TESIS TANGGUNG GUGAT PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN REKENING DANA INVESTASI (ANALISIS PERJANJIAN RDI ANTARA PEMERINTAH DENGAN BUMN)

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS

TANGGUNG GUGAT PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN REKENING DANA INVESTASI (ANALISIS PERJANJIAN RDI ANTARA PEMERINTAH DENGAN BUMN)

OLEH: LULU LENY ARISAH, SH. NIM: 031314153003

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM MINAT STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2015

TESIS

TANGGUNG GUGAT PARA...

LULU LENY ARISAH


TANGGUNG GUGAT PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN REKENING DANA INVESTASI (ANALISIS PERJANJIAN RDI ANTARA PEMERINTAH DENGAN BUMN) TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Hukum Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Oleh : LULU LENY ARISAH, SH. NIM: 031314153003

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2015

TESIS


LULU LENY ARISAH


LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui Tanggal 13 Oktober 2015

Oleh:

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., M.H. NIP. 196504191990021001

Mengetahui Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., M.H. NIP. 196504191990021001

TESIS


LULU LENY ARISAH


Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji padaTanggal 13 Oktober 2015

Panitia Penguji Tesis :

Ketua Anggota

: Prof.Dr. Drs.Abd.Shomad, S.H., M.H. : 1. Prof.Dr.Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. 2. Bambang Sugeng Ariadi S, S.H., M.H. 3. Erni Agustin, S.H.,LL.M.

TESIS


LULU LENY ARISAH


Abstrak Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi lahir atas pembentukan Rekening Dana Investasi yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah baik melalui penyertaan modal Pemerintah dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun melalui pemberian pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Adapun yang menjadi landasan hukum pembentukan Rekening Dana Investasi adalah : (i) Keputusan Dewan Moneter Nomor : 07/Kep/DM/1971; (ii) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekeing Dana Investasi; (iii) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 82/PMK.06/2005 tentang Tambahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi; dan (iv) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. Apabila terjadi perbuatan wanprestasi atau tidak terselesaikannya kewajiban penyelesaian hutang atau pinjaman yang berasal dari Perjanjian Rekening Dana Investasi, maka upaya hukum dalam melakukan penyelesaiannya merujuk pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.05/2007 tentangPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas, yakni : (a) Penjadwalan Kembali; (b) Perubahan Persyaratan; (c) Penyertaan Modal Negara; dan (d) Penghapusan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengedepankan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena didasarkan pada pengaturan Perjanjian Rekening Dana Investasi. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang berarti akan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Katakunci : Perjanjian, Rekening Dana Investasi, Wanprestasi, Upaya Hukum.

TESIS


LULU LENY ARISAH


Abstract

Loan Agreement Investment Fund Account was born on the establishment of the Investment Fund Account given by the Government of the State Owned Enterprises / Regional Government through equity participation in State Owned Enterprises / Regional and through the provision of loans to StateOwned Enterprises / Regional. As for the legal basis for the establishment of the Investment Fund Account are: (i) the Monetary Board Decision No. 07 / Kep / DM / 1971; (ii) the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 346 / KMK.017 / 2000 on the Management Rekeing Investment Fund; (iii) Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 82 / PMK.06 / 2005 on Supplementary Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 346 / KMK.017 / 2000 on the Management of Investment Fund Account; and (iv) the Minister of Finance Regulation No. 17 / PMK.05 / 2007 on the State Settlement Receivables Originating from Manuscript Subsidiary Loan Agreement and the Loan Agreement Investment Fund Account at the State Owned / Company Limited. In the event of default or incomplete action settlement of debt obligations or loans from Investment Fund Account Agreement, the legal efforts in conducting the settlement refers to the provisions of Article 6 of the Regulation of the Minister of Finance No. 17 / PMK.05 / 2007 tentangPeraturan Minister of Finance No. 17 / PMK.05 / 2007 on the State Settlement Receivables Originating from Manuscript Subsidiary Loan Agreement and the Loan Agreement Investment Fund Account at the State Owned / Company Limited, namely: (a) Scheduling Back; (b) Changes to the Terms; (c) the State Capital Investment; and (d) Elimination. This study uses the approach legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). This study emphasizes the approach legislation (statute approach) because it is based on the settings of the Investment Fund Account Agreement. This study focused on the research literature, especially the field of law which means it will examine and assess the primary legal materials, secondary and tertiary. Keywords: Agreement, the Investment Fund Account, Default, Remedies.

TESIS


LULU LENY ARISAH


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul TANGGUNG GUGAT PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN REKENING DANA INVESTASI (ANALISIS PERJANJIAN RDI ANTARA PEMERINTAH DENGAN

BUMN) sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Hukum Peradilan di Universitas Airlangga. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua peran serta dan dukungannya sampai terselesaikannya penulisan tesis ini kepada : 1.

Bapak Prof.Dr.Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, saran, dorongan dan membangkitkan semangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini.

2.

Para Penguji yaitu Bapak Prof.Dr. Drs.Abd.Shomad, S.H., M.H., Bapak Bambang Sugeng Ariadi S, S.H., M.H. dan Ibu Erni Agustin, S.H.,LL.M. yang telah memberikan pertanyaan, koreksi, masukan, serta saran yang bersifat mendidik demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.

3.

Kepada seluruh dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membagi ilmu dan pengetahuan selama Penulis menempuh pendidikan Magister Hukum.

TESIS


LULU LENY ARISAH


4.

Terutama Suami dan Ananda tercinta, serta keluarga besar

yang telah

memberikan dukungan, pengertian dan membangkitkan semangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini. 5.

Serta kepada teman-teman Jaksa Pengacara Negara pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah memberikan dukungan, bantuan tenaga dan pikiran. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan Jaksa

Pengacara

Negara

dalam

menjalankan

tugas

khususnya

melaksanakan

kewenangan Jaksa Pengacara Negara. Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar di lain kesempatan penulis dapat membuat tulisan yang lebih baik dan dapat meneruskan lagi kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Surabaya, 13 Oktober 2015

Penulis

TESIS


LULU LENY ARISAH


DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................................

i

LEMBAR PENGESAHAN .........................................................................................

ii

LEMBAR PERSETUJUAN........................................................................... ............

iii

KATA PENGANTAR...................................................................................... ...........

vi

DAFTAR ISI ................................................................................................................. viii DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .......................................... BAB I

x

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang........................................................................................

1

2. Rumusan Masalah ..................................................................................

4

3. Tujuan Penelitian ....................................................................................

4

4. Manfaat Penelitian .................................................................................

5

5. Metode Penelitian ..................................................................................

5

5.1. Tipe Penelitian.................................................................................

5

5.2. Pendekatan Penelitian .....................................................................

6

5.3. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum ......................

7

6. Kerangka Konseptual .............................................................................

7

6.1. Konsep Perjanjian............................................................................

7

6.2. Konsep Tanggung Gugat ................................................................. 13 6.3. Konsep Investasi.............................................................................. 17 6.4. Konsep Rekening Dana Investasi .................................................... 19

TESIS


LULU LENY ARISAH


7. Pertanggungjawaban Sistematika .......................................................... 22 BAB II

PEMBENTUKAN

PERJANJIAN

REKEKNING

DANA

INVESTASI OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN BADNA USAHA MILIK NEGARA 1. Pembentukan Rekening Dana Investasi.............................................23 a. Landasan Hukum Perjanjian.......................................................23 b. Landasan Hukum Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi………………………………………………………...31 2. Hubungan Hukum Para Pihak............................................................50 3. Peranan Jaksa Pengacara Negara.......................................................53 BAB III UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN REKENING DANA INVESTASI DALAM HAL TERJADI PERBUATAN

WANPRESTASI

BILAMANA

DILAKUKAN

OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA 1.

Pelanggaran Norma Kontrak (wanprestasi) pada Rekening Dana Investasi………………………………………………………...56

2.

Penyelesaian Sengketa Perjanjian Rekening Dana Investasi oleh Badan Usaha Milik Negara……………………………………...65

BAB IV PENUTUP 1.

Kesimpulan...................................................................................75

2.

Saran..............................................................................................76

DAFTAR BACAAN

TESIS


LULU LENY ARISAH


DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4860); Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 82/PMK.06/2005 tentang Tambahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan

TESIS


LULU LENY ARISAH


Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 48/PMK.06/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;

TESIS


LULU LENY ARISAH

TESIS TANGGUNG GUGAT PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN REKENING DANA INVESTASI (ANALISIS PERJANJIAN RDI ANTARA PEMERINTAH DENGAN BUMN)

Recommend Documents