Rekening Dana Investasi (RDI)

Rekening Dana Investasi (RDI)

A. Latar Belakang Pada awal pelaksanaan Pelita I, kegiatan investasi unit-unit usaha produktif pemerintah semakin meningkat. Ketersediaan dana untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan tersebut melalui perbankan semakin dirasakan kebutuhannya. Untuk meningkatkan ketersediaan dana dalam rangka pembiayaan kegiatankegiatan pembangunan, Pemerintah kemudian membuka keran atau jalur pinjaman dari luar negeri untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam menjalankan pembangunan diantaranya untuk membangun sarana fisik, dibentuk unit-unit usaha Pemerintah yang selanjutnya menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMN-BUMN dan BUMD-BUMD ini diharapkan dapat menjadi unit usaha bisnis yang dijalankan secara profesional, sehingga Pemerintah berharap penyertaan modal Pemerintah dalam BUMN/BUMD dapat dikembalikan lagi oleh BUMN/BUMD. Untuk maksud tersebut, maka Pemerintah melalui Dewan Moneter menetapkan pembentukan Rekening Dana Investasi (RDI) pada Bank Indonesia. Penetapan ini dituangkan dalam Keputusan Dewan Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971, tanggal 31 Desember 1971. Keputusan Dewan Moneter ini sebenarnya mengatur mengenai pembentukan “rekening antara” untuk menampung pinjaman luar negeri yang sekaligus di dalamnya juga ditetapkan penggunaan dana yang ditampung dalam rekening tersebut. Oleh karenanya RDI dikenal juga dengan istilah “rekening antara”. Adapun penampungan RDI tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) sumber utama, yaitu pembayaran kembali dana Penyertaan Modal Pemerintah oleh unitunit usaha, pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman yang berasal dari bantuan proyek oleh unit-unit usaha serta dana anggaran yang disisihkan oleh Pemerintah untuk penyertaan modal dan atau pembiayaan kredit investasi. Penggunaan dana investasi dalam RDI harus dengan penetapan oleh Menteri Keuangan. Khusus mengenai keputusan penggunaan investasi, penetapan dimaksud baru dapat dilakukan setelah mendengar pertimbangan Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS. Kegiatan yang dapat didanai dari dana investasi terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu pembiayaan investasi, pembayaran hutang-hutang luar negeri yang terjadi karena adanya bantuan proyek serta tujuan lain dalam rangka pengelolaan keuangan Negara. Sedangkan yang menyelenggarakan administrasi pengelolaan rekening ditunjuk adalah Bank Indonesia, dengan kewajiban menyampaikan laporan bulanan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS.

Sie Infokum – Ditama Binbangkum

1

B. Dasar Pengaturan RDI Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengaturan mengenai RDI atau “rekening antara” diatur dalam Keputusan Dewan Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971. Sedangkan pengelolaan RDI saat ini secara teknis diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 82/PMK.06/2005 tentang Tambahan Atas KMK No. 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi. Dengan adanya penerapan sistem pencatatan yang berbasis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pada laporan keuangan pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menyebabkan diperlukannya suatu “rekening antara” yang digunakan untuk menampung transaksi yang berasal dari pinjaman luar negeri yang akan diteruskan dalam bentuk pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Hal inilah yang melatarbelakangi diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi. C. Pengelolaan RDI 1. Sumber Dana Sumber dana RDI menurut Pasal 2 KMK No. 346/KMK.017/2000, terdiri dari : a. pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima pinjaman lainnya; b. pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari RDI yang dipinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima pinjaman lainnya; c. pembayaran biaya administrasi, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian pinjaman pinjaman/hibah luar negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima pinjaman lainnya; d. pengembalian dana APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk pembiayaan investasi dan modal kerja proyek-proyek pemerintah; e. dana APBN yang dialokasikan Pemerintah untuk RDI guna pembiayaan investasi dan modal kerja proyek-proyek pemerintah; f. pembayaran kembali dana talangan dari RDI yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan program Pemerintah. 2.

Penggunaan RDI Menurut Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 KMK No. 346/KMK.017/2000; serta Pasal 1 PMK No. 82/PMK.06/2005, Dana RDI digunakan untuk : a. pembayaran sebagian hutang luar negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima pinjaman lainnya. Mekanisme penggunaan dana untuk pembayaran sebagian hutang luar negeri diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima pinjaman lainnya dilakukan dengan penyetoran secara bulanan dana dari


2

RDI ke Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) atas jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya pada APBN. Penyetoran dana RDI ke rekening BUN yang telah dilakukan serta proyeksi pemenuhan kewajiban penyetoran dana yang akan dilakukan untuk periode tahun anggaran tertentu tidak menutup kemungkinan penyetoran tambahan atas dana dari RDI ke rekening BUN sehingga jumlah akhir seluruh penyetoran dana dimaksud melebihi jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. b.

pembiayaan suatu keperluan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KMK No. 346/KMK.017/2000. Mekanisme pembiayaan hanya dapat investasi dan pembiayaan modal kerja.

c.

pembiayaan pembelian kembali dilakukan oleh Pemerintah.

Surat

dilakukan Utang

untuk

Negara

pembiayaan (SUN)

yang

Penggunaan dana dari RDI hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan, yang pelaksanaan lebih lanjut dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan menetapkan jumlah dan jangka waktu penggunaan dana yang akan dipergunakan. Dana dari RDI ini, harus dikembalikan ke Rekening Dana Investasi paling lambat pada saat selesainya jangka waktu yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Dalam hal terjadi kegagalan pengembalian dana dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, jumlah dana yang belum dikembalikan harus diperhitungkan dengan jumlah penyetoran dana dari RDI ke Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KMK No. 346/KMK.017/2000. 3.

Kriteria Kegiatan dan Penerima Pinjaman Dalam Pasal 6 KMK No. 346/KMK.017/2000, pembiayaan dari RDI hanya dapat digunakan untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja melalui mekanisme pinjaman. Pembiayaan melalui mekanisme pinjaman hanya dapat dilakukan untuk keperluan, yaitu : a.

b.

c.

Pembiayaan untuk menghasilkan/menyediakan barang atau jasa yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, yang apabila pendanaannya dilakukan secara komersial, maka kemampuan masyarakat belum memungkinkan untuk menjangkau harga barang atau jasa termaksud; Pembiayaan untuk menghasilkan/menyediakan barang atau jasa yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan suatu program Pemerintah, yang apabila pendanaannya dilakukan secara komersial, maka harga barang atau jasa termaksud tidak memungkinkan tingkat penggunaan yang memadai untuk mencapai sasaran keberhasilan program Pemerintah tersebut; Pembiayaan untuk menghasilkan/menyediakan barang atau jasa yang harus terjamin ketersediaannya guna menghindarkan kemungkinan terjadinya kerawanan sosial, yang apabila terjadi maka biaya pemulihan


3

d.

yang harus ditanggung Pemerintah akan lebih besar daripada biaya untuk menghasilkan/menyediakan barang atau jasa termaksud; dan Pembiayaan untuk mempercepat perkembangan produk perbankan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ke arah kemandirian ekonomi sosial dari kelompok masyarakat termaksud.

Pembiayaan suatu kegiatan berdasarkan persyaratan di atas hanya dapat dilakukan apabila didukung data kuantitatif yang membuktikan bahwa kegiatan yang bersangkutan termasuk salah satu cakupan pembiayaan untuk keperluan atau kegiatan di atas. Pembiayaan itupun hanya dapat dilaksanakan melalui BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, yang akan bertindak sebagai penerima pinjaman. Sedangkan untuk BUMN, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.

b. c. d.

Laporan Keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan wajar tanpa syarat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau auditor independen; Dinyatakan berada dalam kondisi keuangan yang baik dalam tahun terakhir oleh BPKP atau auditor independen; Tidak mempunyai tunggakan atas kewajiban pembayaran yang berkaitan dengan pinjaman kepada Pemerintah; Manajemen perusahaan mempunyai kredibilitas dan integritas yang baik dalam kaitannya dengan penggunaan dan pengembalian pinjaman.

Dalam hal tidak terdapat BUMN yang akan bertindak sebagai penerima pinjaman untuk pembiayaan yang berasal dari RDI, maka pembiayaan termaksud hanya dimungkinkan apabila terdapat Bank Pemerintah atau BPD yang bertindak sebagai "executing bank" (bank pelaksana), yang akan menanggung seluruh risiko kredit yang timbul dari pinjaman dimaksud. Bank Pemerintah dan BPD harus memenuhi persyaratan sebagaimana BUMN di atas. 4.

Tata Cara Permintaan Pembiayaan Untuk mendapatkan pembiayaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, calon Peminjam harus mengajukan permintaan tertulis kepada Menteri disertai lampiran sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.

Studi kelayakan dari kegiatan yang akan dimintakan pembiayaan; Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh atau auditor independen; Laporan kinerja manajemen 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuat oleh atau auditor independen; Persetujuan dari Dewan Komisaris; Rekomendasi departemen teknis menyangkut kelayakan kegiatan dimintakan untuk dibiayai; Data dari departemen teknis yang berhubungan dengan kegiatan dimintakan untuk dibiayai.


BPKP BPKP

yang yang

4

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dapat meminta dokumen tambahan apabila dokumen sebagaimana tersebut di atas dianggap kurang lengkap atau tidak memadai. Selanjutnya Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan memberikan jawaban mengenai kekurangan atau terpenuhinya lampiran permintaan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan tertulis diterima. 5.

Evaluasi dan Analisa Atas Permintaan Pembiayaan Kementerian Keuangan berhak melakukan penelitian dan penilaian atas dipenuhinya persyaratan untuk kegiatan yang dimintakan pembiayaan dan dipenuhinya persyaratan oleh calon peminjam. Penelitian dan penilaian tersebut didasarkan pada pengujian data kuantitatif yang dijadikan dasar pendukung dimasukkannya kegiatan yang dimintakan pembiayaan sebagai keperluan yang dapat dibiayai serta penilaian data kuantitatif yang menunjukkan dipenuhinya persyaratan tersebut. Adapun pihak yang mengajukan permintaan pembiayaan, wajib menyediakan data dan informasi untuk memungkinkannya Kementerian Keuangan melakukan penelitian dan penilaian. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dapat menyertakan lembaga lain dalam melakukan penelitian dan penilaian dimaksud. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan menetapkan hasil penelitian dan penilaian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah disampaikannya pemberitahuan terpenuhinya lampiran permintaan pembiayaan. Dalam hal hasil penelitian dan penilaian menetapkan bahwa kegiatan yang diusulkan termasuk kegiatan yang dapat dibiayai dari RDI serta Peminjam telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan akan melakukan evaluasi dan analisa terhadap keseluruhan aspek dari pembiayaan yang diminta BUMN untuk menentukan kelayakan secara ekonomis dari kegiatan dimaksud. Evaluasi dan analisa tersebut, dilakukan dengan berpedoman pada penggolongan BUMN peminjam, termasuk tetapi tidak terbatas pada : a. b. c. d.

Analisa Analisa Analisa Analisa

tingkat likuiditas, profitabilitas, leverage dan rentabilitas; proyeksi cash flow; proyeksi produk dan pemasarannya; dan terhadap performance dari manajemen.

Sedangkan penggolongan BUMN ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Adapun evaluasi dan analisa yang mendapatkan dasar penetapan, yaitu : a. b. c. d. e.

memiliki

tujuan

untuk

Plafond pinjaman; Jadwal pencairan pinjaman; Jangka waktu pinjaman; Biaya administrasi; Jadwal pembayaran kembali; dan


dilakukan,

5

f.

Mekanisme pengamanan kepentingan pemerintah sebagai pemberi pinjaman, termasuk mekanisme pengamanan pengembalian pinjaman dan mekanisme pengamanan agar penggunaan pinjaman tepat sasaran.

Evaluasi dan analisa terhadap keseluruhan aspek pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga) hari kerja setelah penyampaian hasil penelitian dan penilaian. Suatu kegiatan hanya dapat dinyatakan layak secara ekonomis untuk dibiayai dari RDI apabila kegiatan tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mengembalikan pinjaman dan pinjaman tersebut tidak akan menyebabkan turunnya kondisi kesehatan keuangan BUMN yang melakukan pinjaman tersebut. 6.

Pedoman dalam Penentuan Persyaratan Pinjaman Dasar penetapan yang dilakukan dalam evaluasi dan analisis, dilakukan berdasarkan pokok-pokok pedoman sebagai berikut : a.

Plafond pinjaman ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya pembiayaan dari kegiatan yang bersangkutan, satu dan lain dengan memperhitungkan cash flow kegiatan termaksud serta optimalisasi penggunaan setiap pengeluaran dalam kegiatan yang bersangkutan;

b.

Jadwal pencairan pinjaman ditetapkan berdasarkan tahapan pelaksanaan masing-masing bagian kegiatan yang memerlukan pembiayaan dengan memperhitungkan penerimaan yang diperoleh dalam masing-masing kegiatan;

c.

Jangka waktu pinjaman ditetapkan dengan memperhitungkan tenggang waktu minimal kemampuan Peminjam untuk memperoleh penerimaan dalam kegiatan termaksud, dengan ketentuan : 1) maksimum jangka waktu untuk pinjaman investasi adalah 13 (tiga belas) tahun termasuk masa tenggang maksimum 3 (tiga) tahun; 2) maksimum jangka waktu untuk pinjaman modal kerja adalah 2 (dua) tahun;

d.

Biaya administrasi ditentukan berdasarkan margin yang dapat diperoleh Peminjam dalam kegiatan termaksud, dengan ketentuan margin bersih yang diterima oleh Peminjam cukup wajar dibandingkan dengan risiko usaha yang harus ditanggung, serta cukup memberikan sisa penerimaan bagi Peminjam tanpa harus menurunkan tingkat kesehatan keuangan Peminjam yang bersangkutan;

e.

Jadwal pembayaran kembali pinjaman ditetapkan dengan mempertimbangkan cash inflow dari kegiatan yang dibiayai serta secara wajar dan tidak membuka kesempatan bagi Peminjam mendapatkan keuntungan dari pengendapan dana dari penerimaan dalam kegiatan termaksud;

f.

Mekanisme pengamanan kepentingan Pemerintah sebagai pemberi pinjaman ditetapkan dengan memperhitungkan bahwa sasaran akhir dari kegiatan termaksud mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang akan dinikmati oleh Peminjam sebagai pelaksana dari kegiatan yang bersangkutan.


6

Variabel dan cara perhitungan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan hal-hal di atas diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. 7.

Persetujuan Pinjaman Menurut Pasal 11 KMK No. 346/KMK.017/2000, berdasarkan evaluasi dan analisa terhadap keseluruhan aspek suatu kegiatan dinyatakan layak secara ekonomis untuk dibiayai, maka Menteri akan menetapkan persetujuan pembiayaan kegiatan dalam bentuk pinjaman, berikut persyaratan pinjaman pada pembiayaan dimaksud, dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak ditetapkannya hasil evaluasi dan analisa. Sebaliknya, apabila suatu kegiatan dinyatakan tidak layak secara ekonomis untuk dibiayai, maka Menteri akan memberitahukan penolakan permintaan pembiayaan dimaksud disertai alasan penolakannya dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak ditetapkannya hasil evaluasi dan analisa. Persyaratan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sekurangkurangnya memuat : a. b. c. d. e.

8.

Plafond pinjaman, termasuk jadwal pencairan pinjaman; Jangka waktu Pinjaman, jadwal pembayaran kembali pinjaman, dan khusus pinjaman untuk investasi dapat pula ditentukan masa tenggang; Biaya administrasi; Biaya komitmen dan denda; dan Ketentuan lain yang diperlukan sehubungan dengan adanya ciri atau sifat spesifik dari kegiatan yang dibiayai.

Perjanjian Pinjaman Berdasarkan persetujuan pembiayaan oleh Menteri Keuangan, ditandatangani suatu perjanjian pinjaman antara Pemerintah sebagai pemberi pinjaman dan pihak yang mengajukan permintaan pembiayaan sebagai penerima pinjaman. Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Lembaga Keuangan untuk mewakili Pemerintah dalam penandatanganan perjanjian pinjaman, sedangkan Peminjam untuk penandatanganan perjanjian pinjaman diwakili oleh Direktur Utama atau anggota direksi yang lain sesuai dengan ketentuan mengenai hal termaksud dalam anggaran dasar Peminjam yang bersangkutan. Namun, Direktur utama atau anggota direksi hanya dapat menandatangani perjanjian pinjaman setelah Dewan Komisaris dari Peminjam yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis bahwa Peminjam termaksud akan menanggung segala konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut. Perjanjian pinjaman tersebut, sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan mengenai : a. Tujuan pemberian pinjaman; b. Persyaratan pinjaman; c. Tata cara pencairan pinjaman; d. Tata cara pelaporan penggunaan dana pinjaman; e. Tata cara pemeriksaan langsung; f. Pelaporan dan pemeriksaan;


7

g. h.

Hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima pinjaman; dan Sanksi untuk pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya.

Konsep perjanjian pinjaman disusun berdasarkan persetujuan pembiayaan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan bersama dengan Peminjam dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Perjanjian pinjaman antara Pemerintah dan Peminjam tersebut ditandatangani selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak konsep perjanjian pinjaman selesai dibuat. 9.

Pencairan Pinjaman Untuk mencairkan dana pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, Peminjam harus mengajukan permintaan pencairan dana secara tertulis kepada Menteri. Dalam hal pencairan dana pinjaman dilakukan satu tahap atau untuk pencairan tahap pertama, permintaan pencairan harus dilampiri dengan : a. b. c. d. e.

RPDP yang telah disahkan oleh komisaris utama atau anggota komisaris yang ditunjuk; Surat pembukaan rekening atas nama Peminjam pada bank untuk menampung dana pencairan pinjaman; Surat penunjukan pejabat yang berwenang untuk mengajukan permintaan pencairan dana pinjaman; Surat penunjukan anggota komisaris untuk mengesahkan RPDP apabila diperlukan; dan Dalam hal pembiayaan dilakukan untuk kegiatan yang pelaksanaannya oleh BUMN maka harus pula dilampiri dengan kontrak pembelian, pengadaan, atau pembangunan, yang dibuat oleh BUMN peminjam dengan pihak ketiga untuk kegiatan yang dibiayai dengan dana pinjaman.

Dalam hal pencairan dana pinjaman dilakukan lebih dari satu tahap, permintaan pencairan untuk tahap kedua dan selanjutnya harus dilampiri dengan : a. b. c. d.

LPDP dari pencairan dana pinjaman tahap sebelumnya yang telah disahkan oleh komisaris utama atau anggota komisaris yang ditunjuk; Dokumen pendukung dari LPDP; Rekening koran dari rekening yang digunakan untuk menampung dana pinjaman; dan RPDP untuk tahap yang bersangkutan, yang telah disahkan oleh komisaris utama atau anggota komisaris yang ditunjuk.

Kementerian Keuangan memberikan jawaban mengenai kekurangan atau terpenuhinya lampiran permintaan pencairan dana dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan pencairan dana diterima. Selanjutnya Kementerian Keuangan melakukan penelitian dan penilaian atas permintaan pencairan pinjaman dengan mendasarkan pada : a.

Plafond pinjaman dan jadwal pencairan pinjaman berdasarkan persetujuan Menteri atas pembiayaan kegiatan dalam bentuk pinjaman;


8

e. b. c. d.

Saldo pada rekening yang digunakan untuk menampung dana pinjaman; Perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai; Tunggakan pembayaran kewajiban yang berasal dari Peminjam dimaksud kepada Pemerintah; dan Informasi atau data yang menyatakan bahwa sebagian atau seluruh pembiayaan sudah tidak diperlukan lagi.

Dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian, permintaan pencairan dana disetujui, Menteri akan menerbitkan surat perintah kepada Bank Indonesia untuk memindahbukukan dana dari RDI ke rekening Peminjam dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan terpenuhinya lampiran permintaan pencairan. Namun dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian permintaan pencairan dana ditolak, Menteri akan menerbitkan surat penolakan kepada BUMN dimaksud disertai dengan alasan penolakannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. 10. Monitoring dan Pemeriksaan Berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan yang disampaikan oleh Peminjam sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman maupun data/informasi yang berasal dari pihak lain, Kementerian Keuangan membuat data base pinjaman yang berisi tentang data keuangan dan non keuangan, baik yang berkaitan langsung dengan pinjaman maupun yang berkaitan dengan Peminjam. Selanjutnya, Kementerian Keuangan melakukan penilaian secara terus menerus atas berbagai aspek yang berpengaruh secara langsung pada tingkat risiko usaha dari Peminjam, yaitu : 1.

2.

3.

Aspek keuangan, yang mencakup penilaian atas perkembangan tingkat profitabilitas, pertumbuhan volume penjualan, perubahan struktur hutang, dan stabilitas keuangan perusahaan; Aspek manajerial, yang mencakup penilaian atas kemungkinan adanya pergantian manajemen Peminjam yang bersifat mendadak, tingkat efisiensi usaha dan perilaku manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan Aspek strategis, yang mencakup penilaian atas perencanaan strategis Peminjam, kelemahan pada penerapan business plan, kelemahan dalam upaya-upaya pemasaran produk, dan diversifikasi produk.

Penilaian dilakukan secara terus menerus atas berbagai aspek, hal tersebut bertujuan untuk memantau penggunaan dana pinjaman serta kondisi keuangan Peminjam secara keseluruhan serta mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya kegagalan pengembalian pinjaman secara dini. Apabila diketahui kemungkinan akan terjadinya penyimpangan atas penggunaan dana pinjaman atau kemungkinan perkembangan kondisi keuangan yang semakin memburuk dari Peminjam yang berpotensi menimbulkan kerugian pada Pemerintah, maka Kementerian Keuangan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan risiko kerugian dimaksud, bahkan Menteri dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap Peminjam. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

9

D. Penutup Rekening Dana Investasi (RDI) merupakan “rekening antara” untuk menampung pinjaman luar negeri yang sekaligus di dalamnya juga ditetapkan penggunaan dana yang ditampung dalam rekening Menteri Keuangan yang diperuntukkan bagi kegiatan investasi pada BUMN, BUMD dan Pemerintah Daerah. Dana yang terdapat pada rekening tersebut sebenarnya berasal dari APBN. Selama ini, dana RDI berasal dari berbagai pinjaman luar negeri, yang biasanya dialokasikan untuk investasi pembangunan di daerah. RDI yang biasa digunakan lebih banyak terkait pada investasi untuk pengembangan wilayah dan rekening pengembangan wilayah. Bagi pemda, RDI biasanya juga dikontruksikan sebagai dana yang diperuntukkan bagi kegiatan investasi pemda melalui mekanisme on lending. Sedangkan bagi BUMN dan BUMD dikonstruksikan sebagai dana investasi pemerintah dalam bentuk penyertaan modal pemerintah.

Referensi : 1. 2. 3. 4. 5.

Keputusan Dewan Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971, tanggal 31 Desember 1971; Keputusan Menteri Keuangan No. 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi; Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.06/2005 tentang Tambahan Atas KMK No. 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi; “Audit rekening Dana Investasi”, www.bpkp.go.id; “Rekening Dana Investasi Rampung Tahun Depan”, www.tempointeraktif.com, edisi Kamis, 27 Agustus 2009;

6.

“Sekilas tentang Rekening Dana Investasi (RDI)”, www.bpkp.go.id.


10

Rekening Dana Investasi (RDI)

Recommend Documents