Workshop “Penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP di Jawa Timur” 29-30 Agustus 2012 Di Hotel Pelangi – Malang Oleh:
Tim Pendampingan PUAP BPTP Jatim Pendahuluan Menurut definisinya, “workshop” atau “lokakarya” bisa diartikan sebagai berkumpulnya para pakar untuk membicarakan suatu permasalahan dan outputnya adalah solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program PUAP, terutama pendampingan kepada Gapoktan PUAP yang ditargetkan untuk paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sudah memiliki LKM-A, maka permasalahan utama di Jawa Timur adalah rendahnya tingkat penumbuhan LKM-A. Hasil survei yang dilakukan oleh Tim PUAP Pusat yang dilakukan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa perkembangan LKM-A di Jawa Timur untuk PUAP tahun 2008 adalah 16,3% dan PUAP tahun 2009 adalah 12,5%. Angkaangka ini termasuk rendah dibandingkan dengan pencapaian pembentukan LKM-A di propinsi-propinsi lainnya termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bahkan, di Sumatra Barat, dengan dukungan penuh Pemerintah Propinsi melalui Perda (Peraturan Daerah) mencapai 100%, seperti juga di DKI Jaya dan DI Yogyakarta. Rendahnya angka pertumbuhan ini juga dipertanyakan oleh Ketua Tim Pembina PUAP Jatim yang minta kepada Sekretariat agar melakukan langkahlangkah untuk meningkatkan angka pertumbuhan LKM-A di Jawa Timur. Dalam Rakor PUAP Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Biro SDA Setda Propinsi Jatim bulan April 2012 yang lalu di Kota Batu, Tim Teknis PUAP masing-masing Kabupaten/Kota telah menyajikan keragaan pertumbuhan LKM-A pada Gapoktan di wilayah masing serta perkiraan capaiannya sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan data yang disampaikan oleh masingmasing kabupaten/kota tersebut, tingkat pembentukan LKM-A sampai dengan bulan April 2012 rata-rata di Jawa Timur adalah 24,11% sedangkan perkiraan capaian sampai dengan tahun 2013 adalah 35,59% dan proyeksinya sampai dengan tahun 2014 adalah 50,40%. Tentu saja angka-angka tersebut masih belum memuaskan karena masih jauh di bawah tingkat pencapaian di propinsi-propinsi lainnya. Rendahnya tingkat capaian pembentukan LKM-A tersebut tentunya ada penyebabnya yang bisa jadi sangat beragam untuk wilayah yang seluas Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam kesempatan “Pertemuan/Rapat Dalam Rangka Monitoring Evaluasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP) Propinsi Jawa Timur” yang dilaksanakan oleh
Sekretariat PUAP Jawa Timur dengan dukungan pembiayaan dari Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur ini, permasalahan yang akan dibahas adalah rendahnya tingkat penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP Tahun 2008 - 2011 di Jawa Timur dalam format Workshop/Lokakarya. Untuk itu, diharapkan agar para peserta Pertemuan juga diminta untuk menyiapkan materi “Workshop” yang berisi tentang: 1) Tingkat capaian terbentuknya LKM-A sampai dengan Agustus 2012, 2) Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembentukan LKM-A, dan 3) Solusi atas masalah yang dihadapi tersebut pada poin 2. Dasar Pelaksanaan Dasar Pelaksanaan Workshop “Penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP Jawa Timur” ini antara lain adalah : 1. Pedoman Umum Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kementerian Pertanian Tahun 2012. 2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Tim Pembina dan Pelaksana PUAP Propinsi Jawa Timur No. 188/225 /KPTS/013/2012, dan 3. Petunjuk Pelaksanaan PUAP Jawa Timur Tahun 2012. Tujuan Tujuan dari Workshop “Penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP Jawa Timur” ini adalah : 1. Untuk mengetahui perkembangan umum Gapoktan PUAP di Jawa Timur sejak tahun 2008 sampai dengan 2012. 2. Untuk mengetahui perkembangan hasil penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP, permasalahan yang dihadapi serta solusinya ke depan. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Workshop “Penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP Jawa Timur” dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2012 bertempat di Hotel Pelangi, Malang. Workshop ini merupakan bagian dari pelaksanaan “Pertemuan/Rapat Dalam Rangka Monitoring Evaluasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (PUAP) Propinsi Jawa Timur” yang didanai melalui dana anggaran pendampingan PUAP Propinsi Jatim di Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur. Peserta Selain dihadiri dan dibuka oleh Ketua Tim Pembina PUAP Propinsi Jawa Timur (Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur) yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Diperta Propinsi Jatim, juga dihadiri oleh Anggota Tim Pembina PUAP Propinsi Jawa Timur lainnya dari Dinas 2
Perkebunan Propinsi Jatim, Dinas Peternakan Propinsi Jatim, Para Narasumber pada Workshop “Penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP di Jawa Timur”, Para Ketua Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur (atau yang mewakili) dan Para Penyelia Mitra Tani (PMT) yang mewakili PMT Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur Peserta Workshop adalah semua pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelaksanaan Program PUAP di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur yang memperoleh dana BLM-PUAP sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang wakil dari Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dan 1 (satu) orang Penyelia Mitra Tani (PMT) Kabupaten/Kota penerima dana BLM-PUAP. Adapun narasumber yang memberikan materi terkait dengan topik bahasan antara lain adalah Prof. Dr. Djumilah Hadiwidjoyo, Guru Besar Universitas Brawijaya Malang dan Sekretaris Tim Pembina PUAP Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini Kepala BPTP Jatim. Materi Materi yang disampaikan mengawali Workshop ini pada dasarnya bersumber dari Pedum PUAP 2012, hasil Rakor PUAP Nasional di Bogor pada awal Agustus 2012 dan pengalaman dalam pengembangan LKM di Jawa Timur, yaitu : No.
Materi
Pemateri
1.
Percepatan Penyelesaian DNS PUAP tahun 2012 Kepala Balai dan Penumbuhan LKMA pada Gapoktan PUAP Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
2.
Penumbuhan LKM-A Desa
Prof. Dr. Djumilah Hadiwidjoyo (Guru Besar UNIBRAW Malang)
Pelaksanaan Workshop Untuk efisiensi dan efektivitasnya, dibentuk kelompok-kelompok yang melakukan sidangnya secara paralel dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok dan seorang sekretaris untuk menghasilkan output sesuai dengan materi yang telah ditetapkan dalam bentuk rumusan sidang kelompok. Selanjutnya, rumusan-rumusan sidang kelompok tersebut disampaikan dalam sidang pleno oleh masing-masing wakil kelompok. Pengelompokan peserta Workshop menjadi 4 (empat) kelompok dilakukan sedemikian rupa agar setiap kelompok memiliki kemampuan yang setara dalam berdiskusi dan membahas materi yang telah ditetapkan.
3
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KELOMPOK I SITUBONDO TRENGGALEK TUBAN PROBOLINGGO PASURUAN PONOROGO KOTA PROBOLINGGO PACITAN
8. 9.
KELOMPOK II
KELOMPOK III
KELOMPOK IV
MADIUN SIDOARJO MALANG JOMBANG MAGETAN NGANJUK BONDOWOSO
BANGKALAN BANYUWANGI BLITAR TULUNGAGUNG LUMAJANG BOJONEGORO KOTA MALANG
KOTA PASURUAN LAMONGAN JEMBER MOJOKERTO SAMPANG PAMEKASAN KEDIRI
NGAWI
GRESIK KOTA BATU
SUMENEP
Rumusan Sidang Kelompok Sidang yang dilakukan oleh masing-masing kelompok telah menghasilkan rumusan kelompok yang terdiri dari 3 (tiga) pokok bahasan yaitu a) capaian penumbuhan LKM-A pada gapoktan PUAP di masing-masing kabupaten/kota, b) permasalahan yang dihadapi dalam usaha menumbuhkan LKM-A pada gapoktan PUAP, dan c) solusi pemecahan masalah untuk mempercepat penumbuhan LKM-A. A. Capaian Penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP
Secara umum, tingkat penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP Tahun 20018 sampai 2011 di Jawa Timur masih rendah, yaitu 20,8% dari jumlah Gapoktan PUAP yang ada. Hasil ini sedikit lebih tinggi dari hasil survei yang dilakukan oleh Tim PUAP Pusat pada tahun 2010 yaitu antara 12,5% (PUAP 2009) dan 16,3% (PUAP 2008). Capaian tertinggi penumbuhan LKM-A (100%) terjadi di Kabupaten Madiun karena memang kelembagaan ini sudah terbentuk di Gapoktan PUAP sebelum dana BLM-PUAP masuk di rekening Gapoktan. Pembentukan LKM-A di awal pelaksanaan PUAP ini memang sudah menjadi kesepakatan antara PMT Tim Teknis PUAP Kabupaten yang selanjutnya menjadi kebijakan daerah dalam rangka mengupayakan pengelolaan dana BLM-PUAP yang akuntabel. Tabel 1. Tingkat capaian penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP 20082011 di Jawa Timur.
No. Kelompok I : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kabupaten
Situbondo Ponorogo Trenggalek Tuban Probolinggo Kota Probolinggo
Jumlah Gapoktan (2008-2011)
Capaian LKM-A
(%)
97 227 153 117 155 19
16 42 123 20 1 0
16,5 18,5 80,4 17,1 0,6 -
4
No.
Kabupaten
Jumlah Gapoktan (2008-2011)
Capaian LKM-A
(%)
153 146
28 12
18,3 8,2
119 83 141 116 179 150 136 147
119 6 7 30 71 25 0 24
100,0 7,2 5,0 25,9 39,7 16,7 16,3
86 9 22 150 143 192 119 121 154
19 2 4 42 12 71 15 29 25
22,1 22,2 18,2 28,0 8,4 37,0 12,6 24,0 16,2
125 1 159 157 118 227 109 118
22 1 19 46 7 5 8 11
17,6 100,0 11,9 29,3 5,9 2,2 7,3 9,3
4.148
862
20,8
7. Pasuruan 8. Pacitan Kelompok II : 1. Madiun 2. Sidoarjo 3. Malang 4. Jombang 5. Magetan 6. Nganjuk 7. Bondowoso 8. Ngawi Kelompok III : 1. Lumajang 2. Kota Malang 3. Kota Batu 4. Blitar 5. Banyuwangi 6. Bojonegoro 7. Bangkalan 8. Tulungagung 9. Gresik Kelompok IV : 1. Jember 2. Kota Pasuruan 3. Mojokerto 4. Sumenep 5. Kediri 6. Lamongan 7. Sampang 8. Pamekasan Total Jatim (2008-2011):
B. Permasalahan Penumbuhan LKM-A
Dari pemaparan sidang kelompok I sampai IV dapat dikompilasi permasalahan yang dihadapi Gapoktan, Penyuluh Pendamping, PMT dan Tim Teknis dalam upaya menumbuhkan LKM-A di daerah sebagai berikut: a. Masih banyak dana macet sehingga pengurus Gapoktan lebih merasa belum siap untuk membentuk LKM-A. b. Masih banyak Perangkat Desa yang mengintervensi kegiatan Gapoktan terutama dalam pengelolaan dananya. 5
c.
SDM pengurus gapoktan umumnya lemah, terutama karena masih banyak yang sudah berusia lanjut sehingga tidak bisa optimal dalam mengurusi Gapoktan.
d. Sebagian pengurus, bahkan Penyuluh Pendamping masih belum paham tentang LKM-A pada Gapoktan PUAP dan merasa bahwa belum ada Panduan LKM-A yang jelas. e. Masih ada kekhawatiran Gapoktan bahwa dana Gapoktan PUAP menjadi milik LKM (pengurus). Hal ini pada umumnya disebabkan karena pemahaman tentang kelembagaan keuangan mikro masih kurang. f.
Berdasarkan tingkat pendapatan Gapoktan selama ini, baik dari usaha maupun simpan pinjam, pengurus Gapoktan merasa masih belum mampu membayar gaji pengelola LKM-A yang profesional.
g. Dari hasil studi banding di Gapoktan yang sudah memiliki LKM-A, gaji pengelola LKM-A dianggap masih rendah dan tidak menarik bagi tenaga profesional yang diharapkan dapat mengelola LKM-A. h. Sebagian besar pengurus sudah cukup puas dengan cara pengelolaan keuangan Gapoktan selama ini sehingga tidak tertarik untuk membentuk LKM-A. i.
Legalitas LKM-A masih diperdebatkan oleh para pendamping (Penyuluh Pendamping, PMT dan Tim teknis) terutama karena belum ada landasan Hukum khusus untuk LKM. Yang ada baru hanya untuk koperasi dan perbankan.
j.
Kurangnya pemahaman tentang LKM juga menyebabkan kekhawatiran sebagian besar pengurus Gapoktan yang akan menganggur jika ada LKMA, padahal sebenarnya masih banyak tugas-tugas pengurus Gapoktan terutama di bidang budidaya/usahatani lainnya.
k. Masih banyak program-program sektor pertanian lainnya yang langsung ke Poktan bukan ke Gapoktan termasuk yang terkait dengan pendanaan sehingga sulit dikoordinasikan. l.
Masih banyak pengelolaan BLM-PUAP yang dilakukan melalui Poktan sehingga mempersulit (tidak ada insentif) pembentukan LKM-A di Gapoktan.
m. Masih banyak anggapan masyarakat bahwa dana PUAP adalah Dana Hibah (setara dengan BLT) yang tidak perlu dikembalikan sehingga pembentukan LKM-A akan sia-sia. n. Adanya intervensi pihak luar dalam pengelolaan dana PUAP sehingga menghambat pembentukan LKMA. o. Adanya ketidak-seragaman dalam pengelolaan dana pendampingan PUAP akibat tidak efektifnya pelatihan bagi pengurus Gapoktan. p. Dana yang digulirkan masih sebatas untuk kegiatan usaha budidaya yang sering menghadapi resiko dan belum banyak yang memanfaatkan untuk
6
kegiatan off-farm yang tingakat resikonya lebih rendah dan perputaran dananya bisa lebih cepat. q. Dukungan pemangku kepentingan lainnya di daerah kabupaten, kecamatan dan desa) masih rendah. r.
(tim
teknis
Masih adanya intervensi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mempersulit tugas pengurus Gapoktan yang mengakibatkan terhambatnya pembentukan LKM-A.
C. Solusi/Pemecahan Masalah
a. Perlu perbaikan manajemen dan koordinasi secara sinergi antara Tim Teknis , PMT, PPL dan gapoktan serta pendampingan yang lebih kontinyu, b. Perlu adanya perhatian pemerintah daerah mulai tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai tingkat desa dalam bentuk dukungan yang bersifat kelembagaan dan operasional untuk mendukung terbentuknya LKM-A. c.
Perlu adanya legalitas Gapoktan dan atau LKM-A agar dapat memiliki kekuatan hukum dalam melakukan usaha dan akses ke sumber permodalan.
d. Studi banding Gapoktan ke Gapoktan lainnya, baik di dalam maupun di luar kabupaten, yang sudah berhasil membentuk dan mengembangkan LKM-A. e. Pelatihan pengurus Gapoktan terkait pengadministrasian/pembukuan baik secara manual maupun komputerisasi secara lebih intensif. Sudah tersedia software khusus pengelolaan keuangan Gapoktan PUAP yang bisa diperoleh melalui PMT. f.
Sebagai penjabaran dari Pedum dan Juklak PUAP yang ada, setiap daerah, melalui Tim Teknis Kabupaten/Kota harus menyusun Petunjuk Teknis PUAP, khususnya LKM-A (kriteria, struktur, SOP, dll.).
g. “Juknis Pemeringkatan Gapoktan PUAP menuju LKM-A” (Gapoktan Unggulan, Madya dan Pemula) yang diterbitkan oleh Tim PUAP Pusat agar digunakan sebagai acuan (resmi) pembentukan LKM-A di Gapoktan PUAP. h. Perlu dipertimbangkan adanya surat pemberitahuan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota kepada Gapoktan yang pengelolaan keuangannya selama ini diserahkan ke masing-masing Kelompok Tani agar dikembalikan ke Gapoktan atau LKM-A yang ada di Gapoktan. i.
Sosialisasi program PUAP dan pembentukan LKM-A agar dilakukan sebelum pencairan dana BLM-PUAP. Jika memungkinkan, pembentukan LKM-A juga sudah dilakukan sebelum dana BLM masuk di rekening Gapoktan.
j.
Khusus di daerah tertentu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan Badan/Kantor yang menangani/mengkoordinir penyuluh (termasuk Penyuluh Pendamping di 7
program PUAP), yang menurut Pedum PUAP 2012 masing-masing adalah Ketua dan Sekretaris Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota. k. Mendorong peran aktif Kepala Daerah dan DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten guna memberikan dukungan yang optimal dalam penumbuhan LKM-A PUAP misalnya dalam hal kebijakan (PERDA, Instruksi Vertikal dari Kepala Daerah kepada setiap jajaran dibawahnya untuk mengamankan program PUAP, cetak biru). l.
Mempersiapkan pengelola LKM-A yang mampu mengelola keuangan secara profesional.
m. Perlu ada konsolidasi dan koordinasi Tim Teknis PUAP di semua tingkatan agar berperan aktif dalam pengawalan program PUAP dengan melakukan weekly meeting dengan bahasan: perumusan kebijakan (juknis), evaluasi kinerja, penganggaran, dan penyelesaian masalah terkait penumbuhan LKM-A dan masalah lainnya. n. Tim Teknis Kabupaten/Kota membuat laporan laporan triwulan, semester dan tahunan kepada Tim Pembina PUAP Propinsi dan sebagai masukan bagi Kepala Daerah dan Legislatif secara rutin dan tertib.
8
