TINJAUAN TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERKAYA DIRI DAN ORANG LAIN Oleh Ir. H. Hirwan Jack, MBA, MM Widyaiswara Madya BKPP Aceh
A. Pendahuluan Perbuatan korupsi sangat identik dengan tujuan memperkaya diri atau orang lain. Jarang sekali koruptor mengkorupsi harta Negara untuk beramal atau tujuan baik lainnya. Dengan kata lain untuk apa korupsi bila tak ada untungnya. Terkadang pola perbuatan korup ada kemiripan dengan orang yang berdagang. Pedagang menjual sesuatu barang dan berharap mendapat keuntungan dari hasil penjualan. Koruptor bermodal jabatan dan kesempatan, berharap memperoleh keuntungan dari pelaksanaan kegiatan di tempat kerjanya. Bahkan untuk bisa berkorupsi, juga dimulai dengan perbuatan korupsi. Sebagai contoh, biasanya koruptor mencari posisi basah (posisi/jabatan yang banyak mengandung uang). Nah untuk menduduki posisi tersebut, yang bersangkutan juga menyuap atau memberikan upeti kepada yang orang yang patut menerima. Lama-lama, korupsi terus berlangsung bak lingkaran roda. Mula-mula ia menyuap supaya dapat jabatan basah. Kemudian memperkaya diri, setelah itu ia membalas jasa dengan kembali memperkaya orang lain. Begitu
1
lingkaran
perbuatan
korupsi
terbentuk
maka
susah
juga
untuk
menghentikannya, kecuali kalau semua yang terlibat tertangkap oleh pihak yang berwajib. Tulisan singkat ini mencoba menyajikan paparan singkat seputar korupsi yang identik dengan perbuatan memperkaya diri dan orang lain untuk mempermudah pembaca menemukan ciri-ciri koruptor tipe tersebut dalam kehidupan berpemerintahan. B. Pembahasan 1. Pengertian korupsi Pengertian korupsi kalau ditelaah pada berbagai referensi tentu banyak sekali. Salah satu cara menyikapi banyaknya pendapat seputar pengertian korupsi adalah dengan mengurutkan pendapat-pendapat tersebut dimulai dari yang umum dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pendapat yang khusus. Berikut kutipan beberapa pendapat yang dimaksud. a. Poerwadarminta : korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya.1 b. Gurnar Myrdal : korupsi meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan.2 c. Jeremy Pope : secara sederhana, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi2..korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.3 1
Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008
hlm. 8 2
Ibid., hlm. 7 Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, Penerjemah : Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 6 3
2
d. Benveniste, korupsi didefinisikan 4 jenis:4 1) Discretionery corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. 2) Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. 3) Mercenery corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 4) Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Berdasarkan pendapat yang telah disebut di atas, dapat disarikan pengertian korupsi sebagai berikut: Korupsi adalah perbuatan buruk, yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu, berupa penyalahgunaan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka atau orang-orang yang dekat secara tidak pantas dan melanggar hukum. Adapun bentuk perbuatan korupsi antara lain berupa Discretionery corruption, Illegal corruption, Mercenery corruption, dan Ideological corruption. Tulisan singkat ini lebih menfokuskan kajian lebih lanjut pada bentuk perbuatan Mercenery corruption saja. 2. Tindak pidana korupsi Tindak pidana menurut Moeljatno merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan 4
Ermansjah Djaja, Op.cit.,., hlm. 4
3
tersebut.5 Berdasar pendapat tersebut, tindak pidana korupsi dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum tentang korupsi. Dengan kata lain bila seseorang telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diatur dalam suatu undang-undang mengenai perbuatan korupsi, maka yang bersangkutan bisa saja dipidana atas perbuatannya tersebut. Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang No. 31 Tahun 1999 telah menetapkan 30 pasal yang termasuk kategori Tindak Pidana Korupsi. Berikut disajikan dalam Tabel 1 Tabel 1. No
5
Kelompok Tindak Pidana Korupsi
Pasal
1.
Kerugian keuangan negara
Pasal 2 & Pasal 3
2.
Suap menyuap
Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 13 Pasal 12 huruf a Pasal 12 huruf b Pasal 11 Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 6 ayat (2) Pasal 12 huruf c Pasal 12 huruf d
3.
Penggelapan dalam jabatan
Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c
4.
Pemerasan
Pasal 12 huruf e Pasal 12 huruf g Pasal 12 huruf f
Evi Hartanti, TIndak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 7
4
No 5.
Kelompok Tindak Pidana Korupsi Perbuatan curang
6.
Benturan kepentingan dalam pengadaan Gratifikasi
7.
Pasal Pasal 7 (1) huruf a, Pasal 7 (1) huruf b, Pasal 7 (1) huruf c Pasal 7 (1) huruf d, Pasal 7 (2) Pasal 12 huruf h, Ps 12 huruf i Ps 12 B
Tabel 1 menampilkan ketiga puluh pasal beserta pengelompokan tindak pidana korupsi. Dimulai dari kelompok pasal yang berkaitan dengan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga pasal gratifikasi. Pada pembahasan ini, pasal yang akan diuraikan lebih lanjut hanya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi kelompok Kerugian keuangan negara. Ada
dua pasal kelompok kerugian keuangan negara, berikut
rumusan isi pasal tersebut: 6 a. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain dan korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). b. Menyalahgunakan Kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korporasi, dan dapat merugikan keuangan negara. Pasal 3 UU PTPK: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan /atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 6 Percepatan Pemberantasan Korupsi, Modul Diklat Prajabatan Golongan III, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Jakarta, 2009, hlm. 23
5
(lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kedua pasal tersebut di atas mengatur tentang tindak pidana korupsi berupa perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menimbulkan kerugian keuangan Negara. Namun unsur tindak pidananya berbeda, berikut rinciannya:
Tabel 2
Unsur Tindak Pidana
N o
Pasal 2
Pasal 3
1. 2.
Setiap orang 1. Setiap orang Memperkaya diri sendiri,orang 2. Dengan tujuan menguntungkan lain atau suatu korporasi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3.
Dengan cara melawan hokum
4.
Dapat merugikan keuangan 4. yang ada padanya Negara jabatan atau kedudukan
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena
5. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Berdasarkan Tabel No. 2, unsur tindak pidana yang ketiga dari Pasal 2 & 3 menunjukkan perbedaan. -
Unsur pada Pasal 2, dengan cara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan : “bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.” 6
Menurut R. Wiyono, unsur “melawan hukum” dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.7 -
Unsur pada Pasal 3, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.8
Berdasarkan penjelasan singkat tersebut di atas dapat disarikan bahwa tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) berbeda unsur perbuatannya. Perbedaannya pada sarana memperkaya diri atau orang lain, pada pasal 2 dengan cara melawan hukum, sedangkan Pasal 3 dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan. Perbedaan unsur cara melakukan tindak pidana korupsi yang diatur pada Pasal 2 (secara melawan hukum) lebih luas cakupannya dibanding yang diatur pada Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan). Dengan demikian Pasal 2 lebih berpeluang besar menjerat koruptor. 4. Korupsi Memperkaya Diri dan Orang Lain Sebagaimana telah disebutkan pada Tabel 1 tentang pengelompokan pasal tindak pidana korupsi yang terdiri atas 7 kelompok, kesemua tindak 7
R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 39 8 Ibid., hlm. 46
7
pidana tersebut pada dasarnya juga menuju pada tujuan memperkaya diri dan orang lain walau dengan cara dan sarana yang berbeda. SH Alatas mengemukakan bahwa inti korupsi adalah perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan.9
Untuk
melengkapi
penjelasan
tindak
pidana
korupsi
sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan 3, berikut disarikan praktek pelanggar tindak pidana tersebut. 1. ST diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangannya dalam penerbitan IUPHHKHT di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah perusahaan. Pada periode 2004-2005, pihak perusahaan pemohon izin tersebut kemudian mengajukan RKT kepada Kadishut Provinsi yang saat itu dijabat oleh tersangka sehinga RKT diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Selanjutnya, RKT tersebut dijadikan dasar oleh perusahaan pemegang RKT untuk menebang pohon yang berasal dari tegakan hutan alam. Penerbitan izin tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar 123 miliar rupaih.10 2. “Dari hasil penyelidikan kami (Jaksa) menemukan indikasi mark up harga barang cetakan dan spanduk. Dimana harga spanduk yang hanya Rp 250 ribu perbuah, dibuat tersangka dengan harga melebihi standar yakni Rp 1,5 juta per buah,” terang mantan Kasi Pidsus Kejari Pandeglang tersebut kepada wartawan. Sedangkan berdasarkan perhitungan sementara yang dilakukan Kejari Serang,perbuatan tersangka diduga merugikan keuangan negera sebesar Rp 300 juta11 3. Dalam amar tuntutannya, jaksa menjelaskan, kedua terdakwa terbukti
melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kedua terdakwa sudah menguntungkan korporasi milik David K Wiranata dan Hr Bestiadi Fatalatus Soediutomo terkait pelunasan pembayaran pengadaan rumpon dan perahu. Bahkan, keduanya menerima uang Rp 570 juta dari pelunasan tersebut. "Adanya kesengajaan tindakan tersebut ditujukan untuk menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, yaitu David K Wiranata, Yendi Naskar Prima Putra, Toto Wirawan, Hr Bestiadi Fatalatus Soediutomo," terang Sarjono. Keduanya, menurut jaksa, juga telah menyalahgunakan kewenangan jabatan. Asep selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ade sabagi Ketua Panitia Pengadaandalam 9
Syed Hussein Alatas, Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, Penerjemah, Nirwono, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 225. 10 www.kpk.go.id, akses tgl. 08-09-2011 11 fesbukbanten.com, akses tgl 08-09-2011
8
pelaksanaan proses lelang mengabaikan kewajiban untuk bertindak terbuka, bersaing, adil, dan tidak diskriminatif.12 Ketiga cuplikan kasus korupsi yang tersebut di atas menampilkan tiga bentuk perbuatan korup. Pertama dengan cara melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua menaikkan harga barang. Ketiga pelaksanaan tender yang tidak sesuai prosedur. Demikian tiga contoh kasus korupsi, masih banyak lagi perbuatan korup yang dijerat dengan kedua pasal pada kelompok memperkaya diri dan orang lain dengan merugikan keuangan negara.
C. Penutup Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Korupsi adalah perbuatan buruk, yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu, berupa penyalahgunaan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka atau orang-orang yang dekat secara tidak pantas dan melanggar hukum. 2. Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-undang UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bentuk
yaitu
:
Kerugian
keuangan
negara;
Suap
menyuap;
Penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan curang; Benturan kepentingan dalam pengadaan; Gratifikasi. Perbuatan seseorang yang memperkaya diri dan orang lain termasuk kelompok Tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. 3. Praktek korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 & Pasal 3 UU PTPK antara lain berupa perbuatan menyalahgunakan wewenang yang tidak sesuai ketentuan 12
www.kpk.go.id, akses tgl. 04 Juni 2009
9
yang berlaku. Kedua menaikkan harga barang. Ketiga pelaksanaan tender yang tidak sesuai prosedur.
10
Daftar Pustaka
Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008. Evi Hartanti, TIndak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, Penerjemah : Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003. R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Syed Hussein Alatas, Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, Penerjemah, Nirwono, LP3ES, Jakarta, 1987
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Percepatan Pemberantasan Korupsi, Modul Diklat Prajabatan Golongan III, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Jakarta, 2009. www.kpk.go.id, akses tgl. 08-09-2011 fesbukbanten.com, akses tgl 08-09-2011
11
