Transaksi Akrual dan Transaksi Defferal

2014

[PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 15]

Transaksi Akrual dan Transaksi Defferal Oleh Joni Affandi

I. Pendahuluan

UU

Dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran

maupun

pertanggungjawabannya

laporan diakui

dan

diukur dengan basis akrual. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 ayat (2) UU 17 Tahun 2003, yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN adalah laporan keuangan yang setidak-tidaknya

terdiri

dari

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara pada Pasal 70 ayat

(2)

yang

ketentuan

menyebutkan

mengenai

pengukuran

bahwa

pengakuan

pendapatan

dan

dan

belanja

berbasis akrual dilaksanakan selambatlambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum

dilaksanakan,

digunakan

pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Laporan

Perdirjen 62/PB/2009 menyatakan bahwa

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus

transaksi akrual terdiri dari transaksi

Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

pendapatan dan belanja. Pendapatan

yang disusun sesuai dengan Standar

akrual meliputi pendapatan yang masih

Akuntansi Pemerintahan.

harus diterima dan pendapatan diterima

Ketentuan Peralihan dalam UU 17 Tahun 2003 pada Pasal 36 ayat (1) menyatakan ketentuan pengukuran

mengenai

pengakuan

pendapatan

dan

dan

belanja

berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang

ini

dilaksanakan

selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Hal tersebut ditegaskan kembali di dalam

dimuka sedangkan belanja akrual meliputi belanja yang masih harus dibayar dan belanja dibayar dimuka. Jenis transaksi tersebut digolongkan semuanya ke dalam kelompok akrual (terhutang), sementara menurut

penulis

sebenarnya

transaksi

tersebut

terdapat

dalam transaksi

defferal (tangguhan). Tulisan ini tidak bermaksud untuk membahas perdirjen 62 tersebut,

namun

mencoba

untuk 1

2014


mendiskusikan apakah

jenis

termasuk

suatu dalam

transaksi,

Beban

diakui

kelompok

ditangguhkan

sebagai dalam

beban

laporan

yang neraca

transaksi akrual atau kelompok transaksi

sampai dengan beban tersebut digunakan,

defferal,

perlakuan

selesai pengakuannya atau ditandingkan

penyesuaian atas transaksi tersebut di

dengan pendapatan. Pada saat itu beban

akhir tahun serta apakah perlu dilakukan

ditangguhkan dalam neraca dipindahkan

jurnal balik (reversal) atau tidak yang

menjadi

disertai dengan beberapa ilustrasi untuk

laporan operasional.

bagaimana

memudahkan

pemahaman

pembaca

membedakan antara transaksi akrual

pada

Akrual - Utang Atau Beban

terjadi tetapi belum dicatat dalam akun.

II.

Bahasan

2.1.

Pengertian Akrual dan Deferal

Sejumlah biaya yang terakumulasi secara

Deferral dan akrual adalah perangkat yang diperlukan untuk memadukan secara tepat antara pendapatan dan beban. Akrual adalah suatu jumlah yang belum dihitung dan masih terutang sampai dengan akhir periode atau akhir tahun. Deferral artinya menunda/menangguhkan pendapatan

sesungguhnya

Beban akrual adalah beban yang telah

dengan transaksi defferal.

pengakuan

2.2.

beban

atau

belanja

sampai pada saat pelaporan keuangan.

harian hanya dicatat dalam interval tertentu. Pada akhir periode akuntansi, suatu beban (misalnya, gaji) seringkali masih belum dibayarkan. Akrual seperti ini dikenal sebagai utang atau beban. Sebuah catatan penyesuaian diperlukan di akhir

periode

akuntansi

untuk

menentukan secara tepat porsi beban dan utang yang diakrualkan namun belum terbayarkan.

Pendapatan ditangguhkan direprentasikan

Contoh dari beban ini adalah gaji yang

dalam suatu akun kewajiban/utang pada

belum dibayarkan dan masih terutang

perkiraan neraca sampai pendapatan

kepada karyawan di akhir periode. Contoh

tersebut diakui pada periode berikutnya.

lainnya adalah beban pajak pajak yang

Apabila

belum dibayar.

pendapatan

tersebut

direalisasikan maka akan dipindahkan dari akun utang di neraca menjadi akun

Contoh transaksi:

pendapatan pada laporan operasional. 2

2014


Pada akhir Desember, berdasarkan usulan

mencatat transaksi tersebut pada neraca

kenaikan pangkat terhadap 10 orang

adalah:

pegawai per oktober 2012, diketahui bahwa kalau kekurangan gaji dari bulan

Jurnal:

oktober sampai dengan desember 2012

Penyesuaian beban gaji pada akhir tahun

adalah sebesar Rp1.500.000. Jumlah ini

pada Neraca:

merupakan

beban

tambahan

untuk

Beban Gaji Rp1.500.000

transaksi Desember dan didebit ke akun beban

gaji.

Beban

ini

Utang Gaji Rp1.500.000

merupakan

kewajiban sampai tanggal 31 Desember dan dikredit ke utang gaji. Jurnal untuk Buku Besar Beban Gaji 31 Desember 2012 Penyesuaian

Jumlah

1.500.000 Saldo 1.500.000 Jumlah

1.500.000 1.500.000

Buku Besar Hutang Gaji 31 Desember 2012 Penyesuaian Saldo Jumlah

Aset lancar: ...

1.500.000 1.500.000 Jumlah

1.500.000

1.500.000

Neraca 31 Desember 2012 Hutang lancar: Hutang Gaji Hutang Jangka Panjang: Hutang lainnya

1.500.000

2.000.000

3

2014

[PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 15] Lampiran Akrual

2.3.

Uraian akun

Pagu

Realisasi kas

Belanja Pegawai

400.000.000

360.000.000

Akrual - Aset Atau Pendapatan

Pendapatan akrual adalah pendapatan yang

telah

dihasilkan

tetapi

belum

diterima dan belum dicatat oleh suatu entitas.

Di

akhir

periode

akuntansi,

pendapatan tersebut perlu dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian

dilakukan

Kementerian

hasilnya, laporan keuangan akan dapat secara

tepat

memadukan

antara

telah menetapkan jumlah

PNBP kepada suatu wajib bayar sebesar Rp10.000.000,

yang

belum

diterima

pembayarannya sampai pada tanggal 31 Desember 2012. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut: Jurnal:

dengan mendebitkan akun piutang dan mengkreditkan akun pendapatan. Sebagai

Penyesuaian Realisasi akrual Tambah Kurang 1.500.000 0 361.500.000

Akuntansi

pemerintah

pusat

mencatat transaksi penyesuaian di atas dengan jurnal :

pendapatan dan beban. Contoh adalah

Piutang PNBP

PNBP yang telah ditetapkan dan belum

Pendapatan PNBP

10.000.000 10.000.000

dibayar oleh wajib bayar. Contoh transaksi:

Buku Besar Piutang PNBP 31 Desember 2012 Penyesuaian

10.000.000

Jumlah

10.000.000 Jumlah

10.000.000

4

2014

[PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 15] Pendapatan PNBP 31 Desember 2012 Penyesuaian

10.000.000

Jumlah

10.000.000 Jumlah

10.000.000

Aset lancar: Piutang PNBP Piutang Jangka Panjang

Neraca 31 Desember 2012 Hutang lancar: 10.000.000 25.000.000 Ekuitas Dana Lancar: Cadangan Piutang

35.000.000

Lampiran Akrual Uraian akun

Pagu

Pendapatan PNBP

100.000.000

2.4.

Realisasi kas 95.000.000

Defferal – Beban Yang Dibayar Di

muka/Prabayar Beban dibayar dimuka mengindikasikan suatu pembayaran yang digunakan untuk lebih dari satu tahun sebelum beban tersebut diakui menjadi suatu beban. Beban dibayar dimuka mewakili ongkos barang-barang dan jasa yang dipesan yang belum seluruhnya digunakan hingga akhir tahun. Catatan penyesuaian diperlukan sehingga akun aset dan akun beban memiliki keseimbangan yang tepat. Beban dibayar dimuka dapat dicatat pada

Penyesuaian Tambah Kurang 10.000.000

Realisasi akrual 105.000.000

awalnya sebagai aset atau sebagai beban. Apapun metode yang digunakan, hasilnya akan sama, namun catatan penyesuaian untuk memperoleh hasil akhirnya akan berbeda. Keuntungan mencatat beban dibayar dimuka di awal sebagai aset adalah tidak ada catatan pembalikan (reversing entry) yang diperlukan. Contoh transaksi: Pembayaran sewa gedung kantor untuk 4 tahun sebesar Rp96.000.000 dilakukan pada 1 Juli 2012. Pada tahun 2012, sewa dibayar dimuka yang seharusnya menjadi

5


2014

Belanja Barang 96.000.000 (Beban Sewa) Piutang KUN

beban adalah sebesar (Rp96.000.000/4) x 6/12 = Rp12.000.000

2. Jurnal:

Penyesuaian akhir tahun Belanja Sewa, pada tahun dilakukannya pembayaran:

Pengakuan Belanja Dibayar Dimuka yang dilakukan dengan metode Beban/Belanja: 1.

96.000.000

Sewa Dibayar 84.000.000 Dimuka Beban Sewa

Pembayaran belanja Sewa Gedung

84.000.000

(Rp96.000.000 – ((96.000.000/4)x6/12))

Kantor:

Buku Besar Belanja Barang (Beban Sewa) Pembayaran

96.000.000 Penyesuaian

84.000.000

Jumlah

Saldo 96.000.000 Jumlah

12.000.000 96.000.000

Buku Besar Piutang dari KUN Pembayaran Saldo Jumlah

96.000.000 96.000.000 Jumlah

96.000.000

96.000.000

Buku Besar Sewa Dibayar Dimuka 31 Desember 2012 penyesuaian

84.000.000

Jumlah


84.000.000 84.000.000

6

2014

[PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 15] Neraca 31 Desember 2012 Aset lancar: ... Sewa dibayar 84.000.000 dimuka

2.5.

Defferal - Pendapatan Tangguhan

(Unearned Revenues)

langganan majalah yang diterima oleh

Saat pendapatan diterima sebelum barang dikirim

atau

jasa

dilakukan,

maka

pendapatan

tersebut

dinamakan

pendapatan

tangguhan.

Pendapatan

tangguhan dapat dicatat di awal sebagai hutang atau sebagai pendapatan. Ketika pendapatan tangguhan tersebut dicatat sebagai utang, maka akun pendapatan tangguhan itu dikreditkan. Keuntungan dari metode ini adalah tidak diperlukan adanya

catatan

pembalikan.

Ketika

pendapatan tangguhan dicatat sebagai pendapatan,

maka

muka oleh perusahaan asuransi, dan uang

akun

pendapatan

penerbit. Contoh transaksi: Diterima sewa dibayar dimuka sebesar Rp36.000.000 pada 1 April 2012 atas penyewaan

tahun 2012 bagian sewa yang benarbenar menjadi hak dari entitas yaitu sebesar (Rp36.000.000/3) x (9/12) = Rp9.000.000.

1.

Contoh

dari

ditangguhkan

pendapatan adalah

sewa

untuk

mencatat

Pengakuan pendapatan sewa pada LRA:

periode baru. Kedua metode tersebut, menghasilkan hasil akhir yang sama.

Jurnal

transaksi tersebut adalah:

catatan

permulaan

Jumlah

untuk masa waktu 3 tahun. Pada akhir

Jurnal:

pada

kantor.

tersebut merupakan pendapatan sewa

dikreditkan. Metode ini memerlukan pembalikan

gedung

Hutang pada KUN

yang

Pendapatan Sewa

diterima

36.000.000 36.000.000

dimuka. Contoh lainnya adalah uang kuliah

yang

diterima

dimuka

oleh

perguruan tinggi, premi yang diterima di

2.

Penyesuaian pendapatan sewa pada akhir tahun diterimanya pendapatan: 7

2014


Pendapatan Sewa

27.000.000

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

27.000.000

(36.000.000- (Rp36.000.000/3) x (9/12) = Rp27.000.000)

Buku Besar Hutang pada KUN Penerimaan 36.000.000

Jumlah


36.000.000 36.000.000

Buku Besar Pendapatan Sewa Penyesuaian

27.000.000 Diterima kas

36.000.000

Saldo Jumlah

9.000.000 36.000.000 Jumlah

36.000.000

Buku Besar Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 31 Desember 2012 Penyesuaian Saldo Jumlah

27.000.000 27.000.000 Jumlah

27.000.000

27.000.000

Neraca 31 Desember 2012 Aset lancar: ...

Hutang lancar: Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Ekuitas:

27.000.000

8


2014

2.6.

Jurnal Balik

Jurnal

Dengan melakukan jurnal balik tersebut,

pembalikan

digunakan

untuk

membalik jurnal penyesuaian akrual yang dibuat pada akhir tahun buku. Meskipun semua akrual dan defferal memerlukan catatan penyesuaian pada akhir periode akuntansi, jurnal balik tidak dibutuhkan untuk semua penyesuaian itu. Jurnal balik sebaiknya hanya dilakukan untuk transaksi penyesuaian akrual: 1)

maka hutang gaji di neraca tahun berikutnya Rp1.500.000

sesuai

sebesar

dengan

jumlah

penyesuaian akhir tahun. Jurnal balik perlu dilakukan, mengingat pembayaran beban gaji yang belum dilakukan pada tahun sebelumnya telah diakui sebagai pengurang ekuitas pada saat dilakukannya penyesuaian dilakukan

Ketika Beban yang seharusnya

berkurang

tersebut.

jurnal

berikutnya,

balik

maka

Apabila

tidak

pada

tahun

pembayaran

gaji

menjadi kewajiban belum diakui sebagai

tersebut akan menyebabkan pengurangan

beban belanja.

ekuitas lagi di tahun berikutnya, sehingga

Dari contoh di poin 2.2., maka jurnal balik yang perlu dilakukan adalah sebagai

atas

satu

menyebabkan

transaksi

yang

berkurangnya

sama ekuitas

sebanyak dua kali (double counting).

berikut: Utang Gaji

Dengan melakukan jurnal balik maka

1.500.000

Beban Gaji

neraca pada awal tahun 2013 menjadi

1.500.000

sbb: Neraca 31 Desember 2012 Aset lancar: ...

Hutang lancar: -Hutang Jangka Panjang: Hutang lainnya

2.000.000

Selanjutnya setelah dilakukan jurnal balik

sebelumnya

akan

atas

maka

mengurangi

kas

tahun

bersangkutan.

penyesuaian

pengeluaran

beban,

belanja/beban

dicatat entitas

langsung yang

berikutnya atas kewajiban tahun 9

2014


Demikian juga dengan penyesuaian akrual

dilakukan,

belanja yang masih harus dibayar pada

pendapatan PNBP yang belum diterima

akhir tahun 2013, maka pada awal tahun

pada tahun sebelumnya, telah diakui

2014 perlu dilakukan jurnal balik atas

sebagai penambah ekuitas pada saat

penyesuaian tersebut.

dilakukan jurnal penyesuaian pendapatan

2)

Ketika

Pendapatan

yang

seharusnya diterima belum diakui sebagai pendapatan.

mengingat

penerimaan

pada akhir tahun tersebut. Karena itu apabila tidak dilakukan jurnal balik pada tahun berikutnya, maka penerimaan kas atas

pendapatan

tersebut

akan

Dari contoh di poin 2.3., maka jurnal balik

menambah kembali ekuitas entitas yang

yang perlu dilakukan adalah sebagai

bersangkutan, sehingga akan terjadi dua

berikut:

kali perhitungan pendapatan. Dan ekuitas

Pendapatan PNBP

entitas akan overstated.

10.000.0000

Dengan melakukan jurnal balik maka

Piutang PNBP

10.000.000

neraca pada awal tahun 2013 menjadi sbb:

Dengan melakukan jurnal balik tersebut, maka piutang PNBP di neraca tahun berikutnya

berkurang

Rp10.000.000.

Jurnal

sebesar balik

perlu Neraca 31 Desember 2012

Aset lancar: -Piutang Panjang

Jangka

Hutang lancar: 25.000.000

10

2014


Selanjutnya setelah dilakukan jurnal balik

jurnal balik pada tahun berikutnya. Jurnal

atas

maka

penyesuaian diperlukan pada akhir tahun

tahun

2013 untuk mengakui beban yang terjadi

berikutnya atas hak tahun sebelumnya

di tahun2013 dilakukan dengan jurnal

akan dicatat langsung menambah kas

sebagai berikut:

penyesuaian

penerimaan

pendapatan,

pendapatan

pada

entitas yang bersangkutan. Demikian juga dengan penyesuaian akrual pendapatan yang masih harus diterima pada akhir tahun 2013, maka pada awal tahun 2014 perlu dilakukan jurnal balik atas penyesuaian tersebut.

Beban sewa 24.000.000 Sewa Dibayar 24.000.000 Dimuka

(Rp96.000.000/4 = Rp24.000.000) Pendapatan

tangguhan

pendapatan

yang

telah

merupakan benar-benar

diterima oleh suatu entitas. Penyesuaian

Untuk beban yang ditangguhkan (defferal)

dilakukan

tidak perlu dilakukan jurnal balik atas

pendapatan

penyesuian yang dilakukan pada akhir

penyajian pendapatan pada tahun yang

tahun 2012 di tahun 2013. Beban

bersangkutan

tangguhan merupakan beban yang telah

yang seharusnya menjadi pendapatan

benar-benar keluar dari kas suatu entitas,

entitas tahun tersebut. Tidak diperlukan

karena itu penyesuaian yang dilakukan

jurnal balik atas penyesuaian pendapatan

hanya atas beban yang sesungguhnya

tangguhan karena memang sesungguhnya

terjadi pada tahun yang bersangkutan.

telah diterima uang kas atas kewajiban

Penyesuaian pada akhir tahun 2013

suatu entitas untuk menyediakan jasa

dilakukan atas beban yang seharusnya

atau pelayanan kepada pihak ketiga atau

diakui pada tahun 2013.

masyarakat.

Dari contoh pada poin 2.4. di atas,

Dari contoh pada poin 2.5. di atas,

diketahui

diketahui

bahwa

penyesuaian

atas

untuk yang

menyesuaikan diterima

merupakan

bahwa

sehingga

pendapatan

penyesuaian

atas

transaksi defferal Sewa Dibayar Dimuka

transaksi defferal Sewa Diterima Dimuka

yang dilakukan pada akhir tahun 2012

yang dilakukan pada akhir tahun 2012

menjadikan penyajian di neraca tahun

telah mengakibatkan penyajiannya di

2012

yang

neraca menjadi benar, yaitu sebesar

seharusnya, karena itu tidak diperlukan

kewajiban entitas untuk memberikan jasa

telah

sesuai

dengan

11

2014


sewa kepada pihak ketiga, karena itu tidak

aliran kas keluar dari suatu entitas yang

diperlukan

jurnal

akan

berikutnya.

Jurnal

balik

pada

penyesuaian

tahun yang

mempengaruhi

tersebut.

Atas

ekuitas

transaksi

entitas

penyesuaian

diperlukan pada akhir tahun 2013 untuk

akrual ini, perlu dilakukan jurnal balik

mengakui pendapatan yang seharusnya

pada

diakui pada tahun 2013 adalah sebagai

diperlukan untuk menjaga agar tidak

berikut:

terjadi dua kali pembukuan pada tahun

Pendapatan Sewa 12.000.000 Diterima Dimuka Pendapatan 12.000.000 sewa

(Rp36.000.000/3 tahun = Rp12.000.000) III.

periode

berikutnya.

Hal

ini

berikutnya mengingat hak atau kewajiban tersebut telah dicatat sebagai pendapatan dan

beban

pada

akhir

tahun

dan

mempengaruhi posisi ekuitas di neraca. Transaksi akrual tersebut akan menjadi

Penutup

transaksi realisasi pendapatan dan belanja Dari penjelasan dan ilustrasi sederhana di

entitas pada tahun berikutnya, oleh

atas, dapat disimpulkan bahwa suatu

karena itu diperlukan jurnal balik.

transaksi akrual dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu transaksi akrual sendiri dan transaksi defferal atau transaksi tangguhan. Transaksi akrual pada suatu entitas

dilakukan

untuk

mencatat

transaksi pada saat terjadinya yaitu pada saat dapat diakuinya suatu hak oleh entitas maupun kewajiban pada suatu entitas

yang

kekayaan

akan

bersih

mempengaruhi entitas

yang

Suatu

penyesuaian

transaksi

defferal

dilakukan atas suatu kejadian yang telah terjadi

dan

telah

mengakibatkan

terjadinya aliran uang masuk maupun aliran uang keluar dari suatu entitas. Atas transaksi defferal ini, tidak diperlukan jurnal balik karena mengingat bahwa pada dasarnya telah ada aliran uang yang masuk maupun uang yang keluar dari suatu entitas. Penyesuaian yang dilakukan

bersangkutan.

akhir tahun atas transaksi ini merupakan Suatu

penyesuaian

akrual

penyesuaian pengakuan pendapatan atas

yang

uang yang telah masuk ke suatu entitas,

mengakibatkan adanya aliran kas masuk

berapa yang menjadi pendapatan tahun

pada suatu entitas di masa yang akan

berjalan. Disamping itu penyesuaian juga

datang maupun kemungkinan adanya

dilakukan untuk mencatat berapa beban

dilakukan

atas

suatu

transaksi kejadian

12

2014


yang seharusnya diakui pada tahun

2.

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 62

berjalan atas kas yang telah keluar dari

Tahun

suatu entitas.

Penyajian Informasi Pendapatan dan

IV. 1.

Referensi

2009

tentang

Tata

Cara

Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

13

2014


Setoran Pengembalian Belanja dan Pembayaran Kembali Atas Setoran Pengembalian Belanja Oleh Bayu Setiawan Yuniarto

I. Pendahuluan

Pengembalian

Pada proses pelaksanaan anggaran seringkali terjadi kesalahan dalam proses pembayaran yang disebabkan adanya kelebihan

jumlah

ataupun

penyebab

mengakibatkan

yang

dibayarkan

lainnya

pembayaran

yang tersebut

menjadi bermasalah dan harus dibatalkan. Karena telah dilaksanakan pembayaran, maka harus ada pengembalian atas ketelanjuran Pengembalian

pembayaran atas

tersebut. ketelanjuran

pembayaran disetorkan ke kas negara sebagai setoran pengembalian belanja sejumlah nilai bruto dari belanja yang dikembalikan.

dibelanjakan

belanja

yang

kembali

dapat

hanya

atas

pengembalian belanja yang disetorkan ke kas negara pada tahun anggaran berjalan. Pengembalian belanja yang disetorkan tahun anggaran berikutnya tidak dapat langsung

dimintakan

pembayarannya.

kembali

Penggunaan

kembali

atas setoran pengembalian belanja yang disetorkan tahun anggaran lalu, tidak dapat dibayarkan atas beban DIPA tahun anggaran setoran

berjalan.

Apabila

pengembalian

terdapat

belanja

yang

disetorkan tahun anggaran lalu dan akan dimintakan pembayaran kembali, maka terlebih dahulu harus dialokasikan dalam DIPA satker bersangkutan sesuai dengan

Sesuai

Peraturan

Dirjen

Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2013

ketentuan berlaku dalam pengalokasian anggaran.

tentang Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA pada KPPN dan Satuan Kerja atas Setoran Pengembalian Belanja, maka atas setoran pengembalian belanja satuan kerja

dapat

menggunakan

kembali

sebagai belanja satuan kerja dimaksud.

Pengembalian

belanja

dapat

dilakukan kepada penerima pembayaran sesuai SK/dasar pembayaran yang sah yang telah ditetapkan. Prinsipnya adalah pengembalian diberikan kepada yang

14

2014


berhak sesuai SK/dasar pembayaran yang

pembaaran, atau hal lain sehingga fihak

telah

ketiga/penerima

ditetapkan

sesuai

dengan

pembayaran

tidak

peruntukannya. Pengembalian tersebut

berhak untuk menerima pembayaran

dilakukan karena adanya masalah satu

(contohnya

penerima

dan

meninggal,

tidak

lain

hal

yang

mengakibatkan

pembayaran memenuhi

pencairan dana sebelumnya tidak sampai

kriteria/kewajibannya, cacat pembayaran,

kepada penerima, antara lain penerima

dan sebagainya), maka pembayaran yang

pembayaran

ditemukan/pindah

sudah dilakukan dan dikembalikan ke kas

tempat/ganti alamat, nomor rekening

Negara dapat dibuat perlakuan sebagai

bank/pos tidak sesuai atau salah, rekening

berikut :

bank/pos

tidak

tidak

aktif,

dana

sudah

mengendap di bank/pos penyalur lebih dari

satu

bulan

dikembalikan

ke

sehingga kas

harus

Negara,

dan

1) Pembayaran yang disetor kembali ke kas

Negara

tidak

pengembaliannya

dimintakan

dan

dinyatakan

disetor dan dikembalikan ke kas Negara

sebagainya.

dan menjadi hak Negara. Dalam hal penerima bantuan tersebut

2) Dalam

rangka untuk menyalurkan

sudah diketahui dan sesuai identitasnya

kembali

dengan SK/dasar pembayaran yang telah

dengan

ditetapkan, atau rekening bank/pos sudah

tersebut harus dilakukan dari awal

aktif kembali / sesuai maka PPK dapat

yaitu proses kegiatan sampai dengan

mengajukan

timbulnya hak tagih tersebut yang

kepada

pengembalian

penerima

dana

belanja tersebut.

yang

sudah

disetorkan

perubahan

selanjtnya

peruntukan

menetapkan

perubahan

Prinsipnya adalah pengembalian tersebut

SK/dasar pembayaran yang sah. Hal

tidak dilakukan dengan mengubah sasaran

yang

penerimanya maupun tahun anggaran

perubahan

berikutnya,

terikat

tergantung

ditemukannya

penerima

sampai

telah

pembayaran

yang berhak tersebut.

perlu

peruntukan

pada

ditetapkan,

diperhatikan

kinerja yaitu

adalah tersebut

yang

dibatasi

telah dalam

Program, kegiatan dan output serta jenis belanja yang sama dalam DIPA.

Dalam hal PPK menemukan adanya

Untuk

menjaga

governance,

kesalahan dalam SK penetapan/dasar

perubahan penerima yang dilakukan 15

2014


berdasarkan perubahan SK tersebut

ataupun sebab-sebab lainnya. Terhadap

hanya dapat dilakukan pada tahun

dana yang tidak tersalurkan, PPK harus

anggaran berjalan.

menyetorkannya ke rekening kas negara

Contoh:

sebagai setoran pengembalian belanja.

SK awal menunjuk si A sebagai penerima beasiswa miskin. Dalam hal si A tidak

II. Setoran atas Pengembalian Belanja Sejalan

ditemukan/tidak memenuhi kriteria maka

dengan

tugas

dan

si A diganti si B sebagai penerima

tanggungjawab PPK dalam pembuatan

beasiswa miskin setelah si B memenuhi

komitmen,

kriteria dan ditetapkan dalam SK.Dalam

komitmen semestinya juga dilaksanakan

hal si A diganti dengan si B sebagai

oleh PPK dengan membuat revisi ataupun

penerima bantuan langsung tunai, maka

pembatalan

hal tersebut tidak diperkenankan karena

perjanjian/surat keputusan yang telah

akan merubah jenis kegiatan, jenis belanja

ditetapkan.

atau peruntukan yang berbeda.

pengembalian tersebut akan dibayarkan

Sebagai ilustrasi adalah dalam pembayaran belanja bantuan sosial yang dibatalkan penyalurannya karena suatu alasan tertentu, dapat disetorkan sebagai pengembalian

belanja.

Setoran

pengembalian belanja tersebut dapat dioptimalkan dengan disalurkan kembali pada

kelompok/individu

penerima

bantuan yang lain. Dalam penyaluran dana

bantuan

terdapat

sosial, kadang

dana

yang

tidak

pembatalan

atas

atas

dokumen

Selanjutnya

apabila

kembali, baik kepada penyetor ataupun kepada bukan penyetor, maka PPK dapat menyusun dokumen perjanjian baru atau merevisi

kembali

perjanjian/surat perjanjian

baru

dokumen

keputusan. ataupun

Dokumen revisi

atas

dokumen perjanjian tersebut menjadi dasar dalam pembayaran atas setoran pengembalian belanja. Pengembalian belanja disetorkan

masih dapat

maka

ke

rekening

kas

negara

dengan

tersalurkan. Tidak tersalurkannya dana

menggunakan formulir Surat Setoran

tersebut dapat disebabkan antara lain

Pengembalian Belanja (SSPB). Formulir

karena

sudah

SSPB tersebut dapat dicetak dari aplikasi

meninggal dunia, kelompok penerima

SPM yang digunakan oleh satuan kerja.

bantuan

Dalam form tersebut tercantum kode

penerima

tersebut

bantuan

sudah

dibubarkan,

16

2014


bagian anggaran, unit eselon I, satuan

pembayaran, dapat dilakukan restitusi

kerja,

pajak sesuai dengan ketentuan yang

fungsi,

kegiatan,

sub

output,

fungsi, dan

program,

kode

akun.

berlaku di bidang perpajakan.

Pengisian kode tersebut harus sesuai dengan kode yang tercantum pada SPM dan

SP2D

belanjanya,

sehingga

pencatatan atas setoran pengembalian belanja tersebut dapat mengembalikan sisa pagu sebesar jumlah dana yang disetor pada akun belanjanya. Guna memastikan bahwa memang setoran dimaksud telah dibukukan ke rekening kas negara sesuai dengan akun dan jumlah yang disetorkan, maka satuan kerja melakukan

konfirmasi

setoran

pengembalian belanja dengan pencatatan

Apabila

pengembalian

belanja

disetorkan di tahun anggaran berikutnya, maka

setoran

tersebut

tidak

pengembalian

belanja

diperlakukan

sebagai

setoran pengembalian belanja namun sebagai setoran pendapatan. Setoran dimaksud

dilakukan

menggunakan

formulir SSBP dan memakai kelompok akun 42391 Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu. Kelompok Akun 42391 terdiri atas akunakun: 

pada KPPN.

423911 (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Lalu)

Agar dapat dibelanjakan kembali,



maka nilai setoran pengembalian belanja harus sama dengan nilai yang tercantum

Pensiun Tahun Anggaran Lalu) 

dalam kuitansi atau sebesar nilai bruto atas barang/jasa yang telah dibayarkan.

423912 (Penerimaan Kembali Belanja

423913 (Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM Tahun Anggaran Lalu)



423914 (Penerimaan Kembali Belanja

Sehingga apabila pada saat pembayaran

Lainnya Pinjaman LN Tahun Anggaran

terdapat pemotongan atas pembayaran,

Lalu)

misalnya

pemotongan

pertambahan

nilai

untuk

pajak

ataupun

pajak

penghasilan, maka nilai yang disetorkan adalah

sesuai

dengan

nilai

dipotong

oleh

Bendahara

423915 (Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah Tahun Anggaran Lalu)



kuitansi

pembayarannya. Terhadap pajak yang terlanjur



423916 (Penerimaan Kembali Belanja Swadana Tahun Anggaran Lalu)



423917 (Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah Tahun Anggaran Lalu)

maupun KPPN pada saat terjadinya 17

2014




423919 (Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Lalu)

Sesuai Keuangan tentang

III. Ilustrasi

setoran

Belanja

dan

Pengembalian

Pembayaran

atas

Pengembalian Belanja Sebagai

Peraturan

Menteri

Nomor.81/PMK.05/2012 Belanja Bantuan Sosial pada

Kementerian Negara/Lembaga, terlebih dahulu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial Provinsi Timbuktu melakukan

ilustrasi

dapat

contoh

berikut:

seleksi penerima bantuan sosial sesuai kriteria/persyaratan

dalam

Pedoman

Pengelolaan

dan

digambarkan

dalam

Kementerian

Sosial

melalui

DIPA

Umum

Dekonsentrasi

Tahun

Anggaran

2013

Pertanggungjawaban

Belanja

Bantuan

Provinsi

Sosial yang ditetapkan oleh Kementerian

Timbuktu telah mengaloksikan anggaran

Sosial dan Petunjuk Teknis Pengelolaan

untuk bantuan dana kepada kelompok

Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan

masyarakat yang lanjut usia dan terlantar

oleh Kuasa PA. Berdasarkan hasil seleksi

atau yang cacat berat. Bantuan tersebut

tersebut,

diberikan melalui mekanisme pengajuan

Keputusan Penerima Bantuan Sosial yang

proposal yang mencantumkan nama dan

memuat antara lain identitas penerima

alamat masingmasing calon penerima

bantuan sosial, nilai uang bantuan sosial,

kepada

dan nomor rekening penerima bantuan

Satuan

Kerja

Dinas

Kementerian

Sosial

Sosial

setelah

PPK

sosial.

Provinsi/Kota dan Dinas Sosial Provinsi.

selanjutnya disahkan oleh Kuasa PA Dinas

Bantuan tersebut dialoksikan sebagai

Sosial Provinsi Timbuktu. Surat Keputusan

dana bantuan sosial senilai Rp. 500 juta.

Penerima Bantuan Sosial adalah dasar

Bantuan

dalam penyaluran bantuan sosial kepada

disalurkan

kepada

Keputusan

Surat

mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial

akan

Surat

menetapkan

kelompok masyarakat di tingkat Desa

penerima

yang ada di Provinsi Timbuktu, dengan

keputusan tersebut, ditetapkan bahwa

rincian

50

dana bantuan akan disalurkan secara

kelompok masyarakat dengan masing-

langsung dari kas negara ke rekening

masing

Masyarakat penerima bantuan.

bantuan

berikan

kelompok

akan

bantuan sebesar Rp. 10 juta.

kepada

menerima

bantuan.

dimaksud

Berdasar

surat

Dalam pelaksanaannya, setelah dana disalurkan ternyata terdapat tiga 18

2014


kelompok masyarakat penerima bantuan

bantuan

yang sudah tidak aktif lagi kegiatannya.

masyarakat tersebut.

ketiga kelompok tersebut masing masing adalah

kelompok

masyarakat

Desa

Pendawa, Desa Klapasawit, dan Desa Mejasem. Karena sudah terlanjur diajukan permintaan pembayarannya, maka dana yang telanjur disalurkan tersebut mesti dikembalikan lagi ke rekening kas negara senilai Rp. 30 juta yang terdiri dari dana bantuan masyarakat

kepada

ketiga

tersebut

kelompok

masing-masing

senilai Rp. 10 juta. Berdasarkan hal tersebut Kuasa PA menetapkan surat keputusan

pembatalan

penyaluran

pada

Atas

dasar

ketiga

kelompok

surat

keputusan

pembatalan tersebut, selanjutnya PPK Dinas

Sosial

Provinsi

Timbuktu

menyetorkan dana Rp. 30 juta ke kas negara sebagai setoran pengembalian belanja bantuan sosial. Setoran dilakukan dengan

menggunakan

formulir

surat

setoran pengembalian belanja (SSPB) pada akun yang sama dengan akun belanja pada SPM-nya. Pengisian form SSPB untuk ilustrasi di atas adalah sebagai berikut:

19

2014

[PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 15] DEPARTEMEN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN TIMBUKTU

0

0

7

SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) Nomor : 01/650081/X/2013 Tanggal : 10/9/2013

Lembar - 1 untuk WAJIB SETOR/BENDAHARA PENERIMA

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR : A.

1. NPWP Wajib Setor/Bend. 2. Nama Wajib Setor/Bend. 3. Alamat

: 0 0 3 6 5 2 1 9 5 : PPK Dinas Sosial Timbuktu : Jl Sultan Agung No 7 Timbuktu

B.

1. Kementerian/Lembaga

:

0

2

7

2. Unit Organisasi Eselon I

:

0

0

4

3. Satuan Kerja

:

6

1

4

4. Fungsi/Subfungsi/Program :

1

1

5. Kegiatan/Subkegiatan

:

2

1

1

2

6. Lokasi

:

0

5

2

9

C. Akun

:

5

7

1

1

D.

: Rp 30,000,000 : tiga puluh juta rupiah

Jumlah Setoran Dengan Huruf

PERHATIAN Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSPB pada halaman belakang lembar ini

Timbuktu, 10 September 2013 Wajib setor,

Ahmad Jazuli, S.Kom NIP. 197104202005011002

4

7

0

8

2

8

0

0

0

5 5

1

6

3

3

1

5

1

7

1

8

5

0

1

Untuk Keperluan : Setoran pengembalian belanja bantuan sosial dari Kelompok Penerima Bantuan Desa Pendawa, Desa Klapasawit, dan Desa Mejasem @ Rp.10 juta, sesuai surat keputusan pembatalan penyaluran No.Kep-2112/Sos/2013 tgl. 1 September 2013 Diterima oleh : BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal :

Tanda tangan : Nama terang :

20

2014

[PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 15] Setelah dana disetor, Kuasa PA

pembayar

maupun

satuan

wajib melakukan konfirmasi dengan KPPN

Penyesuaian

setempat

menambahkan sisa pagu DIPA sebesar

guna

memastikan

bahwa

setoran tersebut telah masuk ke rekening kas negara dan tercatat di KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Selain untuk memastikan bahwa setoran telah masuk ke kas negara, konfirmasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa kode akun yang digunakan dalam setoran SSPB sesuai dengan kode akun atas belanja

yang

telah

dilaksanakan.

Pencatatan di satuan kerja dan di KPPN harus

sama,

sehingga

apabila

ada

dilakukan

kerja.

dengan

cara

nilai setoran pengembalian belanja. Penyesuaian sisa pagu DIPA pada Aplikasi

Satker

Dinas

Sosial

Prov.

Timbuktu dilaksanakan PPK secara manual melakukan penyesuain sisa pagu DIPA pada sistem aplikasi SPM Dinas Sosial Provinsi Timbuktu. Berikut ini tata cara perekaman pada Aplikasi SPM atas SSPB yang akan menambah sisa pagu: 1. Sesuai kewenangan PPSPM dalam

pembayaran

kembali

atas

kegiatan

pelaksanaan

sebagaimana

pada

akun

setoran

penyesuaian

pembayaran, terhadap

sisa

maka pagu

pengembalian, tidak akan terjadi selisih

dilakukan dengan terlebih dahulu log

pencatatan antara Satuan Kerja dan KPPN.

in dengan menggunakan user dari

Kuasa

PA

menyesuaikan

pencatatan sisa pagu belanja bantuan sosial sehubungan dengan adanya setoran pengemballian

belanja.

Setoran

pengembalian belanja yang dilakukan akan memulihkan sisa pagu belanja bantuan

sosial

DIPA

satuan

kerja.

Pencatatan penyesuaian realisasi belanja karena adanya pengembalian belanja

PPSPM. 2. Catat

nomor

dikembalikan

SP2D

yang

belanjanya,

akan melalui

menu SPM sub menu Catat Nomor SP2D. Isi tanggal SPM, No. SP2D, Tanggal SP2D dan Bank/Pos (terlebih dahulu Kode Bank Pos harus sudah terekam

di

menu

Referensi

I),

kemudian centang pilih dan simpan.

dilakukan oleh kedua pihak, baik KPPN

21

2014


3. Lakukan Load Master SPM melalui menu SPM sub menu Load Master

4. Masuk Aplikasi dengan menggunakan user/kewenangan PPK

mengisi nomor SP2D, kolom-kolom yang berwarna biru dan kuning akan

5. Rekam SSPB melalui menu Pagu sub

terisi otomatis). Lanjutkan pengisian

menu RUH SSPB. Isi nomor, tanggal

kolom yang berwarna jingga dan ungu,

SSPB

kemudian simpan

dan

nomor

SP2D

(setelah

22

2014


6. Klik tombol NTPN (disebelah tombol keluar) untuk merekam nomor NTPN, NTB dan tanggal setor

7. Rekam

Surat

Pernyataan

Pengembalian Belanja. Klik proses, isi

Pengembalian Belanja di menu Pagu

nomor surat, pilih pejabat PPK dan isi

sub menu RUH Surat Pernyataan

pertimbangan 23

2014


8. Klik Cetak untuk mencetak surat pernyataan

pengembalian

surat Pernyataan Pengurangan (Koreksi)

belanja.

atas Realisasi Anggaran Belanja kepada

Apabila referensi alamat kantor belum

Kepala KPPN Pembayar. Berdasarkan

pernah direkam maka rekam referensi

Surat

alamat kantor di menu retur sub menu

melakukan

referensi

menyesuaikan sisa pagu DIPA Satker Dinas

alamat

kantor

sebelum

mencetak surat pernyataan

Dalam rangka peyesuaian sisa pagu DIPA, Kuasa PA menyampaikan lain:

SSPB

dan

ADK

upload

dimaksud,

KPPN

ADK

guna

SSPB

Sosial Prov. Timbuktu pada aplikasi KPPN.

9. Klik Kirim untuk membuat ADK SSPB

antara

Pernyataan

telah

dikonfirmasi, copy SPM dan SP2D, serta

Peyesuaian sisa pagu tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Bank, Kepala Subbag Umum dengan Supervisor serta disahkan oleh Kepala KPPN.

Selanjutnya

kepala

KPPN

menyampaikan pemberitahuan kepada Kuasa PA untuk melakukan penyesuaian 24

2014


sisa pagu DIPA pada Aplikasi SPM Satker

realisasi akan mengembalikan jumlah

Dinas Sosial Prov. Timbuktu.

dana yang dapat dicairkan oleh satuan

Setelah

kerja. Ilustrasi atas setoran pengembalian

dilakukan penyesuaian,

belanja bantuan sosial tersebut dapat

maka sisa pagu realisasi pada aplikasi SPM

digambarkan dalam tabel adalah sebagai

akan bertambah sejumlah nilai setoran

berikut:

SSPB. Bertambahnya nilai sisa pagu Tanggal

Uraian

Pagu /Sisa Pagu

Pagu belanja bantuan sosial

Pengembalian Belanja

Realisasi

Sisa Pagu

500,000,000

Pengajuan pembayaran belanja bantuan sosial untuk 50 kelompok @Rp.10.000.000 setoran pengembalian belanja atas nama 3 kelompok penerima @ Rp.10.000.00

500,000,000

Keterangan

500,000,000 500,000,000

-

-

30,000,000

30,000,000

Dari daftar di atas dapat dijelaskan

sejumlah setoran pengembalian belanja.

bahwa sisa pagu belanja bantuan sosial

Kuasa PA berhak membelanjakan kembali

yang

sisa pagu yang tersedia. Pada ilustrasi

telah

habis

dengan

adanya

penyaluran bantuan sosial kepada 50

kasus

kelompok

Rp.

pengembalian belanja bantuan sosial

500.000.000 berubah menjadi sebesar Rp.

sebesar Rp. 30.000.000 yang bersumber

30.000.000. Hal tersebut disebabkan oleh

dari pembatalan penyaluran bantuan

adanya setoran pengembalian belanja

kepada

tiga

keolompok

masyarakat.

atas pembatalan penyaluran kepada 3

Pengembalian

belanja

tersebut

kelompok

Rp.

memulihkan sisa pagu belanja bantuan

30.000.000. Dengan kembalinya nilai sisa

sosial DIPA sebesar nilai setoran yaitu Rp.

pagu, maka satker dapat mengajukan lagi

30.000.000 yang sebelumnya habis karena

permintaan penyaluran dana

telah dilakukan pembayarannya.

dengan

nilai

penerima

total

senilai

bantuan

sosial.

di

atas,

terdapat

setoran

Dengan pulihnya pagu belanja

IV. Pembayaran Kembali Atas Setoran Pengembalian Belanja Setoran

pengembalian

bantuan sosial, maka Kuasa PA dapat mengajukan

belanja

akan memulihkan sisa pagu belanja

kembali

pembayaran

penyaluran bantuan sosial kepada tiga calon penerima baru yang tidak tercatat sebagai

penerima

bantuan

dalam 25

2014


penyaluran sebelumnya. PPK menetapkan

penyaluran

kelompok masyarakat Desa Selong, Desa

penerima baru.

Margasari, dan Desa Kramat sebagai

keputusan

Pendawa, Desa Klapasawit, dan Desa yang

telah

penyalurannya.

sosial,

dibatalkan

Selanjutnya

keputusan

sosial.

Perubahan

tersebut

Tanggal

menjadi

surat dasar

Pengajuan pembayaran belanja bantuan sosial untuk 50 kelompok @Rp.10.000.000 setoran pengembalian belanja atas nama 3 kelompok penerima @ Rp.10.000.00 Pengajuan pembayaran belanja bantuan sosial

30,000,000

571111

Belanja Bantuan Sosial

Pengajuan dapat

Pengembalian Belanja

Sisa Pagu

Keterangan

500,000,000 500,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

setoran

-

pengembalian

belanja.

Hal

tersebut disebabkan karena satuan kerja

belanja

belanja yang melebihi pagu senilai jumlah Uraian

Realisasi

-

mengakibatkan seolah-olah ada realisasi

Kode

bantuan

digambarkan pada tabel berikut:

500,000,000

Adanya pembayaran kembali atas pengembalian

dana

penyaluran

500,000,000

Setoran Pengembalian Belanja

bantuan

mengajukan

sebelumnya.

pembayaran

Pagu /Sisa Pagu

V. Pencatatan Pembayaran Kembali atas

setoran

kembali

Penyaluran

pengajuan

pelaksanaan

Pagu belanja bantuan sosial

PPK

dana

akun yang sama sebagaimana akun

keputusan

Uraian

penyaluran

dimaksud dibayarkan dengan membebani

mengenai

perubahan/revisi penerima dana bantuan sosial.

kepada

permintaan penyaluran dana bantuan

PPK

menetapkan perubahan tersebut dalam surat

sosial

Atas dasar perubahan/revisi surat

pengganti kelompok masyarakat Desa

Mejasem

bantuan

menerbikan

permintaan

kembali

pembayaran atas kegiatan dengan beban mata

anggaran

yang

sama.

Dapat

diilustrasikan dalam contoh berikut: Pagu 500,000,000

Realisasi 530,000,000

Sisa Anggaran

% Realisasi Anggaran 106%

26

2014

[PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 15] Berdasarkan

yang

kelompok pengganti, yaitu Kelompok

diterbitkan, realisasi DIPA belanja bantuan

masyarakat Desa Selong, Desa Margasari,

sosial

dan Desa Kramat.

satker

SPM/SP2D

Dinas

Sosial

Provinsi

Timbuktu dalam Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 530.000.000,- atau 106% dari pagu belanja dalam DIPA.

Daftar Referensi Peraturan:

Realisasi belanja yang melebihi pagu

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

tersebut harus dijelaskan dalam Laporan

81/PMK.05/2012

Keuangan satker Dinas Sosial Provinsi

Bantuan Sosial Pada Kementerian

Timbuktu. Sebagai contoh dalam Catatan

Negara/Lembaga.

atas Laporan Keuangan (CaLK) satker

2. Peraturan

Dirjen

tentang

Belanja

Perbendaharaan

Dinas Sosial Provinsi Timbuktu dijelaskan

Nomor PER-1/PB/2013 tentang Tata

sebagai

setoran

Cara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA pada

sebesar

KPPN dan Satuan Kerja atas Setoran

berikut:

pengembalian

terdapat belanja

Rp.30.000.000 karena adanya pembatalan

Pengembalian Belanja.

penyaluran dana belanja bantuan sosial

3. Peraturan

kepada 3 (tiga) kelompok penerima

Nomor

bantuan, yaitu kelompok masyarakat

Petunjuk

Desa Pendawa, Desa Klapasawit, dan

Pengembalian

Desa Mejasem masing-masing senilai

Atas Beban Sisa Lebih Perhitungan

Rp.10.000.000. Selanjutnya atas setoran

Anggaran.

Dirjen

Perbendaharaan

PER-69/PB/2010 Pelaksanaan

Tentang

Pembayaran

Penerimaan

Negara

pengembalian belanja tersebut diajukan kembali pembayaran guna penyaluran dana bantuan sosial kepada 3(tiga)

27

2014


Pembayaran Sewa Dan Kontrak Penyelenggaraan Beasiswa Oleh Indria Harbani

I.

Pendahuluan

penyelenggaraan beasiswa, penjelasan

Pelaksanaan pembayaran atas beban

lebih

lanjut

mengenai

pembayaran

APBN mengacu pada prinsip umum

sebelum barang diterima dan bentuk

pembayaran yang diatur dalam Undang

penjaminan dimanatkan diatur dengan

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Peraturan

Perbendaharaan

bahwa

(PMK).Pembayaran atas tagihan kepada

pembayaran atas beban APBN tidak boleh

Negara dilakukan secara langsung dari

dilakukan sebelum barang dan/atau jasa

rekening kas umum negara kepada yang

diterima. Perkecualian atas pengaturan

berhak. Dalam hal pembayaran secara

tersebut

dalam

langsung (LS) kepada yang berhak belum

peraturan pemerintah (PP). Berdasarkan

dapat dilaksanakan, pembayaran secara

PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

langsung atas tagihan kepada Negara

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dapat dilaksanakan melalui Bendahara

dan Belanja Negara diatur bahwa dalam

Pengeluaran. Dalam

hal tertentu, pembayaran atas beban

secara langsung tidak dapat dilaksanakan,

APBN dapat dilakukan sebelum barang

pembayaran atas tagihan kepada Negara

dan/atau jasa diterima setelah penyedia

dilakukan

barang dan/atau jasa menyampaikan

Persediaan. Prinsip-prinsip pembayaran

jaminan atas pembayaran yang akan

atas beban APBN tersebut selanjutnya

dilakukan. Hal tertentu dimaksud adalah

mendasari dalam setiap regulasi sebagai

kegiatan yang karena sifatnya harus

pelaksanaan dari Undang Undang 1 Tahun

dilakukan pembayaran terlebih dahulu,

2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Negara

diamanatkan

diatur

antara lain pemberian uang muka kerja,

Secara

Menteri

melalui

hal

Keuangan

pembayaran

mekanisme

umum

Uang

pelaksanaan

sewa menyewa, jasa asuransi, dan/atau

pembayaran atas beban APBN diawali

pengambil

dengan perikatan antara Pejabat Pembuat

alih

risiko,

dan

kontrak

28

2014


Komitmen

(PPK)

dengan

penyedia

barang dan jasa, pembayaran berdasarkan

barang/jasa. Perikatan antara KPA dengan

surat keputusan KPA, juga dilakukan

penyedia

setelah

barang/jasa

dapat

berupa

terdapat

pekerjaan

keputusan

mengenai

kontrak/perjanjian atau berupa surat

misalkan

keputusan.

berdasarkan

pembayaran honorarium kepada pegawai

kontrak/perjanjian dilaksanakan sesuai

negeri, pejabat negara, dan/atau pejabat

dengan ketentuan mengenai pengadaan

lainnya

barang/ jasa dalam Perpres 54 tahun 2010

tim/panitia/kelompok kerja. Pembayaran

jo. Perpres 70 Tahun 2012 tentang

berdasarkan surat keputusan tersebut

Pedoman

dilaksanakan setelah kegiatan berakhir

Perikatan

Pengadaan

Barang/Jasa

surat

prestasi

yang

Pemerintah. Sedangkan perikatan dalam

atau

dibayarkan

bentuk surat keputusan diterbitkan oleh

berkenaan.

terlibat

setiap

dalam

akhir

bulan

KPA untuk digunakan sebagai dasar otorisasi

dilaksanakannya

suatu

pembayaran. Dalam proses pengadaan

II.

Karakteristik sewa menyewa dan

kontrak penyelenggaraan beasiswa

barang/jasa prestasi pekerjaan dibuktikan dengan

terima

Sebagaimana telah diuraikan di atas,

yang

bahwa dalam PP 45 Tahun 2013 tentang

tersebut

Tata Cara Pelaksanaan APBN telah diatur

menjadi hak tagih dan bukti yang sah

secara pokok perkecualian dari prinsip

untuk

pembayaran.

umum pembayaran atas beban APBN

Pengecualian dari prinsip pembayaran

yang tidak boleh dilakukan sebelum

setelah adanya prestasi antara lain adalah

barang dan/atau jasa diterima, yaitu

pembayaran uang muka yang didasarkan

bahwa dalam hal tertentu, pembayaran

atas adanya jaminan/garansi bank tanpa

atas

prestasi pekerjaan. Jaminan tersebut

sebelum barang dan/atau jasa diterima

memberikan garansi kepada negara untuk

setelah penyedia barang dan/atau jasa

menghindari

atas

menyampaikan jaminan. Hal tertentu

pembayaran yang tidak tercapai prestasi

dimaksud adalah kegiatan yang karena

pekerjaannya

sifatnya harus dilakukan pembayaran

pekerjaan

berita atau

dipersamakan.

acara

serah

dokumen Dokumen

memperoleh

pembayaran.

lain

potensi

kerugian

setelah Tidak

berbeda

dilakukan dengan

beban

terlebih

APBN

dahulu,

dapat

antara

dilakukan

lain

sewa

pembayaran melalui proses pengadaan 29

2014


menyewa dan kontrak penyelenggaraan

kegiatan yang berbeda dengan kegiatan

beasiswa.

lainnya,

Perjanjian sewa menyewa merupakan

karena

Jangka

memungkinkan

terjadi

waktu

sewa

kondisi

yang

suatu perikatan antara kedua belah pihak

melewati batas tahun anggaran (31

dimana pihak yang memberikan sewa

Desember) disesuaikan dengan kebutuhan

memberikan kepada pihak penyewa suatu

pihak penyewa sebagaimana kesepakatan

barang/jasa selama jangka waktu tertentu

dalam kontrak. Demikian juga dengan

dengan

kontrak

harga

pembayaran

yang

penyelenggaraan

kegiatan

disanggupi oleh pihak penyewa. Unsur

beasiswa yang jangka waktunya harus

pokok dalam kegiatan sewa menyewa

mengikuti tahun akademik (Juli s.d Juni

antara lain adalah barang/jasa, harga dan

tahun

jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa

melewati batas tahun anggaran. Selain itu

menyewa sangat memungkinkan melebihi

pembayaran atas kegiatan dimaksud tidak

1 (satu) tahun anggaran dan melewati

dapat dilakukan setelah jangka waktu

batas

selesai, namun harus dilakukan di awal

tahun

Desember.

anggaran

Karakteristik

tanggal yang

31 sama

dengan kegiatan sewa menyewa adalah

berikutnya)

sehingga

dapat

kegiatan tersebut. Berkenaan sewa

dengan dan

karakteristik

jangka waktu kegiatan kontrak perjanjian

kegiatan

beasiswa yang harus mengikuti jangka

beasiswa yang memungkinkan terjadi

waktu kalender pendidikan yaitu bulan juli

kondisi melewati batas tahun anggaran

tahun tertentu sampai bulan juni tahun

(31 Desember) menjadikan seringkali

berikutnya, jangka waktu tersebut dapat

kegiatan

melewati batas tahun anggaran tanggal 31

pelaksanaan kontrak tahun jamak. Dalam

Desember. Karakteristk lain yang sama

beberapa regulasi yang ada saat ini

antara kedua kegiatan tersebut adalah

kontrak tahun jamak didefinisikan sebagai

pembayaran atas kegiatan dimaksud tidak

berikut:

dapat dilakukan setelah jangka waktu

1. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

tersebut

penyelenggaraan

dikaitkan

selesai namun harus dilakukan di awal

Cara

kegiatan tersebut. Berdasarkan ulasan

mendefinisikan kontrak tahun jamak

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

adalah perjanjian atas pengadaan

kegiatan

barang/jasa yang membebani lebih

sewa

dan

penyelenggaraan

beasiswa memiliki karakteristik dan sifat

Pelaksanaan

dengan

APBN

dari satu tahun anggaran. 30

2014


2. PMK

Nomor

157/PMK.02/2013

kontrak tersebut disebut sebagai kontrak

tentang Tata Cara Persetujuan Kontrak

tahun jamak. Sedangkan apabila kontrak

Tahun Jamak (Multi Years Contract)

tersebut membebani 1 (satu) tahun

Dalam

anggaran

Pengadaan

Pemerintah

Barang/Jasa

mendefinisikan

bahwa

maka

merupakan

kontrak

tersebut

kontrak

tahun

tunggal.

perbedaan

sudut

pandang

Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak

Adanya

yang

dimaksud menjadikan pertanyaan apakah

pelaksanaan

pekerjaannya

membebani dana APBN lebih dari 1

kegiatan

sewa

dan

(satu) Tahun Anggaran.

beasiswa

yang

pelaksanaan

3. Dalam regulasi lainnya, Perpres 54 tahun

2010

tentang

Pengadaan

penyelenggaraan kegiatan

dimaksud melewati tahun anggaran harus menjadi kategori kontrak tahun jamak?.

Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres 70

Selain karakteristik kegiatan sewa

Tahun 2012 mendefiniskan Kontrak

dan

Tahun Tunggal merupakan Kontrak

memungkinkan

yang

melewati batas tahun anggaran (31

pelaksanaan

pekerjaannya

penyelenggaraan terjadi

kondisi

Desember),

1 (satu) Tahun Anggaran dan Kontrak

memiliki karakteristik harus dilakukan

Tahun Jamak merupakan Kontrak yang

pembayaran di awal kegiatan, dan tidak

pelaksanaan pekerjaannya untuk masa

dapat

lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran

pekerjaan

atas beban anggaran.

diterima. Dalam PP 45 tahun 2013 dan

Perpres 54 tahun jo. Perpres 70

PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Tahun 2012 lebih memandang pada

Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN

“pelaksanaan

diatur

sepanjang melebihi

pelaksanaan tahun

bahwa

pekerjaannya

anggaran

dipahami

dilakukan

bahwa

Menjadi

menekankan

pada

2013

sudut

lebih

pandang

pembayaran

sebelum

dengan menyerahkan jaminan atas uang

dalam

Tahun

setelah

barang/jasa diterima dapat dilakukan

pembayaran

45

pembayaran

juga

diselesaikan/barang/jasa

sebagai kontrak tahun jamak, sedangkan PP

tersebut

yang

mengikat dana anggaran selama masa

pekerjaannya”

kegiatan

beasiswa

yang

pertanyaan

akan bentuk

dilakukan. jaminan

seperti apa yang dipergunakan untuk

pembebanan bahwa sepanjang kontrak

kegiatan

sewa

dan

penyelenggaraan

suatu pekerjaan yang membebani lebih

beasiswa, apakah dalam bentuk garansi

dari 1 (satu) tahun anggaran, maka

bank atau dapat dengan jaminan lainnya?. 31

2014


Hal ini mengingat saat ini belum ada

a.

Pembayaran sewa dapat dilakukan

pengaturanya yang dalam PP 45 Tahun

pembayaran terlebih dahulu sebelum

2013 diamanatkan agar diatur dalam

barang/jasa diterima, karena memiliki

bentuk PMK dan sampai dengan tulisan ini

krakteristik

disusun PMK dimaksud masih dalam

dengan kegiatan lainnya, yakni:

proses penyusunan.

1)

dan

sifat

yang

berbeda

Jangka waktu sewa memungkinkan

melewati batas tahun anggaran (31 III.

Penjelasan Pembayaran Sewa dan

Kontrak Penyelenggaraan Beasiswa

desember) karena disesuaikan dengan kebutuhan pihak penyewa; 2)

Untuk

memberikan

penjelasan

Pembayaran sewa tidak dapat

dilakukan setelah jangka waktu masa

mengenai pembayaran sewa dan kontrak

sewa selesai.

penyelenggaraan beasiswa selama PMK

b.

sebagaimana tersebut di atas belum

melebihi

diterbitkan,

merupakan

Direktur

Jenderal

Kontrak Perjanjian bulan

sewa

desember

yang bukan

kontrak/perjanjian

tahun

Perbendaharaan menerbitkan surat yang

jamak karena tidak membebani DIPA

ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan

lebih dari satu tahun anggaran meskipun

Badan

masa

Pengawas

Pembangunan

dan

Keuangan Kuasa

dan

Pengguna

pelaksanaan

dimungkinkan

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman

anggaran.

Modal

c.

sebagaimana

akan

dijelaskan

dalam tulisan ini.

Jenderal

menerbitkan

melewati

satu

sewa tahun

Jaminan atas pembayaran sewa

dapat berupa kontrak/perjanjian sewa

Pada tanggal 18 Februari 2014 Direktur

pekerjaan

surat

Perbendaharaan nomor

S-

1040/PB/2014 hal Penjelasan Pembayaran Kontrak Pekerjaan yang Melebihi Tahun

yang telah ditandatangani oleh pihak penyewa (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pihak yang menyewakan di hadapan notaris. Pada tanggal yang sama (18

Anggaran 2013. Surat tersebut ditujukan

Februari

2014)

kepada Kepala Biro Keuangan Badan

Perbendaharaan juga menerbitkan surat

Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

nomor S-1046/PB/2014 hal Penjelasan

Dalam surat tersebut diberikan penegasan

Klasifikasi

sebagai berikut:

Pendidikan

dan

Direktur

Pembayaran

Beasiswa.

Surat

Jenderal

Program tersebut 32

2014


ditujukan

kepada

Kuasa

Pengguna

dari satu tahun anggaran maka pekerjaan

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman

sewa

Modal. Dalam surat tersebut diberikan

(beasiswa) yang melebihi bulan Desember

penegasan sebagai berikut:

bukan

a.

Pembayaran

kegiatan

program

dan

jasa

bidang

merupakan

pendidikan

kontrak/perjanjian

tahun jamak meskipun masa pelaksanaan

pendidikan beasiswa dapat dilakukan

pekerjaan

pembayaran terlebih dahulu sebelum

melewati satu tahun anggaran.

barang/jasa diterima karena memiliki krakteristik

dan

sifat

yang

berbeda

dimaksud

Kementerian

dimungkinkan

Negara/Lembaga

diberikan kewenangan untuk memilih

dengan kegiatan lainnya, yakni:

akan

1)

tahun tunggal ataukah menggunakan

Jangka waktu program pendidikan

menggunakan

kontrak/perjanjian

beasiswa memungkinkan melewati batas

kontrak/perjanjian

tahun

jamak.

tahun anggaran (31 desember) karena

Kontrak/perjanjian

tahun

tunggal

disesuaikan

digunakan apabila kegiatan sewa dan

dengan

jadwal

tahun

akademik program pendidikan;

penyelenggaraan beasiswa dialokasikan

2)

membebani

Pembayaran program pendidikan

satu

tahun

anggaran

beasiswa tidak dapat dilakukan setelah

meskipun masa pelaksanaan pekerjaan

jangka waktu masa program pendidikan

dimaksud dimungkinkan melewati tanggal

beasiswa selesai.

31

b.

Kontrak

Perjanjian

program

Desember

Pembayaran

tahun

atas

berkenaan.

kontrak/perjanjian

pendidikan beasiswa yang melebihi bulan

tahun tunggal dilakukan pada tahun

desember

merupakan

anggaran berkenaan.Sedangkan kontrak

kontrak/perjanjian tahun jamak karena

tahun jamak juga dapat digunakan apabila

tidak membebani DIPA lebih dari satu

kontrak

tahun

masa

penyelenggaraan beasiswa dialokasikan

sewa

membebani

bukan

anggaran

pelaksanaan

meskipun pekerjaan

dimungkinkan

melewati

satu

tahun

anggaran. Dalam

atas

kegiatan

lebih

dari

sewa

satu

dan

tahun

anggaran setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan

surat

Direktur

Jenderal

ketentuan. Dalam kontrak tahun jamak

Perbendaharaan tersebut di atas pada

tersebut

harus

dicantumkan

jumlah

prinsipnya memberikan penegasan bahwa

pembebanan untuk masing-masing tahun

sepanjang tidak membebani DIPA lebih

anggaran. Pembayaran dilakukan pada 33


2014

setiap tahun anggaran sesuai dengan

menyewa dibebankan pada satu tahun

alokasi dalam DIPA masing masing tahun

anggaran.

anggaran dengan jumlah pembayaran

Terkait

dengan

jaminan

atas

sebagaimana telah dituangkan dalam

pembayaran yang dilakukan di awal

kontrak

pekerjaan

sebelum

adanya

prestasi

pekerjaan,

dalam

surat

tersebut

ditegaskan

bahwa

sewa menyewa, pada prinsipnya pihak

pembayaran

sewa

penyewa sudah menerima prestasi dan

berupa kontrak/perjanjian sewa menyewa

menguasai barang/jasa berkenaan pada

yang telah ditandatangani oleh pihak

saat dilakukan serah terima barang/jasa

penyewa

yang disewakan oleh pemilik barang/jasa

menyewakan)

selaku pihak ketiga. Hal ini dipahami

Kontrak/perjanjian sewa menyewa yang

karena setelah barang/jasa dimaksud

telah ditandatangani oleh PPK dan pihak

diserahterimakan maka pihak ketiga tidak

yang menyewakan tersebut memberikan

melakukan suatu pekerjaan/prestasi yang

jaminan kepada negara akan tercapainya

kemudian

diserahkan

penyewa,

hanya

tahun

jamak

atas

kegiatan

bersangkutan. Dalam konteks karekteristik kegiatan

saja

(PPK

jaminan

atas

menyewa

dapat

dan

pihak

dihadapan

pekerjaan

notaris.

kepada

pihak

prestasi

masa

sewa

pembayaran. Dalam kontrak/perjanjian dimaksud

belum

masih

kewajiban masing-masing pihak yang

yang

harus dipenuhi selama masa kontrak

terdapat

hak

sehingga

dan

kewajiban

mengatur

dilakukan

menyewa barang/jasa berkenaan yang terlampaui

telah

setelah

yang

hak

dan

mengikat kedua belah pihak. Oleh karena

berlangsung.

itu

sewa

kontrak/perjanjian sewa menyewa di

dengan

hadapan notaris secara hukum lebih kuat

kontrak/perjajian

dalam mengikat kedua belah pihak terkait

tersebut lebih tepat menjadi kontrak

dengan hak dan kewajiban dan ketentuan

tahun tunggal meskipun masa sewa

sanksi masing-masing pihak apabila salah

menyewa

dimungkinkan

satu pihak melanggar kesepakatan dalam

melewati satu tahun anggaran. Dalam hal

kontrak. Hal ini akan meminimalkan

menggunakan mekanisme kontrak tahun

potensi kerugian atas pembayaran yang

tunggal maka pembebanan kegiatan sewa

tidak

pemahaman

karakteristik

menyewa

dimaksud

kebijakan

bahwa

dimaksud

relevan

tercapai

Penandatangan

prestasi

pekerjaannya

setelah dilakukan pembayaran. 34

2014

[PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN & AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT EDISI 15] Jenderal

IV.

Ilustrasi Pembayaran Sewa dan

Kontrak Penyelenggaraan Beasiswa a.

Pembayaran

Perbendaharaan

1040/PB/2014,

maka

nomor

kegiatan

S-

sewa

gedung tersebut di atas dapat membebani atas

kontrak/perjanjian Sewa Menyewa

DIPA tahun anggaran 2014 walaupun sewa atas gedung tersebut berakhir pada

Sebagai ilustrasi dapat digambarkan

tahun 2016 dan merupakan kontrak tahun

pembayaran sewa sebagaimana contoh

tunggal bukan merupakan kontrak tahun

sebagai berikut:

Satker LIPI Kabupaten

jamak. Selanjutnya KPA/PPK melakukan

Biak Numfor membutuhkan gedung baru

proses perikatan dengan pihak ketiga

untuk menggantikan gedung lama yang

(pemilik

rusak. Untuk efisiensi dan efektivitas

kontrak/perjanjian.

pelayanan terhadap masyarakat, satker

ditandatangani

tersebut merencanakan akan menyewa

Mengingat dalam surat tersebut tidak

gedung

proses

diatur biaya jasa notaris maka dalam hal

pembangunan gedung kantor yang baru.

timbul biaya atas jasa notaris tersebut

Dalam

menjadi

sambil

DIPA

menunggu

satker

tersebut

telah

gedung)

dibebankan

gedung sebesar Rp.200 Juta.

pembayaran

merencanakan

kegiatan

Kontrak

di

terpisah

bentuk dimaksud

hadapan

kewenangan

teralokasi dana untuk keperluan sewa

KPA/PPK

dalam

menjadi

satker bagian

kontrak/perjanjian dari

notaris.

akan dalam atau

kontrak/perjanjian

sewa gedung kantor dan menyusun

berkenaan. Kontrak/perjanjian yang telah

spesifikasi gedung yang akan disewa

ditandatangani kedua belah pihak di

sebagai

satker

hadapan notaris selanjutnya digunakan

dimaksud. KPA/PPK dapat melakukan

sebagai jaminan atas pembayaran sewa

proses pengadaan barang/jasa sesuai

gedung yang akan dilakukan.

tempat

operasional

Perpres 54 Tahun 2010 Jo Perpres 70

Setelah

kontrak/perjanjian

sewa

Tahun 2012 dalam mencari gedung kantor

gedung ditandatangani, PPK memproses

sesuai

dimaksud.

pembayaran atas sewa gedung dengan

pengadaan

membebani DIPA Satker LIPI Kabupaten

barang/jasa disepakati bahwa harga sewa

Biak Numfor TA 2014. PPK membuat ADK

gedung Rp.200 Jt, jangka waktu sewa 2

kontrak/perjanjian

tahun mulai Juni 2014 sampai dengan Mei

Aplikasi SPM untuk disampaikan kepada

2016. Sesuai dengan Surat Direktur

KPPN. Dalam ADK kontrak dimaksud

dengan

Berdasarkan

spesifikasi proses

dimaksud

melalui

35

2014


memuat data meliputi nama dan kode Satker

serta

uraian

Setelah data kontrak didaftarkan ke

fungsi/subfungsi,

KPPN maka PPK dapat segera memproses

program, kegiatan, output, dan akun yang

pembayaran sewa gedung dimaksud.

digunakan; nomor Surat Pengesahan dan

Sebelum melakukan pembayaran, PPK

tanggal DIPA;nomor, tanggal, dan nilai

memastikan bahwa secara nyata gedung

perjanjian/kontrak yang telah dibuat oleh

dimaksud

Satker;

yang

sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan

diperjanjikan; data penyedia barang/jasa

oleh PPK berdasarkan dokumen perikatan.

yang tercantum dalam perjanjian/kontrak

Oleh karena itu pembayaran sewa gedung

antara

alamat

dilakukan setelah diyakini bahwa gedung

rekanan, NPWP, nama bank, nama, dan

dapat ditempati dan sesuai dengan

nomor rekening penerima pembayaran;

spesifikasi yang dipersyaratkan oleh PPK.

jangka waktu dan

Untuk

uraian

lain

apabila

pekerjaan

nama

terjadi

rekanan,

ketentuan sanksi

ditempati/digunakan

keperluan

pembayaran,

PPK

cara

membuat SPP LS pembayaran sewa

pembayaran dan rencana pelaksanaan

gedung dimaksud untuk disampaikan

pembayaran.

cara

kepada PPSPM dan selanjutnya setelah

pembayaran diisi sekaligus pada tahun

dilakukan penelitian, PPSPM menerbitkan

anggaran 2014.

SPM

disampaikan

wanprestasi;

dapat

Dalam

pengisian

Setelah ADK kontrak

kepada

pembayaran

sewa

gedung

untuk

dimaksud untuk disampaikan kepada

dicatatkan pada aplikasi SP2D maka

KPPN dilampiri dengan ADK SPM LS

alokasi dana yang sudah tercatat dan

berkenaan. Pembayaran ditujukan secara

terikat dengan perjanjian/kontrak sewa

langsung kepada rekening pihak ketiga

menyewa

dapat

pemilik gedung sesauai dengan rekening

digunakan lagi untuk kebutuhan lain. Data

yang telah dicatatkan dalam ADK Kontrak.

perjanjian/kontrak

Pembayaran

dimaksud

KPPN

LS

tidak

yang

memuat

sewa

gedung

tersebut

informasi di atas, disampaikan kepada

dilakukan sekaligus pada tahun anggaran

KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja

2014. Selanjutnya Satker dan KPPN

setelah

melakukan

ditandatanganinya

pencatatan atas

realisasi

pembayaran

data

perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke

kontrak

kontrak

dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN.

tersebut pada Aplikasi SPM dan Aplikasi SP2D KPPN.

36

2014


REGISTER DATA REALISASI KONTRAK

b.

Pembayaran

atas

kontrak

penyelenggaraan program beasiswa Sebagai ilustrasi dapat digambarkan

pegawai Kementerian Dalam Negeri yang telah lulus seleksi dan ditetapkan oleh KPA.

pembayaran penyelenggaraan program

Setelah

beasiswa sebagaimana contoh sebagai

ditandatangani,

berikut: Dalam DIPA Sekjen Kementerian

pembayaran membebani DIPA Sekjen

Dalam Negeri telah teralokasi dana untuk

Kementerian

penyelenggaraan

Anggaran 2014. PPK membuat ADK

program

beasiswa

kontrak/perjanjian PPK

Dalam

memproses

Negeri

internal sebesar Rp. 500 Juta. Untuk

kontrak/perjanjian

pelaksanaan program tersebut KPA/PPK

Aplikasi SPM untuk disampaikan kepada

satker berkenaan menyusun rencana kerja

KPPN. Dalam ADK kontrak dimaksud

pelaksanaan program beasiswa dimaksud.

memuat data meliputi nama dan kode

Dalam hal spesifikasi jurusan dapat

Satker

disediakan oleh beberapa universitas

program, kegiatan, output, dan akun yang

maka KPA/PPK dapat melakukan proses

digunakan; nomor Surat Pengesahan dan

pengadaan barang/jasa sesuai Perpres 54

tanggal DIPA;nomor, tanggal, dan nilai

Tahun 2010 Jo Perpres 70 Tahun 2012.

perjanjian/kontrak yang telah dibuat oleh

KPA/PPK melakukan perikatan dengan

Satker;

Universitas

Program

diperjanjikan; data penyedia barang/jasa

Pascasarjana Ilmu Komunikasi untuk 4

yang tercantum dalam perjanjian/kontrak

(empat)

antara

Gajah

semester

Mada

mulai

periode

serta

uraian

uraian

lain

dimaksud

tahun

nama

melalui

fungsi/subfungsi,

pekerjaan

rekanan,

yang

alamat

pendidikan Juli tahun 2014 sampai dengan

rekanan, NPWP, nama bank, nama, dan

Juni 2016 tahun berikutnya dengan biaya

nomor rekening penerima pembayaran;

yang disepakati Rp. 300 juta untuk 10

jangka waktu dan ketentuan sanksi 37

2014


apabila

terjadi

wanprestasi;

cara

beasiswa dimaksud. Untuk keperluan

pembayaran dan rencana pelaksanaan

pembayaran

pembayaran.

pembayaran

Dalam

pengisian

cara

PPK

menyusun

pelaksanaan

SPP

LS

program

pembayaran diisi sekaligus pada tahun

beasiswa dimaksud untuk disampaikan

anggaran 2014. Setelah ADK kontrak

kepada PPSPM dan selanjutnya setelah

disampaikan

untuk

dilakukan penelitian, PPSPM menerbitkan

dicatatkan pada aplikasi SP2D maka

SPM LS pembayaran pelaksanaan program

alokasi dana yang sudah tercatat dan

beasiswa dimaksud. Untuk disampaikan

terikat dengan perjanjian/kontrak sewa

kepada KPPN dilampiri dengan ADK SPM

menyewa

dapat

LS berkenaan. Pembayaran ditujukan

digunakan lagi untuk kebutuhan lain. Data

secara langsung kepada rekening pihak

perjanjian/kontrak

ketiga sesuai dengan rekening yang telah

kepada

dimaksud

KPPN

tidak

yang

memuat

informasi di atas, disampaikan kepada

dicatatkan

KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja

Pembayaran

setelah

ditandatanganinya

beasiswa tersebut dilakukan sekaligus

perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke

pada tahun anggaran 2014. Satker dan

dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN.

KPPN melakukan pencatatan realisasi data

Setelah data kontrak didaftarkan ke

kontrak

dalam

atas

ADK

Kontrak.

pelaksanaan

program

pembayaran

kontrak

KPPN maka PPK dapat segera memproses

tersebut pada Aplikasi SPM dan Aplikasi

pembayaran

SP2D KPPN.

pelaksanaan

program

REGISTER DATA REALISASI KONTRAK

38

2014


Daftar referensi peraturan:

Penjelasan

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004

Pekerjaan

tentang Perbendaharaan Negara

Pembayaran yang

Melebihi

Kontrak Tahun

Anggaran 2013.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

5. Surat

Direktur

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Perbendaharaan

APBN

Pengguna Anggaran Badan Koordinasi

3. PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata

Cara

Pembayaran

Dalam

Pelaksanaan APBN 4. Surat

Direktur

kepada

Jenderal Kuasa

Penanaman Modal tanggal 18 Februari 2014

nomor

S-1046/PB/2014

hal

Penjelasan Klasifikasi dan Pembayaran Jenderal

Program Pendidikan Beasiswa.

Perbendaharaan kepada Kepala Biro Keuangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tanggal 18 Februari 2014

nomor

S-1040/PB/2014

hal

39

2014


KLINIK PELAKSANAAN ANGGARAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT 1.

Pertanyaan :

akuntansi perenovasi kepada pemilik

Kanwil Kepri saat ini sampai 3 tahun

Aset; dan

ke depan menyewa 5 ruko, jika terdapat

4.

Jika dapat diidentifikasi, maka pada

dana untuk membuat sekat/pertisi, image

saat penyusunan LK, Aset Tetap

building, neon sign dll. Akun apa yang

Renovasi dilakukan eliminasi antara

dapat dipergunakan sehubungan dengan

entitas terkonsolidasi.

gedung sewa tersebut ?

2.

Jawaban :

Pertanyaan : Perjalanan

Untuk

mencatat

dinas

dalam

rangka

kegiatan

penyusunan laporan kegiatan apakah bisa

pembangunan ruko tersebut dapat dicatat

mengunakan akun 524111 (perjadin biasa)

menggunakan akun 135111-Aset Tetap

atau menggunakan akun 524119 (perjadin

Renovasi. Dalam penjelasannya akun

meeting luar kota, mohon jawaban,

tersebut

mencatat

terimaksih

kapitalisasi atas biaya renovasi/biaya

Jawaban :

digunakan

untuk

pengembangan yang memenuhi kriteria

Dalam rangka penyusunan laporan

kapitalisasi Aset Tetap, yang bukan milik

kegiatan,

entitas

akuntansi,

merupakan paket meeting, maka dapat

dalam

kegiatan

namun

digunakan

operasional

entitas

akuntansi yang melakukan renovasi. Berdasarkan hal tersebut, Aset Tetap

apabila

kegiatan

tersebut

dicatat menggunakan akun Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya

Renovasi memiliki kriteria sbb:

yang dilaksanakan di luar kota satker

1.

Aset yang direnovasi bukan milik

penyelenggara dan dibiayai seluruhnya

entitas akuntansi bersangkutan;

oleh satker penyelenggara, serta yang

Aset yang direnovasi digunakan untuk

dilaksanakan di luar kota satker peserta

kegiatan

dengan biaya perjalanan dinas yang

2.

3.

operasional

entitas

akuntansi yang merenovasi;

ditanggung oleh satker peserta, meliputi:

Sampai dengan tanggal pelaporan

1.

belum

diserahkan

oleh

entitas

Biaya

transportasi

panitia/moderator,

peserta, dan/atau 40

2014


narasumber baik yang berasal dari

4. Pertanyaan :

dalam kota maupun dari luar kota;

Mohon

pencerahan

2.

Biaya paket meeting (ful/board);

Pembayaran Honorarium

3.

Uang

1.

saku

peserta,

panitia/moderator

4.

tentang

Bolehkah seseorang itu menerima

dan/atau

Honorarium Rutin setiap bulan lebih

narasumber baik yang berasal dari

dari 1. Kalau bisa adakah pembatasan

dalam kota maupun dari luar kota;

seperti Honorarium Tim Pokja yang

Uang

dibatasi hanya 3.

harian

dan/atau

penginapan

biaya peserta,

2.

Berapa

batasan

maksimal

yang

seseorang

itu

panitia/moderator,dan/atau

diperbolehkan

narasumber

mendapatkan HR Rutin dan HR Tim

yang

mengalami

kesulitan transportasi.

Pokja dalam satu bulan (dalam satu

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti

ketentuan

yang

DIPA) ? 3.

Tunjangan Kinerja kalau dibiayai dari

mengatur

Satker sendiri (misalkan), bisakah

mengenai standar biaya tahun berkenaan.

diterimakan bersama-sama dengan

3.

Pertanyaan :

HR Rutin dan HR Tim Pokja. ? Terima

Kantor saya tambah daya listrik

kasih

kantor melalui belanja modal, bagaimana

Jawaban :

cara input di Simak-BMN ? Terima kasih Jawaban :

Berdasarkan

PMK-72/PMK.02/2014

pada Penjelasan Standar Biaya Masukan

Pada dasarnya instalasi listrik pada

TA.2014, diatur bahwa keikutsertaan

gedung kantor merupakan bagian dari

pejabat negara/pegawai negeri dalam tim

Aset Gedung dan Bangunan sehingga

pelaksana kegiatan/tim sekretariat tidak

pengeluaran setelah perolehan mengikuti

dibatasi,

nilai

honorariumnya diatur dengan ketentuan:

batas

Bangunan.

kapitalisasi Berdasarkan

Gedung hal

dan

tersebut

a.

namun

pemberian

Pejabat negara/pejabat eseion I/ll

maka penambahan daya listrik akan lebih

setiap bulannya hanya diperkenankan

tepat apabila menggunakan akun 523111

menerima

(Belanja a Pemeliharaan Gedung dan

bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan

Bangunan). Sehingga tidak direkam dalam

Anggaran

aplikasi SIMAK BMN

bersangkutan

honorarium

(DIPA)

tim

Kementerian

(termasuk

Daftar

yang

yang Isian 41

2014


Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)

dana

administrasi sesuai dengan kebutuhan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan)

dan kemampuan organisasi.

paling banvak untuk 2 (dua) tim pelaksana

b.

kegiatan;

melakukan

b.

rangka perjalanan dinas jabatan dan

Pejabat eseloh IlI/IV, dan pejabat

fungsional

serta

pelaksana

setiap

Pegawai

Tidak

Tetap

dapat

perjalanan

dinas

dalam

perjalanan dinas pindah.

bulannya hanya diperkenankan menerima

c.

honorarium tim yang bersumber dari DIPA

merupakan kewenangan KPA dengan

Kementerian

memperhatikan prinsip-prinsip perjalanan

yang

bersangkutan

Penugasan

(termasuk DIPA d,ana Dekonsentrasi dan

dinas

yaitu

Tugas Pembantuan) sebanyak-banyaknya

anggaran

untuk 3 (tiga)-tim pelaksana kegiatan.

pencapaian

pelaksana

selektif,

dan

SPD

ketersediaan

kesesuaian kinerja

dengan

Kementerian

Pemberian honorarium kegiatan dan

Negara/Lembaga, efisiensi penggunaan

Tim Pokja dapat diberikan meskipun telah

belanja negara, akuntabilitas pemberian

menerima tunjangan kinerja. adapun

perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas

pemberian

dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

honorarium

diatur

sebagaimana di atas

Dengan demikian, Pegawai Tidak Tetap

5.

Pertanyaan

dapat

Sensuai dengan PMK 113 tahun 2012

perjalanan dinas sepanjang penugasan

tentang perjalanan dinas dalam negeri,

Pegawai Tidak Tetap tersebut mendukung

apa kriteria PTT yang boleh melakukan

tercapainya

perjalanan dinas? Dalam rangka apa ? Dan

efektif dan efisien.

dimana ditempatkan dalam SPD ? Apakah

d.

PMK ini berlaku untuk seluruh instansi di

Tetap dalam Surat Perjalanan Dinas (SPD)

RI ? Terima kasih

sesuai dengan format SPD sebagaimana

Jawaban :

Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan

a.

Nomor 113/PMK.05/2012.

Pegawai Tidak Tetap merupakan

ditugaskan

tujuan

kegiatan

Pencantuman

dengan

Pegawai

e.

waktu tertentu guna melaksanakan tugas

Nomor

pemerintahan dan pembangunan yang

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi

bersifat

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan

profesional

dan

Menteri

Tidak

pegawai yang diangkat untuk jangka

teknis

Peraturan

melaksanakan

113/PMK.05/2012

Keuangan tentang

Pegawai Tidak Tetap berlaku untuk 42

2014


pelaksanaan dan pertanggungjawaban

dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta

perjalanan dinas bagi Pejabat Negara,

rupiah).

Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang

dibebankan

pada

Anggaran

Untuk kasus BMN yang ibu maksud gedung laboratorium tersebut menurut

Pendapatan dan Belanja Negara.

hemat

6.

Pertanyaan :

intrakomptable. untuk masalah biaya

Jika sebuah bangunan sudah masuk

yang digunakan untuk renovasi apakah

ke

dalam

kemudian

aset

ekstra

direnovasi,

komptable,

merupakan

aset

dapat dikapitalisasi atau hanya dianggap

nilai

sebagai biaya, dapat kita lihat pada PP 71

pembukuannya hanya berdasarkan nilai

tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

renovasi atau nilai renovasi ditambah nilai

Pemerintahan

aset ekstra komtable nya. Terima kasih.

Akuntansi Pemerintahan No. 9 Tentang

Jawaban :

Akuntansi Aset Tetap dimana Kapitalisasi

Pertama-tama informasikan LAMPIRAN

apakah

kami

dapat

bahwa VII

saya

berdasarkan

PERATURAN

setelah

dan

perolehan

Bultek

awal

Standar

aset

tetap

dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang

MENTERI

dikeluarkan setelah pengadaan awal yang

KEUANGAN NOMOR 120/PMK.06/2007

dapat memperpanjang masa manfaat

TANGGAL 27 SEPTEMBER 2007 TENTANG

atau yang kemungkinan besar memberi

PENATAUSAHAAN

BARANG

manfaat ekonomik di masa yang akan

NEGARA,

dimaksud

yang

ekstrakomptable

adalah

BMN

MILIK aset

datang

yang

kapasitas,

dalam

bentuk

mutu

peningkatan

produksi,

mempunyai nilai dibawah Nilai Satuan

peningkatan

Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan

pengeluaran-pengeluaran

dicatat di dalam buku inventaris di luar

memperpanjang masa manfaat atau yang

pembukuan.

kemungkinan

Dimana

nilai

Satuan

kinerja.

atau

besar

Sebaliknya, yang

tidak

tidak

memberi

Minimum Kapitalisasi Aset Tetap :

manfaat ekonomik di masa yang akan

1.

datang

Pengeluaran untuk per satuan

dalam

peningkatan

peralatan dan mesin, dan alat olah raga

kapasitas,

yang sama dengan atau lebih dari Rp

peningkatan kinerja diperlakukan sebagai

300.000,00 (tigaratus ribu rupiah), dan

biaya (expense).

2.

mutu

bentuk

produksi,

atau

Pengeluaran untuk gedung dan

bangunan yang sama dengan atau lebih 43

2014


7. Pertanyaan : Mohon

Cr. Cadangan Piutang dijelaskan

bagaimana

Jurnal Penyesuaiannya:

integrasi SPAN dan SAKTI (SAKPA-SIMAK-

Dr. Cadangan Piutang

Persediaan-RKAKL-DIPA) dan bagaimana status aplikasi2 tsb, apkah masih tetap

Cr. Penyisihan Piutang tak tertagih

berdiri sendiri (stand alone) atau semua diakuisisi oleh satu orang (operator) SAKTI. Terima kasih

KDP Bagaimanakah

Jawaban :

perlakuan

akuntansinya untuk tahun 2014 jika

Integrasi SPAN dan SAKTI terletak pada desain jurnal akrual dan proses bisnis mengacu pada SPAN. SAKTI bisa digunakan

Serta koreksi pencatatan/pengurang

pencairan

Bank

Garansi

tergantung satker dalam memilih topologi

pembayaran termin berikutnya? Terima

jaringan yang digunakan. Saat satker

Kasih,

menggunakan SAKTI maka semua aplikasi

Jawaban :

terkait

dan

Apakah

dikembalikan atau dikompensasikan pada

satker

offline

2014?

online

di

baik

pekerjaan tersebut diselesaikan di tahun

perencanaan,

Posisi KDP pada tanggal 31 Desember

pelaksanaan dan pertanggungjawaban

2013

menggunakan SAKTI. SAKTI terdapat 17

mencerminkan nilai KDP yang sebenarnya.

user sesuai dengan kewenangan dan jenis

Kemudian pada tahun 2014, KDP tersebut

modulnya

pengerjaannya dilanjutkan dan dilakukan

8.

Pertanyaan :

pembayaran

atas

kemajuan

Terdapat KDP yang belum selesai

pekerjaannya.

Dengan

demikian

pekerjaannya

dengan

kontrak

yang

setelah

koreksi

adalah

penambahan nilai KDP tersebut dicatat

berakhir tanggal 31 Desember 2013.

sesuai

Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan

dilakukan pada tahun 2014. Terhadap

No. S-9284/PB/2013 telah dicairkan Bank

akun piutang dan cadangan piutang tak

Garansi atas pekerjaan yang belum selesai

tertagih,

tersebut dan dilakukan penjurnalan per

(melalui jurnal balik) sesuai dengan basis

tanggal 31 Desember 2013, yaitu:

akuntansi cash toward accrual (CTA).

Jurnal Piutang Bank Garansi:

dengan

akan

pembayaran

dilakukan

yang

pembalikan

Terima kasih.

Dr. Piutang PNBP 44

2014


9. Pertanyaan :

Ubah Simpan untuk transaksi-transaksi

Berdasarkan PMK No.1/PMK.06/2013 tentang penyusutan BMN berupa Aset

ketiga tadi. 10. Pertanyaan :

Tetap pada Instansi Pemerintah Pusat,

Apakah perbaikan dan pemeliharaan

dinyatakan bahwa penyusutan dilakukan

bangunan dapat menambah nilai aset

dengan metode garis lurus dan diterapkan

(misalnya bangunan di cat ulang atau

selama masa manfaat serta tidak ada nilai

memperbaiki atap yang bocor?

residu.

Jawaban :

Dalam

pemahaman

saya,

penyusutan tersebut tidak mengakibatkan

Sesuai Bultek SAP No. 09 Tentang

nilai aset tetap menjadi negatif. Dari hasil

Akuntansi Aset Tetap disebutkan bahwa

penelitian terhadap Neraca dalam laporan

PENGELUARAN

keuangan satuan kerja, terdapat nilai aset

AWAL ASET TETAP dapat dibagi menjadi

yang

dua, yaitu :

lebih

kecil

dari

akumulasi

SETELAH

penyusutannya. Apakah hal ini dibenarkan

1.

dalam laporan keuangan, karena nilai

memberikan manfaat lebih dari satu

tersebut merupakan hasil dari proses

tahun (memperpanjang manfaat aset

aplikasi Simak BMN ? Demikian mohon

tersebut dari yang direncanakan semula

penjelasan untuk meningkatkan kualitas

atau

LKPP Tahun 2013. Terima kasih dan salam.

produksi,

Jawaban :

disebut

Akumulasi Penyusutan tidak boleh

Pengeluaran

PEROLEHAN

yang

peningkatan atau

kapasitas,

peningkatan

dengan

pengeluaran

dapat

mutu kinerja) modal

(capital expenditure) sedangkan;

lebih besar dari niilai aset. Kami harus

2.

melihat detail transaksinya, biasanya

manfaat

terjadi apabila menggunakan tranksasi

(termasuk

Penghentian Penggunaan, Penggunaan

mempertahankan kondisi

Kembali Aset

yang Dihentikan atau

disebut dengan pengeluaran pendapatan

Barang Rusak Berat yang diusulkan ke

(revenue expenditure). berdasarkan dua

Pengelola.

menggunakan

hal diatas maka perbaikan maupun

transaksi tersebut, belum menggunakan

pemeliharaan bangunan seperti cat ulang

update Desember. Jika sudah diupdate

atau memperbaiki atap yang bocor masuk

menggunakan versi Desember, lakukan

kedalam

Pada

saat

Pengeluaran kurang

yang dari

memberikan satu

pengeluaran

kategori

aset

tahun untuk tetap)

expenditure/

45

2014


pengeluaran pemeliharaan dan tidak

masuk dalam kapitalisasi aset atau tidak.

menambah nilai Aset Tetap

terima kasih

11.

12. Pertanyaan :

Pertanyaan : Bagaimana

perlakuan

akuntansi

terhadap servis kendaraan roda 4 yang memerlukan pergantian part dengan nilai yang cukup besar? Contoh:

Beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan: 1. Apakah

pengakuan

dan

pengukuran aset lain-lain yang terdiri dari

ketika

servis

dibengkel

Aset Tak Berwujud, Kemitraan dengan

disarankan mengganti pompa bensin

Pihak Ketiga, TGR/TPA/TP, dan Aset

seharga Rp 3juta.

lainnya pada Pemerintah Pusat sama

1.

dengan

Apakah masih bisa menggunakan

MAK 523121? 2.

Apakah

pengukuran harus

dicatat

sebagai

penambah nilai kendaraan di BMN?

64

dinas agar memperhatikan :

tahun

pada

2013

pada

Apabila

Hasil Penelitian/ Kajian, Aset tak berwujud

penggantian

part

menambah

masa

dapat

CIpta/ Paten, Royalti, Software, Lisensi,

lainnya,

Aset

tak

yah? Terima kasih.

maka

Jawaban :

penggantian

part

tersebut

menggunakan akun 53XXXX. Apabila

dimaksud

penggantian ditujukan

mempertahankan

berwujud

dalam

pengerjaan yang ada pada LKPP saat ini

manfaat dan umur ekonomis aset tetap

2.

lain-lain

dan

2. Apa saja contoh Goodwill, Hak

Pencatatan biaya pemeliharaan mobil

dimaksud

Permendagri

aset

pengakuan

Pemerintah Daerah?

Jawaban :

1.

pengaturan

1. Yang merupakan Kelompok Akun part untuk

kinerja/performa

adalah Kelompok Aset Lainnya, bukan Aset Lain-Lain (Akun). Mengingat Permendagri 64 Tahun

operasional aset tetap, maka dapat

2013

menggunakan akun 52XXXX.

merupakan turunan dari PP 71 Tahun

apakah

penggantian

part

Pilihan tersebut

2010

(LKPD

(SAP),

Akrual

maka

pada

Pemda)

Pengakuan

dan

menambah masa manfaat atau tidak

Pengukuran Aset Lainnya adalah sama

merupakan hal pertama yang dilakukan

antara

untuk menentukan apakah part tersebut

Pemerintah Daerah, yakni secara umum:

Pemerintah

Pusat

dengan

memiliki manfaat masa depan, dapat 46

2014


diukur dengan andal menggunakan nilai

Yang perlu diperhatikan disini, ATB

perolehan maupun nilai wajar, serta

diakui ketika memenuhi kriteria dapat

diterima

diidentifikasi,

kepemilikannya

dan

atau

dikendalikan

dan

kepenguasaannya berpindah. Pengakuan

memberikan manfaat ekonomi di masa

dan pengukuran ini kemudian dijelaskan

depan. Lebih jelasnya terkait Aset Tidak

lebih rinci terkait karakteristik masing-

Berwujud

masing aset lainnya.

Ilustrasinya, silahkan membuka Bultek

beserta

Akuntansi

dan

Referensi:

SAP 11: Aset Tidak Berwujud. Terima

• PSAP 01: Penyajian Lap. Keuangan;

kasih.

• Bultek SAP 01, Bab VII: Aset

13.

Lainnya;

Akun yang tepat untuk penyetoran

• Bultek SAP 02, Bab VIII: Aset Lainnya;

klaim

jaminan

pelaksaanan

• Bultek

SAP

11:

Aset

Tidak

Berwujud;

uang

muka

terhadap

dan

pelaksanaan

pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan, dimasukkan kedalam akun berapa?

• Permendagri

64

Tahun

2013,

Jawaban :

Lampiran I: Kebijakan Akuntansi). 2.

Pertanyaan :

Merujuk LKPP Tahun 2012

Untuk setoran klaim jaminan Uang Muka,

sesuai

dengan

Perdirjen

(Audited), pada CALK disebutkan bahwa

Perbendaharaan

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang

pasal 16 ayat (7), akun pengembalian UM

berupa software

dan hak paten yang

pada tahun berkenaan menggunakan

berada di KL dan tidak dirinci lebih lanjut.

kode akun belanja ybs. Sedangkan untuk

Namun apabila merujuk kepada Laporan

TAYL menggunakan akun 423913. Hal ini

Keuangan masing-masing K/L, maka akan

dapat

terlihat rinciannya, seperti pada LIPI, yakni

jaminan pelaksanaan.

Hak Kekayaan Intelektual berupa Kajian

14.

dianalogikan

No.Per-19/PB/2013

untuk

pencairan

Pertanyaan :

Implementasi Integrated Farming System

Pelunasan TGR sejak 2012 kenapa

sebagai contohnya. Atau kalau di DJPB,

Nilai TGR dineraca sakpa 2013 tidak ada?

ada SPAN dan SAKTI sebagai contoh. Hak

padahal masih ada Pembayaran TGR blm

Cipta bisa jadi ditemukan di Kemenristek

lunas. Terimkasih

seperti Hak Cipta Penggunaan Chip

Jawaban :

Robotik. 47

2014


Nilai TGR dan Bagian Lancarnya harus

perubahan tersebut sebagai perubahan

dilakukan input melalui jurnal Neraca

data audited tingkat Kuasa BUN ?

pada SAKPA supaya bisa muncul di

Demikian, terima kasih

Neraca. Namun jika pendapatan TGR

Jawaban :

tersebut

merupakan

pelunasan

atas

Sesuai dengan Perdirjen 62 Tahun

Piutang TGR pada Satker lain, maka

2009

seharusnya pendapatan TGR tersebut

Informasi Pendapatan dan Belanja secara

diinput sebagai penerimaan satker lain

Akrual pada Laporan Keuangan maka

dimaksud dan Piutang TGR-nya disajikan

setiap

di Neraca Satker ybs.

informasi pendapatan dan belanja secara

15.

akrual mulai dari tingkat satker sampai

Pertanyaan : Sesuai dengan Perdirjen Nomor Per-

62/PB/2009 pasal 3 Satuan Kerja selaku UAKPA

menyajikan

informasi

pendapatan/belanja secara akrual dan dilampirkan

sebagai

suplemen

tentang

entitas

Tatacara

pelaporan

Penyajian

menyajikan

dengan tingkat pengguna anggaran. Terkait dengan pertanyaan saudara, dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Walaupun

satker

mempunyai

pada

kewajiban untuk menyajikan informasi

laporan keuangan tingkat UAKPA tahunan

pendapatan dan belanja secara akrual,

:

namun dalam hal satker tidak menyajikan 1. Apabila Satker selaku UAKPA pada

laporan

keuangan

tahunannya

tidak

informasi belanja secara akrual sebagai suplemen dalam laporan keuangan yang

menyampaikan informasi belanja akrual

disusun

kemudian

anggaran

membayarkan tagihan tahun anggaran

berikutnya satker tersebut mengajukan

yang lalu. Ketentuan pembayaran atas

tagihan kepada negara atas beban tahun

kewajiban/tagihan

anggaran

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

pada

lalu,

tahun

apakah

KPPN

boleh

membayar tagihan tersebut?

Menteri

maka

KPPN

tahun

tetap

dapat

yang

Keuangan

lalu

Nomor

2. Cut off LKPP tahunan unaudited

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

tingkat Kuasa BUN KPPN adalah tanggal

Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan

20 Januari 2014, apakah Satker tersebut

Anggaran

tetap harus menyampaikan informasi

Negara dan Peraturan Menteri Keuangan

belanja akrual tersebut? dan Apakah

Nomor 07/PMK.02/2014 tentang Tata

Pendapatan

dan

Belanja

KPPN sebagai Kuasa BUN tetap mencatat 48

2014


Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014.

17. Pertanyaan : Tahun

2. Satker

menyampaikan

2013,

Salah

satu

satker

laporan

diLembaga kami mengadakan pesawat

keuangan dengan dilampiri suplemen

LSA dari Jerman. Pihak Penyedia hanya

informasi

mengasuransikan pengiriman pesawatnya

pendapatan

dan

belanja

berbasis akrual sesuai dengan batas

sampai

waktu yang ditentukan, tidak dipengaruhi

selanjutnya

oleh batas waktu cut-off penyusunan LKPP

pesawat di Indonesia ditanggung oleh

tingkat kuasa BUN KPPN (unaudited).

lembaga kami. Asuransi pesawat tersebut

Perlu kami sampaikan bahwa KPPN tidak

diperuntukan

perlu melakukan penyesuaian atas LKPP

pesawat, penumpang/awak pesawat dan

Tingkat Kuasa BUN KPPN atau data

pihak ketiga (masyarakat/lingkungan) jika

pendapatan dan belanja pada KPPN,

terjadi kecelakaan.

terkait

dengan

suplemen

informasi

pendapatan dan belanja berbasis akrual

di

bandara

di

terhadap

atas

Indonesia,

biaya

:

asuransi

body/struktur

Pertanyaan : 1. Apakah biaya asuransi tersebut

yang disampaikan oleh satker.

bisa di SPJ kan atau tidak, kalau bisa

16. Pertanyaan :

menggunakan Mata Anggaran Keluaran

Bila

satker

tidak

ada

estimasi

pendapatan dalam DIPA tapi dalam realisasinya

ada

pendapatan

sewa

(MAK) apa? 2. Bagaimana perlakuan perpajakan terhadap

biaya

asuransi

tersebut,

gedung, apakah harus ada bendahara

dikenakan pajak atau tidak, jika dikenakan

penerimaan (punya rekening bendahara

pajak, pajak apa saja dan berapa tarifnya?

penerimaan satker dan harus membuat

Terima kasih,

LPJ bendahara penerimaan)?

Jawaban :

Jawaban : Apabila

1. Terkait

asuransi, Peraturan Menteri Keuangan

pendapatan dalam DIPA, maka tidak perlu

Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar

ditunjuk Bendahara Penerimaan sebab

Biaya Masukan TA 2014 tidak mengatur

bisa dikelola oleh Bendahara Pengeluaran

mengenai batasan atau standar biayanya.

yang dimasukkan dalam BP Lain-lain dan

Apabila biaya asuransi tersebut termasuk

tergabung

dalam belanja modal untuk pengadaan

dalam

memiliki

pembayaran

estimasi

Pengeluaran

tidak

dengan

LPJ

Bendahara

yang dibayarkan pada saat pembelian 49

2014


maka asuransi tersebut dapat dibayarkan dengan akun yang sama dengan akun pembelian, akan tetapi jika dibayarkan tersendiri maka hal tersebut belum diatur sampai dengan saat ini sehingga belum dapat dibayarkan. 2. Mengingat

aturan

pemerintah

mengenai asuransi kendaraan/pesawat belum

ada,

maka

ketentuan

perpajakannya juga belum ada. 18. Pertanyaan : Apakah pengertian kontrak tunggal dan kontrak jamak , apakah dana DIPA 2014 dapat membayar sewa rumah selama 2 tahun Jawaban : Kontrak

tunggal

adalah

kontrak

pengadaan barang/jasa pemerintah yang membebani DIPA satu tahun anggaran. Kontrak jamak adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang membebani DIPA lebih dari satu tahun anggaran. DIPA dalam suatu tahun anggaran dapat digunakan

untuk

pembayaran

sewa

gedung/bangunan dengan masa sewa melebihi satu tahun anggaran sesuai dengan

jangka

gedung/bangunan dalam

waktu yang

perjanjian/kontrak

sewa

dinyatakan sewa

gedung/bangunan tersebut dan Berita Acara Penyerahan Gedung.

50

Transaksi Akrual dan Transaksi Defferal

Recommend Documents