TINJAUAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN TAHUN 2012

TINJAUAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN TAHUN 2012

KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Indonesia pada tahun 2012 mengalami berbagai kejadian bencana yang menimbulkan krisis kesehatan. Berdasarkan data Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam tiga tahun terakhir, sejak tahun 2010 - 2012 terjadi 1015 kali kejadian bencana di Indonesia.

Tahun 2010 terjadi 315 kejadian, 2011 dengan

211 kejadian dan 489 kejadian bencana di

tahun 2012. Tingginya angka

kejadian bencana ini menggambarkan tingkat kerawanan bencana di Indonesia. Ini terjadi karena kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis serta akibat pengaruh perubahan iklim di Indonesia. Bila dikelompokkan secara khusus bencana alam maka untuk tahun 2010 terjadi 210 kejadian, tahun 2011 terjadi 189 kejadian dan tahun 2012 terjadi 234 kejadian. Dari data tersebut sangat beralasan bila United Nations

International Stategy for Disaster Reduction (UNISDR ; Badan PBB untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana), pada tahun 2011, menempatkan Indonesia menjadi negara rawan bencana alam di dunia. Untuk beberapa jenis bencana alam, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yang menjadi korban meninggal akibat bencana alam. Berdasarkan daftar peringkat UNISDR terhadap jumlah korban pada 4 jenis bencana alam yang meliputi tsunami, tanah longsor, banjir dan gempa bumi menempatkan Indonesia sebagai negara yang tidak luput dari berbagai kejadian bencana alam. Berikut rincian jumlah korban pada 4 jenis bencana alam di beberapa negara :

Tabel 1.1 Jumlah Korban Bencana di Beberapa Negara Berdasarkan Jenis Bencana No

JENIS BENCANA

NEGARA

JUMLAH KORBAN (orang)

1

Tsunami

Indonesia

5.402.239

Jepang

4.497.645

Bangladesh

1.598.546

India

1.114.388

Filipina 2

3

4

Tanah Longsor

Gempa Bumi

Banjir

894.848

Indonesia

197.372

India

180.254

Cina

121.488

Filipina

110.704

Ethiopia

64.470

Jepang

13.404.870

Filipina

12.182.454

Indonesia

11.056.806

Cina

8.139.068

Taiwan

6.625.479

Bangladesh

19.279.960

India

15.859.640

Cina

3.972.502

Vietnam

3.403.041

Kamboja

1.765.674

Indonesia

1.101.507

Pada Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Asia ke-5 Dalam Pengurangan Risiko Bencana (The 5th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR)) yang berlangsung di Yogyakarta, menghasilkan Deklarasi Yogyakarta dalam Pengurangan Risiko Bencana di Asia Pasifik 2012. Deklarasi Yogyakarta mengandung tujuh butir inti kesepakatan sebagai berikut, (1) mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam program

pembangunan nasional, (2) melakukan kajian terhadap risiko finansial di tingkat lokal, (3) menguatkan tata kelola risiko dan kemitraan di tingkat lokal, (4) membangun ketangguhan masyarakat, (5) mengindentifikasi hal-hal yang akan dicapai pasca Hyogo Framework for Action (HFA) 2015, (6) mengurangi faktor-faktor yang menjadi akar risiko bencana, dan (7) mengimplementasikan isu-isu lintas sektor dalam Kerangka Kerja Hyogo (Hyogo Framework of Action (HFA)). Sesuai

dengan

perubahan

paradigma

penanggulangan

bencana

yang

menitikberatkan pada upaya sebelum terjadi bencana dengan pengurangan risiko bencana

Pemerintah

Indonesia

juga

telah

menyusun

Rencana

Nasional

Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010 – 2014 yang merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan amanat Pasal 3536 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 82 menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada keadaan bencana. Upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana meliputi upaya pada tahap pra bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan), upaya pada saat bencana (mobilisasi sumber daya dan logistik) dan upasa pasca bencana (pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi) menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya-upaya tersebut diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya, sebagaimana dituangkan dalam Kepmenkes No. 876 Tahun 2006 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain, upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana lebih difokuskan pada upaya sebelum terjadinya bencana, dengan strategi pada peningkatan upaya prabencana berupa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Keputusan Menkes RI No. Kementerian Kesehatan RI

HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 juga memuat tentang upaya

penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana berupa upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam manajemen bencana dan manajemen krisis kesehatan sebagai salah satu dari 8 prioritas pembangunan kesehatan.

Pusat Penanggulangan Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.

Sasaran program

yaitu meningkatnya koordinasi

pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan

manajemen

penanggulangan krisis kesehatan. Salah satu indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2014 adalah jumlah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dengan kriteria memiliki petugas terlatih dalam manajemen dan teknis penanggulangan krisis kesehatan (Manajemen Bencana, Tim Reaksi Cepat dan RHA, Pengelolaan Data dan Informasi, Penggunaan Alat Komunikasi Bencana untuk Penangulangan Krisis Kesehatan dan Penyusunan Rencana Kontinjensi) dan memiliki sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan (Emergency Kit, Personal Kit dan Alat Pengolah Data) sebanyak 300 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sampai tahun 2012 jumlah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah memiliki kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana sebanyak 200 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Salah satu unsur penting dalam upaya membangun sistem penanggulangan krisis kesehatan adalah dengan mengevaluasi dan mengambil pelajaran penting dari kegiatan atau sistem penanggulangan krisis kesehatan yang sudah dilakukan selama ini. Kekuatan dan kelemahan maupun keberhasilan dan kekurangan dalam penanggulangan krisis kesehatan yang telah dilakukan akan menjadi pelajaran penting untuk pelaksanaan upaya penanggulangan krisis kesehatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebagai bahan pembelajaran dari kejadian krisis kesehatan yang telah terjadi diperlukan data-data dan informasi terkait, antara lain informasi mengenai jenis bencana dan frekuensinya, jumlah korban, fasilitas kesehatan yang rusak serta upaya-upaya yang telah dilakukan baik pada pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana. Diharapkan data-data tersebut dapat memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan setiap daerah, sehingga dapat dijadikan bahan masukan

untuk

pengambil

kebijakan

dalam

rangka

peningkatan

penanggulangan krisis kesehatan untuk pengurangan risiko krisis kesehatan.

upaya

2. Tujuan A. Tujuan umum: Tersedianya informasi kejadian

dan

upaya penanggulangan

krisis

kesehatan tahun 2012 B. Tujuan khusus: Tersedianya informasi : a. Krisis Kesehatan di Indonesia tahun 2012 meliputi frekuensi kejadian bencana, korban (meninggal, hilang, luka/dirawat, dan pengungsi) serta fasilitas kesehatan yang rusak berdasarkan jenis bencana dan provinsi. b. Upaya penanggulangan krisis kesehatan oleh Kementerian Kesehatan di tingkat nasional baik pada pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana serta permasalahannya. c. Upaya penanggulangan krisis kesehatan oleh Kementerian Kesehatan di tingkat internasional baik pada pra bencana dan saat tanggap darurat.

3. Dasar Hukum a. Undang-Undang

Republik

Indonesia

No.

24

Tahun

2007

tentang

Tahun 2009

tentang

Penanggulangan Bencana. b. Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 36

Kesehatan. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. d. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana e. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

f. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan g. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional. h. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 064/MENKES/SK/II/2006 tentang Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana. i. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 876/MENKES/SK/XI/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain. j. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan.

4. Ruang Lingkup Tinjauan penanggulangan krisis kesehatan tahun 2012 membahas tentang krisis kesehatan akibat bencana di Indonesia dan upaya penanggulangannya baik pada saat pra krisis kesehatan, saat tanggap darurat krisis kesehatan maupun pasca krisis kesehatan, yang terjadi selama tahun 2012 serta peran Kementerian Kesehatan dan lintas sektor terkait dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan. Informasi yang disajikan mencakup: 1. Frekuensi kejadian krisis kesehatan berdasarkan jenis bencana; 2. Korban dan pengungsi yang meliputi korban meninggal, hilang, luka/dirawat; 3. Kerusakan fasilitas kesehatan; 4. Upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan lintas sektor terkait ; 5. Permasalahan; 6. Peran Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan di luar negeri serta kegiatan-kegiatan internasional.

BAB III GAMBARAN KRISIS KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012

Berbagai macam kejadian bencana terjadi di Indonesia selama tahun 2012, baik berupa bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Berikut adalah data kejadian bencana di Indonesia selama tahun 2012 serta permasalahan kesehatan yang terjadi.

3.1 Frekuensi Kejadian Bencana Jumlah total kejadian bencana yang terjadi selama tahun 2012 sebanyak 489 kejadian. Bencana alam merupakan bencana yang paling sering terjadi bila dibandingkan dengan bencana non alam dan bencana sosial. Jenis bencana alam yang paling sering terjadi adalah bencana banjir. Bencana banjir merupakan kejadian bencana dengan frekuensi tertinggi yang tersebar di 32 Provinsi. Dari 33 provinsi, provinsi dengan frekuensi kejadian bencana tertinggi adalah Provinsi ............ yaitu sebanyak ..... kejadian. Bila dilihat dari peta frekuensi kejadian bencana, provinsi yang paling sering dilanda bencana adalah provinsi Jawa Timur. Akan tetapi untuk wilayahRegional yang paling banyak terkena bencana adalah Regional Sulawesi Selatan. Proporsi kejadian tertinggi di Prov. Jawa Timur (15,54%) kemudian Jawa Timur (10,22%), Jawa Tengah (9,82%) dan DKI Jakarta (7,77%). Peta 3.1 Peta Frekuensi Kejadian Bencana

Keterangan : (frekuensi kejadian)

9

>25 kali

11 – 25 kali

1 – 10 kali

0

Grafik 3.1 Frekuensi Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Regional

15

SUB REGIONAL PAPUA

83

REGIONAL SULAWESI SELATAN 18

REGIONAL SULAWESI UTARA

28

REGIONAL KALIMANTAN SELATAN

30

REGIONAL BALI

50

REGIONAL JAWA TIMUR

53

REGIONAL JAWA TENGAH

140

REGIONAL DKI JAKARTA REGIONAL SUMATERA SELATAN SUB REGIONAL SUMATERA BARAT

9 14 49

REGIONAL SUMATERA UTARA

Grafik 3.2 Proporsi Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Jenis Bencana

10

Grafik 3.3 Trend Kejadian Krisis Kesehatan Per Bulan pada Tahun 2012 70 65 60

59

50 45 40

36

37

44

38

40 35

35

33

30 22

20 10 0

Grafik 3.4 Frekuensi Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Jenis Bencana

5

Tersambar Petir 1

Longsor sampah

4 4

Ledakan akibat Gas Keracunan/KLB

43 50

39

3

75 78

Kecelakaan Transportasi Gempa Bumi

1

Gelombang Besar 1 2

Banjir,Angin Siklon Tropis & Pasang Air Laut Banjir dan Tanah Longsor

2 1

Banjir Bandang & Angin Siklon Tropis

15 4

9

5 29

Banjir 1

Abrasi Air Laut 0

68

49 10

20

30

40

50

60

70

9

80

3.2 Korban dan Pengungsi 3.2.1 KorbanMeninggaldanHilang Total korbanmeninggalakibatkrisiskesehatansebanyak630 orang, yang terdiridari392 akibatbencana

non

alam,

173

orang

akibatbencanaalamdan65

orang

akibatbencanasosial. Korbanmeninggal paling banyakberada di Regional JawaTimur.

Grafik3.6 Proporsi Korban Meninggal Berdasarkan Jenis Bencana

10%

25%

65%

BENCANA ALAM

BENCANA NON ALAM

‘/. Grafik3.7 Jumlah Korban Meninggal Berdasarkan Regional 10

SUB REGIONAL PAPUA REGIONAL SULAWESI SELATAN REGIONAL SULAWESI UTARA REGIONAL KALIMANTAN SELATAN REGIONAL BALI REGIONAL JAWA TENGAH REGIONAL JAWA TENGAH REGIONAL DKI JAKARTA SUB REGIONAL SUMATERA SELATAN SUB REGIONAL SUMATERA BARAT REGIONAL SUMATERA UTARA

127 12 59 21 72 74 206 11 21 62 0

50

100

150

200

250

10

Grafik 3.8 Jumlah Korban Meninggal Berdasarkan Jenis Bencana

Tersambar Petir

6

Longsor sampah

1 8

54

65

Konflik Sosial 22 4

Kegagalan Teknologi

314 88

Kebakaran 13 Gelo ba g Besar & A gi Siklo …

1 3 6

Banjir Lahar Dingin

20 38

Banjir Bandang 9

23

Angin Siklon Tropis 0

100

200

300

400

Kecelakaan Transportasi menyebabkan korban meninggal terbanyak yaitu 314 korban, disusul dengan kebakaran sebanyak 88 korban, konflik sosial 65 korban dan tanah longsor sebanyak 54 orang. Korban meninggal terbanyak terdapat di provinsi Jawa Barat dengan jumlah korban sebanyak 133 orang (19,70 %) Grafik 3.9 Jumlah Korban Meninggal Berdasarkan Provinsi

11

Sumatera Utara

39

11

Sumatera Barat

1

Sulawesi Tenggara

6

Sulawesi Selatan Papua

10

1

Nusa Tenggara Barat

6

Maluku

16 16

2

25

12 64

19

8

Kepulauan Riau Kalimantan Tengah

21

44 13 12

Kalimantan Barat

72 74

Jawa Tengah 5

Gorontalo

9 8

Banten Aceh 0

133

33 15 20

40

60

80

100

120

140

Pada tahun 2012 jumlah korban hilang tertinggi diakibatkan oleh kecelakaan transportasi. Korban hilang terbanyak yaitu 175 orang yang disebabkan oleh kecelakaan transportasi.

Grafik 3.10 Jumlah Korban Hilang Berdasarkan Jenis Bencana

9 14 14 4

Tanah Longsor Konflik Sosial Keracunan/KLB Kegagalan Teknologi Kecelakaan Transportasi Gelombang Besar Ba jir,A gi Siklo Tropis & Pasa g… Banjir Lahar Dingin Banjir dan Tanah Longsor Banjir Bandang Banjir Angin Siklon Tropis

175 1 10 5 4 14 3 3 0

50

100

150

200

12

Korban hilang terbanyak di Prov. Bantensebanyak 100 orang (39 %).

Grafik3.11 Jumlah Korban Hilang Berdasarkan Provinsi

5

Sulawesi Tenggara

7

Sulawesi Barat 2

Nusa Tenggara Barat

5

Maluku Utara

35

Maluku 15

Lampung

28

Kalimantan Timur 15

Kalimantan Selatan 2

Jawa Timur

64

Jawa Barat 14

Jambi 1

DKI Jakarta

100

Banten 8

Aceh 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3.2.2 Korban LukaBerat/Rawat Inap Total korbanlukaberat/rawatinapsebanyak2.338 orang denganrincian 865 orang akibatbencana

non

alam,

187

orang

akibatbencanaalamdan

112

orang

akibatbencanasosial.

13

Grafik3.12 Proporsi Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Jenis Bencana

12%

14%

74%

BENCANA ALAM

BENCANA NON ALAM

BENCANA SOSIAL

Grafik 3.13 Jumlah Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Regional 125

SUB REGIONAL PAPUA

343



21


77

REGIONAL BALI

566

REGIONAL JAWA TENGAH 101


659

REGIONAL DKI JAKARTA 145

SUB REGIONAL SUMATERA SELATAN 92

SUB REGIONAL SUMATERA BARAT

157

REGIONAL SUMATERA UTARA 0

100 200 300 400 500 600 700

14

Grafik 3.14 Jumlah Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Jenis Bencana

1

Tersambar Petir

41

Tanah Longsor

7

Ledakan Bom

21

Ledakan akibat Gas

269

Konflik Sosial

1,030

Keracunan/KLB 546

Kecelakaan Transportasi 129

Kebakaran

82

Gempa Bumi

36

Banjir Lahar Dingin

12

Banjir dan Tanah Longsor

1

Banjir Bandang dan Tanah Longsor

94

Banjir Bandang

25

Banjir 0

200

400

600

800 1,000 1,200

Grafik 3.15 Jumlah Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Provinsi

15

83

Sumatera Utara Sumatera Selatan Sumatera Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Riau Papua Barat Papua Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Maluku Utara Maluku Lampung Kepulauan Riau Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Jambi Gorontalo DKI Jakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Banten Bali Aceh

5 92 2 92 109 25 13 1 42 83 20 35 49 104 42 11 6 15 25 566 94 493 140 1 67 7 32 22 62 0

100

200

300

400

500

600

Sumber : Data KejadianBencanaPusatPenanggulanganKrisisKesehatanTahun 2012

16

Grafik 3.16 Jumlah Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Bencana

1

Tersambar Petir Tanah Longsor Longsor sampah Ledakan Bom Ledakan akibat Gas Konflik Sosial Keracunan/KLB Kegagalan Teknologi Kecelakaan Transportasi Kebakaran Gempa Bumi Erupsi Gunung Api Banjir Lahar Dingin Banjir dan Tanah Longsor Banjir Bandang dan Tanah Longsor Banjir Bandang & Angin Siklon Tropis Banjir Bandang Banjir Angin Siklon Tropis

65 0 3 6 1,624 1,009 11 572 247 230 4 15 12 112 200 184 2,381 182 0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Grafik 3.17 Proporsi Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Bencana

17

24%

49%

27%

BENCANA ALAM

BENCANA NON ALAM

BENCANA SOSIAL

Grafik3.18 Jumlah Korban Luka Ringan/Dirawat Jalan Berdasarkan Regional

615



195


299

REGIONAL BALI

277


188


3866

REGIONAL DKI JAKARTA 85

SUB REGIONAL SUMATERA SELATAN

74

SUB REGIONAL SUMATERA BARAT

600

REGIONAL SUMATERA UTARA 0

500

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

18

Grafik3.19 Jumlah Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Provinsi

29

Sumatera Selatan

74

Sumatera Barat 3

Sulawesi Utara

18

Sulawesi Tenggara

232

Sulawesi Tengah

155

Sulawesi Selatan

98

Sulawesi Barat Riau

1

Papua Barat

3 504

Papua 24

Nusa Tenggara Timur

271

Nusa Tenggara Barat 25

Maluku Utara

112

Maluku

802

Lampung 4

Kepulauan Riau

38

Kalimantan Timur

157

Kalimantan Selatan 22

Kalimantan Barat

277

Jawa Timur

147

Jawa Tengah

1044

Jawa Barat 56

Jambi

124

Gorontalo

1757

DKI Jakarta 41

Daerah Istimewa Yogyakarta

241

Banten 4

Bali

140

Aceh 0

500

1000

1500

2000

3.2.3 Pengungsi Total pengungsiakibatbencanayaitu74.171 orang dengan pengungsi terbanyak akibat kejadian banjir yaitu34.454 orang. Sebanyak 1.394 orang merupakan korban banjir di DKI Jakarta 19

Grafik 3.20 Proporsi Pengungsi Berdasarkan Jenis Bencana

Grafik 3.21 Jumlah Pengungsi Berdasarkan Regional

20

818

Tanah Longsor

3958

Konflik Sosial

3000

Keracunan/KLB 211

Kecelakaan Transportasi

8130

Kebakaran

5737

Gempa Bumi 1

Gelombang Besar

931

Erupsi Gunung Api

428

Banjir Lahar Dingin

10139

Banjir dan Tanah Longsor 5268

Banjir Bandang

34454

Banjir 1066


5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Jumlah pengungsi tertinggi di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 50.339 orang. Sebanyak 50.315 (99,95%) di antaranya akibat banjir di Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumatera Barat pada tanggal 3 November 2011.

21

Grafik 3.22 Jumlah Pengungsi Berdasarkan Provinsi

Sulawesi Utara

480

Sulawesi Tengah

453

Sulawesi Selatan

826 2700

Papua Barat

1506

Papua

1021

Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat

165

Maluku Utara

478 9475

Maluku Lampung

128

Kepulauan Riau

288 73

Kalimantan Timur

25174

Kalimantan Tengah 1064

Kalimantan Selatan

392

Kalimantan Barat

1

Jawa Timur

4395

Jawa Tengah 1527

Jawa Barat

793

Jambi

3160

Gorontalo

5410

DKI Jakarta

6129

Banten 2

Bali

8501

Aceh 0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

22

Grafik3.23 Jumlah Pengungsi Berdasarkan Jenis Bencana

818

Tanah Longsor

3,958

Konflik Sosial

3,000

Keracunan/KLB 211


8,130

Kebakaran

5,737

Gempa Bumi 1

Gelombang Besar Erupsi Gunung Api

931

Banjir Lahar Dingin

428 10,139

Banjir dan Tanah Longsor 5,268

Banjir Bandang

34,454

Banjir 1,066


5,000 10,00015,00020,00025,00030,00035,000

3.3.KERUSAKAN FASILITAS KESEHATAN Total fasilitas kesehatan yang rusak akibat kejadian bencana pada tahun 2012 adalah 49 unit. Fasilitaskesehatan yang rusak paling banyakadalahPuskesmasPembantu (Pustu) sebanyak32 unit (65,31%).

23

Grafik 3.24 Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Rusak Akibat Bencana Tahun 2012

4% 4%

8%

19%

65%

Puskesmas

Puskesmas Pembantu

Jumlah fasilitas kesehatan yang rusak terbanyak disebabkan oleh kejadian Gempa Bumi yaitu 39 unit, kejadian terjadi di Provinsi Aceh. Grafik 3.25 Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Jenis Bencana

2

Konflik Sosial Banjir bandang

1

Angin Putting Beliung

1 3

Banjir Bandang 2

Banjir 1

Longsor

2

Angin Ribut

39

Gempa Bumi 0

5

10

15

20

25

30

35

40

24

Grafik 3.26 Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Regional

3

Regional Sulawesi Utara 1

Regional Sulawesi Selatan

2

Regional Bali

4

Regional Jawa Timur 2

Regional Jawa Tengah

39

Regional Sumatera Utara 0

5

10

15

20

25

30

35

40

Jumlah fasilitas kesehatan yang rusak terbanyak di Provinsi NTT dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu sebanyak 14 unit yang disebabkan banjir di Kab. Belu NTT yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2011. Grafik 3.27 Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Provinsi

25

2

Maluku Utara 1

Gorontalo 1

Sulawes Selatan

2

NTB

4

Jawa Timur 2

Jawa Tengah

39

Aceh 0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tabel3.1 Fasilitas Kesehatan yang Rusak Berdasarkan Jenis Bencana

1

Banjir

-

4

17

Polindes/ Poskesdes 15

2

Tanah Longsor

-

-

-

-

-

-

3

KecelakaanTransportasi

-

-

-

-

-

-

4

BanjirBandang

-

2

2

1

-

-

5

AnginSiklonTropis

-

-

-

1

-

1

6

Konflik

-

-

-

-

-

-

7

Kebakaran

1

-

-

-

-

1

8

LetusanGunungApi

-

-

-

3

-

3

9

KLB keracunanmakanan/diare

-

-

-

-

-

-

10

GempaBumi

2

3

1

-

2

-

11

LedakanBom

-

-

-

-

-

-

12

KegagalanTeknologi

-

-

-

-

-

-

13

GelombangPasang

-

-

-

-

-

-

14

KecelakaanIndustri

-

-

-

-

-

-

No

Jenis Bencana

RS

Puskesmas

Pustu

Rumah Dinas -

Jumlah -

26

15

Banjir Lahar Dingin

-

-

1

-

1

2

16

Banjirdan Tanah Longsor

-

-

-

-

-

-

17

Tsunami

-

-

-

-

-

-

18

Tersambarpetir

-

-

-

-

-

-

3

9

21

20

3

56

JUMLAH

27

BAB IV UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN Upaya penanganan krisis kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari pra krisis kesehatan, pada saat terjadinya krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan. Tahapan-tahapan penanganan krisis kesehatan yang dimulai dari waktu sebelum terjadinya krisis kesehatan berupa dengan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Pada saat terjadinya krisis kesehatan berupa kegiatan tanggap darurat dan selanjutnya pada saat telah terjadinya bencana berupa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Gambar Siklus Krisis Kesehatan

4.1 UPAYA PRA KRISIS KESEHATAN Manajemen penanggulangan krisis kesehatan meliputi upaya pra krisis kesehatan, saat tanggap darurat krisis kesehatan, serta pasca krisis kesehatan. Upaya pra krisis kesehatan yang meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan tahap kegiatan yang sangat penting. Keberhasilan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana pada tahap tanggap darurat sangat ditentukan oleh upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang telah dilakukan. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 dalam menghadapi krisis kesehatan akibat bencana antara lain: penyusunan kebijakan, pedoman peningkatan kapasitas petugas kesehatan, pengembangan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan, penyiapan logistik kesehatan, pemetaan kesiapsiagaan serta penyiapan anggaran penanggulangan krisis kesehatan.

35

4.1.1 Penyusunan Kebijakan/Pedoman Salah satu Tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan adalah menyusun pedoman/kebijakan terkait penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.Tahun 2012 telah dilakukan penyusunan kebijakan/pedoman/modul terkait penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana sebanyak 31 buah terdiri dari pedoman, Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan, Modul, Poster dan Leaflet, dimana 8 diantaranya merupakan produk Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, sedangkan 23 lainnya masing-masing dari Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Bina Kesehatan Ibu dan Pusdokkes POLRI. Pada tahun 2012 juga dilakukan pencetakan dan penterjemahan buku oleh Emergency and Humanitarian Action Unit (EHA) WHO, yaitu buku Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Situasi Bencana, buku Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Letusan Gunung Merapi 2010 dan buku Profil Penanggulangan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Tahun 2010. Tabel Kebijakan/Pedoman/Modul Yang Disusun Pada Tahun 2012 No Unit Kerja

Kebijakan/Pedoman/Modul

Keterangan

Pedoman Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bidang Kesehatan

Dalam Proses Penetapan

Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat

1

Pusat Penanggulangan Pelembagaan Pusat Krisis Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional (PPKK) Review Pedoman Emergency Nursing SOP Bagian Tata Usaha PPKK SOP Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan SOP Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan

36

No Unit Kerja


Keterangan

SOP Bidang Pemantauan dan Informasi

2

Pusdokkes POLRI

Pedoman tentang Penatalaksanaan Disaster Victim Identification (DVI) Bagi Polri (Edisi Revisi)

Nomor : PL/002/VI/2010/Pusdokkes

Peraturan KAPOLRI Nomor 17 Tahun 2009 tentang penanggulangan bencana Pedoman Penggunaan Insektisida 3

Direktorat P2B2 Leaflet Pengendalian Vektor Permenkes no. 374/Menkes/Per/III/2010

4

5

6

Direktorat Bina Gizi

Direktorat Penyehatan Lingkungan

Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra

Pedoman Kegiatan Gizi Dalam Penanggulangan Bencana

Dikirim ke 33 propinsi

Standar antropometri Penilaian Pertumbuhan anak


Modul Pelatihan Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak Bagi Motivator/kader


Panduan Rapid Health Assesment pada situasi kedaruratan

Tahap finalisasi

Petunjuk teknis kesehatan lingkungan pada situasi kedaruratan

Tahap finalisasi

Poster dan leaflet 5 kunci ketahanan pangan. Leaflet tips mengelola makanan pada situasi darurat Leaflet tips memilih makanan dan minuman waktu mudik Petunjuk Teknis PP dan PL Dalam Penanggulangan Bencana (2010)

Dalam tahap penyusunan finalisasi

Pedoman Penanggulangan Keadaan darurat Bidang Kesehatan Pada Kecelakaan

Dalam tahap penyusunan finalisasi

37

No Unit Kerja


Keterangan

Pesawat Udara di Bandar Udara (2012) Penyempurnaan pedoman 7

8

9

Direktorat Bina Kesehatan Ibu

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan kesehatan

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan 10

Pelayanan kesehatan reproduksi Kegiatan masih berlanjut sampai tahun 2013. pada situasi darurat bencana

Pedoman penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada masyarakat akibat bencana dan konflik

Ditetapkan tahun 2006 (Kepmenkes No 048/Menkes/SK/I/2006)

Pedoman kesehatan jiwa pada situasi emergency

Ditetapkan tahun 2008

Pedoman teknis bagi petugas siaga bencana di daerah rawan bencana/konflik Pedoman Pemusnahan Sediaan Farmasi

Dalam proses penetapan

Penyusunan modul algoritme SPGDT call center

Terdiri dari Algoritme Kegawatan (Pediatrik, Kebidanan, Kardiovaskuler, Strok, Pernafasan dan Trauma)

Modul Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Maternal neonatal

Untuk RS Ponek (pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif)

Surat Edaran Dirjen BUK kepada Dinas Kesehatan Provinsi se Indonesia tentang penggunaan kode akses kegawat daruratan kesehatan 119

Kode akses melalui nomor telepon 119 di seluruh Indonesia untuk kegawat daruratan kesehatan

Dalam Proses Finaslisasi

kode akses 119 direncanakan dapat diakses baik melalui telepon rumah maupun melalui handphone semua provider di indonesia

38

No Unit Kerja Emergency and Humanitarian Action Unit (EHA) WHO

11


Keterangan

A. Pencetakan buku dan penterjemahan ke dalam Bahasa Inggris : 1)Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Situasi Bencana 2012 2)Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Letusan Gunung Merapi 2012 3)Profil Penanggulangan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Tahun 2010 B. Pengembangan mapping software komputerisasi

4.1.2 Peningkatan Kapasitas SDM Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan baik dalam hal manajemen maupun teknis, yaitu sebanyak 57 kegiatan, terdiri dari kegiatan peningkatan kapasitas, workshop, lokakarya, sosialisasi, geladi penanggulangan krisis kesehatan dan konferensi nasional dan internasional. Sasaran peningkatan kapasitas adalah petugas kesehatan di tingkat provinsi maupum kabupaten/kota. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh 8 unit kerja di Kementerian Kesehatan yaitu Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra dan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatn kapasisas SDM juga dilakukan oleh Pusdokkes POLRI dan Emergency and Humanitarian Action Unit (EHA) WHO.

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagai unit di Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi ...... setiap tahun melakukan kegiatan peningkatan

39

kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan krisis kesehatan. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan selama tahun 2012 dilakukan oleh 3 bidang, yaitu : 1. Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Selama tahun 2012 Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan melakukan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan, antara lain :  Peningkatan kapasitas Dengan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan  Peningkatan Kapasitas Fasilitator Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan  Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Kesehatan Kabupaten/Kota  Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan  Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan 2. Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan Selama tahun 2012 Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan melakukan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan, antara lain :  Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan  Pendampingan Petugas Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Perencanaan Rumah Sakit dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana 3. Bidang Pemantauan dan Informasi Selama tahun 2012 Bidang Pemantauan dan Informasi melakukan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan, antara lain :  Pengelolaan Data dan Informasi  Penggunaan Alat Komunikasi Bencana  Pemetaan Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota Rawan Bencana Tabel Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Selama Tahun 2012 No Bidang Jenis Kegiatan Asal Peserta Jumlah Peserta 1 Pencegahan, Peningkatan 137 orang  PPKK Mitigasi dan kapasitas Dengan  Dinkes Prov. Jawa Kesiapsiagaan Geladi Barat Penanggulangan  Dinkes Kab. Krisis Kesehatan Sukabumi  BPBD Kab. Sukabumi  Dinsos Kab. Sukabumi  PMI Kab. Sukabumi  Badan SAR Daerah  Puskesmas

40

Peningkatan Kapasitas Fasilitator Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Kesehatan Kabupaten/Kota Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan

2

Tanggap Darurat dan Pemulihan

Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan Pendampingan Petugas Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Perencanaan Rumah Sakit dalam

Kabandungan  Puskesmas Cibadak  Kodim 0622 Kab. Sukabumi  Koramil 2205 Kab.Sukabumi 33 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

46 orang

152 orang 29 kabupaten 5 kota 1 provinsi Dinkes Prov. DKI Jakarta 5 Sudinkes Prov. DKI Jakarta AGD 118 9 unit Lintas Program PPKK Dinkes Prov. Maluku Utara Dinkes Kota Ternate RSUD Hasan Boecheri Unit Lintas Sektor 38 Kabupaten 2 Kota 2 Rumah Sakit 15 KKP 13 Unit Lintas Sektor 2 Unit Lintas Program

50 orang

152 orang

278 orang

8 Provinsi 17 Rumah Sakit

41

Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana 3

Pemantauan dan Informasi

Pengelolaan Data dan Informasi Penggunaan Alat Komunikasi Bencana Pemetaan Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota Rawan Bencana

2 kota 32 kabupaten 1 KKP

41 orang

6 kota 23 kabupaten 1 KKP 1 provinsi 20 provinsi 15 kota 73 kabupaten 2 KKP

34 orang

98 orang

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan oleh Direktorat Bina Kesehatan Jiwa adalah Peningkatan Keterampilan Kesehatan Jiwa Petugas Siaga Bencana di Daerah Rawan Bencana, yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 11 Agustus 2012 di Bogor, Jawa Barat. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan petugas pelayanan kesehatan jiwa di daerah rawan bencana, dan diharapkan agar setiap regional memiliki tim reaksi cepat siaga bencana yang dapat memberikan bantuan psikologik dan kesehatan jiwa pertama serta siap dimobilisasi bila terjadi bencana dalam regional masing-masing, dalam rangka mempercepat akses pemberian bantuan psikologi dan kesehatan jiwa kepada korban bencana. Materi yang diberikan selama pelatihan, antara lain tentang:  Kebijakan kesehatan jiwa dalam siaga bencana  Konsep dasar penatalaksanaan kesehatan jiwa di daerah bencana  Deteksi dini dan penapisan masalah kesehatan jiwa  Psychological First Aid (PFA)  Konseling dasar masalah kesehatan jiwa akibat bencana  Penilaian masalah psikososial akibat bencana  Manajemen stress  Koordinasi dan need assessment layanan kesehatan pada bencana Pelatihan tersebut diikuti oleh 52 peserta, dengan rincian: 1. Peserta Pusat Unit Lintas Program/Lintas Sektor terkait :  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  Pusat Promosi Kesehatan  Pusat Intelejensia Kesehatan  Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik  Yayasan Pulih  Pusat Krisis UI

42

2. Peserta Daerah a) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Riau, Kota Tangerang, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Magelang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Poso, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang. b) Rumah Sakit RS Ketergantungan Obat, RS Jiwa Daerah Bali, RSKD Sulawesi Selatan, RSUD Maluku Utara, RS Jiwa Daerah Kalimantan Selatan, RS Jiwa Riau

Direktorat Bina Gizi Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Gizi selama tahun 2012 antara lain : 1. Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Gizi Dinkes Provinsi tentang Surveilans Gizi dan Kedaruratan Gizi.  Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan pengelola kegiatan pembinaan gizi provinsi dalam mengantisipasi kejadian bencana.  Jumlah peserta kegiatan ini berjumlah 58 orang berasal dari 33 provinsi dan unit lintas program terkait di Kementerian Kesehatan 2. Pelatihan Konseling Menyusui di Daerah Rawan Bencana  Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya konselor menyusui pada situasi normal maupun bencana.  Jumlah peserta pelatihan ini sebanyak 1.017 orang berasal dari 9 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara.  Tim yang dilatih adalah Tim Konselor Menyusui sebanyak 1.017 orang, sehingga kumulatif tenaga konselor menyusui sampai tahun 2012 ada sebanyak 3.929 orang yang terdiri dari Dokter (Spesialis Obstetri dan Ginekologi dan Spesialis Anak), Bidan, dan Ahli Gizi dari rumah sakit dan puskesmas perawatan. 3. Pelatihan Fasilitator Pelatihan Konseling Menyusui  Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya fasilitator pelatihan konseling menyusui pada situasi normal maupun bencana.  Jumlah peserta pelatihan ini sebanyak 31 orang dari 5 provinsi.  Jumlah kumulatif fasilitator konseling menyusui sampai akhir tahun 2012 adalah 388 orang. 4. Pelatihan Konseling Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) di Daerah Rawan Bencana 43

 Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya konselor MP-ASI untuk pelaksanaan konseling MP-ASI pada situasi normal maupun bencana  Peserta pelatihan ini berjumlah 40 orang berasal dari 8 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Jumlah kumulatif tenaga konselor MP ASI sampai tahun 2012 adalah 388 orang terdiri dari dokter, bidan, perawat dan ahli gizi dari rumah sakit dan puskesmas perawatan. 5. Pelatihan Konseling MP ASI di Daerah Rawan Bencana  Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya fasilitator untuk pelatihan konseling MP ASI pada situasi normal maupun situasi bencana.  Peserta pelatihan ini berjumlah 13 orang dari 3 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Jumlah kumulatif fasilitator pelatihan konseling MP ASI sampai tahun 2012 sebanyak 51 orang. 6. Sosialisasi Pedoman Kegiatan Gizi dalam Penanggulangan Bencana  Pada tahun 2012 dilakukan sosialisasi Pedoman Kegiatan Gizi Dalam Penanggulangan Bencana ke 13 provinsi, yaitu : 1. Provinsi Aceh 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Sumatera Barat, 4. Provinsi Jawa Tengah 5. Provinsi DI Yogyakarta 6. Provinsi Nusa Tenggara Barat 7. Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Provinsi Kalimantan Selatan 9. Provinsi Sulawesi Utara 10. Provinsi Sulawesi Selatan 11. Provinsi Sulawesi Tenggara 12. Provinsi Maluku 13. Provinsi Maluku Utara  Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan pengelola kegiatan pembinaan gizi provinsi dalam mengantisipasi kejadian bencana.  Sasaran kegiatan pembinaan teknis lebih difokuskan kepada pengelola kegiatan pembinaan gizi di Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota

44

Tabel Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Gizi Selama Tahun 2012

No 1

Jenis Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Gizi Dinkes Provinsi tentang Surveilans Gizi dan Kedaruratan Gizi

Asal Peserta Jumlah Peserta 33 provinsi 58 orang Unit Lintas Program

2

Pelatihan Konseling Menyusui 9 Provinsi Di daerah Rawan Bencana

1.017 orang

3

Pelatihan Fasilitator Pelatihan Konseling Menyusui

5 Provinsi

31 orang

4

Pelatihan Konseling MP ASI Di 8 Provinsi Daerah Rawan Bencana

40 orang

5

Pelatihan Fasilitator Pelatihan Konseling MP ASI

Kementerian Kesehatan

13 orang

6

Sosialisasi Pedoman Kegiatan Gizi dalam Penanggulangan Bencana pada setiap kegiatan Bimtek dan Monev ke Propinsi/Kabupaten/Kota

13 Provinsi

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan selama tahun 2012 antara lain : 1. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani PONEK  Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga medis dalam menangani kegawatan maternal neonatal .  Peserta kegiatan ini adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter spesialis anak, dokter umum, bidan dan perawat untuk kegawatan maternal neotatal.  Jumlah peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari dokter, perawat dan bidan di Provinsi Papua dan Aceh. 2. Workshop Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 45

 Untuk dapat meningkatkan kemampuan petugas kesehatan di rumah sakit dan mengenalkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan pada tahun 2012 melakukan workshop SPGDT di kota Bandung dan Jakarta.  Peserta pada kegiatan ini berjumlah 80 orang, berasal dari .... Tabel Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Selama Tahun 2012 No Jenis Kegiatan

Jenis Tenaga Medis

Asal Peserta

1

Peningkatan Kapasitas Petugas Dokter Spesialis Kebidanan dan kandungan untuk kegawatan maternal neonatal

Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan

Provinsi Papua Provinsi Aceh

2

Peningkatan Kapasitas Dokter Umum untuk kegawatan maternal neonatal

Dokter Umum


80 orang

3

Peningkatan Kapasitas Dokter Spesialis Anak untuk kegawatan maternal neonatal

Dokter Spesialis Anak


80 orang

4

Peningkatan Kapasitas Bidan untuk kegawatan maternal neonatal

Bidan


80 orang

5

Peningkatan Kapasitas Perawat untuk kegawatan maternal neonatal

Perawat


80 orang

Jakarta dan Bandung

80 orang

Workshop Sistem Penanggulangan

Jumlah Peserta 80 orang

46

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra selama tahun 2012 antara lain : No 1

Jenis Kegiatan Pelatihan Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik

2

Pelatihan Kesehatan 17 KKP Penerbangan Pelatihan KKP Penanggulangan BTKL PP Bencana Bidang PP dan Dinkes Provinsi PL

3

Asal Peserta 2 KKP 15 Dinkes Provinsi


20 orang 38 orang

Direktorat Penyehatan Lingkungan Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan selama tahun 2012 antara lain : No 1

Jenis Kegiatan Food Safety Training

Asal Peserta Jumlah Peserta Direktorat Penyehatan 12 orang Lingkungan Direktorat Penyehatan 12 orang Lingkungan

2

Investigasi KLB keracunan pangan

3

Pelatihan Penggunaan 9 Provinsi peralatan food 59 Kab/kota contamination kit

Tiap kab/kota 3 orang total 285 orang

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang selama tahun 2012 antara lain :

47

No 1

2 3

4

5 6

Jenis Kegiatan Asal Peserta Pelatihan Entomolog KKP Kesehatan BBTKL PP Dinkes Provinsi/Kabupaten Pelatihan Pengendalian Dinkes Provinsi Vektor Malaria Dinkes Kabupaten Pelatihan pengendalian vektor dan pemantauan Pertamina air bersih Tenaga teknis pengendalian vektor dari Pentaloka Pengendalian BB/BTKL, KKP, Dinkes Vektor Kabupaten dan Dinkes Provinsi Pelatihan pengendalian KKP Tanjung Balai vektor di pelabuhan Karimun Pelatihan pengendalian 24 Dinas Kesehatan vektor di daerah Kabupaten

Jumlah Peserta 60 orang 2 Angkatan

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang 24 orang

Direktorat Bina Kesehatan Ibu Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Ibu selama tahun 2012 antara lain : 1. Peningkatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Kesehatan Reproduksi pada Situasi Darurat di 6 Provinsi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam menangani masalah kesehatan reproduksi pada kejadian krisis kesehatan. Peserta kegiatan ini berasal dari beberapa institusi, yaitu :  Dinas Kesehatan Provinsi  Dinas Kesehatan Kabupaten  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Rumah Sakit Umum Daerah  Ikatan Bidan Indonesia Kegiatan ini dilaksanakan di 6 provinsi, yaitu : a. Provinsi Bengkulu Jumlah Peserta 30 orang, berasal dari :  Provinsi Bengkulu  Kota Bengkulu  Kabupaten Bengkulu Selatan  Kabupaten Bengkulu Utara  Kabupaten Seluma  Kabupaten Muko-muko  Kabupaten Kaur b. Provinsi Gorontalo Jumlah Peserta 36 orang, berasal dari :  Provinsi Gorontalo

48

c.

d.

e.

2.

 Kota Gorontalo  Kabupaten Gorontalo  Kabupaten Bone Bolango  Kabupaten Gorontalo Utara  Kabupaten Boalemo  Kabupaten Pohuwato Provinsi Kalimantan Tengah Peserta berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Nusa Tenggara Barat Jumlah peserta 36 orang berasal dari : Provinsi NTB  Kabupaten Lombok Utara  Kabupaten Dompu  Kabupaten Sumbawa  Kabupaten Sumbawa Barat  Kabupaten Lombok Timur  Kabupaten Bima Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah peserta 33 orang, berasal dari :  Provinsi Sulawesi Tenggara  Kabupaten Muna  Kabupaten Kolaka Utara  Kabupaten Bombana  Kabupaten Wakatobi  Kabupaten Konawe Selatan  Kabupaten Konawe Utara Pelatihan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) adalah paket intervensi minimum yang diperlukan unutk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan reproduksi pada situasi bencana. Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam menangani masalah kesehatan reproduksi dalam kejadian krisis kesehatan dengan melakukan Paket Pelayanan Awal Minimum. Pada tahun 2012 pelatihan PPAM ini dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu : 1. Regional Kalimantan Selatan Dilaksanakan di Banjarmasin, pada tanggal 26 – 30 November 2012. Narasumber dan fasilitator dari Direktorat Bina Kesehatan Ibu dan Ousat Penanggulangan Krisis Kesehatan Peserta pelatihan ini berjumlah 37 orang, berasal dari :  Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan  Direktorat Bina Kesehatan Ibu  Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan  Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar  Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu  Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut  Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 49

 Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya  Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara  Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur  Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara  Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2. Regional Sulawesi Selatan Dilaksanakan di Makassar pada tanggal 25 – 29 September 2012 Narasumber dan fasilitator berasal dari Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia Peserta pelatihan ini berjumlah 40 orang, berasal dari :  Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan  Direktorat Bina Kesehatan Ibu  UNFPA  Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan  Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat  Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa  Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara 3. Provinsi Gorontalo Dilaksanakan di Gorontalo dengan jumlah peserta 30 orang berasal dari 6 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. 3. Sosialisasi dan advokasi pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi darurat Dilakukan di 7 provinsi , yaitu : a. Provinsi Sumatera Utara  Kabupaten Nias  Kabupaten Nias Selatan b. Provinsi Sulawesi Barat  Kabupaten Mamasa  Kabupaten Mamuju Utara c. Provinsi Aceh d. Provinsi Sumatera Selatan e. Provinsi Lampung f. Provinsi Sulawesi Utara g. Provinsi Papua Barat

50

Tabel Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Kesehatan Ibu Selama Tahun 2012 No 1

Jenis Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Kesehatan Reproduksi pada Situasi Darurat di 5 Provinsi.

Asal Peserta

2

Pelatihan PPAM Regional Kalimantan Selatan

3 Provinsi 7 Kabupaten/Kota

37 orang

3

Pelatihan PPAM Regional Sulawesi Selatan Sosialisasi dan advokasi pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi darurat Peningkatan kapasitas pengelola pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi darurat di Provinsi Kalimantan Tengah (2 kali). (Dana Dekonsentrasi)

2 Provinsi 2 Kabupaten UNFPA 2 Provinsi (Sumut dan Sulbar) 4 Kabupaten (Nias, Nias Selatan, Mamasa, dan Mamuju Utara) Provinsi Kalimantan Tengah Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

40 orang

Sosialisasi dan orientasi pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi darurat di Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. (dana Dekonsentrasi)

5 Provinsi (Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Utara, Papua Barat)

Pelatihan PPAM kesehatan reproduksi di Provinsi Gorontalo. (Dana Dekonsentrasi)

Provinsi Gorontalo Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (6 Kabupaten/Kota)

4

5

6

7

Jumlah Peserta Total 288 orang

6 Provinsi 30 Kabupaten/Kota

60 orang

33 orang

Aceh: 44 orang Sumsel: 38 orang Lampung: 25 orang Sulut: 35 orang Papua barat: 25 orang

30 orang

51

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan hanya melakukan 1 kegiatan peningkatan kapasitas SDM selama tahun 2012, yaitu Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Obat di Instalasi Farmasi Pusat dengan peserta pelatihan berjumlah 26 orang yang merupakan para pengelola kefarmasian di unit-unit Kementerian Kesehatan. Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) POLRI Pusdokkes POLRI merupakan unit lintas sektor yang selalu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan. Peran Pusdokkes POLRI ini sangat terlihat dalam hal identifikasi korban meninggal pada kejadian seperti kecelakaan transportasi (darat, udara, laut) dan ledakan bom. Proses identifikasi korban meninggal ini dilakukan oleh unit Disaster Victim Investigation (DVI) yang berada dalam Pusdokkes POLRI. Salah satu peran Pusdokkes POLRI/DVI yang terlihat jelas pada tahun 2012 adalah pada proses indentifikasi korban meninggal pada kejadian jatuhnya pesawat Sukhoi Super Jet 100 di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Selama tahun 2012 Pusdokkes POLRI banyak melakukan kegiatan peningkatan SDM nya, terutama SDM unit DVI. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa : 1. Pelatihan-pelatihan DVI, baik tingkat nasional dan internasional 2. Konferensi/kongres/pertemuan Internasional dalam hal DVI 3. Sosialisasi program-program DVI ke beberapa provinsi di Indonesia Tabel Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan yang dilakukan oleh Pusdokkes POLRI Selama Tahun 2012

No

Tempat Pelaksanaan International course Jenewa, Swiss on the management of the dead in armed conflict and catastrophes

Waktu Pelaksanaan 5–9 November 2012

Skala Kegiatan Internasional


2

The Sudanese International Congress for Medical and Forensic Science

Khartoum, Sudan

14 – 16 Januari 2012

Internasional

1 orang

3

Justice Rapid Response Training Course, JCLEC

Semarang, Jawa Tengah

13 -14 Maret 2012

Internasional

1 orang

4

SOM Quarterly Meeting INP-AFP

Jakarta

11 April 2012

Internasional

1 orang

1

Jenis Kegiatan

52

5

6

23rd Standing Committee Meeting on DVI 5th International Dental DVI Management and Forensic Dentistry Course, JCLEC. 6th International DVI Mortuary Management Course, JCLEC

Lyon, Perancis

22 Mei 2012

Internasional

2 orang


10 – 27 Juli 2012

Internasional

20 orang


17 – 28 September 2012

Internasional

20 orang

7

4th International DVI Course for DVI Province Commander and Interdepartmental Institution, JCLEC


8 – 19 Oktober 2012

Internasional

20 orang

8

1st International DVI Basic Training for Mobile Brigade, JCLEC



Internasional

20 orang

9

4th International DVI Commander Workshop, JCLEC



Internasional

20 orang

10

Sosialisasi DVI Polda Bali Sosialisasi DVI Polda DI Yogyakarta Sosialisasi DVI Polda Kalimantan Timur

Denpasar, Bali

24 – 25 Oktober 2012 19 – 21 November 2012 27 – 29 November 2012

Nasional

75 orang 75 orang

Nasional

75 orang

Sosialisasi DVI Polda Kalimantan Barat

Pontianak, Kalimantan Barat

10 – 12 Desember 2012

Nasional

75 orang

11

12

13

Yogyakarta

Kalimantan Timur

Nasional

Emergency and Humanitarian Action (EHA) unit, WHO Pada tahun 2012 EHA-WHO menyediakan pendanaan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perawat dan Bidan Dalam Tanggap Darurat Bencana, yang dilaksanakan pada tanggal ...... di.......... dengan jumlah peserta sebanyak......... orang berasal dari 53

4.1.3 Pertemuan Koordinasi Upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dapat lakukan secara optimal apabila seluruh program dan kegiatan dilaksanakan dengan cara berintegrasi serta berkoordinasi baik lintas program maupun lintas sektor. Pada tahun 2012, Kementerian Kesehatan telah menyelenggarakan 19 kali pertemuan koordinasi terkait krisis kesehatan yang terdiri dari Pertemuan dan Rapat Evaluasi Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan, Rapat

Koordinasi Teknis, Pertemuan Lintas Sektor, pembuatan

jejaring kerja, sosialisasi dan advokasi dan Health Cluster Meeting dan dilakukan oleh 8 unit organisasi di Kementerian Kesehatan yaitu PPKK, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Selain Kementerian Kesehatan, unit lintas sector yang melakukan pertemuan koordinasi di tahun 2012 yaitu Emergency and Humanitarian Action Unit (EHA) WHO dan Pusdokkes POLRI. Proporsi Kegiatan Koordinasi terkait PKK Berdasarkan Pihak Penyelenggaranya (Akan dibuat Grafik untuk Tahun 2012)

Grafik Proporsi Pertemuan Koordinasi Terkait PKK Berdasarkan Substansinya (akan dibuat untuk tahun 2012)

54

Tabel Pertemuan Koordinasi Terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan yang Diselenggarakan Unit-unit Kemenkes pada Tahun 2012 No

1

Unit Organisasi

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK)

Peserta

Kegiatan Rapat Evaluasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2011 dan Koordinasi Kesiapsiagaan menghadapi Krisis Kesehatan Tahun 2012

    

9 unit LP 6 unit LS 3 RS Vertikal 3 Dinkes Provinsi Media cetak & elektronik

 55 orang  PPKK  9 PPK Regional  2 PPK Sub Regional  3 unit LP  2 KKP Pertemuan Evaluasi Upaya Tanggap Darurat dan Pemulihan Krisis  1 BTKL Kesehatan  1 RS Jiwa Vertikal  2 Dinkes Kabupaten  2 Dinkes Kota  9 RSUD  1 RS Swasta  1 unit LS (Basarnas)  PPKK  DVI Pusdokkes POLRI Pertemuan Evaluasi Penanggulangan  Dinkes Kab. Bogor Krisis Kesehatan Akibat Jatuhnya  Dinkes Prov. DKI Pesawat Sukhoi SSJ 100 Jakartta  Dinkes Prov. Jawa Barat Persiapan Pelembagaan Pusat  PPKK Penanggulangan Krisis Regional  Biro Hukum & Organisasi Pertemuan lintas program dan lintas  sektor dalam penanggulangan krisis kesehatan Rapat Koordinasi Teknis Regional dan Sub Regional

PPK   

PPKK 9 PPK Regional 2 PPK Sub Regional

55

No

Unit Organisasi

Peserta

Kegiatan Pertemuan kesiapsiagaan Lokon, Rokatenda, Banjir DKI 

Health Cluster Meeting

Gn    

PPKK Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota



2

DVI Pusdokkes POLRI



Rapat evaluasi Operasi Sukhoi di PPK Kemenkes

DVI Pusdokkes POLRI  PPKK  Dinkes Kab. Bogor  Dinkes Prov. DKI Jakartta  Dinkes Prov. Jawa Barat  PPKK  subdit AIDS  Direktorat Anak

3


4

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang



 IBI Pertemuan koordinasi kesehatan reproduksi tingkat pusat. (2 kali)



Membuat jejaring kerja pengendalian vektor (dalam rangka pembuatan Draft Baku Mutu vektor dan Binatang pengganggu)  Rapat koordinasi dengan lintas program terkait persiapan penanggulangan bencana



5


 UNFPA  Kementerian Pemberdayaan Perempuan &Perlindungan Anak (KNPP&PA), BKKBN, POGI. 



Sosialisasi advokasi penanggulangan bencana dan kedaruratan  Rapat koordinasi LS & LP terkait pengendalian risiko makanan menjelang arus mudik



 Advokasi dan sosialisasi pengendalian risiko makanan pada situasi darurat





56

No

6

Unit Organisasi


7

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

8

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

9

Emergency and Humanitarian Action Unit (EHA) WHO

Peserta

Kegiatan  Rapat Koordinasi Pokja Bencana Bidang PP dan PL  Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Mudik Lebaran 2012, Mudik Natal 2012 dan Tahun Baru 2013  Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bidang PP dan PL Sail Morotai 2012  Penyusunan Pedoman Penaggulangan Keadaan darurat Bidang Kesehatan Pada Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara  Rapat konsultasi teknis obat publik dan perbekalan kesehatan

   



 

Rapat Koordinasi SPGDT 2

  Pertemuan Kluster Kesehatan  Dalam Kesiapsiagaan Bencana

Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dinas kesehatan Provinsi, RS vertikal RS daerah, ARVI, ARSADA, Telkom 20 organisasi 39 orang

4.1.4 Penguatan Kerjasama Dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana sangat diperlukan penguatan kerjasama lintas program maupun lintas sektor. Kerjasama yang telah terjalin dengan lintas sektor selama tahun 2012 adalah dengan Emergency and Humanitarian Action Unit (EHA) WHO, UNFPA, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Universitas, Diskes AU, Perdospi, LAKESPRA, Angkasa Pura, Maskapai, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Otorisasi Bandara, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Kesehatan Penerbangan, Korlantas POLRI, Pusdokkes POLRI, Jasa Raharja, DLLAJ. Kerjasama lintas program terjalin dengan 17 unit organisasi di Kementerian Kesehatan, antara lain:

PPKK, Dit. Bina Kesehatan Jiwa, Dit. Bina Gizi, Direktorat Bina

Kesehatan Ibu, Direktorat Bina Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra , Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak

57

Menular, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Pengobatan Tradisional dan Komplementer, Pusat Data dan Informasi, Pusat Promosi Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, BTKL dan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Tabel Kerjasama Lintas Program, Lintas Sektor dan Internasional No

Unit Organisasi

Bentuk Kerjasama

Instansi Terkait  

1


2

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

3

4



UNFPA

Universitas, Swasta

Dit. SIMKAR dan KESMA, Dit. P2B2, Dit. P2ML, Dit. PPTM Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota Perguruan tinggi POSSI, Promkes, Dit. Kesja dan Olahraga, Dit. Pengobatan Tradisional dan Komplementer, PERDOKLA, Kementerian Kelautan dan Perikanan Diskes AU, Perdospi, LAKESPRA, Angkasa Pura, Maskapai, Ditjen Perhub. Udara, Otban,



Pelatihan PPAM Penyediaan Reproductive Health Kit, Individual kits Dukungan teknis dan manajemen

Pertemuan Komisi Ahli Pengendalian Vektor

Koordinasi dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan/darurat (pra, Saat, pasca) dan situasi khusus Pembinaan dan Narasumber

Jejaring Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik

Jejaring Kesehatan Penerbangan

58

No

Unit Organisasi

Instansi Terkait KKP, Balai Kes. Penerbangan PPKK, Dinkes Prov, KKP, BBTKL-PP, Dit. PL, Dit. PTM, Dit. P2ML, Dit. P2B2 PPKK, Pusdatin, Promkes, Puskomlik, Korlantas, Pusdokkes, DLLAJ, Jasa Raharja, Dit. PL, Dit PPTM, Dinkes Prov, Kab/ Kota, KKP, B/BTKL-PP PT. Telkom

5

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

6

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

CHAI

Emergency and Humanitarian Action Unit (EHA) WHO

Konsultasi Regional Terhadap Pedoman Keamanan Fasilitas Kesehatan Terkait dengan Bencana Air Fasilitasi Kunjungan Ke Kobe Center Jepang Fasilitasi Kegiatan Konsultasi Regional Dalam Penanggulangan Bencana Di Sektor Kesehatan, Bangkok, Thailand Dukungan untuk pelaksanaan Workshop Penguatan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat

7

Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota

Bentuk Kerjasama

Jejaring Pokja Bencana PP dan PL

Jejaring Kerja Kesehatan Situasi Khusus

Dukungan teknis untuk call center 119 untuk SPGDT Penguatan call center di daerah Dukungan Teknis dan Manajemen

1. Dukungan Teknis 2. Dukungan Pendanaan

59

No

Unit Organisasi

Instansi Terkait Rumah Sakit melalui Peningkatan SPGDT dan Sistem Akreditasi Rumah Sakit Fasilitasi Kegiatan Pertemuan Regional Asia Tenggara Dalam Pendanaan Tanggap Darurat Kesehatan Fasilitasi Proses Pembentukan Pusat Kolaborasi WHO (WHO Collaborating Center) Untuk Pelatihan dan Penelitian Dalam Bidang Pengurangan Resiko Bencana

Bentuk Kerjasama

4.1.5 Pemetaan Kesiapsiagaan Untuk mengetahui peta kekuatan sumber daya dalam penanggulanggan krisis kesehatan, perlu dilakukan pemetaan kesiapsiagaan sumber daya sehingga dapat terlihat daerah mana yang perlu mendapat penguatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalm penanggulangan krisis kesehatan. Pada tahun 2012 pemetaan kesiapsiagaan dilakukan oleh 2 unit di Kementerian Kesehatan yaitu Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dan 1 unit lintas sector yaitu Pusdokkes POLRI. NO

Jenis Pemetaan

1

Pemetaan

daerah

Unit Pelaksana rawan Pusdokkes POLRI

bencana alam dan konflik

Lokasi Regional I : Medan (Aceh, Sumut, Kep. Riau,

Riau,

Sumbar) Regional

II

:

Palembang (Jambi, Bengkulu, Sumsel,

60

Babel, Lampung)

Regional Jakarta DKI,

III

:

(Banten, DIY,

Tengah,

Jawa seluruh

Kalimantan) Regional

IV

:

Surabaya

(Jatim,

Bali, NTB, NTT) Regional

V

:

Makassar (Maluku, Papua,

seluruh

Sulawesi) 2

Pemetaan Vektor Penyakit

Direktorat

Pengendalian Pasir

Penyakit

Bersumber Sumatera

Binatang

GantingBarat,

Kalimantan Timur, NTT

3

Pemetaan Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota Rawan Bencana

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

20 Provinsi 75 Kabupaten 15 Kota

4.1.6 Kegiatan Kesiapsiagan Pada Situasi Khusus Situasi khusus merupakan kegiatan besar berskala internasional yang melibatkan banyak orang yang mempunyai risiko terjadinya krisis kesehatan.

Kegiatan

Kesiapsiagaan Pada Siruasi Khusus yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan selama tahun 2012 antara lain Sail Morotai, Pekan Olah Raga Nasional, Mudik Lebaran dan beberapa Kejadian Luar Biasa penyakit (Tomcat, Malaria, Demam Berdarah Dengue dan Chikungunya). Terdapat

unit di Kementerian Kesehatan yang

melaksanakan Kesiapsiagaan Pada Situasi Khusus ini yaitu Pusat Penanggulangan

61

Krisis Kesehatan, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, Karantina Kesehatan dan Kesehtan Matra. Unit lintas sektor yang melaksanakan kesiapsiagaan dalam situasi khusus yaitu Pusdokkes POLRI. Tabel Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan pada tahun 2012 No

Situasi Khusus

Tempat Pelaksanaan

Kegiatan 

1

Pulau Morotai & Kota Ternate Provinsi Maluku

Sail Morotai

 

mobilisasi fasilitas kesehatan RS lapangan Penyelenggaraan Geladi Penyusunan Recana Kontinjensi

Tabel Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dlakukan oleh Direktorat Jenderal P2PL pada tahun 2012

No

Jenis Situasi Khusus

Tempat & Tanggal

1

Pekan Olah Raga Nasional

Agustus 2012, Provinsi Riau

2.

Sail Morotai 2012

Februari – Agustus 2012 Maret 2012

Maret 2012

Kegiatan Koordinasi dengan Dinkes Prov, KKP Pekanbaru; Assessment persiapan pelaksanaan PON; Aktivasi Pos Kesehatan oleh KKP Pekanbaru; dukungan Logistik Rapat Koordinasi dengan LP dan LS terkait di Jakarta Pengambilan sampel kualitas air minum oleh KKP kelas III Ternate Survei awal bid. PP dan PL, termasuk survey vektor, penyakit, dan kesling

62

Juni 2012 dan Agustus 2012 Minggu III - IV Agustus

Minggu II – III Juli dan Minggu III – IV Agustus 2012 4

Mudik Lebaran 2012

Jakarta, Juni 2012 Jakarta, 9 Agustus 2012 Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Batam, Banjarbaru (Agustus 2012) Jakarta, Manado, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, (Agustus 2012)

Rapat Koordinasi Bid. PP dan PL di Morotai dan di Ternate Mapping Homestay, Pengambilan dan pengujian kualitas air minum oleh BTKL- PP Manado dan Dinkes Kab. Morotai Penyemprotan venues oleh Dinkes Kab. Morotai didukung oleh KKP Kelas III Ternate Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Mudik Lebaran 2012 Apel Siaga Mudik Lebaran Bid. Kesehatan Pemeriksaan sampel makanan, minuman di Rumah Makan, Terminal, Bandara, dan TTU lainnya oleh B/BTKL-PP Pemeriksaan FR kesehatan pengemudi (TD, alkohol, amphetamine, GD) oleh Dt. PPTM, B/BTKL-PP, dan Dinkes Prov

Tabel Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang pada tahun 2012

No


Tempat & Tanggal

Sail Morotai 2012

1

Pulau Morotai, Juni 2012

Kegiatan  Koordinasi dengan Propinsi, KKP, Kab, Pusk  Mapping breeding places DBD, Malaria dan Culicoides (agas).  Pengamatan lingkungan Breeding places,  Survei penangkapan nyamuk dewasa Anopheles, culex dan Agas 63

2

3

Pengendalian wabah Pederus sp. (TOMCAT)

KLB cikungunya

Surabaya, Maret 2012

Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireun – Propinsi NAD /7-12 Februari2012

 Fogging 1 – 2 minggu sebelum pelaksanaan Sail Morotai 2012.  Penyemprotan IRS sebelum pelaksanaan Sail Morotai 2012.  Pengendalian Populasi Paederus sp. di permukiman.  Standarisasi tatalaksana kasus akibat investasi Paederus sp.  Survey vektor DBD (jentik) digenangan air yang potensial vektor DBD  Menghitung HI, CI, ANJ  

4

KLB DBD

Desa Nagari Pasir Ganting, Kecamatan Pancung Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumbar / 23-28 April 2012

Mengidentifikasi wilayah penyebaran kasus Survei faktor resiko(breeding places dan lingkungan vektor) terjadinya KLB

 

Identifikasi vektor Dinkes Kabupaten Pesisir Selatan melakukan : Penyuluhan/sosialisasi, larvasidasi dan fogging. - Diagnosa kasus DBD di Puskesmas berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan fisik. -

5

Terjadinya peningkatan kepadatan populasi nyamuk

Kota Cirebon

-

Survey vektor (nyamuk) malam hari Survey tempat perindukan potensial (survey jentik )dan lingkungan Larvasidasi menggunakan 64

vectobac Dalam

rangka

mendukung eliminasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI seribu, propinsi DKI Jakarta / Oktober 2012 Jakarta. malaria di kepulauan 6

-

Mapping vektor dengan cara survey tempat perkembangbiakan potensial vektor malaria Survei kondisi lingkungan tempat perindukan vektor malaria (mengukur parameter lingkungan)

Tabel Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan pada tahun 2012

No

1

2


Tempat & Tanggal

Kegiatan Mobilisasi Tim Kesehatan, Penyiapan Rumah Sakit Rujukan

Pekan Olah raga Nasional

Provinsi Riau

Sail Morotai

Pulau Morotai (Kab. Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara), bulan Agustus 2012

Mobilisasi Tim Kesehatan, Penyiapan Rumah Sakit Rujukan

Tabel Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada tahun 2012 No 1

SituasiKhusus  Sail Morotai  Sail Belitung  Sail Banda  Kegiatan TNI Manunggal MasukDesa

Tempat  Maluku Utara  Bangka Belitung  NAD  Sulawesi Selatan

Kegiatan Dukungan obat dan perbekalan kesehatan

65

Tabel Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan Pusdokkes POLRI pada tahun 2012

No


Tempat Pelaksanaan

Kegiatan

1

Sail Morotai

Pulau Morotai

 Kesehatan Lapangan

Provinsi Maluku

 DVI  Pelaksanaan Food Security

2

Kesiapsiagaan dalam

Operasi Nusa Aman

situasi kontinjensi

4.1.7 Dukungan Logistik Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 telah memobilisasi logistik untuk kegiatan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. a.

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 

Mengirimkan bantuan dalam rangka penguatan 45 kabupaten/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana berupa personal kit dan emergency kit serta alat pengolah data (laptop dan Modem).

NO

KEGIATAN

1 50 Kab/Kota memiliki sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan 1. Emergency kit 2. Personal Kit 3. Alat Pengolah Data

PELAKSANAAN TARGET

REALISASI

2 paket 5 unit 1 unit

2 paket 5 unit 1 unit

66



Sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan meliputi : - Emergency Kit (airway kit, diagnostic equipment, trauma kit, dan bag pack) - Personal Kit (backpack, sleeping bag, perlengkapan masak portable, sepatu boot, ponco, raincoat, sarung tangan, kupluk, pisau lipat, global positioning system, lampu kepala, senter dan matras); - Alat Pengolah Data meliputi laptop dan modem yang diharapkan dapat mempercepat akses informasi dari Kab/Kota wilayah bencana



Melengkapi sarana prasarana PPK Regional dan Sub Regional: - Tenda, Vel bed dan Personal Kit untuk seluruh regional -

Emergency kit dan emergency tool di 7 regional



Pembangunan gudang kantor PPK Sub Regional Sumatera Barat



Penyediaan Alat Kesehatan RS Lapangan untuk Kementerian Kesehatan



Memobilisasi logistik kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan Tabel Logistik Yang Telah Dimobilisasi PPKK Pada Tahun 2012 No.

Nama Barang

Jumlah

Tujuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

67

b.

Direktorat Bina Gizi Dukungan logistik yang diberikan oleh Direktorat Bina Gizi dalam pelaksanaan upaya penanggulangan krisis kesehatan adalah dengan memobilisasi MP ASI. Mobilisasi MP ASI dilakukan baik pada tahap pra krisis sebagai bufferstock di PPK Regional, maupun pada tahap tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan MP ASI di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan untuk selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi pengungsian. Tabel Logistik Yang Telah Dimobilisasi Direktorat Bina Gizi Pada Tahun 2012

No. 1

2

Nama Barang MP-ASI biskuit untuk baduta*) Antropometri Kit (alat ukur panjang badan, tinggi badan, timbangan Dacin, pita LILA) *)

Jumlah 320.794 kg

Tujuan 27 propinsi, aksi sosial dan luar negeri (Filipina) *) 33 provinsi

740 Set

Ket : *) Daftar distribusi terlampir

68

c. Direktorat Bina Kesehatan Ibu Direktorat Bina Kesehatan Ibu

memobilisasi logistik berupa kit-kit/peralatan

kesehatan reproduksi yang digunakan oleh ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan wanita usia subur. Logistik

kesehatan

reproduksi

Provinsi/Kabupaten/Kota

tersebut

dimobilisasi

ke

Dinas

Kesehatan

yang mengalami kejadian krisis kesehatan untuk

selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi pengungsian. Tabel Logistik Yang Telah Dimobilisasi Direktorat Bina Kesehatan Ibu Pada Tahun 2012 No

Jenis Logistik

Jumlah

Tujuan

1

Kit Ibu Hamil

283 set

 Jawa Barat

2

Kit Ibu Bersalin

283 set

 Sumatera Barat

3

Kit Bayi

160 set

 Nusa Tenggara Barat

4

Kit Higienis

1.173 set

 Gorontalo  Bengkulu  Banten (Pandeglang) 

Kalimantan Selatan

d. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Direktorat Jenderal P2PL memobilisasi logistik untuk keperluan sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih pada situasi darurat. Unit yang melakukan mobilisasi logistik sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih di Direktorat Jenderal P2PL adalah Direktorat Penyehatan Lingkungan dan Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra. Mobilisasi logistik dilakukan baik pada beberapa tahap, yaitu : 1.

Tahap pra krisis kesehatan untuk keperluan bufferstock di Dinas Kesehatan Provinsi dan PPK Regional

2.

Tahap tanggap darurat krisis kesehatan untuk keperluan penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami

69

kejadian krisis kesehatan untuk selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi pengungsian 3. Tahap pasca krisis kesehatan untuk pemulihan sarana sanitasi lingkungan lokasilokasi yang terkena kejadian krisis kesehatan Jenis logistik sanitasi lingkungan yang disitribusikan antara lain berupa repellent lalat, repellent nyamuk, kaporit, insektisida lalat, polybag sampah, masker, mesin fogging, mist blower, sarung tangan, jerigen air bersih, penyemprot lalat/nyamuk, lysol dan sepatu boot. Jenis logistik penyediaan air bersih yang didistribusikan antara lain berupa air rahmat, penjernih air cepat (PAC) dan aquatab. Tabel Logistik Yang Telah Dimobilisasi Direktorat Jenderal P2PL Pada Tahun 2012 NO 1

TUJUAN Dinkes Prov. Jawa Timur

JENIS LOGISTIK Hygene kit Repellent Lalat PAC Aquatab Kaporit Air Rahmat Jerigen air bersih Insektisida lalat Polybag sampah

Polybag sampah

2000 buah 1000 sacet 120 botol 10 liter 10 liter 10 liter 2 dus 1000 buah

Emergency kit

2 set

Masker non kain

2

Dinkes Kab Garut

JUMLAH 200 set 3 dus 1500 sacet 3000 tablet 75 Kg 40 dus 20 buah 10 liter 1500 buah

PAC Air Rahmat Insektisida lalat Insektisida lalat Insektisida nyamuk Repellent lalat

KET Desember 2012, Kesiapsiagaan banjir wilayah Jawa Timur

Februarai 2012, Kesiapsiagaan Erupsi G. Galunggung

70

Masker non kain

3

Dinkes Kab. Tasikmalaya

PAC Hygiene kit Kaporit Insektisida lalat Insktisda nyamuk Repellent lalat Polybag sampah Emergency kit Kelambu Malaria

4

Dinkes Prov. Riau

5

Dinkes Kab. Pulau Morotai

Polybag sampah Replant Lalat Penyemprot lalat Emergency kit Larvasida Kelambu PAC Aquatab Polybag sampah Insektisida lalat Air rahmat Kaporit Replent lalat maker non kain Emergency kit

6

KKP Ternate

Polybag sampah

PAC Aquatab insektisida lalat Replant lalat replant nyamuk Kelambu

1000 buah 1500 sachet 70 set 30 kg 10 liter 20 liter 3 dus 1500 buah 2 set 75 buah 1500 buah 5 dus 2 buah 2 set 50 kg 500 buah 1000 sacet 1000 tablet 1500 buah 10 liter 240 liter 20 kg 4 dus 500 buah 2 set 2000 buah 2000 sacet 3000 tablet 20 dus 20 dus 1000 sacet 150 buah

Februarai 2012 Kesiapsiagaan Erupsi G. Galunggung

Kesiapsiagaan PON XXVI, Juni 2012

Juni 2013, Kesiapsiagaan Sail Morotai

Juni 2012 Kesiapsiagaan Sail Morotai

71

Polybag sampah Replent lalat Kelambu Kaporit Larvasida (abate) Insektisida lalat

1000 buah 10 set 1500 buah 5 dus 200 buah 50 kg 50 kg 50 liter

Repelent nyamuk Masker Kaporit air rahmat Aquatab PAC Polybag sampah

100 sacet 250 buah 3 kg 120 botol 750 tablet 25 sacet 500 buah

Masker non kain Food hygiene kit 7

8

Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Jakarta

PPKK – Setjen Kemkes

Jambore Nasional Raimuna Papua, Desember 2012

Juni 2012, Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Bid. Kesehatan

Tabel Logistik yang Disiapkan untuk Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan Direktorat Penyehatan Lingkungan Pada Tahun 2012 No.

Nama Barang

A 1 2 3 4 5 6 B 7 8 9 10 C 11 12 13 14

Bahan Kimia : Kaporit Chlorine cair Chlorine tablet Insektisida lalat Lysol Penjernih Air Cepat Bahan habis pakai : Polybag Repelent lalat Repelent nyamuk Personal Hygiene Kit Alat Pelindung Diri : Masker kain Masker Non Kain Sepatu boot Sarung tangan karet

Jumlah 400 12.423 50 240 880 7.475

Kg Botol Tablet Botol Liter Sachet

55.800 487 20.128 320

Lembar Dus Sachet Kit

5.086 15.400 25 65

Pcs Pcs Set Set

72

D Peralatan Kesehatan Lingkungan : 15 Purifier (penjernih air bersih) 16 Mist blower 17 Penyemprot lalat/nyamuk (sprycant) 18 Jerigen Air Bersih 19 Food Hygiene Kit 20 Kelambu Refelent Sumber : Direktorat Bina Penyehatan Lingkungan

e.

47 5 31 235 700 650

Buah Buah Buah Buah Kit Buah

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan memobilisasi obat-obatan dan bahan habis pakai untuk keperluan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan. Mobilisasi logistik obat dan bahan habis pakai ini dilakukan pada : 1. Tahap Pra Krisis Kesehatan Melakukan penyediaan buffer stok obat dan perbekalan kesehatan dengan rincian sebagai berikut :  20% - 30% dari pemakaian rutin di daerah yang tidak rawan bencana  100% dari pemakaian rutin di daerah yang rawan bencana 2. Tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan Mobilisasi obat dan perbekalan kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan untuk selanjutnya didistribusikan ke sarana kesehatan seperti pos kesehatan di lokasi pengungsian, puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah sakit. Obat dan perbekalan kesehatan yang dimobilisasi berupa paket-paket obat dan perbekalan kesehatan sesuai jenis kejadian bencana/krisis kesehatan yangterjadi, seperti paket bencana banjir, paket bencana gempa bumi, paket bencana letusan gunung api.

73

Tabel Logistik Yang Telah Dimobilisasi Direktorat Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pada Tahun 2012 No Nama Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah

Tujuan

1.

Paket Bencana Banjir

258 Koli

2.

Paket Bencana Banjir

28 Koli

3.

Paket Pelayanan Kesehatan Dasar

3 Koli

4.

Paket Gunung Meletus

20 Koli

5.

Paket Longsor

6 Koli

6.

Paket Banjir

15 Koli

7.

Paket Banjir

3 Koli

Dinkes Provinsi Gorontalo Dinkes Kabupaten Lebak Pos Kesehatan Jatuhnya Pesawat Sukoi SSJ 100 Dinkes Provinsi Maluku Utara PPKK Kemenkes RI PPKK Kemenkes RI PPKK Kemenkes RI

f.

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang memobilisasi logistik peralatan dan bahan habis pakai untuk pengendalian vektor penyakit. Logistik ini dimobilisasi baik pada tahap pra krisis kesehatan sebagai buffer stock di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kesiapsiagaan serta pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan untuk digunakan dalam pengendalian vektor penyakit menular di lokasi-lokasi pengungsian. Logistik peralatan pengendalian vektor penyakit antara lain berupa mesin fogging, spraycan. Bahan habis pakai untuk pengendalian vektor penyakit berupa insektisida dan larvasida. Tabel Logistik yang Disiapkan untuk Kesiapsiagaan Krisis KesehatanTahun 2012 No

Nama Barang/Bahan

1 2 3

Mesin fog Insektisida vektor DBD (metil pirimifos) Insektisida vektor DBD (cypermethrin)

Jumlah

Satuan

14 unit 400 liter 200 liter 74

No

Nama Barang/Bahan

4 5

Larvasida vektor DBD (Temephos) RDT Chikungunya Larvasida vektor malaria (Altosit briket) (APBN Subdit malaria) Spraycan (Sulawesi-Kalimantan) /GF Round 8

6 7

8 9 10

Mikroskop stereo Bahan dan alat uji pengendalian vektor Entomology kit

Jumlah

Satuan

5000 kg 2110 unit

90 lok (BTKL, KKP , Dinkes propinsi

4.2 UPAYA TANGGAP DARURAT KRISIS KESEHATAN Upaya tanggap darurat adalah upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana yang dilakukan pada saat terjadinya krisis kesehatan. Masa tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati/Walikota bila krisis kesehatan terjadi di tingkat Kabupaten/Kota, di tingkat provinsi oleh Gubernur dan Presiden bila terjadi krisis kesehatan akibat bencana tingkat Nasional. Setiap kejadian krisis kesehatan selalu direspon oleh jajaran kesehatan baik ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Nasional. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya permasalahan kesehatan yang timbul pada saat terjadinya bencana maupun setelah terjadinya bencana. Kejadian krisis kesehatan direspon sesuai dengan kapasitas pemerintahan setempat maupun besarnya akibat yang ditimbulkan. Mekanisme permintaan dan pemberian bantuan dilakukan secara berjenjang.

Kementerian Kesehatan dalam hal ini Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dan unit lintas program terkait telah memobilisasi bantuan untuk penanggulangan krisis kesehatan selama tahun 2012. Adapun kegiatan mobilisasi yang dilakukan pada saat tanggap darurat meliputi mobilisasi SDM kesehatan, logistik, bantuan dana operasional, klaim biaya pengobatan bagi korban bencana, serta kegiatan pemantauan dan penyajian informasi krisis kesehatan.

75

Upaya Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan PPKK adalah unit organisasi yang bertugas sebagai komando pada saat tanggap darurat, yang mempunyai tugas pengkoordinasikan seluruh unit lintas program maupun lintas sektor yang melaksanakan tugas upaya penanggulangan di bidang kesehatan. Pada tanggap darurat kejadian krisis kesehatan PPKK melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut : 1. Melakukan koordinasi upaya penanggulangan krisis kesehatan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. 2. Menggerakkan PPK Regional/Sub Regional untuk melakukan upaya tanggap darurat pada kejadian krisis kesehatan. 3. Mengkoordinasi upaya tanggap darurat krisis kesehatan yang dilakukan oleh unitunit lintas program terkait di Kementerian Kesehatan terkait mobilisasi SDM dan Logistik. 4. Mobilisasi SDM Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan untuk memberikan dukungan manajemen penanggulangan krisis kesehatan bagi PPK Regional dan Sub Regional, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan. 5. Mobilisasi dukungan logistik untuk PPK Regional/Sub Regional, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan. 6. Pemberian dukungan dana operasional penanggulangan krisis kesehatan pasa masa tanggap

darurat

kepada

PPK

Regional/Sub

Regional,

Dinas

Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan.

No

1

Lokasi

Kab. Lebak Prov. Banten

Mobilisasi

Jenis Kejadian

SDM Kes

Logistik

Dukungan operasional

Banjir dan 3 orang 1 paket obat Tanah tim banjir Longsor kesehatan 500 polybag 45 kg Kaporit 90 botol Lysol 100 tablet aquatab 13 rompi tim 76

No

Mobilisasi

Jenis

Lokasi

Kejadian

SDM Kes

Dukungan

Logistik

operasional

kesehatan 10 topi tim kesehatan 3 pasang sepatu boat 3 jas hujan 2

3

Kab/kota di pantai barat di Prov. Aceh Kec. Cijeruk Kab. Bogor Prov. Jawa Barat Kota Ambon Prov. Maluku

Gempa Bumi


Tim Kesehatan (7 orang) Tim Kesehatan (5 orang)

Banjir dan Tim RHA Tanah (4 orang) Longsor Jumlah Biaya Operasional 4

-

-

50 kantong mayat

20 dus MP ASI

-

Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan Sub Regional PPK Sub reg papua 15 feb , konflik sosial PPK Reg Kalsel 4 Mei, banjir PPK Reg Sumut 4 Nov Banjir PPK Reg DKI, 21 Nov Banjir

Distribusi Logistik P2PL Saat Tanggap Darurat No 1.

Tujuan Dinkes Provinsi Banten

Jenis logistik Actellick PAC

Jumlah 20 liter 500 sachet

Ket Januari 2012, banjir Kab. Lebak, Provinsi

77

2.

Dinkes Kab. Lebak

3.

Dinkes Kab. Tasikmalaya

3.

Dinkes Kab. Garut

Aquatab Lysol Insektisida lalat Air rahmat Spanduk pos kesehatan Jerigen air bersih Repellent lalat Atribut lapangan Polybag sampah Hygiene Kit PAC Actellick Jerigen air bersih Aquatab Kaporit Polybag sampah Air rahmat Hygiene Kit Insektisida lalat Repellent lalat Emergency Kit Spanduk pos kesehatan Atribut lapangan Masker Polybag sampah

500 tablet 50 liter 5 liter 5dus

Air rahmat Kaporit PAC

5dus 3 pail 1000 sachet 3 dus 3 dus 20 liter 2000 buah 1500 buah 5dus 3 pail 1000 sachet 3 dus 2 dus 20 liter

Hygiene Kit Repellent lalat Actellick Masker Polybag sampah Air rahmat Kaporit PAC Hygiene Kit Repellent lalat Actellick

Banten

10 buah 1 dus 500 lembar 3 dus 500 sachet 30 liter 10 buah 500 tablet 2 pail 500 lembar 5dus 3 dus 5 liter 1 dus 1 set

2000 buah 1500 buah

Januari 2012, Banjir Kab. Lebak, Provinsi Banten

Februari 2012, Peningkatan status Gunung Galunggung

Februari 2012, Peningkatan status Gunung Galunggung

78

4.

KKP Lhokseumawe

Lisol PAC Insektisida lalat Polybag sampah Hygiene kit Aquatab Actelic Kaporit

50 liter 1000 sachet 10 liter 500 buah 100 set 2000 tablet 25 liter 45 kg

Maret 2012; Banjir bandang Kec. Tangse Kab. Pidie Aceh

5.

BTKL-PP Manado

Masker non kain Polybag sampah

15.000 buah 500 lembar

September 2012; Erupsi Gn. Lokon – Soputan

6.

Dinkes Kab. Lampung Selatan

Polybag sampah Paket obat Emergency kit

500 buah 2 paket 1 paket

Oktober 2012; Kerusuhan Lampung Selatan

7.

KKP Kelas I Soekarno Hatta wilker Halim Perdana Kusuma

Emergency Kit Atribut lapangan

1 paket 5 set

Mei 2012; Kecelakaan Pesawat Sukhoi Super Jet

Paket Obat – obatan Polybag sampah

2 paket 200 lembar

8.

Dinkes Prov Riau

Masker non Kain

10.000 buah

Juli 2012; Kebakaran Hutan

9.

Dinkes Prov. DKI Jakarta

Kaporit Acetellick Repellent nyamuk Hygiene Kit Air Rahmat Polybag Bubuk Abate Repellent Lalat Lisol

200 kg 20 liter 3000 sachet 20 paket 480 botol 2500 lembar 50 kg 10 dus 100 liter

Banjir Provinsi DKI Jakarta

Kaporit Polybag

? ?

Banjir Bandang Ambon; Agustus 2012

Repellent lalat Air Rahmat

? ?

10. Dinkes Maluku

79

4.2.2. Upaya Pelayanan Kesehatan Mobilisasi bantuan kesehatan telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalaui unit-unit lintas program terkait maupun UPT yang ada di daerah serta dari PPK Regional, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. Permintaan bantuan dilakukan secara berjenjang.. Pelayanan kesehatan menjadi sangat penting pada saat terjadinya krisis kesehatan, dimana semakin cepat pelayanan kesehatan dilakukan semakin cepat dan banyak nyawa yang terselamatkan. Pelayanan kesehatan dilakukan mulai dari lokasi kejadian hingga korban mendapat perawatan di fasilitas kesehatan hingga di fasilitas kesehatan rujukan yang lebih tinggi. Pelayanan kesehatan pada saat tanggap darurat krisis kesehatan akibat bencana menggunakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Bencana. Pelayanan kesehatan pada saat masa

tanggap darurat tidak hanya memberikan

pelayanan kegawat daruratan, akan tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan ke pada pengungsi yang membutuhkan pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian. Kementerian Kesehatan berkoordinasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan, Polindes, Pustu, Puskesmas, Rumah Sakit. a. Memberikan pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan, Polindes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Rumah Sakit b. Mengkoordinasikan Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan. c. Mendeteksi dini risiko gangguan kesehatan jiwa pada krisis kesehatan dan memberikan pelayanan penatalaksanaan gangguan jiwa. 4.2.3 Upaya Pelayanan Gizi a. Melakukan Screening Masalah Gizi Screening masalah gizi pada bayi, balita dan ibu hamil pada saat darurat dilakukan dengan menggunakan pita lila (pengukuran lingkar lengan atas). Setelah kondisi stabil akan dilakukan screening dengan mengukur tinggi badan dan berat badan. b. Melakukan Surveilans Gizi Darurat 80

Surveilans gizi darurat dengan melakukan registrasi pengungsi, pengumpulan data dasar gizi dan screening masalah gizi. c. Konseling Menyusui Konseling menyusui dilakukan di pengungsian, Rumah Sakit lapangan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang ada dilokasi krisis kesehatan; d. Pengawasan Distribusi Susu Formula Pendistribusian dan pemanfaatan susu formula/PASI harus diawasi secara ketat oleh petugas kesehatan, puskesmas dan dinas kesehatan setempat karena penyiapan dan pemberian susu formula yang tidak benar dapat menimbulkan timbulnya wabah diare di pengungsian yang dapat memperburuk status gizi anak. Memfasilitasi penyediaan tenaga relawan pengawas distribusi susu formula di posko pengungsi (mahasiswa jurusan gizi/kesehatan). Tenaga relawan mengawasi apakah pemberian susu formula sudah sesuai aturan dan distribusi susu formula sudah sesuai peruntukannya. e. Memfasilitasi penyediaan tenaga relawan pengawas dan perancang susunan menu di posko pengungsi (mahasiswa tingkat akhir jurusan gizi Poltekkes atau FKM). Tenaga relawan bertugas membantu menyusun menu di posko pengungsi dari bahan-bahan yang ada dan mengawasi pengolahan makanan di dapur umum. Kegiatan penanganan gizi pada situasi bencana berkoordinasi dengan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) baik di pusat maupun dan regional/sub regional melibatkan lintas program dan lintas sektor termasuk LSM nasional maupun meliputi antara lain : 1. Perhitungan kebutuhan Ransum 2. Penyusunan menu 2.100 kkal,50 g protein dan 40 gr lemak 3. Penyusunan menu untuk kelompok rentan 4. Pendampingan penyelenggaraan makanan sejak dari persiapan sampai pendistribusian

81

5. Pengawasan logistik bantuan bahan makanan, termasuk bantuan susu formula bayi 6. Pelaksanaan surveilans gizi untuk memantau keadaan gizi pengungsi khususnya balita dan ibu hamil dan tindak lanjutnya 7. Konseling gizi khususnya konseling menyusui dan MP-ASI 8. Suplementasi gizi meliputi : pemberian MP-ASI biskuit, pemberian kapsul vitamin A untuk balita dan tablet besi untuk ibu hamil. Pada tahun 2012, kegiatan penanganan gizi di daerah bencana dilaksanakan oleh pelaksana program gizi di kabupaten dan kota serta Pelaksana gizi puskesmas berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kegiatan-kegiatan tersebut diatas. Kegiatan suplementasi gizi berupa pemberian MP-ASI biskuit, pemberian kapsul vitamin A kepada ibu nifas dan balita 6-59 bulan, tablet Fe untuk ibu hamil tetap dilaksanakan baik di pengungsian maupun di fasilitas kesehatan. Pada situasi bencana atau darurat, kelompok paling rawan yang perlu diprioritaskan memperoleh makanan adalah bayi dan anak, ibu hamil, ibu menyusui dan lanjut usia. Sampai tahun 2012, makanan bufferstock yang tersedia adalah untuk bayi dan anak. Sementara untuk pemberian makanan untuk orang dewasa dapat diupayakan dari bahan makanan lokal yang tersedia di daerah setempat. Tabel Distribusi Logistik Gizi Saat Tanggap Darurat No

Lokasi

1

Sulawesi Utara

2

Maluku Utara (Ternate)

3

Maluku (Ambon)

Jenis Kejadian Letusan Gunung Soputan Letusan Gunung Gamala ma Banjir

Logistik

Jumlah

MP ASI

2 Ton

MP ASI

2 Ton

MP ASI

1 Ton

82

Tabel Distribusi MP-ASI Menurut Propinsi Tahun 2012 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Provinsi Sumut Sumbar Riau Jambi Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jabar Jateng DI Yogyakarta Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Maluku Malut Papua Barat Papua Aksi Sosial Luar Negeri (Filipina) Jumlah

Jumlah MP-ASI (Kg) 3,000 7,500 2,000 2,000 2,000 2,000 9,335 26,378 43,081 19,000 37,000 32,000 2,000 24,000 19,000 7,000 17,000 2,000 6,000 5,000 4,000 7,000 5,000 5,000 14,500 1,000 7,000 5,000 5,000 320,794

83

4.2.4 Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa

Upaya pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial di daerah bencana dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat/pengungsi di daerah tersebut yang memerlukan penanganan khusus dibidang kesehatan jiwa dalam rangka memulihkan mereka dari dampak traumatik akibat bencana dan meningkatkan derajat kesehatan jiwanya. Dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan jiwa, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di tingkat Pusat berkoordinasi dengan CMHN (Community Mental

Health

Nursing)

dan

PPKK,

sedangkan

di

tingkat

Provinsi/Kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Jiwa Daerah setempat. Upaya pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana selama tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1.

Upaya pelayanan kesehatan jiwa pada kejadian konflik sosial di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah  Tenaga kesehatan yang bertugas terdiri dari : - Tim dari Kementerian Kesehatan : 2 orang dari Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, 1 orang dari Community Mental Health Nursing dan 1 orang sarjana psikologi dari Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan. - Tim daerah 10 orang yang terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, dan Puskesmas di Kabupaten Sigi.  Sebelum menuju lokasi pengungsian, dilakukan pembekalan terlebih dahulu untuk tim, materi yang diberikan:



o

Manajemen bencana bidang kesehatan

o

Deteksi dini permasalahan kesehatan jiwa

o

Manajemen stress

Tim dibagi menjadi 3 kelompok yang menuju tiga titik pengungsian, setiap tim megumpulkan warga di lokasi pengungsian, melakukan 84

sosialisasi menajemen stres dan melakukan penilaian (assessment) menggunakan instrumen assessment masalah kejiwaan (self Reporting questionaire), dari hasil penilaian (assessment) tersebut dapat diketahui individu yang perlu memperoleh pelayanan kesehatan dari dokter spesialis jiwa.  Dari 150 orang yang diperiksa terdapat 27 pasien yang dirujuk ke dokter spesialis jiwa dengan sebagian besar diagnosis adalah psikosomatis dan ansietas

2. Upaya pelayanan kesehatan jiwa pada kejadian konflik sosial di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur 

Tenaga Kesehatan yang bertugas terdiri dari : -

Tim dari Kementerian Kesehatan terdiri dari : 3 orang dari Direktorat Bina Kesehatan Jiwa dan 1 orang sarjana psikologi dari Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.

- Tim daerah 9 orang yang terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, CMHN Jatim, RSJ Lawang, RSJ Menur dan Puskesmas di Kabupaten Sampang. 

Sebelum menuju lokasi pengungsian, dilakukan pembekalan terlebih dahulu untuk tim, materi yang diberikan :



-

Manajemen bencana bidang kesehatan

-

Psychological First Aid (PFA)

-

Manajemen stress

-

Praktek manajemen stres

Jumlah pengungsi sebanyak 294 orang terkonsentrasi pada 1 tempat pengungsian yaitu di GOR Kabupaten Sampang.



Tim dibagi menjadi 2 kelompok, kegiatan yang dilakukan adalah : 1. Memberikan praktek manajemen stress kepada pengungsi 2. Melakukan penilaian (assessement) menggunakan Self Report Questioner (SRQ) untuk mengukur individu yang perlu mendapatkan tindak lanjut masalah kesehatan jiwa, jika terindikasi mengalami kesehatan jiwa maka langsung di rujuk ke dokter spesialis jiwa.

85

3. Melakukan intervensi psikolsosial pada anak-anak di pengungsian  Dari 54 orang yang di ukur mengunakan Self Report Questioner (SRQ) terdapat 4 orang yang mengalami masalah Kesehatan jiwa dan dirujuk ke dokter spesialis jiwa.

3.

Upaya pelayanan kesehatan jiwa pada kejadian konflik sosial di Dusun Napal, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.  Tenaga Kesehatan yang bertugas berasal dari RS Jiwa Daerah Lampung dan Community Mental Health Nursing (CMHN).  Kegiatan yang dilaksanakan: 1.

Pengkajian dampak psikososial pasca konfilk

2.

Terapi individu

3.

Terapi keluarga

4.

Terapi kelompok

5.

Pengajuan pembentukan UKS Jiwa

6.

Sosialisasi, pelatihan CMHN di puskesmas dan pengajuan pembentukan desa siaga sehat jiwa

 Jumlah pengungsi : 300 jiwa  Jumlah Kasus yang mengalami masalah kesehatan jiwa :

4.

1.

Reaksi stress akut : 50 orang

2.

Gangguan cemas menyeluruh : 2 orang

3.

Depresi : 2 orang

Upaya pelayanan kesehatan jiwa akibat kejadian konflik sosial di Desa Balinuraga, Kecamatan Waipanji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.  Tenaga kesehatan yang bertugas berasal dari RS Jiwa Daerah Lampung dan Community Mental Health Nursing (CMHN)  Kegiatan yang dilaksanakan : 1.

Pengkajian dampak psikososial pasca konfilk

2.

Terapi individu

86

3.

Terapi keluarga

4.

Terapi kelompok

5.

Proses rujukan dan perawatan klien di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung



Jumlah pengungsi 1994 jiwa



Jumlah pengungsi yang mengalami masalah kesehatan jiwa sebanyak 75 orang, terdiri dari : 1. Reaksi stress akut : 67 orang 2. Depresi : 4 orang 3. Skizofrenia : 4 orang



Jumlah pengungsi yang dirujuk dan dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa sebanyak 3 orang.

Dari hasil kegiatan pelayanan kesehatan jiwa pada kejadian krisis kesehatan dapat disimpulkan bahwa : 1. Apabila terjadi bencana yang menyebabkan konsentrasi massa di pengungsian perlu ada intervensi psikososial dan kesehatan jiwa, untuk mengantisipasi timbulnya gangguan kejiwaan yang serius dan berkelanjutan pasca bencana 2. Masyarakat di pengungsian perlu diajarkan praktek manajemen stress agar dapat beradaptasi dengan lebih baik terhadap bencana yang terjadi. 3. Masyarakat di pengungsian perlu diajak melakukan kegiatan-kegiatan positif yang dapat menguatkan mentalnya seperti aktifitas keagamaan (sholat berjamah/ berdoa bersama, ceramah) sehingga meningkatkan kepasrahan pada Tuhan dan menguatkan mental. Selain itu kegiatan bersama seperti senam, atau diajari membuat keterampilan/kerajinan tertentu (untuk pengungsian yang waktunya lama), sehingga dapat mengurangi kesedihan akibat bencana, dan menggugah masyarakat untuk bangkit.

No

Lokasi

1

Kab Sigi – Sulawesi Tengah

Jenis kejadian bencana Banjir

Pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan jiwa (Psychological First Aid /PFA dan manajemen stres) di lokasi pengungsian Kec kulawi Kab Sigi.

Unit yang terlibat Ditkeswa, CMHN, PPKK. 13 – 15 September 2012

87

2

Kab Sampang – Jawa Timur

3

Dusun napal – Konflik sosial Desa sidomulyo (Perang antar – Kec suku) Sidomulyo Kab Lampung selatan

Konflik sosial

Pelayanan kesehatan jiwa (Psychological First Aid /PFA dan manajemen stres) di lokasi pengungsian di Kab Sampang.

Ditkeswa, CMHN, PPKK. 3 – 5 Oktober 2012

Pendampingan psikososial pada penyintas konflik (pengungsi 300 orang, 75 KK), kegiatan:

RSJD Lampung Sejak 24 Januari 2012 intensif 1 bulan, dilanjutkan secara berkala sampai April 2012

7. Pengkajian dampak psikososial pasca konfilk 8. Terapi individu 9. Terapi keluarga 10. Terapi kelompok 11. Pengajuan pembentukan UKS Jiwa 12. Sosialisasi, pelatihan CMHN di puskesmas dan pengajuan pembentukan desa siaga sehat jiwa 4

Desa Balinuraga – Kec Waipanji – Kab Lampung Selatan

Konflik sosial (antar warga)

Pendampingan RSJD Lampung psikososial –sejak 28 pada penyintas konflik Oktober 2012 (1944 jiwa), kegiatan: 1. Pengkajian dampak psikososial pasca konfilk 2. Terapi individu 3. Terapi keluarga 4. Terapi kelompok 5. Proses rujukan dan perawatan klien di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung

88

4.2.2 Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu Operasionalisasi dari rencana kesiapsiagaan dibawah koordinasi koordinator tim siaga kesehatan reproduksi, berupa : •

Respon awal: penentuan tingkat wewenang penanganan bencana. Tanggung jawab pertama upaya penanganan kesehatan reproduksi pada tingkatan kabupaten/kota, bila masalah tidak tertangani, maka upaya penanganan

akan

mendapat

dukungan

dari

tingkat

diatasnya;

mengintegrasikan tim siaga kesehatan reproduksi ke dalam tim koordinasi badan penanggulangan bencana. •

penerapan pelayanan kesehatan reproduksi melalui Paket Pelayanan Awal Minimal (PPAM) Kesehatan reproduksi situasi darurat.

•

Mobilisasi tim siaga kesehatan reproduksi untuk melakukan penilaian awal kesehatan reproduksi secara cepat.

•

Mobilisasi kit kesehatan reproduksi yang terdiri dari kit ibu hamil, kit ibu bersalin, kit bayi dan kit higienis untuk para pengungsi di lokasi pengungsian. Tabel Logistik yang dimobilisasi Direktorat Bina Kesehatan Ibu selama tahun 2012 No

Jenis Logistik

Jumlah

Tujuan

1

Kit Ibu Hamil

283 set

 Jawa Barat

2

Kit Ibu Bersalin

283 set

 Sumatera Barat

3

Kit Bayi

160 set

 Nusa Tenggara Barat

4

Kit Higienis

1.173 set

 Gorontalo  Bengkulu  Banten (Pandeglang)  Kalimantan Selatan

89

4.2.3 Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP&PL) 1.

Banjir di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Januari 2012) Upaya PP & PL yang dilakukan sebagai berikut :  Berkoordinasi dengan BPDB setempat, Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Dinas Kesehatan Kabupatan Lebak untuk membantu evakuasi korban  Memobilisasi Tim untuk melakukan RHA dan need assessment  Mendirikan pos kesehatan di beberapa titik lokasi banjir dengan posko kendali di Dinkes Kab. Lebak.  Melakukan penguatan surveilans penyakit berpotensi KLB  Melakukan upaya sanitasi darurat  Kaporisasi sumber air bersih (sumur) dan pembagian Lysol untuk membersihkan rumah – rumah penduduk.  Upaya pengendalian vektor di 3 lokasi bencana di Kecamatan Rangkas Bitung berupa penyemprotan dan pembagian repellent lalat.  Distribusi Logistik PP & PL

2.

Konflik sosial di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (Oktober 2012) Upaya PP & PL yang dilakukan sebagai berikut :  Melakukan koordinasi dengan PPKK, KKP Panjang, Dinkes Prov Lampung dan Dinkes Kab. Lampung Selatan  KKP Panjang mendirikan pos kesehatan di lokasi kejadian  Berkoordinasi dengan dokter kepolisian, Dinas Kesehatan Provinsi Lamp ung, Dinkes Kabupaten Lampung Selatan untuk mengaktifkan sistem sur veilans penyakit berpotensi KLB  Melakukan upaya sanitasi darurat  Distribusi Logistik PP & PL  Berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan PDAM setempat untuk pemenuh an air bersih  Melakukan koordinasi dengan dinas Pekerjaan umum untuk penyediaan sarana MCK darurat

3.

Erupsi Gunung Lokon dan Gunung Soputan, Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara (September 2012)

90

Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain :  Melakukan koordinasi dengan BTKL-PP Manado, PPKK, Dinkes Prov Sulut, Dinkes Kota Tomohon, Dinkes Kab. Minahasa Tenggara dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).  Tim Ditjen PP dan PL ( Dit. Simkar Kesma dan Dit. PL) telah menerjunkan tim ke lokasi bencana berkoordinasi dengan BTKL - PP kelas I Manado dan Dinkes Kab. Minahasa Tenggara.  BTKL - PP kelas I Manado melakukan pengukuran kualitas udara pada kedua Gunung tersebut (parameter fisika, PM10, dan TSP). Pemeriksaan di Gunung Lokon dilakukan di 3 titik (Paniki bawah lingkungan 10, pusat Kota Manado depan gereja Sentrum, dan perempatan Jl. Agustus). Hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan konsentrasi TSP.  Sedangkan pemeriksaan di Gunung Soputan dialkukan di 4 titik (Tugu KB kompleks Pasar Ratahan, Kantor Bupati, Depan Bank Sulut Ratahan, Desa Noongan II). Hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan konsentrasi TSP dan PM10 melampaui baku mutu pada semua lokasi pengukuran.  Pengaktifkan sistem surveilans penyakit di pos kesehatan maupun puskesmas.  Memberikan dukungan Logistik kepada BTKL - PP Kelas I Manado : Polybag sampah 500 lembar, masker 3000 ribu buah, tas ransel untuk petugas lapangan 10 buah. Sebagian logistik (seperti masker) telah didistribusikan kepada Dinkes Kab. Minahasa Tenggara

4.

Kecelakaan Pesawat Sukhoi Super Jet 100 di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Mei 2012) Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain :  Melakukan koordinasi dengan PPKK dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk memobilisasi tim pemantauan di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta  Bersama dengan PPKK mendirikan pos kesehatan di terminal kedatangan Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta untuk mengantisipasi anggota keluarga yang sakit dibawah komando Korwil KKP wilayah kerja Bandara Halim Perdanakusuma. Petugas jaga terdiri dari 1 dokter umum dan 2 perawat, dan mendapat bantuan dari KKP Priok (2 perawat) dan PMI (2 perawat). Petugas pos kesehatan bertugas selama 24 jam.

91

 KKP Soekarno-Hatta wilayah kerja Bandara Halim Perdanakusuma menyiagakan 1 ambulans  KKP Tanjung Priok menyiagakan 1 unit ambulans di Bandara Halim Perdanakusuma  Distribusi logistik PP & PL 5.

Erupsi Gunung Gamalama, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (September 2012) Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain :  Melakukan koordinasi penanganan bidang kesehatan dengan PPKK, Dinkes Provinsi Maluku Utara, Dinkes Kota Ternate, KKP Ternate, dan BPBD Provinsi Maluku Utara.  Memobilisasi Tim PP & PL untuk melakukan Rapid Health Assessment (RHA)  KKP Ternate mendistribusikan masker kepada masyarakat di pelabuhan.

6.

Banjir Bandang di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Juli 2012) Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain :  Melakukan koordinasi dengan Dinkes Prov Sumbar, Dinkes Kota Padang, KKP Padang dan PPKK  KKP Kelas II Padang memobilisasi tim untuk melakukan RHA  Dinkes Provinsi Sumatera Barat dan Dinkes Kota Padang serta KKP Kelas II Padang mendirikan pos kesehatan dan melakukan pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian masyarakat/ korban antara lain: Pos Kesehatan Kelurahan Limau Manis, Pos Kesehatan Kel. Limau Manis Selatan, Pos Kesehatan Banuaran, Pos Kesehatan Parak Laweh, Pos Kesehatan Tabing Banda Gadang I, Pos Kesehatan Tabing Banda Gadang II.  Mengaktifkan sistem surveilans perkembangan kondisi kesehatan masyarakat sejak hari pertama terutama dalam rangka antisipasi KLB.  Memberikan penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat korban bencana.  Tim P2P Dinkes Provinsi Sumatera Barat dan Dinkes Kota Padang melakukan penguatan tata laksana diare dan ISPA, leptospirosis, campak dan penyakit kulit lainnya.  Dinkes Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan air ( bakteriologis dan kimia) terhadap sumber air yang digunakan.  Ditjen P2PL Kementerian Kesehatan menurunkan Tim Surveilance dan Rapid Health Asessment. Kegiatan yang dilakukan :

92

-

-

Melakukan penguatan tata laksana diare dan ISPA, Leptospirosis, Campak dan Penyakit Kulit lainnya Melakukan surveilans perkembangan kondisi kesehatan masyarakat sejak hari pertama terutama dalam rangka antisipasi KLB dan selanjutnya tetap akan dilakukan pelaporan harian perkembangan penyakit untuk mencegah terjadinya KLB Memberikan tehnik penjernihan air sederhana. Mendistribusikan PAC, kaporit. Melakukan pemeriksaan air bakteriologis dan kimia terhadap sumber air yang digunakan Melakukan pemantauan ketat dan penyemprotan bila diperlukan pada beberapa daerah endemis DBD

7. Peningkatan Status Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat (Februari 2012) Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain :  Melakukan koordinasi dengan PPKK, BPBD Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.  Ditjen PP dan PL dan BBTKL – PP Jakarta memobilisasi tim untuk melakukan analisa awal berkoordinasi dengan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dinkes Provinsi Jawa Barat, Dinkes Kab. Tasikmalaya dan Dinkes Kab. Garut.  BBTKL – PP Jakarta bersama – sama tim Ditjen PP dan PL dan Dinkes Kabupaten Tasikmalaya melakukan pemeriksaan kualitas udara ambient dan kualitas air di beberapa titik di sekitar Gunung Galunggung (hasil masih menunggu ± 1 minggu), yaitu di : a. Outlet kawah, sekitar 500 meter dari kawah Gunung Galunggung, pemeriksaan kualitas udara ambient dan pengambilan sampel air yang keluar dari kanal Galunggung (air kawah). b. Balai Desa Linggajati untuk pemeriksaan kualitas udara ambient, dan melakukan pengambilan sampel air bersih di Dusun Gedong Nyungcung (saluran perpipaan air kawah, sumur gali, dan air sumur gali yang telah dimasak). c. Lapangan Kompleks Pondok Pesantren Cipasung yang direncanakan akan dipersiapkan sebagai salah satu lokasi pengungsian, berlokasi sekitar 13 km dari pusat kawah, dilakukan pemeriksaan kualitas udara. d. Lapangan Arjasari yang juga dipersiapkan sebagai salah satu lokasi pengungsian warga, pemeriksaan kualitas udara.

93

8. Banjir di Provinsi DKI Jakarta Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain: 

Melakukan koordinasi dengan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dalam penganan banjir dan tanah longsor bidang kesehatan



Tim Ditjen PP dan PL melakukan pemantauan ke beberapa lokasi banjir seperti di Kampung Pulo dan Kampung Melayu, juga memantau pintu air manggarai dan pos pengendali operasi di Sudinkes Jakarta Timur.



Mendistribusikan logistik PP & PL.

9. Banjir Bandang di Kota Ambon, Provinsi Maluku (Agustus 2012) Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain : 

Melakukan koordinasi dengan Dinkes Provinsi Maluku, Dinkes Kota Ambon, PPKK, dan BTKL Ambon.



Memobilisasi Tim untuk melakukan RHA dan penilaian kebutuhan.



BTKL Ambon melakukan pemeriksaan kualitas air.



Melakukan upaya sanitasi darurat.



Mendistribusikan logistik PP & PL

4.2.4 Upaya Penyediaan Dan Distribusi Obat Serta Perbekalan Kesehatan Pada saat kejadian krisis kesehatan akibat bencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan harus dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai kebutuhan agar dapat mendukung pelayanan kesehatan bagi korban bencana dengan memperhitungkan jumlah pengungsi, jenis kelamin, usia dan jenis penyakit. Penyediaan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan dalam penanggulangan bencana pada dasarnya tidak akan membentuk sarana dan prasarana khusus, tetapi menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia. Kebijakan yang dilakukan dalam penyiapan obat dan perbekalan kesehatan dalam kondisi bencana adalah sebagai berikut : a. Penilaian kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan secara cepat, tepat dan sesuai kebutuhan agar dapat mendukung pelayanan kesehatan bagi korban bencana dengan mempertimbangkan jumlah pengungsi, jenis kelamin, usia dan pola penyakit. b. Penyediaan obat di sarana kesehatan seperti pos kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah sakit

94

c.

Mobilisasi SDM Farmasi (Apoteker/Asisten Apoteker) ke lokasi kejadian krisis kesehatan untuk mendukung Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pengelolaan obat saat kejadian krisis kesehatan.

Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan telah mendukung penyediaan logistik obat dan perbekalan kesehatan, upaya penyediaan dan distribusi obat dilakukan dengan buffer stock di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi, apabila pada daerah bencana kekurangan dapat meminta melalui PPKK maupun langsung ke Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan juga telah mendukung penyediaan SDM Kefarmasian (Apoteker/Asisten Apoteker) ke lokasi kejadian krisis kesehatan untuk membantu Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan dalam pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan.

Tabel Mobilisasi Bantuan SDM dan Logistik Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan selama Tahun 2012

Mobilisasi NO Lokasi

Jenis

SDM

Logistik

Kejadian 1.

Provinsi Gorontalo

Banjir

Dukungan Operasional

Apoteker,

Obat Paket -

Asisten

Banjir

Apoteker 2.

Kabupaten Lebak

Banjir

-

Obat Paket Banjir

3.

Propinsi Utara

Maluku Gunung Meletus

-

Obat Paket Gunung Meletus

95

4.

DKI Jakarta

Kecelakaan

Apoteker,

Pesawat

Asisten

Sukhoi

Paket PKD

-

SSJ Apoteker

100

4.3

UPAYA PASCA KRISIS KESEHATAN

Upaya yang dilakukan pasca krisis kesehatan terdiri dari dua kegiatan yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca krisis kesehatan dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidupyang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Upaya pelayanan pasca krisis dilaksanakan oleh unit utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain : 4.3.1 Upaya Pasca Krisis Kesehatan oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Upaya pasca krisis kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan selama tahun 2012 antara lain : A. Melakukan pertemuan evaluasi : 1. Pertemuan Evaluasi Upaya Tanggap Darurat dan Pemulihan Krisis Kesehatan Pertemuan ini membahas evaluasi penanggulangan krisis kesehatan :  Penanganan Permasalahan Kesehatan Jiwa Pasca Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur 96

 Pelaksanaan SPGDT pada kejadian kecelakaan Kapal Feri Bahuga di Selat Sunda, Provinsi Banten  Penanganan Permasalahan Kesehatan Lingkungan Saat dan Pasca Bencana Banjir Bandang di Kota Ambon dan Kota Padang. 2. Pertemuan Evaluasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Jatuhnya Pesawat Sukhoi SSJ 100

B. Bersama-sama dengan Direktorat Bina Kesehatan Jiwa melakukan pelayanan kesehatan jiwa, pendampingan psikologis dan deteksi adanya gangguan kesehatan jiwa pada pengungsi 1.

Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

2.

Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur

C. Melakukan pembayaran klaim tagihan rumah sakit atas pelayanan pasien korban bencana pada masa tanggap darurat. Setelah berakhirnya masa tanggap darurat, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan membayar klaim tagihan dari rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada korban bencana pada masa tanggap darurat. Pembayaran klain tagihan rumah sakit yang dilakukan oleh PPKK selama tahun 2012 total berjumlah sebesar Rp........ Dari seluruh pembayaran klaim tagihan rumah sakit untuk tahun 2012, proporsi terbesar merupakan akibat kejadian ..............

Grafik Proporsi Pembayaran Klaim RS pada Tahun 2012 Berdasarkan Waktu Terjadinya Krisis Kesehatan Belum ada data

97

Tabel 4.9 Pembayaran Klaim Tagihan RS Tahun 2012 Belum ada data

NO

NAMA BENCANA

PROVINSI

TAHUN KEJADIAN BENCANA

Biaya Klaim (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 JUMLAH TOTAL 4.3.2 Upaya Pasca Krisis Yang dilakukan Oleh Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a.

Upaya Surveilans Epidemiologi Aktivasi lanjutan surveilans epidemiologi pasca bencana yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat

b.

Upaya Penyehatan Lingkungan Upaya lanjutan penyehatan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat : a) Pengawasan dan perbaikan kualitas sarana dan kualitas air bersih. dengan melakukan disinfeksi sarana air bersih dengan kaporisasi chlorine cair, chlorine tablet

98

b) Pengawasan dan penyediaan sarana pembuangan kotoran terhadap pembuangan kotoran manusia terutama ditujukan untuk mengurangi pencemaran terhadap sumber / penyediaan air bersih yang ada dari tinja, sedangkan penyediaan sarana dilakukan dengan membuat sarana pembuangan kotoran darurat dengan berkoordinasi dengan instansi pekerjaan umum dan LSM serta melibatkan pengungsi. c) Pengawasan dan pengendalian pembuangan sampah terhadap pembuangan sampah dilakukan untuk mengisolir sampah agar tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan pengungsi, serta untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan mengurangi tingkat kepadatan vektor. d) Pengawasan dan pengendalian vektor di tempat penampungan pengungsi yang perlu mendapat perhatian adalah lalat, tikus dan nyamuk. e) Pengawasan dan pengamanan makanan dan minuman pengungsi dilakukan termasuk pengolahannya yang disediakan bagi pengungsi bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit melalui makanan / minuman. f) Sanitasi tempat penampungan pengungsi perlu mendapat perhatian, sehingga tidak menjadi tempat berkembangnya penyakit yang ditularkan melalui pernafasan dan udara. g) Pemberdayaan Masyarakat masyarakat pengungsi ini ditujukan untuk meningkatkan peran mereka dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh mereka sendiri beserta keluarganya dengan cara melibatkan dalam setiap kegiatan penyehatan lingkungan darurat yang dibangun atau dilaksanakan di tempat penampungan pengungsi. h) Penyuluhan Kesehatan diarahkan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat agar pengungsi terhindar dari penularan penyakit baik melalui air, tangan, serangga maupun tanah. i) Perbaikan lingkungan permukiman khususnya di perumahan dengan melakukan disinfeksi lantai.

4.3.3 Upaya Pasca Krisis Yang Dilakukan Oleh Direktorat Bina Gizi Kegiatan penanganan gizi pasca-bencana pada dasarnya melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari surveilans, untuk: a. Mengetahui kebutuhan yang diperlukan (need assessment)

99

Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan petugas setempat, untuk penyelenggaraan makanan di dapur umum baru ditujukan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan gizi orang dewasa. b. Melaksanakan kegiatan pembinaan gizi sebagai tindak lanjut atau respon dari informasi yang diperoleh secara terintegrasi dengan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat (public health response) untuk meningkatkan dan mempertahankan status gizi dan kesehatan pengungsi. Tahun 2012 telah dilaksanakan pembinaan teknis pada kejadian : 

Bencana Gunung Gamalama Ternate – Maluku Utara



Bencana Gunung Lokon Tomohon – Sulut



Bencana banjir di Ambon – Maluku



Bencana banjir Sumatera Barat

Sebagai tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi, ke depan direcanakan akan mengembangkan penanganan gizi pada situasi bencana yaitu : 

Advokasi dan sosialisasi Pemberian Makan Bayi dan Anak Pada Situasi bencana.



Kegiatan penyediaan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) anak 6-24 bulan perlu diadakan di dapur umum.



Penyediaan materi KIE terkait Pemberian makanan bayi dan anak pada situasi darurat (Gizi ibu hamil, pemberian ASI dan MP-ASI, pengawasan pemberian susu formula)

4.3.4 Upaya Pasca Krisis Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Direktorat Bina Kesehatan Ibu Upaya pemulihan kondisi kesehatan reproduksi, melalui: • Melakukan penilaian

kesiapan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai

kondisi normal. • Perencanaan pelaksanaan kesehatan reproduksi komprehensif terpadu. • Pelaksanaan upaya pemulihan kesehatan reproduksi melalui operasionalisasi dari perencanaan pelaksanaan kesehatan reproduksi komprehensif terpadu.

100

4.3.5 Upaya Pasca Krisis Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Pengendalian vektor pasca bencana dilakukan ketika terdapatnya tumpukan sampah di sekitar lokasi bencana. Timbunan sampah merupakan breeding places yang potensial bagi lalat, kecoa/lipas dan tikus. Pada situasi pascabencana perlu diwaspadai juga tentang potensi breeding places nyamuk Culex sp., Aedes sp., Anopheles sp. Jika terdapat populasi vektor yang telah melampaui ambang batas maka dikendalikan secara kimiawi seperti dusting lalat, fogging dan Indoor Residual Spray (IRS). Pengendalian vektor juga dilakukan secara biologi menggunakan predator dan

lingkungan/sanitasi. Pengendalian vektor yang

efektif, efisien dan tepat sasaran adalah harus memperhatikan /berdasarkan bioekologi vektor Pengendalian vektor sebaiknya dilakukan

secara terpadu

(Integrated vector control) dengan mengkombinasikan pengendalian secara kimia, biologi dan lingkungan. Penggunaan insektisida dilaksanakan sesuai dengan kondisi: -

Epidemi/KLB

-

Intensitas penularan tinggi (HIGH TRANSMISSITION)

-

Insektisida yang digunakan harus memenuhi syarat : Rekomendasi WHO, KOMPES, PERMENKES 374/MENKES/PER/3/2010, dan sesuai pedoman manajemen resistensi.

Beberapa Insektisida yang dapat digunakan untuk pengendalian kecoak : Bendiocarb 0,24 %,Propoxur 1 %, Chlorpyriphos 0,5 %, Diazinon 0,5 %, Dichlorvos 0,5 %, Fenthion 3 %, Malathion 3%, Permethrin 0,125 %. Jenis insektisida yang dapat digunakan untuk pengendalian lalat : Fenitrotion 40 % WP, Pirimiphos methyl 50 % EC, Lambda-cyhalothrin 2,5 % EC , Trichlorfon 95 % SP, Diazinon 60 % EC, Diflubenzuron, Cyromazine. Jenis insektisida yang dapat digunakan untuk pengendalian vektor demam berdarah : Larvicides : Temeephos 1 % G 10 gr/100 lt, Metoprene 1,3 % G 72 mg/m2, Piriproksifen : 0,5 G 1 gr/200 l

101

Vektor DBD (dewasa): -

Malathion 96 % (500 ml/ha)

-

Cyflutrin 50 % EC (75 ml/ha)

-

Cypermethrin 25 % ULV (400 ml/ha)

-

Lamdasihalothrin 25 EC (75 ml/Ha)

-

Permethrin Bioalterin 10/1,5 OS (100ml/ha)

4.3.6 Upaya Pasca Krisis Yang dilakukan Oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Pada tahap pasca krisis kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Inventarisasi obat dan perbekalan kesehatan yang ada di pelayanan kesehatan ( Pos Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah sakit. 2. Penarikan kembali jika ditemukan obat-obat psikotropik & narkotik. 3. Menempatkan sisa obat dan perbekalan kesehatan sedapat mungkin 1 wilayah. 4. Melaporkan kepada atasan untuk dilakukan langkah-langklah pemanfaatan. 5. Perencanaan pemanfaatkan kembali obat sisa pelayanan 6. Menginformasikan sisa stok obat ke Puskesmas & Rumah Sakit. 7. Memisahkan obat yang sudah rusak dan kadaluarsa untuk dilakukan pemusnahan dengan berita acara pemeriksaan dan pemusnahannya.

102

BAB V PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN INTERNASIONAL

Perserikatan Bangsa-Bangsa, merilis data laporan bencana di seluruh dunia dalam 1 tahun terakhir menyebutkan, Asia sebagai kawasan paling rawan bencana. "Asia masuk daftar teratas sebagai kawasan paling rawan bencana. Baik berdasarkan jumlah korban dan frekuensi terjadinya bencana," kata Direktur Badan Bencana PBB (UNISDR) Elizabeth Longworth di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir Philstar (plasamsn.com.April 2013). Sementara itu The Nature Conservancy (TNC), German Alliance for Development Works (Alliance) dan United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) di akhir Tahun 2012 ,menerbitkan Laporan Resiko Dunia 2012 di Brussels, Belgia. Bagian penting dari laporan ini adalah Indeks Resiko Dunia, yang dikembangkan oleh UNU-EHS bekerjasama dengan Alliance, untuk menentukan resiko menjadi korban bencana sebagai akibat dari bahaya alam untuk 173 negara di seluruh dunia. Di Kepulauan Pasifik, negara Vanuatu dan Tonga memiliki resiko bencana tertinggi. Malta dan Qatar menghadapi resiko terendah di seluruh dunia. Indonesia sendiri dalam laporan tersebut berada pada peringkat risiko ke-33 dengan nilai 10,74% dan termasuk negara berisiko tinggi dan sangat tinggi terkena empat jenis bencana alam yaitu gempa bumi, badai, banjir dan kenaikan air laut. Dari laporan kedua lembaga tersebut memerlukan perhatian dari masyarakat Internasional dalam penanggulangan bencana dan mengingatkan kembali kepada semua negara dari berbagai benua terutama kawasan Asia, untuk saling memperkuat kerjasama regional guna meningkatkan kedamaian, stabilitas, kemajuan regional serta untuk saling memupuk rasa persaudaraan dan solidaritas terutama di saat salah satu anggotanya tertimpa bencana. Selama tahun 2012, kejadian bencana di kawasan Asia tidak terlalu menonjol. Namun di akhir tahun 2012 terjadi bencana besar yaitu Topan Pablo yang terjadi di Pulau Mindanao, Filipina, Desember 2012. Angin topan tersebut telah menyebabkan 1.900 orang tewas dan meluluh lantakkan 210 ribu rumah, bangunan-bangunan dan lahan pertanian. Bencana tersebut telah menimbulkan berbagai kerusakan terhadap sendi kehidupan masyarakatnya, yaitu kegagalan di sektor pertanian, perekonomian dan terganggunya pelayanan kesehatan. Dampak dari bencana tersebut juga menyebabkan korban jiwa, meningkatnya angka kesakitan dan arus pengungsian skala besar di Pulau Mindanao, Filipina.

Sebagai sesama negara yang terhimpun dalam ASEAN dan memiliki ikatan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan tanggap darurat yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta (2005), musibah tersebut telah menumbuhkan keprihatinan. Oleh karenanya sebagai rasa simpati atas penderitaan yang dialami oleh masyarakat Filipina, Kementerian Kesehatan melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat telah memberikan bantuan MP ASI sebanyak 5 Ton kepada Pemerintah Filipina. PENANGANAN PERMASALAHAN KESEHATAN TKI Pelaksanaan kesehatan TKI mengacu kepada Inpres No 106 tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB) yang berada dalam koordinasi Menkokesra dengan melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait. Menyesuaikan dengan perkembangan situasi saat ini, Inpres No 106 tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia sedang dalam proses revisi oleh kemenkokesra, mengingat pemulangan TKIB tidak hanya dari Malaysia seperti dari Jeddah, Jordania, dan lainnya. Kementerian Kesehatan mengkoordinasikan kegiatan bidang kesehatan dalam melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan terhadap TKIB dan keluarganya. Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Ditjen PP & PL, serta LP terkait lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan telah menyelenggarakan upaya penanganan bidang kesehatan bagi TKIB beserta keluarganya sejak dipulangkan hingga sampai ke daerah asal yaitu melalui kegiatan pelayanan kesehatan di pelabuhan debarkasi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan, pelayanan kesehatan di penampungan sementara oleh Puskesmas dan di RS rujukan. Saat ini di Lingkup Kemenkes telah dibentuk Komite Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia sesuai SK Menkes No 348/Menkes/SK/IX/2012. Komite tersebut terdiri dari 4 Subkomite yaitu Subkomite Fasilitas Pelayanan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia, Subkomite Penempatan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Selama di Negara Penempatan, Subkomite Penempatan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Purna Penempatan, Subkomite Penempatan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah. Sebagai koordinator pelaksana adalah Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Ditjen GiKIA. Disamping itu Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/III/1576/11 tentang Pedoman Penanganan Masalah Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI B) dari Luar Negeri saat ini sedang direvisi. Pedoman ini berisi tentang tata cara pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi TKI. Klaim pengajuan penanganan kesehatan bagi TKI hanya ditujukan untuk kasus - kasus gawat darurat dan yang mengancam jiwa. Beberapa RS dan KKP telah ditetapkan sebagai tempat rujukan penanganan kesehatan bagi TKI

Tujuan Penanganan Kesehatan TKI adalah untuk mewujudkan Tenaga Kerja Indonesia yang sehat sejak pra pemberangkatan, saat perjalanan berangkat, saat menjalani masa kerja di luar negeri dan saat kembali ke daerah asal. Tujuan Khusus :  Menurunnya mortalitas, morbiditas & disabilitas Tenaga Kerja Indonesia  Terlaksananya pelayanan kesehatan dan rujukan bagi Tenaga Kerja Indonesia  Terkoordinasinya kegiatan cegah tangkal penyakit menular dan potensial wabah yang kemungkinan terbawa oleh Tenaga Kerja Indonesia melalui kegiatan pengamatan penyakit, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. KEGIATAN PENANGANAN KESEHATAN TKI MELIPUTI : A. Pelayanan Kesehatan (Posko Kesehatan) di pelabuhan debarkasi dan di penampungan sementara, meliputi :  Live saving / emergency response / kegawat daruratan  Pengobatan sederhana  Stabilisasi dan imobilisasi  Transportasi / rujukan ke Rumah Sakit B. Pengendalian Penyakit / Pengendalian risiko lingkungan di wilayah pelabuhan dan penampungan sementara , meliputi :  Penyediaan sanitasi darurat (Air Bersih, Jamban, sampah, limbah, dan penampungan sementara)  Pengawasan Makanan dan Minuman  Pengendalian vektor penyakit C. Pengamatan penyakit / Surveilans Epidemiologi D. Rapat koordinasi satgas pemulangan TKIB daerah di : - Nunukan - Dumai E. Penanganan Pemulangan WNIO Arab Saudi (dengan empty flight Hajj Garuda) F. Monitoring / Pendampingan Pusat ke Daerah ( Nunukan, Batam, Tanjung Pinang, dan Dumai) Pelabuhan debarkasi / entry point pemulangantkib dan keluarganya adalah : 1. Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang Kep. Riau 2. Pelabuhan Tanon Taka Nunukan Kalimantan Timur (akan dipindah ke Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan) 3. Pos Lintas Batas Darat Entikong Kalimantan Barat 4. Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 5. Pelabuhan Batam 6. Pelabuhan Balai Asahan Medan 7. Pelabuhan Dumai 8. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 9. Pelabuhan Tanjung Mas Semarang

10. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 11. Pelabuhan Pare-pare, Makasar 12. Pelabuhan Mataram 13. Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta

HASIL KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MIGRAN TAHUN 2012 URAIAN 1. Total Jumlah TKIB Tanjung Pinang Tanjung Priok Entikong Nunukan Jakarta 2. Jumlah TKIB Berobat Tanjung Pinang Tanjung Priok -

-

Entikong Nunukan Jakarta 3. Jumlah TKIB Dirujuk Tanjung Pinang Tanjung Priok Entikong Nunukan Jakarta

TAHUN 2012 15.947 3.623 6.005 963 3.126 2.230 1.566 265 667 137 475 22 39 3 20 0 11 5

RUJUK

1

0

1

1

0

24

10

14

24

0

5

0

5

5

0

21

7

14

21

3

19

13

6

19

0

43

14

29

43

0

28

9

19

28

0

41

24

17

41

0

21

8

13

21

0

62

14

48

62

0

JUMLA H

RAWAT JALAN

ENTRY POINT TANJUNG PINANG ( s.d. Oktober 2012) JUMLAH TKI NO BULAN Yang L P A Sakit 1

Januari

256

100

6

362

2

Februari

275

105

12

392

3

Maret

295

153

21

469

4

April

266

127

15

408

5

Mei

290

146

17

453

6

Juni

337

163

26

526

7

Juli

436

252

28

716

8

Agustus

500

257

28

785

9

September

420

158

9

587

10 11 12

Oktober November Desember

548

246

32

826

JUMLAH

3,623

1,707 194

5,524

265

JENIS KELAMIN L P

99

166 265

3

Ket.

LAMPIRAN DRAFT II BUKU TINJAUAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN TAHUN 2012

BAB VI ANALISIS 6.1

Analisis Kejadian Krisis Kesehatan Tahun 2012

Kejadian maupun dampak krisis kesehatan pada tahun 2012 terlihat mengalami kenaikan

dan penurunan bila dibandingkan krisis kesehatan 2 tahun

sebelumnya yaitu tahun 2010 dan 2011. Namun bila dilihat Frekuensi, kejadian pada tahun 2012 mengalami kenaikan bila dibandingkan frekuensi kejadian dua tahun sebelumnya. Korban meninggal pada tahun 2012 mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2011 namun mengalami penurunan bila di bandingkan tahun 2010. Korban luka berat/rawat inap pada tahun 2012 mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2011 namun mengalami penurunan bila di bandingkan tahun 2010. Korban luka ringan/rawat jalan dan pengungsi mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2010 dan 2011. Korban Hilang mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2010 dan 2011. pengungsi serta fasilitas kesehatan yang rusak lebih rendah dibandingkan tahun 2010 maupun 2011. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.1 Tabel 6.1 Frekuensi Kejadian dan Korban Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 - 2012 TAHUN

URAIAN 2010 Frekuensi kejadian krisis kesehatan (kali)

2011

2012

315

211

489

1.385

565

675

4.085

1.164

2.338

98.235

12.429

6.858

247

232

256

618.880

96.082

74.141

233

56

49

Korban Meninggal (orang) Luka Berat / Rawat Inap (orang) Luka Ringan / Rawat Jalan (orang) Hilang (orang) Pengungsi (orang)

Faskes yang Rusak Faskes rusak (unit)

78

Bila ditinjau dari jenis penyebab kejadian krisis kesehatan, pada tahun 2012 terjadi penurunan proporsi bencana alam dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Sebaliknya, proporsi bencana non alam mengalami peningkatan.

Untuk

bencana sosial, tahun 2012 lebih tinggi dari tahun 2010 dan tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 6.1. Grafik 6.1 Proporsi Kejadian Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

28%

27% 19% 14%

16%

15% 11% 10% 9% 8% 4%

10% 9%8%

9% 7% 6% 1% 0,6%

15% 12,5%

10%

9% 7% 3%

6% 3%2%3% 3% 2% 1% 0,5% 0%1% 0,8%0% 0,8%

2010

2011

3% 1% 1,8%

0%

2012

Trend kejadian bencana tiap bulan pada tahun 2012 memiliki kemiripan dengan trend pada tahun 2010 maupun 2012 di mana terjadi penurunan pada bulan Juni kemudian mengalami peningkatan mulai bulan Juli. Untuk trend setelah bulan Juni, tahun 2012 hampir sama dengan tahun 2011 dan 2010 yaitu terjadi peningkatan kejadian krisis kesehatan dari bulan Juli hingga puncaknya pada bulan Desember, namun pada kejadian tahun 2012 ter Hal ini berbeda dengan tahun 2010 yang menunjukkan fluktuasi, dengan puncaknya pada bulan September untuk selanjutnya mengalami penurunan hingga bulan Desember. Jelasnya pada grafik 6.2.

79

Grafik 6.2 Trend Kejadian Bencana Tiap Bulan Tahun 2010 - 2012 140 120 100 80 Tahun 2012 60 40

Tahun 2011 Tahun 2010

20 0

Proporsi korban meninggal akibat bencana non alam mengalami peningkatan yang sangat pesat pada tahun 2012 yaitu sebesar 64%, dibandingkan tahun 2010 dan 2011 yang hanya berkisar 3%. Korban meninggal akibat bencana sosial pun mengalami peningkatan walaupun tidak sedrastis akibat bencana non alam. Sebaliknya, proporsi korban meninggal akibat bencana alam pada tahun 2012 mengalami penurunan yang sangat tajam, dengan selisih lebih dari 60% dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Tidak jauh berbeda dengan korban meninggal, korban luka berat/dirawat inap akibat bencana non alam pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya dengan selisih hampir mencapai 70%. Kondisi sebaliknya terjadi pada korban luka berat/dirawat inap akibat bencana alam, di mana terjadi penurunan proporsi yang sangat drastis yaitu sebesar 16% pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2010 dan 2011 yang mencapai 91% dan 83%.

80

Untuk lebih jelasnya mengenai proporsi korban meninggal maupun luka/berat dirawat inap berdasarkan jenis penyebabnya, dapat dilihat pada grafik 6.3 dan grafik 6.4. Grafik 6.3 Proporsi Korban Meninggal Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan Jenis Penyebabnya 60%

51% 47%

50%

38%

40% 28%

30% 20% 10%

16%

15% 9% 8% 2% 2% 1%

1% 1%

3%

10% 6%

4% 1%

16% 1% 1% 3%

10% 6% 1% 0% 2%

0% 0%

2%

8% 0% 0%

2% 1%

1% 0%

0%

2010

2011

2012

81

7%

Grafik 6.4 Proporsi Korban Luka Berat/Dirawat Inap Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan Jenis Penyebabnya 68%

70% 60% 50%

44%

40%

35% 26% 23%

30% 20% 10%

12% 8%10% 4%3%4% 4% 4% 4% 1%1%1% 1%1%2% 2% 2% 0% 0% 0%1%1% 0%0%0% 1%1%

4% 0%

6% 4% 3% 1% 0% 0% 0% 1%1%

8% 4% 0%0% 0%

3% 0%1%

0%

2010

2011

2012

Proporsi korban luka ringan/dirawat jalan maupun pengungsi akibat krisis kesehatan tahun 2012 akibat bencana alam tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu lebih dari 90%. Terlihat peningkatan proporsi korban luka ringan/dirawat jalan serta pengungsi akibat bencana non alam. Lengkapnya dapat dilihat pada grafik 6.5 dan grafik 6.6.

82

Grafik 6.5 Proporsi Korban Luka Ringan/Dirawat Jalan Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan Jenis Penyebabnya

80%

72%

70%

64%

60% 50% 40%

35%

30%

24%

22%

20% 10%

15% 6%5%

3% 0%1% 0%0%1%

6% 1%3%

6% 4% 3% 0% 0%0%0% 1% 0%

2% 0% 0%

4% 2% 0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%

8% 4% 0%

0%

2010

2011

2012

83

5% 2%

Grafik 6.6 Proporsi Pengungsi Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan Jenis Penyebabnya

69%

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

62% 46%

15%

14% 8% 5%7% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0% 0%

2010

2011

16% 1%

16% 7%5%5% 7% 2%0%0% 0%0%0% 0%3%0% 0% 0% 0%0%

2012

Ditinjau dari frekuensi kejadian di tiap PPK Regional, tahun 2012 tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan 2 tahun sebelumnya, di mana PPK Regional DKI Jakarta

dan PPK Regional Sulawesi Selatan selalu menempati

posisi 2 teratas. Sebanyak 6 PPK Regional mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010, bahkan 5 di antaranya frekuensinya juga lebih rendah dibandingkan tahun 2010.

Sebanyak 2 PPK regional mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2010 maupun 2010 yaitu Bali dan Sumatera Selatan. Hal ini dapat dilihat pada grafik 6.7

84

Grafik 6.7 Frekuensi Kejadian Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan PPK Regional 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%

32.38% 28.63%

16.59%

6.35% 3.79% 2.86%

14.92%

14.69% 12.32% 10.79% 10.84%

8.79% 8.53% 7.94%

8.89%

10.22%

3.32% 3.07% 1.90%

2010

2011

9.00% 6.16% 5.73% 5.40% 6.13% 4.44% 3.68% 3.79% 3.49%

5.52% 4.74%

3.49% 2.04% 1.90%

2012

Pada tahun 2012, korban meninggal di 2 PPK Regional mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 maupun 2010, yaitu DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Bahkan untuk PPK Regional Sumatera Utara, penurunannya dari tahun ke tahun terlihat sangat drastis. Penurunan yang cuku3p mencolok juga terjadi pada PPK Regional Jawa Tengah, yaitu bila dibandingkan dengan tahun 2010. Di lain pihak,

sebanyak 2 PPK Regional yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Selatan,

terjadi peningkatan jumlah korban yang cukup signikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada grafik 6.8.

85

Grafik 6.8 Jumlah Korban Meninggal Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan PPK Regional

40.00%

37.48%

35.00%

31.70%

30.52% 30.22%

30.00% 25.00% 20.00% 13.67%

15.00% 10.00% 5.00%

12.32% 10.96% 9.19% 8.70%

11.59%

10.67%

10.37% 8.74%

7.91%

7.43%

6.34%

0.94%

3.11% 1.45%

10.69% 10.22%

5.62% 2.37%

2.36% 1.63%

3.11% 1.87%

1.65%

0.07%

3.09% 1.81% 0.72%

1.48%

0.00%

2010

2011

2012

Untuk korban luka berat/dirawat inap, sebanyak 4 regional mengalami penurunan dibandingkan setahun sebelumnya, yaitu PPK Regional Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Penurunan di PPK

Regional Jawa Tengah terlihat sangat drastis. Sedangkan untuk PPK Regional Sumatera Utara, penurunan jumlah korban tampak konsisten dari tahun 2010 hingga 2012. Peningkatan jumlah korban luka berat/dirawat inap terjadi di 3 PPK Regional yaitu

DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan.

Lengkapnya dapat dilihat pada grafik 6.9.

Dalam hal jumlah pengungsian pada tahun 2012, sebanyak 6 PPK Regional menunjukkan penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya.

Bahkan PPK

Regional Jawa Tengah tampak menurun dengan sangat signifikan. Hanya 1 PPK Regional yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2010

86

maupun 2010,

yaitu Sulawesi Utara.

Sedangkan 2 PPK Regional yaitu

Sumatera Utara dan Jawa Timur, mengalami penurunan dibandingkan salah satu tahun sebelumnya. Jelasnya dapat dilihat pada grafik 6.10.

Grafik 6.9 Jumlah Korban Luka Berat/Dirawat Inap Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan PPK Regional

40.00% 35.39%

35.00% 30.00%

28.19% 24.48%

24.21%

25.00%

19.48%

18.88%

20.00%

16.20%

15.00% 10.00% 5.00%

15.41%

12.91%

8.40% 6.72%

8.53%

8.98% 7.51%

2011 8.47% 6.33%

6.20% 4.58%

4.32%

3.93% 2.07% 0.83%

2010

12.32%

5.35%

3.29%

1.91% 0.49% 0.19%

1.40% 0.90%

1.46% 0.37%

0.32%

0.00%

87

2012

Grafik 6.10 Jumlah Pengungsi Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan PPK Regional 69.61% 70.00% 63.37% 60.00%

50.00%

40.00%

35.49%

30.00%

2010 18.32%

17.69%

20.00% 11.85% 10.00%

5.69% 2.64%

2011

11.56% 5.93% 5.04% 1.27%

0.00%

1.90% 1.34% 1.07%

1.78%

0.19%

2012 7.29% 5.96%

6.07% 4.04% 0.00%

0.04%

1.60% 0.93% 0.00%

4.11% 2.37%

0.85%

6.19% 5.67% 0.14%

0.00%

88

6.2

Analisis Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya penanggulangan krisis kesehatan tahun 2012 dilakukan di seluruh tahap yaitu pada pra krisis kesehatan, saat tanggap darurat maupun pasca krisis kesehatan. Berikut akan dibahas analisis per tahapan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan.

a. Upaya Pra Krisis Kesehatan Upaya pra krisis kesehatan Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 telah mencakup seluruh indikator kegiatan yaitu sebanyak 16 indikator, yang terdapat di Kepmenkes No. 876 tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain.

Tabel berikut adalah

pembahasan ke-16 indikator tersebut dibandingkan dengan upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2012. Tabel 6.2 Upaya Pra Krisis Kesehatan Tahun 2012 No

1

2

3

Upaya Pra Krisis Kesehatan Sesuai Kepmenkes No. 876/2006 Menyusun pedoman, protap dan juklak/juknis penanganan krisis dan masalah kesehatan lain (PKMKL) di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota Menyusun, mengembangkan sistem informasi dan komunikasi dalam PKMKL

Melakukan analisis risiko yang berdampak pada krisis dan masalah kesehatan lain.

Upaya Pra Krisis Kesehatan Tahun 2012 - Menyusun 13 produk kebijakan (pedoman dan modul) termasuk di antaranya Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan Bidang Kesehatan dan Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (daftar pedoman ada tabel 4.1) . - Kerja sama dengan RAPI untuk Sistem Pelayan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Masalah Kesehatan Lain. - Pemetaan Kesiapsiagaan 33 provinsi. - Penyusunan 6 renkon provinsi dan

89

No

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Upaya Pra Krisis Kesehatan Sesuai Kepmenkes No. 876/2006 Menyusun rencana-rencana PKMKL dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta, LSM dan masyarakat. Memfasilitasi dan melaksanakan pertemuan koordinasi dan kemitraan lintas program/lintas

Melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi petugas dan masyarakat (termasuk gladi) Melakukan pengembangan media penyebarluasan informasi PKMKL

Upaya Pra Krisis Kesehatan Tahun 2012 50 kabupaten.

- Melakukan 13 pertemuan koordinasi (kesiapsiagaan dan evaluasi tanggap darurat) melibatkan LP dan LS - Membuat 11 kerja sama dengan lintas sektor, lintas program serta LSM nasional dan internasional , antara lain sistem informasi, pelatihan, dukungan teknis dan manajemen Melakukan 19 jenis pelatihan (manajemen dan teknis)

- Mengirim bantuan alat pengolah data ke 45 kabupaten/kota rawan bencana. - Kerja sama dengan RAPI untuk sistem pelayan informasi dan komunikasi penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain - Pengembangan website Melakukan sosialisasi upaya Melalui media website dan pada saat PKMKL acara pelatihan maupun pertemuan koordinasi. Melakukan advokasi upaya Advokasi pada seluruh direktur PKMKL Poltekkes Kemenkes agar manajemen bencana masuk dalam kurikulum mata kuliah Poltekkes. Menyusun, mengembangkan Pembinaan PPK Regional dan Sub sistem manajemen untuk Regional, Dinkes Provinsi dan Dinkes PKMKL hingga ke tingkat desa Kabupaten/Kota termasuk di antaranya pembentukan TRC Mendorong terbentuknya unit kerja yang menangani masalah Keterangan : - PPK Regional dan Sub Regional kesehatan akibat bencana di telah dibentuk pada tahun 2006 setiap jenjang administrasi - Desa siaga terbentuk pada tahun Mendorong terbentuknya satgas 2006 Kesehatan dalam PKMKL di setiap jenjang administrasi 90

No

13

14 15

16

Upaya Pra Krisis Kesehatan Sesuai Kepmenkes No. 876/2006 Mendorong terbentuknya pusat pengendali operasional dalam PKMKL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Menyiapkan pusat-pusat regional PKMKL Mengadakan dan menyiagakan sumber daya

Mengembangkan sistem kewaspadaan dini.

Upaya Pra Krisis Kesehatan Tahun 2012

- -Mengirim bantuan emergency kit dan personal kit ke 45 kabupaten/kota rawan bencana. - Mengirim bantuan radio komunikasi ke 3 PPK Regional - Mengirim bantuan logistik lainnya seperti buffer stock MP ASI, dukungan paket individual kit dalam yankespro, dsb. - Mengalokasikan pembiayaan. - Menyiagakan tim kesehatan pada situasi khusus - Berperan dalam penanggulangan krisis kesehatan internasional Kerja sama dengan RAPI untuk Sistem Pelayan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Masalah Kesehatan Lain. Keterangan : Kewaspadaan dini telah diimplementasikan melalui pemantauan harian serta Pemasangan alarm gempa di PPKK Kemenkes, PPK Reg Sumut , Sulsel, Sulut sejak tahun 2008. Kerjasama dengan BMKG untuk informasi gempa dan tsunami (Tsunami Early warning Sistem)

91

Sebagai tahapan rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 - 2014, maka

pada

tahun

2012

Kepala

PPKK

telah

menetapkan

target

45

kabupaten/kota rawan bencana yang harus memiliki kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana sesuai indikator sebagai berikut : 1. Memiliki perlengkapan tanggap darurat yang terdiri dari emergency kit dan personal kit 2. Memiliki alat pengolah data yang terdiri dari laptop dan modem. 3. Memiliki SDM kesehatan yang terlatih dalam bidang : i. Manajemen bencana bidang kesehatan ii. Penyusunan rencana kontinjensi bidang kesehatan iii. Peningkatan kapasitas TRC dan Tim RHA di Daerah Rawan Bencana iv. Pengelolaan data dan informasi v. Penggunaan alat komunikasi bencana Proporsi pencapaian target kabupaten/kota rawan bencana tahun 2012 yang telah memiliki perlengkapan tanggap darurat serta alat pengolah data telah mencapai 100%.

Sedangkan untuk SDM Kesehatan yang terlatih, sebagian

besar target telah tercapai. Jelasnya sebagaimana grafik berikut ini.

Grafik 6.11 Proporsi Pencapaian Target Renstra Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2012

92

Proporsi 75% untuk kepemilikan SDM Kesehatan Terlatih, merupakan proporsi rata-rata dari pencapaian target 5 jenis pelatihan yang menjadi indikator. Bila dirinci, dari 5 jenis pelatihan tersebut, sebanyak 4 di antaranya telah dilatihkan pada lebih dari 70% kabupaten/kota target Renstra tahun 2012. Sedangkan 1 jenis pelatihan yaitu penyusunan rencana kontinjensi bidang kesehatan, pencapaiannya pada tahun 2012 ini sebesar 27%. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik 6.12. Grafik 6.12 Proporsi Pencapaian Target Renstra PKK tahun 2012 untuk SDM Kesehatan Terlatih

b. Upaya Tanggap darurat Upaya tanggap darurat Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 mencakup hampir seluruh indikator upaya yang terdapat di Kepmenkes No. 876 tahun 2006 yaitu sebanyak 7 dari 10 indikator. Beberapa indikator tidak langsung dilakukan oleh tingkat pusat melainkan oleh daerah yang terkena krisis kesehatan.

Sedangkan tingkat pusat melakukan supervisi dan dukungan

terhadap kegiatan tersebut. Tabel berikut adalah pembahasan ke-10 indikator tersebut dibandingkan dengan upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2012.

93

Tabel 6.3 Upaya Saat Tanggap Darurat Tahun 2012 No 1

2

3

4

Upaya Tanggap Darurat Sesuai Kepmenkes No. 876/2006 Menyusun rencana operasi dan melaksanakannya secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta, LSM, masyarakat dan mitra kerja Internasional. Melaksanakan pemulihan fasilitas dan penyediaan tenaga kesehatan dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta, LSM dan masyarakat serta mitra kerja internasional agar dapat berfungsi kembali. Memobilisasi sumber daya, termasuk yang ada di pusat-pusat regional bila diperlukan Membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban.

Upaya Saat Tanggap Darurat Tahun 2012 Rencana operasi disusun oleh wilayah yang menghadapi krisis kesehatan. Tim Pusat melakukan supervisi Mobilisasi SDM Kesehatan dan atau logistik dan atau dukungan dana operasional dan atau klaim RS untuk 31 daerah yang mengalami krisis kesehatan .

Penyelamatan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan di wilayah yang mengalami krisis kesehatan. Tim Pusat melakukan dukungan. 5 Mengaktifkan pusat pengendali Pusat Pengendali Operasi sektor operasional PKMKL kesehatan berada Dinas Kesehatan wilayah terkena krisis kesehatan. 6 Melakukan penilaian cepat kesehatan Mengirim Tim dari PPKK, Lintas Program dan PPK Regional/Sub Regional untuk melakukan dukungan 7 Melakukan pelayanan kesehatan - Melakukan upaya pelayanan darurat kesehatan - Melakukan pelayanan gizi 8 Melakukan pelayanan kesehatan - Upaya penyediaan dan distribusi rujukan obat dan bekkes 9 Melakukan surveilans epidemiologi Melakukan upaya pengendalian penyakit potensial wabah dan faktor penyakit dan penyehatan risiko lingkungan 10 Monitoring evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pemantauan perkembangan kejadian berdasarkan data yang dikirim dari Dinas Kesehatan setempat.

94

Upaya tanggap darurat dilakukan oleh seluruh jajaran kesehatan dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kab/kota, provinsi maupun pusat. Berbagai upaya dilakukan secara terintegrasi baik lintas program di jajaran kesehatan maupun lintas sektor. Kegiatan dilakukan oleh jajaran kesehatan di tingkat kab/kota, apabila diperlukan akan dibantu oleh sumberdaya yang ada ditingkat provinsi maupun tingkat pusat. Hal itu dilakukan berdasarkan besarnya dampak bencana maupun kemampuan wilayah setempat, sehingga memerlukan bantuan dari tingkat administrasi yang lebih tinggi. Pengiriman bantuan yang dilakukan oleh Kemeneterian Kesehatan secara umum yaitu pengiriman bantuan tenaga kesehatan, logistik kesehatan maupun dana. Berikut akan dianalisis lebih jauh mengenai pengiriman bantuan tersebut.

1. Pengiriman Bantuan Tenaga Kesehatan Berdasarkan data Bidang Pemantauan dan Informasi PPKK, dari 211 kejadian bencana yang terpantau, PPKK mengirimkan bantuan tenaga kesehatan pada 21 kejadian. Pengiriman bantuan tenaga kesehatan

dilakukan untuk

mendukung manajemen penanggulangan bencana maupun untuk membantu pelayanan kesehatan di lokasi bencana.

Grafik 6.13. Proporsi Bantuan Tim PPKK Saat Tanggap Darurat Terhadap Jumlah Krisis Kesehatan Tahun 2012

10%

90%

Pengiriman Bantuan Tim

95

Grafik 6.14 Frekuensi Mobilisasi Tim Kesehatan Saat Tanggap Darurat Berdasarkan Nama Unit di Kementerian Kesehatan yang Mengirimkan

Pada grafik dapat dilihat bahwa dari 211 kejadian yang terpantau oleh PPKK, sebanyak 10% yang memerlukan dukungan bantuan tenaga kesehatan yaitu berupa dukungan manajemen penanggulangan krisis kesehatan karena kejadian bencana reltif kecil dan dapat ditangani oleh Pemerintah setempat. Pengiriman bantuan tenaga kesehatan dapat dilakukan oleh PPKK

maupun

PPKK bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan dan Lintas Sektor. Lintas Program yang tercatat bersama-sama dengan PPKK mengirimkan bantuan tenaga kesehatan dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana yaitu Direktorat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar dan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan.

96

Grafik 6.15 Frekuensi Mobilisasi Bantuan Tenaga Kesehatan Saat Tanggap Darurat oleh PPKK dan Lintas Program di Kementerian kesehatan Berdasarkan Jenis Bencana

Pada grafik 6.15 dapat dilihat bahwa pengiriman bantuan tenaga kesehatan paling sering dilakukan pada kejadian bencana peningkatan aktivitas gunung sampai terjadinya erupsi. Selama tahun 2012 terdapat 6 gunung yang terpantau PPKK dan dilakukan pengiriman bantuan tenaga kesehatan kelokasi yaitu Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Gunung Lokon di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, Gunung Dieng di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, Gunung Gamalama di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Gunung Karangetang di Kabupaten Sitaro Provinsi Sulawesi Utara dan Gunung Ijen di Kabupaten Situbondo -

Kabupaten

Bondowoso – Kabupaten Banyuwangi.

2. Pengiriman Bantuan Logistik Kesehatan Salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana adalah bantuan logistik kesehatan

diantaranya

seperti

obat-obatan,

MP

ASI,

alat

kesehatan,

perelengkapan bahan-bahan kesehatan lingkungan dan sebagainya.

Logistik

97

kesehatan yang diberikan disesuaiakan dengan kebutuhan upaya kesehatan dilokasi bencana. Permintaan kebutuhan logistik kesehatan ditujukan kepada lintas program melalui PPKK dalam meneruskan permintaan kebutuhan logistik kesehatan yang disebutkan,.

Grafik 6.16 Frekuensi Pengiriman Bantuan Logistik Kesehatan Saat Tanggap Darurat Tahun 2012 Berdasarkan Unit di Kemenkes yang Mengirimkan

Pada grafik 6.16 dapat dilihat bahwa pengiriman bantuan logistik kesehatan telah dilakukan oleh lintas program dilingkungan Kementerian Kesehatan. Pengiriman bantuan logistik kesehatan tersebut dapat dilakukan oleh masingmasing unit kerja,atau terkoordinir oleh PPKK.

3. Pengiriman Bantuan Dana Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Untuk mendukung upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, pada saat tanggap darurat PPKK Kementerian Kesehatan dapat memberikan bantuan dana berupa dana operasional. Bantuan dana operasional dapat diberikan apabila ada permintaan dari daerah yang mengalami krisis kesehatan akibat bencana. 98

Grafik 6.17 Proporsi Kejadian yang Diberi Bantuan Dana Operasional Dibandingkan Jumlah Kejadian Krisis Kesehatan

Pada grafik 6.17 dapat dilihat bahwa dari 211 kejadian krisis kesehatan yang terpantau oleh PPKK, terdapat 16 (7%) kejadian yang memerlukan bantuan dana operasional dengan kumulatif nominal Rp. 1.081.742.000. Hal itu disebabkan antara lain karena dampak kejadian krisis kesehatan yang terjadi selama tahun 2012 tidak terlalu besar, serta daerah setempat

mampu

menangani permasalahan kesehatan yang timbul.

c. Upaya Pasca Krisis Kesehatan Kegiatan pasca krisis kesehatan dilakukan oleh lintas program, lintas sektor maupun LSM. Namun data komprehensif hasil kegiatan pasca krisis kesehatan belum dapat dikumpulkan secara lengkap. Tabel berikut adalah pembahasan ke-14 indikator upaya penanggulangan krisis kesehatan sesuai Kepmenkes No. 876/2006 dibandingkan dengan upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2012.

99

Tabel 6.4 Upaya Pasca Krisis Kesehatan Tahun 2012 No 1

2

3 4 5 6 7 8 9

Upaya Pasca Krisis Kesehatan Sesuai Kepmenkes No. 876/2006 Melaksanakan pemulihan kesehatan masyarakat dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta, LSM dan masyarakat serta mitra kerja internasional Melaksanakan pemulihan fasilitas dan penyediaan tenaga kesehatan dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta, LSM dan masyarakat serta mitra kerja internasional agar dapat berfungsi kembali. Memberdayakan masyarakat dalam upaya pemulihan. Mengendalikan vektor dan penyakit berpotensial wabah Melakukan suveilans penyakit potensial wabah dan faktor risiko Memantau kualitas air bersih dan sanitasi Mengendalikan faktor risiko kesehatan Menanggulangi masalah kesehatan jiwa dan psikososial Melakukan analisis dampak kesehatan

10

Melaksanakan pelayanan Kespro

11 12

Melakukan perbaikan gizi masyarakat Melakukan upaya rehabilitasi medik

13

Melakukan upaya rekonstrusi sumber daya kesehatan

Upaya Pasca Krisis Kesehatan Tahun 2012 Tidak ada data

PPKK memberikan bantuan pembiayaan untuk pembelian alat kesehatan di RSUD Prov. NTB .

Upaya surveilans epidemiologi Upaya penyehatan lingkungan Upaya sanitasi dan pemeriksaan kualitas air bersih Tidak ada data Upaya kesehatan jiwa di pengungsian Gunung Lokon Analisis dampak kesehatan dilakukan oleh unit-unit teknis terkait di tingkat wilayah sesuai besaran bencana. PPKK melakukan penilaian kerusakan dan kerugian sektor kesehatan bersama BNPB untuk rehab rekon pasca letusan Gunung Merapi tahun 2010 Upaya pelayanan gizi Dalam bentuk dukungan pembiayaan yang dialokasikan dalam program Jamkesmas. -

100

No 14

Upaya Pasca Krisis Kesehatan Sesuai Kepmenkes No. 876/2006 Monitoring dan evaluasi

Upaya Pasca Krisis Kesehatan Tahun 2012 Evaluasi tanggap darurat banjir bandang di Kab. Gorontalo, gempa bumi di Prov. Bali, kebakaran RSUD Mataram dan banjir lahar dingin Gn. Merapi di Prov. DIY dan Jateng

* Keterangan : - , tidak ada data

101

98

BAB VII PERMASALAHAN

Permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan upaya penanggulangan krisis kesehatan baik pada tahap pra krisis kesehatan, saat krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan berdasarkan kategori sumber daya manusia, manajemen, keuangan, sumber daya dan logistik). 1. Upaya Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan A. Tahap pra krisis kesehatan : a. Sumber Daya Manusia  SDM kefarmasian masih ada masih banyak yang belum pernah mengikuti pelatihan pengelolaan obat bencana. b.

Manajemen 1. Kesulitan dalam merencanakan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan baik dalam jumlah maupun jenis. 2. Pembagian tugas dan tanggung jawab pengelolaan obat di daerah belum sepenunhnya dilaksanakan.

B. Tahap Krisis Kesehatan : a. Manajemen 1. Koordinasi dalam permintaan obat dan perbekalan kesehatan belum berjalan dengan baik. 2. Pelayanan kefarmasian hanya dilakukan di pelayanan kesehatan belum pada pelayanan di Instalasi Farmasi. 3. Pencatatan dan pelaporan belum berjalan dengan baik b. Sumber Daya dan Logistik 1. Penyediaan obat-obat spesialistik belum memadai 2. Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan kefarmasian belum memadai.

c. Keuangan  Biaya operasional pengelolaan obat tidak dianggarkan. C. Tahap Pasca Krisis Kesehatan a. Manajemen  Kesulitan dalam inventarisasi sisa obat dan perbekalan kesehatan yang sudah tidak dalam kemasan yang utuh. b. Keuangan 1. Keterbatasan biaya operasional dalam penarikan obat dan perbekalan kesehatan yang sudah tidak dipakai. 2. Biaya pelaksanaan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan tidak ada

2. Upaya Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang A. Tahap Pra Krisis Kesehatan a. Manajemen 1. Belum adanya peta penyebaran vektor untuk semua wilayah endemis penyakit 2. Penggunaan insektisida dalam pengendalian vektor belum diatur secara konsisten 3. Mekanisme dan sistem penggunaan pestisida dan alat pengendalian vektor yang standar belum dilaksanakan di semua sektor yang terkait. 4. Permenkes Nomor 374/Menkes/Per/III/2010, masih belum disosialisasikan ke KKP, Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota dan BTKL. 5. Buku pedoman pengendalian vektor, masih ada beberapa kesalahan ketik dan perlu dilakukan revisi. 6. Kegiatan pengendalian vektor saat ini dilakukan oleh masing-masing program. 7. Intervensi vektor yang dilakukan masih belum optimal didukung dan memanfaatkan data dan informasi vektor.

b. Sumber daya dan logistik 1.

Keterbatasan sumber daya (tenaga dan logistik)

2.

Jumlah tenaga Entomologi Kesehatan di Subdit Pengendalian Vektor setiap tahun terus berkurang, sehingga baik secara kualitas maupun kuantitas jumlah tenaga tersebut masih kurang

3.

Beberapa instansi KKP dan BBTKL mempunyai sebagian alat perlengkapan pengendalian vektor, akan tetapi masih lebih banyak yang tidak memiliki peralatan tersebut termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.

4.

Usulan agar KKP dan semua BBTKL/BTKL termasuk dinas kesehatan Kabupaten dan Kota mempunyai alat Pengendalian Vektor sendiri sudah dilakukan, namun usulan tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal.

c. Keuangan Anggaran untuk kegiatan sub direktorat pengendalian vektor tahun ini sangat kurang bila dibandingkan dengan tanggungjawab yang harus dilakukan berhubungan dengan penyelenggaraan pengendalian vektor. B. Tahap Krisis Kesehatan Manajemen 1. Pada saat terjadi KLB untuk penyakit demam berdarah dengue, malaria dalam pengendalian vektor menggunakan bahan insektisida dengan pengadaan sendiri walaupun sebagian dari pengiriman pusat. Penggunaan bahan-bahan tersebut masih memakai bahan insektisida yang sudah resisten dan tidak efektif lagi. 2. Faktor risiko lingkungan yang memungkinkan tersebarluasnya jenis-jenis vektor. 3. Meningkatnya resistensi vektor terhadap insektisida.

3. Upaya Pelayanan Gizi a. Manajemen  Masih ditemukan pendistribusian susu formula untuk bayi dibawah 6 bulan  Dapur umum tidak menyediakan makanan bagi bayi dan balita  Penerapan di lapangan yang belum sesuai dengan yang diharapkan b. Sumber daya dan logistik  Saat kejadian bencana sering ditemukan makanan bantuan yang hampir mencapai masa kadaluarsa.

4. Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan A. Manajemen 1. Petugas kesehatan bidang PP dan PL di daerah yang terkena bencana masih mengalami hambatan baik koordinasi, sarana dan pra sarana 2. Surveilans penyakit bencana yang belum optimal dan tercatat dengan baik 3. Belum seluruh pedoman ditetapkan menjadi Permenkes B. Sumber Daya dan Logistik 1. Terbatasnya tenaga

PP dan PL di daerah (sanitarian, epidemiolog,

entomolog), termasuk masih kurangnya kapasitas petugas kesehatan dalam penanggulangan bidang PP dan PL 2. Terbatasnya ketersediaan logistik PP dan PL di pusat dan daerah 3. Atribut kesehatan petugas lapangan yang terbatas, sehingga sering dianggap sektor kesehatan belum melakukan upaya C. Keuangan 1. Keterbatasan biaya operasional untuk petugas penanggulangan bencana PP dan PL baik di pusat dan daerah 2. Keterbatasan handling cost

5. Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa A. Manajemen  Dalam melakukan komunikasi (assessment dan intervensi) di Kab Sampang, tim mengalami kendala bahasa, karena banyak penyintas yang tidak bisa bahasa Indonesia B. Sumber daya dan Logistik  Petugas siaga bencana di lapangan masih kurang memahami

materi

kesehatan jiwa pada situasi bencana seperti Psychological First Aid (PFA), diharapkan pelatihan kesehatan jiwa pada stuasi bencana ditambah, atau dapat integrasi materi kesehatan jiwa ke pelatihan TRC (Tim reaksi cepat) bencana yang diadakan oleh PPKK  Kurangnya persediaan obat – obatan untuk kesehatan jiwa di Puskesmas setempat

6. Direktorat Bina Kesehatan Ibu A. Manajemen 1. PPAM kesehatan reproduksi belum menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan bencana pada kelompok rentan. 2. Pedoman yang sekarang masih digunakan merupakan cetakan tahun 2003. Saat ini Direktorat Ibu sedang melakukan adaptasi modul PPAM dari IASC tahun 2010. Target selesai tahun 2013. 3. Penerapan di lapangan belum sesuai yang diharapkan. B. Sumber daya dan Logistik 1. Terbatasnya jumlah fasilitator yang masih aktif: perlu 3-4 orang per pelatihan. 2. Kesulitan dalam penyimpanan dan distribusi kit individual. 3. Kit Kespro dari UN yang sering tidak sesuai dengan kondisi lokal (ukuran).

TINJAUAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN TAHUN 2012

Recommend Documents