JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PARTISIPASI TOKOH MASYARAKAT DALAM TOLERANSI UMAT BERAGAMA Muzaki *) *)
Penulis adalah dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Syekh Nur Djati Cirebon.
Abstract: The necessity of efforts to build harmony among religious believers in Indonesia recently increased significantly. This can be seen from the proliferation activities of interreligious dialogue in the regions. Strategic step for the future is to build mutual understanding, cooperation, and appreciates other religion. To build a harmonious religious tolerance was necessary active role of all elements of the nation regardless of individual differences in beliefs, not to mention his own involvement in the organization that allows for participation, such as with an active role through the Political Parties (Party), Non-Governmental Organization (NGO) or other mass organizations (CBOs) and other social activities. Keywords: Religion, tolerance, participation, religious leaders.
PENDAHULUAN Ketika membicarakan agama, akan terdapat dua pengertian yang penting. Agama sebagai doktrin dan ajaran di satu sisi, dan agama sebagai aktualisasi doktrin. Sayyed Hossein Nasr membedakan dua pemahaman ini dengan Islam Ideal dan Islam Realita.1 Menurutnya, doktrin agama bersifat ideal menuntut penganutnya untuk mengamalkannya secara ideal pula, namun pada realisasinya seringkali jauh dari sesuatu yang diharapkan.2 Inti keberagamaan adalah meyakini suatu dzat di luar diri manusia yang bersifat absolut. Di dalam diri manusia terdapat kesadaran akan kehadiran suatu kekuatan yang melampaui segala sesuatu dan menjadi sumber munculnya kedamaian, kegelisahan, keberanian, kegembiraan, kedamaian dan lain sebagainya. Kesadaran demikian telah memunculkan banyak kepercayaan dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia. Kesadaran akan adanya kekuatan di luar diri manusia ini selain diyakini dapat memberikan ketenangan, kedamaian dan perlindungan, juga dapat memberikan petunjuk mengenai tata cara pengabdian pada kekuatan. Kekuatan dan kebesaran dzat itu menjadi karakteristik absolut yang melekat hanya pada identitas ketuhanan yang Maha Absolut. Bimbingan dzat Maha Absolut itu disebut ajaran (wahyu). Di dalamnya, termuat ajaran tentang kebenaran dan kebaikan yang bersifat parsial, maupun universal. Dalam hal ini, terdapat kesamaan pandangan antaragama dan menjadi karakteristik masing-masing agama tersebut. Islam dengan ajaran tauhid dan kemuliaan Tuhan, Kristen dengan kasih sayang Tuhan, Konghucu dengan Peri-kemanusiaan, Hindu dengan perenungan dan Budha dengan kontemplasi. Agama adalah keinginan mengenai cara hidup yang benar dan melakukan pemerataan cara hidup yang demikian. Keinginan tersebut merupakan desakan dari rasa kesadaran terhadap kebenaran yang diyakini, sekaligus sebagai tuntutan kesemestaannya. Sumber agama itu sendiri adalah kosmos dan dunia metafisis. Keinginan yang timbul dari dunia metafisik itulah inti semua ajaran-ajaran agama. Dalam hal ini, agama bersifat individual sekaligus universal. Dikatakan pribadi karena agama merupakan pengalaman seseorang, namun hal itu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan umum (universal) hati manusia. Doktrin-doktrin inti agama tidak saja terdapat dalam ajaran yang berhubungan dengan konsepsi humanitas, tetapi juga yang bersifat teologis, doktriner dan akidah. Ketika memasuki ranah akidah, pemeluk agama tersebut tidak akan melakukan tawar-menawar. Misalnya, Islam memandang tauhid adalah doktrin terpenting dalam akidah; konsep tauhid dalam
Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto
KOMUNIKA Vol.4 No.1 Januari-Juni 2010 pp.160-177
ISSN: 1978-1261
JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI
perspektif Islam tersebut menolak adanya kemusyrikan Tuhan dengan yang lain; Tuhan tidak beranak dan diperanakkan; dan Tuhan tidak pula terbagi dari bilangan-bilangan atau bagian tertentu. Doktrin seperti ini tidak dapat diterima oleh pemeluk Kristen, Yahudi, dan lainnya sebagai bagian imannya karena keesaan Tuhan memiliki keunikan dalam masing-masing agama. Demikian pula, kepercayaan Trinitas yang diyakini oleh Kristen tidak dapat diterima Islam, Budha dan lainnya. Konsep keimanan Trimurti dalam ajaran Hindu tentu tidak diakui dalam kepercayaan Islam, Kristen dan Yahudi dan begitulah selanjutnya. Agama sebagai sistem budaya yang bersifat kognitif; mengandung unsur-unsur sub sistem pengetahuan (knowledge), keyakinan (belief), aturan (norms), dan nilai (values). Berdasarkan pengetahuan (knowledge) yang diperolehnya dari sumber kitab suci dan para tokoh agama, tumbuhlah kepercayaan atau keyakinan manusia terhadap dzat yang dianggap Tuhan. Searah dengan makna ini, Weber menggambarkan agama sebagai fenomena yang rumit dan kompleks, yang dapat memenuhi beberapa fungsi sekaligus.3 Weber menggambarkan dimensi-dimensi agama sebagai berikut, yaitu: (1) Dimensi kepercayaan atau keyakinan beragama disebut juga sebagai dimensi ideologi yang erat hubungannya secara spesifik dengan kelas sosial; (2) Dimensi ritual berkaitan dengan praktik pelaksanaan agama; (3) Dimensi pengalaman keagamaan sebagai karakter agama yang suci dan keramat; (4) Dimensi pengetahuan yang berkaitan dengan keberadaan fakta-fakta agama. Para penganut agama akan mengetahui lebih banyak tentang agamanya melalui dimensi pengetahuan (knowledge); dan (5) Dimensi konsekuensi beragama, yang oleh Parson disebut dengan sistem kepribadian dan sistem prilaku.4 Orang yang taat beragama adalah orang yang berperilaku sesuai sistem budaya dan komitmen terhadap ajaran agama yang dianutnya sesuai taraf pengetahuan yang sederhana. Dalam hal ini, tetap ada sistem knowledge pada diri manusia untuk melakukan tindakan keagamaan. Sistem keyakinan pada diri manusia merupakan perasaan rahasia yang sangat dalam dan tidak bisa dicampuri oleh manusia lain, kecuali hati nuraninya sendiri. Timbulnya keyakinan dalam diri seseorang terhadap sesuatu dzat yang mungkin dia sendiri belum pernah melihatnya adalah hak azasi bagi setiap orang. Keyakinan atau percaya dengan yakin dalam kehidupan beragama adalah penerimaan suatu ide (gagasan) secara khusus dengan sikap lebih mendalam, serta tidak membutuhkan formulasi pemikiran. Dengan demikian, percaya atau yakin adalah perasaan yang sangat kuat pada diri manusia bahwa ada kekuatan luar biasa di alam raya, yang berada di luar dirinya.5 Agama juga memberikan sumbangan pengetahuan tentang aturan dan nilai-nilai kehidupan yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan baik dan buruk, dilarang atau dibolehkan dalam kehidupan manusia dan masyarakat.6 Hal itu berbeda dengan Karl Marx yang memandang eksistensi agama hanya sebagai “candu” bagi masyarakat yang tertindas dan teraniaya dalam mempertahankan hidupnya dari keserakahan kaum borjuis. Konsep ini jelas bertentangan dengan perspektif Durkheim yang memandang agama sebagai potensi untuk menciptakan integrasi, solidaritas, dan perubahan sosial. Lepas dari perdebatan ideologis di atas, agama berdasarkan sejarahnya merupakan masalah sosial karena menyangkut kehidupan manusia yang tidak bisa terlepas dari kajian-kajian sosial. Dalam konteks inilah, Emile Durkheim menggambarkan bahwa agama merupakan sumber aspirasi manusia yang paling dalam, sumber semua kebudayaan yang sangat tinggi, dan agama menunjukkan seperangkat aktivitas manusia dan sejumlah bentuk sosial yang mempunyai arti penting.7 Sempitnya wawasan pengetahuan hakikat makna agama, dan kurangnya pengertian dan kesadaran akan makna perbedaan sebagai hukum alam (sunatullah) dapat menimbulkan konflik antara pemeluk agama, atau penganut paham intern umat beragama yang hanya akan menodai citra agama dan memunculkan konflik.8 Konflik adalah pertentangan yang timbul dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok karena adanya perbedaan cara pandang, adanya perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang sosial budaya: berbeda latar belakang pengetahuan, keyakinan, norma, dan nilai-nilai yang dianutnya. Perbedaan sesungguhnya tidak harus selalu menimbulkan pertentangan. Masing-masing pihak yang merasa berbeda seharusnya memiliki wawasan yang luas, dan cara berpikir yang jernih serta niat yang lurus tanpa pretensi apalagi prasangka buruk. Seperti dijelaskan oleh Horton bahwa perspektif konflik memusatkan perhatian dan perbedaan, ketegangan dan perubahan yang dipaksakan dan dipertahankan oleh masing-masing pihak untuk memperoleh keuntungan.9 Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto
KOMUNIKA Vol.4 No.1 Januari-Juni 2010 pp.160-177
ISSN: 1978-1261
JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Dalam artikel klasik berjudul “Agama Sebagai Sistem Budaya”, Geertz meyakinkan bahwa hakikat agama adalah sistem aggasan yang bersifat kognitif dan esensial bagi kehidupan manusia. Geertz mendefinisikan agama dengan berbagai istilah sesuai fungsi agama yang mengandung simbol-simbol pengetahuan, keyakinan, norma dan nilai-nilai sosial budaya. Itu sebabnya dalam konsep Geertz, agama merupakan sistem simbol yang mengandung makna spiritual yang sakral. Geertz memandang bahwa tidak ada integrasi yang baik pada kebudayaan maupun tingkat sosial, kecuali dengan pendekatan agama sebagai sistem budaya.10 Untuk menuju persamaan persepsi dalam kerukunan antarpemeluk agama yang berbeda, maka kesadaran akan kebenaran agama yang dianut dan kewajiban untuk menghargai kebenaran agama dalam perspektif pemeluk lain harus dirumuskan bersama. Di Indonesia, pengakuan akan pluralitas agama dan kebebasan memeluk agama telah diatur dalam UUD 1945 pasal 29. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk kebebasan memeluk agama dan toleransi antarumat beragama telah menjadi masalah nasional. Belakangan, sekitar tahun 1992, seluruh lembaga-lembaga agama di Indonesia, Majlis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konfrensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) membangun aktivitas bersama untuk mendukung program menegakkan keharmonisan hubungan antaragama dalam komunitas masyarakat beragama yang pluralistik.11 Semangat bersama mengenai perlunya upaya dalam membangun kerukunan antarumat beragama di Indonesia belakangan mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dari maraknya kegiatan dialog-dialog antaragama di daerah-daerah. Setidaknya, fenomena ini membuktikan bahwa respon terhadap masalah kerukunan beragama untuk menuju hari depan yang lebih baik bagi kelangsungan hidup bernegara. Langkah strategis untuk masa depan adalah membangun rasa saling memahami, kerjasama, dan berapresiasi antarpemeluk agama. Untuk membangun toleransi beragama yang harmonis ini, diperlukan peran aktif seluruh elemen bangsa tanpa memandang perbedaan keyakinan masing-masing, tak terkecuali keterlibatan masyarakat sendiri dalam wadah yang memungkinkan untuk berpartisipasi seperti dengan berperan aktif melalui Partai Politik (Parpol), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi-organisasi massa lainnya (Ormas) dan aktivitas sosial lainnya. Agama memiliki dua sisi yang kontradiktif, di satu sisi agama mengajarkan umat manusia untuk saling mengasihi, agama telah banyak menjadikan manusia mengerti arti dan tujuan hidupnya. Namun, di sisi yang lain, dalam perjalanan sejarahnya, agama seringkali dijadikan alat pembasmian komunitas manusia yang lain dan saling menghancurkan. Ia diperlakukan sebagai legitimasi kekerasan antaragama lain sehingga konflik sosial kerap kali bernuansa agama. Peperangan itu pada umumnya tidak secara langsung berhubungan dengan doktrin agama, tetapi tak jarang hanya karena masalah perebutan kekuasaan atau pengaruh di antara kelompok-kelompok yang membawa label-label keagamaan.12 Perbedaan agama dan ritus menjadi alaan persaingan, perdebatan, konflik politis, perselisihan etnis dan sebagainya. Di titik inilah dibutuhkan semangat kolektif tokoh atau pemuka masing-masing agama untuk mengusahakan perdamaian di tengah perbedaan guna merangsang kesadaran semua pihak manusia beragama akan pentingnya kerjasama antara mereka, dan berupaya bersama berperan aktif dalam memelihara kerukunan antarumat berbeda agama dengan menjunjung tinggi nilainilai toleransi. Dari uraian di atas, ditegaskan bahwa agama memiliki potensi integratif yang dapat dirumuskan pada tataran sosial. Bangunan rumusan itu dapat ditemukan dalam semua gerakan sosial yang diupayakan ke arah penyatuan visi akan pentingnya kerukunan dalam perbedaan dan saling menghormati perbedaan-perbedaan keyakinan masing-masing pemeluk agama. Pada tataran implementatif, toleransi beragama memiliki aturannya sendiri, yaitu dengan tidak saling menganggu satu sama pemeluk lainnya.13 Keadaan demikian dianggap perlu mengingat perbedaan keyakinan terhadap sesuatu yang sakral itu bertemu dalam dimensi kehidupan sosial manusia. Oleh karena itu, diperlukan usaha semua penganut agama untuk bersama-sama memelihara kerukunan antarumat beragama agar hidup berdampingan di tengah perbedaan. Dalam pandangan teori peranan sosial atau social role, peran tokoh ormas sebagai bagian individu yang terkait erat dengan statusnya sebagai fungsionaris organisasi merupakan tolak ukur dari pelaksanaan hak dan kewajibannya. Dalam teori Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto
KOMUNIKA Vol.4 No.1 Januari-Juni 2010 pp.160-177
ISSN: 1978-1261
JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI
ini, peranan seseorang merupakan pola tingkah laku yang diharapkan (expected behavior), terkait dengan status sosialnya dalam satu kesatuan sistem. Oleh karenanya, dengan banyaknya tokoh ormas keagamaan dari beragam agama, maka penelitian ini hendak melihat peran para tokoh ormas masing-masing agama dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari sistem sosial yang ada kaitannya dengan mewujudkan kehidupan keberagamaan yang rukun sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Keormasan dengan tanpa menanggalkan kepercayaan dan agama yang dianutnya tersebut.
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Dalam konteks sosial, keberadaan agama mengemban dua fungsi sekaligus, yaitu memupuk persaudaraan dan memicu perpecahan.14 Keyakinan agama seringkali menimbulkan sikap tidak toleran. Loyalitas agama hanya menyatukan sekelompok orang dan memisahkan dari sekelompok lainnya. Isu-isu keagamaan menjadi salah satu penyebab persinggungan sosial, bahkan perang sekalipun. Keragaman agama justru menjadikan orang saling membenci serta tidak cukup untuk menjadikannya saling berdamai dan saling mencintai. Padahal, setiap agama membawa misi sebagai pembawa kedamaian dan keselarasan hidup antarsesama makhluk.15 Dalam Islam sendiri, kesatuan umat manusia dan permasalahannya secara historis digambarkan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 213, yaitu: “Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjukorang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”.
Pada dasarnya, keanekaragaman agama, sebagaimana keragaman suku dan bangsa merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Keanekaragaman ini akan membawa konsekuensi pada perbedaan batasan golongan sosial. Ketika bersinggungan dengan faktor-fakor yang lain, perbedaan-perbedaan dan batas-batas sosial ini akan semakin dipertegas sehingga pemahaman terhadap orang lain akan lebih didasarkan pada stereotipe dan prasangka. Akibatnya, akan dapat memicu ketegangan dan konflik. Dalam keadaan demikian, toleransi beragama semakin terkalahkan oleh potensi konflik agama, yang padaakhirnya akan merusak sistem sosial yang sudah terbangun. Setiap masyarakat senantiasa menghadapi persoalan meneruskan peranan sosial yang telah dibangun dan diwariskan pada setiap generasi berikutnya. Proses ini kemudian disebut sosialisasi.16 Dalam praktiknya, setiap makna dari proses sosial perlu ditafsirkan agar diterima oleh individu yang menghindarkannya dari pergesakan antara mereka yang berbeda. Dalam kerangka ini, diperlukan legitimasi kognitif yang dapat menjelaskan realitas sosial yang normatif, yang bertujuan memberikan pedoman tentang tata cara seseorang berperilaku agar diterima secara institusional. Fred Luthan menyebutnya dengan share culture.17 Dalam konteks kerukunan antarumat beragama, integrasi dan konflik merupakan dua istilah yang biasanya digunakan secara bersamaan karena kemenonjolan yang pertama berarti ketidakmenonjolan yang lain, dan keberadaan yang satu berarti ketiadaan yang lain. Namun demikian, secara konseptual, kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda, bahkan berlawanan. Dalam teori konflik, munculnya intoleransi dimaknai sebagai kondisi di mana individu atau kelompok saling berupaya menggagalkan pencapaian tujuan masing-masing pihak karena perbedaan nilai dan kepentingan masing-masing. Konflik atau pertentangan antarkelompok sosial dapat mengambil bentuk berupa usaha memantapkan identitas kelompoknya untuk menghadapi kelompok lainnya, yang pada gilirannya akan mengancam dan menyebabkan rusaknya tatanan sosial yang sudah ada. Namun demikian, konflik-konflik tidak selalu bermakna negatif, tetapi juga bermakna positif, terutama dalam kemampuan mendorong terwujudnya rasa persatuan dan kesadaran hidup bermasyarakat. Dalam hubungan antarpemeluk
Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto
KOMUNIKA Vol.4 No.1 Januari-Juni 2010 pp.160-177
ISSN: 1978-1261
JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI
agama, konflik muncul karena adanya prasangka dan curiga yang berasal dari stereotipe yang mendarah daging. Di dalamnya melibatkan pandangan-pandangan negatif yang bersifat mengejek kepada kelompok agama tertentu.18 Sementara itu, dalam teori fungsionalisme struktural, masyarakat diyakini memiliki watak bersatu dan hidup serasi, bukan watak untuk berkonflik seperti dikemukakan teori konflik. Teori ini memandang bahwa masyarkat membutuhkan kondisi kohesif sehingga kehidupan sosial sangat bergantung pada solidaritas yang didasarkan pada resiprositas dan kerjasama. Dengan demikian, konflik dalam masyarakat harus dilihat sebagai deviasi dari watak sosial.19 Kerukunan umat beragama dalam pandangan teori fungsionalisme-struktural lebih difokuskan kepada upaya penguatan hubungan sosial dari pada usaha-usaha penanganan konflik. Jika solidaritas dapat diperkuat dengan sendirinya, maka konflik dapat diatasi. Menurut paradigama ini, konsep kerukunan antarumat beragama tak lain adalah usaha sitemis untuk mengarahkan proses interaksi sosial menuju kerukunan yang intens, baik dalam bentuk kerjasama, akulturasi, akomodasi, akulturasi maupun asimilasi budaya. Semangat solidaritas sosial dalam beragama mengisyaratkan pada adanya penyatuan antarindividu atau kelompok yang sebelumnya terpisah-pisah ke dalam satu komunitas dengan “menyembunyikan” perbedaan agama yang ada menuju kehidupan yang toleran. Dalam konteks hubungan antaragama, konsep toleransi lebih menunjuk pada makna kerukunan, yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar dan bersatu hati serta bersepakat antarumat yang berbeda agama.20 P. Berger sebagaimana dikutip Betty R. Schraf menyatakan keadaan demikian mencerminkan bahwa agama merupakan benteng pertahanan untuk menghadapi kericuhan (anomi)sepanjang sejarah manusia.21 Interaksi yang berlangsung antarpenganut agama yang berbeda tidak hanya berupa interaksi kelompok, tetapi juga melibatkan interaksi kebudayaannya22 sehingga keserasian fungsi tidak hanya pada pola tingkah laku kelompok, juga pada unsur-unsur kebudayaannya. Namun demikian, pencapaian kerukunan tidak akan sampai pada tingkatan yang maksimum dan sempurna, tetapi mengikuti dinamika sistem sosialnya masing-masing.23 Berkaitan dengan hal di atas, Talcott Parson mengatakan bahwa setiap tindakan sosial harus diarahkan pada tujuan tertentu dan diatur secara normatif. Parson memperluas strategi analisis fungsional yang dapat diterapkan pada sistem sosial tingkat mikro, ataupun pada tingkat makro. Hasilnya adalah terbentuknya empat model yang menunjuk pada kebutuhan sistem sosial untuk memenuhi persyaratan fungsional, yaitu penyesuaian (adaptation), pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi (integration), dan pemeliharaan pola-pola latensi (latten pattern maintenance).24 1. Adaptation (Adaptasi): Sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. 2. Goal Attainment(Pencapaian tujuan): Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. 3. Integration (Integrasi): Sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,I,L). 4. Latency (Latensi atau pemeliharaan pola): Sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual, maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.25 Secara lebih detail, Parson menyatakan bahwa organisme perilaku adalah sistem yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumberdaya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem kultural malaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan seperangkat norma dan nilai yang memotivasi masyarakat untuk bertindak.26 Terlepas dari polemik dalam teori-teori ilmu sosial, baik teori struktural-fungsional, teori konflik, maupun teori-teori lain tentang masyarakat, di dalam masyarakat kerap kali ditemukan secara bersamaan dua kutub yang saling berseberangan, yaitu solidaritas sosial dan konflik. Keduanya merupakan potensi utama yang tetap ada. Dalam masyarakat yang hidup dalam suasana rukun, tetap menyimpan potensi konflik. Sebaliknya, dalam msyarakat yang penuh suasana konflik, tetap ditemukan orang atau elemen tertentu yang berdamai dengan kelompok berbeda.27 Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto
KOMUNIKA Vol.4 No.1 Januari-Juni 2010 pp.160-177
ISSN: 1978-1261
JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Pada titik inilah toleransi antarumat beragama harus terus diangkat sebagai kepentingan semua manusia beragama sehingga semangat untuk mengusung kerukunan, kebebasan, ketenangan, persaudaraan dan kedamaian beragama. Hal itu tampil sebagai semangat bersama dalam bingkai persatuan dan kesatuan di tengah pluralitas agama dan dinamika sosial yang terus berkembang di era mendatang. Oleh karena itu, tidak lagi ada penghancuran sesama atas nama agama, penghancuran rumah ibadah, dan berbagai bentuk pembantaian lainnya. Tidak lagi muncul konflik sosial politik dan ekonomi yang bertamengkan agama. Inilah salah satu pesan moral agama di tengah masyarakat. Durkheim dan Bellah menyebutnya dengan penekanan integratif agama, yang dengan peran sosialnya-lah agama dapat mempersatukan masyarakat.28 Pekerjaan rumah bagi semua kelompok agama dalam masyarakat adalah senantiasa mengupayakan kerukunan sebagai gerak solidaritas sosial dan menekan angka kemungkinan konflik yang bisa terjadi. Sebagai perhimpunan massa, ormasormas keagamaan dari seluruhagama yang ada berkewajiban merumuskan upaya-upaya ke arah itu. Rumusan tentang langkah aksi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh seluruh elemen bangsa dalam mengupayakan terwujudnya kehidupan masyarakat beragama, yang dapat dilihat sebagai sistem dapat dilihat dari beberapa hal berikut: 1. Memberdayakan institusi keagamaan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai perekat kerukunan antarumat, mengundang partisipasi semua kelompok dan lapisan masyarakat agama sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing melalui kegiatan dialog, musyawarah, tatap muka, kerjasama sosial, dan sebagainya; 2. Membimbing umat beragama agar makin meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana rukun serta memberikan kemudahan beribadah bagi pemeluk agama dengan tidak mencampuradukan aqidah atau dogma dan ibadah bagi pemeluk agama; 3. Mendorong peningkatan pengalaman dan penunaian ajaran agama secara konsekuen dan konsisten, dan kesadaran bersama untuk melindungi agama dari penodaan dan penyalahgunaan dari masing-masing pemeluknya; 4. Mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai Pancasila, dan konstitusi dalam tertib dan supremasi hukum bersama serta mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan terciptanya dialog dan kerjasama antarpemimpin majelis-majelis dan organisasi-organisasi keagamaan dalam membangun toleransi antarumat beragama; 5. Fungsionalisasi pranata lokal, seperti adat istiadat, tradisi, dan norma-norma sosial yang mendukung upaya kerukunan umat beragama dan mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap lapisan dan unsur-unsur masyarakat melalui jalur pendidikan, penyuluhan dan riset aksi, serta terus meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) seperti pemimpin agama dan pemimpin masyarakat, terutama pemimpin lokal untuk ketahanan dan kerukunan masyarakat bawah (grass root); dan 6. Bersama-sama pemimpin majelis-majelis agama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI), melakukan pendekatan dan dialog secara intensif ke berbagai daerah di Indonesia sehingga tercipta suasana rukun, damai, dan tentram.29 Ormas keagamaan sebagai tempat bertemunya identitas yang sama dan melembaga merupakan kekuatan massa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di atas. Ketika agama-agama yang berbeda ini menyemai dalam perangkat sosial, baik formal, maupun non formal, maka kewajiban untuk duduk bersama dalam perbedaan identitas itu harus terus diperjuangkan dalam memelihara kerukunan antarumat beragama di tengah pluralitas. Dalam penelitian ini, penulis hendak melihat langkah atau peran yang yang dilakukan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI), Konfrensi wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja Indonesia Setempat (PGIS), Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dalam rangka memelihara kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Dalam kajian sosial, dikenal istilah status sosial. Status sosial mengisyaratkan posisi atau kedudukan dalam masyarakat dengan kewajiban dan hak yang sepadan. Sementara itu, peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status tertentu. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama, yaitu seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak tersebut. Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto
KOMUNIKA Vol.4 No.1 Januari-Juni 2010 pp.160-177
ISSN: 1978-1261
JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Perangkat peran (role set) digunakan untuk menunjukkan status tidak hanya mempunyai satu peran tunggal, tetapi memiliki sejumlah peran yang saling berkaitan dan bersifat menyesuaikan. Seseorang dapat menerima beberapa perangkat peran sekaligus dalam waktu yang bersamaan dan memangku berbagai macam peran dalam situasi yang bersamaan. Dengan demikian, perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari seseorang yang memainkan suatu peran, dan pihak lain sebagai yang dipengaruhi oleh penyajian peran yang sedemikian rupa tersebut. Orang yang melakukan peran bertindak dengan usaha yang disengaja untuk menyajikan citra yang diharapkan bagi pihak lain. Ketika peran diartikan sebagai fungsi dari kedudukan, maka fungsi merupakan konsekuensi dari pola aksi dari sistem. Posisi atau status dapat dimaknai sebagai kedudukan seseorang atau kelompok dalam sistem sosial yang merupakan tempat bertemunya kumpulan hak, kewajiban dan tak memiliki hirarki.30 Walaupun demikian, kedudukan sosial dalam masyarakat memperhitungkan superioritas dan inferioritas karena status kerap dihubungkan dengan derajat dan kedudukan. Dalam konteks sosial, status adalah kedudukan yang diwarisi. Ralp Linton misalnya, ia membagi status ke dalam status warisan yang dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan status perolehan. Max Weber berpendapat bahwa status sosial adalah social honour, atau reputasi yang yang terkait dengan kedudukan seseorang dalam masyarakatnya. Apabila kelas sosial itu ditentukan oleh faktor ekonomi, maka status sosial memiliki azas penghormatan dan reputasi (estimation of honour). Status sosial tak dapat dipisahkan dari peranan. Setiap status sosial disertai dengan sejumlah aturan dan norma. Aturan dan norma adalah panduan tentang hal yang harus dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan. Ketentuan, aturan, norma dipandang sebagai suatu partisipasi peranan yang bersangkutan karena bagian dari sistem. Dengan arti ini, pola-pola tingkah laku tertentu diharapkan harus dilakukan oleh mereka yang memiliki status tersebut. Dengan demikian, peranan mereka yang memiliki status tertentu dalam lingkungan sosial adalah aspek dinamik dari status tersebut.31 Masyarakat sangat berbeda-beda dalam derajat pengorganisasian posisi-posisi. Ada masyarakat yang mempunyai sistem-sistem posisi yang sangat majemuk. Ada pula masyarakat yang hanya relatif sedikit sistem posisinya, tetapi dalam masyarakat paling sederhana sekalipun memiliki lima jenis posisi yang berbeda. Kelima jenis posisi-posisi tersebut adalah; umur, pekerjaan, prestise, famili, dan kelompok-kelompok perserikatan.32 Partisipasi peran—dalam semua pengertian-pengertian ideal atau aktual, umum, maupun spesifik—menunjuk kepada konsistensi-konsistensi tingkah-laku di pihak seseorang, di waktu ia menyumbangkan suatu tata hubungan yang sedikit banyak stabil dengan satu, dua atau beberapa orang. Orang-orang yang terlibat dalam tata hubungan itu mungkin spesifik, individu-individu yang bernama, atau merupakan wakil dari kategori seperti politisi, akademisi, agamawan, bahkan tokoh organisasi kemasyarakatan keagamaan dan lain sebagainya. S.F. Nadel dalam buku yang berjudul The Theory of Sosial Structure, yang terbit tahun (1957), menyebutkan ada dua prinsip formal yang menjadi asumsi dasar kesatupaduan sistem peranan, yakni: a. Penguasaan terhadap aksi atau tindakan; dan b. Penguasaan terhadap sumber-sumber dan keuntungan-keuntungan. Kedua kriteria dari Nadel ini telah dioperasionalisasikan oleh Mr. Freilich. Di dalam membedakan konsep tersebut, Radcliffe Brown bertitik tolak dari struktur yang dipandang dari suatu sudut masyarakat sebagai totalitas yang merupakan struktur sosial. Dia melanjutkan konsep sub-struktur suatu perangkat hubungan sosial tertentu. Dengan demikian, suatu struktur akan berfungsi apabila berperan di dalam memelihara kontinuitas struktural dari keseluruhan sistem tersebut.33 Peranan sosial atau social role adalah pola tingkah laku yang diharapkan (expected bahaviour), yang terkait dalam status sosial seseorang dalam satu kelompok atau dalam suatu situasi sosial tertentu. Masyarakat dilihat sebagai sistem interaksi sosial berdasarkan pada ketentuan timbal-balik pelaku sosialnya. Setiap status itu memiliki hak dan kewijabannya. Karena itu, seseorang memainkan peranannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Dengan demikian, status dan peranan adalah dua cara yang terkait erat serta saling bergantung untuk menunjukkan situasi yang sama.34
Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto
KOMUNIKA Vol.4 No.1 Januari-Juni 2010 pp.160-177
ISSN: 1978-1261
JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Konflik dalam peranan sangat mungkin terjadi, baik di antara dua atau lebih peranan yang dijalani oleh seseorang, maupun berlaku di antara peran individu dengan peran individu lainnya. Manakala seseorang berada dalam konflik peranan, maka cara penyelesaiannya merupakan aspek penting dalam penelitian tentang nilai, proses sosial dan struktur sosial.35 Partisipasi peran dalam (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pengertian apapun, maka dia melaksanakan suatu peranan. Setiap orang mempuyai peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya masing-masing. Hal itu berarti bahwa peranan menentukan hal yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang kemudian diberikan oleh masyarakat kepadanya sebagai reaksi balik. Pentingnya peranan karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbutan-perbuatan orang lain. Keberadaan individu dalam kelompok perserikatan menjadi kumpulan peran dengan satu tujuan. Peranan kelompok ini akan menentukan dinamisasi kelompok lain dalam masyarakat. Perhimpunan individu ini diarahkan dapat mewakili aspirasi anggota dalam upaya pemenuhan hak-hak mereka. Minimnya kemungkinan pencapaian tujuan secara individu menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan perbuatan bersama atau kolektif dalam satu kelompok organisasi tertentu. Sistem pembagian kedudukan pada pokoknya diperlukan secara mutlak agar organisasi dapat bergerak secara teratur mencapai tujuan yang diniatkan oleh para penciptanya. Akan tetapi, sistem itu sendiri mengandung benih-benih yang dapat merusak organisasi. Hal ini dikarenakan pada semua gerak dalam organisasi harus mengikuti dan melalui susunan kedudukan yang sudah ditentukan dan harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Oleh karena itu, organisasi itu kehilangan keluwesan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri pada keadaan-keadaan masyarakat umum yang senantiasa berubah. Selain itu, penggunaan personal dalam organisasi tersebut terikat pada sistem pembagian kedudukan yang telah ditentukan. Dengan demikian, tidak dapat digunakan sebaik-baiknya kemampuan mengambil inisiatif dan kemampuan memimpin yang ada pada mereka karena kedudukannya tidak mempunyai wewenang untuk mengambil inisiatif atau menjalankan pimpinan. Dengan kata lain, perkataan perbedaan antara kedudukan dengan kecakapan pribadi menjadi kabur. Sistem yang kaku dan terikat pada peraturan-peraturan yang ketat menyebabkan timbulnya suatu elite, yang mempunyai kepentingan-kepentingan besar tidak adanya keseimbangan dalam keadilan dan sebagainya. Contohnya adalah elit politik, agama, dan seterusnya.36 Para pemuka organisasi masyarakat yang notabenemewakili elit agama dituntut untuk mampu menyesuaikan nilai-nilai aturan yang berlaku di dalam internal organisasinya dan harus dapat beradaptasi dengan organisasi keagamaan lain yang berbeda, baik azas dan prinsip organisasi, ideologi, maupun ajaran agama mereka. Kerukunan antarumat beragama yang digulirkan ke tingkat masyarakat bawah harus dapat dipahami secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebutuhan kerukunan menjadi semangat bersama yang tidak hanya didominasi oleh elit organisasi suatu agama saja. Hal ini dikarenakan dialog kerukunan antarumat beragama selama ini cenderung hanya diwakili oleh elit ormas keagamaan. Sementara itu, peran masyarakat secara umum masih sangat minim. Tokoh ormas keagamaan seperti tokoh MUI, PGIS, KWI, Walubi dan PHDI dituntut untuk memainkan peran mereka. Hal itu yakni seluruh usaha dan upaya sesuai dengan status dan fungsi mereka dalam organisasi keagamaan yang mereka pimpin menyajikannya dengan menempatkan keyakinannya sebagai pemeluk agama dan mengusung visi kebersamaan di tengah perbedaan agama, yang dianut pihak lain demi terciptanya kehidupan sosial keagamaan yang rukun dan damai di sisi yang lain pula. Dalam hal ini, bentuk partisipasi yang lebih mengarah pada kerjasama sosial ekonomi dan terobosan-terobosan lain yang lebih mengena pada seluruh masyarakat untuk terus diperjuangkan dan diprioritaskan. Dengan begitu, kesan yang selama ini muncul bahwa dialog kerukunan hanya konsumsi dan komoditi elit tertentu bisa terminimalisir.
PENUTUP Partisipasi tokoh ormas keagamaan dalam memelihara kerukunan antarumat beragama hanya baru pada wilayah dialog-formal.Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu malam Minggu, pada minggu pertama, di awal bulan dengan berpindahJurusan Dakwah STAIN Purwokerto
KOMUNIKA Vol.4 No.1 Januari-Juni 2010 pp.160-177
ISSN: 1978-1261
JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI
pindah lokasi, yang berdekatan dengan tempat ibadah tertentu seperti di aula Bunda Maria, Aula Santo Yosep, Vihara Budha Sasana Parujakan, atau lainnya. Selain kegiatan rutin ini, kalaupun ditemukan indikasi-indikasi partisipasi tokoh ormas keagamaan dalam kasus-kasus tertentu dalam penelitian ini, kecenderungannya hanya bersifat reaktif.
ENDNOTE Sayyed Hossein Nasr, Islam Cita dan Islam Fakta,(Jakarta: Yayasan Obor, 1984), hal. 1-3. Nurcholish Madjid membedakan dua pengertian ini dengan istilah Doktrin dan Peradaban Islam. Doktrin adalah Islam yang terdiri dari seperangkat ajaran ideal dalam bentuk wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW, yang kemudian dihimpun dalam Al-Qur’an. Adapun Islam Peradaban adalah Islam yang diamalkan oleh para pemeluknya yang memiliki sifat historis, yakni pengalaman-pengalaman yang menyejarah dalam kehidupan umat manusia. Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban(Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hal. 103. 3 Bryan S Turner, Menggugat Sosiologi Sekuler, Studi Analisis atas Sosiologi Weber(Yogyakarta: Suluh Press, 2005), hal. 29. 4 Max Weber, Sosiologi Agama (Yogyakarta: Ircisod, 1962), cet. ke-2, hal. 56-58. 5 William Howells, Penyembahan Berhala Orang Primitif dan Agamanya(New York: The American Museum of Natural History, 1962), hal. 24. 6 Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life(New York: The Fre Press, 1995), hal. 2. 7 Thomas F O’dea, Sosiologi Agama (Jakarta: CV Rajawali, 1966), hal. 3. 8 Syafi’i Ma’arif, Islam, Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 110. 9 B Paul Horton, Sociology, terj. Amirudin Ram dan Tita Sobari, Sosiologi (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 19. 10 Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures(New York: Inc, Publishers, 1975), hal. 17. 11 Burhanudin Daya, Agama Dialogis, Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antar-Agama(Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 240. 12 Jusman Iskandar, Teori Sosial (Garut: Pustaka PPs Universitas Garut, 2003), hal. 220. 13 Bahrudin Daya, op. cit.,hal. 93. 14 Hendro Puspito, Sosiologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hal. 151. 15 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 169. 16 Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama, Perspektif Ilmu Perbandingan Agama(Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 16. 17 Fred Luthans, Organizasional Behavior(America: Mc. Graw-Hill, 1992), hal. 260. 18 Ibid., hal. 19. 19 Usman Pelly dan Asih Menanti, Teori-teori Sosial Budaya (Jakarta: B3 PTKSM P2TPKI Dirjen DIKTI Depdikbud, 1991), hal. 128. 20 Sudjangi, Agama dan Masyarakat (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 1993), hal. 10. 21 Betty R Scharf, Sosiologi Agama(Jakarta: Kencana, 2004), hal. 114. 22 Koentjoroningrat, et. al., Kamus Istilah Antropologi (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1984), hal. 70. 23 Nasikun, Sebuah Pendekatan untuk Memahami Sistem Sosial Indonesia (Yogyakarta: Fakultas Sospol UGM, 1974), hal. 16. 24 Jusman Iskandar, Teori Sosial(Bandung: PPS IAIN SGD, 2001), hal. 363. 25 George Ritzer dan Douglas J. Goodman,Teori Sosiologi Modern(Jakarta: Kencana, 2004), hal. 121. 26 Ibid., hal. 123. 27 Budhi Munawar Rahman, Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman (Jakarta: Paramadina, 2002), hal. 13. 28 Jusman Iskandar, op. cit., hal. 218. 29 I Made Titib et.al., Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama(Bandung: Gunung Djati Press, 2006), hal. 57. 30 Howard T Odum, Ekologi Sistem(Yogyakarta: UGM Press, 1992), hal. 4. 31 Judistira K Garna, op. cit., hal. 178. 32 Newcomb Turner, Social Psycology, terj. M S F.Z.A, Psikologi Sosial(Bandung: Diponegoro Press, 1950), hal. 430. 33 Soerdjono Soekamto, Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Sosial(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993), cet. ke-2, hal. 109. 34 Wardi Bachtiar, Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons (Bandung: Rosdakarya, 2006), hal. 172. 35 Peter Beilharz, Teori-teori Sosial, Observasi Kritis Terhadap Para Filsuf Terkemuka(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. ke-3, hal. 193. 36 Sorjono Soekanto, Sosiologi, Suatu Pengantar(Jakarta: Rajawali Pres, 1990), hal. 274. 1 2
DAFTAR PUSTAKA Bachtiar, Wardi. 2006. Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons. Bandung: Rosdakarya. Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto
KOMUNIKA Vol.4 No.1 Januari-Juni 2010 pp.160-177
ISSN: 1978-1261
JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Daya, Burhanudin. 2004. Agama Dialogis, Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antar Agama. Yogyakarta: LKiS. Durkheim, Emile.1995. The Elementary Forms of Religious Life. New York: The Fre Press. Geert, Clifford. 1975. The Interpretation of Cultures. New York: Inc, Publishers. Horton, B Paul. 1996. Sociology diterj. Amirudin Ram dan Tita Sobari. Sosiologi. Jakarta: Erlangga. Howard T. 1992. Ekologi Sistem. Yogyakarta: UGM Press. Howells, William. 1962. Penyembahan Berhala Orang Primitif dan Agamanya. New York: The American Museum of Natural History. Iskandar, Jusman. 2001. Teori Sosial. Bandung: PPS IAIN SGD. . 2003. Teori Sosial. Garut: Pustaka PPs Universitas Garut. Kahmad, Dadang. 2000. Metode Penelitian Agama, Perspektif Ilmu Perbandingan Agama. Bandung: Pustaka Setia. . 2002. Sosiologi Agama. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Luthans, Fred. 1992. Organizasional Behavior. America: Mc. Graw-Hill. Ma’arif, Syafi’i. 1997. Islam, Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Madjid, Nurcholish. 1992. Islam, Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. Menanti, Asih dan Usman Pelly. 1991. Teori-teori Sosial Budaya. Jakarta: B3 PTKSM P2TPKI Dirjen DIKTI Depdikbud. Nasikun. 1974. Sebuah Pendekatan untuk Memahami Sistem Sosial Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Sospol UGM. Nasr, Sayyed Hossein. 1894. Islam Cita dan Islam Fakta. Jakarta: Yayasan Obor. Peter. TT. Teori-teori Sosial, Observasi Kritis Terhadap Para Filsuf Terkemuka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Puspito, Hendro. 1984. Sosiologi Agama. Yogyakarta: Kanisius. R Scharf, Betty. 2004. Sosiologi Agama. Jakarta: Kencana. Rahman, Budhi Munawar. 2002. Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman.Jakarta: Paramadina. Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana. Sarjono. 1990. Sosiologi, Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press. Sudjangi. 1993. Agama dan Masyarakat. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI. Soekamto, Soerdjono. 1993. Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Sosial.Jakarta: Raja Grafindo Persada. Titib, Made et.al. 2006. Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama. Bandung: Gunung Djati Press. Turner, Newcomb, 1950. Social Psycology diterj. M S F.Z.A, Psikologi Sosial. Bandung: Diponegoro Press. Turner, Bryan S. 2005. Menggugat Sosiologi Sekuler, Studi Analisis atas Sosiologi Weber. Yogyakarta: Suluh Press. Weber, Max. 1962. Sosiologi Agama. Yogyakarta: Ircisod.
Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto
KOMUNIKA Vol.4 No.1 Januari-Juni 2010 pp.160-177
ISSN: 1978-1261
