TRANSKRIP DIALOG RADIO Judul: Pro Kontra Elite Tindak Pidana Korupsi Dalam RUU KUHP Diselenggarakan atas kerjasama KHN dengan Kantor Berita Radio (KBR) 68 H Jakarta Tempat : Ruang Perpustakaan KHN, Lantai 2, Jalan Diponegoro 64 Jakarta Pusat Hari/Tanggal : Rabu, 12 Maret 2014 Waktu : Pukul 13.00-14.00 WIB Narasumber : 1. Prof. Dr. J.E Sahetapy (Kepala KHN RI) 2. Dr. Luhut Pangaribuan (Advokat dan Akademisi)
Host : Halo saudara, apa kabar? Senang bias menjumpai anda. Kita berjumpa kembali pada tahun 2014 ini dalam serial dialog hukum Komisi Hukum Nasional. Ini adalah edisi perdana untuk 2014 dan akan selalu hadir diruang dengar anda setiap hari rabu pukul 13.00 wib. Saya Vivi Zakie dan untuk diskusi perdana ini dalam dialog hukum Komisi Hukum Nasional, kita akan membahas tentang “Pro Kontra Elite Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP”. Dan untuk membincangkan ini, saya saat ini berada di Lantai 2 Perpustakaan Komisi Hukum Nasional. Kami juga mengundang anda bila ingin bergabung. Bagi anda yang menyimak di Jakarta bisa datang ke kantor Komisi Hukum Nasional dan bergabung bersama kami dalam diskusi ini. Ya saudara desakan agar dewan perwakilan rakyat dan pemerintah menghentikan pembahasan rancangan Undang-undang KUHP terus bergulir. RUU KUHP dinilai melemahkan KPK bahkan berpotensi melindungi koruptor. Salah satu pasal ada yang lebih mementingkan misalnya, menurut beberapa kajian diantranya ICW, mementingkan kepentingan sipelaku korupsi. Padahal dampak korupsi pada masyarakat sangat buruk dan korupsi telah menjadi kejahatan yang luar biasa.Kita akan diskusikan hal tersebut bersama dua narasumber, telah hadir bersama saya ketua Komisi Hukum Nasional, Prof.Dr.J.E. Saetapi. Prof., apa kabar Prof.?
Prof. Sahetapy : Ya di Indonesia selalu dijawab baik meskipun tidak baik. Munafiknya orang Indonesia. Host : Ramah itu Prof.! Prof. Sahetapy : Itu bukan ramah! Karena mereka mengaku semua orang Indonesia beragama, kalau beragama tuh harus bicara yang benar dan tidak lain daripada yang benar. Host : Kalau ditanya apakabar bisa jadi jawabanya mestinya sedang flu, gitu ya Prof.? Prof. Sahetapy: Ya, sedang flu. Host : Baik saudara, disebelah Prof. Sahetapy, ada Luhut Pangaribuan. pengacara yang akan berbincang juga bersama kita. Selamat datang Pak Luhut. Pertama kali ya datang didialog hukum KHN.Dan nanti kita juga akan berbincang dengan anggota komisi tiga DPR yang akan kita hubungi lewat saluran telepon. Dan saya ingin langsung ke Prof.Sahetapy.Prof., ICW diantaranya mengeluarkan beberapaa kajian belakangan ini yang menguatkan bahwsannya ada masalah dalam pembahasan RUU KUHP mulai dari awal bahkan saat ini sudah masuk di DPR.Terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dianggap lebih berpihak kepada koruptor. Dari pengamatan anda apakah memang ada kecenderungan begitu? Prof.Sahetapy: Saya melihat perdebatan atau lebih tegas pertentangan yang dewasa ini dikemukakan dalam media masa itu menurut saya, karna masalah korupsi itu sudah merajalela luar biasa dalam masyarakat kita. Seperti pernah saya baca polisi paling korup setelah itu Dewan Perwakilan Rakyat, baru kemudian Peradilan. Tapi menurut saya yang dipersoalkan itu pasal korupsinya ataukah KPK nya dengan tugas utama memberantas koruspi?Kalau saya pribadi saya tidak mau terlibat didalam persoalan apakah korupsi itu -yang disusun dalam KUHP-tegas, keras atau tajam atau apapun, bagaimana pandangan orang.Tapi saya mau kembali lagi 66 tahun yang lalu dan sebagian pendengar mungkin belum lahir. Pada waktu itu… Host : Saya juga belum Prof.. Prof.Sahetapy: Pada waktu itu saya mengikuti kuliah untuk pertama kali, tahun 1954. Pada waktu itu -kalau saya tidak keliru- pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara oleh almarhum Prof.. Koesumadi dibicarakan tentang perintah kodifikasi. Didalam konstitusi kita tidak ada satu pasalpun yang memerintahkan kodifikasi.Bahkan yang dikerjakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional beberapa puluh tahun yang lalu itu, sebetulnya sekedar menyambung ketentuan dalam
Undang-Undang no 1 tahun 46 yaitu wetboek van strafrecht voor NederlandsIndiemenjadi wetboek van strafrehtiniyang bisa disebut kitab undang-undang hukum pidana. Dan itu yang kemudian menjadi persoalan apakah kitab undang-undang hukum pidana terjemahan Susilo, terjemahan Mulyano, terjemahan Pandji Saleh dan terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional, apakah itu sah atau tidak? Menurut saya keempat itu tidak sahdan ada seorang guru besar mengatakan itu sah berdasarkan Undang-undang no 1 tahun 1946, saya kuatir guru besar itu memakai kacamata untuk tidak membaca pasal V dan pasal VI. Menurut saya, sebetulnya DPR yang sekarang ini dengan sisa waktu kira-kira 100 hari, masih bisa membicarakan pasal kodifikasi itu selesai.Dan apakah kalau mereka membicarakan itu, semua percakapan itu direkam atau tidak? Dirumah saya itu ada semua percakapan yang dipimpin oleh menteri Mr.Derman dari Belanda pada waktu itu, ketika mengalihkan X ke Y.Itu hanya mengalihkan saja, semuannya direkam. Host : Iya Prof., apakah anda melihat indikasi bahwasannya memang ada niat tertentu sehinggaDPR“agak memaksa” ingin membahas sekarang? Prof.Sahetapy: Saya tidak tahu, apakah DPR itu memaksa selesai, Saya tidak percaya kaum politisi atau politikus ini. Host : Apakah–misalnya- ada hubunganya dengan pemilu 2014? Inikan sudah dekat sekali sementara Undang-undang inikan hal yang sangat penting Prof.. Prof.Sahetapy: Saya melihat,boleh jadi itu ya, tapikalau mereka mau memaksa dan nanti kalau DPR yang baru masuk dan kemudian mereka menganulir ini seluruhnya, percuma. Jadikalau saya sejak semula mengambil sikap seperi ini, saya tidak mengambil sikap apakah pasal korupsi didalam KUHP atau didalam KPK ini berat atau tidak. Prinsip saya sejak 66 tahun yang lalu itu, almarhum Prof.Koesumardi mengatakan bahwa perintah kodifikasi sudah (Belanda). Waktu itu masih memakai bahasa kolonial.artinya kodifikasi sudah tidak penting lagi. Perkembangan jaman sedemikian cepat dan sangat menentukan maka sekarang lebih banyak dianut paham (belanda). Jadi menurut saya sekarang ini kalauDPR itu bijak, orang-orang di Mahkamah Konstitusi bilang pandai. Orang pandai belum tentu bijak, orang bijak pasti bisa membaca tanda-tanda jaman Host : Apa yang harus dilakukan DPR semestinya? Prof.Sahetapy: DPR seharusnya menyerahkan saja kepada DPR yang akan datang. Karena saya lihat mereka sebagian besar itu betul punya gelar tapi apakah memang mempunyai kompetensi. Sama saja seperti ada hakim di Mahkamah Konstitusi yang
sama sekali tidak mempunya ilegal standing, karena dia sendiri, ketika saya pernah berbicara tentang sprache nahen, dia kaget. Sprache nahen itu gimana, dan dia sendiri pernah mengatakan pasal 362 pencurian tiang listrik itu bukan barang. Hakim seperti itu atau orang seperti itu sekarang duduk di Mahkamah Konstitusi, rusaklah negara. Dan rusaknya ini karena salahnya Presiden Republik Indonesia yang bernama singkatan SBY itu. Kan SBY yang mengangkat yang bersangkutan menjadi hakim Mahkmah Konstitusi. Host : Baik Prof., saya akan beralih ke Luhut Pangaribuan. Pak Luhut selain pengacara adalah tim penyusun RUU KUHAP dan RUU KUHP. Salah satu yang barangkali paling banyak ditanyakan kepada anda -tentuya ketika ICW mengeluarkan data, misalnya-.Dan mereka menyatakan anggota tim penyusun RUU KUHP adalah pengacara korupsi sehingga dicurigai ada unsur tertentu kemudian itu yang menyebabkan terjadi pelemahan kepadaKPK. Ketika anda dikatakan demikian apa yang menjadi repon anda Pak Luhut? Dr. Luhut : Mungkin saya mulai dulu dengan status saya yang mungkin lebih tepat barangkali advokat dan akademisi. Kalau lihat undangan itu kan disebut itu. Karena memang pada saat yang sama saya juga staf pengajar di universitas Indonesia, tapi juga advokat. Sebelum advokat dulu lama bekerja di LBH, 18 tahun. Itu yang pertama.Kedua, saya tidak angota tim penyusun KUHP. Tapisaya anggota tim penyusun KUHAP. Jadi memang saya lihat itu dijadikan kampanye untuk mendiskreditkan rancangan KUHAP. Padahal saya kira mungkin prejudice terlalu berlebihan karena kalau saya bagian dari anggota KUHAP bukan KUHP, yang dibicarakan sekarang KUHP bukan KUHAP. Tapi karena ditanyakan jadi saya harus jawab. Itu timnya sudah ada sebelum ada KPK. Itu sudah jauh ada sebelum KPK. Jadikalau itu dikaitkan menurut saya ya mungkin ada hubungannya dengan tahun politik barangkali, sehingga hal apapun itu di politisasi, karena saya juga melihat dimedia itu ditulis rupanya begitu ya caranya berkomunikasi, penuh dengan prasangka-prasangka, menimbulkan imajinasi-imajinasi yang tidak masuk akal. Jadi itu saja, saya tidak perlu menanggapi dan saya tidak merasa ada sesuatu yang terganggu tapi karena ditanyakan maka saya jawab. Host : Perlu klarifikasi, karena itu yang paling banyak dibicarakan saat ini, perlu juga kita tanyakan tentu kapada anda. Dr. Luhut : Jadi saya bukan anggota KUHP tapi adalah KUHAP. Dan timnya itu sudah ada bahkan sebelum ada KPK waktu itu dan terus berjalan. Sekarang kita masuk pada topik mengenai KUHP. Tadi dengan jelas Prof.Sahetapy sudah mengatakan
ternyata ini sudah jauh sebelum merancang KUHP ini, membicarakan mengenai rancangan KUHP yang sekarang ini tahun 1954.Bahkan ada didalam Undang-undang Dasar Sementara ada kodifikasi. Jadi memang kebutuhan itu sudah memang ada sejak dulu sudah digaris bawahi. Dan setahu saya memang hampir semua guru besar yang ada, itu sudah ikut membidani apa yang namanya RUU KUHP. Jadi sudah setiap tahun ada dalam proyeknas masuk, jadi tiap tahun ada juga anggaran dan memang diperlukan anggaran untuk membicarakan itu. Mulai dari Prof. Umar Seno Adji sampai kemudian Mardjono dan seterusnya tapi kalau ga salah Prof.Sahetapy pernah juga menjadi ketua tim, oh bukan tapianggota. Saya sendiri tidak pernah menjadi angota. Saya melihat bahwa RUU KUHP inicukup baik dirumuskan terlepas dari–barang kali- mulai ada out of date, karena sudah cukup lama. Karena terusmenerus tidak pernah disampaikan ke DPR. Jadi hanya ada di pemerintah apakah BPHN apakah di Departemen Kehakiman dan kemudian Departemen Hukum dan HAM. Kalau saya baca 700 sekian, itu menurut saya mencoba membuat produk dari nasional, hukum yang baik. Jadi mereka memang menganut konsep yang disebut kodifikasi dan unifikasi. Dan mereka berlandaskan pada konsep yang disebut dekolonisasi. Jadi dekolonisasi artinya bahwa kita tidak meneruskan lagi undang-undang yang ada pada jaman kolonial. Prof.Sahetapy sudah mengatakan sebenarnya yang sah saat ini terjemahan siapa karena sebenarnya kalau KUHP kita itu masihKUHP Belanda. Yang mana kan ada Susilo, ada Mulyano ada siapa itu.Dan itu sudah beberapa kali saya dengar bahkan di televisiProf.Sahetapy, Jadi yang dilaksanakan itu KUHP yang mana?Karena istilahnya juga macam-macam. Walaupun saya ada juga menemukan dengan prakarsa BPHNdan Prof.Sahetapyyang ikut menerjemahkan, Tapi tetap juga bukan itu, hukumnya, Tapiyang berbahasa Belanda itu dimana kita sekarang tidak mampu lagi berbahasa Belanda. Tapi selain bahasa juga saya kira substantif. Itu sebabnya konsepnya dekolonisasi. Supaya kita meninggalkan hukum Belanda kita dengan hukum nasional. Kedua disebut demokratisasi. Ada demokratisasi, kemudian konsolidasi dan harmonisasi. Dengan konsep yangmereka sebut (bahasa Belanda). Jadi kalau melihat ini konsep, menurut saya sama sekali tidak ada bersinggungan atau tidak ada dalam pikiran mereka untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Memang saya melihat pemberantasan korupsi saat ini menjadi lebih politis daripada legal. Jadi memang menurut sejarahnya dari mulai Tap MPR yang mengatur tentang KKN.Mungkin pertama kali dalam sejarah republik, ada nama orang disebut didalam Tap MPR, yaitu: mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. DariTap MPR itu kemudian diturunkan menjadi Undang-undang tentang KKN terus kemudian korupsi, terbentuk KPK dan seterusnya. Memang sejak awal titik tolaknya memang agak emosional terhadap
satu keadaan, lebih khusus lagi kepada orang. Dan memang sangat terasa sekarang ada emosi itu dalam rangka pemberantasan korupsi. Saya percaya bahwa kesalahan dalam peradilan, sekecil apapun. Jauh lebih kejam dari kejahatan itu sendiri, termasuk korupsi. Jadi kalau kita salah mengurus hanya karena emosi, kita stigmatik, kita pukul rata. Menurut saya itu jauh lebih berbahaya daripada tujuan hukum itu sendiri. Host: Pak Luhut, kita sudah mulai masuk perbincangan membahas tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP, kita akan perdalam lebih jauh lagi setelah pesan-pesan berikut ini dan kami ingin kembali mengundang anda untuk bergabung bersama kami dilantai 2 perpustakaan KHN, untuk bisa berdiskusi langsung dengan para narasumber. Dan untuk anda yang menyimak kami silakan anda boleh menelepon ke 0800 140 3131 atau berkirim SMS ke 0812-118-8181. Kami segera kembali.
(IKLAN) Host : Anda masih bersama kami dalam dialog hukum KHN (Komisi Hukum Nasional) bersama saya Vivi Zaki. Saat ini saya bersama ketua KHN Prof.Dr. J.E Sahetapy dan juga advokat dan akademisi Dr.. Luhut Pangaribuan. Ya, Prof.Sahetapy tadi kita sudah bicara sedikit soal tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP. Ada yang menyatakan ini jugaberarti melemahkan sifat luar biasa penanganan kasus korupsi. Bagaimanapendapat anda dengan masuknya pasal korupsi? Prof.Sahetapy: Saya perlu memberitahu kepada para pendengar bahwa sebelum Pak Harto dilengserkan oleh para mahasiswa rencana KUHP itu sudah selesai, sudah diserahkan.Pada waktu diserahkan pada Pak Menteri saya ikut hadir. Setelah Pak Harto turun, entah bagaimana, lalu dianggap polisi dan kejaksaan tidak becus menghadapi korupsi maka dibentuklah KPK. Setelah KPK dibentuk beberapa tahun kemudian saya mendengar dibentuk satu panitia untuk menyusun rencana KUHP, mungkin rencana KUHP yang dulu dianggap kurang sempurna atau apalah wallahualam tapi lalu dibicarakan dan itu berjalan selama Pak Harto dilengserkan sampai beberapa waktu yang lalu ini diserahkan kepada DPR. Nah itu ketuanya saya juga tidak tahu, saya tidak pernah diajak. Mungkin karena saya selalu didalam panitia itu itu termasuk orang yang termasuk paling vocal menentang santet menentang hal-hal yang aneh-aneh yang ingin dimasukan didalam KUHP. Tapijangan lupa yang mengusulkan dua buku KUHP yang sekarang berlaku ituSahetapybukan orang lain, yang mengusulkan supaya pidana denda berupa kategorisasiitu Sahetapy
bukan orang lain. Jadi omong kosong kalau orang-orang yang saat ini bilang itu pikiran mereka. Itu pikiran saya pada waktu itu. Host : Mereka lupa kali Prof.. Prof.Sahetapy: Mereka tidak lupa itu, bullshit namanya kalau bilang lupa. Host : Saya ke pak luhut, bagaimana pendapat anda tentang masuknya soal korupsi dalamRUU KUHP. Apakah memang perlu? Dr. Luhut : Seperti tadi saya sampaikan, konsep dari rancangan ini adalah kodifikasi dan unifikasi. Artinya semua tindak pidana dimasukan dalam satu RUU. Kalau saya lihat, pasal-pasal termasuk yang berkaitan dengan korupsi ada beberapa pasal yang menurut saya cukup baik. Yang orang sering lupa. Tadi ada istilah menjadi kejahatan luar biasa.Kalau dibaca sekarang tidak ada luar biasa didalam Undang-undang korupsi. Itu yang ada didalam penegakkannya, Itu ada didalam penjelasan Undangundang tentang KPK. Jadi harus dibedakan substansinya dan prosesnya, cara penegakannya.Jadi Undang-undangyang berhubungan dengan acaranya, undangundang yang berhubungan dengan aparaturnya. Nah, kalau lihat undang-undangnya menurut saya itu merupakan pikiran yangcukup lama.Dan para ahli dibidanghukum pidana dari beberapa jaman, sudah menuangkannya. Jadi menurut saya ini sayang sekali kalau undang-undang ini hanya menjadi disimpan didalam rak. Saya setuju bahwa kita jangan pernah berhenti, berpihak untuk memberantas korupsi. Dan itu sebagaimana sudah berkembang kan ada yang sudah disinggung oleh Prof. Sahetapy tadi buat sebagian lekspesialis dan itu dimungkinkan. Sama juga ketika KUHP ada maka paling tidak ada 9 kali perubahan dalam Undang-undang KUHP ini. Jadi ada 9 macam, yang itu tadinya mau dikosolidasikan termasuk didalamnya undang-undang korupsi yang dimasukan kedalamnya. Nah kalau kebutuhan hukum kita bahwa harus ada pendekatan khusus itu dimungkinkanuntuk dilakukan tapi menurut saya adalah tidak baik dengan cara menghardik,“hentikan pemeriksaan itu karena tidak berpihak pada pemberantasan korupsi!” cara-cara seperti itu mengingatkan nanti pada cara-cara pendekatan orba. Nanti muncul lagi tokoh-tokoh kayak Sudomo, dia memonopoli kebenaran. Lalu dia ngomong semua beres. Kalau dia bicara ngga ada lagi yang bisa didiskusikan, itu berbahaya. Jadi kita harus mengingatkan jangan kita kembali pada lobang yang sama. Kalau misalnya satu orang atau satu lembaga merasa memonopoli kebenaran, bahwa ia adalah kebenaran sendiri. Maka itu juga tanda-tanda jaman, itu berbahaya. Tapi saya setuju ngga mungkin ini diselesaikan dalam waktu yang singkat, kalau itu sih sudah pasti.Walaupun saya bukan dekat sama politisi, jangankan jadi politisi dekat sama politisi juga ngga. Mereka saya kira,
tidak akan mampu membahas ini dalam waktu yang singkat ini. Sudah pasti saya kira ini untuk tahun yang akan datang. Nah menurut saya, saya mau mengajak marilah pikiran-pikiran kita yang baik, tentang hukum tentang penegakan hukm yang berhubungan dengan rencana ini, kita masukan –kalau istilah di DPR itu disebut sebagai Daftar Inventaris Masalah- Jadi masalah yang harus dibicarakan yang sesuai dengan kebutuhan hukum kita. Tapi menurut saya janganlah dengan model-model menghardik. Karena nanti akan mengingatkan lagi seperti yang saya katakan tadi, wajahnya Sudomo.Karena saya banyak berhubungan dengan kekuasaan ketika 18 tahun ada di LBH. Jadi, ini 730 berapa pasal RUU KUHP ini yang berhubungan dengan korupsi itu ada 15 pasal, kalau saya kira tidak keliru. Jadi itu substansi bukan penegakannya. Nah penegakannya itu bisa dibuat misalnya bisa secara tersendiri sebagai lekspesialis. Jadi dengan kata lain RUU ini ngga ada hubungannya dengan pelemahan pemberantasan korupsi. Host : Baik terima kasih pak Luhut, mudah-mudahan ini cukup jelas ya menjawab beberapa perdebatan belakangan ini. Ada sejumlah sms yang masuk, saya ingin membacakan, tapi sebelumnya saya ingin kembali mengundang. Anda yang sedang menyimak kami kalau ingin menelpon kami silakan ke 0800 140 3131 saluran bebas pulsa KBR 68 H, untuk teman-teman wartawan yang hadir didalam diskusi ini juga bisa bertanya langsung nanti bisa langsung dijawab oleh para narasumber. Ini pesan singkat yang diantaranya masuk. Dari Kalimanta Barat ada Pak Erdi. Dia mengatakan aturan-aturan kita sudah ada sejak jaman Belanda, kalau mesti diperbaharui ya diperbaharui jangan sampai semuanya justru melemahkan KPK. Lalu Satro di Riau jangan sampai RUU KUHP ini melemahkan KPK,kita butuh KPK untuk memberantas, memberangus koruptor. Satu lagi ketentuan korupsi dalam RUU KUHP undang-undang no 20 tahun 2001 sebenarnya tidak memiliki khususan lagi dan hanya menunggu waktu untuk dipreteli, dicabut atau dihapus, apalagi KPK sebagai institusi terdepan pemberantasan korupsi bukan lembaga permanen dalam sistem peradilan pidana, melainkan hanya lembaga ad hoc apakah benar begitu, bapakbapak narasumber. Kita jawab sekaligus. Prof.Sahetapy mungkin boleh duluan, silahkan! Prof.Sahetapy : Saya kira kita harus kembali kepada sejarah, kenapa dibentuk KPK? Pada waktu itu dibentuk KPK karena kepolisian dan kejaksaan tidak becus, itu sejarahnya. Nah kalau sekarang mau masukan masalah korupsi didalam KUHP, harus kita jawab apakah polisi dan kejaksaan sekarang sudah beres? Saya jawab berdasarkan apa yang saya baca dikoran, dimana polisi itu korupsi paling terbesar nomor satu di Indonesia. Dan kejaksaan itu ya samimaun saja.Maka saya kira ya KPK
itu dengan segala kelemahan dan dengan segala kritik, masih harus diberikan kesempatan sebagailex specialis derogat legi generali. Kalau kita sudah bisa pisahkankan, maka kita membicarakan KUHP itu lebih gampang. Jadi KPK itu atau korupsi itu jangan dijadikan batusandungan khusus melemahkan percakapan tentang KUHP ini. Saya kira harus begitu. Dibelakang sendiri ketika paling akhir saya ingat undang-undang tindak pidana ekonomi itu juga lex specialis. Indonesia ambil alih menjimplak begitu saja. Dan itu dijiplak begitu saja. Pada waktu itu tidak dibicarakan apakah ini masuk KUHP atau tidak. Saya lihat sekarang ini di Senayan adapikiran-pikiran banyak yang tidak betul. Yang saya juga tidak tahu mau kemana mereka ini semuanya itu. Kalau saya pernah ikut didalam percakapan di Senayan, pernah semua sudah beres-beres eh tahu-tahu datang menteri Yusril pada waktu itu berubah lagi. Di DPR itu pada saat-saat terakhir mau ketok, bisa berubah. Itu yang saya kadang-kadang tidak mengerti orang-orang para politisi itu memang namanya juga politikus. Jadi ya begitu. Seperti dikatakan oleh salah seorang penulis didalam majalah Times, politician a just like gangster.you never catch them except right handed. Harus ditangkap basah, baru bisa kita bicara. Bagi saya sekarang ini yang kita mau bicara tentang undang-undang korupsi tentang masalah pasal korupsi itu mau bagaimana. Menurut saya mau ditarik diluar KUHP atau didalam KHUAP.Kalau didalam KUHP kita juga harus membicarakan betul-betul buku satu, sebab itu buku satu yang mengatur seluruhnya itu, dan jangan lupa kalau kita, yah mau ini bukan soal Belanda atau kolonial, itu Frei pernah mengatakan suatu perbuatan pidana itu kalau mau dirumuskan harus dibedakan antara (bahasa Belanda). (Bahasa Belanda) itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Jadi kita kalau mau merumuskan mengenai suatu tindak pidana korupsi mana (bahasa Belanda) mana yang (bahasa Belanda). Atau kalau mau bicara lebih lanjut lagi mengenai perbuatan santet, mana yang (bahasa Belanda) mana yang (bahasa Belanda). Kalau tidak. Wah saya pikir ya, tidak usah sekolah SH, repot-repot empat tahun. Siapa saja bisa nyusun, suatu peraturan mengenai pperbuatan pidana itu Host: Baik, kita akan mendengar pendapat Pak Luhut Pangaribuan setelah pesanpesan berikut ini. Kita beranjak pembahasan Pak Sahetapy mulai mengajak kita berbincang apakah kita perlu memasukan didalam atau diluar KUHP aturan tentang pidana korupsi. Saudara kami undang kembai anda silakan telepon ke 0800 140 3131 untuk bergabung dan teman-teman wartawan diisini kalau daa pertanyaan silakan ajukan pertanyaan, masih ada beberapa menit lagi diskusi kita berlangsung. Kami akan kembali lagi sesaat lagi. (Iklan)
Host : Masih dalam dialog hukum Komisi Hukum Nasional. Saya Vivi Zaki masih bersama anda. Tadi kita sudah makin dalam diskusi. Pak Sahetapy tadi sudah mengarahkan pembicaraan perlu didalam atau diluar, seperti apa pengaturannya untuk masalah penanganan korupsi? Pak Luhut bagaimana pendapat anda tadi kan diskusi, diluar saat ini banyak mengarahkan, “oh ini kan bisa melemahkan KPK” tadi PakSahetapy juga “yasudah kita sekarang diskusi beranjak kedalam atau diluar KUHP?”menurut anda bagaimana? Dr. Luhut : Sebenarnya itu teknis saja, bahwa sekarang inikan dimaksud dalam RUU karena berangkat dari konsep yang disebutkan tadi kodifikasi dan unifikasi. Jadi semua tindak pidana yang ada 9 diluar dari KUHP atau kodifikasi ini, mau dimasukan sesuai dengan konsep kodifikasi dan unifikasi dan selanjutnya konsolidasi dan harmonisasi. Kalau kita ingin pendekatan yang disebut lex specialis derogat legi generaliboleh menurut sistem hukum kita. Bahwa oke dibuatkan saja bagian yang berkaitan dengan kejahatan jabatan atau korupsi dari RUU ini karena seperti yang dikuti Pak Sahetapy : KPK itu dibentuk berdasarkan ketidakpercayaan kepada jaksa dan polisi. Nah, sekarang kalau itu konsepnya maka kita keluarkan saja supaya urusan korupsi semuanya menjadi urusan KPK, itu bisa juga. Itukan politik hukum yang dibicarakan dalam proses legislasi. Walaupun menurut saya ada catatan kaki juga, karena bagaimanapun kita perlukan polisi kita perlukan jaksa. Karena kenyataan juga yang di KPK itu polisi dan jaksa juga. Jadi bahwa mereka tidak baik sekarang, mestinya dibuat program sampai kapan mereka bisa baik. Itulah sebabnya maka kalau didalam undang-undang KPK ada koordinasi ada supersvisi. Supaya mereka baik. Kan bukan berarti bahwa kalau polisi dan jaksa sekarang tidak baik, kan ngga mungkin selama-lamanya pasti tidak baik. Mungkin besok atau tahun depan atau sepuluh tahunlagi, kan itukan mesti. Karena bagaimanapun secara institusional, secara sistem itu kita perlukan. Jangan pernah ya terjadi adalah kita buat sistem tapi kita sendiri tidak percaya pada sistem itu. Itu namanya celaka. Jadi kita tidak percaya pada sistem yang kita buat. Kalau misalnya itu bukan sistemnya, yaudah dibubarkan saja, hapuskan saja.Maka yang ada hanyalah lembagalembagaad hoc. Kalau diperlukan bikin lembaga ad hoc. Jadi dengan kata lain itu selalu bisa. Jadi itukan politik hukum. Jadi menurut saya ngga usah prejudice, ngga usah langsung menduga kemana-mana. Apalagi mendeskriditkan orang gitu ya, ya memang sih ada yang tidak perlu dideskriditkan karena memang sudah jelas tidak mempunyai kredib. Host : ngga dijelekin sudah jelek, gitu ya.
Dr. Luhut : Kalau udah jelek kan ngga perlu dijelek-jelekan lagi kan. Jadi kalau kembali kepadaRUU KUHP, menurut saya sayang kalau tidak dijadikan undangundang.Tapi saya setuju bahwa memang dalam waktu yang singkat memang sulit itu terjadi, apalagi perhatian mereka tidak kesitu. Sekarang secara khusus dibicarakan apakah sungguh ini pelemahan? Karena undang-undang korupsi juga terpisah dengan undang-undang KPK.Jadidengan kata lain diluar juga, kan gitu.Jadi apakah dia dipertahankan seperti sekarang ada didalam KUHP,itu sama saja. Kan tinggal dikatakan bahwa urusan korupsi yang disebutkan dalam ini adalah merupakan kewenangan KPK, selesai. Itu adalah kesepakatan kita, keinginan kita, dan memang itu adalah tujuannya baik. Ilustrasinya begini, waktu dulu tahun-tahun awal 80an, sda yang dikenal dengan misterius firing, penembak misterius (Petrus). Yang kemudian kemudian petrus ngga boleh, yang boleh matius. Kalau petrus kan ada penembaknya, kalau matius kan mati sendiri. Dan debat. Jadi waktu itukan ditanya pedagang-pedagang “Bagaimanasetelah ada petrus?” “Whoooo aman Pak, baik!” Terus berdebatlah Adam Malik dan Ali Murtopo. Adam Malik ngga setuju, dia bilang “Kenapa sih ngga ditangkap pagi,diadili siang, eksekusi malam hari”denganAliMurtopo waktu itu. Saya kira saya setuju dengan Adam Malik, karena ternyata setelah lewat beberapa, kembali lagi penjahat-penjahat jalanan. Kan caranya bukan shortcutdengan demikian, harus pendekatan dengan lebih sistematis. Padahal kita sudah tidak menghargai nyawa orang, hanya ada tato maka dia preman. Legitimate untuk dibunuh. Jangan lagi kita masuk kedalam wilayah atau cara berpikir seperti itu, yang menurut saya berbahaya dari segi apapun, dari segi hukum, HAM, dari segi sistem dan seterusanya. Host : Pak Sahetapy tadi anda mengatakan sekarang barangkali pembicaraan kita tentang RUU KUHPsebaiknya membicarakan khusus pasal korupsi apakah sebaiknya diluar atau didalam? Anda sendiri kecenderungannya usulannya didalam atau diluarnya? Prof.Sahetapy :Begini, ini tidak begitu gampang buat mengatakan didalam atau diluar. Sejak KPK didirikan sampai sekarang, saya mau tanya sama pemerintah yang punya gagasan ini. Apa yang mereka sudah buat untuk memperbaiki polisi dan kejaksaan. Saya sepakat apa yang dikatakan oleh Pak Luhut itu. Tapi masalahnya kalau kita berbicara secara kriminologi, maaf kalau saya pakai bahasa Belanda. (bahasa Belanda). Kekuasaan itu tidak pada peranan tapi pada sistem.Nah sistem kita sekarang ini sudah beres atau belum? Kalau sudah beres ya beres, tapi kalau belum, jadi kita mau mengubah itu bukan peranannya tapi sistemnya. Menurut saya begitu.Kalau yang saya dengar Pak Luhut tadi menjelaskan, masuk akal. Tapiapa
yang kita sudah buat sekarang terhadap sistem? Mengangkat Kapolri saja seperti harus orang putar ilmu gaib. Harus dengar sana, dengar sini, pakai kumis atu tidak. Ada hubungan keluarga atau tidak? Nanti kejaksaan juga begitu. Masalahnya menurut hemat saya,Kita berani menindak, membersihkan atau tidak? Kalau dikoran ditulis, ini yang paling kotor polisi, panggil koran itu. Periksa, betul? Ambil tindakan. Kalau tidak ya kita coba, ya memang kultur kita kultur ngomong, bukan kultur tulis. Jadi lebih banyak ngomong terus. Saya terus terang aja, dalam usia seperti ini,saya sebetulnya tidak mau mengambil sikap, tapi saya mau mengatakan kalau orang-orang bilang harus masuk KUHP karena ini ada hubungan dengan Hak Asasi Manusia. Ya. Tapi kasih kesempatan, sepuluh tahun lagikalau dia ternyata ngga bisa kemukan orang-orang itu seperti tadiPak Luhut bilang. Kemukakanya itu. Sudomo kan gitu. Akhirnya di Eropa orang Tanya. “what is his name?” “Sudomo” “oh Sodom” Orang Indonesia semuanya “Oh Sodom” apa itu ngga ngerti. Padahal Sodom itu berarti sangat goblok. Host : Baik, Ada penelepon pak. Saya sapa dulu, ada ibu Sry dari Klaten yang telepon kita.. Ibu Sry apakah anda masih bersama kami? Karena sudah menunggu dari tadi. Ibu Sry, silahkan. Sry: Iya, saya ingin bertanya kepadaPak Luhut, apakah didalam rancangan ini, revisi ini, apa tidak mengibiri KPK? kalau memang ada jaminanya, apa jaminanya? Begitu saja. Terima kasih. Host : Terima kasih Ibu Sry. Pak luhut langsung Pak! Dr. Luhut : Ya undang-undang ini tidak bicara KPK, tapi memang bicara tentang tindak pidana korupsi, disatukan dalam satu buku dengan hukum pidana. Jadi tidak ada hubungannya dengan pengebirian atau pelemahkanKPK. Sama sekali tidak ada. Karena memang undang-undang tentang korupsi sekarang tersendiri. Itu juga diluar KPK. Jadi itu tidak ada. Kalau misalnya kita berkeinginan pokonya yang berurusan dengan tindak pidana korupsi serahkan kepada KPK karena dia ahlinya, itu bisa juga. Itukan tinggal aturan peralihan. Itukan dibuat didalam undang-undang. Tapi menurut saya kalau sampai undang-undang inikemudian tidak pernah diundangkan, hanya karena isu yang sedikit emosional ini, maka menurut saya kita sangat rugi besar karena disini sudah banyak pikiran-pikiran, tentu dengan sendirinya biaya, karena ini masuk prolegnas dari beberapa tahun. Host : Sudah bertahun-tahun panjang ya
Sudah bertahun-tahun rancangannya ini. Sebenernya sih mudah aja. Jadikalau kita sepakat bahwa polisi dan jaksa belum bisa dipercaya dan yang dipercaya hanya KPK dan mereka ahlinya, kita serahkan kepada mereka. Saya kira itu bisajuga. Tidak menghalangi. Jadi dengan sendirinya bahwa tindak pidana korupsi urusannya KPK sebagai penyidiknya dan penuntutnya. Host : Dengan lengkap dengan aturan dan keistimewaan yang bisa mereka lakukan? Dr. Luhut : Itu ada dalam undang-unang KPK. Ini ngga ada disini, itu ada dalam undang-undangKPK. Itu masih eksis sampai sekarang, dan ngga bisa dibicarakan undang-undang KPK disini. Yang dibicarakan adalah substansi didalam undangundang tindak pidana korupsi bukan undnag-undang KPK. Undang-undangKPK tetap itu ada disitu sampai sekarang. Yah.Mungkin kalau perlu kita tambahkan.Kita tambah kekuasaanya. Supaya barangkali bisa memberantas korupsi kalau memang itu penilaian kita, itu bisa. Ditambah lagi kekuasaanya gitu. Seperti misalnya undangundang dulu, undang-undang supersif. Satu tahun boleh ditahan tanpa ada proses, kalau perlu kenapa tidak? Host : Ya jangan pak. Dr. Luhut :Loh kan gini, kemarahan kita ini harus difasilitasi. Kelihatannya. Host : Anda melihat lebih banyak emosi ya dalam perdebatan ini. Dr. Luhut :Kalau itu saya melihat dari segi perundang-undangan. Liat itu Tap MPR. Nama orang disebut secara eksplisit. Kemarahan kita terhadap Soeharto dan kroonikroninyayang sampai sekarang ngga tuntas-tuntas juga kan. Peradilannya. Maksudnya formil iya, tapi turunanya kepada undang-undang berikutnya, yaitu yang kita sebut reformasi. Tapi pertanyaanya apakah kita terusmenerus emosional dalam mendekati permasalahan? Yang saya katakana tadi, ada sistem tapi ada kecenderungan kita tidak percaya pada sistem itu. Itu berbahaya juga. Host : Baik, ada penelepon dipadang. Pak Deni.Kami mohon silakan Pak.Mohon singkat Pak. Pak Deni : Iya baik, selamat siang! Bicara emosi saya juga emosi Pak. Ini bukan cuma gejala,ini penyakit,seharusnya KPK itu sebagai dokternya gituloh Pak. Dokter untuk bisa memperbaiki penyakit tersebut, buat apa sumber daya alam kita kaya, kalau pemanfaatnya hanya untuk orang-orang itu saja. Bukan untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih.
Host : Terima kasihPak Deni untuk komentarnya.Karena waktu kita terbatas, dipenghujung ini saya ingin Prof. Sahetapymenutupnya. Prof. tadi anda sudah menguraikan berbagai kondisi bagaimana kualitas kejaksaan, DPR, lalu juga kepolisian. Apa Prof. yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi. Adakah terobosan-terobosan yang perlu kita lakukan saat ini? Prof.Sahetapy :Kalau saya ngomong suara keras, itu tidak emosi, supaya jangan sampai keliru. Orang-orangyang bicara secara tidak emosi itu kebanyakan, mohon maaf saja, orang Jawa. Tapi saya ndak suka gaya Jawa itu. nggih nggih mboten kepanggih. Dan saudara Luhut kan bukan orang jawa, dia harus tahu tapi karena dia sudah menikah sama orang Jawa, jadi berobah dia. Saya menikah sama orang Jawa tapi saya mempertahankan prinsip. Kalau ada hal-hal yang begini, masalahnya itu begini. Tadi saya dengar anda mengatakan dokter, kalau mendiagnosa satu penyakit, dua spesialis belum tentu sama, jadi kalau jeng tanya bagaimana?. Waduh, ini masalahnya kan dilihat ya toh. Itukan ada ungkapan bahasa asing yang saudara Dr. Luhut tahu betul karena lama dia belajar diluar negeri. Beauty is in the eye beholder. Dua jaksa tapi melihatnya itu juga tidak sama. Masalahnya Indonesia ini, sekarang kita mau menyalahkan kejaksaan atau sistemnya atau menyalahkannya kepala kejaksaan, begitu juga dengan polisi. Putar-putar-putar-putar menurut saya semuanya itu ikan busuk itu bau busuknya dimana? dikepala ikan busuk. Rusaknya seluruh Indonesia ini, dimana? Pada RI 1. Kan begitu. Cari kok susah-susah. Ini orang batak tapi ngga mauterus terang. Host : Baik Pak Sahetapy, Pak Luhut, terimakasih banyak atas diskusinya. Terima kasih banyak atas diskusinya. Kita sudah membincangkan RUU KUHP. Baik. Saudara demikianlah akhir dari dialog hukum Komisi Hukum Nasional. Nantikan lagi perbincangan-perbincangan hangat lainnya, masih dalam dialog hukum yang akanhadir dua pekan sekali. Minggu depan tanggal 19 maret 2013 kita akan bicara soal akibat putusan MK tentang PK berkali-kali. Kita nanti akan berbincang denganProf.. Mardjono Reksodiputro. Kami segera kembali dengan anda pekan depan. Tetaplah bersama dialog hukum. Dengan demikian Saya vivi zaki pamit. salam
