ANALISIS TENTANG REKENING DANA INVESTASI

ANALISIS TENTANG REKENING DANA INVESTASI

I. PENDAHULUAN 1. DASAR HUKUM a. Keputusan Dewan Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971, tanggal 31 Desember 1971; b. Keputusan Menteri Keuangan No. 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi; c. Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.06/2005 tentang Tambahan Atas KMK No.346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi 2. SEJARAH A. Latar Belakang Pada awal pelaksanaan Pelita I, untuk meningkatkan ketersediaan dana dalam rangka pembiayaan kegiatan kegiatan pembangunan, Pemerintah membuka keran atau jalur pinjaman dari luar negeri untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Untuk maksud tersebut, maka Pemerintah melalui Dewan Moneter menetapkan pembentukan Rekening Dana Investasi (RDI) pada Bank Indonesia. Penetapan ini dituangkan dalam Keputusan Dewan Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971, tanggal 31 Desember 1971. Keputusan Dewan Moneter ini mengatur mengenai pembentukan “rekening antara” untuk menampung pinjaman luar negeri yang akan diteruskan dalam bentuk pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Di dalam Keputusan Dewan Moneter ini juga ditetapkan penggunaan dana yang ditampung dalam rekening tersebut. B.

Pengelolaan RDI 1.

Sumber Dana Sumber dana RDI menurut Pasal 2 KMK No. 346/KMK.017/2000, terdiri dari : a. pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima pinjaman lainnya; b. pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari RDI yang dipinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima pinjaman lainnya; c. pembayaran biaya administrasi, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian pinjaman pinjaman/hibah luar negeri yang

1 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI

diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima pinjaman lainnya; d. pengembalian dana APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk pembiayaan investasi dan modal kerja proyek-proyek pemerintah; e. dana APBN yang dialokasikan Pemerintah untuk RDI guna pembiayaan investasi dan modal kerja proyek-proyek pemerintah; f. pembayaran kembali dana talangan dari RDI yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan program Pemerintah. 2.

Penggunaan RDI Menurut Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 KMK No. 346/KMK.017/2000; serta Pasal 1 PMK No. 82/PMK.06/2005, Dana RDI digunakan untuk : a. pembayaran sebagian hutang luar negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima pinjaman lainnya. b. pembiayaan suatu keperluan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KMK No. 346/KMK.017/2000. c. pembiayaan pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN) yang dilakukan oleh Pemerintah.

3. PERMASALAHAN A. Bagaimana komposisi RDI dan kontribusinya terhadap Pembiayaan dalam APBN tahun 2005 s.d. 2010. B. Bagaimana posisi piutang RDI (Rekening Dana Investasi). C. Bagaimana investasi RDI (Rekening Dana Investasi). D. Klasifikasi Temuan BPK atas penerusan pinjaman RDI dalam APBN tahun 2005 s.d. 2010


II.

PEMBAHASAN 1. Komposisi dan Kontribusi RDI terhadap Pembiayaan APBN Dalam APBN, RDI berperan sebagai salah satu sumber pembiayaan non utang. Setoran RDI untuk pembiayaan anggaran berasal dari setoran penerimaan pembayaran kembali pokok pinjaman atas; (1) penerusan pinjaman luar negeri (2) pinjaman RDI dan (3) pinjaman Rekening Pembangunan Daerah (RPD). Sejak tahun 2005, Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) mempunyai kontribusi yang besar sebagai sumber penerimaan PNBP dan penerimaan pembiayaan. Posisi saldo RDI dan RPD pada periode 2005 – 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

Pengelolaan RDI dan RDP Tahun 2005 - 2008 (triliun rupiah) Tahun Anggaran Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 1. Akumulasi saldo awal tahun 12.23 5.73 4.26 0.45 0.07 2. Penerimaan tahun berjalan 9.66 7.96 8.63 8.23 5.19 3. Pengeluaran tahun berjalan 16.16 9.43 12.44 8.61 5.26 a. Setoran pelunasan piutang/penerimaan 8.00 7.38 7.85 8.23 1.49 bunga penerusan pinjaman b. Setoran ke Rek BUN untuk Pembiayaan 7.15 2.00 4.00 0.30 3.70 c. Pengeluaran Lainnya 1.01 0.05 0.59 0.08 0.07 4. Akumulasi saldo akhir tahun 5.73 4.26 0.45 0.07 Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

2010 7.17 7.17 1.67 5.50 0 -

2011 -

6.80

Dari data – data di atas dapat diketahui bahwa saldo RDI setiap tahunnya mengalami penurunan, bahkan di akhir tahun 2009 dan akhir tahun 2010 tidak ada saldo tersisa. Hal ini disebabkan seluruh penerimaan pada tahun berjalan digunakan seluruhnya untuk pembiayaan dan setoran PNBP.


Tahun 2005 2006 2007 2008

2009

2010 2011

Keterangan Penggunaan RDI dan RPD untuk pembiayaan defisit APBN mencapai Rp7,2 triliun atau 58,4% terhadap saldo awalnya Pembiayaan defisit mencapai Rp2,0 triliun atau 34,9% terhadap saldo awal tahun 2006 Pembiayaan defisit mencapai Rp4,0 triliun atau 93,8% dari saldo awal tahun 2007 Seiring dengan makin rendahnya saldo rekening RDI sebagai akibat jumlah pengembalian pokok utang yang makin kecil, tahun 2008 realisasi saldo rekening RDI untuk pembiayaan defsit turun menjadi Rp0,3 triliun atau 66,4% dari saldo awal tahun 2008 Dalam RAPBNP 2009 target penerimaan dari Rekening Dana Investasi ditetapkan sebesar Rp5,2 Triliun. Penerimaan tersebut disetorkan ke dalam pembiayaan sebesar Rp3,7 Triliun sedangkan penerimaan bunga atas penerusan pinjaman sebesar Rp1,5 Triliun disetorkan sebagai PNBP Setoran RDI dalam pembiayaan anggaran dalam APBNP 2010 ditetapkan sebesar Rp5,5 Triliun yang berarti meningkat Rp1,8 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya Dalam RAPBN 2011, pembiayaan non utang yang berasal dari RDI ditetapkan sebesar Rp6,8 Triliun.

2. Posisi Piutang RDI/RPD/SLA Adapun posisi Piutang RDI/RPD/SLA per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:


` Komposisi Piutang RDI/RPD/SLA per 31 Desember 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui total tunggakan adalah sebesar Rp15,417.542.043 juta, piutang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Tunggakan Kewajiban Pinjaman

31 Desember 2009 (Audited) (dalam juta)

Pokok

5.766.977,85

Bunga

5.620.923,04

Biaya Lainya

4.029.641,54

Berdasarkan tingkat kolektibilitasnya, tunggakan tersebut dapat diklasifikasikan sbb : Kategori

Rp juta

%

Dalam perhatian

118.961,19

0,77

Kurang lancar

136.843,77

0,89

Diragukan

1.304.250,08

8,46

Macet

13.857.487,39

89,88

Jumlah

15.417.542,43

100,00


Dari tebel tersebut besar kemungkinan tidak dapat ditagih.

Dilihat dari sisi penerimaan RDI sepanjang tahun 2005-2011, maka penerimaan yang tertinggi pada tahun 2005 yaitu Rp9,6 Triliun. Tentunya nilai penerimaan tersebut sangat kecil dibandingkan outstandingi RDI. Sebagai informasi, pada 31 Desember 2008 piutang RDI adalah sebesar Rp 73,3 Triliun sedangkan penerimaan pembayaran kembali pokok pinjaman yang diterima pada tahun 2009 adalah Rp5,19 Triliun atau hanya 6,8% dari total piutang RDI. Pada 31 Desember 2009, piutang RDI/RPD/SLA menurun menjadi Rp 65,7 Triliun. Penurunan piutang ini perlu dicermati apakah karena ada pelunasan /pengembalian pinjaman atau terkait dengan penghapusan piutang RDI pada PDAM ataupun kebijakan swap debt to investment.

3. Investasi Non Permanen RDI/RPD Tahun 31 Desember 2005 31 Desember 2006 31 Desember 2007 31 Desember 2008 31 Desember 2009

Investasi Jangka Panjang Rp60.371.748.000.000 Rp59.212.080.140.000 Rp39.533.081.330.000 Rp50.671.978.070.000 Rp58.829.949.663.857

4. Klasifikasi Temuan BPK atas RDI

Kelompok Temuan Sistem Pengendalian Intern Kepatuhan thd Per UUan

Jumlah Temuan Menurut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun 2007-2010 2007 2008 2009 2010 1 1 2 3 1 1 2

Total Jumlah Temuan 7 4

Total Nilai Temuan (Rp. Milyar) 10760,26 6553,18

(Sumber: LHP Tahun 2007, 2009 dan 2010 serta LKPP 2008, diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah temuan dari tahun ke tahun semakin meningkat kecuali pada tahun 2008 terjadi penurunan. Temuan yang terdapat pada Sistem Pengendalian Intern adalah masih lemahnya sistem pencatatan serta laporan keuangan yang tidak didukung oleh sumber dokumen yang valid. Sedangkan temuan atas kepatuhan terhadap perundangundangan adalah penggunaan RDI dan RPD yang dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN, pengelolaan RDI/RPD yang tidak tertib serta restrukturisasi piutang yang tidak optimal. Penjelasan lebih lanjut mengenai nilai temuan dapat di lihat ada tabel di bawah ini


Tahun

Nilai Temuan (Rp. Milyar)

Kelompok Temuan

Keterangan

Nilai Investasi Jangka Panjang Rekening Dana Investasi dalam Neraca BA 098 Tahun 2007 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya 2007 6203 SPI sehingga saldo nilai investasi jangka panjang RDI/RPD dalam (LHP) Neraca BA 098 per 31 Desember 2007 sebesar Rp62.029.407.490.699,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Sistem Pencatatan Pemberian Pinjaman RDI/RPD/SLA Belum 50,67 SPI Memadai Sehingga Investasi Non Permanen RDI/RPD/SLA yang 2008 disajikan dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2008 (LKPP) dan 2007 masing-masing sebesar Rp50.671.978,07 juta dan 39,53 SPI Rp39.533.081,33 juta Belum Diyakini Kewajarannya Berdasarkan pemeriksaan, jumlah penarikan pinjaman selama tahun 2008 sebesar Rp20.350.719,70 juta. Namun, Realisasi 15,06 SPI penerusan pinjaman yang dilaporkan dalam LRA hanya sebesar 2009 Rp5.189.316,20 juta. (LHP) Penggunaan RDI/RPD sebesar Rp55,18 Miliar Dilakukan Tanpa 55,18 Kepatuhan Melalui Mekanisme APBN Investasi Non Permanen Dana Bergulir dan Aset Lainnya yang 4452 SPI dikelola oleh Direktorat SMI sebesar Rp4.452.901,99juta belum dilakukan aging schedule 2010 Dit SMI tidak menyetorkan semua penerimaan yang ditampung (LHP) 1653 Kepatuhan dalam RDI/RPD sebesar Rp1,65 T juta ke Kas Negara Kepatuhan Program restukturisasi piutang macet Pemda dan PDAM sebesar 4845 Rp4.845.036,20 juta tidak optimal (Sumber: LHP Tahun 2007, 2009 dan 2010 serta LKPP 2008, diolah)


Lampiran Temuan BPK Tahun 2007 - 2010

LHP SEMESTER I TAHUN 2007 HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 1.

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2005 dan 2006 Temuan pemeriksaan tahun 2004, 2005, dan 2006 terkait SPI sebanyak 4 temuan, jumlah yang, masih dipantau sebanyak 3 temuan, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 1 temuan.

2.

Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2007 TEMUAN Nilai Investasi Jangka Panjang Rekening Dana Investasi dalam Neraca BA 098 Tahun 2007 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Seharusnya nilai Investasi Jangka Panjang RDI/RPD yang disajikan di Laporan Keuangan BA 098 tahun 2007 mencerminkan jumlah yang semestinya.

AKIBAT Hal tersebut mengakibatkan saldo nilai investasi jangka panjang RDI/RPD dalam Neraca BA 098 per 31 Desember 2007 sebesar Rp62.029.407.490.699,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

PENYEBAB Hal tersebut disebabkan penatausahaan dan pencatatan pinjaman (investasi non permanen) Pemerintah oleh Direktorat P3 tidak didukung oleh Standard Operating Procedures (SOP) serta sistem pengendalian dan pemantauan yang memadai.

REKOMENDASI BPK BPK menyarankan Pemerintah agar menetapkan SOP penatausahaan dan pencatatan pinjaman jangka panjang dari RDI dan RPD serta SLA.

HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2004, 2005 dan 2006 Temuan pemeriksaan tahun 2004, 2005, dan 2006 terkait kepatuhan, yang berisi total temuan sebanyak lima temuan, jumlah yang sudah selesai sebanyak empat temuan dan belum ditindaklanjuti sebanyak satu temuan. Rincian hasil pemantauan atas tindak lanjut dituangkan dalam lampiran


2.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2007 TEMUAN AKIBAT PENYEBAB Laporan Keuangan Bagian Hal tersebut mengakibatkan Hal tersebut disebabkan Anggaran 098 (Penerusan Pernyataan Tanggung Jawab Menteri Itjen Departemen Keuangan Pinjaman sebagai Pinjaman) Keuangan atas Laporan Keuangan BA selaku APIP yang melakukan Departemen Keuangan Tahun 098 tahun 2007 tidak mempunyai review belum 2007 Tidak Dilengkapi Dengan dasar yang memadai dan validitas menyampaikan Pernyataan Pernyataan Telah Direviu oleh informasi yang disajikan dalam Telah Direviu atas Laporan Aparat Pengawas Internal laporan keuangan kurang dapat Keuangan BA 098. Pemerintah, diyakini kebenarannya.

REKOMENDASI BPK BPK menyarankan Menteri Keuangan agar melakukan tindakan aktif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Itjen.

TINDAK LANJUT Belum sesuai / pantau (berdasarkan BAPP 098 Semester I Tahun 2009)

LHP SEMESTER I TAHUN 2008 TEMUAN Sistem Pencatatan Pemberian Pinjaman RDI/RPD/SLA Belum Memadai Sehingga Investasi Non Permanen RDI/RPD/SLA Belum Diyakini Kewajarannya Nilai Investasi Non Permanen Rekening Dana Investasi dan Rekening Dana Pembangunan Daerah (RDI/RPD) yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp50.671.978,07 juta dan Rp39.533.081,33 juta. Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007 menunjukkan masih terdapat kelemahan atas pencatatan dan pelaporan investasi non permanen RDI/RPD.

AKIBAT Hal ini akan mengakibatkan Investasi Non Permanen RDI/RPD yang disajikan di LKPP belum dapat diyakini kewajarannya.

REKOMENDASI BPK Rekomendasi BPK menyarankan Pemerintah agar: 1) melakukan koordinasi antar unit di Departemen Keuangan terkait perolehan BPK LHP SPI – LKPP Tahun 2008 Halaman 26 dari 49 dokumen penarikan untuk keperluan pelaporan keuangan, dan 2) meningkatkan efektivitas rekonsiliasi dengan penerima pinjaman dan bank piñata usaha.


TINDAK LANJUT Tanggapan – Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan bahwa Pemerintah telah melakukan identifikasi dan meneliti transaksi pembayaran SLA/RDI melalui suatu sistem. Namun demikian, masih terkendala data/informasi pada rekening koran yang belum lengkap dan tidak diperolehnya seluruh bukti setoran dari debitur. Pemerintah akan meningkatkan koordinasi antar unit di Departemen Keuangan yang terkait dengan penarikan dan penerusan pinjaman, meningkatkan pengendalian pencatatan penarikan pinjaman berdasarkan bukti yang valid, serta lebih mengefektifkan pelaksanaan rekonsiliasi dengan debitur dan bank penatausaha.

LHP SEMESTER I TAHUN 2009 TEMUAN AKIBAT SISTEM PENGENDALIAN INTERN Realisasi Penerusan Permasalahan tersebut Pinjaman yang Dilaporkan mengakibatkan Realisasi dalam Laporan Realisasi Penerusan Pinjaman Anggaran BA 098 Tahun 2008 yang belum Disajikan secara dilaporkan dalam LRA BA Wajar 098 tidak dapat diyakini kewajarannya. Berdasarkan pemeriksaan, jumlah penarikan pinjaman selama tahun 2008 sebesar Rp20.350.719,70 juta. Seharusnya, nilai penarikan pinjaman ini sama dengan nilai realisasi penerusan pinjaman yang dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BA 098. Namun, Realisasi penerusan pinjaman yang dilaporkan dalam LRA hanya sebesar Rp5.189.316,20 juta. Perbedaan antara penarikan pinjaman dan realisasi penerusan pinjaman sebesar Rp15.161.403,50 juta tersebut disebabkan oleh perbedaan dokumen sumber yang digunakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB).

PENYEBAB

REKOMENDASI

TINDAK LANLANJUT

Pencatatan penarikan pinjaman sebagai penambah nilai outstanding RDI/RPD/SLA dilakukan oleh Dit. SMI berdasarkan Notice of Disbursement (NoD) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). NoD tersebut berisi pernyataan dari pemberi pinjaman luar negeri (PPLN) atas saat dan jumlah dana yang ditransfer atau telah menjadi utang Pemerintah. DJPU telah melakukan konfirmasi kepada PPLN atas kelengkapan perolehan NoD sampai dengan 31 Desember 2008. Sementara itu, Dit SMI mencatat realisasi penerusan pinjaman berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau Surat Perintah Pengesahan/Pembukuan (SP3). SP2D atau SP3 tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan/atau Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) DJPB yang diperoleh Dit.SMI dari BUMN/BUMD/Pemda terkait. Kedua dokumen tersebut seringkali menunjukkan nilai dan tanggal yang berbeda dengan

BPK menyarankan Menteri Keuangan agar menyelaraskan system pencatatan penarikan pinjaman melalui penetapan dokumen sumber penarikan utang luar negeri dan saat pengakuan pencatatan penarikan pinjaman luar negeri.

Pemerintah telah menerbitkan PMK 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri yang diterusinjamkan kepada BUMN/Pemda. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenaipenganggaran, pelaksanaan dan pelaporan atas penerusan pinjaman luar negeri kepada BUMN/Pemda. Seiring dengan hal tersebut terkait tentang pelaporan penerusan pinjaman sedang disusun sistem akuntansi dan pelaporan penerusan pinjaman.


yang dicantumkan dalam NoD. Mekanisme perolehan SP2D dan SP3 tersebut juga berisiko dokumen tidak diterima secara lengkap. Nilai Investasi Non Permanen RDI/SLA/RPD yang Disajikan pada LK BA 098 Tahun 2008 Belum Disajikan secara Wajar

Hal ini akan mengakibatkan Investasi Non Permanen RDI/SLA/RPD yang disajikan di LK BA 098 belum dapat diyakini kewajarannya.

BPK menyarankan Menteri Keuangan agar: 1) melakukan koordinasi antar unit di Departemen Keuangan terkait perolehan dokumen penarikan untuk keperluan pelaporan keuangan, dan 2) meningkatkan efektivitas rekonsiliasi dengan penerima pinjaman dan bank penata usaha.

KEPATUHAN Penggunaan Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah sebesar Rp55,18 Miliar Dilakukan Tanpa Melalui Mekanisme APBN

Hal ini mengakibatkan pengeluaranpengeluaran dari RDI dan RPD tersebut senilai Rp55.183,96 juta (Rp48.171,83 juta + Rp4.622,81 juta + Rp2.389,32 juta) belum Dipertanggungjawabkan kepada lembaga perwakilan.

Hal ini disebabkan Pemerintah: 1) Belum menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Pemeriksaan atas Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri untuk untuk mengkaji kembali biaya dan manfaat pengenaan fee bank penatausaha; dan 2) tidak konsisten dalam memperlakukan pembayaran terkait jasa perbankan dan penerusan pinjaman.

BPK merekomendasikan 1) Pemerintah sedang menyusun agar Menteri Keuangan: proses bisnis pembayaran fee 1) menindaklanjuti bank penatausaha melalui rekomendasi BPK mekanisme APBN. sebagaimana 2) Terkait dengan pembayaran diungkapkan dalam Proyek Pasar Sentral Laporan Hasil Watampone Kabupaten Bone, Pemeriksaan (LHP) atas pembayaran tersebut merupakan Pengelolaan Pinjaman komitmen atas perjanjian luar Negeri untuk pinjaman antara Pemerintah mengkaji kembali biaya Republik Indonesia dan dan manfaat pengenaan Pemerintah Kabupaten Bone, fee Bank Penatausaha; Sulawesi Selatan Nomor dan BPK LHP Kepatuhan RDA0327/DP3/2006 tanggal 10 atas LK BA 098 Tahun Juli 2006. Sedangkan 2008 BPK LHP pembayaran Pembangunan


Kepatuhan atas LK BA 098 Tahun 2008 2) Konsisten menerapkan mekanisme penarikan pinjaman RDI/RPD melalui APBN dan menganggarkan pembayaran tahap selanjutnya atas perjanjian pinjaman Proyek Pasar Sentral Watampone Kabupaten Bone dan Pembangunan Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi.

Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi merupakan komitmen atas perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Dairi nomor RDA-328/DP3/2007 tanggal 7 September 2007.

LHP SEMESTER I TAHUN 2010 1. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TEMUAN

AKIBAT

Pencatatan realisasi Penerusan Pinjaman yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran BA 999.04 Tahun 2009 tidak berdasarkan dokumen sumber yang valid.

Permasalahan tersebut mengakibatkan selisih antara penarikan pinjaman dan realisasi Penerusan Pinjaman diragukan kewajarannya.

Rekonsiliasi atas investasi RDI/RPD/SLA tidak berjalan efektif Dit. SMI seharusnya memiliki sistem pencatatan yang memungkinkan terekonsiliasinya saldo Investasi Non

Permasalahan tersebut mengakibatkan Investasi Non Permanen RDI/RPD yang disajikan di LKPP belum dapat diyakini kewajarannya.

PENYEBAB

Kondisi tersebut disebabkan kurangnya koordinasi antara Dit SMI, Dit EAS, debitur dan bank penata usaha dalam melaksanakan rekonsiliasi.


REKOMENDASI BPK BPK menyarankan agar Pemerintah Segera menerapkan peraturanperaturan mengenai penyelarasan dokumen sumber dan saat pengakuan penarikan pinjaman dan penerusannya. BPK menyarankan Menteri Keuangan agar meningkatkan efektivitas rekonsiliasi dan validasi data piutang dengan penerima pinjaman dan/atau bank penata

TINDAK LANJUT

Permanen RDI/RPD dengan pengakuan hutang oleh penerima pinjaman sehingga dapat memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan”. Investasi Non Permanen Dana Bergulir dan Aset Lainnya yang dikelola oleh Direktorat SMI sebesar Rp4.452.901,99juta belum dilakukan aging schedule Hal tersebut mengakibatkan Investasi Non Permanen Dana Bergulir dan Aset Lainnya yang dilaporkan dalam neraca LK BA 999.04 tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK menyarankan Menteri Keuangan agar: a. Segera mengeluarkan aturan klasifikasi umur piutang (aging schedule) dana bergulir sehingga dapat mengetahui nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (net realizable value); b. Segera menutup empat rekening pasif untuk skim program yang telah selesai.

2. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN TEMUAN

AKIBAT

PENYEBAB

Pengelolaan Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah pada Dit SMI tidak tertib, diantaranya Dit SMI tidak menyetorkan semua penerimaan yang ditampung dalam RDI/RPD sebesar Rp1.653.866,30 juta ke Kas Negara. Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2008, BPK melaporkan ketidakpatuhan terhadap peraturan


REKOMENDASI BPK

TINDAK LANJUT BPK merekomendasikan agar Menteri Keuangan segera menyetorkan semua penerimaan yang ditampung dalam RDI/RPD ke Kas Negara.

perundang-undangan yaitu atas pengelolaan rekening koran RDI dan RPD menunjukkan adanya penggunaan rekening dimaksud tanpa melalui mekanisme APBN, diantaranya pembayaran fee kepada bank penata usaha sebagai bank yang menatausahakan penerimaan piutang dan penyaluran pinjaman RDI kepada debitur untuk pembayaran tahap I (uang muka) pekerjaan konstruksi proyek pembangunan Pasar Sidikalang kabupaten Dairi langsung dikeluarkan dari RPD nomor 519.000112. Program restukturisasi piutang macet Pemda dan PDAM sebesar Rp4.845.036,20 juta tidak optimal. Pinjaman dikategorikan sebagai pinjaman macet apabila tunggakan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga/biaya lainnya yang umurnya lebih dari 18 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo. Terhadap tunggakan macet tersebut dilakukan program restrukturisasi yang dituangkan dalam addendum Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP). Sampai dengan akhir tahun 2009, sebanyak 15 perjanjian PDAM telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk dilakukan program restrukturisasi sebesar Rp384.728,73 juta. Sedangkan sebanyak 600 perjanjian sebesar Rp4.460.307,47 juta belum dilakukan addendum NPPP.


Pemerintah segera melakukan restrukturisasi terhadap piutang macet Pemda dan PDAM dengan memperhatikan PMK No: 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.


III. KESIMPULAN Dalam


LHP TAHUN 2007 HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 3.

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2005 dan 2006 Temuan pemeriksaan tahun 2004, 2005, dan 2006 terkait SPI sebanyak 4 temuan, jumlah yang, masih dipantau sebanyak 3 temuan, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 1 temuan.

4.

Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2007 TEMUAN

AKIBAT

PENYEBAB

REKOMENDASI BPK

Nilai Investasi Jangka Panjang Rekening Dana Investasi dalam Neraca BA 098 Tahun 2007 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya

Hal tersebut mengakibatkan saldo nilai investasi jangka panjang RDI/RPD dalam Neraca BA 098 per 31 Desember 2007 sebesar Rp62.029.407.490.699,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut disebabkan penatausahaan dan pencatatan pinjaman (investasi non permanen) Pemerintah oleh Direktorat P3 tidak didukung oleh Standard Operating Procedures (SOP) serta sistem pengendalian dan pemantauan yang memadai.

BPK menyarankan Pemerintah agar menetapkan SOP penatausahaan dan pencatatan pinjaman jangka panjang dari RDI dan RPD serta SLA.

Seharusnya nilai Investasi Jangka Panjang RDI/RPD yang disajikan di Laporan Keuangan BA 098 tahun 2007 mencerminkan jumlah yang semestinya.

TINDAK LANJUT

HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2004, 2005 dan 2006 Temuan pemeriksaan tahun 2004, 2005, dan 2006 terkait kepatuhan, yang berisi total temuan sebanyak lima temuan, jumlah yang sudah selesai sebanyak empat temuan dan belum ditindaklanjuti sebanyak satu temuan. Rincian hasil pemantauan atas tindak lanjut dituangkan dalam lampiran


4.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2007 TEMUAN

AKIBAT

PENYEBAB

REKOMENDASI BPK

TINDAK LANJUT

Laporan Keuangan Bagian Anggaran 098 (Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman) Departemen Keuangan Tahun 2007 Tidak Dilengkapi Dengan Pernyataan Telah Direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Hal tersebut mengakibatkan Pernyataan Tanggung Jawab Menteri Keuangan atas Laporan Keuangan BA 098 tahun 2007 tidak mempunyai dasar yang memadai dan validitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kurang dapat diyakini kebenarannya.

Hal tersebut disebabkan Itjen Departemen Keuangan selaku APIP yang melakukan review belum menyampaikan Pernyataan Telah Direviu atas Laporan Keuangan BA 098.

BPK menyarankan Menteri Keuangan agar melakukan tindakan aktif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Itjen.

Belum sesuai / pantau (berdasarkan BAPP 098 Semester I Tahun 2009)

HAPSEM I 2008

TEMUAN

Sistem Pencatatan Pemberian Pinjaman RDI/RPD/SLA Belum Memadai Sehingga Investasi Non Permanen RDI/RPD/SLA Belum Diyakini Kewajarannya Nilai Investasi Non Permanen Rekening Dana Investasi dan Rekening Dana Pembangunan Daerah (RDI/RPD) yang disajikan dalam

AKIBAT

Hal ini akan mengakibatkan Investasi Non Permanen RDI/RPD yang disajikan di LKPP belum dapat diyakini kewajarannya.

PENYEBAB

REKOMENDASI BPK

Rekomendasi - BPK menyarankan Pemerintah agar: 1) melakukan koordinasi antar unit di Departemen Keuangan terkait perolehan

TINDAK LANJUT

Tanggapan – Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan bahwa Pemerintah telah melakukan identifikasi dan meneliti transaksi BPK LHP SPI – LKPP Tahun pembayaran 2008 Halaman 26 dari 49 SLA/RDI melalui suatu dokumen penarikan sistem. Namun demikian, untuk keperluan masih terkendala pelaporan keuangan, dan data/informasi pada


Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp50.671.978,07 juta dan Rp39.533.081,33 juta. Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007 menunjukkan masih terdapat kelemahan atas pencatatan dan pelaporan investasi non permanen RDI/RPD.

2) meningkatkan efektivitas rekonsiliasi dengan penerima pinjaman dan bank penata usaha.

rekening koran yang belum lengkap dan tidak diperolehnya seluruh bukti setoran dari debitur. Pemerintah akan meningkatkan koordinasi antar unit di Departemen Keuangan yang terkait dengan penarikan dan penerusan pinjaman, meningkatkan pengendalian pencatatan penarikan pinjaman berdasarkan bukti yang valid, serta lebih mengefektifkan pelaksanaan rekonsiliasi dengan debitur dan bank penatausaha.

HAPSEM II 2008

TEMUAN

AKIBAT

PENYEBAB

3.2.1.6 Temuan - Status Piutang Pemerintah atas SLA Nomor 183/DDI/1985 kepada PT PAL Indonesia (Persero) Tidak Jelas dan Telah Dihapusbukukan oleh PT


REKOMENDASI BPK

TINDAK LANJUT

PAL USD104.28 juta

BAPP 01 BA 098 SEMESTER I 2009 TEMUAN Temuan - Realisasi Penerusan Pinjaman yang Dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran BA 098 Tahun 2008 belum Disajikan secara Wajar

AKIBAT Permasalahan tersebut mengakibatkan Realisasi Penerusan Pinjaman yang dilaporkan dalam Berdasarkan pemeriksaan, LRA BA 098 tidak jumlah penarikan pinjaman dapat diyakini selama tahun 2008 sebesar kewajarannya. Rp20.350.719,70 juta. Seharusnya, nilai penarikan pinjaman ini sama dengan nilai realisasi penerusan pinjaman yang dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BA 098. Namun, Realisasi penerusan pinjaman yang

PENYEBAB Pencatatan penarikan pinjaman sebagai penambah nilai outstanding RDI/RPD/SLA dilakukan oleh Dit. SMI berdasarkan Notice of Disbursement (NoD) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). NoD tersebut berisi pernyataan dari pemberi pinjaman luar negeri (PPLN) atas saat dan jumlah dana yang ditransfer atau telah menjadi utang Pemerintah. DJPU telah melakukan konfirmasi kepada PPLN atas

REKOMENDASI BPK menyarankan Menteri Keuangan agar menyelaraskan system pencatatan penarikan pinjaman melalui penetapan dokumen sumber penarikan utang luar negeri dan saat pengakuan pencatatan penarikan pinjaman luar negeri.


TINDAK LANLANJUT Pemerintah telah menerbitkan PMK 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri yang diterusinjamkan kepada BUMN/Pemda. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenaipenganggaran, pelaksanaan dan pelaporan atas penerusan pinjaman luar negeri kepada BUMN/Pemda. Seiring dengan hal tersebut terkait tentang pelaporan penerusan pinjaman sedang disusun sistem akuntansi dan pelaporan penerusan pinjaman.

dilaporkan dalam LRA hanya sebesar Rp5.189.316,20 juta. Perbedaan antara penarikan pinjaman dan realisasi penerusan pinjaman sebesar Rp15.161.403,50 juta tersebut disebabkan oleh perbedaan dokumen sumber yang digunakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB).

Nilai Investasi Non Permanen RDI/SLA/RPD yang Disajikan pada LK BA 098 Tahun 2008 Belum Disajikan secara Wajar

kelengkapan perolehan NoD sampai dengan 31 Desember 2008. Sementara itu, Dit SMI mencatat realisasi penerusan pinjaman berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau Surat Perintah Pengesahan/Pembukuan (SP3). SP2D atau SP3 tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan/atau Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) DJPB yang diperoleh Dit.SMI dari BUMN/BUMD/Pemda terkait. Kedua dokumen tersebut seringkali menunjukkan nilai dan tanggal yang berbeda dengan yang dicantumkan dalam NoD. Mekanisme perolehan SP2D dan SP3 tersebut juga berisiko dokumen tidak diterima secara lengkap. Hal ini akan mengakibatkan Investasi Non Permanen RDI/SLA/RPD yang disajikan di LK BA 098 belum dapat

BPK menyarankan Menteri Keuangan agar: 1) melakukan koordinasi antar unit di Departemen Keuangan terkait perolehan dokumen


diyakini kewajarannya.

KEPATUHAN Penggunaan Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah sebesar Rp55,18 Miliar Dilakukan Tanpa Melalui Mekanisme APBN

penarikan untuk keperluan pelaporan keuangan, dan 2) meningkatkan efektivitas rekonsiliasi dengan penerima pinjaman dan bank penata usaha.

Hal ini Hal ini disebabkan BPK merekomendasikan 3) Pemerintah sedang menyusun mengakibatkan Pemerintah: agar Menteri Keuangan: proses bisnis pembayaran fee menindaklanjuti 2) menindaklanjuti pengeluaran3) Belum bank penatausaha melalui pengeluaran dari RDI rekomendasi BPK dalam rekomendasi BPK mekanisme APBN. Pemeriksaan atas sebagaimana dan RPD tersebut 4) Terkait dengan pembayaran senilai Pengelolaan Pinjaman Luar diungkapkan dalam Proyek Pasar Sentral Negeri untuk untuk Laporan Hasil Rp55.183,96 juta Watampone Kabupaten Bone, mengkaji kembali biaya Pemeriksaan (LHP) (Rp48.171,83 juta + pembayaran tersebut Rp4.622,81 juta + dan manfaat pengenaan atas Pengelolaan merupakan komitmen atas fee bank penatausaha; dan Pinjaman luar Negeri Rp2.389,32 juta) perjanjian pinjaman antara 4) tidak konsisten dalam untuk mengkaji belum Pemerintah Republik memperlakukan dipertanggungjawab kembali biaya dan Indonesia dan Pemerintah pembayaran terkait jasa manfaat pengenaan Kabupaten Bone, Sulawesi kan kepada lembaga perbankan dan penerusan fee Bank Selatan Nomor perwakilan. pinjaman. Penatausaha; dan BPK RDA0327/DP3/2006 tanggal LHP Kepatuhan atas 10 Juli 2006. Sedangkan LK BA 098 Tahun 2008 pembayaran Pembangunan BPK LHP Kepatuhan Pasar Sidikalang Kabupaten atas LK BA 098 Tahun Dairi merupakan komitmen 2008 atas perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik 2) konsisten menerapkan Indonesia dan Pemerintah mekanisme penarikan Kabupaten Dairi nomor RDApinjaman RDI/RPD 328/DP3/2007 tanggal 7 melalui APBN dan September 2007.


menganggarkan pembayaran tahap selanjutnya atas perjanjian pinjaman Proyek Pasar Sentral Watampone Kabupaten Bone dan Pembangunan Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi.

LHP SEMESTER I TAHUN 2010 3.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

TEMUAN

AKIBAT

Pencatatan realisasi Penerusan Pinjaman yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran BA 999.04 Tahun 2009 tidak berdasarkan dokumen sumber yang valid.

Permasalahan tersebut mengakibatkan selisih antara penarikan pinjaman dan realisasi Penerusan Pinjaman diragukan kewajarannya.

Rekonsiliasi atas investasi RDI/RPD/SLA tidak berjalan efektif

Permasalahan tersebut mengakibatkan Investasi Non Permanen RDI/RPD yang disajikan di LKPP belum dapat diyakini kewajarannya.

Dit. SMI seharusnya memiliki sistem pencatatan yang memungkinkan terekonsiliasinya saldo Investasi Non Permanen RDI/RPD dengan pengakuan hutang oleh penerima pinjaman sehingga dapat memenuhi Standar

PENYEBAB

Kondisi tersebut disebabkan kurangnya koordinasi antara Dit SMI, Dit EAS, debitur dan bank penata usaha dalam melaksanakan rekonsiliasi.


REKOMENDASI BPK BPK menyarankan agar Pemerintah Segera menerapkan peraturanperaturan mengenai penyelarasan dokumen sumber dan saat pengakuan penarikan pinjaman dan penerusannya. BPK menyarankan Menteri Keuangan agar meningkatkan efektivitas rekonsiliasi dan validasi data piutang dengan penerima pinjaman dan/atau bank penata

TINDAK LANJUT

Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan”.

Investasi Non Permanen Dana Bergulir dan Aset Lainnya yang dikelola oleh Direktorat SMI sebesar Rp4.452.901,99juta belum dilakukan aging schedule

BPK menyarankan Keuangan agar:

c. Segera mengeluarkan aturan klasifikasi umur piutang (aging schedule) dana bergulir sehingga dapat mengetahui nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (net realizable value); Segera menutup empat rekening pasif untuk skim program yang telah selesai.

Hal tersebut mengakibatkan Investasi Non Permanen Dana Bergulir dan Aset Lainnya yang dilaporkan dalam neraca LK BA 999.04 tidak dapat diyakini kewajarannya.

4.

Menteri

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

TEMUAN

AKIBAT

PENYEBAB

Pengelolaan Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah pada Dit SMI tidak tertib, diantaranya Dit SMI tidak menyetorkan semua penerimaan yang ditampung dalam RDI/RPD sebesar Rp1.653.866,30 juta ke Kas Negara. Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2008, BPK melaporkan


REKOMENDASI BPK

TINDAK LANJUT BPK merekomendasikan agar Menteri Keuangan segera menyetorkan semua penerimaan yang ditampung dalam RDI/RPD ke Kas Negara.

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu atas pengelolaan rekening koran RDI dan RPD menunjukkan adanya penggunaan rekening dimaksud tanpa melalui mekanisme APBN, diantaranya pembayaran fee kepada bank penata usaha sebagai bank yang menatausahakan penerimaan piutang dan penyaluran pinjaman RDI kepada debitur untuk pembayaran tahap I (uang muka) pekerjaan konstruksi proyek pembangunan Pasar Sidikalang kabupaten Dairi langsung dikeluarkan dari RPD nomor 519.000112. Program restukturisasi piutang macet Pemda dan PDAM sebesar Rp4.845.036,20 juta tidak optimal. Pinjaman dikategorikan sebagai pinjaman macet apabila tunggakan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga/biaya lainnya yang umurnya lebih dari 18 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo. Terhadap tunggakan macet tersebut dilakukan program restrukturisasi yang dituangkan dalam addendum Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP). Sampai dengan akhir tahun 2009, sebanyak 15 perjanjian PDAM telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk dilakukan program restrukturisasi sebesar Rp384.728,73 juta. Sedangkan sebanyak 600 perjanjian sebesar Rp4.460.307,47 juta belum dilakukan addendum NPPP.


Pemerintah segera melakukan restrukturisasi terhadap piutang macet Pemda dan PDAM dengan memperhatikan PMK No: 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BA 098 merupakan bagian anggaran terkait penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah (Pemda) yang dananya diantaranya berasal dari penarikan pinjaman luar negeri. Piutang kepada BUMN/BUMN/Pemda dicatat sebagai Investasi SLA/RDI/RPD dalam Neraca BA 098. LK BA 098 menggambarkan kenaikan Investasi SLA/RDI/RPD yang berasal dari penarikan pinjaman selama tahun 2008 sebesar Rp20,35 triliun. Kenaikan investasi tersebut tidak sebanding dengan Realisasi Penerusan Pinjaman yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BA 098 Tahun 2008 sebesar Rp5,19 triliun sehingga terdapat selisih sebesar Rp15,16 triliun yang tidak dapat dijelaskan. Departemen Keuangan mencatat penarikan pinjaman dan realisasi penerusannya berdasarkan dokumen sumber yang berbeda. Penarikan pinjaman dicatat berdasarkan Notice of Disbursement (NoD) yang diterbitkan Pemberi Pinjaman Luar Negeri (PPLN) sedangkan realisasi penerusan pinjaman dicatat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau Surat Perintah Pengesahan/ Pembukuan (SP3) yang diterbitkan Departemen Keuangan. SP2D dan SP3 yang diterbitkan Departemen Keuangan tersebut seringkali menunjukkan

perbedaan

tanggal

maupun

nilai

penarikan

pinjaman

jika

dibandingkan dengan NoD terkait. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai realisasi penerusan pinjaman. Selanjutnya, Neraca BA 098 per 31 Desember 2008 melaporkan saldo Investasi RDI/RPD/SLA sebesar Rp39,53 triliun. Nilai tersebut belum termasuk penarikan dan pelunasan pinjaman oleh/dari debitur masing-masing senilai Rp178,63 miliar dan Rp20,62 miliar yang belum bisa dicatat karena debitur terkait belum dapat diidentifikasi.

Departemen

Keuangan

juga

tidak

dapat

menjelaskan

dan

merekonsiliasi perbedaan saldo outstanding sebesar Rp569,91 miliar antara catatan Departemen Keuangan dan hasil konfirmasi pada 90 BUMN. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang


memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai investasi RDI/RPD/SLA yang belum terekonsiliasi maupun belum tercatat tersebut. Karena permasalahan yang diuraikan dalam paragraf 2 dan 3, BPK tidak dapat melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk meyakini nilai realisasi penerusan pinjaman dan saldo investasi RDI/RPD/SLA, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan BPK menyatakan, dan BPK tidak menyatakan, pendapat atas LK BA 098 Tahun 2008 dan2007.

--Di Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman (BA 999.04), pengelolaan rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah (RDI/RPD) pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) Kementerian Keuangan tidak tertib, di antaranya tidak menyetorkan semua penerimaan yang ditampung dalam RDI/RPD senilai Rp1,65 triliun ke kas negara.

Bagian Lancar Investasi Permanen (RDI) Jumlah Bagian Lancar Investasi Non Permanen (RDI) per 31 Desember 2008 sebesar Rp22.657.399.160.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp523.548.020.000,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2007 sebesar Rp23.180.947.180.000,00. Jumlah Bagian Lancar Investasi Permanen (RDI) per 31 Desember 2008 sebesar Rp22.657.399.160.000,00 terdiri dari :


Jumlah Bagian Lancar Investasi Permanen (RDI) per 31 Desember 2008 sebesar Rp22.657.399.160.000,00 dapat diklasifikasikan :

Tunggakan Kewajiban Pinjaman sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp17.136.615.720.000,00 terdiri dari :

Berdasarkan tingkat kolektibilitas tunggakan, maka tunggakan sebesar Rp17.136.615.720.000,00 diklasifikasikan sebagai berikut :


INVESTASI JANGKA PANJANG Jumlah investasi jangka panjang – Investasi Non Permanen – Rekening Dana Investasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp50.671.978.070.000,00, atau mengalami kenaikan sebesar Rp11.138.896.740.000,00 jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2007 sebesar Rp39.533.081.330.000,00 Jumlah investasi jangka panjang SLA/RDI/RPD per 31 Desember 2008 sebesar Rp50.671.978.070.000,00 merupakan pokok yang jatuh tempo setelah tahun 2009 dari piutang SLA/RDI/RPD. Apabila dilihat dari valuta, maka piutang SLA/RDI/RPD paling besar berasal dari valuta Rupiah, US Dollar, Japan Yen dan mata uang lain yang digunakan di Eropa dan Australia. Dari total Piutang Rp73.329.377.230.000,00, maka piutang yang berasal dari valuta Rupiah mencapai Rp28.820.157.980.000,00 valuta USD mencapai Rp21.137.332.500.000,00, valuta JPY mencapai Rp.19.163.775.330.000,00 dan valuta EUR mencapai Rp3.046.047.110.000,00. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2007, maka posisi piutang SLA/RDI/RPD terjadi kenaikan 10.615.348.710.000,00 Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain tambahan penarikan pinjaman dan adanya fluktuasi kurs rupiah terhadap valuta asing. Perbandingan Posisi Tahun 2008 dan 2007 (dalam juta rupiah)


EKUITAS DANA LANCAR Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2008 sebesar Rp22.657.399.160.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp523.548.020.000,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2007 sebesar Rp23.180.947.180.000,00. EKUITAS DANA INVESTASI Jumlah Ekuitas Dana Investasi - Diinvestasikan dalam Investasi jangka Panjang per 31 Desember 2008 sebesar Rp50.671.978.070.000,00, atau mengalami kenaikan sebesar 11.138.896.740.000,00 jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2007 sebesar Rp39.533.081.330.000,00

Temuan BPK Pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan pinjaman RDI, RPD, dan SLA belum memadai


Tindak Lanjut Pemerintah Pemerintah sedang menyusun dan terus berupaya untuk meningkatkan SPI (Sistem Pengendalian Internal) dalam penatausahaan pinjaman RDI/RPD/SLA. SPI tersebut dirancang dari 2 unsur yaitu administratif dan penggunaan teknologi informasi. a. Unsur Administratif 1) Dalam upaya meningkatkan percepatan perolehan dokumen sumber pengakuan piutang berupa NOD atau dokumen lain yang dipersamakan. Namun demikian mengingat NOD tersebut diterbitkan langsung oleh pemberi pinjaman luar negeri maka ada faktor ketergantungan yang cukup tinggi dari pemberi pinjaman luar negeri dalam memperoleh NOD. 2) Dalam upaya memperoleh data piutang yang akurat sedang diupayakan model rekonsiliasi yang efektif dan efisien antara pihak Pemerintah dengan debitur. Model rekonsiliasi tidak hanya untuk menghitung jumlah kewajiban debitur yang akan jatuh tempo, namun ditambah dengan model rekonsiliasi posisi piutang secara periodik. 3) Sedang diupayakan suatu mekanisme validasi untuk memperoleh dokumen data yang akurat dan kesepakatan perhitungan berupa Berita Acara Rekonsiliasi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Berita Acara. Dalam jangka pendek, akan disusun ulang tatacara penagihan maupun format surat tagihan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan penyamaan data. Selain itu, akan diupayakan untuk mengadakan rekonsiliasi dengan debitur secara selektif. Dalam jangka panjang, akan disusun mekanisme penagihan dan validasi dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki oleh Pemerintah. 4) Dalam upaya memperoleh informasi yang akurat dan jelas atas pembayaran debitur melalui RDI pada Bank Indonesia, akan terus ditingkatkan pelaksanaan verifikasi atas transaksi RDI pada Bank Indonesia. Disamping itu pula telah diupayakan rekonsiliasi atas transaksi pembayaran oleh debitur dilingkungan internal Pemerintah selaku pengelola Rekening Pemerintah Lainnya. 5) Dalam upaya menciptakan tata kelola Laporan Keuangan Pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Pemerintah telah menyusun proses bisnis yang baru tentang penerusan pinjaman (terutama menyangkut Bagian Anggaran 98 – Penerusan Pinjaman). Saat ini telah disusun Peraturan Menteri Keuangan nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN/Pemda. Dalam PMK ini dirancang yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah Ditjen Perbendaharaan. Hal ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam UU Keuangan Negara yang menyatakan bahwa KPA berada di Kementerian/Lembaga. Dengan adanya PMK ini diharapkan dapat menghasilkan LKPP sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. b. Penggunaan Teknologi Informasi 31 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI

1) Pemerintah berencana menggunakan DMFAS (Debt Management and Financial Analysis System). Sampai saat ini penggunaan DMFAS tersebut pada tahap migrasi data dari kartu pinjaman. Disamping itu pula dilakukan pelatihan berjenjang dalam penggunaan DMFAS. 2) Penggunaan Sistem Monitoring RDI. Sistem ini dipergunakan untuk memantau mutasi transaksi pada rekening koran RDI dan mulai dipergunakan November 2007. Sistem ini akan terus dikembangkan sampai dengan sistem penagihan debitur sehingga terdapat sistem yang terintegrasi dalam penagihan, pembayaran debitur dan transaksi kas lainnya pada RDI.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada BA 098. Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan BPK adalah Penggunaan Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah sebesar Rp55,18 Miliar Dilakukan Tanpa Melalui Mekanisme APBN. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: 1) Menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pinjaman luar Negeri untuk mengkaji kembali biaya dan manfaat pengenaan fee Bank Penata usaha; dan 2) Konsisten menerapkan mekanisme penarikan pinjaman RDI/RPD melalui APBN dan menganggarkan pembayaran tahap selanjutnya atas perjanjian pinjaman Proyek Pasar Sentral Watampone Kabupaten Bone dan Pembangunan Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi.

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Pemantauan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2007, 2006 dan 2005 Untuk lebih mengoptimalkan pemantauan atas tindak lanjut, BPK telah mengklasifikasikan temuan-temuan yang berulang sehingga pemantauan atas tindak lanjut dilakukan atas rekomendasi dan kondisi yang paling mutakhir. Dari 3 (tiga) temuan terkait Kepatuhan terhadap Perundang-undangan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran (LK BA) 098 Tahun 2005 - 2007 yang belum ditindaklanjuti, semuanya merupakan satu permasalahan yang ditemukan berulang sehingga pemantauan atas tindak lanjut akan dilakukan pada satu temuan. Hasil pemantauan atas tindak lanjut temuan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir, temuan tersebut masih dalam proses tindaklanjut. 32 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI

B. Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2008 Temuan - Penggunaan Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah sebesar Rp55,18 Miliar Dilakukan Tanpa Melalui Mekanisme APBN Dalam Neraca LK BA TA 2008 dan 2007 disajikan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) 2008 sebesar Rp35.642.938,77 juta dan Rp3.248.408,39 juta. Saldo RPL per 31 Desember 2008 mencakup Rekening Dana Investasi (RDI)/Rekening Pembangunan Daerah (RPD) sebesar Rp73.154,21 juta. RDI dan RPD merupakan rekening penampungan yang digunakan untuk menampung penerimaan yang berasal dari pengembalian pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). RDI terdiri dari 1 (satu) rekening dalam rupiah dan 6 (enam) rekening dalam valas. Sedangkan RPD berjumlah 1 (satu) rekening dalam rupiah. Sejak tahun 2008, penerusan pinjaman dan penyertaan modal negara pada BUMN maupun Pemda dibayarkan melalui mekanisme APBN yang dianggarkan dalam Bagian Anggaran (BA) 98 untuk penerusan pinjaman dan BA 99 untuk penyertaan modal pemerintah. Hasil pemeriksaan atas rekening koran RDI dan RPD selama tahun 2008 menunjukkan adanya penggunaan rekening dimaksud tanpa melalui mekanisme APBN, yaitu sebagai berikut: 1) Pembayaran fee kepada bank penata usaha sebagai bank yang menatausahakan penerimaan piutang dan penyaluran pinjaman RDI kepada debitur sebesar Rp48.171,83 juta yang langsung dikeluarkan dari RDI yang terdiri dari RDI Rupiah sebesar Rp12.812,73 juta dan RDI valas sebesar USD1,85 juta + EUR252,200.00 + GBP25,325.00 + JPY152,22 juta + AUD16,036.00 atau total ekuivalen sebesar Rp35.359,01 juta. Pembayaran tersebut tidak melalui mekanisme APBN. Dalam pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri, diungkapkan bahwa fungsi dan tugas bank penatausahaan tersebut sebenarnya telah dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dhi. Direktorat Sistem Manajemen dan Investasi (Dit.SMI) sehingga pembayaran fee kepada bank penatausaha tersebut merupakan pemborosan. 2) Pembayaran proyek pasar sentral Watampone Kabupaten Bone sebesar Rp4.622,81 juta dan pembayaran tahap I (uang muka) pekerjaan konstruksi proyek pembangunan Pasar Sidikalang kabupaten Dairi sebesar Rp2.389,32 juta langsung dikeluarkan dari RPD nomor 519.000112. Permasalahan ini tidak sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada perusahaan negara/daerah yang terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN. Hal ini mengakibatkan pengeluaran33 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI

pengeluaran dari RDI dan RPD tersebut senilai Rp55.183,96 juta (Rp48.171,83 juta + Rp4.622,81 juta + Rp2.389,32 juta) belum dipertanggungjawabkan kepada lembaga perwakilan. Hal ini disebabkan Pemerintah: 1) belum menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Pemeriksaan atas Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri untuk untuk mengkaji kembali biaya dan manfaat pengenaan fee bank penatausaha; dan 2) tidak konsisten dalam memperlakukan pembayaran terkait jasa perbankan dan penerusan pinjaman. Tanggapan – Pemerintah memberikan tanggapan bahwa: 1) Pemerintah sedang menyusun proses bisnis pembayarann fee bank penatausaha melalui mekanisme APBN. 2) Terkait dengan pembayaran Proyek Pasar Sentral Watampone Kabupaten Bone, pembayaran tersebut merupakan komitmen atas perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan Nomor RDA0327/DP3/2006 tanggal 10 Juli 2006. Sedangkan pembayaran Pembangunan Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi merupakan komitmen atas perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Dairi nomor RDA-328/DP3/2007 tanggal 7 September 2007. Rekomendasi - BPK merekomendasikan agar Menteri Keuangan: 1) menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pinjaman luar Negeri untuk mengkaji kembali biaya dan manfaat pengenaan fee Bank Penata usaha; dan 2) konsisten menerapkan mekanisme penarikan pinjaman RDI/RPD melalui APBN dan menganggarkan pembayaran tahap selanjutnya atas perjanjian pinjaman Proyek Pasar Sentral Watampone Kabupaten Bone dan Pembangunan Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi.


Realisasi Pembiayaan Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman


Sistem pengendalian intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang: (1) terkait dengan catatan keuangan; (2) menyediakan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerimaan serta pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) menyediakan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan, bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian tersebut. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan BA 098 Departemen Keuangan yang ditemukan BPK adalah nilai investasi jangka panjang rekening dana investasi dalam Neraca BA 098 Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Pemerintah agar menetapkan SOP penatausahaan dan pencatatan pinjaman jangka panjang dari RDI dan RPD serta SLA. Permasalahan dan saran perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Atas pemeriksaan tersebut, selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan BA098


tahun 2007 yang memuat opini tidak menyatakan pendapat dengan Nomor 24a/LHP/XV/04/2008 tanggal 30 April 2008, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan Nomor 24c/LHP/XV/04/2008 tanggal 30 April 2008. HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2005 dan 2006 Temuan pemeriksaan tahun 2004, 2005, dan 2006 terkait SPI sebanyak 4 temuan, jumlah yang, masih dipantau sebanyak 3 temuan, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 1 temuan. Rincian hasil pemantauan atas tindak lanjut dituangkan dalam lampiran B. Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2007 1. Nilai Investasi Jangka Panjang Rekening Dana Investasi dalam Neraca BA 098 Tahun 2007 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Pengelolaan pinjaman Sub Loan Agreement (SLA), Rekening Dana Investasi (RDI), dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD), dan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman (Direktorat P3) Departemen Keuangan. Dari hasil pemeriksaan atas kegiatan diatas diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Nilai saldo pinjaman SLA yang tercantum di Kartu Pinjaman tidak mencerminkan jumlah yang semestinya. Pengadministrasian penarikan pinjaman SLA oleh Direktorat P3 didasarkan pada dokumen Notice Of Disbursement (NOD) dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Nota Debet dari BI. Dalam upaya mempercepat penyampaian NOD antar dua instansi (Ditjen Pengelolaan Utang dan Ditjen Perbendaharaan) telah diterbitkan Perdirjen bersama tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen Pinjaman Dan Atau Hibah Luar Negeri (Perdirjen Per-01/PU/2007; Per-74/PB/2007 tanggal 23 November 2007). Namun dalam pelaksanaannya NOD seringkali terlambat diterima oleh Direktorat P3. Sedangkan untuk sumber pancatatan pembayaran tagihan, Direktorat P3 mendasarkan pada rekening koran BI mengingat debitur tidak mengirimkan bukti setoran pembayaran kepada Direktorat P3. Namun dari data di rekening koran BI yang menampung pembayaran pengembalian penerusan pinjaman ternyata tidak dapat diketahui rincian debitur yang melakukan pembayaran. Atas dasar kondisi tersebut, pihak Direktorat P3 tidak dapat melaporkan dengan pasti rincian hutang masing-masing debitur. Hal ini mengingat tidak adanya bukti setoran dari debitur, sedangkan data mutasi di rekening koran BI tidak dapat menyajikan informasi debitur yang telah melakukan setoran pembayaran. Dalam tahun 2007, terdapat dana dalam rekening koran BI dari pembayaran pengembalian penerusan pinjaman yang tidak dapat ditelusuri sumbernya sebesar Rp947.073.760.958,57. Kondisi di atas didukung juga oleh hasil pemeriksaan uji petik atas 7 (tujuh) Kartu Pinjaman, yang terdapat penarikan pinjaman dalam tahun 2007. Nilai penarikan pinjaman di Kartu Pinjaman bersumber dari data realisasi anggaran yang dilaporkan Bagian Anggaran 98 (Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman) dalam bentuk dokumen SP3/SP2D dari KPPN Khusus Jakarta VI. Dari hasil uji petik tersebut ditemukan penarikan pinjaman yang belum tercatat dalam kartu pinjaman dengan rincian sebagai berikut:


a. Perhitungan saldo pinjaman SLA yang tercantum di Kartu Pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan di Naskah perjanjian. Dari perhitungan ulang secara uji petik atas 8 kartu pinjaman penerusan pinjaman (SLA) dengan total nilai Rp15.684.795,21 juta (25,75% dari saldo hutang SLA,RDI,RPD di LKPP per 31 Desember 2007) ditemukan adanya selisih perhitungan sebesar Rp525.595,84 juta, dengan rincian sebagai berikut:


Penjelasan atas terjadinya selisih perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: a) RDI-330 Selisih perhitungan sebesar Rp74,902.61 juta dikarenakan Direktorat P3 tidak memperhitungkan terlebih dulu adanya denda pokok dan denda biaya administrasi atas setiap pembayaran yang dilakukan Debitur. Merujuk pada ketentuan di Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman telah dinyatakan dengan tegas bahwa “dalam hal terjadi tunggakan pembayaran biaya komitmen, biaya administrasi, pokok pinjaman dan denda dari masing-masing tanggal jatuh tempo, maka setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitur terlebih dahulu akan dianggap dan BPK LHP SPI LK BA 098 Tahun 2007 5


diperhitungkan sebagai pelunasan tunggakan denda dan/atau biaya komitmen dan/atau biaya administrasi.”. b) SLA-779 Selisih perhitungan sebesar Rp103.272,67 juta dikarenakan Direktorat P3 mengenakan denda atas tunggakan hutang pokok hanya sebesar 2% dari saldo tunggakan dan denda terhadap biaya komitmen yang tertunggak. Padahal dalam ketentuan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dinyatakan bahwa tunggakan hutang pokok semestinya dikenakan denda sebesar 2% per tahun diatas tingkat bunga. Sedangkan denda untuk tunggakan biaya komitmen tidak diatur dalam naskah perjanjian. c) SLA-775 Selisih perhitungan sebesar Rp303.465,03 juta dikarenakan Direktorat P3 mengenakan denda atas tunggakan hutang pokok hanya sebesar 2%. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Penerusan Pinjaman, denda tunggakan pokok semestinya adalah sebesar 2% per tahun diatas tingkat bunga. d) SLA-828 Selisih perhitungan sebesar Rp3.079,92 juta disebabkan Direktorat P3 belum mengenakan denda biaya komitmen sebesar 2% per tahun diatas tingkat bunga seperti yang diatur di Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman. b. Terdapat perbedaan saldo pinjaman yang tercantum di Kartu Pinjaman yang tidak dapat direkonsiliasi dengan data dari Debitur dan atau bank penatausaha Berdasarkan telaahan/review atas hasil rekonsiliasi saldo pinjaman yang dilakukan Direktorat P3 didapati kondisi bahwa tidak seluruh pinjaman telah dilakukan proses rekonsiliasi baik dengan pihak debitur maupun pihak bank penatausaha. Dari total keseluruhan 1.145 pinjaman, Dirktorat P3 ternyata hanya melakukan rekonsiliasi atas 165 pinjaman (14,41%) saja, terdiri dari 162 pinjaman BUMN dan 3 pinjaman Pemerintah Daerah. Dari perbandingan laporan posisi RDI per 31 Desember 2007 dengan hasil konfirmasi saldo RDI/SLA per 31 Desember 2007 kepada BUMN-BUMN yang dilakukan oleh Tim Audit Laporan Keuangan Kementerian Negara BUMN masih ditemukan perbedaan saldo. Dari uji petik atas 219 pinjaman yang dilakukan konfirmasi kepada BUMN, 87 pinjaman mempunyai saldo yang berbeda dengan laporan posisi RDI,SLA per 31 Desember 2007 sebesar Rp913.778,03 juta. Dan dari 87 pinjaman yang mempunyai saldo berbeda tersebut, 37 pinjaman diantaranya telah dilakukan rekonsiliasi dengan debitur dan bank penata usaha dalam tahun 2007. Perbedaan saldo 37 pinjaman tersebut antara laporan posisi RDI dengan hasil konfirmasi kepada BUMN adalah sebesar Rp97.880,96 juta. Seharusnya nilai Investasi Jangka Panjang RDI/RPD yang disajikan di Laporan Keuangan BA 098 tahun 2007 mencerminkan jumlah yang semestinya. Hal tersebut mengakibatkan saldo nilai investasi jangka panjang RDI/RPD dalam Neraca BA 098 per 31 Desember 2007 sebesar Rp62.029.407.490.699,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. BPK LHP SPI LK BA 098 Tahun 2007 6


Hal tersebut disebabkan penatausahaan dan pencatatan pinjaman (investasi non permanen) Pemerintah oleh Direktorat P3 tidak didukung oleh Standard Operating Procedures (SOP) serta sistem pengendalian dan pemantauan yang memadai. Atas masalah tersebut, pemerintah menanggapi: 1. Pada dasarnya Ditjen Pengelolaan Utang dan Ditjen Perbendaharaan telah berupaya untuk mempercepat NOD yang telah diterbitkan oleh pemberi pinjaman. Namun demikian mengingat NOD tersebut diterbitkan langsung oleh pemberi pinjaman maka ada faktor ketergantungan yang cukup tinggi dari pemberi pinjaman dalam memperoleh NOD tersebut. Dalam hal rekening koran RDI yang diterbitkan oleh BI yang tidak memberikan informasi yang jelas mengenai debitur, Dit. PPP telah menciptakan sebuah sistem untuk memantau mutasi transaksi RDI yang berasal dari berbagai debitur. Namun karena sistem tersebut baru berjalan bulan November 2007 maka untuk transaksi tahun 2007 belum sepenuhnya dapat dipantau. 2. Untuk penerapan perhitungan saldo pinjaman yang berbeda dengan naskah perjanjian, harus dilakukan perbaikan naskah dengan cara mengirimkan Side Letter yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan kepada debitur (untuk SLA yang masih berlaku). 3. Pada prinsipnya terhadap semua perjanjian pinjaman yang bersumber dari RDI/RPD maupun Penerusan Perjanjian Pinjaman (SLA) dilaksanakan rekonsiliasi pada saat menjelang jatuh tempo pembayaran. Namun mengingat keterbatasan sumber daya dan dana maka rekonsiliasi dilaksanakan dalam hal terdapat selisih perhitungan antara debitur dan Dit.PPP serta kebutuhan dalam rangka menyusun laporan yang pelaksanaannya dilakukan secara sampling. BPK menyarankan Pemerintah agar menetapkan SOP penatausahaan dan pencatatan pinjaman jangka panjang dari RDI dan RPD serta SLA.

BPK menemukan ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Laporan Keuangan Bagian Anggaran 098 (Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman) Departemen Keuangan Tahun 2007 Tidak Dilengkapi Dengan Pernyataan Telah Direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK menyarankan Menteri Keuangan agar melakukan tindakan aktif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Itjen. Permasalahan dan saran perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Atas pemeriksaan tersebut, selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Bagian Anggaran 098 tahun 2007 yang memuat opini tidak menyatakan pendapat dengan nomor 24a/LHP/XV/04/2008 tanggal 30 April 2008, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dengan nomor 24b/LHP/XV/04/2008 tanggal 30 April 2008.


1. ANALISIS Disisi lain pemerintah memberikan kelonggaran kepada bumn, bumd dan pemerintah daerah yang melakukan hutang/pinjaman kepada pemerintah melalui RDI/RPD/SLA sehingga ada moral hazard bagi para debitur untuk melakukan tunggakan atau tidak mencicil terhadap kewajiban mereka untuk melunasi hutanghutangnya. Hal ini ditandai dimana Pemerintah seing mengeluarkan PMK yang meringkan hutang-hutang debitur, antara lain : 1. Penyelesaian restrukturisasi PDAM didasarkan pada PMK 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM. Dalam PMK ini penyelesaian piutang pada PDAM didasarkan pada kinerja PDAM dan dilakukan dengan cara : a) penghapusan atas seluruh tunggakan non pokok atau kombinasi antara penghapusan atas sebagian tunggakan non pokok dan penghapusan melalui mekanisme debt swap to investment. b) penjadwalan kembali atas seluruh tunggakan non pokok Penyelesaian restrukturisasi Pemerintah Daerah didasarkan pada PMK 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan 42 | Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI

Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah. Dalam PMK ini, restrukturisasi dilakukan dengan cara penjadwalan kembali terhadap tunggakan pokok yang disertai dengan : a) penghapusan atas seluruh tunggakan non pokok atau b) kombinasi antara penghapusan atas sebagian tunggakan non pokok dan debt swap. 2. Untuk pelaksanaan restrukturisasi BUMN telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/ PMK.05/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 dengan tahapan penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, penyertaan modal negara dan penghapusan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 31/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. Beberapa penyelesaian Piutang Negara diselesaikan tersendiri, yaitu pertama, berkoordinasi dengan Tim Kerja eks BBO/BBKU dalam penyelesaian permasalahan BBKO dan BBKU; kedua, menunggu penyelesaian masalah hukum terkait likuidasi PT.Bank Dagang Bali (PT.BDB); ketiga, Utang Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diselesaikan dengan cara Debt Swap untuk pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di NAD. Realisasi Pembiayaan per 31 Desember 2007 sebesar Rp2.817.327.350.699,00. Besarnya Realisasi Pembiayaan dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:


2. KESIMPULAN DAN SARAN

i

Outstanding RDI adalah


ANALISIS TENTANG REKENING DANA INVESTASI

Recommend Documents