Makalah
Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM Bali, 16 – 17 Maret 2009
GLOBALISASI, TNCs dan PELANGGARAN HAM EKOSOB Oleh : Yusak E. Reba
GLOBALISASI, TNC GLOBALISASI TNCs d dan PELANGGARAN HAM EKOSOB Oleh : Yusak E. Reba Fakultas Hukum Hukum,, Universitas Cenderawasih Jayapura Jayapura-Provinsi Papua Disampaikan pada Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM,, Diselenggarakan gg oleh Pusham UII bekerjasama j dengan g NCHR University of Oslo Norway, di Bali tanggal 16-17 Maret 2009 1
1. PENDAHULUAN Munculnya u cu ya kesadaran esada a universal u e sa akan a a pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yyang g ditandai melalui DUHAM 10 Desember 1945 1945;; Kesadaran untuk saling menghormati dan saling menolong diantara bangsa – bangsa melalui kerjasama j internasional internasional;; Pembentukan berbagai instrumen hukum internasional sebagai dasr hukum kerjasama kerjasama;;
2
Kerjasama j antar negara g yang y g bersifat terbatas dengan tetap menghormati kedaulatan dan batas negara; negara g ; Aktivitas kerjasama semakin meningkat melalui era globalisasi yang berdampak pada “menghilangkan” batas – batas negara; negara; Kerjasama K j i t internasional i l yang sifatnya if t t b t terbatas belum membawa perubahan pada perlindungan d pemenuhan dan h HAM EKOSOB EKOSOB.. Rendahnya skill dan terbatasnya modal serta akses.. akses 3
2. GLOBALISASI DAN PERAN TNCs Globalisasi memiliki makna bahwa adanya h b hubungan d dan saling li kketergantungan t t antar t bangsa dan antar manusia diseluruh dunia melalui l l i perdagangan, d iinvestasi, t i b budaya d d dan llain i sebagainya; Adanya ruang akses yang bebas antara negara dalam bidang perdagangan memberikan kesempatan bagi TNCs untuk leluasa melakukan aktivitas dan menguasai berbagai perdagangan pada negara –negara sedang berkembang; 4
Peran TNCs semakin besar dan menciptakan suatu ketergantungan yang hampir merupakan ketergantungan yang mutlak dari Negara dalam hal ini Pemerintah; P Pemerintah i t h; Terjadinya j y p pelanggaran gg HAM EKOSOB karena Pemerintah memberi akses yang lebih kepada TNCs dibanding masyarakat masyarakat..
5
3. BENTUK – BENTUK PELANGGARAN HAM EKOSOB Deklarasi Wina (1993 1993)) menyebut adalah Kewajiban Negara untuk menegakan hak asasi manusia dan menganjurkan pemerintah-pemerintah pemerintah untuk menggabungkan standar standar-standar yyang g terdapat p dalam instrumen instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional kedalam hukum nasional nasional.. Pengikatan diri terhadap instrumen internasional mengenai HAM diwujudkan melalui pembentukan peraturan t perUUan UU maupun ratifikasi tifik i secara penuh instrumen HAM internasional 6
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, mengurangi menghalangi, menghalangi membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang undang--undang , dan tidak mendapatkan, mendapatkan atau dikwatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku 7
Esensi pelanggaran HAM bukan semata semata--mata pelanggaran terhadap hukum yang berlaku melainkan degradasi g terhadap p kemanusiaan atau merendahkan martabat dan derajat manusia menjadi rendah Bentuk – bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dilihat dari tayangan film : a. Tindakan Pembiaran oleh Pemerintah (Violation by Ommision Ommision)). Bentuknya :penggusuran, l lemahnya h penegakan k h k hukum t h d terhadap aturan t yang memberi perlindungan HAM EKSOB, memberi peluang atau prioritas kepada Corporation untuk melakukan aktivitasnya aktivitasnya.. 8
b.
Sengaja melakukan penggaran HAM (Violation by Commission) Commission). B t k Bentuknya : eksploitasi k l it i Sumber S b Daya D Al Alam, pengambilan tanah masyarakat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh Corporation atas kerjsama dengan Pemerintah Daerah dan lain sebagainya. sebagainya.
9
4. AKTOR UTAMA PELANGARAN HAM EKOSOB Sistem Hukum Asasi Manusia Internasional yang menempatkan negara sebagai aktor utama yang mempunyai kewajiban dan tanggungjawab (duty holders holders), ), sedangkan individu, kelompok, rakyat berkedudukan sebagai pemegang hak rakyat, (right holders) holders). Negara N dib i kewajiban diberi k jib atau t t tanggungjawab j b (obligation atau Resposibility Resposibility)) untuk memenuhi hakh k-hak hak h k rakyatnya k t yang diatur di t oleh l h hukum h k . hukum. 10
Tanggungjawab ini juga sesuai dengan teori negara hukum yang dikemukakan oleh Freidrich Julius Stahl yang menyebutkan bahwa unsur – unsur Rechsstaat yakni “perlindungan hak asasi manusia manusia””. Terhadap pendapat Stahl ini, A.V Dicey juga menyatakan bahwa salah satu unsur negara hukum (rule of law)) adalah terjaminnya hak – hak asasi law manusia i oleh l h undang d – undang d ataupun t Undang – Undang Dasar
11
Aktor utama p pelanggaran gg HAM EKOSOB diperankan oleh Pemerintah dan Corporation Corporation..
12
5.
KETERLIBATAN NEGARA ATAU ORGAN - ORGANNYA SECARA LANGSUNG TERHADAP PEMBIARAN PELANGGARAN HAM EKOSOB. EKOSOB.
Tanggungjawab melindungi HAM oleh Negara dalam alinea ke ke--4 Pembukaan UUD Negara g RI 1945 Kewajiban negara dan individu terhadap HAM meliputi : menghormati ( respect) respect),, melindungi (protect),, memajukan ( promote) dan (protect) Pemenuhan (fulfill) 13
6.
ANALISIS SOSIAL DAN STRUKTURAL ATAS TERJADINYA PELANGGARAN HAM EKOSOB
Fokus gerakan pemenuhan HAM EKOSOB oleh Civil Society belum terarah d/terfokus d/terfokus;; Pemerintah belum menadikan pemenuhan HAM EKOSOB sebagai masalah prioritas prioritas.. Penyebabnya:: Penyebabnya a HAM Ekosob dijadikan sebagai orientasi politik a. politik;; b. Orientasi Pembangunan yang belum terarah antara kekuasaan legilatif dan kekuasaan eksekutif.. eksekutif 14
c. HAM EKOSOB belum menjadi target penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan.. d. Menurunnya kepercayaan rakyat terhadap peran negara.. negara
15
7. MEKANISME REMEDY YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM SISTEM PENEGAKAN HAM NASIONAL
Perbaikan Dalam Sistem Politik Hukum Nasional meliputi legislasi, pelaksanaan dan p penegakan g hukum. Penguatan Kelembagan KOMNAS HAM. HAM.
16
