IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SUBDISTRICT LEADERSHIP IN ORDER TO SUPPORT THE REALIZATION OF GOOD GOVERNANCE Oleh ANDRIE USMAN Department of Government, Faculty of Social and Political Sciences, University of Sam Ratulangi, Manado ABSTRACT Sub-District head is the supreme leader of government in the district. And to be a good leader, then certainly in performing their duties a sub-district head should understand his duty as a leader and also should have the principles of good leadership which is capable of Implementation. Similarly, the head of sub-district authorities, in carrying out the task of leadership as head of the district, there are certain principles that must be applied in their work environment. The principles of good governance is something that should be a reference and things that should be implemented, in leadership of district arbitrary. Seeing the apparatus performance in this case the staffs and districts leadership, the application of the principles of leadership is indispensable in order to create a good governance and appropriate to advance the image as a responsible government and that can be expected, although such things about that leadership principles not necessarily be fully done very well without blamed and deficiencies in running it, see the performance, duties and functions of the sub-district leaders in this case the sub-district head.
PENDAHULUAN Tujuan nasional sebagaimana dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan nasioanal tersebut, seluruh bangsa
Indonesia, termasuk pegawai negri sipil sebagai unsure utama sumber daya manusia, aparatur Negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Pegawai negri sipil yang diharapkan dalam upaya mencapai tujuan nasional adalah pegwai negri sipil yang memiliki kompotensi penuh kesetian dan ketaatan pada pancasila, undang-undang dasar 1945, dan Negara kesatuan republic Indonesia, professional, berbudi pekerti luhur, berdaya guna berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, abdi masyarakat dan abdi Negara didalam Negara hokum yang demokratis. Dalam organsasi pemerintahan diperlukan aktor untuk melakukan kegiatan pemerintahan yaitu pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah dimana pihak yang memerintah diberikan legitimasi kewenangan oleh yang diperintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan sebagai organ Negara. Didalamnya ada pemimpin, didalam organisasi pemerintahan yang kompleks seperti Negara bahkan sampai pada level yang lebih sederhana. Prinsip-prinsip kepemimpinan para pemimpin yang ada diindonesia saat ini, baik di level pusat maupun daerah dari pejabat nomor satu sampai kepala desa, dalam berbagai organisasi yang ada menimbulkan pertanyaan, apakah para pemimpin public kita memiliki tingkat pemahaman dan intelejensi yang relevan dan memadai, serta energi yang mereka miliki untuk menjalankan yang diamanatkan kepadanya? Serangkaian pertanyaan ini senantiasa dating mengingat kondisi yang belum kunjung beranjak menuju perubahan yang signifikan dalam
kehidupan masyarakat. Khususnya komunitas masyarakat desa ditingkat kecamatan. Wacana good governance atau tata cara pemerintahan yang baik dewasa ini menjadi isu sentral yang kiat dikampanyekan dari pejabat Negara pusat sampai daerah, dari politisi, akademisi, sampai aktivis LSM. Karena good governance dipandang sebagai suatu formula yang sangat ideal mampu memberikan performan
pemerintahan
kearah
pembaharuan
khsusnya
dipemerintahan
kecamatan, relevansinya secara normative, mendekatkan partisipasi masyarakat dalam urusan local yang bakal mendorong transparasi, akuntabiltas, responsivitas dan rule of law menjadi lebih efektif bagi masyarakat. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance)adalah sesuatu yang patut menjadi acuan dan hal yang patut di implementasikan dalam kepemimpinan yang ada di kecamatan wenang. Melihat kinerja aparatur dalam hal ini staf dan pimpinan kecamatan, penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka menciptakan citra sebagai pemerintah yang bertanggung jawab dan yang dapat diharapkan, kendati demikian hal tentang prinsip-prinsip kepemimpinan tersebut tidak serta merta dapat sepenuhnya dilakukan dengan snagat baik tanpa cela dan kekurangan dalam menjalankannya,, melihat kinerja tugas dan fungsi dari pimpinan kecamatan dalam hal ini camat memang terlihat dan dapat dinilaia sudah baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan pemerintahan namun didalamnya terdapat struktur (staf) yang kurang memaksimalkan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab yang sudah dipercayakan, bagaimana pentingnya
prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik (good governance) sehingga hal tersebut penting diimplementasikan dalam pemerintaha yang ada di kecamatan wenang, dalam rangka menunjang pelayanan publik. Bertitik tolak dari latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana dampak dari implementasi prinsip-prinsip kepemimpinan camat dalam kepemimpinan di kecamatan wenang”. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yakni: untuk mengetahui peran camat dalam melaksanakan prinsip kepemimpinan agar dapat menunjang terwujudnya pemerinthan yang baik di kecamatan wenang. Sedangkan manfaat penelitian adalah : secara praktis dapat menambah referensi bagi pelaku dan pelaksana pemerintahan untuk dapat mengoptimalkan peran dan fungsi serta penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan, sehingga terlaksananya pemerintahan yang baik.
PEMBAHASAN Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, yaitu dapat mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, serta memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.
Camat adalah pemimpin tertinggi dalam pemerintahan di kecamatan. Dan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, maka tentunya dalam melaksanakan tugasnya seorang kepala kecamatan harus memahami tugasnya sebagai seorang pemimpin dan juga harus memiliki prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik yang mampu di implementasikannya. Begitu pula dengan kepala kecamatan Wenang, dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya
sebagai kepala wenang, ada prinsip-prinsip tertentu yang
diterapkan dilingkungan kerjannya. Adapun penulis meneliti mengenai kepemimpinan kepala kecamatan yang dikaitkan dengan aturan-aturan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku , sehubungan dengan ini salah satu pegawai kantor kecamatan mengatakan bahwa (dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya sebagai kepala kecamatan, beliau selalu melaksanakan ataupun mengarahkannya berdasarkan peraturan yang berlaku, atau denga kata lain adanya prinsip supremasi hokum (rule of law) yang diterapkan oleh pak camat selaku kepala kecamatan). Ketika penulis meneliti lebih jauh tentang pelayanan yang didapat masyarakat dari kepala kecamatan maupun pegawai kantor kecamatan, maka jawaban yang di dapat dari salah seorang warga “pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang maksimal atau dengan kata lain public service yag ada dikantor kecamatan wenang tergolong lemah. Karena berdasarkan pengalaman ketika mengurus sesuatu di kator kecamatan, pelayanannya lambat dan memakan banyak waktu”.
Seorang lurah memberikan pendapatnya mengenai kepemimpinan kecamatan wenang, beliau berkata “dilihat dari gaya kepemimpinan pak camat selaku kepala kecamatan wenang selalu bersikap adil ketika menopang perkembangan tiap-tiap kelurahan di kecamatan wenang. Ini terbukti dari setiap pembagian proyek-proyek yang masuk di kecamatan wenang ini, beliau tidak pilih kasih tapi selalu berlaku adil, merata dan juga selalu mempertimbangkan kebutuhan dari setiap kelurahan yang ada”
Dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan tentunya tidak akan lepas dari adanya sosok pemimpin. Baik suatu organisasi dari tingkat pusat maupun sampai ke desa/kelurahan. Begitu pula dengan oranisasi pemerintahan yang ada di kecamatan wenang kota Manado, yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan atau sering disebut dengan camat. Sebagai seorang pemimpin, tentunya dalam menjalankan
tugas
kepemimpinananya
perlu
menerapkan
prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik dengan tujuan sistem pemerintahannya berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan yang seharusnya. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. merumuskan arti Good Governance adalah kepemerintahan
yang
mengembangkan
dan
menerapkan
prinsip-prinsip
profesionalitas, akuntabilitas, transparasi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Berikutnya UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik, meliputi: 1. Participation (partisipasi), 2. Rule of Law (aturan hukum) 3. Transparency (transparansi), 4. Responsiveness (daya tanggap), 5. Consensus orientation (Bereorientasi konsensus), 6. Equity (Berkeadilan), 7. Effectiveness and efficiency (Efektifitas dan efisiensi), 8. Accountabillity (Akuntabilitas), 9. Strategic vision (Visi strategis). Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui metode wawancara dengan para informan, baik wawancara dengan Kepala Kecamatan, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Sekretaris lurah, kepala seksi, pegawai kantor kecamatan bahkan sampai kepada anggota masyarakat maka diperoleh informasi bahwa adapun prinsip-prinsip kepemimpinan yang sudah diterapakan oleh kepala kecamatan wenang dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya sesuai dengan pengakuan dari para informan yaitu prisip Akuntabilitas, Transparansi, demokrasi, supremasi hukum ( rule of law ), efisiensi, evektifitas, profesionalitas, keadilan dan juga visi strategis. Dengan demikian sudah nampak bahwa sebagian besar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sudah mampu diterapkan ataupun sudah mampu diimplementasikan oleh kepala kecamatan wenang dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Namun sesuai dengan hasil penelitian juga menunjukan bahwa masih ada prinsip-prinsip dari pemerintahan yang baik yang masih pincang bahkan belum mampu diterapkan oleh kepala kecamatan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah partisipatif, dimana ada anggota masyarakat yang menyampaikan bahwa camat kurang berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
ditengah-tengah masyarakat, misalnya kegiatan bakti sosial dan sebagainnya. Kemudian salah satu prinsip pemerintahan yang baik yang juga belum mampu diterapkan atau belum mampu diimplementasikan oleh kepala kecamatan wenang dalam tugas kepemimpinannya adalah prinsip pelayanan prima. Salah satu anggota masyarakat kecamatan wenang mengaku bahwa adanya pelayanan yang kurang maksimal dari pegawai kantor kecamatan wenang. Dimana pelayanan dalam mengurus sesuatu sifatnya lambat dan memakan waktu yang banyak. Ketika pelayanan kepada masyarakat atau public service dari pegawai kantor kecamatan tidak maksimal maka salah satu faktor penyebabnyya adalah kurangnya pengawasan atau bahkan kurangnya arahan dari kepala kantor kecamatan selaku pemimpin tertinggi di kantor kecamatan wenang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepala kantor kecamatan wenang belum mampu menerapkan dua prinsip pemerintahan yang baik diantanya prinsip partisipatif dan prinsip pelayanan prima. Untuk itu dari penelitian ini terlihat bahwa kepala kecamatan wenang dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya sudah mampu menerapkan sebagian
besar
prisip-prinsip
kepemimpinan
yang
baik
di
linkungan
pemerintahannya, walaupun masih ada dua prinsip yang masih belum seutuhnya diterapkan atau diimplementasikan.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saat dapat disimpulkan bahwa: 1. Kepala
Kecamatan
Wenang
sudah
mampu
menerapkan
atau
mengimplementasikan sebagian besar prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik yaitu diantaranya prinsip akuntabilitas, transparansi, keadilan, supremasi hukum, efisien, efektivitas, profesionalitas dan demokrasi.
2. Masih terdapat kekurangan dari Camat yang belum mampu menerapkan atau diimplementasikan dengan baik prinsip partisipatif dan pelayanan prima. 3. Akibat yang positif yang muncul dari prinsip-prinsip kepemimpinan camat yang telah diterapkan yaitu tidak memunculkan kecemburuan, ada yang merasa diuntungkan, aman dalam menjalankan program karena sesuai aturan yang ada, adanya kepercayaan yang muncul dari pemerintah kelurahan maupun pegawai kantor kecamatan, dan bagi camat sendiri dampak yang beliau rasakan sendiri adalah adanya kepuasan batin. 4. Munculnya kekecawaan dari beberapa anggota masyarakat terhadap camat karena merasa camat
kurang partisipatif dalam
kegiatan sosial
kemasyarakatan dan karena camat diangap belum mampu memberikan
SARAN Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Kiranya
Camat
dapat
mempertahankan
dan
tetap
mengimplementasikan prisip-prinsip kepemimpinan yang baik yang sudah mampu Camat terapkan dengan baik.
2. Sekiranya Camat mampu untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan agar nantinya akan terwujudnya prinsip partisipatif. 3. Camat harus lebih jeli lagi dalam memantau atau mengawasi staf atau pegawai ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. Camat harus mampu bersifat peka terhadap segala yang menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat pada umumnya.
DAFTAR PUSTAKA
Abu Ahmadi H, Drs; “Psikologi Sosial”, rineke cipta, Jakarta, 2002 Briant, C dan L, C. White, 1987. “Management Pembangunan untuk Negara Berkembang” `LP3ES, Jakarta
Gordon Thomas, Dr, “Menjadi pemimpin efektif”, P.T Gramedia pustaka uatama, Jakarta 1995 Kartini kartono, Dra, “Pemimpin Dan Kepemimpinan”, CS. Rajawali, Jakarta, 1983 Moningka, Drs “Pembinaan kepemimpinan akar rumput”. Nawawi Hadari, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah” , L. Erlangga, Jakarta 1999 Panjionarga, SE, M.M, “Psikologi kepemimpinan”, rineka, Jakarta, 2001 Pamuji S, Prof, Drs MPA, “Kepemimpinan pemerintahan di indonesia”, Bumi Aksara Sedarmayanti. Prof,DR,HJ,Mpd,APU. “Good Governance”.Mandar maju,Bandung, 2007 Stogdill, Ralph M. “handbook of leader leadership” , Collier Mac Millan Publisher,London,1974 Sugiono, Prof,Dr, “Memahami Penelitian Kualitatif” Alfabeta, Bandung 2007 Syafiie, Inu Kencana. “Kepemerintahan Indonesia”, Refika Aditama,Bandung,2003 Terry, G, “Principles of Managment”,Richard D. Irwin Inc. Homewood, Illinois,1964 MEDIA INTERNET Wikipedia: id.wikipedia.org/wiki/kecamatan PP nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan www.google.com Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
