TOLERANSI DALAM MASYARAKAT PLURAL MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL Oleh: Abu Hanifah Abstrak Pada era reformasi, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai persoalan yang sumbernya berbau kemajemukan, terutama bidang agama. Dalam perspektif keagamaan, semua kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar setiap agama adalah toleransi.Akibatnya, yang muncul intoleransi dan konflik. Padahal agama bisa menjadi energi positif untuk membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Seharusnya pada era reformasi ini, kita menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritarianistik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan pseudo- toleransi, yaitu toleransi yang rentan konflik-konflik komunal.Oleh sebab itu, demokrasi dan toleransi harus terkait klindan, baik dalam komunitas masyarakat politik maupun masyarakat sipil. Disamping itu nilai dasar setiap agama adalah toleransi, terutama agama Islam tidak kurang dari 300 ayat menyebut mutiara toleransi secara eksplisit. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, dipandang penting adanya toleransi dalam kehidupan masyarakat plural yang demokratis untuk memperkuat ketahanan sosial. Permasalahannya sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan bersama semakin lemah, dan anti toleransi serta anti pluralisme semakin menguat. Untuk itu toleransi perlu dikembangkan, dan cara mengembangkan toleransi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sistem sosial dan sistem budaya.Pendekatan sistem sosial dilakukan melalui inter-group relation, yaitu hubungan antara anggota-anggota dari berbagai kelompok (etnik dan agama) untuk meningkatkan integrasi diantara mereka. Dengan adanya inter-group relation ini dapat pula menetralisir konflik-konflik diantara kelompok, karena setiap anggota kelompok tidak akan memiliki loyalitas tunggal dalam suatu kelompok tertentu, namun sebaliknya loyalitas mereka ganda berdasarkan kelompok-kelompok yang mereka masuki. Dengan demikian kekhawatiran akan terjadi fanatisme sempit, sentimen-sentimen primordial juga akan dapat dinetralisir karena kegandaan loyalitas yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok. Pendekatan sistem budaya, bahwa masyarakat majemuk dapat bersatu melalui penganutan nilai-nilai umum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat. Nilainilai umum ini sebagai perekat bagi kelompok-kelompok dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai umum itu bersumber pada budaya dominan masyarakat multi etnik yang menjadi acuan perilaku yang terpola. Melalui kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan toleransi untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Kata Kunci : Toleransi, plural, dan ketahanan sosial I.
PENDAHULUAN Pergantian empat kali kepemimpinan nasional dalam 10 tahun terakhir tidak menyegarkan nilai kebersamaan. Hubungan dengan nilai-nilai lama putus, tetapi belum tumbuh nilai baru, sehingga muncul priode vakum keyakinan. Saat pamor idiologi bangsa merosot, kita juga gagap menghadapi pusaran kuat globalisasi ekonomi pasar. Saat ini kohesi sosial melemah dan ikatan primordial menguat. Kekitaan yang sifatnya inklusif menjadi kekamian yang ekslusif. Otonomi daerah yang berorientasi menyejahterakan rakyat, ternyata justru merebaknya nasionalisme etnis. Mimpi negara modern yang bertumpu pada civic- nationalism direduksi kedalam spirit ethno nationalism. Solidaritas kebangsaan menurun, digeser oleh solidaritas primordial atas nama SARA ( Khoiri,2007).
1
Di era reformasi ini, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai masalah yang sumbernya berbau kemajemukan, khususnya bidang agama. Agama jangan diisolasi dari persoalan publik. Sekarang orang miskin makin banyak, namun yang naik haji juga banyak. Ini karena agama kurang dikontektualisasikan dan dijadikan solusi atas berbagai masalah sosial. Jadi kurang adanya pembahasan tentang tanggung jawab sosial umat beragama. Sebagai contoh dalam Islam ada ajaran untuk menyantuni orang miskin. Namun yang sekarang banyak diserukan adalah perintah membayar zakat. Sedangkan bagaimana cara orang bisa zakat, kemana zakat disalurkan dan bagaimana zakat itu dikelola agar bermanfaat bagi kaum duafa masih kurang diagendakan (Hernowo,2008). Kini mulai terjadi kemunduran atas rasa dan semangat kebersamaan yang sudah dibangun selama ini. Intoleransi semakin menebal ditandai dengan meningkatnya rasa benci dan saling curiga diantara sesama anak bangsa. Hegemoni mayoritas atas minoritas semakin menebal, mengganti kasih sayang, tenggang rasa, dan semangat untuk berbagi. Intoleransi muncul akibat hilangnya komitmen untuk menjadikan toleransi sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan yang membuat bangsa terpuruk. Dalam perspektif keagamaan, semua kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar dari setiap agama adalah toleransi. Akibatnya, yang muncul adalah intoleransi dan konflik. Padahal agama bisa menjadi energi posistif untuk membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera (Wahyudi,2008). Zuhairi (2008) mengatakan persoalan anti toleransi dan anti pluralisme yang semakin menguat tidak hanya dipengaruhi oleh iman dan kitab suci, tetapi banyak dipengaruhi berbagai faktor riil, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pluralisme tidak berarti pernyataan bahwa semua agama sama, juga tidak berkaitan dengan pertanyaan agama mana yang benar dan baik. Namun, pluralisme adalah kesediaan menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup, berbudaya, dan berkeyakinan agama yang berbeda. Dalam penerimaan itu, orang bersedia untuk hidup, bergaul, dan bekerja sama membangunan negara. Frans Magnis Suseno (2008) mengatakan pluralisme adalah syarat mutlak agar bangsa Indonesia yang begitu plural dapat bersatu, dan bangsa yang tidak menghargai pluralisme adalah bangsa yang membunuh dirinya sendiri. Sujatmiko (2008) mengutif hasil survei yang dilakukan oleh Roy Morgan tahun 2006 terhadap 25.000 responden yang dimuat pada The Jakarta Post tanggal 14 November 2006 menunjukkan bahwa 89 persen penduduk Indonesia menganggap dirinya lebih sebagai bangsa Indonesia ketimbang sebagai suku mereka. Ini berarti rasa kebangsaan telah berkembang. Namun Indonesia memerlukan peningkatan konsolidasi internal antar golongan, baik secara vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah, maupun secara horizontal antar suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Konsolidasi internal ini harus didukung oleh negara yang tegas, efektif, akuntabel, dan anti-KKN. Demikian pula peran daerah sangat penting sehingga Kebangkitan Nasional pada masa kini dan depan tidak dapat terjadi tanpa Kebangkitan Daerah. Untuk mendukung hal itu, otonomi elite daerah perlu diganti dengan otonomi masyarakat daerah. Dalam menghadapi tantangan global perlu adanya kecakapan berkompetisi, berjejaring (networkimg), dan kerja keras (hardworking) yang dapat didukung oleh nilainilai keagamaan. Hal ini diharapkan menumbuhkan semangat dan optimisme yang dapat meningkatkan kualitas hidup bangsa secara menyeluruh. Beberapa cuplikan yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa rasa kebangsaan telah berkembang. Sebaliknya rasa kebersamaan semakin pudar, menguatnya ikatan primordial dan anti toleransi. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan, baik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal yang mencerminkan
2
lemahnya ketahanan sosial. Oleh karena itu untuk meningkatkan ketahanan sosial, maka toleransi perlu dibina dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat plural/majemuk. II. KERANGKA KONSEPTUAL Alangkah indahnya jika keragaman suku, agama, ras, dan antara golongan yang biasa disingkat dengan “SARA” dapat dijadikan modal bersama untuk membangun Indonesia. Semua elemen bangsa ditempatkan sebagai kekayaan sosial yang berharga, diperlakukan adil, serta punya kesempatan berkembang dan berperan membangun negeri. Namun pada kenyataannya kerusuhan yang sering terjadi di Indonesia berlatar belakang SARA, sehingga kemajemukan bukan dijadikan modal dasar pembangunan Indonesia, tetapi seolah-olah menjadi beban. Hal ini mencerminkan bahwa bangsa kita sedang mengalami disorientasi nilai solidaritas menyangkut kepedulian sosial dan penghargaan atas potensi individu dan kelompok lain. Tidak ada lagi nilai kebersamaan yang mengikat kehidupan bersama. Padahal tanpa nilai itu, masyarakat rentan menjadi kumpulan kamikami yang miskin semangat kekitaan. Dibyorini (2005:158-162) mengutip pendapat Nasikun, Nort, Geertz, dan Magnis Suseno tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Nasikun mengatakan masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang unik. Secara horizontal masyarakat Indonesia ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, perbedaan kedaerahan, dan sebagainya. Sedangkan secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Selanjutnya Nort menyatakan bahwa masyarakat majemuk dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu : pertama, kemajemukan masyarakat yang disebabkan adanya ketimpangan distribusi barang-barang yang dibutuhkan, karena persiapan terbatas. Hanya masyarakat yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi, maka akan mendapatkan barang-barang yang diinginkan. Kemajemukan ini sering dikatakan sebagai kemajemukan didasarkan pada ukuran ekonomi. Kedua, menurut diferensiasi fungsional, yaitu berdasarkan pembagian kerja dalam suatu organisasi yang muncul karena melaksanakan pekerjaan yang berlainan, baik berdasarkan keahlian, keterampilan, pendidikan maupun yang lainnya. Ketiga, adalah kemajemukan menurut adat, yaitu aturan-aturan untuk berperilaku yang dianggap tepat bagi suatu masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat yang digunakan. Dengan demikian setiap masyarakat memiliki aturan bagi warganya, dan aturan yang berlaku pada masyarakat tertentu belum tentu sama dapat diterapkan pada masyarakat yang lain. Aturan inilah yang sering disebut dengan tata cara, kebiasaan, atau adat istiadat. Geertz secara rinci menggambarkan kemajemukan masyarakat Indonesia dari berbagai sisi : Pertama, hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ini menunjuk kepada ikatan dasar hubungan darah (keturunan) yang dapat ditelusuri yang berdasarkan garis keturunan ayah, ibu, atau keduanya. Kedua, ras dapat dibedakan dari ciri-ciri fisik orang lain ( rambut, kulit, bentuk muka, dan lain-lain). Ketiga daerah asal, merupakan tempat asal orang lahir yang akan memberikan ciri tertentu apabila yang bersangkutan berada ditempat lain, seperti dialek yang digunakan, anggota organisasi yang bersifat kedaerahan, perilaku, dan lain-lain. Keempat bahasa, menggunakan bahasa daerah sukunya masing-masing. Kelima, agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia berbeda-beda. Kemudian Magnis Suseno menyatakan jika seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat menghayati kebudayaan lokalnya secara sempit dan seluruh identitasnya berdasarkan kelompok kecilnya sendiri, maka hal ini dapat menjadi suatu ancaman bagi integrasi nasional. Demikian juga bila agama tidak terintegrasi kedalam kebudayaan bangsa seluruhnya, bila agama mengisolasikan diri dan tidak merasa terlibat secara positif dalam kebudayaannya, maka masyarakat akan terpecah 3
belah menjadi kelompok-kelompok dengan ikatan-ikatan primordial yang semakin menguat. Untuk membangun solidaritas sosial antara masyarakat, Nasikun mengatakan paling tidak ada dua pendekatan atau perspektif yang dapat digunakan, yaitu : perspektif sistem sosial dan sistem budaya. Perspektif sistem sosial, yaitu melalui inter-group relation, yang dimaksudkan sebagai hubungan antara anggota-angota dari berbagai kelompok.Makin intensif hubungan antar kelompok, makin tinggi pula tingkat integrasi diantara mereka. Dengan adanya inter-group relation ini dapat pula menetralisir konflikkonflik diantara kelompok, karena setiap anggota kelompok tidak akan memiliki loyalitas tunggal dalam suatu kelompok tertentu, namun sebaliknya loyalitas mereka ganda berdasarkan kelompok-kelompok yang mereka masuki. Dengan demikian kekhawatiran akan terjadinya fanatisme sempit, sentimen-sentimen primordial juga akan dapat dinetralisir karena kegandaan loyalitas yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok. Perspektif sistem budaya, dikatakan bahwa masyarakat majemuk dapat bersatu melalui penganutan nilai-nilai umum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat. Nilai-nilai umum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat ini sebagai perekat bagi kelompok-kelompok dalam masyarakat. Semakin kuat nilai-nilai umum itu berlaku bagi kelompok-kelompok dalam masyarakat, akan semakin kuat pula perekat bagi mereka. Nilai-nilai umum itu bersumber pada budaya dominan masyarakat multi etnik yang menjadi acuan perilaku yang terpola. Kekerasan atas nama agama memang terjadi dan dilakukan oleh sejumlah kelompok, tetapi umat Islam Indonesia sebagai kelompok yang mayoritas juga gencar mengembangkan demokrasi, perdamaian, toleransi, kebebasan beragama, dan menegakkan hak asasi manusia (HAM). Beragamnya suku dan budaya bangsa Indonesia membuat ekspresi Islam pada muslim Indonesia beraneka ragam. Tetapi keanekaragam Islam Indonesia itu memilki satu titik temu, yaitu anti kebencian dan anti permusuhan terhadap pihak lain. Yang penting dalam kehidupan pada masyarakat majemuk adanya pengakuan dan penerimaan akan perbedaan. Dengan adanya pengakuan dan penerimaan justru berdampak positif bagi kehidupan keagamaan kita, karena : pertama, dengan mengakui dan menerima perbedaan, kita tidak hanya mendapatkan kemenangan sejati, tetapi turut menciptakan keharmonisan. Kedua, mengakui dan menerima perbedaan tidak hanya membawa kita kepada toleransi, tetapi juga pemahaman yang mendalam satu sama yang lain. Ketiga, mengakui dan menerima perbedaan, tidak berarti menghilangkan komitmen keyakinan kita sendiri dan menjadi seorang yang relatifis. Justru mengakui dan menerima perbedaan adalah perjumpaan dari berbagai komitmen keyakinan yang ada (Hasyim,2008). Pada era reformasi ini, kita menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritarianistik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan pseudo-toleransi, yaitu toleransi yang rentan konflikkonflik komunal. Oleh sebab itu , demokrasi dan toleransi harus terkait kelindan, baik dalam komunitas masyarakat politik maupun masyarakat sipil (Misrawi,2008). Disamping itu nilai dasar dari setiap agama adalah toleransi, terutama agama Islam tidak kurang dari 300 ayat menyebut mutiara toleransi secara eksplisit (Halim,2008). Sehubungan dengan kedua hal tersebut, dipandang penting adanya toleransi dalam kehidupan masyarakat plural yang demokratis untuk memperkuat ketahanan sosial. A. Pengertian Toleransi Toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formil. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, hal mana disebabkan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok4
kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan (Soekanto,1982:71). Dari sejarah dikenal bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran yang sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihanperselisihan. Disamping itu toleransi juga termasuk salah satu faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi. Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan sendiri, hanya mungkin dicapai dalam akomodasi. Apabila toleransi tersebut mendorong terjadinya komunikasi, maka faktor tersebut dapat mempercepat asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses dalam taraf kelanjutan, yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingankepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Secara singkat, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama , walaupun kadang-kadang bersifat emosional, bertujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit untuk mencapai suatu integrasi dalam organisasi, fikiran dan tindakan. Proses asimilasi timbul bila ada : (1) kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya; (2) orang perorangan sebagai warga kelompok-kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama; sehingga (3) kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri (Soekanto, 1982:74). Halim (2008) dalam arikel yang berjudul “Menggali Oase Toleransi”, menyatakan “Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerantia, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran”. Secara umum, istilah ini mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mengartikan toleransi sebagai sikap “saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karekter manusia”. Untuk itu, toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berfikir dan beragama. Singkatnya toleransi setara dengan bersikap positif dan menghargai orang lain dalam rangka menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia. Ada dua model toleransi, yaitu : Pertama, toleransi pasif, yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Kedua, toleransi aktif, melibatkan diri dengan yang lain ditengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman. Di Indonesia, praktik toleransi mengalami pasang surut. Pasang surut ini dipicu oleh pemahaman distingtif yang bertumpu pada relasi “mereka” dan “kita”. Tak pelak, dalam berbagai diskursus kontemporer, sering dikemukakan bahwa, radikalisme, ekstremisme, dan fundamentalisme merupakan baju kekerasan yang ditimbulkan oleh pola pemahaman yang eksklusif dan antidialog atas teks-teks keagamaan. Seluruh agama harus bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. Hal ini tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan teologi eksklusif yang hanya berhenti pada klaim kebenaran, tetapi membutuhkan teologi pluralisme yang berorientasi pada pembebasan. Toleransi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah: sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima ditengah keragaman budaya, suku, agama dan kebebasan berekspresi. Dengan adanya sikap toleransi, warga suatu komunitas dapat hidup berdampingan secara damai, rukun, dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungannya. 5
B. Pengertian Plural Kita perlu menyelamatkan bangsa dan negara dengan kembali kepada nilainilai luhur yang pasti melekat pada sebagian besar orang, kelompok, dan masyarakat di negari ini. Persoalannya tidak setiap orang atau kelompok yang mau mengakui pluralisme dan multikulturalisme. Padahal dengan saling mengenal, kelompok masyarakat yang plural dapat mengembangkan apresiasi, penghormatan, bahkan kerja sama antara yang satu dengan yang lain (A’la,2008). Subkhan (2007:29) menyatakan pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun, yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat dijumpai di mana-mana. Di dalam masyarakat tertentu, di kantor tempat kita bekerja, di sekolah tempat kita belajar, bahkan di pasar tempat kita berbelanja. Tapi, seseorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan. Intan (2007) menyatakan pluralisme agama yang berpondasikan solidaritas individual niscaya membuahkan beberapa implikasi positif : Pertama, pemahaman kemajemukan agama bukan lagi sekedar “kenyataan”, melainkan menjadi “keharusan” yang tidak dapat dihilangkan. Pada realitas ini muncul usaha saling memperhatikan yang lahir dari kesadaran interdependensi. Pada kondisi ini, agama didorong memberi kontribusi karena interdependensi agama mensyaratkan ketidakaktifan satu agama akan berpengaruh kepada hasil-hasil yang akan dicapai. Jika kesadaran interdependensi agama terus bertumbuh, partisipasi agama-agama dapat dimaksimalkan. Kedua, pluralisme agama berbasis solidaritas intelektual menjunjung prinsip take and give. Dialog yang baik akan menghasilkan perubahan kedua belah pihak. Ketiga, berdasarkan solidaritas intelektual, pluralisme agama mengharuskan kebebasan beragama bukan sebatas negatif immunity, bahwa agama harus bebas dari cengkraman sosial-politik termasuk negara. Keempat, pluralisme agama dengan solidaritas intelektual berpotensi menghasilkan nilai-nilai yang mengandung common good. Yang dimaksudkan dengan masyarakat plural dalam tulisan ini, adalah masyarakat majemuk yang ditandai adanya beragam suku bangsa, agama, budaya atau adat-istiadat. Kondisi masyarakat yang demikian diperlukan kerja sama dengan sikap toleransi dalam menghadapi berbagai tantangan untuk memperkuat ketahanan sosial suatu komunitas. C. Pengertian Ketahanan Sosial Dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 12/HUK/2006 tentang Model Pemberdayaan Pranata Sosial dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial, dikemukakan pengertian ketahanan sosial masyarakat adalah kemampuan komunitas mengatasi resiko akibat perubahan ekonomi dan politik. Suatu komunitas memiliki ketahan sosial bila: mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan; mampu melaksanakan investasi sosial dalam jaringan sosial; mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan; serta mampu memelihara kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial.
6
Berdasarkan pengertian ketahanan sosial masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas, berarti ada empat indikator yang menentukan ketahanan sosial suatu komunitas, yaitu meningkatnya: (1) kemampuan masyarakat dalam melindungi warganya yang rentan atau terkena masalah; (2) partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial; (3) kemampuan masyarakat dalam mencegah dan mengelola konflik sosial dan tindakan kekerasan; dan (4) kemampuan masyarakat dalam memelihara kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial. Dengan demikian untuk mengukur ketahanan sosial suatu komunitas harus berorientasi kepada keempat indikator tersebut. Apabila suatu komunitas tidak mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan, dan tidak mampu mengelola konflik menjadi energi kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini menunjukkan lemahnya ketahanan sosial suatu komunitas. Untuk memperkuat ketanan sosial masyarakat majemuk atau plural yang terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama, diperlukan toleransi, yaitu sikap : (1) saling menghargai perbedaan; (2) saling menghormati satu dengan yang lain; (3) adanya rasa kepedulian sosial antara anggota suatu komunitas; dan (4) terjalinnya kerja sama atas dasar kesadaran untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan yang terjadi dilingkungannya. Dengan terciptanya kondisi yang demikian niscaya tidak akan terjadi konflik antar etnis, kerusuhan atas nama agama, dan mati kelaparan ditengah komunitas yang rata-rata tingkat ekonominya memadai. III. TOLERANSI MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL Ditinjau dari aspek sosiologis suatu masyarakat tidak boleh dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, tetapi sebagai proses, bukan sebagai obyek semu yang kaku tetapi sebagai aliran yang terus-menerus tanpa henti. Diakui bahwa masyarakat (kelompok, komunitas, organisasi, bangsa, negara) hanya dapat dikatakan ada sejauh dan selama terjadi sesuatu di dalamnya, ada tindakan tertentu yang dilakukan, ada perubahan tertentu, dan ada proses tertentu yang senantiasa bekerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa masyarakat tak berada dalam keadaan tetap terus menerus. Semua realitas sosial senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, irama dan tempo yang berbeda. Bahkan kebetulan jika orang berbicara mengenai “kehidupan sosial”, karena kehidupan adalah gerakan dan perubahan, dan bila berhenti berarti tidak ada lagi kehidupan melainkan suatu keadaan yang sama sekali berhenti – yang disebut ketiadaan atau kematian (Sztompka, 2007:9). Selanjutnya Sztompka (2007: 9-11) menyatakan masyarakat tidak lagi dipandang sebagai sebuah sistem yang kaku atau “keras” melainkan dipandang sebagai antar hubungan yang “lunak”. Realitas sosial adalah realitas hubungan antarindividu, segala hal yang ada di antara individu manusia, jaringan hubungan ikatan, ketergantungan, pertukaran dan kesetiakawanan sosial. Dengan kata lain, Realitas Sosial adalah jaringan sosial khusus atau jaringan sosial yang mengikat orang menjadi suatu kehidupan bersama. Jaringan sosial ini terus berubah, mengembang dan mengerut, menguat dan melemah, bersatu dan terpecah-belah, penggabungan atau pemisahan diri dari unsur lain. Ada ikatan-ikatan khusus hubungan sosial yang kita pelajari untuk dipilih sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, misalnya ikatan dalam kelompok, komunitas, organisasi, lembaga atau negara-bangsa. Ada empat jenis ikatan yang muncul dalam masyarakat yang saling berkaitan, tergantung pada jenis kesatuan yang dipersatukan oleh jaringan hubungan itu, yakni ikatan : (1) gagasan; (2) normatif; (3) tindakan; dan (4) perhatian. Jaringan hubungan gagasan ( keyakinan, pendirian, dan pengertian) merupakan dimensi ideal dari kehidupan bersama, yakni “kesadaran sosialnya”. Jaringan hubungan aturan ( norma, nilai, ketentuan , dan cita-cita) merupakan dimensi normatif dari 7
kehidupan bersama, yakni “institusi sosialnya”. Dimensi ideal dan normatif mempengaruhi apa yang secara tradisional dikenal sebagai kebudayaan. Jaringan hubungan tindakan merupakan dimensi interaksi dalam kehidupan bersama, yakni “oragnisasi sosialnya”. Jaringan hubungan perhatian (peluang hidup, kesempatan, akses terhadap sumber daya) merupakan dimensi kesempatan kehidupan bersama, yakni “hierarki sosialnya”. Dimensi interaksi dan kesempatan ini memperkuat ikatan sosial dalam arti sebenarnya. Keempat ikatan yang mencerminkan multidimensional kehidupan bersama disebut dengan istilah kehidupan “sosiokultural”. Di dalam keempat tingkat hubungan sosiokultural itu berlangsung perubahan terus menerus. Akan terjadi (1) artikulasi, legitimasi, atau reformulasi gagasan terus menerus, kemunculan dan lenyapnya ideologi, doktrin dan teori; (2) pelembagaan, penguatan atau penolakan norma, nilai atau aturan secara terus menerus, kemunculan dan lenyapnya kode etik serta sistem hukum; (3) perluasan, diferensiasi dan pembentukan ulang saluran interaksi, ikatan organisasi atau ikatan kelompok secara terus menerus, kemunculan atau lenyapnya kelompok dan jaringan hubungan personal; (4) kristalisasi dan redistribusi kesempatan, perhatian, kesempatan hidup, timbul dan tenggelam, meluas dan meningkatnya hierarki sosial. Kehidupan sosial yang terjadi dalam hubungan sosiokultural akan dapat dipahami jika kita menyadari dua hal. Petama, proses di keempat tingkat itu tidak berlangsung secara terpisah satu sama lain. Yang terjadi malah sebaliknya. Proses di keempat tingkat itu saling berkaitan melalui berbagai ikatan. Kedua, kita harus menyadari bahwa hubungan sosiokultural berperan pada berbagai tingkat : makro ; mezo; dan mikro. Konsep hubungan sosiokultural ini dapat diterapkan untuk semua skala fenomena sosial. Hubungan sosiokultural yang bersifat khusus terwujud dalam keluarga. Dalam kualitas berbeda hubungan itu juga terjadi dalam perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata, komunitas etnik, bangsa dan negara bahkan dalam masyarakat global. Memperhatikan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa dimensi ideal dan normatif secara tradisional disebut kebudayaan, sedangkan dimensi interaksi dan kesempatan memperkuat ikatan sosial. Dengan demikian kehidupan sosiokultural terdiri dari sistem sosial dan sistem budaya. Sistem sosial mencerminkan hubungan antar anggota-anggota kelompok, dan sistem budaya merupakan aturan dan norma yang mengatur perilaku ataupun tatacara anggota kelompok melaksanakan hubungan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu kedua sistem ini tidak bisa dipisahkan atau saling terkait satu sama lain. Pada masyarakat majemuk atau plural, secara horizontal ditandai dengan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, dan perbedaan kedaerahan, dan sebagainya. Sedangkan ditinjau secara vertikal ternyata adanya perbedaan yang mencolok antara lapisan atas dengan lapisan bawah. Kondisi masyarakat yang demikian akan mudah munculnya berbagai kerusuhan berupa konflik antar etnis, konflik atas nama agama, dan adanya kecemburuan sosial yang disebabkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara golongan kaya dan miskin. Apabila suatu masyarakat atau komunitas tidak mampu mencegah atau mengelolah konflik dan kekerasan serta tidak mampu melindungi warga masyarakatnya yang rentan, hal ini mencerminkan lemahnya ketahanan sosial masyarakat tersebut. Solusi yang ditawarkan untuk memperkuat ketahanan sosial suatu masyarakat, yaitu dengan pendekatan toleransi sebagai nilai kebajikan dalam kehidupan bersama. Misrawi (2008) mengutif pendapat Rainer Forst dalam Tolerantion and Democracy (2007) menyebutkan, ada dua cara pandang tentang toleransi, yaitu konsepsi yang dilandasi pada otoritas negara ( permission conception) dan konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain (respect conception). Dalam hal ini, Forst lebih memilih konsepsi kedua, yaitu toleransi 8
dalam kontek demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai ditengah keragaman suku, agama, ras, dan bahasa. Untuk membangun toleransi sebagai nilai kebajikan setidaknya ada dua modal yang dibutuhkan, yaitu : Pertama, toleransi membutuhkan interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan yang intensif. Kedua, membangun kepercayaan di antara pelbagai kelompok dan aliran. Prinsip dasar semua agama adalah toleransi, karena semua agama pada dasarnya mencintai perdamaian dan anti kekerasan. Christopher (2005) dalam bukunya yang berjudul “Lebih Tajam Dari Pedang-Repleksi Agama-Agama Tentang Paradoks Kekerasan”, menyebutkan tradisi agama Buddha sering kali dipuji karena ajaran perdamaian dan rekor menentang kekerasan yang luar biasa dalam masyarakat Buddhis selama lebih dari 2.500 tahun. Konsep Hindu tentang kesatuan spiritual seluruh eksistensi-pengertian Vedanta bahwa segala sesuatu mempunyai kesamaan yang mendasar- dapat berfungsi sebagai dasar untuk menciptakan perdamaian dunia yang baru dan dapat memberi sumbangan kepada tercapainya tujuan yang sejak lama belum terwujud, kesatuan seluruh umat manusia. Salah satu tujuan hidup orang Muslim membuat kesatuan ini menjadi pengalaman nyata manusia. Salah satu penghalang besar pengalaman manusia akan kestuan iman dan hidupnya adalah ketidakadilan. Demi terwujudnya keadilan, Nabi mengajarkan kepada kita perlunya tindakan yang tak kunjung henti. Nama tindakan ini ialah “jihad”. Perwujudan antikekerasan adalah akar terdalam jihad. Kata “jihad” tidak berarti perang suci. Arti jihad adalah perjuangan atau usaha. Jihad besar adalah usaha batiniah untuk menghadapi kodrat kita yang lebih rendah. Jihat kecil merupakan usaha lahiriah untuk menghadapi ketidakadilan. Jenis jihad kecil antara lain : mengajar; mengupayakan secara aktif suatu budaya damai; juga perlawanan terhadap upaya penindasan. Dalam agama Kristen, hendaklah kamu sehati sepikiran dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang (Paulus dari Yarsus, Surat kepada Jemaat di Roma). Permasalahan yang dihadapi sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan besama semakin lemah, dan anti toleransi serta anti pluralisme semakin menguat. Untuk itu toleransi perlu dikembangkan, dan cara mengembangkan toleransi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sistem sosial dan sistem budaya. Pendekatan sistem sosial dilakukan melalui peningkatan hubungan antara anggota-anggota dari berbagai kelompok (etnik dan agama) untuk meningkatkan integrasi diantara mereka. Sebagai contoh, di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Februari 1977 telah dikukuhkan secara resmi “Forum Persaudaraan Umat Beriman” yang disingkat dengan FPUB. Visi dan misi FPUB, yaitu menuju Indonesia yang damai yang berdasarkan penghargaan terhadap kemanusiaan, multikulturalisme, kebhinekaan dengan semangat sosial dan spiritual kebangsaan yang kuat (Subkhan,2007:75). Disamping itu terdapat pula Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menyuarakan kebebasan beragama dan berkeyakinan menuju Indonesia yang damai. Pendekatan sistem budaya, bahwa masyarakat majemuk/plural dapat bersatu melalui penganutan nilai umum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat. Nilai-nilai umum ini sebagai perekat bagi kelompok-kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai umum itu bersumber pada budaya dominan masyarakat multi etnik yang menjadi acuan perilaku yang terpola. Melalui kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan toleransi untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Untuk memperkuat ketahanan sosial suatu 9
komunitas melalui toleransi, dapat dijelaskan dengan menggunakan keempat indikator ketahanan sosial sebagaimana yang telah dikemukakan pada pengertian ketahanan sosial di atas, yaitu: 1. Kemampuan masyarakat melindungi warganya. Secara vertikal, struktur masyarakat majemuk/plural ditandai adanya perbedaan lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Apabila secara kuantitas jumlah anggota masyarakat lapisan bawah lebih dominan, berarti ketahanan sosial masyarakat tersebut tergolong lemah menurut ukuran ekonomi. Hal ini dapat ditanggulangi melalui program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu masyarakat dapat menggali sumber-sumber kesejahteraan sosial yang ada di lingkungannya, seperti keluarga mampu. Dengan berkembangnya toleransi dikalangan masyarakat, akan meningkatkan kepedulian sosial. Hal ini merupakan modal dasar bagi masyarakat untuk mengajak lapisan atas (golongan mampu) untuk mengatasi kemiskinan dilingkungnya. Untuk menanggulangi kemiskinan, perlu ditingkatkan tanggung jawab sosial umat beragama. Dalam ajaran Islam bahwa sebagian dari harta kita adalah milik orang miskin, kalau hal ini disadari dan adanya rasa tanggung jawab sosial umat beragama, maka pembayaran zakat dari umat Islam dapat dikelola untuk kepentingan kaum duafa. Apabila program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik, dan adanya partisipasi masyarakat berupa zakat dapat juga dikelola dengan baik, niscaya angka kemiskin dapat diturunkan. Dengan demikian masyarakat dinilai mampu melindungi anggotanya yang rentan dan mengalami masalah sosial. 2. Partisipasi masyarakat dalam organisasi. Organisasi sosial baik yang difasilitasi oleh pemerintah, seperti PKK, Karang Taruna, maupun organisasi yang muncul dari kearifan lokal ( berasas agama dan adat) merupakan modal dasar suatu komunitas. Melalui kegiatan-kegiatan organisasi akan terjalin hubungan antar warga masyarakat, dan semakin intensifnya partisipasi warga masyarakat di berbagai organisasi akan semakin eratnya ikatan dalam kehidupan bersama. Hal itu akan lebih mudah untuk melaksankan kerja sana dalam mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan-persalahan sosial dilingkungnnya. 3. Kemampuan masyarakat untuk mencegah dan mengelolah konflik. Membangun toleransi dengan pendekatan sistem sosial, yaitu melalui hubungan antara anggota-angota dari berbagai kelompok. Makin intensif hubungan antar kelompok, maka makin tinggi pula tingkat integrasi diantara mereka. Dengan adanya hubungan antar anggota-anggota dari pelbagai kelompok ini dapat pula menetralisir konflik-konflik diantara kelompok, karena setiap anggota kelompok tidak akan memiliki loyalitas tunggal dalam suatu kelompok tertentu, melainkan mereka mempunyai loyalitas ganda berdasarkan kelompok-kelompok yamg mereka masuki. Dengan demikian kekhawatiran akan terjadinya fanatisme sempit, sentimen-sentimen primordial juga akan dapat dinetralisir karena kegandaan loyalitas yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok. Suatu contoh yang mungkin patut ditiru, yaitu Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) di Yogyakarta yang anggotanya terdiri dari semua unsur agama, tidak hanya terbatas pada agama yang resmi, tetapi termasuk agama yang tidak resmi menurut Pemerintah Republik Indonesia, seperti Konghucu dan aliran kepercayaan. Secara umum ( lihat Subkhan,2007:79-80), forum ini memiliki ciri khas, yaitu : pertama, forum ini dibatasi pada pemimpin umat yang memiliki basis komunitas di 10
lapangan seperti kyai, pendeta, pastor, bhiku, dan pedande, bersama umatnya masingmasing tidak pada tataran kaum intelektual dan aktivis kampus atau LSM. Kedua, forum ini lebih bersifat sharing pengalaman tentang dinamika hubungan antar agama di tempat masing-masing, dan berefleksi bersama tentang pengalaman-pengalaman tersebut dalam bentuk komunikasi-dialogis, doa bersama, dan membentuk jaringan. Ketiga, forum ini dilakukan di pusat-pusat komunitas umat masing-masing, baik gereja, pesantren, vihara, pura, maupun klenteng , secara bergantian. Dialog yang terjadi ditingkat elite agama tidak mandek, namun terus mengalir dan dipancarkan pada umat mereka masing-masing yang berada di akar rumput. 4. Kemampuan masyarakat memelihara kearifan lokal. Membangun toleransi dengan menggunakan pendekatan sistem budaya dalam kehidupan pada masyarakat majemuk, dimaksudkan dalam memelihara kearifan lokal harus berpedoman pada nilai-nilai umum yang berlaku bagi semua anggota suatu komunitas. Semakin kuat nilai-nilai umum itu berlaku bagi kelompok-kelompok dalam masyarakat, akan semakin kuat pula perekat bagi mereka, Perekat yang kuat ini akan mempererat hubungan anggota-anggota dari pelbagi kelompok, sehingga terjalin kerja sama dan hubungan yang harmonis. Kondisi ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara sumber daya alam dan sosial. IV. KESIPMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Mencermati uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut 1. Di era reformasi kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai masalah yang sumbernya berbau kemajemukan, khususnya bidang agama. Agama yang seharusnya menjadi solusi atas berbagai masalah sosial, justru memicu timbulnya permasalahan sosial. Hal ini disebabkan kurang adanya pembahasan tentang tanggung jawab sosial umat beragama. 2. Kini semangat kebersamaan semakin menurun, dan intoleransi semakin menebal ditandai dengan meningkatnya rasa benci dan saling curaga di antara anak bamgsa. Hal ini disebabkan semua kelompok agama belum yakin bahwa inti dasar setiap agama adalah toleransi – perdamaian – anti kekerasan. 3. Untuk mencegah dan menanggulangi berbagai permasalahan sosial, perlu dibangun dan dikembangkan toleransi dalam kehidupan pada masyarakat majemuk. Untuk membangun dan mengembangkan toleransi digunakan pendekatan sistem sosial dan sistem budaya. Membangun toleransi dengan mengunakan pendekatan sistem sosial, dimaksudkan adanya hubungan melalui inter group relation , yakni hubungan antar anggota-anggota dari berbagai kelompok. Sedangkan membangun toleransi dengan menggunakan pendekatan sistem budaya, maksudnya dalam melaksanakan segala kegiatan berpedoman dari nilai-nilai umum yang berlaku bagi setiap anggota suatu komunitas., 4. Dengan berkembangnya toleransi, maka terjalinnya hubungan antar anggotaanggota dari berbagai kelompok, hal ini dapat menetralisir terjadinya konflikkonflik sosial dan tidak khawatir akan terjadinya fanatisme sempit serta sentimensenrimen yang bersifat primordial. Disampint itu, interaksi yang dilakukan dalam kehidupan bersama mengacu kepada nilai-nilai umum yang diunjung oleh semua warga masyarakat. Kondisi ini dapat memperkuat ketahanan sosial pada masyarakat plural/majemuk.
11
B. Saran 1. Mengingat sering terjadinya benturan antara umat beragama yang menimbulkan konflik sosial, maka disarankan perlunya ditingkatkan “dialog” antar umat beragama sebagai langkah pertama menuju kerukunan dan perdamaian. Dialog tersebut memerlukan suatu forum pertemuan, berarti perlu dibentuk suatu lembaga atau organisasi yang disepakati oleh pemuka-pemuka agama atau aliran kepercayaan yang ada di masing-masing wilayah. Seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat “Forum Persaudaraan Umat Beriman” (FPUB), dan di provinsi-provinsi lainnya perlu pula dibentuk forum senada untuk meningkatkan kerukunan umat beragama melalui “dialog”. 2. Penanggulangan masalah sosial tidak hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi jga merupakan tanggung jawab masyarakat (umat beragama). Oleh karena itu perlu ditingkatkan rasa tanggung jawab sosial umat beragama melalui kesadaran membayar zakat dan infak sebagai sumber dana masyarakat dan dana tersebut dikelola dengan baik, dan kemudian disalurkan kepada kaum duafa sebagai suatu upaya mengentaskan kemiskinan. Daftar Pustaka A’la, Abd .2008. “Kebebasan Anarkis”, Kompas 3 Juni. Christopher, Daniel L.Smith (editor) .2005. Lebih Tajam Dari Pedang-Refleksi AgamaAgama Tentang Paradoks Kekerasan, Yogyakarta : Kanisius. Dibyorini, MC.Candra Rusmala .2005. “Solidaritas Sosial dalam Kemajemukan Masyarakat Indonesia”, Artikel dalam Jurnal Ilmu Sosial Alternatif, Volume VI, Nomor 12 , Desember 2005, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Halim, Abdul .2008. “Menggali Oase Toleransi”, Kompas 14 April. Hasyim, Syafq .2007. “Idul Fitri , Memahami Hikmah Berbeda”. Kompas 20 Oktober. Hernowo, M .2008. “Kemajemukan Agama Bisa Menjadi Potensi”, Kompas 9 Februari. Intan, Benyamin F .2007. “Solidaritas Intelektual”, Kompas 21 September. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 12/HUK/2006 tentang “Model Pemberdayaan Pranata Sosial dan Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial, Jakarta : Pusat Pengembangan Ketahan Sosial Masyarakat-Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial-Departemen Sosial RI. Khoiri, Ilham .2007. “Mimpi Indah Merajut Kebangsaan”, Kompas 16 Agustus. Kompas .2008. “Antitoleransi Yang Menguat Harus Segera Dihilangkan “, 31 Maret Misrawi, Zuhairi .2008. “Toleransi Sebagai Kuasa Nilai”, Kompas 24 Mei. Soekanto, Soerjono .1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : CV. Rajawali. Subkhan, Imam . 2007. Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya , Yogyakarta : Kanisius. Sujatmiko,Iwan Gardono. 2008. “Makna Satu Abad Budi Utomo”, Kompas 16 Mei. Suseno, Frans Magnis .2008. “Junjung Tinggi Pluralitas”: Pengerasan Identitas Kelompok Akan Membunuh Diri Sendiri, Kompas 12 Mei. Sztompka, Piotr . 2007 . Sosiologi Perubahan Sosial, Dialihbasakan oleh Alimandan, dan diedit oleh Tri Wibowa Budi santoso, Jakarta : Prenada. Wahyudi, M.Zaid .2008. “Jadikan Toleransi Sebagai Modal”, Kompas 17 Mei. Abu Hanifah : Peneliti Puslibang Kesos
12
