PERNYATAAN PERS AMNESTY INTERNATIONAL AI Index: POL 10/006/2002 (Umum) Berita Pers No: 88 Tanggal embargo : 28 Mei 2002 11:00 GMT
Tidak ada barter antara hak asasi manusia dengan keamanan Amnesty International meringkas pelanggaran hak asasi manusia di 153 Negara Dunia tidak diragukan lagi berubab drastis sejak 11 September. Narnun banyak hal yang masih tetap sama: ketidak-perdulian terhadap hak asasi dan martabat manusia, balk itu liak ekonomi, budaya dan sosial; peningkatan dan situasi lama yang buruk seperti Timur Tengah, Afghanistan dan Kolombia, kata Amnesty International saat menerbitkan Laporan 2002 tentang hak asasi manusia di dunia sepanjang tahun 2001. Laporan Amnesty International 2002 (yang mencakup peristiwa sepanjang tahun 2001) mencatat adanva pembunuhan di luarjalur hukum di 47 negara; hukuman mati resmi di 27 negara. “orang-orang yang hilang” di 35 negara, kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan buruk di 111 negara serta orang-orang yang ditahan karena keyakinanannya (tahanan hati nurani) di sedikitnya 56 negara. Walau demikian. organisasi liii juga percaya bahwa anka sesungguhnya dan statistik ini rnasih jauh lebih tinggi. Peristiwa 11 September yang mengerikan merupakan kejahatan atas kernanusiaan yang mengejutkan dan telah rnengubah dunia. Narnuii, sejumlab pemerintah melompat masuk dalam kereta kuda anti terorisme’ dan rnenggunakan momentum ini untuk meningkatkan penindasan, mengabaikan perlindungan hak asasi manusia, dan mencekik pembangkangan politik. “Universalisme hak asasi manusia kini menghadapi tantangan terberat. Standar ganda dan selektifitas menjadi norma,” kata Irene Khan, Sekretaris Jenderal Amnesty International. Sejumlah pemerintahan buru-buru meloloskan undang-undang dan langkah “anti terorisme” lainnya atas nama keamanan. Langkah ini termasuk penahanan tanpa hukurn yang tidak terbatas, pengadilan khusus yang didasarkan pada bukti-bukti rahasia, maupun pembatasan agarna dan budaya -yang kadang-kadang rnenghasilkan sistern pengadilan krirninal bayangan. Ada keengganan pemerintah yang lebih besar untuk rnengkritik kebijakan dalarn negeri pernerintah lainnya. “Keamanan tidak boleh dan harus tidak didahulukan dan hak asasi manusia. Bahaya yang paling besar terhadap hak asasi manusia adalah ketika kepentingan politik dan ekonomi dibiarkan mengarahkan agenda hak asasi man usia,” kata Khan. Dikobarkan oleh para politisi yang lebih perduli dengan popularitas dibanding penghormatan atas kewajiban hak asasi manusia intemasional, tanggapan buruk yang rasialis telah menciptakan iklim kecurigaan dan ketidakpercayaan. yang makin dilebih-lebihkan dengan cara rnenggarnbarkan orang asing sebagai sumber “terorisme.” Dengan meningkatnya krisis Timur Tengah, serangan rasis dan anti Sernit terhadap Arab dan Yahudi pun meletus, yang diorong oleh tidak adanya toleransi terhadap perbedaan agama, ras, budaya dan bangsa.
2
‘Kita tidak boleh membiarkan ketakutan menang. Kita tidak boleh membiarkan kebebasan dasar terkikis, atau prasangka dan tidak toleran akan menang” tegas Khan. “Tidak boleh ada barter hak asasi dengan keamanan, antara keadilan dengan impunitas.” Di Israel dan Wilayah Pendudukan, pembunuhan tidak sah, baik oleh Pasukan Pertahanan Israel maupun oleh kelompok bersenjata Palestina, dan penyiksaan terhadap orang tahanan dan pengadilan yang tidak adil berlanjut seperti sebelumnya, sementara penghancuran dan penutupan rumah terus berlangsung sepanjang tahun 2001. Walaupun berlangsung perayaan di seluruh dunia untuk memperingati Konvensi PBB tentang Pengungsi yang ke 50, prinsip-prinsip utama dan perlindungan pengungsi tetap menghadapi tantangan sepanjang tahun 2001. Ratusan ribu pengungsi yang melarikan din dan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia ditolak masuk ke negara-negara tetangga. Pada saat yang sama, hak pencari suaka agar kasus mereka ditinjau mendapat hambatan berat pada tahun 2001. Anggota Amnesty International di seluruh dunia terus bekerja menentang penafsiran sempit dan Konvensi PBB tentang Pengungsi. Tahun 2001 menyaksikan rneluasnya tantangan langsung terhadap standar hak asasi manusia yang sudah lama diterima oleh banyak pemerintah yang dulu berkampanye dalam penyusunannya. Standar hukum intemasional yang berlaku selama puluhan tahun, seperti Konvensi Jenewa dipertanyakan selama konflik Afghanistan. Perlakuan para tahanan di Guantanamo tampaknya mendorong beberapa pemerintah untuk meyakini bahwa perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan kini bisa diterima. Amnesty International mendesak agar pengbormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya mencakup universalisme, tapi juga semua hak tidak bisa dipecah-pecah, baik itu hak ekonorni, sosial, budaya dan juga hak sipil maupun politik. Pada saat globalisasi menyebar --dan membawa kesejahteraan yang lebih balk pada sejumlah kalangan serta kemiskinan dan keputus-asan pada kalangan lainnya-- para pegiat hak asasi manusia barns mempromosikan tidak hanya keadilan hukum tapijuga keadilan sosial. “Pendekatan etis terhadap globalisasi hanya berarti pendekatan yang berlandaskan hak-hak terhadap pembangunan,” kata Khan. “Ketika Amesty International membicarakan dunia kebebasan dan keadilan, yang karni maksud adalah sebuah dunia dimana setiap orang menikmati semua hak asasi manusia yang diabadikan dalarn Dekiarasi Universal Hak Asasi Manusia dan standar bak asasi internasional lainnya.” Bulan Agustus 2001, Amnesty International memperluas agendanya untuk menyuarakan tuntutan baru dalam dunia yang berubah. Di masa depan, organisasi ini tidak hanya akan bekerja dalam hak politik dan sipil yang telab merupakan jantung dan perjuangannya selama empat puluh tahun ini, tapijuga akan bergerak untuk menjamin bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya dihormati. “Perlindungan hak asasi manusia adalah yang terbaik dan kita dan juga yang terburuk dan kita,” kata Kban. “Tantangan yang kita hadapi dan tanggung-jawab yang kita emban adalah membuat hak asasi manusia menjadi nyata bagi setiap orang, terlepas dan latar belakang dan keyakinannya.” Dokumen Umum *************************
Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi bagian pers Amnesty International di London, UK, di +44 20 7413 5566 Amnesty International, 1 Easton St, London WC1X ODW. Situs : http://www.amnesty.org
3
ASIA Pokok-pokok Laporan Amnesty International 2002 Mencakup peristiwa dan Januari sampai Desember 2001 Pelanggaran hak asasi manusia men ingkat di banyak negara Asia Pasifik, khususnya dalam konteks konflik bersenjata. Serangan 11 September dan kebutuhan untuk peningkatan keamanan digunakan untuk menjustifikasi pengundang-undangan dan/atau pemberlakuan undang-undang keamanan yang keras di sejumlah negara, seperti Singapura. Pakistan, India dan Malaysia. Di Afghanistan. rakyat biasa amat menderita sepanjang tahun sebagai akibat konflik dan akurnulasi dampak kekeringan bertahun-tahun. Ketika Taleban berkuasa, agama dan suku minoritas menjadi sasaran pembunuhan massal, dan eksekusi maupun amputasi dilaksanakan. Pergerakan, pekerjaan, dan pendidikan perempuan dilarang keras. Aliansi Utarajuga bertanggung-jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Sejumlah penduduk sipil yang tidak diketahui jumlah persisnya dibunuh atau rumahnya maupun harta bendanya dirusak selama kampanye pemboman yang dipimpin Amerika Serikat, yang dimulai bulan Oktober. Amerika Serikat dan sekutunya kernungkinan telah melanggar peraturan perang. Dalam sebuah insiden tanggal 29 Desember, seorangjurubicara PBB melaporkan bahwa para sanak keluarga mengidentifikasi 52jenasah. termasuk 25 anak-anak, setelah Arnerika memborn sebuah kampung di dekat kota sebelah tirnur, Gardez. Sernentara laporan harian tentang penduduk sipil yang tewas bermunculan dan Afghanistan. Amnesty International meminta pernerintah Amerika untuk mencatat kematian itu namun tidak ada informasi yang diberikan. Perlakuan terhadap orang yang ditangkap atau tahanan yang rnenyerahkan din di Afghanistan menimbulkan keprihatinan serius. Ada laporan-laporan bahwa Aliansi Utara dengan sewang-wenang dan cepat membunuh para pejuang Al-Qaida yang tertangkap karena terluka atau menyerah. Amnesty International meminta sebuah penyelidikan terhadap kerusuhan di benteng Qala-I-Jhangi, tempat sejurnlah tahanan ditemukan tewas dengan tangan terikat di belakang. Kepala penjara Shibargan mengungkapkan pada bulan Desember bahwa sebanyak 43 tahanan tewas akibat luka-luka atau menderita sesak nafas ketika dibawa dengan menggunakan kontainer kapal. Paska 11 September semua negara tetangga menutup perbatasan mereka bagi pengungsi dan program bantuan internasional berkurang besar. Semakin banyak orang yang menjadi pengungsi. Pada saat dunia memusatkan perhatian pada perang Afghanistan, konflik lainnya kurang diperhatikan dibanding seperti biasanya. Penduduk sipil terperangkap dalam konflik internal di Nepal. Sri Langka, India, Filipina, dan Myanmar. “Perang Rakyat” yang dideklarasikan oleh Partai Komunis Nepal (Maoist) tahun 1996 memasuki babak baru yang lebih berdarah, setelah perundingan damai ambruk dan keadaan darurat dinyatakan bulan November. Penduduk sipil diculik, disiksa, dan sengaja dibunuh oleh kedua belah pihak yang bertikai. Pemerintah menangguhkan hak kebebasan berekspresi dengan menahan belasan wartawan, aktifis hak asasi manusia dan pengacara. Sementara itu kelompok Maoist mempertahankan kendali mereka atas sebagian wilayah yang cukup besar di negeri itti, dan menjalankan “pemerintahan rakyat” tandingan dengan sistem pajak mereka sendiri dan “pengadilan rakyat.”
4 Kepentingan internasional berlalu begitu saja terbadap konflik di Kashmir, India, maupun terhadap keterlibatan pemerintah India dan Pakistan dalam ketegangan pengerahan angkatan bersenjata. Kurangnya perhatian itu menyebabkan 100 penduduk sipil tewas di sana setiap bulannya. Konflik yang berkepanjangan di Sri Langka antara Pembebasan Harimau Tarnil Eelam (LTTE) dan pemerintah makin memburuk sejak Mel. Ada peningkatan dalarn kasus pemerkosaan oleh polisi, tentara serta personil angkatan taut, dan dilaporkan bahwa penyiksaan umumnya berlangsung setiap han. LTTE terlibat dalam penculikan sandera dan merekrut tentara anak-anak secara meluas. Konflik separatis di Propinsi Aceh dan Papua, Indonesia. memburuk pada tahun 2001 dan ratusan penduduk sipil “hilang”, dibunuh di luarjalur hukum maupun disiksa. Rurnah dan ternak dirusak di kedua propinsi itu sebagai bentuk hukurnan kelompok karena serangan yang dilakukan oleb kelompok separatis bersenjata terhadap polisi dan tentara. Pertarungan politik secara efektif melumpuhkan pemerintah hampir sepanjang tahun, rnenghambat proses reformasi hak asasi manusia dan upaya untuk menvelesaikan konflik. Hukurn yang pada masa sebelumnya digunakan untuk membungkam pembangkang digunakan kembali untuk mendakwa aktifis kemerdekaan dan aktifis lain yang ditahan karena rnenyatakan pendapat secara damal. Pelanggaran berat hak asasi manusia di Cina meningkat tahun 2001. “Kampanye keras” melawan kriminalitas rnengarah pada eskalasi eksekusi massal, sedikitnya 2,648 eksekusi dijatuhkan untuk kejahatan tanpa kekerasan seperti rnenyuap, mucikari, pencurian. penggelapan pajak, menjual makanan beracun dan kejahatan obat bius. Banyak eksekusi yang berlangsung setelah hukuman dijatuhkan lewat rapat umum di hadapan kerumunan besar orang. Tanggal 20 April, lebih dan 200 orang dieksekusi lewat rapat umurn di seluruh Cina. Penekanan alas kelompok spritual dan agama, pernbangkang, dan aktifis hak asasi manusia berlangsung dalam bentuk penahanan, penyiksaan, dan pemenjaraan. Sekitar 200 pengikut Falun Gong diduga tewas dalarn tahanan karena disiksa, sejumlah biarawati dan biarawan masib terus dipenjara di Tibet. Pemerintah Cina rnenggunakan ‘perang melawan terorisme’ untuk menjustifikasi pemberangusan kelompok ‘separatis’ Uighur dengan mengatakan mereka punya kaitan dengan terorisme internasional. Sejurnlah tersangka aktifis separatis ditahan dan sebagian diantananya dieksekusi. Ratusan, mungkin nibuan, pencani suaka yang melanikan din dani kelaparan di Korea Utara dipulangkan kembali secara paksa dan menghadapi nasib yang tidakjelas. Bulan Agustus, pernerintah Australia inulal rnengerahkan kapal penang untuk menghentikan 1,800 lebih ‘manusia perahu’ yang ditahan dan tidak dibenikan hak untuk meminta suaka di daratan Australia. Sekitan 600 onang yang diduga merupakan pencani suaka diusir oleb angkatan laut dan beberapa natus dialihkan ke pulau terpencil di Lautan India dan Pasifik yang belakangan dikenal sebagal ‘pemecahan Pasifik.’ Sedikitanya 356 lain nya, termasuk 70 anak-anak, tenggelam karena perahu mereka yang bocor tenggelam dalam perjalanan dan Indonesia ke Australia. Ahmed al-Zalime, seorang pengungsi yang tinggal di Australia, yang tiga anak perernpuannya tenggelam dalam insiden itu, tidak boleh menjenguk istrinya yang selamat di Indonesia karena visa sementara pengungsi Australia tidak mengijinkan dia kembali ke negeri itujika melakukan perjalanan luar negeri.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Asia Pasifik Rincian dalam Laporan Tahunan Amnesty International 2002 PEMBUNUHAN Dl LUAR JALUR HUKUM Dikukuhkan atau kernungkinan pembunuhan di luanjalun hukum dilaksanakan sedikitnya di 9 negara “ORANG-ORANG YANG HILANG” “Orang-orang yang hilang” maupun masih tetap “hilang” sejak tahun-tahun sebelumnya di 6 negara
5 PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN BURUK Korban penyiksaan dan perlakukan buruk oleh aparat keamanan, polisi dan aparat berwenang lainnya dilaporkan di 19 negara TAHANAN HATI NURANI Dikukuhkan atau kemungkinan tahanan karena keyakinan (tahanan hati nurani) di 15 negara PENAHANAN TANPA DAKWAAN ATAU PENGADILAN Orang ditangkap sewenang-wenang dan ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan di 1 5 negara HUKUMAN MATI Orang dijatuhi hukurnan mati di 1 5 negara dan eksekusi dilaksanakan di sedikitnya 12 negara PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH KELOMPOK OPOSISI BERSENJATA Kelompok oposisi bersenjata bertanggung-jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia seperti pembunuhan yang sewang-wenang dan disengaja terhadap penduduk sipil, penyiksaan dan penvanderaan yang berlangsung di 9 negara
Yang terbaru di Asia Pasifik Beberapa peristiwa di Asia Pasifik dan Januari sampai April 2002 Dengan rekonstruksi Afganistan berada dalam daftar atas agenda masyarakat internasional, Amnesty International berkampanye untuk sistem pengadilan kriminal yang efektif yang mampu melindungi hak asasi manusia untuk semua warga Afganistan. Bantuan keuangan dan teknis harus memberi sumbangan kepada pengadilan yang mandiri maupun kepada aparat polisi sipil profesional yang memadai untuk melindungi hak asasi manusia sernua warga Afghanistan. Keprihatinan atas perlakuan para tahanan di Afganistan masih berlangsung sehubungan dengan laporan-laporan tentang arnat berdesakannya para tahanan seh ingga membahayakan, kurangnya makanan dan obat-obatan serta kurangnya tempat berlindung dan musim dingin. Sernentara pernerintahan sementara Afganistan secara resmi bertanggung-jawab atas sarana tahanan, berdasarkan hukurn internasional Amerika Serikat harus tetap bertanggung-jawab terhadap para tahanan yang ditahan di Arnerika Serikat sebelum diserahkan ke pihak lainnya. Amnesty International meyambut baik proses Loya Jirga yang menyatakan bahwa mereka yang bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum perang tidak layak untukjadi anggota Loya Jirga. Pengadilan atas kejahatan terhadap kemanusiaan menghadapi langkah mundur di Kamboja dengan mundurnya PBB dan kesepakatan dengan pemerintah untuk mengadili para pemimpin Khmer Merah karena kekuatiran pengadilan yang tidak adil. Di Indonesia pengadilan hak asasi manusia terhadap tersangka pelaku kejahatan berat yang belum pernah ada sebelumnya, termasuk kejahatan kemanusiaan di Timor Timur tahun 1999, dimulai bulan Maret. Namun dengan tanpa adanyajaminan mendasar, dikuatirkan kalau pengadilan tidak memenuhi standar keadilan internasional dan keadilan tidak akan terwujud. Pemerintah India gagal melindungi rakyatnya dan kekerasan kelompok yang menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Amnesty International mengirimkan memorandum kepada pemerintah Gujarat agar segera melakukan perlindungan terhadap mereka yang menghadapi resiko dan agar dilaksanakan penyelidikan yang tidak berpihak untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab.
6 Pencari suaka yang ditahan di Australia terlibat dalam kerusuhan, mogok makan, dan aksi menjahit bibirnya sebagai protes atas waj ib tahan yang berkepanjangan. Sekretaris Jenderal Amnesty International sudah bertemu dengan pemerintah untuk meminta peninjauan kembali yang mendesak atas kewajiban yang tidak manusiawi yang sudah berusia 10 tahun yang mewajibkan penahanan dengan mengatakan kebijakan itu gagal total. Amnesty International mengeluarkan laporan tentang meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di Pakistan. Laporan itu mengatakan pemerintah gagal dalam memenuhi kewajiban untuk melindungi perempuan dan kekerasan rumah tangga, yang mencakup pemukulan fisik, pemerkosaan, siraman cairan asam keras, pembakaran, dan pembunuhan, maupun kekerasan di tahanan. Catatan positif adalah gencatan senjata antara pemerintah Sri Langka dan LTTE yang rnengakhiri kekerasan selama 19 tahun. Bagaimanapun, laporan tentang rekrutmen LTTE ke kalangan anak-anak yang berusia 12 tahun untuk ikut berperang masih terus berlanjut. Tanggal 6 Mei pembebasan pegiat pro-demokrasi Aung San Suu Kyi setelah tahanan rumah de facto selama 19 bulan mencerminkan perkembangan yang amat positifdari situasi hak asasi manusiadi Myanmar. Dua ratus delapan puluh tahanan politik sudah dibebaskan sejak pernbicaraan tingkat tinggi antarajunta militer dengan Liga Nasional untuk Demokrasi yang berlangsung bulan Desember 2000, namun sekitar 1500 masih tetap di balik terali. Amnesty International mendesak masyarakat internasional untuk terus mendorong agar pemerintah Myanmar menempuh perbaikan lebih lanjut.
