EDISI 02 2007
“"Harmonisasi " Tekstur warna berirama Tertuang dalam zoning-zoning
Konfigurasi-konfigurasi ruang Sarat makna
Ruang hijau, lahan terbangun, aliran sungai. . . Membentang melukis alam raya Dengan batasan Tertentu dalam proporsi dan komposisi
Tipologi bangunan yang dipersoalkan Prinsip perancangan dan pedoman Tak-ter-studibandingkan karena tak punya konsep konfigurasi dan contoh kasus
Apik Tertata Meliuk sejauh mata memandang
Jangan terulang ketumpangtindihan, ketakmutlakan yang perlu diwaspadai Yang acap berubah-ubah tanpa konfirmasi
Nuansa indah Menggelora berwarna warni Jauh dari tumpang tindih
Kini saat, Tuk cipta harmonisasi..................................
BERITA BULAN INI RUU Penataan Ruang Disahkan Jadi UU Penataan Ruang Baru
Feb'07 Lin
UU Penataan Ruang yang Baru Tidak Beri Toleransi Pada Izin yang Tidak Sesuai Pemda Diberi Kesempatan Tiga Tahun Untuk Sesuaikan Perda RTRW Pemanfaatan Ruang Harus Perhatikan Daya Dukung Lingkungan
UU Penataan Ruang yang Baru Tidak Beri Toleransi Pada Izin yang Tidak Sesuai
LIPUTAN
M
enteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, UU Penataan Ruang yang baru harus tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah Daerah diminta aktif menyebarluaskan informasi keberadaan UU tersebut. Sosialisasi dilakukan dengan menempatkan UU Penataan Ruang di tempat-tempat umum serta menjual buku UU tersebut. Diharapkan masyarakat mengetahui apa saja yang diatur, sehingga mereka pun dapat mengawasi pelaksanaannya. ”Dulu peraturan daerah penataan ruang dibuat tapi masyarakat tidak mengetahui, karena hanya disimpan di laci pejabat daerah,” ucap Djoko Kirmanto dalam Orientasi Wartawan Dep. PU di Bandung, Sabtu (12/03). Djoko Kirmanto mengatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap perizinan yang tidak sesuai. Setiap pelanggaran akan Berita Penataan Ruang
01
diberikan sanksi tegas baik kepada pemberi ijin maupun untuk penerima ijin. ”Semua sanksi sudah diatur secara jelas, untuk pidana misalnya pelanggar dapat dihukum paling lama 15 tahun dengan denda hingga Rp 5 miliar,” kata Djoko lagi. Dirjen Penataan Ruang Dep. PU Hermanto Dardak mengungkapkan rencana penataan ruang yang diatur dalam UU pada setiap kecamatan akan diperlihatkan kepada masyarakat. Menurut Hermanto bila terjadi pelanggaran penataan ruang masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang. Meskipun sanksi yang diberikan sangat tegas, tetapi tetap memberikan pengembangan ke depan sehingga tidak bersifat statis. UU ini merupakan contoh peraturan yang berproyeksi ke depan.
untuk merubah tata ruang tanpa berkoordinasi dengan administrasi setingkat di atasnya. Sebagian tata ruang di daerah telah berubah sejak era otonomi daerah tanpa dapat dicegah oleh pemerintah. ”Otonomi daerah terlalu jauh menjangkau kebebasan daerah, sehingga banyak terjadi perubahan rencana tata ruang
Sementara itu, menurut Wakil Ketua Pansus RUU PR DPR-RI Syarfi Hutauruk sanksi dan denda dalam jumlah besar itu akan diberikan baik kepada pengembang maupun pejabat yang terlibat dalam perubahan tata ruang yang dapat merusak lingkungan. “Demi mengeruk pemasukan PAD, banyak pemerintah daerah dengan sengaja mengubah fungsi lahan untuk kegiatan industri dan properti,” jelas Syarfie Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi alasan umum bagi pemda Syarfi Hutauruk
LIPUTAN
KONSULTASI RAPERDA RTRW BULAN INI Saat ini hampir seluruh kalangan sudah mulai menyadari akan pentingnya penataan ruang, termasuk kalangan legislatif yang menganggap penting keberadaan penataan ruang. Ditjen Penataan Ruang selaku pihak eksekutif dalam penataan ruang menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab masyarakat akan penataan ruang. Demikian disampaikan Sesditjen Penataan Ruang Setia Budhy Algamar. Khusus untuk pemekaran, Setia Budhy menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara bupati dan
walikota yang terkena pemekaran. Karena dalam prosesnya, pemekaran perlu mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, fisik, dan sebagainya. Sementara itu Dir. Penataan Ruang Wil. II IF Poernomosidhi menambahkan bahwa proses peninjauan kembali RTRW bukan berarti ‘pemutihan’. Peninjauan kembali merupakan ‘planning maintenance’ agar arahan penataan ruang, untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat rencananya, dapat tetap terjaga. Hal ini disampaikan
Direktorat Penataan Ruang Wilayah II (Jawa-Bali) Maret 2007 ini, Dit. PR Wil. II menerima kunjungan Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi dan Komisi 1 DPRD Kota Yogyakarta. Kedua kota tersebut sedang melaksanakan proses peninjauan kembali RTRW Kota untuk disusun menjadi Raperda RTRW. Beberapa masalah yang terungkap antara lain mengenai pemekaran jumlah kecamatan.
02
Berita Penataan Ruang
Sesditjen Penataan Ruang (kanan) dan Ketua DPRD Kota Sukabumi
pemerintah telah berencana menjadikan beberapa daerah sebagai proyek percontohan penerapan UU Penataan Ruang. Daerah itu antara lain kawasan metropolitan Makassar-Maros-SungguminasaTakalar (Maminasata) dan kawasan GresikBangkalan-Kertoseno-Mojokerto-SurabayaSidoarjo-Lamongan (Gerbang Kertasusila). ”Ini akan dilakukan dengan seijin pemerintah daerah, tapi memang mereka (Pemda-red) telah meminta saya untuk menerapkan UU Penataan Ruang yang baru di daerah mereka,” ucap Djoko Kirmanto. wilayah,” ucap anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar ini. Daerah yang merusak tata ruang wilayah diancam pengurangan alokasi anggaran dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi kerusakan tata ruang di daerah.
Syarfie mengatakan pengurangan DAU dan DAK sudah terdapat dalam RUU Penataan Ruang. Sementara itu untuk daerah yang dinilai mematuhi dan mengembangkan daerahnya sesuai peruntukkan penataan ruang akan mendapat perlakuan sebaliknya dari Pemerintah. Selain itu, Menteri PU juga mengatakan,
Pemerintah akan membantu melakukan supervisi dalam melaksanakan penertiban tata ruang. Bantuan lain akan diberikan berupa rancangan desain dan konsep pengelolaan wilayah dalam proyeksi pengembangan ekonomi jangka panjang dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. red, diolah dari Puskompu
Poernomosidhi selaku pembina kegiatan penataan ruang di wilayah Jawa-Bali pada acara konsultasi dan diskusi dengan Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi (6/3) dan Komisi 1 DPRD Kota Yogyakarta (8/3) dalam rangka penyusunan Raperda masing-masing kota tersebut. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh para staf di lingkungan Ditjen Penataan Ruang, Poernomosidhi berkesempatan menyampaikan beberapa konsep dasar penataan ruang di Indonesia. Pada prinsipnya, RTRW Kota harus mengacu kepada RTRW Kab, RTRW Provinsi, dan RTRW Nasional. Posisi kota dalam kerangka acuan strategis pengembangan ekonomi Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan di-Perda-kan dalam tiap RTRW Kota. Pertemuan ditutup dengan diskusi antara masing-masing anggota Komisi 1 DPRD Sukabumi dan Kota Yogyakarta dengan Ditjen Penataan Ruang. wil II
Direktorat Penataan Ruang Wilayah III (Kalimantan-Sulawesi-NTB) Seperti telah diatur dalam pasal 189 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sebelum perencanaan teknis itu disahkan, seyogyanya Pemda melakukan diskusi teknis dengan Menteri yang membidangi penataan ruang. Hal ini
dilakukan untuk menghin-dari kebijakan yang saling ber-tabrakan satu sama lain, serta agar rencana strategis nasional yang tercantum dalam RTRWN juga terakomodasi dalam RTRW Prov/Kab/Kota. Menteri PU dalam hal ini memang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai penanggung jawab pembinaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan penataan ruang secara nasional. Demikian penjelasan Sesditjen Penataan Ruang Setia Budhy Algamar dalam diskusi dan konsultasi dengan Pansus DPRD Prov. Kalteng di Jakarta akhir Maret lalu. Karena acara ini berlangsung persis satu hari setelah UU Penataan Ruang yang baru disahkan oleh DPR, Setia Budhy sekaligus pula menjelaskan beberapa hal penting berkaitan dengan UU PR yang baru tersebut.
Antara lain, pembagian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota diatur secara lebih jelas dan tegas. Selain itu diatur pula mengenai insentif dan disinsentif, ketentuan mengenai sanksi, standar pelayanan minimal, dan peraturan zonasi tingkat provinsi/kabupaten/kota. Acara diskusi dipimpin oleh Dir. Penataan Ruang Wil. III Wahyono Bintarto, diawali dengan penyampaian secara singkat konsep Raperda RTRW Prov. Kalteng oleh Ketua BKPRD Prov. Kalteng. Raperda tersebut masih dalam proses penyusunan, sehingga Pansus DPRD Prov. Kalteng membutuhkan banyak masukan untuk menyempurnakan batang tubuh Raperda, terutama yang berkaitan dengan UU Penataan Ruang yang baru. wil III Berita Penataan Ruang
03
LIPUTAN
RUU Penataan Ruang Disahkan Menjadi UU Penataan Ruang Baru Akhirnya DPR menyetujui disahkannya RUU Penataan Ruang menjadi Undang-Undang menggantikan UU Penataan Ruang No.24/1992 setelah melewati proses pembahasan panjang selama satu setengah tahun. Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Selasa (27/3). Sepuluh fraksi yang memberikan pandangan umum dalam Sidang Paripuna itu juga menyetujui pengesahan UU tersebut. namun kepada sektor lainnya. ”Orang melihat PU itu sektor, maka lantas UU ini juga bersifat sektoral. Semua hal telah masuk disana, jadi jangan hanya karena ini inisiatif sektoral (Dep. PU-red), maka UU ini jadi sektoral,” terang Djoko Kirmanto. UU Penataan Ruang ini menurut Djoko Kirmanto juga mengatur tentang perbaikan lingkungan, penghijauan, masalah resapan, dan hal lainnya. Semua hal tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan Dep. PU.
Syarfi Hutauruk (F-PG) menyampaikan persetujuan pengesahaan RUU PR secara tertulis kepada Menteri PU.
Setelah disahkannya UU Penataan Ruang, pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW). ”PP Penataan Ruang Nasional akan segera keluar, sudah kami susun, hanya perlu revisi dan sedikit tambahan,” ucap Menteri PU. red, diolah dari Puskompu)
U
sai Sidang Paripurna, Menteri PU Djoko Kirmanto menjelaskan ada perbedaan mendasar dari UU Penataan Ruang yang baru yaitu adanya keterkaitan terhadap ekonomi daerah, lebih tegas dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tata ruang itu sendiri, serta pemberlakukan sanksi yang berat. “Kita tidak akan pernah memberi maaf untuk penyimpangan penataan ruang,” tegas Djoko Kirmanto,”seperti undang-undang yang lainnya, kekuatan suatu peraturan ialah law enforcement.” Djoko Kirmanto optimis UU Penataan Ruang yang baru akan menertibkan tata ruang. Ia juga menegaskan UU tersebut tidak hanya berpihak terhadap permasalahan pembangunan infrastruktur,
LIPUTAN PEMDA DIBERI KESEMPATAN TIGA TAHUN UNTUK
SESUAIKAN PERDA RTRW Bila RUU Penataan Ruang telah disahkan oleh DPR, Dirjen Penataan Ruang Dep. PU Hermanto Dardak mengatakan, Pemda akan diberi kesempatan selama tiga tahun untuk menyesuaikan peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Andi Oetomo
04
Berita Penataan Ruang
Dalam program Dialog di Stasiun ANTV, Senin (26/03) Hermanto menjelaskan penyesuaian peraturan tersebut diperlukan agar tidak ada pemda yang merasa dikorbankan. Ia juga mengatakan, RUU Penataan Ruang mengatur pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggar pemanfaatan penataan ruang. Pemberian sanksi diberikan tidak hanya untuk penerima ijin, tetapi juga kepada pemberi ijin yang dinilai melanggar penataan ruang. Sanksi yang diberikan berupa hukuman administrasi maupun
pidana. “Di dalam UU Penataan Ruang yang lama tidak diatur mengenai adanya sanksi, sementara dalam UU yang baru ada,” terang Hermanto Dardak. Penyesuaian yang perlu dilakukan Pemda menurut Dosen Jurusan Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Andi Oetomo antara lain luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di setiap kotanya yang mencapai 20%. ”Saat ini RTH di hampir seluruh kota besar luasnya di bawah angka tersebut,” ungkap Andi Oetomo. Andi Oetomo mencontohkan, RTH DKI Jakarta saat ini kurang dari 9%, walau dalam RTRW mereka tercantum 13,94%. Kota Bandung bahkan hanya memilki RTH sebesar 4%. ”Namun untuk penyesuaian luas RTH perlu rentang waktu cukup
Pemanfaatan Ruang Harus Perhatikan Daya Dukung Lingkungan
S
ecara administratif, rencana tata ruang wilayah dibagi menjadi RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota. Seluruh RTRW ini harus bersifat komplementer. Dengan demikian apabila ada kawasan srategis yang meliputi beberapa wilayah administratif, maka RTRW-nya akan saling mendukung, kata Dirjen Penataan Ruang Hermanto Dardak. Sebagai contoh, bila di wilayah Bogor ruang terbuka hijaunya berkurang, maka wilayah Jakarta akan terkena dampak akibat kapasitas run-off yang meningkat dari wilayah Bogor sebagai bagian hulu Jakarta. Apalagi bila sistem drainase di Jakarta tidak mampu menampung kapasitas curah hujan di wilayahnya sendiri. Jakarta dan Bogor termasuk dalam Kawasan Jabodetabekpunjur yang secara ekologis harus saling mendukung. Hermanto mengatakan UU PR yang baru menegaskan bahwa pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung, daya tampung, maupun kualitas lingkungannya. Hal ini disampaikan Hermanto dalam acara Dialog Pro Publik di TVRI Pusat Jakarta (28/3). Hadir pula dalam acara tersebut Soeharsojo, anggota Komisi V DPR-RI/mantan anggota Pansus RUU Penataan Ruang.
LIPUTAN
mulai tingkat RT, RW, Kelurahan,sampai Kecamatan. Dasar penentuan proporsi RTH itu berdasarkan keterkaitan ekologis antar wilayah, jelas Hermanto. Soeharsojo menambahkan bahwa UU PR yang baru memuat aturan mengenai sanksi, insentif, dan disinsentif yang pada UU No. 24/ 1992 tentang Penataan Ruang belum ada. Bagi pelaku penataan ruang yang memenuhi dan mendukung ketentuan yang diatur oleh UU PR, maka akan diberikan insentif. Bentuk insentif itu antara lain pengurangan pajak, atau dukungan infrastruktur pada wilayah terkait. Sebaliknya bagi yang tidak memenuhi dan mendukung ketentuan tersebut akan diberikan disinsentif, misalnya pajak diperbesar dan tidak diberikan dukungan infrastruktur. Diharapkan sistem ini akan menghasilkan semacam subsidi silang diantara pelaku pembangunan, urai Soeharsojo. (nil)
Dengan telah disahkannya UU PR yang baru pada 27 Maret yang lalu, maka diharapkan ijin-ijin penataan ruang yang tadinya dipakai sebagai alat untuk meningkatkan PAD dapat diminimalisasi, kata Soeharsojo. Ia juga mengatakan bahwa dalam UU PR yang baru terdapat aturan mengenai ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hijau publik. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sementara itu proporsi ruang terbuka hijau untuk publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari wilayah kota. Sebaran ruang terbuka hijau publik ini diharapkan merata dari
Ketua Pansus RUU PR (tengah) dan Dirjen Penataan Ruang (kanan) di Stasiun ANTV (26/3)
lama yaitu selama 20 tahun.” imbuh Andi Oetomo.
pemerintahnya,” ucap Andi.
Sementara itu, Ketua Pansus RUU PR DPR-RI Rahman Syagaf mengatakan, bila saat ini banyak pejabat dipenjara akibat perbuatan korupsi, maka nantinya akan ada kemungkinan pejabat publik dihukum akibat pelanggaran pemberian ijin penataan ruang.
Rahman Syagaf menerangkan nantinya, akan ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mengawasi dan menangani pelaksanaan UU Penataan Ruang. PPNS akan berada di bawah departemen yang membawahi masalah tata ruang, yang dalam hal ini diwakili Dep. PU. ”PPNS tersebut wajib menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran pemanfaatan ruang dari masyarakat,” tegas Ketua Pansus Penataan Ruang itu. red, diolah dari Puskompu
Rahman menilai banyak pembaruan dalam RUU Penataan Ruang yang akan disahkan itu. Menurutnya, UU yang baru akan lebih implementatif, aspiratif dan bersifat desentralisasi. Hermanto Dardak juga mengatakan RUU ini merupakan peraturan yang bersifat lintas sektor, lintas daerah, serta lintas kepentingan stakeholders penataan ruang. Selama 15 bulan penyusunannya, DPR-RI bersama pemerintah telah menyaring banyak masukan dari para ahli tata ruang, para akademisi, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Andi Oetomo mengakui sebagian besar masukan dari para ahli tata ruang sudah termaktub dalam RUU ini. Menurut Andi, pihaknya turut mengawal proses berlangsungnya penyusunan peraturan ini. ”Hampir 60% masukan dari para ahli sudah terakomodasi, mudah-mudahan 40 % sisanya bisa termuat dalam peraturan Dirjen Penataan Ruang didampingi Sesditjen Penataan Ruang dalam sesi diskusi di Sapta Taruna
Berita Penataan Ruang
05
LIPUTAN
RUU PR DIHARAPKAN MENJADI PAYUNG HUKUM YANG PRO PUBLIK Deptan, KLH, Menko Ekuin, perguruan tinggi (ITB, IPB, Unpad), LAPAN, Bakosurtanal, BPN, Pusat Bahasa, serta Bappenas, menyatakan dapat menerima hasil rapat Panja yang dilaporkan hari ini. Berturut-turut para juru bicara dari fraksi PDS, PG, PBR, PDIP, BPD, PPP, PKS, PD, PKB, dan PAN juga menyampaikan ‘pendapat akhir mini’ terhadap RUU PR. Seluruh fraksi dapat menerima hasil rapat Panja tentang RUU PR serta menyetujui agar draft RUU PR ini dilanjutkan dengan pembahasan tingkat 2 di rapat paripurna, kemudian disahkan menjadi UU.
Setelah melalui perjalanan cukup panjang selama ±15 bulan, RUU Penataan Ruang saat ini telah sampai pada tahap pengesahan draft final RUU PR, yang dilakukan dalam Rapat Kerja Pansus RUU PR – DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri PU beserta jajarannya (21/3). Berbagai persoalan yang berkaitan dengan tata ruang dan menjadi desakan publik, saat ini telah diakomodasi dalam RUU PR, kata Ketua Panja RUU PR Syarfi Hutauruk, antara lain masalah disparitas, konversi lahan, miskoordinasi, partisipasi publik, konsistensi dan disiplin dalam penerapan aturan tata ruang, mekanisme sanksi, serta mekanisme insentif-disinsentif. Bencana seperti longsor, banjir, kemacetan lalu lintas kota, ledakan jumlah penduduk, serta alih fungsi lahan juga menjadi hal penting dalam RUU PR ini. Persoalan-persoalan tersebut diakomodasi dalam RUU PR berdasarkan masukan dari berbagai fraksi yang memiliki landasan kepentingan yang senada untuk mendorong lahirnya RUU PR yang implementatif terhadap kebutuhan pembangunan di segala bidang. Sebagai payung hukum, RUU PR diharapkan tidak menjadi alat legitimasi untuk menghancurkan ruang nusantara yang tersisa, melainkan justru pro publik dan bermuara pada kesejahteraan bersama, meskipun di saat bersamaan kini bermunculan problem teknis dan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Panja juga mengedepankan penguatan Dep. PU untuk melakukan koordinasi dan penyelenggaraan penataan ruang, sehingga Dep. PU mempunyai kewenangan teknis untuk mengoperasionalkan tata ruang nasional secara sinergis. Seluruh peserta raker yang terdiri dari perwakilan Dephan, Dep. ESDM, Dep. Hukum & HAM, Depdagri, DKP, Dephut,
06
Berita Penataan Ruang
Raker ditutup dengan pendapat akhir mini dari Presiden RI terhadap RUU PR yang dibacakan oleh Menteri PU Djoko Kirmanto. Melalui serangkaian pembahasan yang sangat intensif dengan berbagai stakeholders dan wakil pemerintah, maka telah dihasilkan sebuah naskah RUU tentang Penataan Ruang sebagai hasil kesepakatan dari semua pihak, untuk mewujudkan sebuah ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pemerintah berharap agar RUU PR ini dapat disahkan menjadi UU menggantikan UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang. UU yang baru akan menjadi payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, serta efisien dan akuntabel, urai Djoko. Raker kemudian diakhiri dengan penandatanganan naskah RUU PR oleh seluruh perwakilan fraksi yang hadir, untuk kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tingkat 2 pada 27 Maret yang akan datang. nil
Menteri PU dan Dirjen PR beserta pimpinan dan anggota Pansus RUU PR usai penandatanganan naskah RUU PR
PEMBANGUNAN MAL/APARTEMEN HARUS PERHATIKAN RUANG TERBUKA HIJAU
LIPUTAN
M
al / apartemen yang marak tumbuh di Jakarta hendaknya juga memperhatikan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain sebagai daerah resapan air yang dapat mengurangi terjadinya banjir, RTH juga akan menjadikan udara sekitar menjadi lebih sehat.“Pembangunan vertikal di Jakarta harus dibarengi dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di lokasi tersebut atau di lokasi lain” kata Dirjen Penataan Ruang Hermanto Dardak dalam kunjungan lapangan bersama para anggota Panitia Khusus RUU Penataan Ruang DPR RI di Provinsi DKI Jakarta (21/2). Kunjungan lapangan dilakukan pada beberapa lokasi seperti Taman Kota Tomang, Pintu Air Muara Angke, Rusun Muara Karang, Sungai Ciliwung di Casablanca, Waduk Melati, dan Kelapa Gading. Sebelum ke lapangan, para anggota Pansus juga mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balai Kota untuk mendengarkan penjelasan mengenai Penataan Ruang di Provinsi ini. Dalam kunjungan di Waduk Melati, Anggota Pansus RUU Penataan Ruang Ali Mubarok dari FKB menilai terjadi penyempitan dari luasan rencana sebelumnya yang ada dalam rencana tata ruang DKI Jakarta tahun 1965 dan 1985. Waduk Melati yang kini luasannya hanya 3,9 ha ini dinilai sudah tidak lagi berfungsi maksimal sebagai penampung
aliran air dari sungai sekitarnya karena terjadi penyempitan di sana sini. Sementara pada kunjungan ke Rumah Susun Muara Karang, anggota Pansus dan rombongan melihat langsung kondisi para penghuni yang kini tinggal lebih manusiawi dari sebelumnya ketika mereka tinggal di bantaran Kali Adem. Para penghuni menempati satu unit dengan dua kamar yang sudah dilengkapi lemari, meja, kursi dan dikenakan iuran Rp 3.000/hari. Hal ini dapat menjadi contoh sukses penanganan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai lainnya seperti yang rombongan saksikan saat mendatangi Pintu Air Muara Angke. Menurut Wakil Ketua Pansus Syarfi Hutahuruk, kunjungan dilakukan untuk memantapkan persepsi para anggota Pansus sebelum finalisasi RUU Penataan Ruang yang akan disahkan dalam waktu dekat.“Meskipun sudah sepakat adanya sanksi bagi pelanggar dan pemberi ijin, namun para anggota Panja belum mencapai kesepakatan mengenai besaran denda. Selain itu juga belum ada kata sepakat berapa persen ruang terbuka hijau yang harus disediakan pemerintah dan masyarakat” jelas Syarfie. (sumber : Puskompu) Berita Penataan Ruang
07
nuansa
Kota dengan sarana pejalan kaki yang nyaman, menciptakan suasana aman bagi masyarakatnya
Pelindung A. Hermanto Dardak Penanggung Jawab Setia Budhy Algamar Dewan Redaksi Ruchyat Deni Dj., Iman Soedrajat, IF. Poernomosidhi H., Wahyono Bintarto, Karyadi Pemimpin Redaksi Rezeki Peranginangin Redaksi Pelaksana Hadian Ananta Wardhana Pemimpin Usaha Indira P. Warpani Sekretaris Redaksi Sri Sarwoasih Koord. Liputan Arief Noviar, Sudarto, Darusman Ma'an, Yusuf Suhendy, Setio Djuwono, Endang Sihsetyaningrum Editor Herlin Sukmarini, Indira P. Warpani Desain Tata Letak M. Salahudin Rasyidi, Mila Mustika Sirkulasi Raditya Hari Murti, Adhi Maskawan Penerbit Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum Alamat Redaksi Gedung G-II, Jl. Pattimura no.20, Keb. Baru, Jakarta Selatan, Telp/Fax : 021 - 7267762, website : www.penataanruang.net / http://penataanruang.pu.go.id, e-mail :
[email protected] Redaksi menerima sumbangan berita singkat yang berkaitan dengan penataan ruang. Sumbangan berita paling lambat diterima pada minggu ke-2 setiap bulannya
08
Berita Penataan Ruang
