Theresia Woro Damayanti Poppy Septia Sari. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Theresia Woro damayanti&Poppy Septia Sari

KELEMAHAN MATERIAL: ANALISIS ATAS UKURAN PEMERINTAHAN DAN BELANJA MODAL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP OPINI AUDITOR (Studi Pada Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah) Theresia Woro Damayanti Poppy Septia Sari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga E-mail : [email protected]

ABSTRACT Good Governance signed with the three main pillars which become the basic element that interlocked with others. The three basic elements are participation, transparency, and accountability. Because of that, the region government has to own an internal controlling system which can form and realize a good governance. In this condition, the total of region income and capital expenditure which become a tool in cotrolling the region’s financial become a big role in forming and realizing the good governance. Moreover, the aim of this research is that to analyze whether there is a significance influence between the government size and capital expenditure towards the auditor’s opinion in the regent and city in the Central Java Province. This research used 29 regents and 6 cities in the Central Java Province as the sample. The operational data of the variable used the material weakness of internal controlling system and the characteristics of the region government which measured with the total of the region’s income and the proportion of capital expenditure toward the total region’s charges also auditor’s opinion. Moreover, the research’s analysis used statistic analysis in descriptive quatitative and inferential statistic using double regrecy analysis and logistic. The result this research proved that there is no significance influence between the government’s size and capital expenditure toward the material of internal controlling system’s weakness also there is no significance influence between internal controlling system’s weakness toward the auditor’s opinion. Keywords : The material’s weakness, government’s size, capital expenditures and auditor’s opinion.]

ABSTRAK Good gorvenance ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar utama yang saling kait mengait dengan yang lain. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparasi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu aspek utama yang mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk menuju good gorvenance yaitu dengan adanya sistem pengendalian internal yang memadai. Oleh sebab itu, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sebagai alat pengontrol keuangan daerah menjadi hal yang penting untuk mewujudkan good gorvenance. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah dan belanja modal terhadap kelemahan material sistem pengendalian internal serta menganalisis pengaruh kelemahan material sistem pengendalian internal terhadap opini auditor dengan menggunakan 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah. Variabel operasional menggunakan kelemahan material SPI, pendapatan asli daerah, dan proporsi belanja modal terhadap total pengeluaran serta opini auditor. Penelitian ini menggunakan alat analisis statistic deskriptif kuantitatif, regresi berganda dan logit regresi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara ukuran pemerintah, belanja modal terhadap kelemahan material SPI dan juga tidak ada pengaruh signifikan antara kelemahan material SPI terhadap opini auditor. Kata kunci : Kelemahan Material, Ukuran Pemerintah, Belanja Modal dan Opini Auditor

42


PENDAHULUAN

aspek

Pemerintah yang baik atau good

keberhasilan pengelolaan keuangan

gorvenance ditandai dengan tiga

pemerintah daerah untuk menuju

pilar utama yang merupakan elemen

good

dasar utama yang saling kait mengait

adanya sistem pengendalian internal

dengan yang lain. Ketiga elemen

yang memadai. Sarbanes-Oxley Act,

dasar tersebut adalah partisipasi,

dikonsentrasikan pada Section 302

transparasi dan akuntabilitas (Halim,

dan

2007). Akuntabilitas adalah asas

pengendalian internal atas pelaporan

yang

setiap

keuangan untuk menemukan bahwa

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

dasar sumber akuntansi yang utama

menentukan

bahwa

penyelenggaraan negara harus dapat

tidak

utama

yang

gorvenance

404,

yaitu

memadai

pada

kelemahan kelemahan

kepada

material.

Contohnya,

masyarakat

dan

sebagai

material

dengan

pemegang

kedaulatan

negara

sesuai

dengan

tertinggi

kualifikasi

ketentuan

kelemahan

peraturan perundang-undangan yang

disampaikannya

daerah.

dilaksanakannya

akuntabilitas mengharuskan untuk

laporan

pemerintah

Tuntutan

tidak

publik

tersebut

pemerintah sekedar

daerah

melakukan

vertical reporting atau pelaporan kepada pemerintah pusat akan tetapi juga

horizontal

reporting

yaitu

pelaporan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD sebagai bentuk

horizontal

personil

adanya akuntansi,

material

pada

pengendalian internal berhubungan

kebijakan Wujud dari akuntabilitas ini adalah

keuangan

tidak

dengan manajemen, yaitu mengenai

berlaku (Flynn, 1997).

dengan

dengan

menghubungkan

dipertanggungjawabkan rakyat

mendukung

accountability

pengakuan

pendapatan

(revenue recognition policies) yang lemah,

pemisahan

penugasan

(segregation of duties), proses akhir periode

laporan

(period-end

reporting process) dan kebijakan akuntansi (policies accounting) yang lemah,

dan

akun

rekonsiliasi

(account reconciliation) tidak tepat. Kelemahan pada tambahan spesifik pengendalian internal juga tampak pada keadaan yang bisa. Keadaan yang

bisaa

ini

diidentifikasi

kelemahan material akun spesifik

(Mardiasmo,2002). Oleh sebab itu 43


(account specific) yang terjadi akun

governance, serta factor - faktor

akrual yang lancar, seperti account

pendukungnya,

receivable

inventory.

optimalnya pengendalian internal,

Pengungkapan kelemahan material

(4) belum diimplementasikannya risk

oleh

management

dan

manajemen

dijelaskan

juga

sering

dalam

(3)

belum

(pengelolaan

risiko)

masalah

sesuai yang disyaratkan dalam good

pengendalian internal pada akun

corporate governance. Oleh karena

yang kompleks, seperti derivative

itu, saat ini dan di masa mendatang,

dan income tax account.

sangat

penting

daerah

Jawa

Ikhtisar

Hasil

Pemeriksaan

Sementara tahun 2008 oleh Badan Pemeriksaan Indonesia Propinsi

menerapkan internal

bagi

pemerintah

Tengah

sistem

yang

untuk

pengendalian

lebih

baik

guna

Keuangan

Republik

melaporkan

bahwa

mencapai otonomi daerah sesuai

memiliki

dengan yang disyaratkan dalam good

Jawa

Tengah

sistem pengendalian internal yang

corporate governance.

masih lemah dan kepatuhan terhadap

Kejelasan mengenai lemahnya sistem

peraturan perundang - undangan

pengendalian internal di Provinsi

belum

dilaksanakan,

Jawa Tengah tersebut perlu dikaji

antara lain terungkap dalam temuan

lebih lanjut dengan menganalisis

pemeriksaan bahwa belanja daerah

pengaruh ukuran pemerintah dan

TA 2007 sebesar Rp2,75 miliar

belanja modal terhadap kelemahan

dibayarkan TA 2008 dan dana

material sistem pengendalian internal

bantuan sebesar Rp 19,85 miliar

serta

belum

kelemahan

sepenuhnya

dipertanggungjawabkan,

sehingga

daerah

pengaruh

material

sistem

tidak

pengendalian internal terhadap opini

mencerminkan realisasi sebenarnya

auditor. Oleh sebab itu, penelitian ini

dan

dapat

diharapkan

dapat

dimanfaatkan secara tepat waktu. Hal

penjelasan

analisis

ini jelas mengindikasikan adanya (1)

diharapkan

dapat

kurang

kontribusi di dalam perkembangan

dana

belanja

menganalisis

bantuan

sehatnya

pemerintah diterapkannya

daerah, good

tidak

keuangan (2)

belum

corporate

memberikan empiris

dan

memberikan

ilmu pengetahuan akuntansi dan dapat

menjadi

masukan

bagi 44


Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

pertengahan

untuk bisa lebih memperhatikan

pelaksana

pengendalian

dan

memberikan kewenangan yang lebih

adanya

luas dan bertanggung jawab kepada

internalnya

diharapkan

dengan

1998

menuntut

otonomi

daerah

pengungkapan kelemahan material

daerah

ini

Daerah

Pemerintah daerah satu sisi memiliki

Kabupaten/Kota dapat lebih efektif

kewenangan yang lebih besar dalam

dalam menciptakan akuntabilitas dan

mengelola

tranparasi pada laporan keuangan

pengelolaan keuangan derah), namun

agar tidak berdampak pada lemahnya

luasnya kewenangan yang dimiliki

pengendalian

suatu

beserta besarnya dana yang dikelola

Diharapkan

di sisi lain dapat mengakibatkan

Pemerintah

internal

pemerintahan daerah.

secara

yang

proposional.

daerahnya

hasil dari kesimpulan dan saran pada

resiko

penelitian

mendorong

dalam pengelolaan keuangan daerah

pengendalian

oleh pihak - pihak yang tidak

internal pada kabupaten dan kota

bertanggung jawab (korupsi politik,

yang ada di Jawa Tengah.

mengandung

ini

perbaikan

dapat

sistem

terjadinya

(termasuk

penyimpangan

unsur

-

unsur

kepentingan pribadi oleh petinggi -

TINJAUAN PUSTAKA

petinggi daerah) sehingga hal ini Pengaruh

Ukuran

Pemerintah

Terhadap Kelemahan Material

membuat

tingginya

kelemahan

pengendalian internal. Kondisi ini

Dalam penelitiannya, Taliawo (2009)

tidak mendukung hasil penelitian

mengungkapkan pemerintah signifikan

bahwa

ukuran

Doyle

berpengaruh

positif

menunjukkan

terhadap

pengendalian

internal,

kelemahan artinya

et

al.

(2006),

bahwa

yang

kelemahan

pengendalian internal lebih banyak terjadi

pada

entitas

kecil

yang

pemerintah besar yang memiliki

disebabkan karena adanya perbedaan

pendapatan tinggi justru memiliki

obyek

lebih

kelemahan

pemaparan diatas maka hipotesis

Pergantian

yang akan diuji adalah

banyak

pengendalian

internal.

penelitian.

Berdasarkan

pemerintahan dari orde baru kepada orde

reformasi

yang

dimulai 45


H1: Ukuran pemerintah berpengaruh

kepala

signifikan

meminta uang jasa (dibayar di muka)

terhadap

kelemahan

material

daerah

juga

seringkali

kepada pemenang tender sebelum

Pengaruh

Belanja

Modal

melakukan

proyek.

Kondisi

ini

menunjukkan bahwa belanja modal

Terhadap Kelemahan Material

bisa menjadi obyek korupsi politik Dalam penelitiannya Mauro (1998) berpendapat bahwa korupsi lebih mudah

dilakukan

anggaran

pada

yang

dan korupsi administratif oleh pihak legislatif dan eksekutif.

belanja

memudahkan

Penelitian Mauro (1998) dan fakta

dan

pada harian kompas di atas bertolak

membuat tindakan tersebut tidak

belakang dengan penelitian Taliawo

terdeteksi. Terkait dengan belanja

(2009) yang mengungkapkan bahwa

terjadinya

modal,

suap,

harian

mark

up

Kompas

(2007)

belanja modal berpengaruh negatif

merinci delapan belas modus korupsi

terhadap kelemahan pengendalian

di daerah, antara lain ditemukan

internal.

bahwa

belanja modal suatu daerah maka

ada

seringkali

pengusaha

yang

mempengaruhi

kepala

Artinya

semakin

kelemahan material

pada

besar

sistem

daerah atau pejabat daerah untuk

pengendalian daerah justru semakin

mengintervensi

pengadaan

kecil. Hal ini disebabkan karena

tersebut

Sumber Daya Manusia (SDM) yang

tender atau

dimiliki pemerintah daerah pulau

ditunjuk langsung kemudian harga

Jawa rata - rata cukup memadai.

barang/jasa

SDM

agar

proses

pengusaha

dimenangkan

dalam

dinaikkan

(markup),

yang

banyak

membuat

yang pada akhirnya selisihnya dibagi

terlaksananya pembagian tugas dan

- bagikan.

fungsi masing - masing perangkat daerah. Hal ini dapat meminimalkan

Selain itu ditemukan bahwa antara pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislative bersepakat untuk melakukan pemda

dan

pengganti

markdown

atas

aset

markup

atas

aset

pengusaha.

Para

dari

terjadinya maupun pengelolaan

kesalahan, penyimpangan keuangan

kelalaian dalam daerah

sehingga meminimalkan lemahnya pengendalian internal. Berdasarkan

46


pemaparan diatas maka hipotesis

melaksanakan

yang akan diuji adalah

laporan

H2: Belanja modal berpengaruh

menguji dan menilai SPI pemerintah

signifikan

daerah yang bersangkutan, seperti

terhadap

kelemahan

pemeriksaan

keuangan,

BPK

atas wajib

yang diamanatkan dalam pasal 12

material

UU no 15 tahun 2004 yang berbunyi Pengaruh

Kelemahan

Material

Terhadap Opini Auditor

“Dalam

rangka

keuangan

pemeriksaan

dan/atau

kinerja,

Berdasarkan petunjuk Teknis LKPD

pemeriksa melakukan pengujian dan

dan LKPP Tahun 2007 menyatakan

penilaian atas pelaksanaan sistem

bahwa dasar penetapan opini auditor

pengendalian intern pemerintah”.

(UU No 15 tahun 2004) yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,kecukupan (adequate kepatuhan

terhadap

peraturan perundang - undangan, dan efektivitas

sistem

pengendalian

intern. Di samping itu, di dalam penetapan

opini

pemeriksa,

pemeriksa juga mempertimbangkan SPKN,

pembatasan

lingkup

pemeriksaan oleh pemerintah atau kondisi,

keandalan

SPI,

ketidaksesuaian dan ketidakcukupan pengungkapan LKPD dengan SAP dikaitkan dengan tingkat materialitas yang telah ditetapkan, dan tanggapan pemerintah

daerah

Kawedar

menyebutkan

bahwa

(2009) salah

satu

penyebab penurunan opini auditor

pengungkapan disclousure),

Penelitian

atas

hasil

pemeriksaan. Sehingga dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa sebelum menetapkan opini auditor, di dalam

pada Kabupataen Purworejo adalah kelemahan

sistem

pengendalian

internal. Pada tahun 2006 Kabupaten Purworejo memperoleh opini wajar dengan

pengecualian

memiliki

kelemahan

dan

hanya material

sebanyak 8 item. Namun pada tahun 2007

Kabupaten

Purworejo

memperoleh opini disclaimer dengan total kelemahan material sebanyak 10 item, sehingga dapat disimpulkan peningkatan

jumlah

kelemahan

material SPI inilah yang membuat adanya penurunan opini auditor. Begitu

juga

dengan

penelitian

Sunarsih (2009) menjelaskan bahwa semakin tinggi kelemahan material SPI

maka

semakin

besar

juga 47


peluang

opini

memberikan

auditor opini

dalam

1. Ukuran

disclaimer.

Variabel

Pemerintahan, ukuran

pemerintah

Berdasarkan pemaparan diatas maka

daerah diukur dengan instrumen

hipotesis yang akan diuji adalah

yang

H3

material

Taliawo

terhadap

tersebut adalah total pendapatan

:

Kelemahan

berpengaruh

signifikan

dikembangkan (2009).

daerah

opini auditor

yang

Laporan

oleh

Instrument

diperoleh

Realisasi

dari

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah METODE PENELITIAN

untuk

Teknik pengambilan sampel dalam

sampai dengan 31 Desember

penelitian

2007 yang dipublikasikan oleh

ini

dipilih

dengan

tahun

yang

menggunakan purposive sampling

BPK

dan

www.bpk.go.id.

menggunakan

metode

berakhir

melalui

website Ukuran

penggabungan atau pooling data.

pemerintah

Sampel

harus

pendapatan daerah selama satu

memenuhi kriteria (1) Pemerintah

tahun dapat dimaknai bahwa

daerah yang melaporkan laporan

semakin besar total pendapatan

keuangan tahunan periode 2007 –

daerah maka akan semakin besar

2008. Pemilihan periode laporan

ukuran

keuangan pada periode 2007 - 2008

tersebut. Dalam pengujiannya,

karena

total

yang

diambil

keterbatasan

data

dilihat

dari

pemerintah

pendapatan

total

daerah

akan

(fragmantis), tidak semua pemerintah

ditransformasikan dalam bentuk

daerah pada kabupaten dan kota

logaritma

mengungkapkannya

menghindari

dan

karena

natural

untuk

ketidaknormalan

sampai penelitian ini ditulis, laporan

data akibat nilai nominalnya

hasil

yang

pemeriksaan

untuk

tahun

terlalu

besar.

Total

diperoleh

dari

terbaru belum dapat diakses atau

pendapatan

diperoleh. (2) memiliki kelengkapan

persamaan (1) sebagai berikut:

data. Definisi operasional variabel

Total Pendapatan Daerah =

yang akan diteliti dalam penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ini adalah sebagai berikut:

+ Dana Perimbangan + Lain48


lain Pendapatan Daerah yang

adalah kondisi dimana terdapat

Sah………………………………

salah saji yang material pada

………...(1)

suatu pemerintah daerah karena adanya

kelalaian

maupun

2. Belanja modal, Variabel belanja

kecurangan. Kelemahan material

modal diukur dengan instrumen

diukur dengan jumlah kelemahan

yang

material

dikembangkan

Taliawo tersebut modal

(2009). adalah dibagi

oleh

Instrumen

total

sistem

pengendalian

internal yang diungkapkan oleh

belanja

auditor BPKRI pada laporan

total

hasil pemeriksaan atas sistem

dengan

belanja daerah yang diperoleh

pengendalian

dari Laporan Realisasi Anggaran

tahun anggaran 2007. Laporan

Pendapatan dan Belanja Daerah

Hasil Pemeriksaan ini sendiri

untuk

dapat

tahun

yang

berakhir

sampai dengan 31 Desember

internal

diakses

untuk

melalui

www.bpk.go.id.

2007 yang dipublikasikan oleh BPK

melalui

www.bpk.go.id.

website ini

dapat diartikan sebagai pendapat

dapat dimaknai bahwa semakin

yang diberikan oleh auditor BPK

besar belanja modal maka akan

Republik

semakin besar dan berkembang

kewajaran

pemerintah

daerah

tersebut,

pemerintah daerah yang diaudit.

dikarenakan

dapat

menambah

Data opini auditor diperoleh dari

aset dan kekayaan daerahnya.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Belanja modal diperoleh dengan

Laporan Keuangan Pemerintah

persamaan (2) sebagai berikut:

Daerah

Belanja Modal = Total Belanja

kabupaten/kota di Jawa Tengah

Modal

tahun anggaran 2007 yang dapat

:

Variabel

4. Opini Auditor, Opini auditor

Total

Belanja

Daerah...............................(2)

Indonesia laporan

pada

atas

keuangan

setiap

diakses melalui www.bpk.go.id. Indikator yang digunakan dalam

3. Kelemahan Kelemahan

material

material,

penelitian adalah lima jenis opini

artinya

auditor yang dapat diukur dengan 49


melakukan

skala

pengukuran

ordinal sebagai berikut: 1. Pendapat

wajar

analisis statistika inferensial dengan menggunakan alat uji analisis regresi

tanpa 1

berganda untuk menguji pengaruh

pengecualian

ukuran pemerintahan dan belanja

(unqualified opinion)

modal terhadap kelemahan material serta menggunakan alat uji analisis

2. Pendapat

wajar

pengecualian

tanpa 2 dengan

bahasa penjelasan yang ditambahkan

dalam

laporan

bentuk

baku

audit

(Unqualified

Opinion

with

Explanatory Language) 3. Pendapat wajar dengan 3 pengecualian

(qualified

opinion) 4. Pendapat

regresi

logistik

wajar 4

(adverse opinion)

menguji

pengaruh kelemahan material sistem pengendalian internal terhadap opini auditor. HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Pemerintah Daerah Tabel 4.1 adalah statistik deskriptif berdasarkan karakteristik pemerintah daerah

untuk

pemerintah tidak

untuk

melihat

gambaran

daerah

secara

keseluruhan yang dilihat dari total pendapatan

pemerintah

daerah

(ukuran pemerintah), belanja modal, 5. Menolak

memberikan 5

pendapat (disclaimer of opinion)

kelemahan

dan

opini

auditor. Berikut adalah penjelasan dari

Teknik analisis yang digunakan di

material,

masing-masing

karakteristik

pemerintah daerah.

dalam penelitian ini adalah teknik Tabel 4.1. Karakteristik Pemerintah Daerah Karakteristik Max 1.173.328 Total Pendapatan Daerah (dlm juta) 323.355 Belanja Modal (dlm juta) 14 Kelemahan Material SPI 5 Opini Auditor Sumber: Data Sekunder Diolah (2010)

Min 302.688

Avg 662.361

Std Dev 176.844

55.443 2 3

139.910 5.06 3.25

49.979 2.53 0.67

50


Salatiga

1. Ukuran Pemerintah Daerah

yaitu

sebesar

Total pendapatan daerah sebagai

55,443,571,67.

ukuran pemerintah dari variabel -

belanja

variabel

139.910.741.789,88.

yang

penelitian

diuji

ini

dalam

menunjukkan

Rata

modal

Rp

-

rata

adalah

Rp

3. Kelemahan Material

bahwa dari 32 pemerintah daerah

Dilihat dari statistik deskriptif

yang diujikan, total pendapatan

kelemahan

yang paling tinggi pada tahun 2007

dimiliki

Semarang

oleh

(data

Kota laporan

material

menunjukkan bahwa dari 32 pemerintah daerah yang diujikan, kelemahan

material

keuangan, tahun 2007) memiliki

dimiliki

oleh

total

Purworejo

pendapatan

sebesar

1.173.328.883.585.

Rp

Sedangkan

sebanyak

kelemahan

material

dimiliki

oleh

Salatiga

sebesar

Kota Rp

14

kelemahan material, sedangkan

terendah

oleh

tertinggi Kabupaten

total pendapatan daerah yang dimiliki

SPI,

Purbalingga

terendah Kabupaten

dan

Kabupaten

302.688.638.675. Rata - rata total

Sukoharjo sebanyak 2 kelemahan

pendapatan daerah adalah Rp

material. Rata - rata kelemahan

662.361.013.705,47.

material adalah 5 kelemahan material.

2. Belanja Modal

Berikut

adalah

Dari tabel 4.1 dapat dilihat

pengungkapan

statistik deskriptif belanja modal,

material pemerintah daerah pada

dari variable - variabel yang diuji

setiap type.

dalam

Account Specific, Kelemahan

penelitian

ini

menunjukkan bahwa dari 32

material

pemerintah daerah yang diujikan,

specific terjadi di sebanyak 8

belanja modal yang tertinggi

pemerintahan daerah yaitu di

dimiliki oleh Kabupaten Cilacap

pemerintah

sebesar

Batang,

sedangkan terendah

Rp

323.355.799.207 belanja

dimiliki

oleh

modal kota

dari

kelemahan

tipe

daerah

account

Kabupaten

Kabupaten

Blora,

Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang,

Kabupaten 51


Purbalingga, Kabupaten Tegal,

perkiraan profesional tidak akan

Kabupaten Brebes, dan Kota

terealisasi pengembaliannya.

Tegal

yang

oleh

Training, Kelemahan material dari

pertama, belum adanya ketetapan

tipe training terjadi di sebanyak 23

rekening

pemerintahan

digunakan Kas

disebabkan

-

rekening

untuk

yang

menampung

Daerah sebagai

RKUD,

pemerintah

operasional

Jepara,

Cilacap,

Demak,

Kabupaten

di

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

atau

yaitu

daerah

Batang,

belum adanya ketetapan rekening penerimaan

daerah

Kabupaten Karanganyar,

rekening operasional pengeluaran

Kabupaten

dengan Surat Keputusan Bupati

Magelang, Kabupaten Pekalongan,

sehingga tidak ada pengendalian

Kudus,

Kabupaten

Kabupaten

Pemalang,

Kabupaten

yang

Purworejo,

Kabupaten

Semarang,

Kedua,

Kabupaten

Sragen,

Kabupaten

pada

Sukoharjo,

Kabupaten

Wonogiri,

SKPD dan Bagian Pengelolaan

Kabupaten

Grobogan,

Kabupaten

Aset Daerah belum dilakukan

Banyumas,

terhadap

rekening

dipergunakan. pengelolaan

sesuai

aset

tetap

dengan

pengendalian

sistem

intern

Kabupaten

Brebes,

Kabupaten Rembang, Kota Salatiga,

yang

Kota Semarang, Kota Surakarta,

memadai berdasarkan ketentuan

Kota Tegal dan Kota Pekalongan

peraturan perundang - undangan

yang disebabkan oleh kurangnya

yang berlaku dan yang ketiga

tingkat

belum adanya mekanisme untuk

SKPD masing - masing pemerintah

melakukan

daerah

estimasi

yang

pemahaman

pada

terhadap

setiap

pelaksanaan

memadai dalam menilai jumlah

keseluruhan pengelolaan keuangan

pengembalian pada Investasi Non

dan

Permanen yang mungkin akan

peraturan dan ketentuan yang sudah

terealisasi.

ditetapkan oleh masing - masing

Selain

itu

ada

aset

beberapa pemda yang belum

daerah,

melakukan pencadangan dan/atau

pemahaman

penghapusan untuk nilai investasi

perpajakan,

non permanen yang menurut

penyajian

daerah

sesuai

misalnya mengenai

dengan

kurangnya ketentuan

pengakuan aset

pada

dan laporan 52


keuangan dan penyusunan laporan

giro

keuangan.

penempatan dana cadangan. Kedua,

Period-End Reporting or Account

yang

harus

disetor

dan

belum adanya Peraturan Daerah yang

Policies, Kelemahan material dari

mengatur tentang pokok - pokok

tipe period-end reporting or account

pengelolaan

policies

Kabupaten

daerah,

di

sebanyak

9

petunjuk

daerah

yaitu

di

bergulir, tata cara pemberian dan

Kabupaten

pertanggungjawaban belanja tidak terduga, prosedur stándar dalam

terjadi

pemerintahan

keuangan

Cilacap,

teknis/pelaksanaan

Demak,

Kabupaten

Kudus,

Kabupaten

Pemalang,

Kabupaten

pembukaan

Purworejo, Kabupaten Tegal, Kota

penempatan

Semarang, Kota Tegal dan Kota

dana

rekening uang

bank,

daerah

dalam

bentuk deposito sebagai investasi

Pekalongan yang disebabkan oleh,

daerah, tata cara pengelolaan dan

pertama, belum adanya kebijakan

pembukuan uang titipan yang terjadi

akuntansi pemerintah daerah yang

di beberapa pemerintah daerah.

mengatur

Revenue Recognition, Kelemahan

penetapan

ketentuan besaran,

penggunaan, penutupan

tentang tata

cara

material

pembukaan

dan

recognition terjadi di sebanyak 5

rekening,

dari

tipe

revenue

pembukuan,

pemerintah

daerah

yaitu

pelaporan dan pertanggungjawaban

Kabupaten

Batang,

Kabupaten

uang

Cilacap,

Kabupaten

Magelang,

persediaan,

belum

adanya

di

kebijakan akuntansi mengenai harga

Kabupaten Purworejo, Kabupaten

perolehan aset, penyusunan laporan

Brebes,

keuangan,

pencatatan

disebabkan oleh, pertama, kelalaian

dan pelaporan piutang, belum adanya

pihak PT. PLN (Persero) yang tidak

kebijakan

mekanisme

mematuhi dan memenuhi hak dan

pencatatan dan pelaporan transaksi

kewajibannya sesuai Surat Perjanjian

non anggaran ke dalam Laporan

untuk menyetor realisasi PPJ secara

Arus Kas Daerah, penilaian investasi

tepat waktu ke kas daerah dan tidak

non

ada

mekanisme

mengenai

permanen

pembebanan

(dana

biaya

bergulir), administrasi

rekening, besarnya pendapatan jasa

dan

sanksi

Kota

tegas

Tegal

dari

yang

pemda

mengenai kelalaian ini. Kedua, tidak adanya

perjanjian

antara

Dinas 53


Perhubungan dan Juru Parkir yang

fungsinya yang tidak sesuai dengan

mengatur

kewajiban

aturan dan ketentuan yang sudah

pemungutan retribusi parkir secara

ditetapkan. Misalnya, kesengajaan

jelas.

Bendahara Pengeluaran pada masing

Segregation of duties, Kelemahan

- masing SKPD di salah satu

material dari tipe Segregation of

pemerintah daerah yang menyajikan

duties

31

BKU dan register penutupan kas

di

tidak sesuai transaksi atau kondisi

hak

terjadi

pemerintah

dan

di

sebanyak

daerah

yaitu

Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten

riil,

Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Boyolali,

Pembantu pada 22 SKPD yang tidak

Kabupaten

Kabupaten Jepara,

Demak,

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Cilacap,

kelalaian

Bendahara

segera menyetorkan pajak yang telah

Karanganyar,

dipungut dan penerimaan pendapatan

Kabupaten

ke Kas Negara, serta kelalaian pada

Kendal,

Pati,

PPKD dan PPK - SKPD pada

Kabupaten Pekalongan, Kabupaten

beberapa pemerintah daerah sebagai

Pemalang, Kabupaten Purbalingga,

pelaksana

Magelang,

Kabupaten

Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal,

Kabupaten Sukoharjo,

Kabupaten

Sragen, Kabupaten

Temanggung, Kabupaten

sistem

pemerintah mampu

daerah

dalam

akuntansi yang

belum

menyelenggarakan

sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana

diamanatkan

dalam

ketentuan perundang - undangan

Kabupaten

Wonogiri,

Grobogan,

Kabupaten Banyumas,

yang berlaku.

Kabupaten

Kebumen,

Account Reconciliation, Kelemahan

Kabupaten

Brebes, Kabupaten Rembang, Kota

material

Salatiga,

reconciliation terjadi di sebanyak 3

Kota

Semarang,

Kota

dari

tipe

account

Surakarta, Kota Tegal dan Kota

pemerintah

daerah

yaitu

Pekalongan yang disebabkan oleh

Kabupaten

Blora,

Kabupaten

kelalaian atau kesalahan baik yang

Pekalongan, dan Kabupaten Brebes

disengaja maupun yang tidak sengaja

yang disebabkan oleh tidak adanya

oleh SKPD di setiap kabupaten atau

rekonsiliasi

kota dalam melaksanakan tugas dan

BPKD

setiap

dengan

tahun PDAM

di

antara atas 54


pengakuan

dan

penyajian

nilai

menolak memberikan pendapat

investasi Pemerintah Daerah pada

atas

PDAM dalam rangka penyusunan

pemerintah daerah Purworejo dan

Neraca Daerah.

Banyumas,

Subsidiary

Specific,

Kelemahan

laporan

keuangan

sedangkan

opini

auditor terendah dimiliki oleh 30

material dari tipe Subsidiary specific

pemerintah

terjadi di sebanyak 1 pemerintah

Kabupaten

daerah yaitu di Kabupaten Tegal

Kabupaten Batang, Kabupaten

yang disebabkan oleh penyelesaikan

Blora,

laporan keuangan pada Kabupaten

Kabupaten Cilacap, Kabupaten

Tegal tidak tepat waktu sehingga

Demak,

menganggu

penyelesaian

laporan

Technology

Issue,

pemerintah

dan

Tidak

daerah

Banjarnegara,

Kabupaten

Boyolali,

Kabupaten

Kabupaten

Kudus, Management

yaitu

Jepara,

Karanganyar,

Kabupaten Kendal, Kabupaten

keuangan secara keseluruhan. Senior

daerah

ada yang

mengungkapkan pada kedua tipe ini. 4. Opini Auditor

Kabupaten

Kabupaten

Magelang,

Pati,

Kabupaten

Pekalongan,

Kabupaten

Pemalang,

Kabupaten

Purbalingga,

Kabupaten

Semarang, Kabupaten Sragen,

Opini Auditor diukur dengan

Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten

melakukan

pengukuran

Tegal, Kabupaten Temanggung,

terhadap jenis opini auditor yang

Kabupaten Wonogiri, Kabupaten

diungkapkan pada laporan audit

Grobogan, Kabupaten Kebumen,

pemerintah

semakin

Kabupaten Brebes, Kabupaten

besar opini auditor maka semakin

Rembang, Kota Salatiga, Kota

tidak wajar laporan keuangan

Semarang, Kota Surakarta, Kota

suatu pemerintah daerah. Dari 32

Tegal

pemerintah daerah yang diujikan,

sebanyak 3. Angka 3 dapat

opini auditor tertinggi dimiliki

diartikan

oleh Kabupaten Purworejo dan

pendapat

Kabupaten Banyumas yaitu 5,

pengecualian

yang dapat

keuangan

skala

daerah,

diartikan auditor

dan

Kota

auditor

Pekalongan

memberikan

wajar atas ke-30

dengan laporan pemerintah 55


daerah di atas. Rata-rata angka

belanja

opini auditor adalah 3.

kelemahan material (Y1), dengan

Analisis Regresi Berganda 𝑯𝟏 dan 𝑯𝟐

ukuran

analisis

(X2)

terhadap

persamaan (3): Adapun hasil uji

Pengujian Hipotesis

Hasil

modal

regresi

regresi

yang

diperoleh

sebagai

adalah berikut:

pengaruh

pemerintahan

(X1)

dan

Tabel 4.2. Hasil Uji Regresi Berganda Variabel Independen Koef. Regresi Konstanta -28.582 Ukuran Pemerintah 1,289 Belanja Modal -6,305 Adj R2 R2 Sig F Sumber: Data Diolah (2010)

Hasil

perhitungan

T

Sig. 0,533 0,411 0,577 -0,029 0,038 0,572 0,570

0.630 0,782 0,564

4.2

adjusted R² yang negative, maka

menunjukkan bahwa nilai F hitung

nilai adjusted R² dianggap bernilai

sebesar

nol (R² = 0). Dengan kata lain

0,570

tabel

St. Error 45,338 1,648 11,177

dengan

nilai

probabilitas

0,572.

Dasar

kelemahan

sistem

pengambilan

keputusan

dalam

internal tidak dapat dijelaskan oleh

penelitian ini menggunakan nilai

variabel

probabilitas

Karena

belanja modal dan kemungkinan

signifikansi jauh di atas 0,05 maka

kelemahan material pada pemerintah

model regresi ini tidak dapat dipakai

daerah disebabkan bisa oleh sebab -

untuk

sebab yang lain di luar model.

(Sig).

memprediksi

kelemahan

ukuran

pengendalian

pemerintah

dan

material sistem pengendalian internal

Dari kedua variabel independen yang

atau dapat dikatakan bahwa ukuran

dimasukkan ke dalam model regresi,

pemerintah daerah dan belanja modal secara

bersama

ukuran

pemerintah

dan

belanja modal tidak signifikan, hal

signifikan

terhadap

ini dapat dilihat dari probabilitas

material

sistem

signifikansi untuk ukuran pemerintah

pengendalian internal. Pada tabel 4.2

sebesar 0,441 dan belanja modal

kelemahan

sama

variabel

tidak

berpengaruh

-

juga menunjukkan besarnya nilai 56


sebesar 0,577 dan keduanya jauh di

termasuk pengelolaan penerimaan

atas

daerah

0,05.

Dari

sini

disimpulkan

bahwa

kelemahan

material

dapat variabel tidak

dan

belanja

modal.

Pemerintah

daerah

diberikan

kewenangan

untuk

mengelola

dipengaruhi oleh ukuran pemerintah

penerimaan daerahnya sendiri dan

dan belanja modal. Dengan demikian

menentukan alokasi sumberdaya ke

hipotesis pertama dan kedua ditolak.

dalam belanja - belanja sehingga

Penolakan hipotesis pertama dan

diharapkan pemerintah daerah yang

kedua tersebut tidak mendukung

memiliki penerimaan dan belanja

hasil penelitian Taliawo (2009) yang

modal relatif besar juga memiliki

menunjukkan

sistem pengendalian internal yang

bahwa

kelemahan

pengendalian internal lebih banyak

kuat,

terjadi pada pemerintah daerah yang

mempertanggungjawabkan

mempunyai ukuran pemerintah yang

kegiatan

besar tetapi mendukung hipotesis

pemerintah daerah dengan baik.

kedua yang menyebutkan bahwa

Namun

belanja modal tidak berpengaruh

menunjukkan hasil yang berbeda.

secara signifikan terhadap kelemahan

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal

material SPI.

yaitu

Dari

sudut

pengaruh

teoritis,

seharusnya

variabel

ukuran

agar

dapat

pengelolaan

seluruh keuangan

temuan

yang

partisipasi

empiris

pertama

publik

yang

tingkat rendah,

sebagian masyarakat di Indonesia

pemerintahan dan variabel belanja

masih

modal terhadap kelemahan material

penerimaan

sistem

modal adalah persoalan elit yang

pengendalian

internal

memiliki pengaruh yang signifikan,

tidak

hal

masyarakat

ini

dikarenakan

sejak

menganggap

bahwa

daerah

belanja

perlu

dan

diketahui

umum,

yang

oleh pada

daerah

akhirnya mengakibatkan pemerintah

perubahan

daerah pun menjadi menganggap

pertanggungjawaban

bahwa tranparansi dan akuntanbilitas

keuangan daerah, maka keuangan

atas pengelolaan keuangan daerah

daerah seluruhnya menjadi tanggung

menjadi tidak penting. Hal ini akan

jawab

berdampak pada lemahnya kontrol

diberlakukannya yang

otonomi

mengharuskan

sistem

penuh

pemerintah

daerah

57


suatu pemerintah daerah sehingga

Penyebab yang kedua adalah praktek

dapat dijelaskan tingkat partisipasi

korupsi, kolusi dan nepotisme. Hasil

publik

penelitian

terhadap

pengendalian

Transparency

penggunaan anggaran penerimaan

International

daerah dan belanja modal yang

menunjukkan

rendah

menyebabkan

terserap aksi korupsi, kolusi dan

jumlah

penerimaan

berapapun

%

APBD

di

kalangan

modal kabupaten atau kota, baik

legislatif,

dan

aparat

tinggi atau rendah. Hal ini tidak akan

Penerimaan

berpengaruh

modal sebagai salah satu instrument

pada

SPI.

belanja

40-60

(TII)

nepotisme

material

dan

Indonesia

kelemahan

Misalnya,

daerah

birokrat, keamanan.

dan

belanja

Kota

penyusun APBD memiliki peranan

Semarang sebagai pemerintah daerah

penting sebagai alat kebijakan untuk

yang memiliki

mensejahterakan

total

penerimaan

rakyat

dan

alat

untuk

daerah dan belanja modal yang

sekaligus

sebagai

paling tinggi di Jawa Tengah hanya

mengelola

perekonomian Negara,

memiliki 10 item kelemahan material

dalam konteks ini DPRD memiliki 3

SPI, sedangkan pada Kabupaten

hak penting, yaitu hak legislasi, hak

Purworejo

total

anggaran dan hak pengawasan yang

belanja

berperan dalam mengawal APBD,

modal lebih rendah dibanding kota

dengan ketiga hak ini diharapkan

Semarang

DPRD

yang

penerimaan

memiliki

daerah

dan

memiliki

jumlah

dapat

kelemahan material SPI lebih tinggi

melakukan

sebanyak

jawabnya

14

dikarenakan

item.

ini

-

benar

tugas

dan

tanggung

secara

baik

sehingga

partisipasi

APBD dapat secara efektif menjadi

publik atas pengelolaan penerimaan

instrument untuk mensejahterakan

daerah dan belanja modal antara

rakyat dan mengelola perekonomian

kedua kota tersebut bisa jadi sama -

Negara dengan baik, namun justru

sama

seringkali pejabat pemerintah daerah

rendah,

penerimaan modal

tingkat

Hal

benar

tidak

sehingga

daerah

dan

berpengaruh

kelemahan material SPI.

total belanja pada

tersebut

malah

menyalahgunakan

haknya dan tidak bekerja sesuai peraturan.

Misalnya,

proses

pengalokasian sumberdaya ke dalam 58


anggaran

belanja

proyek

terhadap kelemahan material sistem

pembangunan atau belanja modal,

pengendalian internal. Atau dapat

kegiatan

ini

sebuah

disimpulkan,

proses

yang

sarat

dengan

daerah

kepentingan-kepentingan

politis.

penerimaan

Anggaran

merupakan

yang

suatu

yang

pemerintah

memiliki

daerah

dan

total belanja

seharusnya

modal tinggi belum tentu memiliki

memenuhi

kelemahan material SPI yang tinggi,

kebutuhan publik akan sarana dan

begitu juga sebaliknya, pemerintah

prasarana

daerah

dimaksudkan

untuk

umum

daerah, namun

yang

memiliki

karena adanya kepentingan politik

penerimaan

dari lembaga dari lembaga legislatif

modal rendah belum tentu memiliki

yang

proses

kelemahan material SPI yang rendah

penyusunan anggaran menyebabkan

hal ini dikarenakan tertanamnya

alokasi belanja modal terdistorsi dan

perilaku koruptip pada para politisi,

menjadi masalah. Beberapa hal di

sehingga

atas juga dapat dibuktikan dari hasil

pemerintah

daerah

itu

analisis tipe kelemahan material, tipe

penerimaan

daerah

dan

kelemahan material paling banyak

modal tinggi atau rendah, itu tetap

terletak pada tipe segregation of

menjadi peluang bagi para politisi

duties, atau secara tidak langsung

untuk beramai - ramai berbuat

dapat dijelaskan bahwa sebenarnya

kecurangan.

yang menjadi titik kelemahan sistem

Sebab ketiga diduga adalah karena

pengendalian internal

Negara

sumber daya manusia yang terbatas.

Indonesia adalah kesalahan yang

Terbatasnya jumlah sumber daya

disengaja

seperti

manusia yang memiliki kemampuan

dan

dalam bidang manajemen keuangan

didukung

daerah dan akuntansi pemerintahan

dengan lemahnya hukum di Negara

menyebabkan sistem pengendalian

Indonesia, sehingga dalam hal ini

internal

ukuran pemerintah yang dihitung

daerah menjadi sangat lemah, hal ini

dari penerimaan daerah dan belanja

didukung melalui hasil analisis tipe

modal tidak berpengaruh signifikan

kelemahan material yang sangat

terlibat

praktek nepotisme,

oleh korupsi, yang

dalam

di

pegawai kolusi, juga

daerah

tidak

pada

dan

total

peduli

suatu

belanja

suatu memiliki belanja

pemerintah

59


tinggi pada tipe training. Suatu

mempengaruhi kelemahan material.

pemerintah daerah yang memiliki

Mardiasmo (2002:42) menyatakan

total peneriman daerah dan belanja

terbatasnya

modal tinggi, tetapi tidak memiliki

pemerintah

sumber daya manusia yang dapat

berlatarbelakang

dihandalkan dalam bidang keuangan

akuntansi, sehingga mereka tidak

daerah

sistem

perduli atau mungkin tidak mengerti

pengendalian internal tidak dapat

dengan masalah yang sesungguhnya.

berjalan

sehingga

Dari beberapa alasan di atas dapat

tingginya

disimpulkan

kelemahan material atas SPI. Begitu

penerimaan

juga dengan pemerintah daerah yang

modal tidak berpengaruh signifikan

memiliki belanja modal rendah tetapi

terhadap kelemahan material atas

juga tidak memiliki sumber daya

SPI.

manusia yang berkualitas. Hal ini

Analisis Regresi Logistik H3

menyebabkan

dengan

berdampak

baik,

pada

jumlah

personel

daerah

yang pendidikan

bahwa daerah

besarnya dan

belanja

juga dapat menyebabkan tingginya kelemahan material atas SPI pada pemerintah daerah tersebut sehingga dapat

ditarik

kesimpulan,

besar

kecilnya total penerimaan daerah dan belanja

modal

tidak

akan

Hasil

analisis

probabilitas

regresi

pengaruh

logistik kelemahan

material (X1) terhadap opini auditor (p) dengan persamaan (4) adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.3. Hasil Uji Regresi Logistik Panel A Uji Goodness of Fit Test

Chi Square 11.014

Panel B Block Number Block Number = 0 Block Number = 1

-2 Log Likelihood 24.113 22.392

Df 5

Sig 0.051

Panel C B Kelemahan Material 0.242 konstanta -3.313 Sumber : Data Diolah (2011)

Sig. 0.184 0.008

60


Hasil pengujian diperoleh nilai Chi

atau

Square sebesar 11,014 dengan nilai

kelemahan

Sig.

hasil

berpengaruh pada opini auditor. Dari

tersebut terlihat bahwa nilai Sig.

tabel di atas juga dapat diketahui

lebih besar daripada alpha (0,05),

bahwa tidak ada indikator dari

yang bearti tidak ada perbedaan

kelemahan

antara klasifikasi yang diprediksi

mempengaruhi opini auditor. Hal ini

dengan klasifikasi yang diamati. Ini

diketahui

menunjukkan bahwa model regresi

indikator yang lebih dari α = 0,05.

logistik

bisa

Menurut

analisis

selanjutnya.

sebesar

0,051.

Dari

digunakan Dari

untuk hasil

dapat

dikatakan

variabel

material

tidak

material

dari

nilai

petunjuk

yang

signifikansi

teknis

dalam

penetapan opini auditor memang

perhitungan nilai -2 Log Likelihood

seharusnya

dapat dilihat bahwa bahwa nilai blok

mempertimbangkan

pertama (block number=0) adalah

sistem

24,113 dan nilai -2 Log Likelihood

sehingga dapat dijelaskan bahwa

pada blok kedua (block number=1)

seharusnya

adalah sebesar 22,392. Dengan hasil

mempunyai

tersebut, dapat disimpulkan bahwa

signifikan terhadap opini auditor,

model regresi kedua lebih baik dalam

namun temuan empiris menunjukkan

memprediksi opini auditor.

hal yang berbeda, hal ini disebabkan

Dari tabel Variables in Equation di

oleh beberapa hal yaitu yang pertama

atas

karena

dapat

dilihat

bahwa

nilai

auditor efektifitas

pengendalian

internal,

kelemahan

material

pengaruh

jangka

yang

waktu

audit

pengujian

SPI

konstanta adalah sebesar – 3,313 dan

pemerintah,

koefisien kelemahan material adalah

merupakan

bagian

sebesar 0,242. Dari hasil pengujian

pengujian

pemeriksaan

terhadap signifikansi model dapat

bertujuan

untuk

menentukan

dilihat bahwa variabel kelemahan

keluasan

pengujian

selanjutnya

material signifikan pada probabilitas

(saldo dan substantif). Pengujian

0,242. Dari tabel 4.6 juga didapatkan

pengendalian

bahwa untuk variabel kelemahan

menentukan

material mempunyai p-value (pada

(control risk) setelah menentukan

kolom sig.) > 0,05 (0,184 > 0,05)

risiko melekat (inherent risk) pada

awal

dilakukan risiko

dari yang

untuk

pengendalian

61


pemeriksaan awal atau pendahuluan.

laporan keuangan pemerintah pusat

Kemudian jika setelah dilakukan

dan daerah praktis dalam waktu

pengujian

paling lama 3 (tiga) bulan tentu saja

bahwa

pengendalian

SPI

lemah

diketahui dapat

diperlukan pemanfaatan sumber daya

disimpulkan bahwa auditee memiliki

dan dana sebaik - baiknya. Hal inilah

risiko

yang menjadi faktor mengapa tidak

pengendalian

maka

yang

tinggi

sehingga perlu dilakukan pengujian

ada

selanjutnya yang lebih luas dari

material SPI dan opini auditor,

bisaanya.

risiko

seperti yang sudah dijelaskan di atas,

pengendalian bersama risiko melekat

jika diketahui SPI lemah, maka

menjadikan

prosedur

Penilaian

auditor

menentukan

pengaruh

antara

audit

kelemahan

pada

risiko deteksi dan membuat program

substantive

pengujian

berdasarkan

jumlah sampel yang semakin besar

penilaian tersebut (risk assesment).

untuk bisa mendapatkan bukti audit

Misalnya jika dalam penilaian resiko

yang cukup dan kompeten dan

diketahui bahwa SPI lemah maka

tentunya hal ini akan memakan

prosedur

waktu audit

substantif

audit

substantif

pada

harus

pengujian

menggunakan

Auditor

harus

pengujian

menggunakan

yang cukup lama. diharapkan

untuk


mengumpulkan


mungkin, tetapi di sisi lain, auditor

yang cukup dan kompeten.

juga diperketat dengan jangka waktu

Jangka waktu pelaksanaan audit atas

audit yang sudah diamanatkan dalam

laporan

undang-undang, sehingga seringkali

keuangan

pusat/daerah

oleh

pemerintah BPK

sesuai

sampel

sebanyak

audit hanya mengumpulkan sampel

dengan amanat Undang - Undang

sesuai

Nomor

dengan

kebutuhan

untuk

17

Tahun

2003

harus

melakukan pengujian substantif. Jadi

diselesaikan

paling

lama

dalam

dapat dimungkinkan bahwa auditor

(tiga)

bulan,

dapat memberikan opini tidak wajar

sehingga untuk dapat memenuhi

(adverse opinion) atas efektifitas SPI

jadwal yang sangat ketat sesuai

tetapi mengeluarkan opini wajar

amanat undang - undang tersebut,

tanpa

yaitu

opinion)

jangka

waktu

3

melaksanakan

audit

atas

pengecualian

(unqualified

atas laporan keuangan. 62


Karena meskipun SPI lemah, namun

tanggung

jika penyajian angka dalam laporan

pemerintah pusat, pemerintah daerah,

keuangan diyakini wajar, auditor

BUMN, BUMD, dan BHMN/BLU

masih bisa memberikan opini Wajar

yang seluruhnya sejumlah 683 pada

Tanpa Pengecualian. Sehingga dapat

semester II, jika ditotal keseluruhan,

disimpulkan bahwa SPI yang lemah

objek pemeriksaan BPK pada tahun

tidak

berpengaruh

2008 mencapai angka 1.148 objek.

langsung terhadap opini atas laporan

Sehingga dapat dianalisis, dengan

keuangan.

jumlah auditor sekitar 1.755 orang

Faktor kedua yang diduga menjadi

dan objek pemeriksaannya mencapai

sebab

angka 1.148 maka dapat diasumsikan

akan

sampai

tidak

kelemahan

berpengaruhnya material

sistem

jawab

keuangan

setiap 1 objek pemeriksaan hanya

pengendalian internal terhadap opini

diperiksa oleh 1 sampai 2 auditor.

auditor adalah jumlah auditor di

Jika dilihat dari proses pemeriksaan

BPK,

yang

di atas, jika diketahui SPI lemah,

melaksanakan tugas pemeriksaan di

maka prosedur audit pada pengujian

lingkungan

substantive

Auditor

BPK

RI

Auditama

dan

Perwakilan menurut data pada tahun

harus

menggunakan


pegawai.


Pemeriksaan itu sendiri meliputi

yang cukup dan kompeten dan

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan

tentunya hal ini juga membutuhkan

kinerja dan pemeriksaan dengan

sumberdaya manusia yang cukup.

tujuan tertentu. Sedangkan obyek

Auditor

pemeriksaan BPK keseluruhan pada

mengumpulkan bukti audit semakin

tahun 2008 terdiri dari pemeriksaan

banyak.

Namun

pada pemerintah pusat berjumlah

auditor

yang

152

pada

didukung dengan lamanya jangka

pemerintah daerah termasuk BUMD

waktu audit yang hanya 3 bulan,

berjumlah 301 obyek pemeriksaan,

maka

dan di lingkungan BUMN berjumlah

mengumpulkan sampel kebutuhan

12 obyek pada semester I, dan

audit sesuai dengan kebutuhan tanpa

pemeriksaan atas pengelolaan dan

memperhatikan

2004

sebanyak

obyek

1.755

pemeriksaan,

diharapkan

dapat

karena sangat

seringkali

jumlah terbatas

auditor

sepenuhnya

hanya

hasil 63


dari kelemahan SPI sehingga dapat

dengan

disimpulkan, meskipun SPI lemah

masyarakat

dan dianggap tidak wajar oleh

secara

auditor,

pengelolaan

namun

kondisi,

dalam

auditor

memberikan

keinginan

untuk mau berperan

aktif

dalam

pengawasan

keuangan

daerah.

tetap

dapat

Misalnya: Mendorong masyarakat

wajar

tanpa

untuk

opini

pengecualian

beberapa

mendorong

kepada

laporan

keuangan.

mau

mengikuti

organisasi

masyarakat

proses

perencanaan

penganggaran

KESIMPULAN DAN SARAN

pelatihan mengenai

APBD,

dan dengan

mengikuti pelatihan ini setidaknya Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan Ukuran pemerintah dan belanja modal tidak signifikan mempengaruhi kelemahan material

sistem

pengendalian

internal. Demikian halnya dengan variabel kelemahan material tidak berpengaruh pada opini auditor.

masyarakat dapat belajar mengenai apa itu APBD, fungsi APBD, dan mengenai pentingnya pengawasan APBD

sebagai

salah

alat

kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan berperan

masyarakat aktif

perencanaannya, sampai

dapat

dalam

proses

penganggarannya

pada

pengawasan

Dari analisis penelitian ini beberapa

penggunaannya.

sarana

daerah

partisipasi masyarakat seperti ini,

adalah sistem pengendalian internal

maka hal ini dapat meningkatkan

menjadi

sistem

bagi

pemerintah

sangat

penting

bagi

Dengan

pengendalian

adanya

internal

pemerintah daerah yang memiliki

pemerintah

ukuran dan belanja modal yang

Pemerintah daerah mau menyediakan

tinggi,

ruang tersendiri bagi masyarakat

dengan

adanya

pengendalian internal

sistem

yang baik

untuk

daerah.

dapat

Selain

itu

menyampaikan

maka hal ini dapat mengurangi

partisipasinya

kelemahan kelemahan material pada

ketidakpuasan terhadap pengelolaan

suatu satunya

pemerintah adalah

meningkatkan

dan

keluhan

atas

daerah,

salah

keuangan daerah. Dengan adanya

dengan

cara

penyediaan ruang dan mekanisme

partisipasi

publik,

komplain

dalam

pengelolaan 64


pendapatan dan belanja daerah maka

material SPI dari pemerintah daerah

ini bisa menjadi pintu besar bagi

tersebut, pemerintah daerah yang

pembuka perubahan dan perbaikan

memiliki ukuran pemerintah dan

bagi sistem pengendalian internal.

belanja modal yang lebih tinggi

Hukum di Negara Indonesia yang

bisanya cenderung memiliki ukuran

masih sangat lemah turut mendorong

pemerintah SPI yang tinggi pula atau

tidak

ukuran

malah justru sebaliknya, namun hal

modal

ini menjadi tidak saling berpengaruh

material,

dikarenakan sumber daya manusia di

pengaruhnya

pemerintah

dan

terhadap

belanja

kelemahan

sehingga

disarankan

pemerintah

daerah harus semakin memperbaiki dan menegakkan hukum di Negara

bidang

akuntansi

pemerintah

di

Negara Indonesia yang masih sangat terbatas,

sehingga

disarankan

Indonesia. Sampai sejauh ini, hukum

pemerintah

di Negara Indonesia masih sangat

meningkatkan sumber daya manusia

lemah,

terutama dalam bidang akuntansi dan

dan

hal

ini

semakin

daerah

memberikan kesempatan yang besar

pengawasan

keuangan

bagi pejabat - pejabat di pemerintah

Pemerintah

diharapkan

daerah

untuk

melakukan

dapat

memberikan pelatihan - pelatihan khusus dalam bidang akuntansi dan

memperketat

diklat secara berkala. Pemerintah

pemerintah

menegakkan

dan

di

daerah.

dapat

Diharapkan

hukum

KKN.

terus

Indonesia,

konsisten

juga

dapat

menerapkan

and

punishment

sistem

dengan undang-undang yang sudah

reward

dibuat, menegakkan keadilan hukum

pegawai

tanpa memandang latar belakang

sehingga hal ini diharapkan dapat

masyarakat, dan mengurangi obral-

meningkatkan kualitas kerja bagi

obralan remisi kepada para tahanan

pegawai.

koruptor.

Hasil analisis variabel kelemahan

pemerintah

bagi daerah,

ukuran

material dan opini auditor menjadi

modal

tidak berpengaruh signifikan, hal ini

pemerintah daerah terhadap ukuran

diduga karena jangka waktu audit

pemerintah

akan

hanya 3 bulan. Dalam peraturannya,

kelemahan

Presiden dan Gubernur atau Bupati

Besar

atau

pemerintah

berpengaruh

kecilnya dan

belanja

akhirnya terhadap

tidak

65


atau

Walikota

sudah

harus

menyampaikan rancangan undang -

waktu

penyusunan

laporan

keuangan.

undang tentang pertanggungjawaban

DAFTAR PUSTAKA

pelaksanaan APBN/APBD kepada

Arens, A.A., Elder, R.J., dan Beasley M.S. 2006. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, 9th Edition. MCGraw – Hill.

DPR/DPRD

berupa

laporan

keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan

setelah

tahun

anggaran

berakhir, tetapi penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah pada umumnya masih memerlukan waktu yang cukup lama meskipun telah menggunakan sistem akuntansi keuangan sehingga

yang baru

terkomputerisasi, diselesaikan

dan

disampaikan kepada BPK sekitar 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sisa waktunya selama 3 (tiga) bulan akan digunakan BPK

untuk

mengaudit

laporan

keuangan tersebut. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien serta mampu

menggunakan

sistem

informasi akuntansi yang berbasis komputer

dengan

sebaik-baiknya

maka ini dapat dapat meringankan beban kerja (audit workload) BPK. Sehingga

disarankan

pemerintah

daerah dapat memperpendek jangka

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Iktisar Hasil Pemeriksaan Sementara, 2008. ________, Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 2008. Boynton, W.C., dan Kell W.G. 2006. Modern Auditing, 8th edition. John Wiley & Sons, Inc. Flynn, Norman. 1997. Public Sector Management, Prentice Hall. Ge,

Weili; Sarah McVay. The Disclosure of Material Weaknesses in Internal Control after the Sarbanes-..., Accounting Horizons; Sep 2005, 19, 3, ABI/INFORM Global pg. 137.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Guy, Dan M.,C. Wayne Alderman, dan Alan J.Winter, 1999, Auditing, Edisi 5, Erlangga, Jakarta. Hakim, Abdul, 2001, Statistika Deskriptif untuk ekonomi dan Bisnis, Ekonisia, Yogyakarta. Halim, Abdul, 2007, Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta. 66


_________________, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

Indonesia, Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).

Halim, Abdul, dan Theresia Woro, 2007, Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

Mauro, Paulo, 1998, ”Corruption and the Composition of Goverment Expenditure”, Journal of Public Economic Vol. 69:263-279

Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAP (Professional Standart Accountant Public). Per 1 Januari 2004. Jakarta: Salemba Empat.

Prawitt, Douglas F; Steven M. Glover; William F. Messier. 2006. Auditing and Assurances Services a Systematic Approach, 4th Edition. Mc.Graw – Hill.

___________________. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Per 1 September 2007. Jakarta: Salemba Empat.

Romney, Marshall B; Paul John Steinbart. 2004. Accounting Information System, 9th Edition. Salemba Empat, Jakarta.

Kawedar, Warsito, 2010, ”Opini Audit dan Sistem Pengendalian Internal (Study Kasus di Kabupaten PWJ yang Mengalami Penurunan Opini Audit)”, Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol 6, No. 1, Tahun 2009, Universitas Diponegoro.

Santika, Andry A., 2005, Peranan Controller dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Gaji pada PT Pos Indonesia (PERSERO), http://dspace.widyatama.ac.id/ha ndle/10364/425.20 Maret 2010.

Kazmier, Leonard J, 1988, Basis Statistics For Business And Economics, McGraw-Hill, Japan. Kuncoro, Mudrajad, 2003, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Erlangga, Jakarta. Laswad, Fawzi, Richard Fisher dan Peter Oyelere, 2005, ”Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting By Local Government Authorities”, www.elsevier.com. 20 Maret 2010 Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, serial ketiga, Andi, Yogyakarta. Mari, 2009, Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal Pada BUMN di

Sunarsih, -, Faktor-faktor yang mempengaruhi opini disclaimer BPK terhadap laporan keuangan di lingkungan departemen di Jakarta. http://www.gunadarma.ac.id. Taliawo, Elisabeth Arini, 2009, Analisi Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SeJawa/Bali),http://dspace151:8080 /jspui/bitstream/1234 56789/2091/1/T232005118.pdf. 20 Maret 2010. Utami, Intiyas; Suzy Noviyanti. 2004. Tahap-Tahap Pelaksanaan Audit. Fakultas Ekonomi UKSW, Salatiga. 67


Warren, Carl S dan James M. Reeve, 2006, Warren Reeve Fess Accounting, 21th Edition. Salemba Empat, Jakarta.

68

Theresia Woro Damayanti Poppy Septia Sari. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Recommend Documents