Topan Hermawan Rosmini

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 9 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP LARANGAN BUANG AIR BESAR (HAJAT BESAR) DAN BUANG AIR KECIL(HAJAT KECIL) DI SUNGAI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Di Sungai Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda) Topan Hermawan [email protected] Rosmini [email protected] Abstrak Topan Hermawan, NIM 0810015158 : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Larangan Buang Air Besar (Hajat Besar) Dan Buang Air Kecil (Hajat Kecil) Di Sungai Di Tinjau Dari Peratuuran Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, di bawah bimbingan Ibu Rosmini selaku pembimbing utama dan Ibu Rika Erawaty selaku pembimbing pendamping. Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa, “siapapun dilarang membuang sampah di jalan umum tempat-tempat umum, selokan-selokan, sungai ataupun tempat-tempat lain yang bukan tempat untuk membuang sampah.” Masyarakat kelurahan Karang Anyar yang tinggal di sekitar bantaran sungai Mahakam secara umum sebenarnya mengetahui bahwa aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) yang selama ini mereka lakukan sangat berbahaya untuk lingkungan yaitu pencemaran terhadap organisme yang hidup di sungai Mahakam. Dampak lingkungan terhadap aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai adalah pencemaran air, gangguan Kesehatan. Pencemaran air dapat menimbulkan berbagai penyakit menular dan tidak menular, sedangkan Penegakan hukum lingkungan terhadap larangan buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam hal ini melalui Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda sebaiknya lebih tegas dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Kata Kunci : Penegakan hukum, pengelolaan sampah

IMPLEMENTATION OF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NUMBER 1 IN 2008 ABOUT PROCEDURE OF MEDIATION OF THE COURT (STUDY OF DECISION MEDIATION THE COURT OF STATE IN SAMARINDA) Topan Hermawan [email protected] Rosmini [email protected] Abstract Topan Hermawan , NIM 0810015158 : Environmental Law Enforcement Against Prohibition defecation (intent Large) and urinating ( Small intent) In River In Review Of Urban regulation Samarinda No. 02 of 2011 on Waste Management , under the guidance of Mrs. Rosmini as mentors major and Mrs. Rika Erawaty as mentors companion . Article 39 Paragraph ( 1 ) Regional Regulation No. 02 Year 2011 Samarinda on Waste Management states that , " whoever is prohibited on public roads littering public places , sewers , streams or other places that are not the place to dispose of trash . " Recent Karang village community living near the Mahakam river banks in general actually know that the activity of bowel movements ( stools ) and urination ( urination small ) that so far they are doing very dangerous for the environment pollution to the organisms that live in the river Mahakam . The environmental impact of the activities of bowel movements ( stools ) and urination ( urination small ) in the river is water pollution , health disorders . Water pollution can cause a variety of infectious and non-infectious diseases , whereas environmental law enforcement against prohibition bowel movements ( stools ) and urination ( urination small ) in the river in terms of Regulation No. 02 of Samarinda City 2011 on Waste Management . Samarinda City Government in this regard through the Department of Hygiene and Samarinda City Parks should be more assertive in implementing Samarinda Regulation No. 02 Year 2011 on Waste Management . Keywords : law enforcement , waste management

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 9

Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada seluruh mahkluk ciptaan-nya untuk di manfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan mahkluk hidup itu sendiri haruslah disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Air merupakan sumber kehidupan di muka bumi, kita semua bergantung pada air. Manusia memerlukan air untuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, terutama air bersih. Air bersih sangat penting karena berhubungan langsung dengan proses metabolisme di dalam tubuh manusia. Masa sekarang ini semakin sulit untuk mendapatkan air bersih. Pencemaran air terjadi diberbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian khusus. Bahkan saat ini air menjadi barang yang mahal karena air sudah banyak tercemar. Pencemaran lingkungan, khususnya sungai perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan pada sungai dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan kesehatan, bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia. Kota Samarinda adalah Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan sebagian besar dari penduduk kota yang hidup bermukim di sepanjang sungai Mahakam, dan semua kegiatan yang dilakukan tergantung pada sungai seperti mandi, kakus disungai, yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sungai merupakan salah satu sumber air bagi kehidupan mahkluk hidup apabila keseimbangan kualitas air mulai terganggu maka akan terjadi permasalahan

2

Penegakan Hukum Lingkungan (Topan Hermawan)

lingkungan yang sangat merugikan bagi kelangsungan mahkluk hidup, baik yang berada dalam sungai maupun yang berada di daerah sekitar sungai tersebut. Apabila dari hulu sungai tercemar maka akan mengakibatkan daerah hilir juga akan ikut tercemar. Oleh karena itu, sungai

sangat rentan terhadap pencemaran. Siapapun

dapat mengakibatkan Sungai tercemar, karena sungai merupakan tempat atau media yang sangat efektif untuk melakukan pembuangan limbah (padat dan cair ). Sungai di Indonesia berstatus sangat tercemar akibat pembuangan limbah rumah tangga dan industri yang tidak mengikuti prosedur. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah penduduk secara signifikan dan tingkat kesadaran terhadap lingkungan yang sangat kurang. Air dari sungai berstatus tercemar tidak bisa dimanfaatkan secara langsung untuk dikonsumsi, jika masyarakat memaksakan diri memanfaatkan air tersebut, akan berdampak buruk bagi kesehatan. Sungai Mahakam merupakan nama sebuah Sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang bermuara diselat Makasar, Kondisi Sungai Mahakam dengan panjang total 920 km, yang selalu mengalir sepanjang tahunnya. Sungai ini mengalir dari kabupaten-kabupaten, mulai dari Hulu Malinau, kemudian melintasi Kutai Barat kemudian dua kabupaten lainya, yaitu Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, serta kota Samarinda dan berakhir diselat Makasar di pantai timur Kalimantan. Dahulu sebelum padatnya penduduk sungai Mahakam adalah sungai yang sangat bersih, jernih dan aman di konsumsi oleh mayarakat untuk kehidupan sehari-hari, namun dengan meningkatnya kepadatan penduduk, dan perkembangan kota Samarinda, sungai mulai tercemar oleh berbagai kegiatan manusia seperti mandi, kakus disungai, ataupun kegiatan rumah tangga lainya

3


Menurut Bapak Arif Rahman selaku Kasi Trantip Kelurahan Karang Anyar, anak sungai Mahakam ini dimanfaatkan oleh masyarakat kelurahan Karang Anyar yang tinggal di bantaran sungai untuk melakukan buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) sehari harinya, karena bagi masyarakat kelurahan Karang Anyar hal tersebut adalah biasa mereka lakukan. Selain alasan kebiasan yang dari dulu mereka lakukan, alasan ekonomi juga menjadi dasar warga Karang Anyar tetap melakukan aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air (hajat kecil) di sungai.1 Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa, “siapapun dilarang membuang sampah di jalan umum tempat-tempat umum, selokan-selokan, sungai ataupun tempat-tempat lain yang bukan tempat untuk membuang sampah.” Menurut Bapak Suwardi sebagai Pejabat Pemerintahan kelurahan Karang Anyar, masyarakat kelurahan Karang Anyar yang tinggal di sekitar bantaran sungai Mahakam secara umum sebenarnya mengetahui bahwa aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) yang selama ini mereka lakukan sangat berbahaya untuk lingkungan yaitu pencemaran terhadap organisme yang hidup di sungai Mahakam seperti ikan, yang meraka konsumsi secara langsung.2 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 38 Angka 6 menjelaskan bahwa: setiap orang atau pemilik/penghuni bangunan dilarang buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum.

1

Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Tata Tertib Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota

Samarinda 2

Samarinda

4

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Karng Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota

Penegakan Hukum Lingkungan (Topan Hermawan)

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dampak lingkungan terhadap aktifitas buang air besar (hajat besar)

dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai dan penegakan hukum lingkungan terhadap larangan buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Pembahasan 1. Dampak Lingkungan Terhadap Aktifitas Buang Air Besar (Hajat Besar) Dan Buang Air Kecil (Hajat Kecil) Di Sungai Dampak lingkungan terhadap aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai, adalah Air tercemar menimbulkan pemandangan dan bau yang tidak sedap, keruh dan mungkin mengandung bahan beracun dan berbahaya, sehingga sangat mengganggu kehidupan biota air. Sebagian besar zat pencemar dihasilkan oleh kegiatan manusia seperti industri, rumah tangga, pertanian, pertambangan, tinja, dan lain-lain. Bahan pencemar air bisa terdiri dari bahan organik maupun anorganik3. Contoh beberapa penyakit menular yang dapat tersebar melalui air tercemar dan gejalanya. Penyakit menular yang tersebar melalui air tercemar kemudian masuk ketubuh manusia disebabkan oleh virus, bakteri, dan protozoa. Berikut ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan protozoa. 1) Penyakit Menular4 a. Virus Hepatitis A gejalanya adalah demam, sakit kepala, sakit perut, kehilangan selera makan, pembengkakan hati sehingga tubuh menjadi kuning b.

Virus Polio Poliomyelitis Tenggorokan sakit, demam, diare, sakit pada tungkai dan punggung, kelumpuhan dan kemunduran fungsi otot

3

Teddy, sani. Op.cit , Paragraf ketiga Darmono, 2010, Lingkungan Hidup dan Pencemaran : Hubungan dengan Teksikologi Senyawa Logam, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Halaman 29 4

5


c.

Bakteri Vibrio Cholerae Kolera Diare yang sangat parah, muntah-muntah, kehilangan cairan yang sangat banyak sehingga menyebabkan kejang dan lemas

d. Escherichia coli (strain patogen) Diare Buang air besar (BAB) berkali-kali dalam sehari, kotoran encer (mengandung banyak air), terkadang diikuti rasa mulas atau sakit perut.5 2) Penyakit Tidak Menular Zat pencemar air yang menyebabkan penyakit adalah senyawa anorganik, seperti logam berat, dan ada senyawa organik yang mengandung unsur klorin (Cl) seperti DDT dan PCB yang bersifat beracun bagi makhluk hidup. Zat-zat polutan yang dapat menyebabkan penyakit. Nama Zat Sumber Nama Penyakit Kadmium (Cd) Cd adalah logam berat yang banyak digunakan oleh industri seperti: pabrik pipa PVC, pabrik pengolahan karet, pabrik kaca Keracunan Cd dapat menyebabkan kerusakan organ ginjal dan hati, mempengaruhi otot polos pembuluh darah, tekanan darah tinggi menyebabkan gagal jantung. Senyawa Organik Berklorin Senyawa berklorin antara lain adalah dikloro-difeniltrikloroetana (DDT), aldrin, heptaklor dan klordan sebagai bahan pestisida. Senyawa ini biasa diapakai untuk membasmi serangga dan hama. .6 3) Dampak Lingkungan Terhadap Estetika Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat, disamping tumpukan sampah yang dapat mengurangi estetika lingkungan.7 Tabel 2. Daftar Nama Zat Yang Terkandung Didalam Air Sungai Karang Anyar Tahun 2012: No 1 2 3

Nama

PH Sulfat Total coli fr 4 Fecal coli fr Sumber data

5 6 7

6

Juli

Agst

sept

Oktb

Baku mutu

satuan

6,82 116,49 1600000

6,87 40,797 350000

6,81 133,27 1600000

6,91 97,545 1600000

6-9 400 1000

Mg/L Jml/100 ml

1600000

130000

1600000

540000

100

Jml/100 ml

: sub bagian pencemaran, Badan Lingkungan Hidup, tahun 2012 Kota Samarinda.

Melinda, Loc.cit, halaman 1 Melinda, Op.Cit, Halaman 3 Fifteen. Op.Cit. halaman 3

Penegakan Hukum Lingkungan (Topan Hermawan) Menurut Tabel di atas maka dapat kita lihat bahwa bakteri eschericia coli berkembang biak sangat cepat dan banyak. Bahkan melebihi baku mutu yang telah ditetapkan oleh badan lingkungan hidup yaitu 1000. Hasil penelitian Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda menunjukan bakteri E. Coli yang ada di sungai Karang Anyar Kota Samarinda adalah 1600000. Bakteri Coli berasal dari kotoran manusia, bakteri coli dapat masuk kedalam sumber air yang dipakai oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, gosok gigi, cuci pakaian, cuci piring kemudian masuk kedalam tubuh melalui mulut8. Bakteri E.Coli dapat ditemukan pada usus pada manusia dan binatang berdarah panas. Gejala penyakit yang di timbulkan oleh bakteri ini berupa sakit perut seperti keram dan diare. 2. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Larangan Buang Air Besar (Hajat Besar) Dan Buang Air Kecil (Hajat Kecil) Di Sungai Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan sampah termasuk menerapkan peraturan tentang larangan membuang air besar (hajat besar) dan buang air (kecil hajat kecil) di sungai. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselengaranya pengelolan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalm undang-undang ini. Siti Sundari Rangkuti menyebutkan bahwa: “instrument kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peratura perundang undangan lingkunga

demi kepastian hukum dan

mencermikan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. Instrument hukum kebijaksanaan lingkungan (juridische milieu beleidsinstrumen) ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagi sarana yang bersifat pencegahan, atau setidak-tidaknya pemulihan, sampai tahap normal kualitas lingkungan”.9 Peraturan Daerah dalam hal ini sebagai instrument hukum dalam menetapkan kebijakan lingkungan. Peraturan tersebut

sekaligus sebagai

media

dalam

penegakan

hukum

lingkungan

sekaligus

8

Melinda. Op.cit. halaman 2 Siti Sundari Rangkuti, 2003, Instrument Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Airlangga Universitas Press, Jakarta Halaman 1. 9

7


mempertegas pelaksanaan peraturan sehubungan dengan prolema-problema lingkungan yang sering terjadi belakangan ini. Keberlakuan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, diharapkan dapat memberikan ketegasan terhadap masyarakat untuk mematuhi aturan terkait larangan buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai di Kota Samarinda secara umumnya dan Kelurahan Karang Anyar secara khususnya. Masyarakat masih saja melakukan aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai. Jumlah masyarakat yang melakukan hal tersebut sangatlah banyak, menurut hasil wawancara dengan ketua RT. 23, 24, 25, di kelurahan Karang Anyar dan warga di sekitaran sungai karang Anyar. Warga yang masih melakukan aktifitas buang air besar dan buang air kecil di sungai Mayoritas masyarakat yang memiliki ekonomi lemah atau keluarga tidak mampu.10 Pemerintah kota Samarinda melalui Bapak Noorsalim selaku Kepala Bidang Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda pernah mempunyai rencana untuk membuat Wc umum untuk masyarakat yang tidak mempunyai Wc, akan tetapi terkendala biaya dan letak Wc tersebut akan dibuat. Sehingga sampai saat ini rencana tersebut belum terlaksanakan.11 Pelaksanan peraturan tentang kewajiban dalam mengolah menjaga lingkungan hidup pada daerah Sungai Karang Anyar Kota Samarinda, dirasa belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan larangan aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai, di kenakan sanksi pada Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa : 1. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2. Setiap orang yang melakukan kegiatan pembuangan sampah dilokasi yang tidak diperuntukan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang10 11

8

Hasil wawancara penulis dengan ketua RT 24, Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Hasil wawancara penulis dengan Bapak Norsalim selaku Kepala Bidang Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat DKP

Penegakan Hukum Lingkungan (Topan Hermawan) undangan yang berlaku diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan 3. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. Berdasarkan peraturan diatas sebenarnya Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda dapat menegakan peraturan hukum melalui sanksi administratif, yaitu dengan menggunakan teguran tertulis12. Sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap warga yang melakukan aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai. Tinjauan penulis di lapangan menunjukan bahwa tidak semua masyarakat mengetahui adanya aturan tersebut, dan sanksi yang diberikan apabila mereka melakukan pelanggaran, masyarakat hanya mengetahui mengenai larangan buang sampah di sungai dan waktu pembuangan sampah yang telah ditentukan yaitu dari jam 18:00 sampai dengan 06:00 pagi. Ini menunjukan minimnya sosialisasi dari Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda tentang larangan aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai . Sampai saat ini sanksi yang dimaksud belum ada diterapkan bagi pelanggaran atau pelaku aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai Karang Anyar kota Samarinda. Menurut Bapak Norsalim selaku Kepala Bidang Penyuluhan Dan Pengawasan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda belum diterapkanya sanksi bagi masyarakat yang melanggar atau pelaku aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai Karang Anyar kota Samarinda, adalah karena faktor ekonomi (masyarakat tidak mampu) dan kurangya kesadaran masyarakat tentang keberadaan peraturan daerah tersebut menyebabkan kurang efektifnya sanksi jika diterapkan kepada masyarakat. Kurangnya sumber daya manusia dan faktor biaya untuk mengawasi aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal dipinggiran sungai Karang Anyar. Adalah alasan yang dikemukakan Dinas Kebersihan Dan Pertamananan Kota Samarinda. Lemahnya pengawasan dan belum diterapkanya sanksi bagi masyarakat

yang melanggar

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menyebabkan persoalan mengenai pencemaran air di sungai Karang Anyar ini belum terselesaikan. 12

Loc. Cit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan Dan Pengelolaa Lingkungan Hidup pasal pasal 76 ayat 2 huruf a

9


Penutup Mengingat uraian pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Dampak lingkungan terhadap aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai adalah gangguan kesehatan, Pencemaran air dapat menimbulkan berbagai penyakit menular dan tidak menular Penyakit menular Penyakit menular sebagai akibat dari pencemaran dapat terjadi karena berbagai sebab antara lain: a. Air yang tercemar dapat menjadi media bagi perkembang biakan dan pesebaran mikroorganisme, termasuk mikroba patogen. b. Air yang telah tercemar tidak dapat lagi digunakan sebagai pembersih, sedangkan air bersih mungkin jumlahnya sudah tidak mencukupi lagi. c.

Air yang tercemar limbah organik merupakan tempat yang subur untuk perkembang biakan mikroorganisme.

d. Mikroorganisme patogen yang berkembang biak dalam air dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit menular. e. Air sebagai sarang insekta penyebar penyakit f.

Jumlah air yang tersedia tak cukup, sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri

g. Air sebagai media untuk hidup vector penyakit. Hasil penelitian penulis, sungai Karang Anyar telah mengalami penurunan kualitas airnya, hal ini dibuktikan dengan ditemukan banyaknya bakteri E.Coli disungai tersebut, Bakteri Coli berasal dari kotoran manusia, bakteri coli dapat masuk kedalam sumber air yang dipakai oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, gosok gigi, cuci pakaian, cuci piring kemudian masuk kedalam tubuh melalui mulut. Sehingga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi air tercemar di sungai tersebut. 2. Penegakan hukum lingkungan terhadap larangan buang air besar (hajat Besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah:

10

Penegakan Hukum Lingkungan (Topan Hermawan) a. Belum diterapkanya sanksi bagi masyarakat yang melanggar atau pelaku aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai Karang Anyar kota Samarinda, adalah karena faktor ekonomi (masyarakat tidak mampu) dan kurangya kesadaran masyarakat tentang keberadaan peraturan daerah tersebut menyebabkan kurang efektifnya sanksi jika diterapkan kepada masyarakat. b. Kurangnya sumber daya manusia dan faktor biaya untuk mengawasi aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal dipinggiran sungai Karang Anyar. Adalah alasan yang dikemukakan Dinas Kebersihan Dan Pertamananan Kota Samarinda. c.

Lemahnya pengawasan dan belum diterapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, menyebabkan persoalan mengenai pencemaran air di sungai Karang Anyar ini belum terselesaikan.

d.

Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda dapat menegakan peraturan hukum melalui sanksi administratif, yaitu dengan menggunakan teguran tertulis.

Adapun saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam hal ini melalui Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda sebaiknya lebih tegas dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. 2. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda sebaiknya memberikan sosialisasi larangan tentang buang air besar, melakukan pemasangan baleho atau striker tentang larangan buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai beserta sanksi. 3. Pemerintah Kota Samarinda sebaiknya melakukan kunjungan secara berkala ke sungai-sungai yang ada di Samarinda untuk melihat pelanggaran yang terjadi. 4. Sebaiknya pemerintah menyediakan sarana pengaduan untuk mengetahui pelanggaran terhadap larangan buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai. Sebaiknya pemerintah memberikan solusi dari larangan buang Air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai yaitu menyediakan Wc umum yang pembiayaanya di tanggung oleh Pemerintah Kota Samarinda. 11


Daftar Pustaka A. Buku

Darmono, 2010, Lingkungan Hidup dan Pencemaran : Hubungan dengan Teksikologi Senyawa Logam, Universitas Indonesia, Jakarta Koesnandi Harjdasoemantri, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Munadjat Danusaputro, 1987, Hukum Lingkungan, Bina Cipta, Bandung. Marzuki Mahmud Peter, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Poerwadiyono, 2001, Dampak Pencemaran Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta Sundari Rangkuti Siti, 2003, Instrument Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta Sundari Rangkuti Siti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga universitas press, Jakarta. (Edisi Ketiga) Sunggono, Bambang, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Thombang Siahaan Nommy Horas, 2004, Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta. B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

12

Topan Hermawan Rosmini

Recommend Documents