perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
INKONSISTENSI PENANGGUHAN EKSEKUSI DAN PEMBATASAN JANGKA WAKTU EKSEKUSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH Tesis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister Program Magister Kenotariatan
Oleh: FARIZAL CATURHUTOMO S351408026 PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016 commit to user i
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user ii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user iii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PERNYATAAN
Nama
: Farizal Caturhutomo
NIM
: S351408026 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul:
”Inkonsistensi Penangguhan Eksekusi Dan Pembatasan Jangka Waktu Eksekusi Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah” adalah benar-benar karya saya. Hal yang bukan karya saya, dalam tesistersebut diberi tanda citasidan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atastidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.
Surakarta, 16 Mei 2016 Yang membuat pernyataan
Farizal Caturhutomo
commit to user iv
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
MOTTO Impian, cita-cita, semangat dan ambisi adalah alasan manusia untuk hidup, karena keempat elemen ini yang akan menggerakkan manusia untuk meraihnya dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Setiap orang melakukan perjalanan untuk menemukan dunianya sendiri, dan tidak siapapun yang berhak untuk menentukan jalannya kecuali dirinya sendiri (Tsukasa Kadoya). Jika kau ingin menyembunyikan pohon maka hutan adalah tempat yang terbaik (Sherlock Holmes) tetapi jika kau tidak dapat menemukan hutan maka buatlah hutanmu sendiri (Conan Edogawa). Nothing goes perfectly for us. But... being incomplete is what pushes us onward to the next something... If we were even perfectly satisfied, what meaning would the rest of our lives hold, right? (Takehiko Inoue).
commit to user v
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: ”Inkonsistensi Penangguhan Eksekusi Dan Pembatasan Jangka Waktu Eksekusi Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-UndangNomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggunganatas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah”. Tesis ini diajukan untuk melengkapi serta memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar derajat Magister (S2) pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam menyelesaikan Tesis ini banyak diperoleh bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Bapak Burhanudin H. SH.,MH.,MSI.,Ph. D, selaku Ketua Program Studi KenotariatanFakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 5. Bapak Dr. M. Hudi Asrori S, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sampai terselesainya Tesis ini. 6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sehingga dapat dijadikan bekal dalam Tesis ini. commit to user vi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
7. Bapak dan Ibu Karyawan dan Staff Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu kelancaran perkuliahan. 8. Bapak Sardjoko, S.E. dan Ibu Rahayu Sri Hartati, S.Pd., selaku Orangtua yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini. 9. Kakak-kakakku tercinta trio Hafidha yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini. 10. Sahabat-sahabatku di kelas A dan B Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini. 11. Sahabat-sahabat penulis selama perkuliahan, Bapak Budi, Mas Hasyim, Lingga, Nobel, Rian, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini. 12. Serta berbagai pihak membantu penyusunan Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga amal kebaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis sadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna baik bentuk maupun isinya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Untuk itu semua kritik dan saran guna penyempurnaan Tesis ini, senantiasa akan diterima dengan terbuka dan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya. Surakarta, 16 Mei 2016 Penulis
FarizalCaturhutomo commit to user vii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .........................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .......................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN.. ................................................................
iv
MOTTO. ..................................................................................................
v
KATA PENGANTAR ..............................................................................
vi
DAFTAR ISI ............................................................................................
ix
DAFTAR GAMBAR ...............................................................................
xii
ABSTRAK ...............................................................................................
xiii
ABSTRACT...............................................................................................
xiv
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah....................................................
1
B. Rumusan Masalah.............................................................
7
C. Tujuan Penelitian ..............................................................
7
D. Manfaat Penelitian ............................................................
8
TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Konseptual........................................................
10
1. Tinjauan tentang Inkonsistensi Hukum ..........................
10
a. Pengertian Inkonsistensi Hukum dan Akibatnya ........
10
b. Konsistensi Peraturan Perundang-undangan ..............
12
2. Tinjauan tentang Kepailitan ...........................................
15
a. Pengertian Kepailitan ................................................
15
b. Sejarah dan Pengaturan Hukum Kepailitan di Indonesia ................................................................. commit to user viii
17
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
c. Pengertian Utang ......................................................
18
d. Tujuan dan Fungsi Kepailitan ...................................
19
e. Syarat-Syarat Mengajukan Kepailitan .......................
21
f. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Kepailitan .......
23
g. Pihak-Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit ................
26
h. Mekanisme Permohonan Kepailitan ..........................
29
i. Akibat Kepailitan Bagi Debitor ..................................
31
j. Upaya Hukum Pada Proses Kepailitan .......................
34
3. Tinjauan tentang Pihak-pihak dalam Kepailitan .............
35
a. Debitor......................................................................
35
b. Kreditor ....................................................................
35
c. Kurator .....................................................................
35
d. Hakim Pengawas ......................................................
39
4. Tinjauan tentang Penggolongan Kreditor Kepailitan......
40
5.Tinjauan
tentang
Penangguhan
Eksekusi
dan
Pembatasan Jangka Waktu Eksekusi Pemegang Hak
BAB III
Tanggungan saat Kepailitan………………………........
45
6. Tinjauan tentang Hak Tanggungan ................................
47
a. Pengertian Hak Tanggungan dan Kedudukannya .......
47
b. Proses Terjadinya Hak Tanggungan ..........................
51
c. Akibat adanya Hak Tanggungan................................
55
7. Tinjauan tentang Teori Penerapan Hukum……………..
60
B. Penelitian yang Relevan ....................................................
63
C. Kerangka Pemikiran ..........................................................
67
METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian .................................................................
71
B. Sifat Penelitian..................................................................
72
C. Pendekatan Penelitian ....................................................... commit to user
72
ix
perpustakaan.uns.ac.id
BAB IV
digilib.uns.ac.id
E. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .......................................
73
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .................................
74
G. Teknik Analisis Bahan Hukum...........................................
74
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Inkonsistensi
UU
Kepailitan
dan
PKPU
dan
Pertentangannya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah 1. Pertentangan Pasal 56 ayat (1) dan 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 21 UUHT ……….
81
2. Benturan Kepentingan Para Kreditor…………………..
83
3. Tercapainya Tujuan Hukum UU Kepailitan dan PKPU dan UUHT.......................................................................
84
4. Terlaksananya Asas-Asas Hukum UU Kepailitan dan PKPU dan UUHT............................................................
88
B. Upaya Mengatasi Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran
Utang
dan
Pemberian
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kreditor Pemegang Hak Tanggungan 1. Penerapan Teori Keadilan ………. …………………….
100
2. Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis...
103
3. Penyempurnaan Pengaturan dengan Melakukan Revisi terhadap UU Kepailitan dan PKPU………………….…
BAB V
105
PENUTUP a. Simpulan ..........................................................................
131
b. Implikasi............................................................................... 132 commit to user x
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
c. Saran ................................................................................
133
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Kerangka Pemikiran………………………………………………68
commit to user xi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK Farizal Caturhutomo. S3514087026. 2016. INKONSISTENSI PENANGGUHAN EKSEKUSI DAN PEMBATASAN JANGKA WAKTU EKSEKUSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlu dilakukannya konsistensi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait pengakuan dan penjaminan hak eksekusi kreditor pemegang hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum sekunder, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik penelitian kepustakaan. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis dengan menggunakan metode penafsiran. Penangguhan dan pembatasan jangka waktu eksekusi yang diatur oleh Pasal 56 ayat (1) dan 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU kontradiftif dengan kepastian hak eksekusi yang diakui oleh Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Inkonsistensi UU Kepailitan dan PKPU tersebut mengakibatkan pertentangan pasal 56 ayat (1) dan 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dengan pasal 21 UUHT, benturan kepentingan para kreditor, tercapainya tujuan hukum UU Kepailitan dan PKPU dan UUHT, serta terlaksananya asas-asas hukum UU Kepailitan dan PKPU dan UUHT. Perlunya dilakukannya upaya-upaya untuk membuat UU Kepailitan dan PKPU menjadi konsisten dengan cara: penerapan teori keadilan, penerapan asas lex specialis derogat legi generalis serta penyempurnaan pengaturan dengan melakukan revisi terhadap UU Kepailitan dan PKPU dengan menghapuskan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) terkait penangguhan eksekusi (stay) dan pembatasan jangka waktu eksekusi sebab ketentuan tersebut tidak sesuai dengan teori keadilan karena tidak terlindunginya hak kreditor pemegang hak tanggungan sebab: perlindungan hukum atas benda jaminan yang ditangguhkan tidak memberikan keadilan bagi kreditor pemegang hak tanggungan, pemberian hak bagi kreditor pemegang hak tanggungan untuk melakukan perlawanan atas penangguhan eksekusi (stay) tidak cukup untuk melindungi hak kreditor pemegang hak tanggungan, bentuk pertanggungjawaban kurator terkait penjualan benda jaminan yang dilakukan oleh kurator tidak diatur secara tegas, serta eksekusi benda jaminan sulit dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Kata Kunci: Kepailitan, Hak Tanggungan, Inkonsistensi commit to user xii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRACT Farizal Caturhutomo. S3514087026. 2016. INCONSISTENCY SUSPENSION OF EXECUTION AND LIMITATION OF DURATION OF EXECUTION ON LAW NUMBER 37 OF 2004 ABOUT BANKRUPTCY AND CREDIT OBLIGATION POSTPONEMENT AND LAW NUMBER 4 OF 1996 ABOUT DEED MORTGAGE. Magister of Notary The Faculty of Law, Sebelas Maret University. This study aims to find out it needs to be consistency in the law number 37 of 2004 about Bankruptcy and Credits Obligation Postponement and law number 4 of 1996 about Deed Mortgage. This research is prescription normative law research which used statue approach. Sources of secondary law materials were primary law materials, secondary law materials and tertiary law materials then collected by document study technique and analyzed by the method of interpretation. Suspension and limitations on the duration of execution is governed by Article 56 paragraph (1) and 59 paragraph (1) of the Bankruptcy and Credits Obligation Postponement contradictory with certainty of execution rights recognized by Article 55 (1) of the Bankruptcy and Credits Obligation Postponement Inconsistency the resulting in contradiction of article 56 paragraph (1) and 59 paragraph (1) of the Bankruptcy and Credits Obligation Postponement Law with article 21 Deed Mortgage Law, conflicts of interest of the creditors, the achievement of legal objectives Bankruptcy and Credits Obligation Postponement Law and Deed Mortgage Law, as well as the implementation of the principles of law the Bankruptcy and Credits Obligation Postponement Law and Deed Mortgage Law, The necessity to do efforts to make the Bankruptcy and Credits Obligation Postponement be consistent with the way: the application of the theory of justice, the application of the principle of lex specialis derogat legi generalis and improvement of arrangements to conduct revisions to the Bankruptcy and Credits Obligation Postponement to abolish Article 56 paragraph (1) and Article 59 paragraph (1) related to the suspension of the execution and limitations on the duration of execution because such provisions are not in accordance with the theory of justice as unprotected exposure to the rights of creditors holder of a security interest because: the legal protection of objects bail pending does not provide justice for creditor rights holders dependents, entitlements for creditor rights holders dependents to fight the suspension of execution is not enough, a form of accountability curator sales related objects assurances made by the curator is not strictly regulated, as well as the execution of the object guarantees is difficult to do in the run 2 (two) months. Keywords: Bankruptcy, Deed Mortgage, Inconsistency commit to user xiii
