Sub Eagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bati t. l\ltM I
Nrffi :,91"
2 Praiuru
Adat Kedis Tersangkq Keduanya diduga membuat SPJ fiktif atas bantuan hibah Rp 940 juta dari APBN. SINGARAJA, NusaBali Dua prajuru di Desa Pakraman Kedis, Desa Kedis, Ke,
camatan Busungbiu. Buleleng tersandung kasus dugaan korupsi bantuan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KemendikbudJ RI tahun 2013. Mereka yakni Kelian Desa Pakraman Kedis Jero Mangku Ketut Swiditha dan Sekretarisnya Made Sudarisma. Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja telah menetapkan keduanya.sebagai tersangka. Keduanya diduga membuat
rat pertanggungjawaban (sPJ) fiktif atas bantuan hibah sebesar Rp 940 juta yang bersumber dari APBN. Informasinya, Kemendikbud awalnya memberikan bantuan' hibah untuk program rumah budaya nasional di Desa Kedis. Bantuan itu diberikan kepada sebuah organisasi bernama Banda Sawitra Desa Kedis, dimana lero Mangku Ketut Swiditha duduk sebagai su
Edisi Hal
4
ketua dan Made Sudarlsma sebagai bendahara. Se
belum bantuan hibah B anda Sawitra
dicairkan,
mengajuka n proposal ba n-
tuan kepada
Kem
endikbud.
Proposal itu mencakup pengadaan peralatan untuk sekaa gong kebyar serta pembuatan arena berlatih gong kebyar. "Tapi faktanya kegiatan - kegiatan yang diajukan dalam proposal itu tida k d ilak sa natia n.-Malaha n ada pembuatan SPI fiktif. Total ada 13 kegiatan dalam proposal yang tidak dilaksanakan," jelas Kepala Kejari Singaraja Sumarjo didampingi Kasi Pidsus Kejari cede
Widhartama.
Widhartama mengatakan,
tim penyidik di kejaksaan
telah melakukan penyelidikan cukup lama, sebelum memutuskan meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Setelah statusnya ditingkatkan, jaksa penyidik juga langsung menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Ketut Swiditha yang meniadi ketua panitia, serta Made Sudarisma yang men-
jadi bendahara panitia. "Patut diduga mereka berdua bekerjasama membuat SPI fiktif," imbuh Widhartama. Dalam proses penyidikan,
mereka langsung dijerat pasal berlapis, yakni pasal 2 ayat 1, pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Disinggu ng soal audit, Widhartama menyatakan kejaksaan sudah meminta aud it dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan IBPKP]. Dari hasil audit itu, ' BPKP menyebut ada potensi kerugian negara Rp 170 iuta, dari total dana hibah Rp 490 juta yang dicairkan. Sampai kini keduanya masih belum ditahan. Namun
tak menutup kemungkinan keduanya akan ditahan, begitu kasusnya sudah masuk pelimpahan tahap dua. Konon jaksa penyid ik akan melakukan pelimpahan tahap dua dalam beberapa pekan kedepan. Sementara itu, Kelian Desa Pakraman Kedis Jero Mangku
Ketut Swiditha, dikonfirmasi melalui sambungan telpon tidak bersedia berkomentar
banyak dengan alasan masih berada di luar desa yakni di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Tabanan. "Nanti, nanti saja ya ke rumah, saya sekarang di luar desa, di Desa Pujungan,"
ujarnya singkat.
6
k19
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Dibatalkan, Tunjangan Perumahan Belum Dicoret dalam APBD 2016 MANGUPUM, NusaBali Gonjang-ganjing masalah tunjangan perumahan dewan kembali muncul. Kendati dalam rapat paripurna, turljangan perumahan dewan sebesar Rp 428 juta dicoret, belakangan muncul kabar bila pencoretan itu hanya akal-akalan saja. Menurut salah seorang sumber yang meminta namanya djrahasiakan, tunjangan tersebut tetap masuk pada APBD 2016. "Kalau dewan bilang tunjangan perumahan batal naik, itu bohong," kata sumber. "PNS dibilang bagi-bagi dan makan uang rakyat, terus dewan makan uang siapa," ucapnya. PNS yang mengaku sebagai pejabat eselon lV ini semakin kecewa dengan sikap dewan, karena di balik itu dewan justru getol mencoret tunjangan penghasilan bagi para pegawai. Menurutnya 6ila uang yang diperoleh sama-sama dari rakyat, kenapa justru hanya insentif pegawai dipermasalahkan. "Sebagai pegawai eselon empat sebenarnya saya
kecewa dengan pembatalan kenaikan kinerja pegawai," tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi III DPRD Badung Nyoman Satria membantah kabar tersebut.
g-&l,flbfu 4S
Edisi
t
Hal
.L
Satria mengatakan rencana kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan sudah diputuskan batal dalam rapat paripurna. "Kami sudah sepakat tidak jadi menaikkan tunjangan perumahan. Itu hasil rapat paripurna," kata Satria, Selasa (8/12). Terkait nominal yang masih tercatat di sekretariat dewan (Setwan), pejabat asal Mengwi, ini tak membantahnya. Satria menjelaskan angka kenaikan tunjangan perumahan dewan karena kesalahan teknis administrasi. Pada 31 November atau hart terakhir penyetujuan RAPBD 2016, agenda dewan
sangat padat. Di sisi lain masih terjadi tarik ulur pembahasan di eksekutii sehingga belurn terhapus.
"lntinya hanya kesalahan teknis administrasi staf kami. Dalam rapat sudah kami batalkan, tapi
lupa ditarik karena krodit," kata Satria. Untuk
penghapusan angka itu selanjutnya, menunggu rasionalisasi saat verifikasi gubernur. Satria memaparkan, verifikasi APBD oleh gu: bernur berlangsung selama 14 hari kerja setelah rapat paripurna 30 November lalu. Dalam verifikasi itulah kenaikan tunjangan perumahan dewan akan dicoret. Satria malah balik menyindir eksekutif. Menu-
rutnya kalaupun tunjangan perumahan dewan jadi naik, eksekutif diminta tidak cemburu. Kata Satria
kenaikan tunjangan perumahan itu sangat kecil ketimbang kenaikan tambahan penghasilan/insenRp 97 miliar.
tif pegawai yang totalnya mencapai
Berdasarkan rancangan semula, untuk ketua dewan yang semula mendapatkan Rp 19,95 juta per bulan, naik menjadi Rp 29,5 juta per bulan. Untuk wakil ketua yang semula Rp 19,75 juta per bulan menjadi Rp 24,5 juta per bulan. Sedangkan anggota hanya mendapatkan kenaikan Rp 400 ribu, yaitu yang semula menerima Rp 19,5 juta kini mendapatkan Rp 19,95 juta per bulan. Tapi akhirnya rancangan ini pun mental alias dicoret. 6 asa
sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rt perwakilan provinsi Bali
Eks Bos PT Adhi Karya
*
Dituntut 2 Tahun
Dalam Kasus Korupsi Pipanisasi Karangasem
DENPASAR, NusaBali
bel aa nJ dalam
Mantan Kepala Divisi Vll PT Adhi Karya, Ir Wi jaya
sidang berikut-
nya. "Kami minta
waktu satu minggu untuk enyiapkan pledoi,"
lmam Santosa ditun-
tut 3 tahun penjara
J
dalam kasus dugaan
korupsi
ip an isasi Karangasem di Penp
gadilan Tipikor Den-
pasar pada, S ela sa (B/12). Selain itu, Imam iuga diwa jibkan mengembalikan kerugian negara Rp 3,3 miliar atau di-
tegasnya.
Dalam dakdalam proyek
waan dijelaskan,
yang akan mema-
sang plpa unru
empat kecamatan
sepanjang 62 kilometer ini diikuti 16 peserta lelang
ganti pidana penjara selama 2 tahun.
dengan 13 peru
Dalam tuntutan
yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPUJ, Made Subawa
di hadapan
ma
. dengan agenda tuntutan di Fengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (&12).
jelis
rubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang tipikoor io pasal 55 dyat 1 ke 1 KUHP
Setelah'mempertimbangkan hal
memberatkan diantaranya tidak rnend u ku ng upaya pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi dan merugikan keuangan N egara. S€rta hal meringankan, yaitu ber-
Hal
sikap sopan di depar persidangan, JPU lalu membacakan
tuntutannya. "Meniatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun di-
kurangi masa penahanan ditambah denda Rp 50 iuta subsidair 4 bulan .penjara," tegas IPU; Made Subawa. Terdakwa ju ga d iwa ji bka n membayar kerugian Negara Rp 3,3 miliar dengan ketentuan jika tidak dapat membayar harta bendanya
akan disita untuk dilelang dan jika masih tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Usai pembacaan tuntutan, kuasa hukum terdakwa, Edy Hartaka langsung menyatakan akan menyampaikan pledoi (pem-
I L&v,3 9v':r.nfu Zo(t
.s
NUSAEALVFEZA
TERDAKWA, Wijaya lm€m Sarnosa didampingi pengaca.anya Edy Hartaka usaisidang
hakim pimpinan Gede Ariyadi meIyatakan te rda kwa terbukti bersalah sesuai dakwaan subsidair. Yaitu 3 ayat 1 jo pasal 18 ayat I hurufb UU No.31 tahun 1999 tentang korupsi, sebagaimana yang telah ditanbah dan diubah dengan UU No.20 tahun 2001,tentang pe-
Edisi
K
mengaliri air di
-
sahaan yang lang-
sung mengaiukan
penawaran. Saat Itu. penawaran terendah dilaku-
kan PT Waskita Karya berkejasarna dengan PT Duta Karya dengan nilai penawaran Rp 26,4 miliar.
Sementara PT Adhi
Ka
rya
menawar Rp 27 miliar. "Saat itu PT Adhi Karya yang dimenangkan dan PT Waskita Karya dijadikan cadangan,'l jelas .lPU. Setelah membuat
perjanjian yang d itandatangani Kadis PU dengan terdakwa yang saat itu meniabat sebagai Kepala Divisi VII PT Adhi Karya, proyek
yang melintas di empat kecamatan, yaitu Karangasem, Abang, Kubu dan Manggis dimulai. Dalam pemasangan pipa inilah akhirnya ditemukan
penyelewengan.
6
rez
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali ru
irir
t
r,r
,.
t
NuiI:q=
Inspektorat Bidik 8 SKPD di Buleleng
.
/
" SINGABAJA, NusaBati Delapan satuan kerja perangkar daerah (SKpD)lingkup Pemkab Buleleng menjadi bidikan pengawasan dari Inspektorat Pemprov Bali. Tim Inspektorat Bali sudah ada di Buleleng sejak Senin (7/12) hingga sepekan. Delapan SKPD yang menjadi bidikan iru yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Polpp dan Linmas, Bappeda, Dinas Sosial dan Eadan Pemberdayaan Masyarskat dan Pemerintahan Desa {BPl\4PD). Sebelum bergerak, tim dipimpin Kepala Inspektorat BalalKetut Teneng sempat berkoordinasi di ruang rapat Kantor Eupati Buleleng, diterima Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka, didampingi pimpinan SKpD terkait. Kepala Inspektorat Pemprov Bali I Ketut Teneng mengatakan, pengawasan dengan sistem sampel ini rutin dilakukan ke kabupaten/kota diBali. pengawasan tidak untuk mencari kesalahan SKPD, namun mengeveluasi kinerja SKPD dalam mempertanggungjawabk€n keuangan pemerintah dalam setahun. la menvakini trdak ada hal-hal yang krusial, karena Buleleng sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian {WTp)dalam pelaksanaan APBD sebelumnya. "Buleleng sudah sangat bagus dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya dan sudah merebut WTP kami hanva mengingatkan kalau ada kesalahan," tegasnya. Sekkab Euleleng Dewa Ketut Puspaka m€ngatakan, kehadiran Inspektorat Pemprov Eali ke Buleleng lidak berarti pengelolaan keuangan di wilayah ini terjadi masalah. Namun, pembanaan ini menjadi kesempatan baga SKPD da daerahnya untuk mengeveluasi sesuai regulasi untuk mempertanggungjawabkan keuangan setahun. "Saya rasa, pengelolaan keuangan sudah cukup ketat, karena kami selalu menekankan agar pengelolaan keuangan itu mengikuti regulasi yang ada, terang Puspaka. Puspaka mencontohkan, pemakaian anggaran yang tidak ada kontrak batas akhir pertanggungjaawabannya paling lambat 10 Desember 2015 harus tuntas seratus persen. Sedangkan untuk kegiatan yang berdasar kontrak dengan pihak ketiga, pertanggungjawaban keuangannya mengikuti kontrak yang ada.
Menurut Puspaka, pola pertangg u ngjawaba
n
keuangan initidak bisa ditawar-tawar kembali. karena pemeirntah pusat telah memberikan predikat WTp bagi Buleleng dalam pengelolaan APBD 2014. Kata dia, WTp ini menjadi taruhannya untuk penalaian pengelolaan keuangan 2015 ini. "Bukan hanya Inspektorat yang mengawasi kami. BPK juga sudah mengaudit khusus pengelolaanADDdandanaaloaksidesa. Bagi kami pengawasan seperti inisangat baik untLtk mengoptimalkan bagaimana pelaksanaaan APBD yang berbasisaqruel dan ini mutlak dilakukan dalam mempertahankan WTp ditahun 2015," tegas Puspaka. i kl9
Edisi
Hal
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
Komisi I DPRD Bali Sidak Tujuh SKPD
Disp€rindag Gugurkan Proposal Hibah Denpasar (Bali Post) Dinas Perindustrian dan Perdaggngan (Disperindag) Bali rupanya menggugurkan seluruh proposal hibah yang masuk ke SKPD tersebut. Praktis, tidak akan ada satu pun hibah yang bisa dicairkan di sana. Hal ini terungkap saat Komisi I DPRD Bali menggelar sidak ke tujuh SKPD, termasuk Disperindag Bali, Selasa (8/12) kemarin. Kedatangan dewan disambut Sekretaris Disperindag,lantaran Kepala Dinas sedang mengikuti acara atau tidak ada di tempat. "Proposal yang masuk ke Disperindag semuanya ditolak,.tidak
menyidaktujuh SKPD, dewan juga mendatang!Biro Hukum dan Biro
yang mesti dilengkapi penerima hibah. Kepala Dinas Kebudayaan Bali,
diproses. Anggota dewan yang mem-
Keuangan yangjuga terkait dengan pencairan hibah. Tama menjelaskan, total ada 695 proposal hibah yang difasilitasi dewan. Masing-masing tersebar di Dinas PU Bali sebanyak 477 proposal, Dinas Kebudayaan BaIi 113 proposal, Biro Kesra 42 proposal, Dinas Peternakan Bali 40 proposal, Disperindag Bali 9 proposal, Dinas Perikanan Bali 8 proposal, dan Dinas Pertanian Bali 6 proposal. '?er hari ini (kemarin - red) yang belum cair,sekitar Rp 40 mfiar lebih atau 86 persen belum cair. Ini untuk yang di APBD Perubahan saja. PU memang paling banyak proposal yang
Dewa Putu Beratha, mengatakan, sebagian proposal sejatinya sudah ting-
fasilitasi pioposal di sini btomatis gugur semua. Itu lucu, artinya Pergub (Pergub No. 55 Tahun 2015 - red) yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur itu
justru tidak sejalan dengan tupoksi Disperindag," ujar Ketua Komisi I DPRD BaIi Ketut Tama Tenaya.
Tama menambahkan, masalah
ini akan dilaporkan kepada pimpinan dewan untuk mengambil tindakan selanjutnya. Politisi PDI-P ini mengaku sangat kecewa dengan langkah yang diambil Disperindag. Sementara itu, Bali Post belum
berhasil menghubungi Kadisperindag Bali Ni Wayan Kusumawathi,
S.H.,M.Si. untuk dimintai konfirmasi terkait dengan hal itu. Berbeda dengan Disperindag, enam SKPD lainyang juga menjadi sasaran sidak dewanjustru sedang
dalam proses pencairan hibah. Masing-masing Dinas Kebudayaan
Bali, Biro Kesra Setda Provinsi Bali, Dinas Peternakan Bali, Dinas
Pertanian Bali, Dinas PU Bali, dan Dinas Perikanan Bali. Selain
Edisi
Hal
z
pdou,f /
masukke situ cuma prcses pencajran-
nya cukup bagus. Di Dinas Kebudayaan prosesnya masih banyak yang
perlu diperbaiki, sama sekali belum ada yang cair jtrga," jelasnya.
Tama mengaku khawatir Dinas Kebudayaan tidak bisa memenuhi target waktu pencairan hibah yakni sebelum tanggal 15 Desember. Apalagr bila pa$rtia hibah di sana tidak mau
proaktif memberi tahu kekurangan
Wnbf tS
galdiajukan ke Biro Keuangan untuk proses pencairan. Namun sebagian lagi masih perlu dilakukan perbaikan agar sesuai dengan Peratutan Menteri Dalam Negeri dan Pergub No.55 tahun 2015. Khususnya terkait Surat Keterangan Terdaftar (SKT). "Kalau ada sekaa atau sanggar milik desa adat atau milik banjar adat, otomatis dia adalah bernaung
sesuai dengan Pergub. Artinya tidak perlu lagi SKT, cukup dengan
surat keterangan dari bendesa atau
banjar adat bahwa dia bernaung. Kalau sanggar atau sekaa tldak ada konteks milik banjar atau desa dia harus ada surat keterangan sampai camat kalau dia ada di wilayah itu dan harus terdaftar," paparnya.
Beratha menambahkan, proses pencairan kuncinya kini ada di penerima hibah itu sendiri. Bila penerima bisa segera,menyempurnakan proposal ataupun persyaratan lainnya, maka pencairan bisa cepat
dilakukan. (kmb32)
sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rf perwakiran provinsi Bari
N"
$idakProyek, Pi Bupati
Mencak-tnencak pekerjaan tidak sesuaj dengln Ku€l ta s, bila perlu rekananhya I
diblqck lrsr sa;a. K;t""t;-il",;; penger;aan proyek inijuga aki_ oat mtntmnya penqawasan darj
SKPD terkait," katJ nya.
Sementara, Kabid Bina Obiek Disbudpar Bangli lWayan Bona, yang mengjkuti sidak tersebut, menletaska n proyek senilai RD 175 juta. Bona bakal memanggil
rekanan tersebut untuk minta
pertanggungjawaban. Namun setelah dia berkoor_
dinasi dengan rekanan, pihak
reKanan menyatakan bakal mulai
mengeryakan proyek tersebut hari ini. "Setelah berkoordinasi dengan pihak rekanan, rencanan_
PENJABAT Bupati Bangli Dewa Gede M€hendra Putra sidak di Desa penglipuran, Bangli, Selasa (8/12).
Ketika disidak, tak ada satupun pekerja proyek di lokasi. Bahkan pengawas pioyek juga tak muncul. BANGLI, NusaBali Penjabat Bupati Bangli Dewa Gede Mahendra Putra marah-
marah ketika menggelar sidak se
jumlah proyek fisik. Dikhawat-
iri, proyek fisik tak selesai tepat
Hal
iutkan sidak ke objek Wisata Spiritual Arca yang berada di
Desember 2015 mendatang. Kalau memang tidak selesai sesuai batas waktunya, maka anggarannya bakal kami tahari," tegasnya. Di lokasi hanva terdaDat material bahan bagunan yarig dibiarkan begitu saja, pengawasproyek
dikeriakan.'Akhir tahun sudah
pun tidak ada yang muncul. Bahkan papan keterangan pem-
beritahuan pengerjaan proyek juga tidak terpasang, sehingga
Ketika sidak pembangunan penataan lahan parkir di ka-
informasi tentang proyek tersebut terkesan tidak transparan,
Edisi
bakal dimulai," ucapnva." Kemudian, tj Bupiti melan_
Bangli, Selasa (8/12) siang, di lokasi proyek tidak ada seorang pun yang bekerja. Bahkan pengawas proyek juga tidak muncul di lokasi. "Pengerjaan proyekyang bersumberdari dana perubahan ini, seharusnya sudah kelar per 23
waktu, apalagi saat ini menjelang akhir tahun anggaran 2015.
rrasan wisata Desa Penglipuran,
ya besok [hari ini] Denseriaan
"Kalau rekanan melakukan
Banlar Tegalasah, Desa/Kecamatan Tembuku. Saatitu, Mahendra Putra juga geram. Pasalnya, realisasi proyek dinding penahan
tanah (DPT) yang menelan anggaran Rp 150 juta iuga belum
harnpir habis, apa bisa proYek ini selesai tepat waktu," ujarnya. Pihak Pelaksana Proyek, I NY-
oman Suradnya, yang ketika itu berada di lokasi berdalih kalau proyek itu seiatinYa dikerjakan beberapa hari sebelumnYa Namun, s;at itu muncul Persoalan yang mengakibatkan Penger,aan
proyek tertunda. "WalauPun
demikian. kami tEtap bakal me-
nyelesaikannya seiuai waktu
yang ditentukan;' akunya
€w
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali t
uI r.l
NriiIq
I
Tunjangan Direksi.l PD Pasar Tarik ului *
SINGAMIA
Pansus Pilih ke Kemendagri NusaBali i
peluang ini memunedkan permasalahan di kemudian hari. Tapi kami tidak mengatakan direki senalqya mengatur tunjangan, namun ada baiknya ini diatur dengan perbup dan kajian laju usaha," katanya.
Kewenangan Direki PD Pasar dalam menentukan dan menetapkan kenaik4n tunjangan penghasilannya,.rlE3lh menjadi perdebatan alot. Lembaga Dewan tetap ngotot memangkas kewenangan tersebut, karena dianggap direki seenaknya membuat keputusan. Namun ek-
Sementara Direktur Utama {Dirut) PD Pasar Buleleng Putu Cede Satwi-
kayadnya men)€rahkan sepenuhnla keputusan tersebut pada Pemkab selaku pemilik PD Pasar Pihaloya han)"
sekutif berdalih, kewenangan itu mengacu pada Permendagri nomor 50 tahun 1?99 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
sebagai eksekutoq atas ketentuan
jang dibuaL "Ranperda itu diajukan
Hal itu terungkap dalqm pemba-
oleh Pemkab, bukan dari kami. Kalau kami hanya sebagai pelal$ana, kami
hasan Ranperda Penyertaan Modal
akan tunduk dan patuh terhadap
PD Pasar antara Pansus DPRD Buleleng dengan eksekutif dan Direksi PD Pasax Kamis [10/12) di ruang rapat komisi Gedung DPRD
lctenhran yang ada Sebenarnya leni tidak masalah kalau besaran nilai tunjangan itu berdasarkan Perbup," l(atanya Menurut Satwika}'adny4 kendati besaran nilai tuniangan ditenhrkan oleh dircki, namun dalam strukurr organisasi BUMD ada badan pengawas @P) yang menjadi penentu dalam setiap keputusanyangdianbil dircbi 'Tentu kami tidakbisa s€enalsrya me
Bulelen& Jalan Veteran, Singaraja. Rapat dipimpin Wakil lGh]a DPRD Made Adi Purnawijaya. SementaE eksekutif dihadiri Asisten I Sekrl€b Buleleng lda Bagus Made Geriastika dan Dir€ktur Utama (DirutJ PD Pasar Buleleng Putu Gede Saatwil€Jadnya.
lctua Pansus G€de Suradnya menilai, Dir€ki PD Pasar bisa s€enakrya menenurkan besaran nilaihrnjangannya,
nentukan besaran tunjangan, l€rena kami iuga harus mengaiukan usi an ke BP dan BP tentu juga melalq.rl€n kajian lang diketahui iuga oleh Bupati selaku pemilik BUMD Jadi tidakbenar
iika kewerungan itu diberikan
pada direki. Karena pada pasal 12 hump A, kewenangan itu diberikan pada direksi PD Pasax Suradnya
menyebut, sebaiknya penentuan dan penetapan kenaikan tunjangan
direksi diatur melalui Peraturan Bupqti (Pertup), dengan memperhab:kan siurasi laiu usaha terutama dari realsifi PAD yang dihasill€n seuap tahunnva. "Sala kira klausul oasal ini seperti i,emena-mena karena$isa sala
Edisi Hal
: kahr,3
|,c:,
U
"9(f
.
kalau kami seenaknya menaikkan itu," ujarnya didampingi oirektur Operasional (Dirops) Made Agus Yudiarsana. sementara dari pihak eksekutif menegaskan, penyerahan kewenangan menentukan besaran nilai. tunjangan kepada direki PD Pasar sesuai dengan Permendagri tentang BUMD.
5
k19
.
'
