti pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas dan sebagai arsip, yang kemudian arsip itu akan menjadi bukti pertanggungjawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kabupaten
Karanganyar
kepada
Bupati.
Selain
pertanggungjawaban kepada Bupati, juga pertanggungjawaban kepada Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan apabila dimintai keterangan atau pertanggungjawaban atas penggunaan dana selama kegiatan.
60
Dalam lembaran laporan tersebut berisi kecamatan tujuan pengawasan, toko yang dikunjungi untuk diawasi, temuan – temuan selama kegiatan, tanggal pelaksanaan kegiatan. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen pada 26 Januari 2016 Pukul 9.38 WIB yaitu sebagai berikut: “mengadakan pengawasan terus ada temuan-temuan, apa yang kadaluarsa, apa yang tidak memenuhi standar kita laporkan ke pimpinan kepala dinas lalu ke Bupati” Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan laporan pelaksanaan dilakukan setelah kegiatan pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen usai dilaksanakan oleh panitia pada satu kecamatan. Laporan ini dibuat oleh Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen selaku Ketua kegiatan. Laporan pelaksanaan tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas melaporkan hasil tersebut kepada Bupati dalam sebuah rapat pertanggungjawaban. f. Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bagian akhir dari kegiatan pengawasan barang beredar wilayah
karanganyar
selama
satu
triwulan
adalah
Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ). Dokumen ini diarsip oleh Bagian Perdagangan sebagai bukti pertanggung jawaban apabila kelak dikemudian hari jika dibutuhkan. Dalam SPJ tersebut berisi surat perintah tugas, jadwal pelaksanaan kegiatan pertriwulan, undangan rapat evalusasi kegiatan, daftar hadir rapat, hasil pertemuam rapat, surat perintah perjalanan dinas, daftar toko yang dikunjungi, laporan
keuangan
selama
kegiatan
berlangsung,
laporan
pelaksanaan tugas. Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen pada 26 Januari 2016 pukul 9.38 WIB
61
terkait pembuatan SPJ sebagai laporan akhir pelaksanaan tugas yaitu sebagai berikut: “selama kegiatan belum selesai semua ya tidak membuat SPJ ning cuman bikin laporan pelaksanaan tok” Dari wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pembuatan SPJ ini dilakukan setelah selesai melaksanakan kegiatan pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen untuk satu triwulan.
3. Keluaran (Output) Setelah melalui pemrosesan, input akan menjadi output, berupa informasi pada sebuah kertas atau dokumen yang tersimpan secara elektronik. Output ini akan didistribusikan kepada bagian atau pegawai yang membutuhkan. Untuk itu, kualitas output mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja bagian yang berkaitan, karena bisa jadi output pada suatu subsistem (departemen atau bagian) tertentu merupakan input dari sistem (departemen atau bagian) yang lain. Output dalam kegiatan pengawasan barang beredar ini berupa laporan pelaksanaan tugas yang dibuat oleh Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen yang berisi tentang temuan tim pengawas barang beredar selama kegiatan pengawasan sebagai upaya perlindungan konsumen. Seluruh dokumen terkait kegiatan pengawasan barang beredar disatukan. Adapun dokumen yang terkait pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen seperti yang penulis telusuri selama melakukan kegiatan magang diinstansi tersebut, antara lain sebagai berikut: a. Surat Perintah Tugas, b. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Barang Beredar , c. Undangan Rapat Evaluasi, d. Daftar Hadir Rapat,
62
e. Hasil Pertemuan, f. Surat Perintah Perjalanan Dinas, g. Daftar Toko yang dikunjungi oleh Tim Pelaksana di setiap kecamatan, h. Rincian Penggunaan Dana baik yang kena pajak maupun tidak kena pajak, i. Laporan pelaksanaan tugas. Dari semua berkas yang terkait dengan kegiatan pengawaasan barang beredar disatukan menjadi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) per triwulan. Surat Pertanggung Jawaban ini akan disimpan sebagai arsip. Kemudian Output ini akan menjadi Input untuk instansi lain, seperti Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).
4. Umpan Balik dari pelaku usaha yang diawasi barang dagangannya. Pemberian umpan balik mutlak diperlukan oleh sebuah sistem, karena hal itu akan membantu organisasi untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang ada sekarang menjadi lebih baik. Selama kegiatan pengawasan barang beredar yang telah berlangsung, belum adanya komplain dari pelaku usaha maupun konsumen terkait pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen.
5. Pengawasan Berlangsungnya Kegiatan Seperti halnya elemen sistem yang lain pengawasan juga memiliki dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal tersebut adalah kebijakan perusahaan dan prosedur sistem yang harus ditaati. Dimensi eksternal melibatkan negara, peraturan pemerintah, dan regulasi yang berdampak pada kebijakan sistem begitu juga etika, dan pertimbangan moral. Dalam kegiatan pengawasan barang beredar yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
63
Kabupaten Karanganyar terdapat pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan sendiri oleh tim pelaksana selama kegiatan lalu diadakan rapat untuk membahas kelebihan dan kekurangan selama kegiatan pengawasan barang beredar yang telah berlangsung.
Sedangkan
pengawasan
ekternal
dilakukan
oleh
pemerintah daerah lain yaitu Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Inspektorat. Pengawasan yang dilakukan oleh kedua badan tersebut dengan meminta laporan pelaksanaan tugas yang telah dirangkum menjadi satu buku yaitu Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan jelas, transparan dan terhindar dari kecurangan oknum-oknum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berniat korupsi dana kegiatan.
B. Tujuan Pengawasan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Tujuan diadakannya pengawasan barang beredar sebagai upaya perlindungan konsumen yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sebagai seorang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat. Dengan adanya pengawasan barang beredar sebagai salah satu wujud upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen diharapkan konsumen dapat terhindar dari akses negatif pemakaian suatu barang yang diperjual belikan oleh pelaku usaha. Dengan terhindarnya konsumen dari akses negatif pemakaian barang yang beredar
maka akan mengangkat harkat dan
martabat konsumen. Selain tujuan
pengawasan
barang beredar
sebagai
upaya
perlindungan konsumen dari sisi konsumen, upaya ini juga memiliki tujuan dari sisi pelaku usaha. Dengan adanya pengawasan sebagai upaya perlindungan konsumen ini, diharapkan dapat menumbuhkan sikap jujur dan bertanggungjawab dari pelaku usaha dalam melakukan jual beli kepada
konsumen.
Dengan
memperhatikan kesehatan, keamanan,
64
kenyamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang yang diperjualbelikan pelaku usaha demi kelangsungan usaha perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dari penjelasan yang telah penulis jelaskan diatas terkait tujuan perlindungan konsumen dengan kegiatan pengawasan barang beredar, dapat diringkas yaitu: 1. Melindungi konsumen dari akses negatif pemakaian barang beredar yang tidak memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan. 2. Menjamin terwujudnya hak dan kewajiban konsumen. 3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar bersifat jujur dan bertanggungjawab. 4. Mendorong menciptakan iklim usaha yang sehat.
C. Kendala Pengawasan Barang Beredar Dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi tak mungkin lepas dari kendala, baik itu kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala yang dialami oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar antara lain sebagai berikut: 1. Kendala Internal Kendala internal yang dialami oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar yaitu: a. Terbatasnya Dana Dana dari pemerintah untuk kegiatan pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen di Kabupaten Karanganyar sangat terbatas yaitu hanya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), sedangkan kecamatan yang
65
berada di Kabupaten Karanganyar cukup banyak. Pasar yang berada di satu Kecamatan pun tidak hanya satu. Dari beberapa pasar tersebut pun, banyak berdiri Toko atau minimarket. Berikut adalah daftar kecamatan yang berada di Kabupaten Karanganyar Tabel 4. 2 Daftar Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar No Kecamatan Di
No Kecamatan Di
Kabupaten
Kabupaten
Karanganyar
Karanganyar
1
Colomadu
10
Jumapolo
2
Gondangrejo
11
Jatipuro
3
Kebakkramat
12
Jumantono
4
Jaten
13
Mojogedang
5
Karanganyar
14
Kerjo
6
Tasikmadu
15
Jenawi
7
Jatiyoso
16
Matesih
8
Ngargoyoso
17
Karangpandan
9
Tawangmangu
Sumber: Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2014 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar Adapun rincian penggunaan dana untuk satu kali pengawasan di satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar antara lain sebagai berikut: a. Honorarium Panitia Honorarium tiap panitia berbeda-beda tergantung golongan. Panitia kegiatan pengawasan barang beredar terdiri dari 16 orang panitia yang berasal dari semua bidang dan sub bidang di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar.
66
b. Honorarium Tim Pengawas Honorarium tim pengawas akan berbeda dengan honorarium panitia, atau dengan kata lain tim pengawas akan mendapat honor dua kali yaitu sebagai panitia dan juga sebagai tim pengawas. Honor tim
pengawas ini
diberikan setelah melaksanakan
pengawasan barang beredar disatu kecamatan selesai. Pemberian honor ini pun berbeda-beda tergantung dengan golongan sipenerima honor tersebut. c. Uang Transportasi Uang transportasi ini diberikan kepada anggota pelaksana sebelum keberangkatan untuk melakukan kegiatan pengawasan barang beredar . Besaran uang transportasi yang diberikan kepada tiap anggota pelaksana tidak berbeda, yaitu sekitar Rp.44.000 per anggota pelaksana.
2. Kendala Eksternal Kendala
eksternal
yang
dialami
oleh
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar antara lain sebagai berikut: a. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kelayakan barang. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengawasan barang beredar , Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar mengalami kendala yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai standar kelayakan barang beredar. Masyarakat sebagai konsumen, masih sangat sulit untuk mengkonsumsi makanan dan minuman aman dikarenakan mereka tidak mengetahui makanan dan minuman aman yang seharusnya dikonsumsi sesuai undangundang dan peraturan pemerintah.
67
b. Rendahnya
pengetahuan
masyarakat
mengenai
hak
dan
kewajibannya selaku konsumen. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen mengakibatkan masyarakat tidak dapat berbuat banyak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar selaku salah satu pelaksana pengawas barang beredar harus bekerja keras untuk mewujudkan perlindungan konsumen. c. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Sifat dari pengusaha yang cenderung hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan keamanan mengenai barang yang dijual. Hal ini mengakibatkan, konsumen dirugikan dengan perbuatan pelaku usaha. Seperti yang telah diketahui dalam undang-undang, pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. d. Adanya pemberontakan dari pelaku usaha ketika diadakannya kegiatan pengawasan barang beredar. Pelaku usaha kerap menolak ketika didatangi oleh petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar ketika akan diperiksa barang dagangannya. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut: “ini liar, mana bukti surat perintah/ surat tugasnya. Makanya kita harus bawa surat perintah tugas trus ditunjukkan ke mereka” Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan penulis selama magang dengan Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran pelaku
68
usaha untuk memperhatikan kondisi barang yang diperjualbelikan kepada konsumen. Bahkan ketika diadakan inspeksi, kebanyakan dari mereka akan mencari-cari alasan atau bahkan hendak menyuap aparat negara dengan memberikan rokok atau makanan agar tidak dipersulit usahanya. Namun tugas pokok Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen terkait kegiatan pengawasan barang beredar hanya sebatas membina dan mengawasi seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen ketika berhadapan dengan pelaku usaha saat mengadakan pengawasan barang beredar disebuah Toko “oh sorry saya enggak mau, kita nolak dikasih kaya ada yang ngasih rokok atau makanan gitu, karena tugas kita hanya membina dan mengawasi. Makanya kalo saya datang, mereka pada takut, karena dikira mau cari-cari kesalahan” Karena rendahnya kesadaran pelaku usaha seperti inilah, maka kegiatan pengawasan barang beredar
sebagai salah satu
upaya perlindungan konsumen harus dilaksanakan berkala. Namun karena keterbatasan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut mengakibatkan pengawasan kurang efektif.
D. Upaya Mengatasi Kendala Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut: 1. Upaya Mengatasi Kendala Internal Untuk mengatasi kendala internal yang dialami yaitu keterbatasan dana, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar melakukan upaya, yaitu:
69
a. Mengefektifkan dana yang tersedia. Salah satu upaya untuk mengatasi kendala keterbatasan dana yang dialami oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar yaitu mengefektifkan dana yang tersedia dengan cara menambah jumlah anggota pelaksana dan memperbanyak Toko yang dikunjungi. 2. Upaya Mengatasi Kendala Eksternal Untuk mengatasi kendala eksternal yang dialaminya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar melakukan upaya sebagai berikut: a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap selektif dalam memilih barang yang dikonsumsi. Sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen. Pemberian sosialisasi seperti ini dilakukan bersamaan dengan sosialisasi kegiatan UTTP (ukur takar timbangan dan perlengkapannya). Kegiatan UTTP itu pun termasuk dalam salah satu kegiatan sebagai upaya perlindungan konsumen. Dalam sosialisasi tersebut selain akan membahas tentang UTTP juga akan diberikan segala materi tentang hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. b. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Untuk mengatasi rendahnya pengetahuan pelaku usaha atas perbuatan yang dilarang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar melakukan pembinaan kepada pelaku usaha ketika melakukan kegiatan pengawasan barang beredar. Pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai “Sistem Pengawasan Barang Beredar
Sebagai
Perindustrian,
Upaya
Perdagangan,
Perlindungan Koperasi
Konsumen dan
Oleh
UMKM
Dinas
Kabupaten
Karanganyar”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Masukan (input) Dalam sistem pengawasan barang beredar oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Karanganyar,
dan UMKM
Kabupaten
hal yang menjadi inputnya adalah cairnya anggaran
untuk kegiatan pengawasan barang beredar kepada Kepala Dinas, sehingga turunnya perintah untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan barang beredar yang menjadi salah satu tugas pokok seksi bimbingan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen bagian perdagangan. 2. Proses Proses yang berlangsung dalam kegiatan pengawasan barang beredar ini dilakukan dibawah wewenang Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan Dan Perlindungan Konsumen. Mulai dari perencanaan kegiatan hingga akhir kegiatan atau pembuatan surat pertanggungjawaban. Namun proses yang dimaksud dalam kegiatan pengawasan barang beredar ini adalah proses yang terjadi ketika melakukan kegiatan pengawasan barang beredar . Berikut adalah pemaparan mengenai proses dalam pengawasan barang beredar yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar yaitu:
70
71
a. Pengawasan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar dilakukan pada semua jenis barang yang beredar namun parameter pengawasannya hanya label dan kemasan yang akan diperiksa dan diteliti kesesuaiannya. Pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar adalah dengan dua metode yaitu: 1) Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Tim Pengawas secara langsung kepasaran. 2) Pengawasan secara tidak langsung atau pengawasan yang dilakukan apabila Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha
Mikro,
Kecil
dan
Menengah
Kabupaten
Karanganyar menerima laporan dari konsumen. b. Pembinaan Pembinaan diberikan setelah proses pengawasan terhadap barang yang beredar
usai dilakukan. Pemberian pembinaan
dilakukan apabila ditemukan barang yang tidak layak beredar. Pembinaan diberikan secara langsung ditempat usaha kepada pelaku usaha. Pembinaan yang diberikan kepada pelaku usaha berupa hak dan kewajiban pelaku usaha, hal yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, dampak negatif apabila melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha apabila terjadi hal negatif terhadap konsumen. Setelah diberikan pembinaan, pelaku usaha wajib melaksanakan saran yang telah diberikan. 3. Keluaran (output) Output dalam kegiatan pengawasan barang beredar ini berupa laporan pelaksanaan tugas yang dibuat oleh Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen yang berisi tentang
72
temuan tim pengawas barang beredar selama kegiatan pengawasan sebagai upaya perlindungan konsumen. Seluruh dokumen terkait kegiatan pengawasan barang beredar disatukan. 4. Umpan balik Selama kegiatan pengawasan barang beredar yang telah berlangsung, belum adanya komplain dari pelaku usaha maupun konsumen terkait pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen. 5. Pengawasan Berlangsungnya Kegiatan Dalam kegiatan pengawasan barang beredar yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar terdapat pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan sendiri oleh tim pelaksana selama kegiatan lalu diadakan rapat untuk membahas kelebihan dan kekurangan selama kegiatan pengawasan barang beredar yang telah berlangsung.
Sedangkan
pengawasan
ekternal
dilakukan
oleh
pemerintah daerah lain yaitu Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Inspektorat. Pengawasan yang dilakukan oleh kedua badan tersebut dengan meminta laporan pelaksanaan tugas yang telah dirangkum menjadi satu buku yaitu Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan jelas, transparan dan terhindar dari kecurangan oknum-oknum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berniat korupsi dana kegiatan.
73
B. Saran Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan penulis, maka dapat diajukan saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan sekaligus masukan khususnya bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar. Saran-saran tersebut antara lain : 1. Untuk menghindari atau mengurangi resiko kerugian yang mungkin dapat dialami oleh konsumen, hendaknya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar dilakukan lebih sering. Karena kegiatan ini mungkin membutuhkan anggaran, maka kegiatan ini tidak perlu melibatkan banyak anggota atau dalam bentuk panitia kecil dengan tetap melakukan pengawasan seperti biasanya. 2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat/ konsumen tentang hak dan kewajiban kosumen agar lebih cermat dalam menggunakan atau mengkonsumsi barang dan jasa. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha saja melainkan konsumen pun sebaiknya diberikan pengetahuan agar dapat melindungi dirinya sendiri dari pelaku usaha yang kurang memperhatikan barang yang mereka perjualbelikan.
DAFTAR PUSTAKA
H. B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : Sebelas Maret University Press. Moekijat. 1991. Pengantar Sistem Informasi Manajemen. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: PT. Salemba Empat Nuraida, Ida. 2008. Manajemen Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: Kanisius Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Rachman Abdul R. 2005. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus. Jakarta: Prenamedia Group. Rusdiana. H. A. Dan Moch. Irfan. 2014. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Pustaka Setia Sukoco, Badri M. 2007. Manajemen Administrasi Perkantoran Modern. Surabaya: Penerbit Erlangga. Wardiono, Kelik. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Penerbit Ombak Sumber lain: http://www.ditjenspk.kemendag.go.id Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kapubaten Karanganyar. PERMENDAG No. 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa PP. No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
76
LAMPIRAN
77
lampiran 1. Surat Permohonan Magang
78
lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Magang
79
lampiran 3. Surat Tugas
80
lampiran 4. Form Daftar Hadir Kuliah Kerja Magang
81
lampiran 5. Form Monitoring Magang
82
lampiran 6. Form Penilaian Magang
83
lampiran 7. Surat Perintah Tugas
84
lampiran 8. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
85
86
lampiran 9. Undangan Rapat
87
lampiran 10. Daftar Hadir Pertemuan Rapat
88
lampiran. 11. Hasil Hadir Pertemuan Rapat
89
lampiran 12. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
90
lampiran 13. Halaman Belakang SPPD
91
lampiran 14. Daftar Perusahaan/ Toko Yang Dikunjungi
92
93
lampiran 15. Laporan Pelaksanaan Tugas
94
lampiran 16. Daftar penerimaan Honorarium Panitia Kegiatan Pengawasan
95
96
lampiran 17. Daftar Penerimaan Biaya Perjalanan Dinas/ Honor Tim Pengawas
97
lampiran 18. Bukti Pengeluaran honor panitia pelaksana dan pajaknya
98
lampiran 19. Surat Setoran Pajak Honorarium Panitia
99
lampiran. 20. Surat Bukti Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas
100
