TESIS BATAS KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TERHADAP KEPUTUSAN UNESCO TENTANG LANSKAP BUDAYA PROVINSI BALI (CULTURAL LANDSCAPE OF BALI PROVINCE) SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA DAN PENGELOLAANNYA
PUTRI KUSUMA SANJIWANI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
TESIS BATAS KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TERHADAP KEPUTUSAN UNESCO TENTANG LANSKAP BUDAYA PROVINSI BALI (CULTURAL LANDSCAPE OF BALI PROVINCE) SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA DAN PENGELOLAANNYA
PUTRI KUSUMA SANJIWANI 1190561011
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
BATAS KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TERHADAP KEPUTUSAN UNESCO TENTANG LANSKAP BUDAYA PROVINSI BALI (CULTURAL LANDSCAPE OF BALI PROVINCE) SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA DAN PENGELOLAANNYA
Tesis Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
PUTRI KUSUMA SANJIWANI NIM : 1190561011
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
iii
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL .........................
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Ibrahim, R, SH., MH. NIP. 19551128 198303 1003
Dr. I Gede Yusa, SH., MH. NIP.19610720 198609 1001
Mengetahui
Ketua Program Studi
Direktur
Magister (S2) Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Program Pascasarjana Universitas Udayana
Universitas Udayana
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH.,M.Hum.,LLM NIP. 19611101 198601 2001
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) NIP. 19590215 198510 2 001
iv
TESIS INI TELAH DIUJI PADA 10 AGUSTUS 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 2505/UN14.4/HK/2015 Tanggal : 6 Agustus 2015
Ketua
: Prof. Dr. Ibrahim R, SH., MH.
Sekretaris
: Dr. I Gede Yusa, SH., MH.
Anggota
: 1. Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum. 2. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, S.H., M.H 3. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum
v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Putri Kusuma Sanjiwani NIM : 1190561011 Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 29 Desember 1988 Alamat : Jl. Batuyang, Perum Taman Asri Blok A No. 8 Batubulan, Gianyar - Bali Program Studi : Magister Ilmu Hukum (Hukum Pemerintahan) Judul Tesis : Batas Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Keputusan UNESCO tentang Lanskap Budaya Provinsi Bali (Cultural Landscape of Bali Province) Sebagai Warisan Budaya Dunia dan Pengelolaannya Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti Plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Denpasar, 12 Agustus 2015 Hormat saya,
Putri Kusuma Sanjiwani
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkah dan anugrah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ Batas Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Keputusan UNESCO tentang Lanskap Budaya Provinsi Bali (Cultural Landscape of Bali Province) Sebagai Warisan Budaya Dunia dan Pengelolaannya”. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya atas semua bantuan, arahan, dan bimbingan kepada semua pihak: 1. Bapak Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD, KEMD. Rektor Universitas Udayana 2. Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K), Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana. 3. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH., M.Hum.LL.M Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana 5. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana 6. Prof. Dr. Ibrahim R, SH.,MH, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan memberi masukan yang membangun dalam penyusunan tesis
vii
ini. 7. Dr. I Gede Yusa, SH., MH., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberi masukan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 8. Dra. Wirawati Bagiasih, Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan Provisi Bali sebagai narasumber. 9. Dosen Penguji Tesis, Prof. Dr. Ibrahim R, SH., MH, selaku Ketua, Dr. I Gede Yusa, SH., MH., selaku Sekretaris, Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum., Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, S.H., MH., Dr. Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum., selaku Anggota, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji, memberikan penilaian, dan masukan yang maksimal demi penyusunan tesis yang lebih baik. 10. Guru-Guru Besar dan segenap Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama perkuliahan dan mendukung penyusunan tesis ini. 11. Segenap Staf Administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah banyak membantu dalam kelancaran studi. 12. Keluarga penulis, Bapak I Ketut Gede Sudarsana, SH., Ibu Dra. Luh Putu Kerti Pujani, M.Si., Ayu Bunga Primaning Sukma, ST., yang tidak henti-hentinya memberikan penulis doa, semangat, dan cintanya selama penulisan tesis ini. 13. Keluarga Besar Fakultas Pariwisata Universitas Udayana yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini. 14. Sahabat dari penulis, Cokorda Istri Mita Pemayun, SKM., M.Kes., Nadia
viii
Alexandra Korb, Cokorda Istri Kumari Swari, dan Shelviani Candra. 15. Rekan-rekan kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan tesis. 16. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Akhir kata, semoga buah karya intelektual ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. OM SANTI, SANTI, SANTI, OM
Denpasar, 12 Agustus 2015
Penulis
ix
ABSTRAK
Tesis ini berjudul “Batas Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Keputusan UNESCO tentang Lanskap Budaya Provinsi Bali (Cultural Landscape of Bali Province) Sebagai Warisan Budaya Dunia dan Pengelolaannya “. Tesis ini dilatarbelakangi oleh diputuskannya Cultural Landscape of Bali Province sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO (United National Educational, Scientific, and Cultural Organization) pada hari Jumat, 29 Juni 2012 di St. Petersburg, Rusia dalam Decision: 36 COM 8B. 26 having examined Document WHC12/36.COM/8B and WHC-12/36.COM/INF.8B1. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaturan dan batas kewenangan Pemerintah Provinsi Bali terkait Keputusan UNESCO terhadap Lanskap Budaya Provinsi Bali (Cultural Lanscape of Bali Province) sebagai warisan budaya dunia dan akibat hukum dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola warisan budaya dunia. Tesis ini menggunakan penelitian normatif dan menganilisis permasalahan dengan teori negara hukum, teori perundang-undangan, teori kewenangan, konsep kebijakan dan asas desentralisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dan pengelolaannya terhadap Lanskap Budaya Provinsi Bali yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO adalah sebatas kewenangan atribusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana Pemerintah Provinsi Bali sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Dampak dari ditetapkannya Lanskap Budaya Provinsi Bali (Cultural Lanscape of Bali Province) mengarah pada berkembangnya pariwisata dengan adanya destinasi pariwisata baru, mencakup 4 kawasan yang terdiri dari Danau Batur dan Pura Ulun Danu di Kabupaten Bangli, Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan di Kabupaten Gianyar, Pura Taman Ayun di Kabupaten Badung dan Kawasan Catur Angga Batukaru di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng.
Kata Kunci : kewenangan pemerintah provinsi bali, warisan budaya dunia, UNESCO, desentralisasi
x
ABSTRACT
This thesis entitled "Limits of Bali Provincial Government Authority Decision Against The Cultural Heritage Landscape of Bali Province as a World Cultural Heritage and Their Management". This thesis is motivated by decided of The Cultural Landscape of Bali Province as world cultural heritage by UNESCO (United National Educational, Scientific, and Cultural Organization) on Friday, June 29th, 2012 in St. Petersburg, Russia in the Decision: 36 COM 8B. 26 having Examined Document WHC-12 / 36.COM / 8B and WHC-12 / 36.COM / INF.8B1. The issues discussed in this research is about how the setting and limit the authority of the Government of Bali Province UNESCO decision related to The Cultural Landscape of Bali Province (Cultural Landscape of Bali) as a world cultural heritage and the legal consequences and responsibilities of the Bali Provincial Government in managing the world's cultural heritage. This thesis uses the normative research and analyze the problems with the theory of state law, theory of law, the authority theory, policies concepts and principles of decentralization. The results of this study indicate that the authority of the Provincial Government of Bali and its management of the Cultural Landscape of Bali which is designated as a world cultural heritage by UNESCO is the limited authority of attribution in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 set out in the legislation which the Government of the Province of Bali as an arm of the central government. The impact of the implementation of the Cultural Landscape of Bali Province (Cultural Landscape of Bali) leads to the development of tourism with the new tourism destinations, covering four regions consisting of Lake Batur and Ulun Danu in Bangli regency, Region Watershed (DAS) Pakerisan in Gianyar regency, Pura Taman Ayun in Badung regency and the zone of Catur Angga Batukaru in Tabanan regency and Buleleng regency.
Keyword : authority, world cultural heritage, law and culture, tourism law
xi
RINGKASAN Tesis ini diberi judul “Batas Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Keputusan UNESCO tentang Lanskap Budaya Provinsi Bali (Cultural Landscape of Bali Province) Sebagai Warisan Budaya Dunia dan Pengelolaannya”. Adapun tesis ini disusun dalam lima bab dan menguraikan bagaimana gambaran umum mengenai Lanskap Budaya Provinsi Bali (Cultural Lanscape of Bali Province) : Sistem Subak sebagai Manifestasi Tri Hita Karana sebagai warisan budaya yang berbentuk kawasan dan bentuk kewenangan Pemerintah Provinsi Bali terhadap ditetapkannya Lanskap Budaya Provinsi Bali sebagai warisan budaya dunia. BAB I sebagai bab pendahuluan memuat latar belakang yang menjelaskan perlunya sebuah warisan budaya untuk dilindungi dari segi hukum, khususnya warisan budaya nasional yang menjadi warisan budaya internasional dengan bentuk perlindungan yang pasti tentunya berbeda dengan yang lainnya. Lanskap Budaya Provinsi Bali menjadi salah satu warisan budaya dunia yang ditetapkan secara resmi oleh organisasi internasional milik UN (United Nation) atau lebih dikenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yaitu UNESCO (United National Educational, Scientific, and Cultural Organization) pada hari Jumat, 29 Juni 2012 di St. Petersburg, Rusia dalam Decision : 36 COM 8B. 26 having examined Document WHC-12/36.COM/8B and WHC-12/36.COM/INF.8B1. CULTURAL LANSCAPE OF BALI PROVINCE : The Subak System as a Manifestation of Tri Hita Karana. Bab I juga menempatkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, menjabarkan landasan teori sebagai sarana untuk menjawab permasalahan, serta menentukan metode penelitian yang digunakan dengan uraian berupa jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. BAB II sebagai tinjauan umum menganai warisan budaya dan warisan budaya dunia dimana warisan budaya terdiri dari warisan budaya tangible dan warisan budaya intangible. Terdapat empat situs yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia yaitu Kawasan Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur, Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan, Kawasan Pura Taman Ayun dan Kawasan Catur Angga Batukaru. BAB III sebagai bab yang berisikan tentang definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta bentuk kewenangan yang dimiliki baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk juga bentuk kewenangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten atau Kota. Pemisahan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang diatur didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. BAB IV sebagai bab yang berisikan tentang kekuatan mengikat Keputusan UNESCO terhadap Lanskap Budaya Provinsi Bali (Cultural Landscape of Bali Province) Sebagai Warisan Budaya, akibat hukum dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Bali terhadap Lanskap Budaya Bali dan dampak dari adanya penetapan Warisan Budaya Dunia bagi kelangsungan Bali khususnya dalam perkembangan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat Bali.
xii
DAFTAR ISI
Halaman Judul
……………………………………….……………… i
Halaman Cover Dalam
……………………………………….……… iii
Halaman Pengesahan Tesis
………………………………………………. iv
Halaman Penetapan Panitia Penguji Tesis ……………………………….… v Surat Bebas Plagiat
……………………………………………………… vi
Kata Pengantar
………………………………………………………. vii
Halaman Abstrak
………………………………………………………. x
Halaman Abstract
………………………………………………………. xi
Halaman Ringkasan ………………………………………………………. xii Halaman Daftar Isi
BAB I
………………………………………………………. xiii
PENDAHULUAN ………………………….…………………… 1 1.1. Latar Belakang ………………………………….…………… 1 1.2. Rumusan Masalah
………………………………….…… 15
1.3. Ruang Lingkup Masalah 1.4. Tujuan Penelitian
………………………………. 16
………………………………………. 17
1.4.1. Tujuan Umum
………………………………. 17
1.4.2. Tujuan Khusus
………………………………. 17
1.5. Manfaat Penelitian
………………………………………. 18
1.5.1. Manfaat Teoritis
………………………………. 18
1.5.2. Manfaat Praktis
………………………………. 19
1.6. Orisinalitas Penelitian ………………………………………. 19 1.7. Landasan Teoritik
………………………………………. 21
1.7.1. Negara Hukum
………………………………. 22
1.7.2. Teori Perundang-Undangan ………………………. 26 1.7.3. Teori Kewenangan
xiii
………………………………. 28
1.7.4. Konsep Kebijakan
………………………………. 31
1.7.5. Asas Desentralisasi
……………………………… 32
1.8. Metode Penelitian
………………………………………. 35
1.8.1. Jenis Penelitian
………………………………. 35
1.8.2. Pendekatan Masalah ………………………………. 36 1.8.3. Sumber Bahan Hukum
………………………. 36
1.8.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum ………………. 38 1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum
………………. 39
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN DUNIA
…………….………………………………………… 40
2.1. Pengertian Warisan Budaya Dunia
………………………. 40
2.2. Jenis-Jenis Warisan Budaya Dunia
………………………. 44
2.2.1. Warisan Budaya Tangible
………………………. 46
2.2.2. Warisan Budaya Intangible
………………………. 47
2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya di Indonesia
………………………………………………. 48
2.4. Lanskap Budaya Provinsi Bali Sebagai Warisan Budaya Dunia ………………………………………………. 54 2.4.1. Kawasan Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur ………………………………………. 69 2.4.2. Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan
………………………………………. 72
2.4.3. Kawasan Pura Taman Ayun ………………………. 73 2.4.4. Kawasan Catur Angga Batukaru
xiv
………………. 75
BAB III PENGATURAN DAN PELAKSANAAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI
BALI
TENTANG
WARISAN
BUDAYA
DUNIA……………………………………………………………... 79 3.1. Pengaturan Oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Indonesia
…………………………………………………80
3.2. Batas Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Masalah Warisan Budaya Dunia di Bali
………………………… 95
3.3. Pelaksanaan Pengaturan Lanskap Budaya Provinsi Bali Sebagai Warisan Budaya Dunia
………………………… 119
BAB IV AKIBAT HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM MENGELOLA WARISAN BUDAYA DUNIA
………………………………………………………… 127
4.1. Kekuatan Mengikat Keputusan UNESCO Terhadap Cultural Landscape of Bali Province Sebagai Warisan Budaya Dunia ………………………………………………… 127 4.2. Akibat Hukum dan Tanggung Jawab Terhadap Pemerintah Provinsi Bali Dengan Adanya Keputusan UNESCO ……………………………….…………………….. 139 4.3. Manfaat Keputusan UNESCO Cultural Landscape of Bali Province Sebagai Warisan Budaya Dunia
xv
Untuk Masyarakat Bali
………………………………… 145
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1. Simpulan
………………….……………………………… 153
5.2. Saran …………………………………………………………. 155
DAFTAR PUSTAKA
…………………………………………………. 157
LAMPIRAN 1 World Heritage 36 COM WHC-12/36.COM/19
…………………………. 164
LAMPIRAN 2 Cultural Landscape of Bali Province (Indonesia) No. 1194rev
…………. 165
LAMPIRAN 3 UNESCO’s criteria for the assessment of Outstanding Universal Value (para 77 of the Operational Guidelines)
xvi
……………….…………. 166
