Transpormasi kelembagaan tani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani tidak terelakkan lagi, sejalan dengan tuntunan untuk melakukan penguatan organisasi usaha yang berbadan hukum, terbentuk organisasi pelaku utama dan pelaku usaha yang didorong menjadi organiasi formal. Organisasi tersebut dapat berupa kelembagaan ekonomi petani yang berbentuk Korporasi (Perusahaan), antara lain Koperasi Pertanian (Koptan) dan Perseroan Terbatas (PT)
Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari , oleh dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani, seperti kelompoktani (Poktan), gabungan kelompoktani (gapoktan), kelompok pembelajaran agribinis, kelompok usaha bersama agribisnis dan asosiasi
Kelembagaan Ekonomi Petani Adalah kelembagaan usaha petani yang berbadan hukum, memiliki usahatani produktif yang meliputi sebagian atau seluruh sistem agribisnis dengan skala ekonomi yang menguntungkan, serta ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan taraf hidup petani dan keluarganya
Keberadaan Kelembagaan Petani, baik kelompoktani (Poktan), Gabungan Kelompoktani (Gapoktan), Kelompok Pembelajaran Agribinis, Kelompok Usaha Bersama Agribisnis dan Asosiasi yang belum memiliki kekuatan hukum seringkali membuat ketidakberdayaan pada saat menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan posisi air tawar dalam bermitra usaha dengan pihak lain. Sedangkan yang berbadan hukum akan meningkatkan kepercayaan pihak lain selaku mitra usaha dan meningkatkan akses terhadap lembaga keuangan/perbankan, serta lembaga penyedia layanan agribisnis lainnya
Bentuk kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum atau korporasi (Perusahaan), antara lain koperasi pertanian (Koptan) Perseroan terbatas (PT). Untuk itu kapasitas kelembagaan petani dan pelaku utama, baik secara berkelompok maupun individual, perlu ditingkatkan untuk membentuk kelembagaan ekonomi petani sesuai dengan kebutuhan
adalah badan usaha yang berbadan hukum, beranggotakan para petani, buruh tani, dan orang-orang yang terlibat dalam usaha pertanian dan memiliki ruang lingkup usaha dibidang pertanian/ agribisnis dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan fungsi koperasi.
Prosedur pendirian koperasi pertanian sesuai dengan undang – undang No.17 tahun 2012 tentang perekonomian, pendirian koperasi ini dimulai dari pelaksanakan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh pejabat dinas/ instasi/ badan yang membidangi koperasi setempat, sesuai domisili anggota.
Perseroan terbatas (PT) adalah badan usaha yang berbadan hukum dan merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian pada saat pembentukan Perseroan terbatas harus disebutkan besar modal dasar berdasarkan kesangupan pada pemegang saham untuk menyetorkan sejumlah uang
Prosedur pendirian PT sesuai dengan undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pendirian PT ini dimulai dari pendaftaran pendirian notaris yang mempersyaratkan adanya bukti setoran modal dari para pemegang saham, sesuai peraturan perundangan yang berlaku
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
Arah pengembangan kelembagaan ekonomi petani yaitu sesuai dengan peraturan kepala penyuluh dan pengembangan SDM Pertanian Nomor : 90/PER/SM.820/J/12/12 tanggal 4 desember 2012 tentang petunjuk pelaksanaan (Juklak) pengembangan kelembagaan ekonomi petani, kelebagaan ekonomi petani diarahkan menjadi badan usaha milik petani (BUMP) dalam bentuk koperasi petani (Koptan) dan Perseroan terbatas (PT)
Ada 7 Kriteria umum yang harus dipenuhi sebelum menumbukan kelembagaan petani menjadi kelembangaan ekonomi petani yaitu :
1. 2.
3. 4. 5.
6. 7.
Telah melakukan kegiatan usaha berkelompom yang berorientasi pasar Struktur organisasi kelembagaan petani (Poktan, gapoktan, kelompok pembelajaran agribisnis, kelompok usaha bersama agribisnis dan asosiasi) telah memiliki kepengurusan yang melakukan kegiatan usaha atau unit usaha agribisnis Memiliki perencanaan usaha yang disusun secara partisipatif dalam kurung waktu atau siklus usaha tertentu Memilki pencataan dan pembukuan usaha Telah membangun jejaring dalam pengembangan usaha dengan kelembangaan petani lainnya Telah membangun kemitraan usaha dengan pengusaha atau kelembagaan ekonmi lainnya Membutuhkan dukungan aspek legal formal untuk memperkuat pengembangan usaha
Gapoktan bisa langsung ditumbuhkembangkan menjadi kelembagaan ekonomi petani dengan syarat gapoktan melalui unit-unit usaha otonomnya telah membangun jejaring dan kemitraan usaha serta usaha serta menumbuhkan aspek legal formal untuk pengembangan usaha poktan-poktan anggotanya
Kelompok pembelajaran agribisnis bisa langsung ditumbuhkembangkan menjadi kelembagaan ekonomi petani dengan syarat telah berkembang fungsinya menjadi kelompok usaha yang berorientasi pasar, memiliki perencanaan usaha, memiliki pencatatan dan pembukuan usaha
Kelompok usaha bersama agribisnis bisa langsung ditumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi petani dengan syarat kelompok usaha bersama agribisnis tersebut telah membangun jejaring dan kemitraan usaha serta membutuhkan aspek legal, formal untuk pengembangan usaha anggota-anggotanya
Tujuan pengembangan kelembagaan ekonomi petani adalah meningkatkan jumlah dan kapasitas kelembagaan ekonomi petani yang memenuhi indikator kelayakan organisasi usaha keuangan sumber daya manusia dan sosial
Indikator kelayakan kelembagaan ekonomi petani dari aspek organisasi 1. Sudah berbadan hukum 2. Badan usaha yang dijalankan sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) 3. Pemegang saham pada PT atau anggota koperasi memahami hak dan kewajibannya 4. Rapat umum pemegang saham (RUPS) pada PT atau rapat anggota tahunan (RAT) pada koperasi dijalankan sesuai AD 5. Komisaris pada PT atau pengawas pada koperasi memahami dan mejalankan fungsinya 6. Memiliki struktur organisasi yang jelas 7. Pereseroan terbatas (PT) membagikan devien dan koperasi membagikan Selisih Hasl Usaha (SHU)
Indikator kelayakan kelembagaan ekonomi petani dari aspek usaha 1. Peseroan terbatas (PT) atau koperasi memiliki usaha yang menjamin keberlanjutannya 2. Memiliki Standard Operating Procedure (SOP) atau panduan khusus untuk operasional usaha 3. Memilki izin khusus 4. Menunjukkan pertumbuhan asset dalam tiga tahun terakhir 5. Memilki modal yang bersumber dari pinjaman 6. Usaha yang dijalankan menunjukkan kecenderungan yang meningkat 7. Sudah menghasilkan suplus usaha 8. Memiliki rencana usaha perusahaan (bussiness plan) 9. Diaudit secara berkala
Indikator kelayakan kelembagaan ekonomi petani dari aspek keuangan 1. Perseroan terbatas (PT) atau koperasi memiliki laporan keuangan sesuai standar 2. Proses akuntansi dilakukan secara baik 3. Penyusutan dan amortisasi (pelunasan hutang dilakukan) 4. Dokumen dan bukti diarsip dengan baik 5. Prosedur manajemen kas dan bank jelas 6. Ada prosedur pengeluaran pembiayaan dalam setiap transaksi yang dibuat (yang menusulkan, memeriksa dan menyetujui) 7. Ada SOP khusus untuk pembukuan 8. Ada audit berkala
Indikator kelayakan kelembagaan ekonomi petani dari aspek kekayaan sumberdaya manusia (SDM) 1. struktur organisasi sudah lengkap 2. Ada pembagian tugas dan petunjuk pengembangan SDM 3. Sudah ada pembinaan teknis bagi petani, baik sebagai pemasok, pengurus, maupun pengelola usaha 4. Sudah melaksanakan pelatihan teknis bagi pengelola usaha 5. Memiliki rencana pengembangan SDM 6. Ada kontrak kerja dengan pengelola usaha 7. Kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan teknis bagian/unit kerjanya
Indikator kelayakan kelembagaan ekonomi petani dari aspek sosial 1. Melibatkan masyarakat petani disekitarnya 2. Usaha yang dikelola menjadi pilihan utama untuk usaha petani diwilayahnya 3. Ada dukungan teknis dari dinas instansu diwilayahnya 4. Mempunyai cadangan terhadap kemungkinan kerugian usaha 5. Keterlibatan petani berpengaruh besar dalam mendukung kelangsungan usaha 6. Usaha juga melibatkan petani dilaur wilayah 7. Usaha berdampak terhadap kemajuan sosial ekonomi masyarakat sekitar
1. Kempuan menyusun rencana usaha (business plan) 2. Kemampuan mengelola dan mengembangkan usaha 3. Kemampuan melakukan pengembangan Produk (diversifikasi) 4. Kemampuan menyusun rencana pemasaran 5. Kemampuan melakukan pembukuan keuangan akutansi dan perpajakan 6. Kemampuan menghimpun permodalan dan mengakses sumber pembiayaan 7. Kemampuan merespon peluang dan permintaan pasar 8. Kempuan mengembangkan sumberdaya manusia
Contoh pengisian daftar kelembagaan petani yang memenuhi tujuh kriteria umum untuk menjadi kelembagaan ekonomi petani Nama Kelembagaan No Petani 1 Poktan Mekar Sari 2 Gapoktan Sukamaju Kelompok pembelajaran Agribisnis 3 Mujur Kelompok Usaha 4 Bersama Damai
Alamat
tujuh kriteria umum untuk menjadi kelembagaan ekonomi petani *) 1
2
-
3
4 5 6 7
-
-
Catatan
*) Beri tanda () pada masing – masing kolom 1 – 7 bila dinilai telah mampu memenuhi kriteria umum, yaitu : 1) telah melakukan usaha kelompok berorientasi pasar; 2) memiliki unit usaha agribisnis dalam struktur organisasinya; 3) memiliki rencana usaha; 4) memiliki pencatatan dan pembukuan usaha; 5) telah membangun jejaring pengembangan usaha; 6) telah membangun kemitraan usaha; dan 7) menumbuhkan aspek legal formal
