PENGARUH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP KEBIJAKAN PADA KELUARGA BERENCANA MASSAL DI RUMAH SAKIT AISIYAH KUDUS TESIS Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat sarjana Strata 2
Program Studi Magister IlmuHukum Konsentrasi Hukum Kesehatan
Diajukan Oleh: Anis Sholikhah NIM 13.93.0023
Kepada PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2016
1
TESIS
PENGARUH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP KEBIJAKAN PADA KELUARGA BERENCANA MASSAL DI RUMAH SAKIT AISIYAH KUDUS
Diajukan oleh: Anis Sholikhah NIM 13.93.0023
Telah disetujui oleh:
Pembimbing Utama
Prof Dr. Agnes Widanti, S.SH.CN
tanggal……………
Pembimbing pendamping
Dr. Hartanto, M.Med. Sc
tanggal…………….
2
PENGARUH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP KEBIJAKAN PADA KELUARGA BERENCANA MASSAL DI RUMAH SAKIT AISIYAH KUDUS Yang dipersiapkan dan disusun oleh Anis Sholikhah NIM 13.93.0023 Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal 22 Maret 2016
Pembimbing Utama
Anggota Tim Penguji Lain
Prof Dr. Agnes Widanti, S.SH.CN Dr. Trihoni Nalesti Dewi, SH, M.Hum
Pembimbing Pendamping
dr. Hartanto, M.Med. Sc Thesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Tanggal 22 Maret 2016
Prof. Dr. Agnes Widanti, S.SH.CN
3
PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Anis Sholikhah, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 13.93.0023, Menyatakan : 1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. 2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, ………….
Anis Sholikhah
4
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya yang tidak terhingga sehingga penulis mendapat kesempatan untuk menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “PENGARUH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN
2014
TENTANG
KESEHATAN
REPRODUKSI
DAN
KEBIJAKAN PADA KELUARGA BERENCANA MASSAL DI RUMAH SAKIT AISIYAH KUDUS”. Pada Tesis ini ijinkan penulis menyampaikan rasa terimakasihnya kepada: 1. Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi
Magister
Hukum
Kesehatan
Universitas
Katolik
Soegijapranata Semarang yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan di Pasca Sarjana Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegija pranata Semarang; 2. Prof. Dr. Agnes Widanti, S.SH.CN selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan inspirasi, motivasi, dukungan moral yang sangat besar, serta kesabaran dalam membimbing sehingga membangkitkan semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. 3. DR. Hartanto, M.Med.Sc sebagai pembimbing pendamping yang sangat mendukung dan mendorong penulis dengan bimbingan dan
5
nasehat-nasehat sehingga penulis terpacu untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. 4. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Sekretariat Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu kelancaran selama pendidikan. 5. Orang tua, Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat. 6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat untuk terselesainya penulisan Tesis ini. Penulis sadar akan kekurangan dalam penulisan ini, karena ibarat pepatah “Tiada gading yang tak retak”, demikianlah pula hasi lpenulisan ini, sehingga penulis mengharapkan kritik, masukan yang membangun.
Semarang
Penulis
6
DFTAR ISI HALAMAN JUDUL……………………………………………………… i HALAMAN PERSETUJUAN…………………………………………… ii KATA PENGANTAR..................................................................
iii
DAFTAR ISI……………………………………………………………… iv ABSTRAK.................................................................................
v
BAB I PENDAHULUAN..............................................................
1
A. Latar Belakang…………………………………………………… 1 B. Perumusan Masalah……………………………………………. 8 C. Tujuan Penelitian……………………………………………….. 9 D. Manfaat Penelitian……………………………………………… 9 1. Manfaat Teoritis……………………………………………….9 2. Manfaat Praktis………………………………………………. 9 E. Kerangka Pemikiran……………………………………………. 10 F. Metode Penelitian………………………………………………. 16 1. Metode Pendekatan……………………………………….... 16 2. Spesifikasi Penelitian……………………………….. …….. 16 3. Desain Penelitian…………………………………………..... 17 4. Variabel dan Data Operasional…………………………….. 18 5. Jenis Data…………………………………………………….. 18 6. Metode Pengumpulan Data……………………………….
21
7. Metode Analisa Data………………………………………. 22 7
8. PenyajianTesis………………………………………………. 23 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................25 a. Pengertian KebijakanPublik…………………………...........25 b. Keluarga Berencana……………………………………..........28 c. KB Massal……………………………………………….. ..........39 d. Kaitan KB Massal dengan PP NO 61 Tahun 2014…………..40 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................52 A. KEBIJAKAN PIMPINAN RS AISIYAH KUDUS TERHADAP PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI ... .54 B. PENGARUH DAN PELAKSANAAN KB MASSAL BERDASARKAN PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DI RS AISIYAH KUDUS........................................................59 C. HAMBATAN PELAKSANAAN KB MASSAL BERDASARKAN PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DI RS AISIYAH KUDUS............................................................
.69
BAB IV PENUTUP..........................................................................76 A. KESIMPULAN...........................................................................76 B. SARAN......................................................................................78 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………...79 LAMPIRAN
8
PENGARUH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP KEBIJAKAN PADA KELUARGA BERENCANA MASSAL DI RUMAH SAKIT AISIYAH KUDUS Anis Sholikhah ABSTRAK Keluarga berencana adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi laju fertilitas guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Laju fertilitas penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Program KB adalah prioritas pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Pelaksanaan program KB di Indonesia salah satunya diatur dalam PP No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Keluarga berencana dalam PP No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui promosi; perlindungan; dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Rumah sakit Aisiyah Kudus sebagai salah satu rumah sakit swasta yang di Kabupaten Kudus turut berpartipasi dalam pelayanan keluarga berencana massal bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran kebijakan pimpian RS Aisiyah Kudus terhadap PP No 61 tahun 2016 tentang kesehatan reproduksi, pelaksanaan serta hambatannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian analisis kebijakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 20 orang responden peserta KB serta10 orang narasumber. Data hasil penelitian ini diuraikan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan Kebijakan pimpinan RS Aisiyah Kudus terhadap PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk SK. Direktur RS Aisyiyah Kudus Nomor:102/SK-PDA/E-RS/V/2015 tentang Panitia Kegiatan Harlah RS yang memuat pelaksanaan kegiatan KB massal dalam rangkaian acara, pelaksanaan KB massal di RS Aisiyah Kudus dilakukan dengan memberikan informed choice dan informed consent kepada calon akseptor, hambatan pelaksanaan yang paling besar adalah adanya hambatan sumber daya manusia.
Kata kunci: Kebijakan, Pelaksanaan, KB massal
9
THE EFFECT OFGOVERNMENT REGULATIONNUMBER 61OF2014ONREPRODUCTIVE HEALTHREGULATIONS IN MASSAL FAMILY PLANNING AT AISIYAH KUDUS HOSPITAL Anis Sholikhah Abstract Family planningis the government’spolicyto reduce thefertility ratein order toimprovethe family welfare. The fertility rate ofthe populationthat are not proportional to the numberof jobs available, causesan increase inunemployment and poverty. The family planning program is a priority of the government to overcome it. The implementation of family planning programs in Indonesia one stipulated in Government Regulation No. 61 of 2014 on Reproductive Health. (The implementation of family planning programs in Indonesia is regulated on number 61 in 2014 of Reproductive Health) Family planning in Government Regulation number 61 in2014 of reproductive health is a way to decrease the child's birth, the space and the ideal age of birth,along with birth control by promotion; protection; and appropriate assistance of the rights of reproduction to create the quality family.The Aisiyah kudus hospital is one of the private hospitals in the district of Kudus participates of family planning services for the community. The purpose of this study is to get a description about director of the Aisiyah Kudus Hospital policies for Regulation number 61 in 2016 on reproductive health, as well as the implementation of its resistance. This research is a sociological juridical research with policy analysis research specifications. The study consists of primary data and secondary data. The primary data are obtained through interviews with 20 respondents and 10 resource persons. The Data describes by qualitative analysis. The Results of the researchindicatethat Government Regulation number 61 in 2014 of Reproductive Healthhas been followed up“SK. Direktur RS Aisyiyah Kudus Nomor:102/SK-PDA/E-RS/V/2015”, the implementation of the family planning in Aisiyah Kudus hospitalis done by providing “informed choice and informed consent” to candidate acceptor,the largeobstruction of realizing is an obstruction of human resources.
Keywords: Policies,Implementation, massal family planning
10
