TINJAUAN ATAS SISTEM DAN PROSEDUR PENGGAJIAN PADA PT. KERETA API (PERSERO) KANTOR PUSAT
LAPORAN KERJA PRAKTEK
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Mata Kuliah Kerja Praktek Jenjang Studi Strata 1 Program Studi Akuntansi
Disusun Oleh : CHRISTIN FERAWATI 21107106
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG 2009
KATA PENGANTAR
Bismilahirohmannirahim, Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis apat menyelesaikan laporan kerja praktek ini, penulis mengambil judul kerja praktek ini adalah “Tinjauan Atas Sistem dan Prosedur Penggajian Pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat”. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat para pembimbing di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) maupun di PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, serta pengarahan yang sangat bermanfaat bagi kelancaran dalam penyusunan laporan kerja praktek ini. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.sc., Ak, sebagai Rektor Universitas Komputer Indonesia Bandung. 2. Prof. Dr. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si.,
sebagai Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. 3. Sri Dewi Anggadini, S.E., M.Si., sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. 4. Ony Widilestariningtyas, S.E., M.Si, sebagai Dosen Wali 3.Ak.3.
i
5. Siti Rahayu Kurnia, S.E., M.Ak., Ak sebagai Dosen Pembimbing yang telah
memberikan pengarahan kepada penulis tentang penyusunan Laporan kerja praktek ini. 6. Bapak Adang Sujana, sebagai pembimbing perusahaan yang telah memberikan pengarahan kepada penulis mengenai kegiatan Kerja Praktek di PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat. 7. Ibu Ari dan Ibu Esti yang telah membantu penulis dalam melaksanakan Kerja
Praktek di PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat. 8. Bapak Enan Sunanto yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan Kerja Praktek di PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat. 9. Segenap staf dan pegawai PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat yang telah membantu penyusunan laporan kerja praktek ini. 10. Untuk mama dan kakakku tercinta yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi dalam proses penyusunan Laporan kerja praktek ini hingga selesai. 11. Untuk kuchan yang telah memberikan semangat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini. 12. Untuk sahabat-sahabatku yang telah banyak membantu, Mamih Rini, Friska,
Ika, Cie, Yuyu dan Tina terima kasih atas kerja sama dan supportnya. 13. Untuk teman-teman yang telah memberikan semangat yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Dalam penulisan laporan kuliah kerja praktek ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang ii
membangun dari para pembimbing dan para pembaca. Penulis berharap semoga laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Atas segala kekurangannya, penulis mohon maaf sebesar-besarnya.
Bandung, Desember 2009 Penulis,
Christin Ferawati NIM. 2.11.07.106
iii
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR.........................................................................................i DAFTAR ISI........................................................................................................iv DAFTAR TABEL ...............................................................................................vii DAFTAR GAMBAR...........................................................................................viii DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................ix
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kerja Praktek........................................................1 1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek................................................4 1.3 Kegunaan Kerja Praktek................................................................4 1.4 Metode yang digunakan dalam Pelaksanaan Kerja Praktek..........5 1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek..............................6
BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat...............8 2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat ........14 2.3 Deskripsi Jabatan PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat............14 2.4 Aspek Kegiatan PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat...............21
iv
BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek................................................25 3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek.................................................25 3.3 Pembahasan Kerja Praktek............................................................26 3.3.1 Pengertian Sistem...............................................................26 3.3.2 Pengertian Prosedur...........................................................28 3.3.3 Pengertian Gaji...................................................................29 3.3.4 Hasil Pelaksanaaan Kerja Praktek......................................31 3.3.4.1 Sistem Akuntansi Baru........................................31 3.3.4.2 Prosedur...............................................................33 3.3.4.3 Sistem dan Prosedur Penggajian pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat Bandung...................34 3.3.4.4 Pedoman Penulisan Kode Perkiraan....................38 3.3.4.5 Sistem dan Prosedur Pengesahan Pembayaran pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat.......43 3.3.4.6 Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penggajian pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat.........................................45 3.3.4.7 Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penggajian pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat.......45
v
3.3.4.8 Dasar Kenaikan Gaji............................................46 3.3.4.9 Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya Gaji/Upah...........................................46
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan....................................................................................47 4.2 Saran..............................................................................................49 DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................51 LAMPIRAN.........................................................................................................52 RIWAYAT HIDUP
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
Waktu Penelitian..............................................................................7
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1
Sistem dan Prosedur Penggajian pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat...................................................................................34
Gambar 3.2
Sistem dan Prosedur Pengesahan Pembayaran pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat............................................................43
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I
Surat Permohonan Kerja Praktek................................................52
Lampiran II
Surat Pengantar Kerja Praktek dari PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat................................................................................53
Lampiran III
Daftar Kehadiran Kerja Praktek..................................................54
Lampiran IV
Surat Keterangan Hasil Kerja Praktek dari Dosen Pembimbing.................................................................................55
Lampiran V
Surat Keterangan Hasil Kerja Praktek dari Pembimbing Perusahaan...................................................................................56
Lampiran VI
Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat.......57
Lampiran VII Bukti Jurnal Penggajian...............................................................58 Lampiran VIII Rekapitulasi Analisa Gaji Pegawai.............................................60 Lampiran IX
Daftar Pembayaran Gaji Pegawai................................................61
Lampiran X
Bukti Pembayaran Gaji Pegawai.................................................62
Lampiran XI
Berita Acara Bimbingan Kerja Praktek.......................................63
ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Kerja Praktek Di era globalisasi ini, bangsa Indonesia tidak bisa mengelak lagi dari
perkembangan zaman terutama di bidang perekonomian. Hal ini terbukti dengan banyak didirikannya berbagai jenis perusahaan. Karena perusahaan merupakan salah satu penggerak perekonomian di dalam suatu Negara. Seperti yang telah kita ketahui, belakangan ini banyak terdapat perusahaan baru yang bermunculan dengan berbagai macam bidang usaha, bahkan tidak sedikit dari perusahaan tersebut yang berkembang cukup pesat, hal ini tentunya tergantung pada manajemen perusahaan dan sistem-sistem yang diterapkan pada perusahaan itu sendiri. Dalam perusahaan yang ruang lingkupnya besar, maka akan memerlukan suatu penanganan yang baik, terutama menyangkut jumlah karyawan. Karena jika tidak mendapatkan penanganan yang baik, maka akan mendatangkan masalah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa disatu sisi pihak karyawan telah memberikan jasa, sehingga pihak perusahaan harus memberikan balas jasa yaitu berupa gaji ataupun upah. Aktifitas tersebut dinamakan aktifitas penggajian. Aktifitas penggajian merupakan kegiatan perusahaan yang mengatur jumlah gaji yang seharusnya
1
2
diberikan kepada karyawan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemberian gaji ataupun upah. Pemberian gaji dan upah oleh perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja dan mengurangi keluar masuknya karyawan yaitu dengan memberikan gaji yang benar dan tepat waktu sesuai dengan kinerja karyawan tersebut. Dengan adanya sistem dan prosedur penggajian yang baik dapat meningkatkan aktifitas penggajian. Efisiensi aktifitas penggajian akan lebih memadai apabila perusahaan mengatur proses penggajian tersebut dengan menggunakan sistem dan prosedur penggajian yang sudah terkomputerisasi, sehingga data yang dihasilkan akan lebih cepat, tepat dan akurat serta dapat mengurangi resiko penundaan pembayaran gaji maupun kesalahan-kesalahan lain dalam penetapan gaji yang seharusnya diberikan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang penulis pilih dalam melakukan penelitian adalah PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat, dimana penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan aktifitas penggajian yang dilakukan oleh PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat. PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa yaitu memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Sebagai salah satu perusahaan yang bertujuan untuk mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat, sudah tentu PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat
3
memiliki banyak tenaga kerja dengan berbagai bagian yang berbeda. Salah satu masalah yang pasti dihadapi oleh perusahaan adalah masalah penggajian, untuk tujuan tersebut diperlukan adanya sistem dan prosedur penggajian yang dapat menetapkan gaji/upah dengan cepat dan tepat. Sehingga demi mengurangi resiko terjadi kesalahan dalam penetapan gaji yang seharusnya diberikan, maka PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat telah menerapkan sistem penggajian yang sudah terkomputerisasi, dimana sistem tersebut didukung oleh prosedur-prosedur dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan. Dengan adanya pengembangan sistem informasi tersebut di PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat telah memberikan kemudahan bagi pihak perusahaan dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin terjadi pada saat proses penggajian tersebut dilakukan. Terutama, bagi pihak manajer yang secara individual tidak mungkin dapat secara langsung mengawasi seluruh jalannya aktifitas penggajian. Sehingga, dengan adanya penerapan sistem informasi ini dapat menciptakan suatu prosedur dan metode serta cara yang baik demi terlaksana suatu struktur pengendalian intern yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian pada PT. Kereta Api (Persero) dengan judul : “Tinjauan Atas Sistem dan Prosedur Penggajian Pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat”.
4
1.2
Maksud dan Tujuan Kerja Praktek Maksud dari penulis melaksanakan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui
sistem dan prosedur penggajian karyawan pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat. Adapun tujuan dari pelaksanaan kuliah kerja praktek ini, antara lain : 1.
Untuk mengetahui sistem penggajian pegawai
pada PT. Kereta Api
(Persero) Kantor Pusat. 2.
Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur penggajian pegawai di PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat.
3.
Untuk mengetahui pedoman penulisan kode perkiraan pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat.
4.
Untuk mengetahui sistem dan prosedur pengesahan pembayaran gaji pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat.
5.
Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penggajian pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat.
6.
Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penggajian pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat.
1.3
Kegunaan Kerja Praktek
5
Semua informasi yang dihasilkan, dikumpulkan melalui kerja praktek dan studi literature yang diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut : 1.
Bagi Penulis Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui bagaimana pengaplikasian sistem dan prosedur penggajian pegawai pada PT. Kereta Api (Persero).
2.
Bagi Perusahaan Diharapkan dengan dilaksanakannya Kuliah Kerja Praktek di PT. Kereta Api (Persero) akan memberikan hasil yang menjadi masukan bagi PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat dalam meningkatkan kinerja Perusahaan.
3.
Bagi Pihak Lain Hasil dari Kuliah Kerja Prakek ini bisa dijadikan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang bersangkutan dalam rangka melakukan penelitian.
1.4
Metode yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Kerja Praktek Metode kuliah kerja praktek yang dilaksanakan penulis dalam penulisan
laporan kuliah kerja praktek pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat ini adalah metode block release yaitu metode pelaksanaan kerja praktek dalam satu periode tertentu, dimana periode tersebut dalam kurun waktu 1 bulan yaitu dari tanggal 03 Agustus sampai dengan 07 September 2009.
6
Adapun teknik pengumpulan data yang diperoleh penulis yaitu : 1.
Studi Pustaka Merupakan suatu metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data secara teoritis dengan mempelajari buku-buku, buku panduan kerja PT. KA, catatan kuliah, dan buku referensi yang lain yang berkaitan erat dengan pembahasan kerja praktek ini.
2.
Studi Lapangan Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan cara sebagai berikut :
a.
Observasi Yaitu suatu cara untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh penulis dengan melakukan pengamatan langsung pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat.
b.
Wawancara Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan terhadap bagian-bagian tertentu yang dianggap oleh penulis terdapat relevansinya dengan materi penyusunan laporan kerja praktek ini.
1.5
Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek
7
Dalam melaksanakan kerja praktek ini penulis mengambil instansi yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu di PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat Kota Bandung Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung. Penulis melaksanakan kerja praktek di PT. Kereta Api (Persero) dari tanggal 03 Agustus sampai dengan 07 September 2009. kerja praktek ini berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00. Tabel 1.1 Waktu Penelitian
Tahap
Prosedur
I
Tahap Persiapan 1. Mengambil surat izin Kerja Praktek 2. Mencari tempat Kerja Praktek 3. Menentukan tempat Kerja Praktek
II
Tahap Pelaksanaan 1. Mengajukan surat permohonan Kerja Praktek 2. meminta surat pengantar ke Perusahaan 3. Kerja Praktek di perusahaan 4. Penyusunan Laporan Kerja Praktek
III
Tahap Pelaporam 1. Menyiapkan Laporan Kerja Praktek 2. Bimbingan Kerja Praktek 3. Penyempurnaan Laporan Kerja Praktek 4. Penggandaan Laporan Kerja Praktek
Ke-1
Minggu Ke-2 Ke-3 Ke-4
Ke-5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api (Persero) Bandung PT. Kereta Api (Persero) Bandung adalah satu perusahaan milik pemerintah (BUMN) yang kemudian statusnya berubah menjadi Persero, dimana yang semula tujuan usahanya memberikan pelayanan atau jasa transportasi dan tidak berorientasi memperoleh keuntungan kemudian berubah menjadi memberikn pelayanan atau jasa transportasi dan berorientasi pada keuntungan perusahaan. PT. Kereta Api (Persero) Bandung merupakan salah satu perusahaan besar yang menguasai seluruh jasa angkutan kereta api yang berada di Indoensia, perusahaan cabangnya tersebar di Indonesia yang disebut Daop (Daerah Operasi) yang mewakili kantor pusat dan bertanggung jawab melaksanakan seluruh kebijakan kantor pusat. Dalam perjalanan sejarahnya, angkutan kereta api di tanah air kita membuktikan peranannya
yang
berarti
pada
sektor
perhubungan
disamping
menunjang
pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pertanian atau perkebunan dan pertambangan. Secara kronologis, perkembangan perkeretapian Indonesia telah mengalami empat fase, yaitu : 1. Zaman Hindia Belanda 2. Zaman Pendudukan Jepang
8
9
3. Zaman Kemerdekaan Republik Indonesia 4. Zaman Penyerahan Kedaulatan Penjabaran dari masing-masing fase dapat diuraikan sebagai berikut : 1.
Zaman Hindia Belanda Di Indonesia, kereta api telah dikeanl sejak abad ke 19 dan dijalankan pertama
kali tanggal 17 Juni 1868 antara kota Semarang (Kemijen) dan Tanggung dengan jarak 26 Km. perkembangan perkeretaapian di Indonesia dimulai dengan pemasangan lalu lintas Semarang-Surakarta oleh Nederlands Indische Spoorwegn Matschapj. Pengcangkulan pertama untuk pemasangan lalu lintas tersebut dilakukan oleh Gubernur Jenderal Slooet Van Beele di Semarang pada tanggal 12 Februari 1890 lintas Jakarta-Bogor dimulai pemasanganya pada tanggal 10 April 1868 dan selesai pada tahun 1873. Pemasangan lintas kereta api tersebut dilakukan oleh NISM yang kemudian diambil alih oleh State Spoorwegn (SS). Di Sumatera Utara telah dipasang lalu lintas Medan pada tanggal 25 Juli 1886 oleh Deli Spoorwegn Matschapj (DMS). Di Sumatera Selatan pada tahun 1012 dimulai dengan pemasangan Teluk Betuk Prabumulih, juga di Sulawesi pada tanggal 01 Juli 1023 dipasang lintas KassarTakelar, disamping SS yang diusahakan oleh Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat dua belas tempat perkeretaapian swasta di Jawa dan di Semarang, yaitu : 1. NV Semarang Cherebon Straamstam Matschpij (SCM) 2. NV Nederland Indische Spoorwegn Matschpij (NISM) 3. NV Semarang Joane Straanstran Matschpij (SJM)
10
4. NV Saraje Dal Straanstram Matschpij (SDM) 5. NV Mojokerto Straamstram Matschpij (MELSM) 6. NV Oast Java Straamstram Matschpij (SJM) 7. NV Kediri Straamstram Matschpij (KSM) 8. NV Malang Straamstram Matschpij (MSM) 9. NV Pasuruan Straamstram Matschpij (PSM) 10. NV Probolinggo Straamstram Matschpij (PBSM) 11. NV Madura Straamstram Matschpij (MDSM) 12. NV Deli Straamstram Matschpij (DSM) Peranan perkeretaapian swasta sebagai prasarana perekonomian pada waktu itu mengimbangi peranan usaha pemerintah dengan nama State Spoorwegn. Jaringanjaringan di Jawa diarahkan pada tujuan penyempurnaan administrasi pemerintah dalam rangka menjamin pertahanan dalam negeri. Pemasangan jaringan di Aceh dilaksanakan oleh Departemen Penerangan (Departement Van Coleg). Pada tahun 1917 pengesahan beralih dari militer (Departemen Penerangan) kepada State Spoorwegn dengan maksud untuk mengamnkan hasil usaha. Pemasangan jaringan-jaringan kereta api partikulir yang terpusat pada daerah perkebunan, pada dasranya mempunyai tujuan pengangkutan hasil perkebunan ke daerah-daerah
pelabuhan
(Cirebon-Tegal-Semarang-Surabaya-Probolinggo-
Pamanukan-Belawan) untuk kemudian dilakukan ekspor ke Eropa, misalnya hasil bumi yang berupa nila, gula, tembakau, karet, dan teh. Meskipun masing-maisng perusahaan kereta api
mempunyai peratura-peraturan pegawai tersendiri, pada
11
dasarnya dalam bidang penggunaan tenga kerja pribumi (Indonesia) hanya menggunakan tenaga pembantu pelaksana. 2.
Zaman Pendudukan Jepang Perusahaan kereta api di Indonesia yang berada d Jawa dan di Sumatera dipimpin
oleh masing-masing satu pimpinan. Untuk daerah Jawa berada dibawah Angkatan Darat (Riukuh) sedangkan Sumatera dibawah pimpinan Angkatan Laut (Kaigun). Di Jawa dinamakan Siyoku Sokyuku dan Teknido Kyuku dibagi menjadi 3 daerah yaitu : 1. Jawa Barat (Soibu Kyuku) 2. Jawa Tengah (Khubu Kyuku) 3. Jawa Timur (Tohu Kyuku)
Masing-masing daerah tersebut dibagi-bagi dalam inspeksi-inspeksi (Zimusoho) yang dikepalai oleh Kepala Inspeksi (Zumusoho Tyo). Daerah Sumatera dibawah pimpinan Angkatan Laut (Kaigun) yang masing-masing eksploitasi berdiri sendiri dengan nama Sumatera Tuksedo (Aceh dan SDM), seibu Sumatera Tukesdo (Sumatera Barat) dan Nanbu Sumatera Tuksedo (Sumatera Selatan). Secara resmi pimpinan pusat dipegang oleh pejabat sipil atau militer Jepang, meskipun para pegawai bangsa Indonesia yang melaksanakan pekerjaanya. Integrasi dan peratura kepegawainya dipaksakan dengan dikeluarkan pertaura gaji bagi pegawai negeri yang sekaligus merupakan pertauran baru dalam penggajian personil. Suatu segi yang menguntungkan dalam policy kepegawaian pada waktu itu adalah penerimaan missal dalam jumlah yang banyak dari tenaga-tenaga berpendidikan
12
menengah (atas) dan perguruan tinggi dalam akhir 1924 ternyata merupakan tulang punggung dalam kehidupan perkeretapian Indonesia selanjutnya. Salah satu contoh kegiatan perkeretaapian zaman pendudukan Jepang adalah dengan mendirikan bengkel-bengkel untuk latihan perkeretaapian yang ditujukan untuk membantu dalam perang militer. 3.
Zaman Kemerdekaan Republik Indonesia Pada tahun 1945 sampai tahun 1950, seluruh rakyat Indonesia berjuang
mempertahankan kemerdekaan tanah arinya. PT. Kereta Api (Persero) dengan nama Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKRI) yang lahir tanggal 28 September 1945 dari semula telah menjalankan dan membuktikan untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Perjuangan para karyawan telah berhasil pula menyumbangkan jasa-jasa penting seperti : •
Memindahkan anggota pemerintah Republik Indonesia ke Yogya
•
Angkutan APSI
•
Angkutan beras untuk Indonesia
•
Angkutan rencana Laskar ke Front
Pada masa itu juga berbagai kesulitan, hambatan dan teknis operasional para karyawan secara impropisasi menutupi kekurangan atau pun kebutuhan yang timbul. Pada waktu itu untuk melakukan pembaharuan dengan mendatangkan barang-barang dari luar negeri sangatlah tidak mungkin ditambah dengan terbatasnya dana-dana
13
untuk pemeliharaan material dalam negeri. Situasi mengkhawatirkan ini pada akhir tahun 1949 sudah mencapai tahap yang kritis dan memerlukan rencana rehabilitasi teknis operasional dan ekonomis. 4.
Zaman Penyerahan Kedaulatan Dengan ditandatanganinya perjanjian Komferensi Meja Bundar (KMB) maka
secara resmi pemerintah Indonesia berhak untuk menguasai dan menjalankan Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKRI). Sekalipun
semua
pengeluaran
tahunan
DKR
sebagai
“Landsberdriff”
dicantumkan dalam anggaran belanja Negara tahunan, namun demikian tidaklah membawa hasi; yang berarti bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena situasi social, ekonomi, dan politik yang tidak memungkinkan. Pada tanggal 01 Jui 1950 terjadi penggabungan DKRI dengan SS dengan kembalinya Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara kesatuan maka DKRI diganti menjadi DKRIS dan statusnya diubah menjadi DK (Djawatan Kereta Api). Pada tanggal 22 Mei 1962, Djawatan Kereta Api Indonesia diubah menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) berdasaran PP.22/1963 dan PP pengganti tahun 1960 tentang Perusahan Negara Kereta Api (PNKA). Pada tanggal 15 September 1071 kembali terjadi perubahan status dari PNKA dan pelaksananya baru tanggal 01 April 1927 dan selesai pada tahun 1977. Status pegawai berubah menjadi pegawai negeri. Sebagai realisasi dari peralihan status ini dikeluarkan surat yaitu keputusan bersama antara Menteri Keuangan No. KM/MLD/320/PHB/79, tanggal 02 Juni 1974 mengenai pemberitahuan panitia
14
likuidasi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Tanggal 01 April 1974 PNKA berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).
Pada tahun 1991,
berdasarkan PP No. 57 Th. 1990 PJKA berubah menjadi PERUMKA, dan akhirnya pada tahun 1998, berdasarkan PP No. 19 Th. 1998, dan Keppres No. 39 Th 1999 PERUMKA berubah menjadi PT. Kereta Api (Persero) hingga sekarang.
2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Struktur
organisasi
merupakan
suatu
bagian
dan
uraian
tugas
yang
menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) dapat dilihat pada lampiran.
2.3 Deskripsi Jabatan PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat • Managing Director Of Finance
Managing Director Of Finance mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan secara terpusat yang mencakup penyelenggaraan fungsi Pendanaan, Perpajakan, Penganggaran, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan, Treasury dan Konsolidasi Laporang Keuangan Anak Perusahaan, Pengendalian, Verifikasi
Pendapatan
dan
Pelaporan
Kas
Pendapatan
Perusahaan
serta
15
mengintegritaskan, mengkonsolidasikan unit organisasi dibawahnya dan membina EVP. Real Property Assets. Sehubungan dengan tugas pokoknya, Managing Director of Finance bertanggung jawab atas : a. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan RKA Kantor Pusat, Daop, Divisi, Regional, UPT dan RKA Perusahaan ; Pengevaluasian otorisasi dan pelaksanaan anggaran Kantor Pusat; serta pengendalian anggaran Perusahaan; b. Penyelenggaran tata laksana perbendaharaan dan pengelolaan tata usaha Kas Besar Kantor Pusat; pengevaluasian pembayaran internal dan eksternal di Kantor Pusat; pengendalian dan pendistribusian dana, pendayagunaan kas Perusahaan dan pengupayaan sumber-sumber pendanaan perusahaan; serta penyusunan peraturan keuangan dan pelaksanaan kesekretariatan Direktorat Keuangan; c. Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat, Laporan Keuangan Perushaan dan Laporan Ekstern lainnya serta pembinaan Akuntansi Daerah; pelaksanaan akuntansi biaya, penyusunan Laporan Laba Rugi dan Laba Rugi Fiskal; penyusunan Sistem dan Peraturan Akuntansi, Pencatatan Barang Milik Negara (BMN); pelaksanaan pembuatan Laporan Manajemen dan pengkonsolidasan Laporan Keuangan Anak Perusahaan serta analisa laporan keuangan;
16
d. Pelaksanaan perhitungan, pengurusan, evaluasi dan pelaporan pajak; pelaksanaan perhitungan, pengurusan, evaluasi dan pelaporan PSO, perhitungan biaya operasi KA; serta pelaksanan perhitungan TAC, pengurusan, evaluasi, pelaporan IMO dan TAC; e. Pengendalian dan verifikasi pendapatan penumpang, angkutan barang, pendapatan bisnis non-angkutan, verifikasi buku kas stasiun dan rekening Koran Bank, penyiapan laporan pendapatan bulanan serta pembinaan dan pengawasan kompetensi pemeriksa kas. Selain menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Managing Director of Finance melaksanakan pembinaan terhadap EVP. Real Property Assets. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya Managing Director of Finance dibantu oleh 5 (lima) VP, yaitu : 1. VP.
Budgeting mempunyai tugas dan tanggung jawab merencanakan,
mengevaluasikan dan melaporkan pelaksanaan RKA Kantor Pusat, Daop, Divisi Regional, UPT dan menyusun RKA Perusahaan; mengevaluasi otorisasi dan pelaksanaan anggaran Kantor Pusat; serta mengendalikan anggaran Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya VP. Budgeting dibantu oleh tiga Manager, yaitu : a. Manager Budget Program, yang bertanggung jawab atas penyusunan
RKA Kantor Pusat, Daop, Divisi Regional, UPT dan penyusunan RKA;
17
b. Manager HQ Budget Otorization, yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan evaluasi otoriasasi dan pelaksanaan anggaran Kantor Pusat; c. Manager Budget Control and Evaluation, yang bertanggung jawab
atas pengendalian dan evaluasi anggaran Perusahaan dan Laporan pelaksanaannya. 2. VP. Financial Administration mempunyai tugas dan tanggung jawab
menyelenggarakan tata laksana perbendaharaan dan pengelolaan tata usaha Kas Besar Kantor Pusat; mengevaluasi dan melaksanakan pembayaran internal dan eksternal di Kantor Pusat; mengendalikan dan mendistribusikan
dana,
mendayagunakan
kas
Perusahaan
dan
mengupayakan sumber-sumber pendanaan perusahaan; serta menyusun peraturan
keuangan
dan
melaksanakan
kesekretariatan
Direktorat
Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya VP. Finacial Administration dibantu oleh 4 (empat) Manager, yaitu : a. Manager
HQ
Treasury,
yang
bertanggung
jawab
atas
penyelenggaraan tata laksana perbendaharaan, serta pegelolaan tata usaha Kas Kantor Pusat; b. Manager HQ Disbursement Evaluation, yang bertanggung jawab atas
evaluasi dan pelaksanaan pembayaran Internal dan Eksternal Kantor Pusat;
18
c. Manager
Corporate Treasury, yang bertanggung jawab atas
pengendalian
dan
pendistribusian
dana,
pendayagunaan
kas
perusahaan dan penguypayaan sumber-sumber pendanaan perusahaan; d. Manager Financial Regulation, yang bertanggung jawab atas
penyusuanan peraturan keuangan dan pelaksanaan kesekretariatan kantor Direktorat Keuangan serta penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR). 3. VP. Accounting mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun
Laporan Keuangan Kantor Pusat, Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Ekstern serta membina Akuntansi Daerah; melaksanakan akuntansi biaya, menyusun Laporan Laba Rugi Perusahaan dan Laba Rugi Fiskal; menyusun Sistem; Peraturan Akuntansi dan mecatat Barang Milik Negara (BMN); dan menkonsolidasikan Laporan Keuangan Anak Perusahaan serta melaksanakan pembuatan Laporan Manajemen. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya VP. Accounting, dibantu oleh empat Manager, yaitu : a. Manager General Accounting,
yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan Akuntansi Kantor Pusat, pemantauan dan pengendalian rekening hubungan pembukuan antara Unit Akuntansi di Sumatera, Unit Akuntansi di Jawa dan Unit Akuntansi PT. Kereta Api (Persero) secara menyeluruh, penyusunan kompilasi LK/IDLK DAOP dan divisi di Jawa dan Sumatera, penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi
19
PT. Kereta Api (Persero) dan pengkonsolidasian Laporan Keuangan Anak Perusahaan; b. Manager Cost Accounting, yang bertanggung jawa atas pelaksanaan
Akuntansi Biaya, penyusuanan Laporan Laba Rugi Perusahaan dan penyusunan Laba Rugi Fiskal; c. Manager
Accounting System,
yang bertanggung jawab atas
melaksanakan penyusuanan system akuntansi dan peraturan akuntansi, seta pencatatan Barang Milik Negara (BMN); d. Manager
Mangement Report, yang bertanggung jawab atas
pelaksanan pembuatan laopran manajemen dan penyusuanan Laporan Eksternal lainya serta analisa laporan keuangan. 4. VP. Taxation, PSO, IMO dan TAC mempunyai tugas dan tangung jawab
melaksanakan perhitungan, pengurusan, evaluasi dan pelaporan pajak; melaksanakan perhitungan, pengurusan, evaluasi dan pelaporan PSO serta perhitungan biaya operasi KA; serta melaksanakan perhitungan TAC, pengurusan, evaluasi, pelaporan IMO dan TAC. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya VP. Taxation, PSO, IMO dan TAC dibantu oleh 3 (tiga) Manager, yaitu : a. Manager Taxation, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
evaluasi dan sosilalisai peraturan perpajakan, menghitung dan mengurus PPN, melaporkan dan mengurus PPh Badan serta laporan realisasi pembayaran Pajak Perusahaan;
20
b. Manager PSO, yang bertanggung jawab atas pengkoordinasiaan,
perhitungan, evaluasi dan penyusunan laporan serta pelaksanaan proses pencairan dana PSO dan perhitungan biaya operasi KA; c. Manager IMO, TAC, yang bertanggung jawab atas pengkoordinasian,
pembuatan, perhitungan, evaluasi dan penyusunan laporan IMO dan TAC. 5. VP. Revenue Verification, yang bertanggung jawab atas pengendalian dan
verifikasi pendapatan angkutan penumpang, pendapatan angkutan barang, pendapatan non-angkutan, buku kas stasiun, piutang usaha serta pembinaan Pemeriksa KAs. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya VP. Revenue Verification dibantu oleh 3 (tiga) Manager, yaitu : a. Manager Passenger Revenue Verification, yang bertanggung jawab
atas pengendalian dan verifikasi pendapatan angkutan penumpang dan piutangya; b. Manager Freight and Non-ailways Revenue Verification, yang
bertanggung jawab atas pengendalian dan verifikasi pendapatan angkutan barang, pendapatan non-angkutan dan piutangnya; c. Manager Cash Record Verification, yang bertanggung jawab atas
pengendalian dan verifikasi buku kas, rekening Koran bank dan laporan pendapatan perusahaan serta pembinaan Pemeriksa Kas.
21
2.4 Aspek Kegiatan PT. Kereta Api (Persero) Sesuai fungsi PT. KA (Persero) selaku penyelenggara kegiatan angkutan perkeretaapian, maka usaha-usaha pokok yang diselenggarakan oleh PT. KA (Persero) adalah penyediaan jasa angkutan penumpang dan barang. Angkutan Penumpang
1.
Pelayanan jasa angkutan penumpang dilakukan melalui penyediaan rangkaian kereta api yang akan mengangkut penumpang dari satu stasiun ke stasiun lain berdasarkan suatu trayek dan waktu pemberangkatan yang telah ditentukan oleh PT. KA (Persero). Pelayanan jasa angkutan penumpang memiliki beberapa jenis rangkaian kereta api, yaitu : 1. Rangkaian kereta api kelas eksekutif, yang terdiri dari :
2.
3.
0.
Kereta Api Argo Bromo (Gambir Surabaya)
a.
Kereta Api Sembrani (Jakarta-Surabaya)
b.
Kereta Api Turangga (Bandung-Surabaya)
Rangkaian kereta api kelas bisnis, yang terdiri dari : c.
Kereta Api Parahyangan (Jakarta-Bandung)
d.
Kereta Api Mutiara Selatan (Bandung-Surabaya)
e.
Kereta Api Jayabaya Utama (Jakarta-Surabaya)
Rangkaian keereta api kelas ekonomi, yaitu pelayanan umum antar stasiun daerah yang berbeda (jarak jauh).
4.
Rangkaian kereta api yang melayani angkutan penumpang lokal raya, yaitu antar stasiun dalam satu daerah.
22
5.
Rangkaian kereta api listrik yang melayani trayek khusus Jakarta-BogorTangerang-Bekasi. Angkutan Barang
2.
Penyediaan jasa pengangkutan barang diselenggarakan dengan menyediakan rangkaian kereta api barang untuk mengangkut barang dari stasiun barang ke stasiun barang tetrtentu. Adapun cara pelaksanaannya dilakukan melalui dua cara, yaitu : Angkutan barang dengan negosiasi dilakukan berdasarkan kontrak
1.
antara PT. KA (Persero) dengan suatu perusahaan tertentu untuk mengankut barang, yang biasanya merupakan hasil produksi perusahaan tersebut, dari stasiun yang satu ke stasiun yang yang telah ditentukan. Angkutan barang non negosiasi, merupakan angkutan barang tang
2.
tidak berdasarkan negosiasi atau kontrak dengan pihak-pihak tertentu. Diversifikasi Usaha
3.
PT. KA (Persero) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha lain selain penediaan jasa angkutan. Diversifikasi usaha yang dilakukan PT. KA (Persero) merupakan suatu usaha untuk mendukung kegiatan-kegiatan pokok dan pemanfaatan aset-aset PT. KA (Persero) secara optimal. Kegiatan diversifikasi tersebut adalah : 1. Usaha pendukung angkutan kereta api, yaitu : •
Restorka, yang merupakan usaha penjualan makanan dalam rangkaian kereta api saat kereta api berjalan.
23
•
Tuslah, merupakan pelayanan khusus yang diberikan pada penumpang angkutan kereta api kelas eksekutif dan bisnis.
•
Angkutan lanjutan, merupakan penyediaan angkutan jalan raya bagi pengguna jasa angkutan kereta api untuk melanjutkan perjalanan.
2. Usaha pemanfaatan stasiun kereta api, beberapa sewa kios di stasiun dan parkir kendaraan bermotor. 3. Kerjasama Operasi (KSO) 4. Usaha tambahan beberapa sewa bangunan rumah dinas dan penyediaan jasa teknis. Kegiatan Lain
4.
Kegiatan lain yang bukan merupakan laporan usaha PT. KA (Persero), namun merupakan kewajiban PT. KA selaku badan penyelenggara perkeretaapian, yaitu : •
Mempersiapkan atau merawat prasarana pokok, seperti jalan kereta api (rel, balas, bantalan, wesel) jembatan, terowongan, sinyal, telekomuminakasi, listrik aliran atas dan perlintasan. Seluruh sarana pokok merupakan milik negara, namun pengoperasian dan perawatannya dilimpahkan pada PT. KA (Persero). Penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan prasarana pokok perkeretaapian dibantu pendanaanya oleh pemerintah melalui pembayaran kompensasi (subsidi) biaya pemeliharaan.
•
Persiapan rambu-rambu lelu lintas kereta api dan perlengkapan lain guna kepentingan pengamanan perjalanan kereta api.
24
•
Menyediakan dan mempersiapkan stasiun-stasiun kereta api unuk tempat pemberhentian kereta api. Mempersiapkan saran perkeretaapian berupa gerbong, lokomotif dan kereta api agar dapat digunakan untuk pengangkutan secara aman dan nyaman.
BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK
3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek Bidang pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yang dilaksanakan selama satu bulan yaitu penulis ditempatkan di bagian akuntansi PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat. Adapun pengertian akuntansi secara Sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses mengidentifikasikan,
mengukur
dan
melaporkan
informasi
ekonomi
untuk
memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi pada dasarnya berhubungan dengan perancangan suatu sistem pencatatan, menyiapkan laporan yang diterima dari data yang dicatat dan menafsirkan data yang dilaporkan. Pelaksanaan kuliah kerja praktek pada bagian akuntansi ini dibimbing oleh Bapak Adang Sujana, SE. Ak., MT serta staff PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat.
3.2 Teknik Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek Teknik pelaksanaan kuliah kerja praktek pada bagian akuntansi memiliki fungsi untuk menyelenggarakan catatan yang berhubungan dengan gaji pegawai ke dalam buku harian/bukti jurnal sesuai dengan unit/satuan kerja pegawai yang bersangkutan. Selama penulis melakukan kuliah kerja praktek, kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :
25
26
1. Mendengarkan pengarahan dari Bapak Adang Sujana mengenai tata cara pelaksanaan kuliah kerja praktek, gambaran umum Perusahaan, dan prosedur penggajian. 2. Mengambil data dari pihak perusahaan mengenai penggajian, seperti pelaksanaan sistem dan prosedur penggajian. Data diambil untuk bahan laporan kerja praktek. 3. Wawancara dengan pembimbing perusahaan mengenai kegiatan penggajian khususnya tentang sistem dan prosedur penggajian serta pengesahan pembayarannya. 4. Mengecek setiap kode perkiraan yang terdapat didalam buku harian/bukti jurnal. 5. Mengecek rekapitulasi analisa gaji pegawai beserta kesesuaian kode perkiraan yang digunakan dengan unit/satuan kerja pegawai.
3.3 Pembahasan Kuliah Kerja Praktek 3.3.1 Pengertian Sistem Menurut Dr. Azhar Susanto, dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” mengemukakan bahwa : “Sistem adalah kumpulan/group/dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu .” (2008 : 22)
27
Menurut Mulyadi, dalam bukunya “Sistem Akuntansi” mengemukakan bahwa : “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.” (2001 : 5)
Sedangkan menurut Marshall B. Romney dan Paul Jhon Steinbart, dalam bukunya yang berjudul “Accounting Information System” mengemukakan bahwa : “Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.” (2002 : 3)
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem tersebut : 1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Dimana setiap unsur-unsur tersebut terdiri dari subsistem yang lebih kecil dan kelompok unsure yang membentuk subsistem tersebut. 2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu sama lainnya dan sifat kerjasama antar unsur sistem tersebut mempunyai bentuk tertentu. 3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu. 4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.
28
3.3.2 Pengertian Prosedur Menurut Mulyadi, dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi” mengemukakan bahwa : “Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang.” (2001 : 4)
Sedangkan menurut Dr. Azhar Sutanto, dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” mengemukakan bahwa : “Prosedur adalah rangkaian aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.” (2008 : 264)
Jadi, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah Rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktifitas. Sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah serta terperinci menurut jangka waktu yang telah ditentukan. Prosedur memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut : 1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. 2. Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan. 3. Prosedur menunjukan urutan yang logis dan sederhana.
29
4. Prosedur menunjukan adanya keputusan dan tanggung jawab. 5. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya seminimal mungkin. Dengan dilaksanakan suatu pekerjaan dengan memakai suatu prosedur kerja yang jelas akan memberikan beberapa manfaat diantaranya : a. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan di masa yang datang. b. Merubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutna mengerjakan yang perlunya saja. c. Adanya suatu petunjuk/program kerja yang jelas dan harus dipatuhi untuk seluruh pelaksanaan. d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien. e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.
3.3.3 Pengertian Gaji Gaji merupakan unsur biaya yang sangat penting dalam pengeluaran biayabiaya, bukan hanya jumlah yang dikeluarkan cukup besar melainkan gaji sangat mudah diselewengkan sehingga masalah gaji selalu mendapat perhatian manajer. Menurut Mulyadi, dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi” mengemukakan bahwa :
30
“Pembayaran gaji pada umumnya merupakan pembayaran jasa yang dilakukan atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang manajer. Sedangkan upah pada umumnya merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan. Sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hasil kerja/jumlah satuan produk yang dihasilkan karyawan.” (2001 : 407)
Menurut Barry Cushway, dalam bukunya yang berjudul “Human Resource Management” mengemukakan bahwa : “Gaji pokok adalah jumlah yang disetujui secara kontrak untuk suatu pekerjaan.” (2002 : 162)
Sedangkan menurut Marihot Tua Efendi Hariandja, dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia”, mengemukakan bahwa : “Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi
dari
kedudukannya
sebagai
seorang
pegawai
yang
memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi.” (2002 : 245)
Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa gaji adalah imbalan atas balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak karyawan yang telah memberikan jasanya kepada perusahaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki karyawan.
31
3.3.4 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek PT. Kereta Api (Persero) Kota Bandung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum yang menyediakan pelayanan jasa transportasi. Dari hasil kuliah kerja praktek di PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat Bandung penulis memperoleh hasil : 3.3.4.1 Sistem Akuntansi Baru Sistem akuntansi pada hakekatnya adalah suatu informasi yang berjalan melalui kegiatan Akuntansi agar bermanfaat bagi manajemen PT. Kereta Api (Persero) sebagai salah satu alat untuk dapat mengelola dan mengendalikan kegiatan usaha perusahaan secara efisien dan efektif. Sistem akuntansi dapat dikatakan memadai dan bermanfaat apabila mampu berfungsi sebagai pemberi informasi, baik yang berupa laporan keuangan (Neraca, Laporan Laba/Rugi, dll) mapun berupa laporan khusus kepada manajemen (Laporan Manajemen) secara tepat, cepat, relevan dan dapat dipercaya. Sistem akuntansi yang berlaku di PT. Kereta Api (Persero) ini dipandang masih belum memadai sebagai sistem akuntansi. Oleh karena itu, berdasarkan Surat (SK) Kaperjanka No. KA/KU/11209/SK/88 tentang Penetapan Berlakunya Sistem Akuntansi Baru (SAB) di Jawa telah ditetapkan bahwa di PT. Kereta Api (Persero) berlaku SAB dan Petunjuk Pelaksanaan SAB untuk masing-masing bidang. Dengan berlakunya Sistem Akuntansi Baru (SAB), maka diperlukan adanya perubahan, tambahan, dan penyesuaian terhadap peraturan, prosedur dan formulir yang sudah ada. Sistem Akuntansi Baru memiliki beberapa fungsi, diantaranya :
32
1. Mengolah dan menganalisa data-data keuangan.
2. Menyajikan laporan keuangan secara tepat, lengkap dan dipercaya. 3. Menyajikan berbagai informasi manajemen untuk menunjang pengelolaan kegiatan usaha perusahaan secara efisien dan efektif. Didalam Sistem Akuntansi Baru ini digunakan sistem klasifikasi pencatatan perkiraan dengan suatu sistem kode yang terperinci, sederhana, fleksibel, dan konsisten. Kode perkiraan SAB terdiri dari susunan angka-angka yang meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu : a.
Pusat Anggaran (PA) dipergunakan untuk : •
Menggolongkan pendapatan dan biaya sesuai dengan unit/satuan kerja yang bertanggung jawab.
•
Mengidentifikasi aktiva, hutang dan modal menurut lokasi atau unit yang bertanggung jawab.
b.
Pusat Biaya (PB) dipergunakan untuk : •
Menggolongkan pendapatan dan biaya menurut jenis-jenis kegiatan operasi
lain
dan
menggolongkan
biaya
pemeliharan
sarana/prasarana yang spesifik dan kegiatan lain yang bersifat umum. •
Komponen PB tidak dipergunakan dalam hal perkiraan Neraca (Aktiva, Hutang, dan Modal) atau berarti hanya digunakan pada perkiraan Laba/Rugi.
33
c. Judul Perkiraan dipergunakan untuk :
•
Menunjukan perincian/jenis/tipe atau uraian singkat tentang suatu aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya.
3.3.4.2 Prosedur Sistem Akuntansi Baru menciptakan prosedur-prosedur akuntansi yang efisien dan yang didalamnya sudah melekat/terdapat pengendalian intern. Adanya pengendalian intern dalam setiap prosedur akuntansi berarti bahwa hasil pelaksanaan kegiatan pada setiap unit akan dapat terkontrol dengan melalui hasil pelaksanaan kegiatan unit lainnya.
34
Gambar 3.1
35
Keterangan Gambar : •
DG/DU/SAB
=
Daftar Gaji/Daftar Upah
•
A.9/SAB
=
Bukti Pembayaran
•
G.218
=
Daftar Penghasilan dan Pemotongan Gaji Pegawai
•
F.15/SAB
=
Kartu Piutang/Uang Muka
•
B.25/SAB
=
Analisa Gaji/Upah
•
UPP
=
Usul Pemindahan Pembukuan
Sistem akuntansi yang diterapkan pada PT. Kereta Api (Persero) adalah Sistem Akuntansi Baru, sehingga dalam penulisan formulir-formulir yang berlaku di bidang keuangan diberi kode SAB (Sistem Akuntansi Baru), kecuali apabila formulir/dokumen tersebut masih menggunakan sistem akuntansi lama. 1. Formulir yang dipergunakan Dalam prosedur ini, dipergunakan beberapa formulir yang terdiri dari : a. Daftar Penghasilan dan Pemotongan Gaji b. Kartu Piutang/Uang muka c. Daftar Gaji d. Analisa Gaji 2. Penjelasan Prosedur : a. Daftar gaji, dibuat sesuai dengan Peraturan Kepegawaian/Keuangan (Otorisasi atau Surat Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan Kenaikan Gaji berkala dan sebagainya) yang berlaku bagi semua pegawai, sebagaimana
36
tercantum dalam formulir G.218 (Kartu Penghasilan dan Pemotongan Gaji Pegawai) dan penjagaan untuk setiap pegawai dalam Kartu Piutang Pegawai. Setiap daftar gaji dibuat rangkap 2 (dua), kecuali untuk bulan Januari dan bulan Juli dibuat rangkap 3 (tiga) untuk keperluan PT. Taspen. b. Setelah Daftar gaji/Daftar upah selesai dibuat langkah selanjutnya:
Pengesah Pembayaran/Pembantu Pengesah pembayaran adalah pejabat yang berwenang mengesahkan pembayaran harus menerbitkan “Bukti Pembayaran” (lihat prosedur khusus untuk bukti pembayaran pada gambar 1.2), yang digunakan sebagai dasar bagi pihak Bendahara (Pbd) untuk melaksanakan pembayaran gaji kepada juru bayar.
Menyerahkan/mengirimkan lembar asli daftar gaji/daftar upah serta bukti pembayaran kepada masing-masing juru bayar.
Berdasarkan bukti pembayaran, maka masing-masong juru bayar akan mengambil gaji yang bersangkutan pada pihak bendahara dan didistribusikan kepada pegawai yang bersangkutan sesuai dengan daftar gaji/upah nya.
c. Berdasarkan arsip Daftar Gaji/upah (lembar kedua) petugas Pengesah Pembayaran/Pembantu Pengesah Pembayaran harus mencatat :
37
•
Ke dalam formulir G. 218 mengenai jumlah penghasilan dan pemotongan setiap gaji pegawai ke dalam kartu piutang pegawai mengenai jumlah piutang pegawai yang bersangkutan.
•
Dibuat Analisa Gaji/Upah (B.25/SAB) dalam rangkap 3 (tiga).
d. Setelah dibuat analisa, maka setiap akhir bulan analisa tersebut
didistribusikan sebagai berikut :
Lembar asli Analisa Gaji/Upah dikirim ke unit Akuntansi.
Lembar kedua Analisa Gaji/Upah dikirim ke bagian Verifikasi untuk dicocokkan dengan lembar asli Daftar Gaji/Upah yang diterima dari pihak bendahara.
Lembar
ketiga
Analisa
Gaji/Upah
sebagai
arsip
Pengesah
Pembayaran/Pembantu Pengesah Pembayaran. e. Apabila terjadi penyetoran kembali uang gaji yang tidak diambil, maka juru bayar membuat atau menerbitkan bentuk G.40 kepada Pengesah Pembayaran/Pembantu Pengesah Pembayaran, kemudian pelaksanaan selanjutnya sebagai berikut : •
Berdasarkan
bentuk
G.40
lembar
kedua
Pengesah
Pembayaran/Pembantu Pengesah Pembayaran membuat UPP (Usul Pemindahan Pembukuan). •
Pada saat akan dibayarkan kembali, diterbitkan Daftar Gaji/Upah Perorangan dalam rangkap 2 (dua).
38
•
Menerbitkan bukti pembayaran (A9/SAB) baru untuk pembayarannya.
•
Prosedur selanjutnya berlaku seperti pembayaran gaji biasa.
3.3.4.4 Pedoman Penulisan Kode Perkiraan Berikut ini adalah pedoman umum yang dapat dipergunakan oleh PP untuk mengisi kode perkiraan pada formulir Daftar Gaji, Daftar Upah dan Analisa Gaji/Upah. a. Kode Perkiraan Debet 1) Pusat Anggaran (PA)
Untuk Pegawai Kantor/Umum (selain Pegawai Umum Stasiun) dipergunakan kode Pusat Anggaran yang menunjukan tempat kedudukan pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini PA bisa menunjukan bagian/unit-unit di Eksploitasi dan di Inspeksi serta unit-unit lainnya seperti Dipo-dipo : Balai Yasa, dan Gudang Persediaan.
Untuk Pegawai Kantor/Umum di Stasiun, mempergunakan kode Pusat Anggaran Sub Bagian Operasi (SBO) yang mencakup stasiun tempat kedudukan pegawai yang bersangkutan.
Untuk Pegawai Operasi mempergunakan kode Pusat Anggaran Inspeksi Traksi (IKT) atau Inspeksi Lalu Lintas dan Pengusahaan (IKL) sesuai dengan dinas pegawai yang bersangkutan.
39
Untuk Pegawai Pemeliharaan : (1) Bangunan mempergunakan kode Pusat Anggaran Inspeksi Pembangunan. (2) Jembatan mempergunakan kode Pusat Anggaran Inspeksi Jembatan yang bersangkutan. (3) Jalan KA (Track) dan peralatan sinyal/Telkom mempergunakan kode Pusat Anggaran Inspeksi sesuai dengan tempat kedudukan pegawai yang bersangkutan. (4) Sarana Gerak mempergunakan kode Pusat Anggaran sesuai dengan tempat kedudukan pegawai yang bersangkutan (Dipo atau Balai Yasa).
Untuk Pegawai Penjual Jasa mempergunakan kode Pusat Anggaran Sub Bagian Operasi (SBO) tempat tugas/kedudukan pegawai yang bersangkutan.
Untuk gaji dan penghasilan lainnya para Pemeriksa Kas mempergunakan kode Pusat Anggaran Eksploitasi-Lalu Lintas dan Pengusahaan (EKL).
2) Pusat Biaya (PB) •
Untuk Pegawai Kantor/Umum (selain Pegawai Umum di Stasiun) mempergunakan kode PB “Biaya Umum” yang berlaku untuk Pusat Anggaran tempat kedudukan pegawai yang bersangkutan.
40
•
Untuk Pegawai Umum Stasiun dan Pemeliharaan Instalasi tetap di Lintas mempergunakan kode Pusat Biaya “Biaya Umum Stasiun dan Langsiran” (7041).
•
Untuk Pegawai Operasi : (1) Traksi mempergunakan kode Pusat Biaya “Rekening Antara Biaya Upah (RABU)-Traksi Operasi” (9071). (2) Lalu lintas mempergunakan kode Pusat Biaya “Rekening Antara Biaya Upah (RABU)-Lalu lintas dan Pengusahaan” (9041).
•
Untuk Pegawai Pemerliharaan mempergunakan kode Pusat Biaya sebagai berikut : (1) Jalan dan Bangunan : Rekening Antara Biaya Upah-Jalan dan Bangunan (9023). (2) Jembatan : Rekening Antara Biaya Upah-Jembatan. (3) Pembangunan : Rekening Antara Biaya Upah-Pembangunan (9023). (4) Sinyal dan Telekomunikasi : Rekening Antara Biaya UpahSinyal dan Telekomunikasi (9031). (5) Traksi : Rekening Antara Biaya Upah-Traksi Pemeliharaan (9081).
•
Untuk Pegawai Penjual Jasa mempergunakan Kode PB “Biaya Umum Stasiun dan Langsiran” (7041).
41
3) Judul Perkiraan (JP) Semua unsur penghasilan pegawai yang meliputi gaji pokok serta tunjangan-tunjangan dan sumbangan-sumbangan harus diperinci dalam Daftar Gaji/Upah dan Analisanya pada kolom-kolom yang disediakan sebagian kode-kode judul perkiraan (JP) debet. b. Kode Perkiraan Kredit 1) Pusat Anggaran Kode perkiraan kredit selalu mempergunakan komponen kode Pusat Anggaran PP yang bersangkutan. 2) Pusat Biaya, tidak perlu diisi. 3) Judul Perkiraan Kode Judul Perkiraan kredit berlaku untuk semua jenis potongan gaji/upah serta jumlah bersih gaji/upah yang dibayarkan yaitu Hutang Gaji dan Upah (2061). c. Contoh Penggunaan Kode Perkiraan Dalam daftar gaji untuk pegawai Ika Inspeksi 1, kode perkiraan yang dipergunakan adalah : Debet : PA
: 2100 – Pimpinan Umum dan Administrasi
PB
: 7021 – Biaya umum-Inspeksi
JP
: 6011 – Gaji Pokok 6021 – Tunjangan Istri/Suami
42
6022 – Tunjangan Anak Kredit : PA
: 2100 – Pimpinan dan Administrasi
PB
: - (Kosong)
JP
: 2061 – Hutang Gaji dan Upah 2111 – Potongan Gaji-Tabungan Hari Tua (THT)/Taspen 2115 – Potongan Gaji-Dana Pensiun/Iuran Pegawai 2116 – Potongan Gaji- Dana Pensiun/Setoran Perusahaan 2041 – Potongan Gaji-Simpanan BKRKA 2042 – Potongan Gaji- Angsuran BKRKA 2145 – Potongan Gaji-BKRA/Uang Kematian – Sukarela 2151 – Potongan Gaji-Serikat Pegawai/Iuran Pegawai 2181 – Potongan Gaji lain-lain
43
Gambar 3.2
44
Keterangan Gambar : •
A.9/SAB
= Bukti Pembayaran
•
I.6/SAB
= Daftar Bukti Pembayaran yang diterbitkan
•
G.1/SAB
= Daftar Penjagaan Hutang Pajak
•
JB
= Juru Bayar
Penjelasan Prosedur : a. Bukti pembayaran (A.9/SAB) diterbitkan berdasarkan daftar pembayaran (dalam hal ini daftar gaji) yang dibuat dalam rangkap 4 (empat). b. Setelah diisi lengkap dengan kode perkiraannya, dicatat dalam daftar bukti pembayaran yang diterbitkan (I.6/SAB), dan diberi nomor sesuai dengan nomor urut pencatatan dalam daftar gaji tersebut yang dimulai dengan nomor 1 tiap-tiap bulan. c. Setelah bukti pembayaran (A.9/SAB) ditandatangani oleh Pengesah Pembayaran/Pembantu Pengesah Pembayaran didistribusikan sebagai berikut :
Lembar asli dikirim kepada Juru Bayar
Lembar kedua dan ketiga dikirim kepada Bendara (Pbd)
Lembar keempat untuk arsip Pengesah Pembayaran/Pembantu Pengesah Pembayaran.
d. Daftar Bukti Pembayaran yang diterbitkan (I.6/SAB) ditutup setiap akhir bulan dan tembusannya dikirim ke unit verifikasi, sedangkan yang aslinya
45
disimpan sebagai arsip Pengesah Pembayaran/Pembantu Pengesah Pembayaran.
3.3.4.6 Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penggajian pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penggajian di PT. Kereta Api (Persero) kantor Pusat hanya jika terjadi trouble pada aplikasi komputer
yang
digunakan
termasuk
jaringan
komputernya.
Hal
tersebut
mengakibatkan proses penggajian menjadi agak sedikit tersendat. Sehingga, dalam melaksanakan proses penggajian memerlukan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan yang seharusnya. Tetapi, diluar hambatan tersebut sistem yang digunakan oleh PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat ini selain cepat, pelaporannya juga tidak sulit, ikhtisar transaksi serta jurnal dapat langsung di cetak oleh aplikasi, bahkan data jurnalnya bisa langsung di ambil oleh SAE (sistem akuntansi elektronik) secara on-line (jadi tidak perlu input manual).
3.3.4.7 Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penggajian pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat. Upaya yang dilakukan oleh PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan baik sistem maupun prosedur penggajian yaitu jika terjadi trouble (kerusakan) terhadap aplikasi komputer yang
46
digunakan hal ini langsung diantisipasi oleh bagian IT dan keuangan menjelang pelaksanaan penggajian sehingga proses penggajian tidak terlalu terganggu.
3.3.4.8 Dasar Kenaikan Gaji Didalam pemberian gaji/upah, PT. Kereta Api (Persero) menetapkan bahwa setiap 2 tahun sekali sebagaimana dicantumkan dalam buku Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diadakan kenaikan gaji yang disebut Kenaikan Gaji Berkala. Adapun dasar kenaikan gaji berkala tersebut ditentukan berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut : a. Telah mempunyai masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala sekurangkurangnya 2 tahun. b. Daftar Penilaian Pekerjaan sekurang-kurangnya rata-rata cukup tidak ada unsur nilai kurang.
3.3.4.9
Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya Gaji/Upah Dilihat dari Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Gaji Pegawai
Negeri Sipil, maka tinggi rendahnya gaji/upah akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya : a. Jenjang Pendidikan b. Masa Kerja c. Jabatan dan Golongan
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat Bandung mengenai sistem dan prosedur penggajian, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Sistem penggajian yang diterapkan pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat adalah Sistem Akuntansi Baru, dimana dalam penulisan formulirformulir yang berlaku di bidang keuangan diberi kode SAB (Sistem Akuntansi Baru), kecuali apabila formulir/dokumen tersebut masih menggunakan sistem akuntansi lama. Karena didalam Sistem Akuntansi Baru ini digunakan sistem klasifikasi pencatatan perkiraan dengan suatu sistem kode yang terperinci, sederhana, fleksibel, dan konsisten. 2. Dalam melaksanakan prosedur
penggajian, PT. Kereta Api (Persero)
Kantor Pusat mempergunakan beberapa formulir, yaitu Daftar Gaji/Daftar Upah (DG/DU/SAB), Bukti Pembayaran (A.9/SAB), Daftar Penghasilan dan Pemotongan Gaji Pegawai (G.218), Kartu Piutang/Uang Muka (F.15/SAB) dan Analisa Gaji/Upah (B.25/SAB). Dimana formulir-formulir tersebut akan digunakan oleh bagian akuntansi dalam melakukan proses penggajian sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang sudah ditentukan. 47
48
3.
Pedoman penulisan kode perkiraan pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat terdiri dari susunan angka-angka yang meliputi 3 komponen, yaitu Pusat Anggaran (PA), Pusat Biaya (PB), Judul Perkiraan (JP). Penulisan kode perkiraan pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat disesuaikan dengan satuan unit pegawai yang bersangkutan apakah pegawai tersebut termasuk pegawai umum, pegawai operasi, atau pegawai pemeliharaan.
4. Dalam sistem dan prosedur pengesahan pembayaran yang diterapkan di PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat dipergunakan formulir-formulir, yaitu Bukti Pembayaran (A.9/SAB), Daftar Bukti Pembayaran yang diterbitkan (I.6/SAB), Daftar Penjagaan Hutang Pajak (G.1/SAB). Dimana formulirformulir tersebut akan digunakan oleh bagian keuangan dalam melakukan pengesahan pembayaran sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang sudah ditentukan. 5.
Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penggajian di PT. Kereta Api (Persero) kantor Pusat hanya jika terjadi trouble pada aplikasi komputer yang digunakan termasuk jaringan komputernya. Hal tersebut mengakibatkan proses penggajian menjadi agak sedikit tersendat.
6. Upaya yang dilakukan oleh PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat dalam
mengatasi hambatan yang terjadi baik dalam pelaksanaan sistem maupun prosedur penggajian yaitu apabila terjadi trouble (kerusakan) terhadap
49
aplikasi komputer yang digunakan langsung diantisipasi oleh bagian IT dan keuangan menjelang pelaksanaan penggajian sehingga proses penggajian tidak terlalu terganggu.
4.2 Saran Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat Bandung, penulis akan memberikan saran yang diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan pada masa yang akan datang, yaitu : 1. Penggunaan sistem penggajian pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat sudah memadai. Hanya saja akan lebih baik jika ditingkatkan lagi dengan melakukan pembinaan dan pendidikan intern, pembinaan pegawai, serta peningkatan sarana dan prasarana terutama mengenai pencatatan waktu hadir pegawai yang masih menggunakan sistem manual yang sebaiknya sudah dilakukan secara terkomputerisasi. Sehingga dalam menilai kinerja para pegawai akan lebih akurat. 2. Pelaksanaan prosedur penggajian yang diterapkan PT. Kereta Api (Persero)
Kantor Pusat sudah sangat baik. Tetapi, sebaiknya sarana dan prasarananya lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat menunjang pelaksanaan aktifitas penggajian. 3. Penggunaan kode perkiraan pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat
sudah sangat spesifik. Tetapi, akan lebih baik jika kode perkiraan yang
50
digunakan tidak terlalu sering mengalami perubahan sehingga akan lebih efektif. 4. Pelaksanaan sistem dan prosedur pengesahan pembayaran yang diterapkan di PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat sudah sangat baik. Tetapi, sebaiknya pengendalian internnya lebih ditingkatkan lagi. Agar tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses pembayaran gaji pegawai. 5. Dengan adanya hambatan yang mungkin terjadi didalam pelaksanaan proses penggajian, sebaiknya bagian IT pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat memeriksa terlebih dahulu aplikasi sistem yang akan digunakan sebelum proses penggajian dilakukan. Sehingga, proses penggajian tidak akan terganggu. 6. Dalam upaya mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan proses penggajian pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat sudah sangat baik. Tetapi, sebaiknya bagian IT pada PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat selalu memeriksa keadaan sistem aplikasi sistem yang dipergunakan tidak setiap saat. Tidak hanya pada saat proses penggajian akan dilakukan saja, sehingga proses penggajian tidak akan terhambat.
DAFTAR PUSTAKA Cushway, Barry, 2002. Human Resource Management. Jakarta : PT. Gramedia. Hariandja, Marihot Tua Efendi, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Gramedia. Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat. Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart, 2003. Accounting Information System. Jakarta : Salemba Empat. Susanto, Azhar. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung : Lingga Jaya.
Sumber-sumber Lain PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat, 1988. Sistem Akuntansi Baru. Bandung : PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat. PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat, 2007. Pedoman Penulisan Kode Perkiraan. Bandung : PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat.
51
