PUBLIC PERCEPTION ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE AND RELATIONSHIP WITH PERFORMANCE (CASE STUDY: CITY GOVERNMENT ADMINISTRATION SOUTH JAKARTA) Yerina Novalinda Undergraduate Program, Faculty of Economics Gunadarma University http://www.gunadarma.ac.id
Keywords: Good Governance, performance. ABSTRACT Good governance in the public sector can be interpreted as relating to how to manage the administration of public affairs such as the use of economic power, politics and administration to manage state affairs at all levels. Good governance also includes all the mechanisms, processes and institutions in which citizens and community groups to express their interests, using legal rights, obligations and bridge the differences between them. This study aimed to examine the implementation of the Good governance in South Jakarta, to determine the performance of the South Jakarta City Government, and to determine whether there is a relationship between the GG on performance. Characteristics of Good Governance by UNDP represented by Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Efficiency & Effectiveness, Accountability and Strategic Vision. While for the performance represented by the Vision and Mission of South Jakarta's city government. This study uses a questionnaire instrument, the results of a questionnaire for the variable (X), namely the implementation of Good Governance and obtained a value of 72.45% for the variable (Y), namely the implementation of Vision and Mission obtained a value of 69.13%. This shows that the implementation of the implementation of Good Governance (GG) and the implementation of performance in South Jakarta City Government Administration have done better.
To measure the correlation of the Implementation of Good Governance (GG) with a performance at the South Jakarta City Government Administration using Spearman rank correlation calculated 0.898 or 89.80%, which means having a strong unidirectional relationship. From the results of the coefficient determinant of the value of 80.64% means that the relationship between these two variables have a significant influence amounted to 80.64%. Where the implementation of Good Corporate Governance (GCG) affect the performance of 80.64% and the remaining 19.36% influenced by other factors outside of Corporate Governance.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DAN HUBUNGANNYA DENGAN KINERJA ( STUDI KASUS : PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN ) Yerina Novalinda Universitas Gunadarma
Abstrak Good governance dalam sektor publik dapat diartikan sebagai cara mengelola pemerintahan yang menyangkut urusan-urusan publik seperti penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Good governance juga mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompokkelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan Good governance di Jakarta Selatan, untuk mengetahui kinerja Pemkot Jakarta Selatan, dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara GCG terhadap kinerja. Pelaksanaan Good Governance diwakili oleh Karakteristik menurut UNDP yaitu Participation, Rule Of Law, Transparancy, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Efficiency&Effectiveness, Accountability dan Strategic Vision. Sedangkan untuk kinerja diwakili oleh Visi dan Misi yang dimiliki Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner, dari hasil kuesioner untuk variabel (X) yaitu pelaksanaan Good Governance memperoleh nilai sebesar 72,45% dan untuk variabel (Y) yaitu pelaksanaan Visi dan Misi memperoleh nilai sebesar 69,13%. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan pelaksanaan Good Governance (GG) dan pelaksanaan kinerja pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan Baik. Untuk mengukur hubungan Pelaksanaan Good Governance (GCG) dengan kinerja pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggunakan hasil perhitungan korelasi rank spearman sebesar 0,898 atau 89,80% yang artinya mempunyai hubungan searah yang sangat kuat. Dari hasil koefisien determinan dengan nilai 80,64% mempunyai arti bahwa hubungan kedua variabel mempunyai pengaruh sebesar 80,64%. Dimana implementasi Good Governance (GG) mempengaruhi kinerja sebesar 80,64% dan sisanya sebesar 19,36% dipengaruhi oleh faktorfaktor lain di luar Good Governance. Kata kunci : Good Governance, kinerja
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang Sesuai dengan otonomi daerah berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah pusat Dan Daerah, kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, membuat perubahan yang sangat mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sistem pengelolaan sumber pendapatan daerah. dalam hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya mempercepat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat publik menuntut terselenggaranya lembaga-lembaga sektor publik yang good corporate governance yang merupakan tata kelola usaha yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja usaha. Isu mengenai corporate governance mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1997 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya corporate governance yang diterapkan diseluruh sektor di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek corporate governance. Namun dalam pemerintahan di kenal dengan good governance yang berarti tata kelola pemerintahan. Dalam sektor publik good governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Tidak hanya menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan pembangunan masyarakat tetapi juga menekankan pada aspek politik. ekonomi, dan administratif dalam mengelola negara. Kinerja pemerintahan yang buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kegagalan pemerintahan dalam melakukan pemantauan dan penentuan perencanaan strategis. Dimensi lain penyebab buruknya kinerja pemerintahan secara umum adalah pelanggaran terhadap etika kepemerintahan. Seperti diketahui, budaya suap- menyuap, kolusi-korupsi dan nepotisme (KKN) masih marak mewarnai praktik pemerintahan di Indonesia. Sangat tingginya antusiasme serta respon positif masyarakat beberapa tahun ini terhadap sistem good governance menumbuhkan harapan terselenggaranya pemerintahan yang terbuka, adil dan bertanggung jawab. Hal tersebut sebagai akibat dari banyaknya organisasi yang memiliki kinerja yang kurang bahkan tidak menggembirakan. Di samping itu, tidak efektifnya perangkat hukum dan peraturan-peraturan organisasi menjadi perhatian utama para akademisi dan praktisi akuntansi untuk membenahi serta menata kembali sistem governance. Kedua penyebab tersebut tidak hanya melanda organisasi yang berorientasi pada keuntungan (profit motive organization) tetapi juga non-profit motive organization serta instansi pemerintah. Keinginan untuk membangun sistem good governance tengah bergerak sangat cepat di beberapa negara Eropa Timur, Afrika dan Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan membangun standar-standar akuntansi keuangan untuk pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui revitalisasi organisasi sektor publik.
Mengacu pada perkembangan otonomi daerah saat ini, menunjukkan betapa pentingnya penerapan good governance dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah. Namun masih sedikitnya penelitian terhadap penerapan good governance di tingkat pemerintahan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta ingin mengetahui penerapan good governance pada pemerintah khususnya pada pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan ? 2. Bagaimana kinerja Pemerintahan Kota Adminstrasi Jakarta Selatan ? 3. Apakah terdapat hubungan antara Good Governance terhadap kinerja Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan? 1.3 Tujuan penelitian Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan good governance dan hubungannya dengan kinerja Pemerintah Kota Admistrasi Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan Good Governance di Kota Jakarta Selatan. 2. Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 3. Untuk mengetahui adanya hubungan antara Good Governance dengan Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
LANDASAN TEORI
2.1 Kerangka Teori 2.1.1 Pengertian Good Corporate Governance dan Good Governance Kata “governance” berasal dari bahasa Perancis “gubernance” yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi corporate governance. Dalam bahasa Indonesia corporate governance diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan. World bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan adanya aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. World bank (dalam Mardiasmo, 2004:24) mendefinisikan good governance sebagai : “Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha”.
2.1.2 Karakteristik Good Governance Karakteristik pelaksanaan good governance menurut UNDP (dalam Mardiasmo, 2004 : 24) sebagai berikut : 1. Partisipasi (Participation), keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam hal ini mendorong setiap warga negara untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. 2. Penegakan Hukum (Rule of law), kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Mewujudkan adanya law enforcement yang adil tanpa kecuali yang menunjang HAM dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi (Transparancy), tranparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh-oleh mereka yang membutuhkan. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan untuk mendapatkan informasi. 4. Daya Tanggap (Responsiveness), lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa pengecualian. 5. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 6. Kesetaraan (Equity), setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. 7. Efektifitas dan Efisiensi (Efficiency and Effectiveness), pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. 8. Akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. 9. Visi Strategi (Strategic vision), penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan. Bertujuan untuk membangun berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dari 9 karakteristik tersebut, paling tidak terdapat 3 hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan value of money (economy, efficiency, dan effectiveness). 2.1.3 Tujuan Penerapan Good Governance Pada Institusi Pemerintah Tujuan implementasi Good Governance pada otonomi daerah terbagi dua sisi yaitu sebagai berikut: 1. Sisi Output : pelayanan publik yang lebih berkualitas dan lebih terjangkau. 2. Sisi Proses : responsif, akuntabel, transparan, partisipatif, efisien dan kepastian hukum.
2.2 Kinerja 2.2.1 Pengertian Kinerja Pengertian kinerja merupakan istilah yang saat ini sering dipergunakan dalam masyarakat dan organisasi baik swasta maupun pemerintah. Kinerja mengarah pada suatu tingkat pencapaian tugas yang dilakukan oleh seseorang. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Menurut Murdjianti P. (2004:29) dikutip dari Fedi menyatakan bahwa : “Kinerja adalah hasil yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”. 2.2.2 Sistem Penilaian Kinerja Mark C. Zweig dalam Henry Simamora (2004:414-415) dikutip dari Fedi mengartikan sebagai berikut: “Penilaian kinerja adalah proses penilaian hasil kerja yang akan digunakan pihak manajemen untuk memberi informasi kepada karyawan secara individual tentang mutu hasil pekerjaannya dipandang dari sudut kepentingan perusahaan”. Menurut Gary Dessler (2006:514-516) dikutip dari Fedi, ada 5 faktor dalam penilaian kinerja yang populer yaitu : 1. “Kualitas pekerjaan, meliputi: akurat ketelitian, penampilan, dan penerimaan keluaran. 2. Kuantitas pekerjaan meliputi: volume keluaran dan kontribusi. 3. Supervisi yang diperlukan, meliputi: membutuhkan saran, arahan, atau perbaikan. 4. Kehadiran, meliputi: regulasi, dapat dipercaya/diandalkan dan ketepatan waktu. 5. Konservasi,meliputi: pencegahan pemborosan, kerusakan, pemeliharaan peralatan”. 2.3 Hubungan Good Governance terhadap kinerja pemerintah Pendekatan Good Governance akan menuntut adanya pengembangan kinerja institusi baik pemerintah, bisnis dan masyarakat secara komprehensif pada semua tingkatan. Semua ini harus didukung dengan adanya sistem pelaporan akuntabilitas kepada publik yang merupakan prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang good governance. Sehingga secara konseptual, hubungan antara good governance dengan kinerja yang diwakili dengan terbentuknya visi dan misi yang hendak dicapai oleh institusi adalah mutualistik dan saling mendukung.
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat dilingkungan wilayah jakarta selatan yang merasakan dampak langsung terhadap kinerja pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. 3.2 Data dan Variabel Penelitian 1) Variabel Independen (Variabel X) Variabel independen atau variabel bebas menurut Indriantoro (2002), adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independent (diberi notasi X) adalah penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) menurut UNDP yang meliputi Participation, Rule Of Law, Transparancy, Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Efficiency and Effectiveness, Accountability, Strategic vision. 2) Variabel Dependen (Variabel Y) Variabel dependen atau variabel terkait menurut Indriantoro (2002), yaitu tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Yang menjadi variabel dependen (diberi notasi Y) adalah kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. 3.3 Alat analisis Yang digunakan 3.3.1 Pengujian validitas Santosa dan Ashari (2005) Pengujian validitas adalah pengujian untuk mengetahui kemampuan indikator-indikator suatu konstruk (variabel laten) untuk mengukur konstruk tersebut secara akurat. Variabel indikator memenuhi kriteria valid jika memiliki Corrected Item-Total Correlation yang bernilai positif. Jika masih terdapat nilai Corrected Item-Total Correlation yang negatif, maka harus dilakukan pengujian kembali sampai tidak ada Corrected Item-Total Correlation yang bernilai negatif 3.3.2 Pengujian Reliabilitas Reliabilitas instrumen adalah hasil pengukuran yang dapat dipercaya. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode Alpha Cronbach’s diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach’s 0 sampai 1. Alpha Cronbach’s merupakan model internal consistency score berdasarkan korelasi purata antara butirbutir (items) yang ekuivalen. 3.3.3 Pengujian analisis Rank Spearman Tujuan dari penggunaan analisis korelasi Rank Spearman adalah untuk menentukan hubungan antara variabel yang ada, yaitu variabel independent dan variabel dependen. Dalam analisis data penulis telah menetapkan dua variabel yaitu: 1) Pelaksanaan karakteristik Good Governance pada Pemerintah Kota sebagai variabel independent, dengan notasi X
2) Kinerja Pemerintah Kota sebagai variabel dependen, dengan notasi Y Dalam menganalisis hubungan pelaksanaan GG terhadap kinerja Pemerintah Kota digunakan rumus korelasi Rank Spearman, yaitu : n
6∑ di2 i=1
rs = 1-
n (n2 – n) Rumus diatas dapat dipergunakan jika tidak terdapat data kembar dari data yang diperoleh, namun apabila dua subjek atau lebih memperoleh skor yang sama maka kita perlu mengkoreksi jumlah kuadratnya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan angka yang sama. Faktor korelasi yang dimaksud adalah dengan rumus sebagai berikut : T
=
t2 - t 12
Dimana : t = banyaknya observasi yang berangka sama pada suatu rangking tertentu. Sehubungan dengan adanya faktor korelasi tersebut, maka rumus yang dipergunakan untuk menghitung rs jika terdapat angka yang sama yaitu : rs =
Dimana : ∑x2 = n3 – n 12
∑Tx
∑y2
∑Tx
= n3 – n 12
∑x2 + ∑y2 - ∑di2 2 (∑x2)(∑y2)
Nilai korelasi rank spearman ( rs ) berkisar antara -1 < rs < 1 tanda negatif atau positif diartikan sebagai berikut : Tabel 3.1 Nilai Koefisiensi Korelasi Rank Spearman Interval Koefisien Koefisien Korelasi Tafsirannya 0,00 – 0, 199 0, 20 – 0,399 0,40 – 0,59 0,60 – 7,99 0,80 – 1,000
+ dan + dan + dan + dan + dan -
Hubungan sangat rendah Hubungan rendah Hubungan cukup kuat Hubungan kuat Hubungan sangat kuat
Dari analisis akan diperolah apakah r positif ataukan negatif. Jika korelasi r positif ( r > 0 ) berarti terdapat hubungan yang positif atausearah. Artinya jika terjadi kenaikan pada variabel X maka akan diikuti kenaikan pada variabel Y, atau jika terjadi penurunan pada variabel X akan diikuti penurunan pada variabel Y. Koefisien korelasi ( r ) negatif ( r < 0 ) berarti apabila terjadi kenaikan pada variabel X maka akan diikuti
oleh penurunan variabel Y, atau jika terjadi penurunan pada variabel X akan diikuti kenaikan pada variabel Y. Untuk menghitung sumbangan atau kontribusi pada variabel X terhadap naik atau turunnya variabel Y dihitung koefisien determinasi dengan rumus : R2 = rs2 x 100%
Dimana : R2 = koefisien determinasi rs = nilai koefisiensi korelasi rank spearman
3.4 Pengujian Hipotesis Suatu koefisien korelasi haruslah mempunyai nilai yang berarti (signifikan). Untuk menguji keberartian koefisien korelasi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah: 1) Menentukan Ho dan Ha Ho : rs ≤ 0, Berarti terdapat hubungan negatif atau tidak terdapat hubungan antara pelaksanaan GG terhadap kinerja Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Ha : rs > 0, Berarti terdapat hubungan positif atau terdapat hubungan antara pelaksanaan GG terhadap kinerja Pemerintah Kota Jakarta Selatan. 2) Menentukan taraf signifikan sebesar 5% ( 0,05 ) 3) Kriteria pengambilan keputusan t
=
rs √ n- 2 √ 1 – rs2
Dari penerapan rumus diatas maka akan diperoleh distribusi student dengan tingkat kebebasan ( dk ) = n-2. Melalui dk dan taraf signifikan maka akan diperoleh nilai t melalui tabel dan keputusan yang diambil adalah : Ho akan diterima apabila ttest ≤ t tabel Ha akan diterima apabila ttest > t tabel
PEMBAHASAN 4.1 Tanggapan Responden Terhadap Kuesioner Untuk Variabel X dan Variabel Y Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan skor atas jawaban kuesioner diatas. Sesuai dengan skala penilaian jawaban kuesioner yang digunakan, yaitu skala likert, maka akan diperoleh skor akhir berkisar 20% - 100% dari skor maksimum. Oleh karena itu, dibuat kriteria penilaian berdasarkan presentase skor jawaban untuk variabel X dan variabel Y. 1. Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Pelaksanaan Good Governance (GG) Hasil penelitian atas implementasi Good Governance (GG) diperoleh melalui jawaban kuesioner hasil penelitian. Hasil jawaban responden kemudian diolah untuk memperoleh skor setiap pertanyaan dengan menggunakan weighted mean score. Skor dan persentase yang diperoleh kemudian dianalisis dengan kriteria dibawah ini. Kategori diperoleh dengan membagi interval 20% -100% berdasarkan skala Likert, yaitu 1 sampai 5. Kategori pertama diperoleh dengan membagi 100%
dengan 5, maka diperoleh batas terendah sebesar 20%, selanjutnya membagi 80% dengan 5, maka diperoleh nilai sebesar 16 %. Tiap batas kemudian ditambahkan dengan nilai tersebut (16%), dimulai dari batas terendahnya (20%). Berdasarkan perhitungan tersebut, maka kriteria yang ditetapkan dapat dibuat sebagai berikut : 1. Skor 20% - 36% : mengindikasikan tanggapan responden mengenai pertanyaanpertanyaan yang diajukan bahwa penerapan GG sangat buruk. 2. Skor 37% - 52% : mengindikasikan tanggapan responden mengenai pertanyaanpertanyaan yang diajukan bahwa penerapan GG buruk. 3. Skor 53% - 68% : mengindikasikan tanggapan responden mengenai pertanyaanpertanyaan yang diajukan bahwa penerapan GG cukup baik. 4. Skor 69% - 84% : mengindikasikan tanggapan responden mengenai pertanyaanpertanyaan yang diajukan bahwa penerapan GG baik. 5. Skor 85% - 100% : mengindikasikan tanggapan responden mengenai pertanyaanpertanyaan yang diajukan bahwa penerapan GG sangat baik..
Tabel 4.1 Weighted Mean Score Variabel X Pelaksanaan Good Governance
Indikator Pertanyaan
No
SB
Fx
B
Fx
CB
Fx
Br
Fx
SBr
Fx
X Ratarata
Ideal
%
Participation
1.
16
80
101
404
19
57
2
4
-
-
3.95
5
78,95%
2.
-
-
51
204
83
249
4
8
-
-
3.34
5
66,81%
1.
1
5
52
208
76
228
9
18
-
-
3.33
5
66,52%
2.
4
20
89
356
42
126
2
4
1
1
3.67
5
73,48%
1.
5
25
99
396
34
102
-
-
-
-
3.79
5
75,80%
2.
4
20
96
384
35
105
3
6
-
-
3.73
5
74,64%
1.
12
60
92
368
31
93
3
6
-
-
3.82
5
76,37%
2.
7
35
103
412
27
81
1
2
-
-
3.84
5
76,81%
1.
1
5
46
184
84
252
5
10
2
2
3.28
5
65,65%
2.
11
55
97
388
29
87
1
2
-
-
3.86
5
77,10%
3.
3
15
97
388
37
111
1
2
-
-
3.74
5
74,78%
1.
-
-
46
184
81
243
9
18
2
2
3.24
5
64,78%
2.
-
-
41
164
87
261
9
18
1
1
3.22
5
64,35%
1.
9
45
67
268
58
174
4
8
-
-
3.59
5
71,74%
Rule Of Law
Transparancy
Responsiveness
Consensus Orientation
Equity
Effisiency effectiveness
&
Accountability
Strategic vision
2.
26
62
248
45
135
5
10
-
-
3.79
5
75,80%
3.
21
65
260
47
141
4
8
1
1
3.73
5
74,64%
1.
-
-
64
256
69
207
4
8
1
1
3.42
5
68,41%
2.
2
10
59
236
71
213
4
8
2
2
3.40
5
67,97%
1.
19
85
340
32
96
2
4
-
-
3.88
5
77,54%
2.
9
45
99
396
29
87
1
2
-
-
3.84
5
76,81%
150
750
1511
6044
1016
3048
73
146
10
10
3,623
5
72,45%
JUMLAH
SB B CB Br SBr
= = = = =
Sangat Baik Baik Cukup Baik Buruk Sangat Buruk
Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa nilai skor kuesioner atas variabel X adalah 72,45%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Good Governance pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 72,45%. adalah baik. Berikut ini hasil analisis indikator variabel untuk pelaksanaan Good Governance : 1. Partisipacion 1) Usaha pemkot untuk mendorong masyarakat untuk mau ikut berpendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 78,95%. Hal ini menunjukan bahwa Pemkot Jak-Sel untuk mendorong masyarakat untuk ikut berpendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan adalah Baik. 2) Dalam menampung aspirasi masyarakat diperlukannya tempat untuk menampung aspirasi tersebut, apakah Pemkot telah menyediakan tempat tersebut dengan baik. Dari hasil kuesioner diperoleh 66,81%. Hal ini menunjukan bahwa Pemkot Jak-Sel dalam menyediakan tempat untuk menampung aspirasi masyarakat dinilai Cukup Baik. 2. Rule of Law 1) Usaha Pemkot Jak-Sel dalam menangani permasalah hukum di Jak-Sel. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 66,52%. Hal ini menunjukan bahwa usaha Pemkot Jak-Sel dalam menangani permasalah hukum dinilai Cukup Baik. 2) Upaya pemerintah kota dalam menegakan hukum terhadap tindak kejahatan di Jak-Sel. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 73,48%. Hal ini menunjukan bahwa kejahatan di wilayah Jakarta Selatan telah ditangani dengan Baik. 3. Transparancy 1) Upaya Pemkot dalam menyediakan informasi yang akurat dan memadai yang diperlukan masyarakat. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 75,80%. Hal ini menunjukan bahwa Pemkot Jak-Sel tlah menyediakan informasii yang akurat yang diperlukan oleh masyarakat dengan Baik. 2) Upaya pemkot untuk terbuka kepada publik mengenai kegiatan kepemerintahan. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 74,64%. Hal ini menunjukan bahwa Pemkot JakSel telah terbuka mengenai kepemerintahan dengan Baik.
4. Responsiveness 1) Tanggapan Pemkot Jak-Sel dalam menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 76,37%. Hal ini menunjukan bahwa Pemkot Jak-Sela telah menanggapi aspirasi masyarakat Jak-Sel dengan Baik. 2) Pemkot Jak-Sel dalam menanggapi permasalahan-permasalahan publik seperti masalah keamanan, kenyamanan, ketertiban. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 76,81%. Hal ini menunjukan bahwa Pemkot Jak-Sel telah menanggapi permasalahan publik Jak-Sel dengan Baik. 5. Consensus Orientasion 1) Pelayanan yang diberikan Pemkot Jak-Sel kepada masyarakat. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 65,65%. Hal ini menunjukan bahwa Pemkot Jak-Sel dalam memberikan pelayanan publik dinilai Cukup Baik 2) Program-program yang telah dibuat oleh Pemkot Jak-Sel seperti dalam bidang kesehatan,pendidikan, ketertiban dan sebagainya. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 77,10%. Hal ini menunjukan bahwa Pemda Bekasi telah membuat program dan tindakan sesuai dengan kebutuhan publik dengan Baik. 3) Usaha Pemkot untuk merealisasikan anggaran sampai dengan ke tingkat kelurahan. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 74,78%. Hal ini menunjukan bahwa Pemda telah merealisasikan anggaran kepedesaan dengan Baik. 6. Equity 1) Upaya Pemkot dalam membentuk kesejahteraan bagi masyarakat. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 64,78%. Hal ini menunjukan bahwa Pemda telah membentuk kesejahteraan untuk masyarakat dengan Cukup Baik. 2) Dalam membentuk kesejahteraan masyarakat diperlukan keadilan agar merata dan tidak terjadi kecemburuan sosial. Apakah Pemkot telah berupaya dengan baik dalam hal tersebut . Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 64,35%. Hal ini menunjukan bahwa Pemda telah membentuk kesejahteraan untuk masyarakat dengan Cukup Baik. 7. Efficiency & Efectiveness 1) Pencapaian Pemkot dalam membangun wilayah anda kearah yang lebih baik secara efisien. dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 71,74%. Hal ini menunjukan bahwa pencapaian Pemda dalam membangnun wilayah masyarakat kearah lebih baik dan efisien adalah Baik. 2) Fasilitas umum yang disediakan Pemkot Jak-Sel untuk masyarakat. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 75,80%. hal ini menunjukan bahwa fasilitas yang telah disediakan oleh Pemkot dinilai Baik. 3) Tingkat keberhasilan program dan kebijakan Pemda untuk publik. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 76,64%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat keberhasilan program dan kebijakan Pemda untuk masyarakat adalah Baik. 8. Accountability 1) Upaya Pemkot dalam menghadapi KKN dilingkungan pemerintahan. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 68,41%. Hal ini menunjukan bahwa upaya Pemkot Jaksel dalam menghadapi KKN dilingkungan pemerintahan adalah Cukup baik. 2) Tingkat pertanggungjawaban Pemkot dalam menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 67,97%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pertanggungjawaban Pemkot dalam menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat adalah Cukup Baik. 9. Strategik Vision
1) Kerjasama penyelenggara pemerintah dan masyarakat untuk memajukan kota Jakarta Selatan. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 77,54%. Hal ini menunjukan bahwa kerjasama Pemkot dan masyarakat untuk memajukan kota Jakarta Selatan adalah Baik. 2) Visi dan misi yang dimiliki Pemkot Jak-Sel untuk memajukan masyarakat dimasa mendatang. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 76,81%. Hal ini menunjukan bahwa visi dan misi yang dimiliki Pemkot dinilai dengan Baik oleh masyarakat. 2. Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Hasil penelitian atas kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan diperoleh melalui jawaban kuesioner penelitian. Hasil jawaban responden tersebut kemudian diolah untuk memperoleh skor setiap pernyataan dengan menggunakan weighted mean score. Skor dan persentase yang diperoleh kemudian dianalisis dengan kriteria di bawah ini : 1. Skor 20% - 36% : mengindikasikan tanggapan responden mengenai pertanyaanpertanyaan yang diajukan bahwa kinerja pemerintahan sangat buruk. 2. Skor 37% - 52% : mengindikasikan tanggapan responden mengenai pertanyaanpertanyaan yang diajukan bahwa kinerja pemerintahan buruk. 3. Skor 53% - 68% : mengindikasikan tanggapan responden mengenai pertanyaanpertanyaan yang diajukan bahwa kinerja pemerintahan cukup baik. 4. Skor 69% - 84% : mengindikasikan tanggapan responden mengenai pertanyaanpertanyaan yang diajukan bahwa kinerja pemerintahan baik. 5. Skor 85% - 100% : mengindikasikan tanggapan responden mengenai pertanyaanpertanyaan yang diajukan bahwa kinerja perusahaan sangat baik. Tabel 4.2 Weighted Mean Score Variabel Y Penerapan Kinerja Indikator Pertanyaan
No
SB
Fx
B
Fx
CB
Fx
Br
Fx
SBr
Fx
X Ratarata
Ideal
%
VISI
1.
20
100
87
348
31
93
-
-
-
-
3.92
5
78,41%
2.
-
-
56
224
79
237
3
6
-
-
3.38
5
67,68%
1.
1
5
70
280
64
192
3
6
-
-
3.50
5
70%
2.
2
10
49
196
71
213
15
30
1
1
3.26
5
65,28%
3.
11
55
78
312
48
144
1
2
-
-
3.72
5
74,35%
4.
2
10
29
116
74
222
30
60
3
3
2.98
5
59,57%
5.
2
10
60
240
72
216
4
8
-
-
3.43
5
68,70%
38
110
451
1804
458
1374
34
68
4
4
3,455
5
69,13%
MISI
JUMLAH
SB B CB Br SBr
= = = = =
Sangat Baik Baik Cukup Baik Buruk Sangat Buruk
Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa nilai skor kuesioner atas variabel Y adalah 69,13%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Kinerja yang diukur dari visi dan misi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 69,13% adalah Baik. Berikut ini hasil analisis indikator variabel untuk penerapan kinerja : 1. Visi 1) Upaya pemkot dalam menciptakan kenyamanan, ketertiban, dan ketentraman di wilayah Jakarta Selatan. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 78,41%. Hal ini menunjukan bahwa kerukunan antar umat beragama di kota bekasi adalah Baik. 2) Kinerja aparatur pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakatnya. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 67,68%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja aparatur pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat adalah Cukup Baik. 2. Misi 1) Pelaksanaan tata kepemerintahan Pemkot JakSel menurut masyarakat. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 70%. Hal ini menunjukan bahwa tata kepemerintahan Jaksel menurut masyarakat telah berjalan dengan Baik. 2) Pelayanan kesehatan yang diberikan Pemkot terhadap masyarakat di wilayah JakSel. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 65,28%. Hal ini menunjukan bahwa Pemkot JakSel dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dinilai Cukup Baik. 3) Pembangunan sarana dan prasarana di kota Bekasi. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 74,35%. Hal ini menunjukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana di kota bekasi adalah Baik. 4) Kinerja aparatur pemerintah melayani masyarakat dalam pembuatan KTP dan suratsurat lainnya. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 59,57%. hal ini menunjukan bahwa aparatur pemerintah melayani pembuatan KTP adalah Cukup baik. 5) Upaya Pemkot untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat unttulk mempertahankan wilayah JakSel sebagai daerah resapan air. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 68,70%. Hal ini menunjukan bahwa Pemkot dalam mempertahankan wilayah JakSel sebagai daerah resapan air telah dilakukan dengan Cukup Baik. 4.2 Hubungan Pelaksanaan Good Governance dengan Kinerja pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 1. Analisis Korelasi Rank Spearman Mempunyai hubungan positif searah yang sangat kuat yaitu sebesar 0.898 artinya bila pelaksanaan GG dilaksanakan dengan baik maka kinerja Pemerintah Kota Jakarta Selatan pun akan meningkat. 2. Koefisien Determinasi Koefisien determinasi diperoleh sebesar 80,64%. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh pelaksanaan GG terhadap kinerja pemkot Jakarta Selatan sebesar 80,64% sedangkan sisanya 19,26% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 3. Uji t
Pada tahap terakhir ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 artinya bahwa hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan atau masih bisa diterima bila ada kekeliruan dalam proses penelitian tidak lebih dari 0,5. diperoleh ttest adalah 23,37 dan ttabel adalah 1,645, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima karena ttest > ttabel = 23,37 > 1,645, artinya bahwa pelaksanaan Good Governance ( GG ) di Pemerintah Kota Jakarta Selatan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kota Jakarta Selatan.
PENUTUP 5.1 Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya mengenai Hubungan Pelaksanaan Good Governance (Variabel X) Terhadap Kinerja (Variabel Y) Pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Good Governance (GG) pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan perhitungan hasil kuesioner menunjukan bahwa pelaksanaan GG pada Pemerintah Kota Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan baik. 2) Kinerja pada Pemerintah Kota Admnistrasi Jakarta Selatan sesuai dengan perhitungan hasil kuesioner menunjukan bahwa pelaksanaan kinerja pada pemerintah kota Jakarta Selatan ini telah dilaksanakan dengan baik. 3) Diketahui dari hasil perhitungan korelasi rank spearman hubungan pelaksanaan Good Governance (GG) Terhadap Kinerja pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan terdapat hubungan yaitu hubungan searah dan sangat kuat. 5.2 Saran Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang mungkin dapat berguna bagi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu : 1) Diharapkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan secara konsisten dan berkesinambungan untuk mengimplementasikan Good Governance (GG) serta meningkatkan mutu pelaksanaan Good Governance (GG) guna tercapainya tata pemerintahan yang baik. 2) Pemerintah dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas para aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja yang lebih efektif, efisien serta tepat waktu, dan Pemerintah juga harus terus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk dapat mewujudkannya. 3) Hubungan antara pelaksanaan Good Governance (GG) dan kinerja adalah sangat kuat dan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja pemerintah kota adalah pelaksanaan Good Governance (GG). Jadi agar kinerja pemerintah kota lebih maksimal dapat tercapai, Pemerintah Kota harus meningkatkan kualitas daripada pelaksanaan Good Governance (GG) dan lebih mengembangkan karakteristik Good Governance (GG) secara berkala sehingga masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintah kota. 4) Sosialisasi penerapan Good Governance (GG) sebaiknya dilaksanakan secara berkesinambungan agar seluruh pegawai lebih mengerti dan memahami sehingga pada akhirnya dapat melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan karakteristik Good Governance (GG).
