KALEIDOSKOP 2009 KEGIATAN MENTERI PU Beragam peristiwa selama tahun 2009 telah diekspos berbagai media baik cetak maupun elektronik. Mulai dari aktivitas kehidupan selebritis sampai dengan kejadian bencana alam. Sebagai gambaran, pembangunan infrastruktur ke-PUan erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan terbukti turut andil dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mempekecil angka pengangguran. Presiden SBY sebanyak 6 kali meresmikan proyek-proyek ke-PU-an. Begitu pula dengan Menteri Pekerjaan Umum yang melakukan 109 kegiatan, 45 kali diantaranya, melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Adapun rincian keseluruhan kegiatan pimpinan departemen tahun 2009 yang berhasil di himpun Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen PU sebagai berikut:
5 Januari 2009 Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada malam Tahun 2009 menghadiri acara syukuran selesainya pelebaran dan peninggian jalan tol Sedyatmo. Saat itu, menteri PU memuji Jajaran PT. Jasa Marga Tbk yang dinilai cepat dan berhasil merampungkan pekerjaan pelebaran dan peninggian jalan Tol Sedyatmo (Tol Bandara) sepanjang tujuh kilometer sesuai waktu yang dijanjikan. Dengan rampungnya proyek ini diharapkan arus kendaraan dari dan menuju Bandara Soekarno Hatta menjadi lebih lancar karena masing-masing sisi jalan ditambah 2 lajur. Selain itu, untuk mencegah banjir kembali terjadi di ruas jalan ini PT. Jasa Marga membuat perkuatan tanggul dari beton. Total pekerjaan seluruhnya dibagi dalam 6 paket.
8 JANUARI Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto bersama Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar melakukan penanaman pohon sukun di Situ Cikaret, Cibinong, Bogor. Acara yang digelar dalam rangka memperingati HUT Gapensi ke-50 ini mengusung Tema: Pembangunan Konstruksi Berwawasan Lingkungan. Sebanyak 500 buah pohon ditanam di lokasi ini. Menteri PU menilai lingkungan akan hijau semua bila menyikapi dan melaksanakan program kegiatan revitalisasi situ dan reboisasi lahan kritis sebagaimana yang diprogramkan Pemda Bogor dan Gubernur Jabar.
Aksi penghijauan, tambah Menteri PU identik dengan pencegahan banjir. Menurut Djoko problem lingkungan dan bencana terjadi akibat adanya alih fungsi lahan kawasan hutan/pertanian. Tercatat sekitar 100 ribu ha atau setara 1,5 kali luas DKI Jakarta pertahun telah terjadi alih fungsi lahan hutan. Sehingga yang tersisa hanya 18% dari 13 juta ha total luas lahan yang ada. Idealnya, minimal 30% luas kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) atau pulau harus berupa hutan. Padahal, 1 ha pohon mampu menyerap air tanah sebanyak 900m3 per tahun atau setara untuk memenuhi kebutuhan air sebanyak 30 orang. Menteri menghimbau, gerakkan perbaikan lingkungan harus dilakukan secara terpadu, tidak parsial.
8 Januari Menteri PU menghadiri syukuran penggunaan Kantor Sekretariat Nasional Habitat di Jalan Wijaya I No. 68, Jakarta Selatan. Sekretariat Nasional Habitat dibentuk oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada tahun 2007. Seknas Habitat merupakan ”rumah bersama” bagi para stakeholder dan menjadi pusat pengetahuan untuk best practice hunian yang sehat dan pengembangan perkotaan. Seknas Habitat akan menjadi lembaga koordinasi dalam mewujudkan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui berbagai program yang dimiliki oleh kementrian/lembaga.
13 Januari Menteri PU menerima, Amar Ghoul (Menteri PU Aljazair) dan Direksi BUMN Karya. Amar dalam kesempatan itu menawarkan peluang kerja kepada Djoko Kirmanto terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur di negaranya. Beberapa proyek yang ditawarkan seperti proyek pembangunan jalan, jembatan, air dan sanitasi serta proyek perumahan. Saat itu Menteri PU meminta pimpinan BUMN Karya untuk berkompetisi di Aljazair. Kedua Menteri PU tersebut menandatangani nota kesepahaman mengenai kerjasama teknis, programprogram infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia.
15 Januari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melantik Eselon II b dan Eselon III di lingkungan Departemen PU. Dalam sambutannya, Djoko menuturkan, penyerapan anggaran 2009 sebesar Rp 34,9 triliun harus lebih baik dari tahun lalu. Seluruh program harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu kekompakan antara pemerintah pusat dengan daerah. Adapun pejabat – pejabat yang dilantik antara lain Soekotjo Tri Sulistyo sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatra VIII, Ober Gultom sebagai Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional X, Bistok Sigalingging Kepala BWS Sulawesi IV dan Isnugroho sebagai Kepala Balai Sungai Pusat Penelitiang (Litbang) Sumber Daya Air Badan Litbang.
19 Januari Menteri PU mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan secara simbolik 16 proyek diantaranya Jembatan Sei Gesek. Peresmian tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian jalur perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone) di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Peresmian dilaksanakan di Pantai Pasir Putih Batam Center Batam, Kepulauan Riau. Presiden SBY saat itu mengharapkan dengan diberlakukannya free trade zone, ke depan kawasan tersebut dapat berkembang yang didukung oleh pembangunan perekonomian dan infrastruktur. Untuk mewujudkan FTZ BBK, Presiden menginginkan pulau BBK berfungsi sebagai sentra produksi sarat teknologi, pengumpul, dan penyalur investasi dari dan ke seluruh wilayah Indoensia, hingga sebagai pusat pelayanan kapal-kapal internasional dengan didukung infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya. Sementara itu Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, untuk mendukung BBK FTZ, Departemen PU akan terus mengupayakan jaringan jalan. Pembangunan Jembatan Sei Gesek di Gunung Kijang, Pulau Bintan merupakan langkah awal dalam pembangunan Lintas Barat di Pulau Bintan. Selain membangun Jembatan Sei Gesek sepanjang 60 m, Departemen PU juga akan membangun lima jembatan yaitu Jembatan Sei Kangboi (450 m), Jembatan Sei Bintan (100 m), Jembatan Sei Anculai (390 m), Jembatan Ekang (170 m) dan Jembatan Busung (260).
20 Januari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Transportasi dan Sumber Daya Air Belanda, Mrs.Tineke Huizinga di Hotel Borobudur, Jakarta. Kerjasama antara Indonesia dan Belanda di bidang infrastruktur telah terjalin lama. Ketiga pejabat tersebut juga mengikuti workshop bertema “Challenges in Delta Areas” yang dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari kedua negara. Dalam sambutannya Menteri Pekerjaan Umum mengaku banyak kota-kota di daerah pesisir Indonesia sedang menghadapi tantangan seperti banjir, drainase perkotaan, penurunan permukaan tanah, air limbah, curah hujan tinggi dan pasang air laut. Dalam kesempatan itu diserahkan Master Plan bekas wilayah pengembangan lahan gambut satu juta hektar (Kalteng) oleh Duta Besar Belanda, Nikolaos van Dam kepada perwakilan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.
22 Januari Menteri PU mendampingi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan proyek-proyek ke-PU-an di Manokwari, Papua Barat. Peresmian ditandai dengan penandatangan tiga buah prasasti. Infrastruktur yang diresmikan presiden tersebut meliputi proyek normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Waisai, bangunan pengaman pantai di Kabupaten Raja Ampat serta empat buah jembatan (Kali Anggresi, Kali Mantet/Matoa, Muari, Sungai Kasi, Sungai Masabui dan Jembatan Sungai Klagison) serta peningkatan jalan Warmare – Prafi dan Pembangunan jalan Fakfak – Kokas.
28 Januari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menghadiri Acara Agenda 23 yang digelar DPP Partai Golkar di Jakarta. Dalam acara itu Menteri PU menegaskan, banjir adalah fenomena alam normal sebagai siklus hidrologi. Bencana banjir dapat dikendalikan melalui penyediaan waduk dan menjaga hutan serta memperbaiki DAS dan merehabilitasi sejumlah situ-situ. Djoko menambahkan, minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperkotaan juga mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air. Untuk mencegah banjir di DKI Jakarta, Menteri PU menghimbau DAS harus dibersihkan dari permukiman.
29 Januari Menteri PU menyaksikan penandatanganan 214 kontrak paket pekerjaan bidang Bina Marga senilai Rp 1,02 triliun di Jakarta. Djoko Kirmanto saat itu meminta Ditjen Bina Marga untuk memulai penyerapan anggaran jalan dan jembatan sehingga progres penyerapan pada Oktober bisa mencapai 90 persen. Percepatan tender dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan jalan akibat musim hujan. Menteri PU juga meminta jajaran Ditjen Bina Marga untuk memperhatikan kualitas pembangunan lengkap dengan saluran drainase. Kepada para Satker pembangunan dan pemeliharaan jalan Menteri PU berpesan agar dapat memanfaatkan waktu Mei-Juni 2009 untuk mempercepat pekerjaan.
30 Januari Menteri PU berkunjung ke Kantor Redaksi Harian Kompas yang diterima Wakil Pemred Kompas dan Redaktur Pelaksana. Dalam kesempatan itu Djoko mengungkapkan, instansinya berhasil menurunkan angka kerusakan jalan nasional dari 11 persen menjadi 3 persen dalam empat tahun terakhir. Dia menargetkan hingga akhir tahun ini tidak ada lagi jalan nasional yang rusak.
Dalam kunjungan berdurasi 1,5 jam tersebut Menteri PU didampingi Direktur Jenderal Bina Marga Hermanto Dardak. Disebutkan, kebutuhan penanganan jalan mencapai 36 triliun. Tapi yang dialokasikan hanya Rp 17 triliun. Menyikapi kurangnya dana itu Ditjen Bina Marga melakukan prioritas penanganan jalan nasional khususnya jalan lintas timur. Sedangkan lintas tengah dan lintas barat tetap dijaga dalam kondisi fungsional.
31 Januari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mendukung sepenuhnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pembangunan renovasi Wisma Wisata Werdhapura sebagai contoh bangunan tradisional arsitektur Bali sekaligus sebagai prototipe wisma wisata yang memenuhi standar-standar aksesibilitas bagi yang mempunyai keterbatasan fisik. Wisma Wisata Werdhapura yang dibangun pada tahun 1968 merupakan prototip bangunan tradisional arsitektur Bali yang menggunakan bahan bangunan lokal dengan sentuhan modern dalam penataan kawasan yang asri dan harmoni. Direncanakan tahun 2009 Wisma Wisata akan dilengkapi dengan gedung perkantoran untuk kegiatan proyek keciptakaryaan sesuai dengan Masterplan yang ditetapkan Menteri PU. Dalam kesempatan itu, Djoko berkenan mengunjungi Balai Informasi Penataan Ruang yang baru berdiri.
2 Pebruari Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya DIM tersebut akan dibahas pada tingkat Panitia Kerja (Panja). Saat itu Menteri PU menyatakan, penyusunan UU ini merupakan suatu upaya dalam mengatasi permasalahan peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Djoko menilai, akan diundangkannya Undang-Undang ini, maka akan ada payung hukum yang melindungi lahan pertanian subur dari ancaman alih fungsi lahan, baik yang diperuntukkan untuk tanaman pangan ke non-pangan atau sebaliknya. Menteri PU mengakuatirkan dampak negatif terhadap ketahanan pangan nasional yang mengancam keberlangsungan sistem pertanian itu sendiri. Secara umum, pemerintah menyetujui usulan RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diajukan oleh DPR. Namun Djoko berharap usulan RUU tersebut harus memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
6 Pebruari Menteri PU melakukan inspeksi ke ruas Jalan Lohsari – Pejagan (30 km). Djoko Kirmanto menilai, perlunya dilakukan rekonstruksi pada ruas ini, mengingat umur kelayakan jalan yang telah habis. Menteri PU minta pembangunan nya dapat dilakukan pada Juni. Dananya berasal dari pinjaman Bank Dunia melalui program Strategic Road Improvement Project (SRIP) senilai Rp 65 miliar. Sebelumnya Menteri juga telah meminta Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah IV dan manager preservasi jalan di Cirebon untuk bekerja lebih keras mendukung kebijakan jalan nasional tanpa lubang. Pasalnya, dirinya sudah declare kepada pers mengenai kebijakan zero hole policy, maka setiap ada lubang di jalan nasional kita harus bisa segera menutupnya dalam waktu singkat kira-kira seminggu,” ujar Menteri PU.
11 Pebruari Menteri PU menerima Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak. Saat itu Awang meminta PU agar berkenan memprioritaskan perbaikan jalan Trans Kalimantan poros selatan yang rusak parah (94,3 km) dan 155,4 km rusak ringan dari total sepanjang 1.178 km. Menanggapi permintaan tersebut Menteri PU berjanji akan melakukan optimasi dana TA 2009 untuk bidang Bina Marga sebesar Rp. 480 milyar. Disamping itu menteri PU juga minta agar traffic management nya diperbaiki. Dan menghimbau truk yang overload bermuatan 30 ton dapat menggunakan traile.
12 Pebruari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) dan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Malkan Amin menandatangani 7 butir Kebijakan dan Pakta Komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi. Dalam kesempatan itu Menteri PU mengajak semua pihak terkait untuk memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap K3 khususnya dilingkup pekerjaan konstruksi. Dukungannya Menteri PU direalisasikan melalui keluarnya Permen PU No.09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamtaan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Menurut Menteri PU, Permen merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka membudayakan K3 di sektor konstrusi Indonesia. Hal itu menunjukkan instansi yang dipimpinya selaku pembina konstruksi memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang dalam mengupayakan secara maksimal K3 dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
16 Pebruari Menteri PU Djoko Kirmanto melakukan rapat kerja (raker) dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Menteri PU menjelaskan, Infrastruktur bidang pekerjaan umum diindikasikan akan menerima alokasi dana stimulus fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 sebesar Rp 3,4 triliun. Rinciannya, bidang Sumber Daya Air Rp 2 triliun, Bina Marga Rp 1 triliun, dan Cipta Karya menerima Rp 0,4 triliun. Nilai yang disetujuai Menteri Koordinator Perekonomian itu lebih kecil dibandingkan usulan yang diajukan Departemen Pekerjaan PU yakni sebesar Rp 8,232 triliun dengan rincian bidang Sumber Daya Air Rp 2,623 triliun, Bina Marga Rp 4,368 triliun, dan Cipta Karya Rp 1,242 triliun. Djoko menjelaskan, Stimulus fiskal yang kami ajukan intinya untuk penanganan bencana alam, menutup kontrak-kontrak multi year bidang pekerjaan jalan, mendukung ketahanan pangan, dan mempercepat pelayanan air minum kepada masyarakat. Adapun beberapa proyek yang akan menggunakan dana ini antara lain proyek perbaikan kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir (termasuk bengawan Solo), peningkatan penataan ruang guna mitigasi dan adaptasi bencana banjir Jakarta, serta untuk perbaikan tanggul dan sungai. Ditambah lagi percepatan pelaksanaan kontrak multi-year yakni pada pekerjaan jalan lintas utama Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, fly over Amplas (Medan), Duku (Sumatera Barat) dan Cut Mutia (Bekasi), penyediaan air minum, sanitasi, akses air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
17 Pebruari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto melakukan sidak ke tol Bogor Ring Road (BRR) seksi pertama (3,8 Km) dan lokasi tol Cinere – Jagorawi. Saat itu Menteri PU meminta agar BRR seksi I (ruas Sentul Selatan – Kedung Halang) bisa rampung pada akhir Mei tahun ini. Seksi I tersebut meliputi ruas Sentul Selatan – Kedung Halang. Dalam kesempatan itu Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengusulkan kepada Menteri PU untuk segera dilakukan pemancangan ground breaking. Menanggapi permintaan itu Menteri PU mengatakan yang terpenting adalah bukan ground breakingnya, melainkan cepat memobiliasi alat-alat berat dan bekerja, sehingga jalan tol cepat terwujud.
18 Pebruari Menteri Pekerjaan Umum mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berserta Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meresmikan secara simbolis enam proyek infrastruktur ke-PU-an senilai Rp 64,14 milyar di Tuban, Jatim. Proyek tersebut adalah Jembatan Bajulmati, Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di Kecamatan Pakem, SPAM IKK di Kecamatan Candi, SPAM IKK
di Kecamatan Dringu, SPAM IKK di Kecamatan Kare-Wungu, dan Pengembangan Prasarana Pedesaan di Desa Sumber Jeruk dan Sumber Anyar. Presiden dalam kesempatan itu juga menyerahkan bantuan langsung masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar Rp1,448 triliun untuk 102 kabupaten/Kota tahun 2009 di Provinsi Jawa Timur.
20 Pebruari Menteri PU melakukan pertemuan dengan Komisaris PT Minarak Lapindo Jaya, Nirwan Bakrie, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dan Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Soenarso di Gedung Departemen PU Jakarta. Pertemuan itu juga dihadiri oleh sekitar 200 warga korban lumpur Lapindo. Saat itu PT. Minarak Lapindo Jaya menyanggupi pembayaran sisa 80 persen ganti rugi bagi korban lumpur Sidoarjo dengan skema pembayaran Rp15 juta perbulan per berkas. Pembayaran akan dilakukan melalui rekening warga di Bank Rakyat Indonesia setiap bulannya yang akan dimulai pada minggu pertama bulan Maretmpur Sidoarjo (BPLS) Soenarso di Gedung Departemen PU Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang juga Ketua Dewan Pengarah BPLS menilai, skema tersebut merupakan yang terbaik. Menteri PU juga meminta pemerintah untuk mengawasi secara ketat pelaksanaannya.
21 Pebruari Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Djoko Kirmanto Sabtu didampingi Gubernur Nusa Tenggara Barat (Zainul Madjidi), Wakil Duta Besar Jepang (Toru Maeda), Bupati Sumbawa Barat (Zulkifli Muhadli) dan Dirjen Bina Marga (Hermanto Dardak) menandatangani prasasti sebagai diresmikannya penggunaan 8 buah jembatan bantuan (hibah) dari pemerintah Jepang. Sebelum melakukan penandatanganan prasasti, Menteri PU melakukan pemotongan pita di Jembatan Tanaman I yang berlokasi di Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Djoko Kirmanto mengungkapkan dana yang dimiliki pemerintah sangatlah terbatas. Menyikapi masalah tersebut seluruh instansi tidak terkecuali Departemen yang dipimpinya dituntut untuk lebih arif dalam menentukan skala prioritas terhadap proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Untuk lebih memantapkan ruas-ruas jalan, Menteri PU minta setiap daerah membentuk Tim khusus untuk memantau kondisi jalan. Dengan terbentuknya Tim yang bertugas memelihara jalan maka usia jalan bisa dideteksi dan pengeluaran dana bisa ditekan.
23 Pebruari Menteri PU mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan 13 proyek rehabilitasi dan rekonstruksi serta infrastruktur di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD). Acara itu juga dihadiri oleh Menko Polkam, Menteri Perhubungan, dan Gubernur NAD. Proyek-proyek yang diresmikan tersebut terdiri dari lima proyek Departemen PU yaitu Waduk Keuliling, Jembatan Krueng Kureto dan Jembatan Cunda, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan delapan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pendidikan, transportasi, budaya, pertanian. di Provinsi NAD . Saat itu Menteri PU menegaskan pembangunan Waduk Keuliling di Kecematan Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar bertujuan untuk pengembangan areal persawahan didaerah irigasi Keuliling Hulu dan Irigasi Keuliling Hilir serta mensuplai kekurangan air didaerah irigasi Kreung Aceh Extention dan Krueng Jreue. Waduk ini juga berfungsi untuk mengatasi kekurangan air di areal persawahan seluas 4.790 Ha di Kreung Aceh Extention dan Krueng Jreue yang membutuhkan pasokan air 7,1 m3/dt.
25 Pebruari Menteri PU membuka Seminar Mekanisme Pembangunan Bersih Sektor Persampahan di Jakarta. Seminar diselenggarakan kerjasama Departemen PU dengan Departemen Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang. Saat itu Djoko Kirmanto mengajak partisipasi swasta dalam bisnis pengelolaan sampah di Indonesia melalui skema Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/CDM). Menteri PU menilai, proyek CDM bukan saja sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca tetapi juga dapat menjadi alternatif tambahan bagi pendanaan untuk mendukung peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di kota. Menteri PU mengakui, jumlah sampah yang dibuang ke TPA setiap harinya di kota-kota besar Indonesia mencapai 500 - 6.000 ton. Hampir seluruh TPA masih dioperasikan secara terbuka atau open dumping, hanya beberapa saja yang telah menerapkan controlled landfill. Namun belum ada yang mengembangkan sanitary landfill. Djoko Kirmanto mengatakan selama ini biaya investasi dibidang ini cukup tinggi. Namun begitu, investor yang terlibat di dalamnya menuai keuntungan. Dicontohkan salah satu proyek CDM yang berhasil ialah TPA Suwung, Denpasar. Meski belum rampung 100 persen, namun saat ini telah mampu menghasilkan listrik yang berhasil dijual seharga Rp 600 per kwh. Dengan mengolah sampah 500 ton per hari yang memiliki daya 10 megawatt.
26 Pebruari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto membuka Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (Akaindo) di Jakarta. Dalam kesempatan itu Djoko meminta para kontraktor air melakukan terobosan mekanisme pembiayaan konstruksi untuk mendukung target percepatan pembangunan 10 juta sambungan air minum rumah tangga dalam lima tahun ke depan. Dikatakan, untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan dana sebesar Rp 80 triliun untuk pengembangan unit air baku, unit produksi dan unit pelayanannya. Besarnya investasi untuk target tersebut tidak dapat dibiayai oleh kemampuan pemerintah, namun harus dibantu oleh perbankan dan lembaga keuangan. Menurut Menteri PU, kesediaan kontraktor dalam pembiayaan konstruksi sangat membantu pemerintah maupun PDAM mengingat kapasitas meminjam keduanya sangat terbatas. Untuk segera merealisasikan target pembangunan 10 juta sambungan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang jaminan subsidi bunga. Dikatakan, kegagalan konstruksi selalu mendapat perhatian dari masyarakat, untuk itu para pemangku kepentingan konstruksi diharuskan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan pelaksanaan konstruksi.
26 Pebruari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melakukan dialog dalam Save Our Nation bertema "Membereskan Infrastruktur" di Metro TV, Rabu malam. Dalam keterangannya Djoko menyatakan kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui dana APBN hanya 50 persen. Oleh karena itu, sejak tahun 2005 pemerintah mengajak partisipasi swasta pada proyek yang cost recoverable (proyek yang dapat memberikan keuntungan). Diakuinya biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur memang selalu lebih besar dari kemampuan yang dimiliki pemerintah. Seiring dengan kenaikan jumlah dana APBN, maka sejak tahun 2005 hingga 2009, anggaran untuk Departemen PU juga ikut naik. Dibidang tarif air minum Djoko menilai, tarif air minum juga dilakukan perbaikan untuk memberikan kepastian kepada investor. sebagaian konstruksi sementara sisanya menggunakan dana swasta.
27 Pebruari Menteri PU menyaksikan penandatangan kesepakatan kerjasama Peningkatan Tata Keperintahan yang baik antara BPJTdan BPKP. Kesepakatan yang dicapai meliputi BPKP akan memberikan bantuan pelaksanaan audit/review, pemberiaan bimbingan teknis review laporan keuangan, evaluasi pelaksanaan program serta pemberian bimbingan pencegahan KKN. Dalam sambutannya, Menteri PU
meminta agar Pembangunan jalan tol dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) mengingat terbatasnya anggaran pemerintah. Ditegaskan, agar pembangunan jalan tol sesuai dengan aturan-aturan tata kepemerintahan yang baik, maka BPJT memerlukan pendampingan dan pedoman dari BPKP.
2 Maret Menteri PU melakukan kunjungan kerja bersama dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup Racmat Witoelar, Menteri Kehutanan M.S. Kaban dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Kawasan Puncak. Kunjungan itu terkait dengan pemulihan lingkungan di DAS Ciliwung. Hadir pula dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf dan Wakil Bupati Bogor K. Fathurahman. Para menteri juga menanam pohon. Menteri PU telah melakukan rehabilitasi 72 situ dari 202 situ yang ada di DAS Ciliwung. Sebanyak 109 Dam Parit juga telah dibangun di daerah hulu Sungai Ciliwung yang berfungsi untuk mengurangi debit banjir, proses sedimentasi sungai dan sebagai daya tampung air baku masyarakat.
4 Pebruari Menteri PU mendampingi Presiden SBY meresmikan pengoperasian ruas Sukadana-Seputih Banyak-Menggala (86,5 Km) di provinsi Lampung. Ruas ini merupakan bagian dari Jalan Lintas Pantai Timur Sumatera. Presiden dalam kesempatan itu meminta masyarakat agar tidak menjual tanahnya kepada para spekulan. Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum mengatakan rampungnya Jalinpantim sangat mendukung kelancaran arus mudik lebaran. Pasa;mua Kendaraan besar tidak lagi melalui Kota Bandar Lampung, melainkan dari Bakaheuni dapat langsung masuk ke Jalinpantim. Dikatakan, selesainya Jalinpantim akan mendororong ekonomi di kawasan Lampung Timur lokasi perusahaan agribisnis.
6 Maret Menteri PU menghadiri rapat dengan beberapa menteri terkait dengan bantuan dana stimulus. Departemen PU tahun 2008 menerima bantuan terbesar yakni Rp 6,6 Triliun. Menurut Menteri PU dana stimulus akan digunakan untuk pembenahan DAS Bengawan Solo, Jaringan distribusi Air Minum, perbaikan jalan dan jembatan serta jaringan irigasi dan pengembangan infrastruktur pemukiman. Dalam rapat Menkeu yang merangkap Pelaksana Tugas Harian Menko Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati meminta Kementrian atau Lembaga penerima bantuan dana stimulus harus menyelesaikan rencana kerja anggaran (RKA) dan menyerahkan seluruh dokumennya paling lambat 11 Maret 2009.
7 Maret Menteri PU mendampingi Presiden SBY meresmikan 7 proyek pembangunan infrastruktur di Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo, Surakarta, Jawa Tengah. Hadir dalam peresmian itu Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Bibit Waluyo. Adapun 4 infrastruktur ke PU an yang diresmikan, yakni Bendungan Lodan di Rembang, Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) di kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Warung Pring Kabupaten Pemalang dan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, Rusunawa Krapyak di Kota Pekalongan, Rusunawa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan Rusunawa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Terkait dengan bencana banjir yang terjadi di sepanjang sungai Bengawan Solo, Presiden SBY meminta Menteri PU dan gubernur, bupati serta walikota terkait untuk selalu mengawasi rencana terkait pengembangan pembangunan infrastruktur di sepanjang Bengawan Solo.
10 Maret Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto didampingi Dirjen Bina Marga Hermanto Dardak, menerima kunjungan delegasi Pemerintah dan Pengusaha Korea Selatan, dalam rangka penyelenggaraan 7th Indonesia – Korea Road Conference tanggal 11-14 Maret 2009 di Pulau Bintan, Batam. Road Conference tahun 2009 adalah terowongan dan jembatan panjang. Menurut Menteri PU, Indonesia bisa belajar dari Korea mengenai sistem jaringan, konstruksi, jembatan dan terowongan yang sudah banyak di bangun di sana. Ilmu itu akan digunakan untuk membangun terowongan di Nagrek yang direncanakan sepanjang 800 meter. Untuk meningkatkan kualitas SDM dibidang jalan dan jembatan, Departemen PU telah dan akan mengirimkan secara periodik pegawainya ke Korea untuk mengikuti pelatihan maupun kursus singkat. Pemerintah Korea memberikan hibah dalam studi membuat jaringan jalan di seluruh Pulau Sumatra.
11 Maret Menteri PU mendampingi Wapres RI Jusuf Kalla saat membuka Musyawarah Kerja Nasional Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) di Jakarta. Saat Wapres menyatakan, tantangan terbesar bagi para pelaku jasa konstruksi saat ini adalah bagaimana melaksanakan proyek pekerjaan infrastruktur dengan cepat dan berkualitas. Wapres juga minta kepada anggota LPJKN untuk memiliki kemampuan manajerial atau efisiensi tinggi, sekaligus menguasai teknologi di bidang infrastruktur
Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, pihaknya akan mendorong setiap upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Menteri PU berharap kepada LPJKN sebagai Lembaga pelaku jasa konstruksi bernaung dapat bertindak profesional melalui pemberian sertifikasi tenaga kerja dan Badan Usaha yang diakui dunia Internasional
11 Maret Menteri PU saat menjadi nara sumber pada Dialog Konstruksi 2009 menyatakan, krisis ekonomi global berdampak pada penurunan proyek-proyek konstruksi yang dibiayai oleh swasta tahun 2009. Untuk mengurangi dampak krisis ini, pemerintah menaikkan alokasi anggaran infrastruktur tahun 2009 sebesar total 120 triliun. APBN sebesar Rp61 triliun dan APBD sebesar Rp59 triliun. Nilai tersebut merupakan 72 persen dari total nilai kapitalisasi konstruksi nasional tahun 2009 yang diperkirakan mencapai Rp167 triliun. Menurut Menteri Pekerjaan Umum, krisis saat ini berbeda dengan krisis yang dihadapi Indonesia 10 tahun lalu dimana pada saat itu proyek-proyek konstruksi dihentikan pembangunannnya.
12 Maret Menteri PU mendampingi Presiden SBY dalam rangka meresmikan proyek infrastruktur di Sulsel. Disayangkan, Presiden SBY urung dan menyerahkan peresmian itu kepada Menko Kesra, Aburizal Bakrie Adapun Beberapa proyek infrastruktur yang diresmikan antara lain, Bendungan Ponre-Ponre, Jembatan Pangkajene II, 5 buah instalasi Pengembangan Air Minum Ibukota Kecamatan (IKK) dan 3 buah Rusunawa yang berdiri ditengah kota Makasssar serta Pabrik Semen Tonasa V.
13 Maret Menteri PU mendampingi Menko Kesra meresmikan 4 unit Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK),dan Rusunawa di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bangunan Infrastruktur yang diresmikan antara lain, SPAM IKK di Kabupaten Kotabaru, SPAM IKK Muara Tapus di Kabupaten Hulu Sungai Utara, SPAM IKK Paringin di Kabupaten Balangan, SPAM IKK Awayan di Kabupaten Balangan dan Rusunawa. Dalam kesempatan itu Menteri PU menegaskan SPAM IKK akan terus dibangun di daerah-daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum..
16 Maret Menteri PU menerima Gubernur Sumsel, Alex Nurdin di Kantornya. Dalam pertemuan itu Gubernur mempresentasikan rencana pembangunan sejumlah infrastruktur di provinsinya. Menteri PU menyarankan Gubernur untuk menanggung biaya pembebasan tanah proyek jalan tol Palembang-Inderalaya. Atas permintaan tersebut Nurdin mengaku akan membahasnya dengan jajaran Dinas PU Sumsel. Nurdin mengaku, usulan penanggungan beban biaya pembebasan tanah sangat mungkin untuk dilakukan. Nurdin juga meminta bantuan dana kepada Menteri PU untuk membangun irigasi Batanghari Leko. Menurutnya dengan membangun 13 ribu ha pada irigasi Batanghari Leko maka produksi beras di Sumsel akan meningkat. Atas usulan itu, Menteri PU berjanji, akan membentuk tim untuk mengkaji lebih komprehensif kelayakan dan tingkat urgenitas dari pembangunan irigasi tersebut.
16 Maret Menteri PU memimpin Delegasi Indonesia dalam Senior Official Meeting (SOM) di Istambul, Turki yang berlangsung 16 – 22 Maret. Kegiatan yang digelar dalam rangka WORLD WATER FORUM (WWF) ke – 5 yang dibuka oleh Presiden Republik Turki Abdullah Gül. WWF ke 5 ini menghasilkan dua dokumen penting yaitu Ministerial Statement yang merupakan kesepakatan para Menteri yang membidangi SDA dalam pengelolaan SDA dan Istanbul Water Guide yang terdiri dari enam tema yaitu perubahan global dan manajemen resiko, pengembangan sumber daya manusia dan Millenium Development Goal’s, pengaturan dan perlindungan SDA, pemerintah dan manajemen, pembiayaan serta peningkatan kapasitas, edukasi dan pengetahuan.
27 Maret Menteri PU meninjau Situ Gintung. Menteri mengungkapkan, Departemen Pekerjaan Umum (PU) mulai melakukan perbaikan darurat kerusakan bendung Situ Gintung. Penanganannya diperkirakan memakan waktu cukup lama. Sementara rekonstruksi permanen akan dilakukan setelah proses desain ulangnya selesai seminggu ke depan. Menteri PU juga menugaskan Tim Pengaman Bendung untuk mengevaluasi kondisi seluruh situ (200 buah) di Jabodetabek.
27 Maret Menteri PU membuka Konsultasi Regional Wilayah Barat Departemen PU di Jakarta. Saat itu Menteri PU mengungkapkan, pihaknya akan menginventarisasi kondisi dan pencapaian sasaran program pembangunan infrastruktur PU di setiap provinsi. Hasilnya, akan dijadikan pedoman untuk merumuskan sasaran dan program lima tahun ke depan. Ditegaskan, pihaknya perlu mencermati
lokasi mana saja infrastruktur PU berada pada level kondisi yang kritis agar dapat segera ditangani dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat biaya. Menteri PU juga mengatakan penyusunan program tahun 2010 harus memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi komitmen khusus terkait perubahan iklim global dan penanganan bencana alam. Frekuensi bencana yang tinggi dan tersebar menyebabkan kerusakan investasi infrastruktur PU yang sangat besar.
30 Maret Menteri PU melakukan kunker ke Surabya untuk menghadiri acara percepatan pembangunan jalan tol Surabaya- Mojokerto. Menurut Menteri PU, pembangunan satu seksi ruas tol Surabaya-Mojokerto sepanjang 2,3 Km ditargetkan selesai tahun ini. Sebelumnya ruas tol sepanjang 36,27 Km ini sempat tertunda pembangunannya karena masalah kepemilikan saham. Djoko meminta pelaksanaan tol ini segera dilakukan. Diperkirakan, tol ini akan menelan dana sekitar Rp Rp 2,9 triliun dimana 70 persen dibiayai melalui pinjaman sindikasi perbankan.
31 Maret Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto membuka Konsultasi Regional (Konreg) Wilayah Timur di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam sambutan beliau menyatakan pelaksanaan konreg dimaksudkan dalam rangka menyelaraskan rancangan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi/Kabupaten/Kota. Acara ini dinilai penting untuk menjaring respon dan masukan dari daerah. Djoko menuturkan ada dua aspek yang dapat dicapai yaitu menajamkan prioritas program dan mencapai hasil atau manfaat pembangunan yang berkualitas. Lebih lanjut dikatakan tahun ini merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Departemen PU tahun 2004 - 2009. Dengan waktu yang bersamaan kita juga harus menyusun RPJMN dan Renstra Departemen PU tahun 2010 2014. Terkait hal tersebut pelaksanaan Konreg untuk antisipasi proses transisi sebagai landasan dan acuan perencanaan dan pemrograman 2010.
20 April Menteri PU Djoko Kirmanto membuka Konvensi Sanitasi Nasional di Jakarta. Menteri PU menyatakan, pusat akan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat pembangunan sanitasi di tanah air. Ditaksir kerugian akibat
buruknya sanitasi mencapai Rp 58 triliun per tahun. Jumlah tersebut setara dengan 2,3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dikatakan, sanitasi merupakan sektor penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat. Untuk skala internasional, bahkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan 2008 sebagai tahun sanitasi internasional dengan tujuan mendorong komunitas global mencapai Millenium Development Goals (MDG’s). Menteri PU berjanji akan memberikan insentif kepada Pemda yang dinilai berhasil menggalakkan pembangunan system sanitasi yang baik.
21 April Menteri PU meninjau Lintas Selatan Jabar. Saat itu Menteri berjanji akan meningkatkan status jalan Lintas Selatan Jawa Barat (421 km). Dari non status menjadi jalan nasional. Dtegaskan, Departemen PU tengah memperbaiki jalan Lintas Selatan Jabar sepanjang 10,3 kilometer. Kerusakan terparah terdapat pada ruas Tegalbuleud, Sukabumi hingga Agrabinta, Cianjur. Menteri meminta dari 19 kilometer jalan yang rusak parah, berkurang menjadi 8,7 kilometer pada akhir tahun 2009 yang. Departemen PU mengalokasikan Rp 20 miliar untuk penanganan Lintas Selatan Jabar. Selain perbaikan jalan, Departemen PU melalui Ditjen Bina Marga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jabar juga telah membangun 132 jembatan. Dari total jembatan tersebut, 40 di antaranya merupakan jembatan besar dengan panjang 40 meter-60 meter. Di tahun 2010, 2 jembatan bailey kan dibangun pada Lintas Selatan Jabar.
1 Mei Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menghadir Media Gathering yang digelar Puskompu di Bandung. Dalam diskusinya dia mengungkapkan, tarif tol jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) akan lebih kecil dari biaya angkutan kapal ferry. Dikarenakan, tariff yang diberlakukan hanyalah untuk pemeliharaan dan pengembalian sebagian nilai investasi. Djoko berharap, Pemerintah akan menunjuk PT Jasa Marga Tbk untuk mengoperasikan jembatan Suramadu. Dan sejak awal dioperasikan pengguna jasa langsung dikenakan tariff. Menteri PU mengatakan, Keppres mengenai Pengembangan Wilayah Suramadu akan dikelola oleh suatu badan. Jembatan juga menyediakan bagi pengendara Sepeda motor.
7 Mei Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meluncurkan 24 proyek peningkatan dan perbaikan jalan nasional di Kawasan Timur Indonesia yakni program Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP) senilai AUS$ 330 juta atau senilai Rp 2,64 triliun di Kusamba, Bali. Djoko menegaskan, proyek ini memanfaatkan pinjaman lunak tanpa bunga. Adapun batas pengembaliannya selama 40 tahun untuk pembangunan jalan 500 km. Pemerintah Australia memberikan dana hibah sebesar AUS$ 28 juta yang digunakan untuk persiapan proyek yang berkualitas serta aspek-aspek pelaksanaan EINRIP. Secara teknis, desain jalan dan jembatan tersebut menggunakan keahlian teknis dari Australia dan Indonesia. Djoko menilai pembangunan di Kawasan Timur Indonesia perlu ditingkatka.
11 Mei Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meninjau Daerah Irigasi (DI) Kosinggolan di Kabupaten Bolaang Mongondow – Sulawesi Utara. Saat itu Menteri meminta Balai Wilayah Sungai Sulawesi I agar lebih meningkatkan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi wewenangnya. Menteri PU menilai selama ini bidang ini (pemeliharaan irigasi) kurang mendapat perhatian serius. Peninjauan dimaksudkan untuk memotivasi penyelesaian rehabilitasi dan upgrading DI Kosinggolan akhir Mei 2009. Pekerjaan paket ini masuk dalam kontrak tahun jamak mulai tahun 2006 hingga 2009. Sumber dana proyek berasal dari bantuan pinjaman Pemerintah Jepang, JBIC ODA Loan No. IP-509 melalui program DISIMP (Dezentralized Irrigation System Improvement Project).
16 Mei Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto meresmikan ruas jalan Dumai – Lubuk Gaung sepanjang 10,5 km yang dibangun PT. Sari Dumai Sejati (SDS) dengan dana sekitar Rp 32 miliar di Riau. Peresmian ditandai dengan penandatangan Prasasti. Menteri berharap pembangunan ruas jalan di Kota Dumai ke depan lebih mengikutsertakan peran swasta disamping sharing dengan pemerintah propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sistem sharring, ungkap Menteri PU perlu digalakkan mengingat keterbatasan dana APBN.
18 Mei Menteri PU mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau pembangunan Banjir Kanal Timur di Jembatan Bambu Duri, Pondok Bambu, Duren Sawit. Turut hadir Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asyari, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto. BKT dibangun untuk melindungi 150 Km persegi wilayah di Jakarta
Timur dan Utara dari banjir akibat luapan sungai-sungai seperti Cipinang, Buaran, Jatikramat, Sunter dan Kali Bekasi. Sebagai Pembina Olah Raga Dayung Menteri PU berharap, kanal banjir yang berada di Ujung Menteng nantinya dapat dimanfaatkan untuk latihan Tim Nasional Dayung persiapan Sea Games mendatang.
18 Mei Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Sukarwo serta sejumlah perwakilan dari unsur Pemerintah dalam rangka uji kepatutan dan kepantasan (fit and proper test) terhadap 12 kandidat Kepala dan wakil Badan Pengembangan Suramadu. Calon tersebut selanjutnya diajukan kepada Menteri Keuangan. Dalam proses fit and proper test, para calon diminta untuk menguraikan rencana dan pandangannya mengenai penanganan Jembatan Suramadu. Hasilnya, akan dipilih 3 calon kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres). Pengelola mendapat hak mengoperasikan ruas ini selama 10 tahun atau jangka waktu tertentu dan mendapatkan fee selama menjadi operator jembatan.
21 Mei Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meninjau Jembatan Suramadu. Dari sisi Surabaya pekerjaan sedang dalam tahap penyelesaian. Jembatan penghung dua pulau ini dibangun pada 2003 dan pekerjaan telah mencapai 99 persen. Total panjang jembatan dan jalan penghubung mencapai 21 Km dengan dana mancapai lebih Rp 4 triliun. Menteri menyatakan, saat ini tengah dilakukan pemilihan Badan Pengurus yang kemudian diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Kepala Badan Pengembangan. Menteri meminta Badan Pengembangan Jembatan Suramadu wajib bekerjasama dengan Pemda setempat, sebagai salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi calon pengelola.
22 Mei Menteri PU bersama para menteri Kabinet Indonesia Bersatu mendampingi Presiden SBY meninjau persiapan penyelesaian pembangunan jembatan Suramadu. Presiden menilai Jembatan ini sangat bermanfaat untuk memperlancar arus barang dan jasa, dan meningkatkan perekonomian pulau Jawa dan Madura. Menteri PU menjelaskan, panjang Jembatan mencapai 5,4 Km dengan bentang tengah mencapai 400 meter. 25 Mei 2009 dijadwalkan sejumlah Menteri juga akan mengunjungi jembatan ini.
25 Mei Menteri PU meninjau pelaksanaan Pembangunan Waduk Jatigede, Sumedang Jabar. Saat itu Djoko Kirmanto meminta Dirjen Sumber Daya Air untuk memasukkan Sungai Cimanuk dalam urutan pertama program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) yang telah dicanangkan oleh Presiden SBY pada peringatan Hari Air Sedunia XIII 2005. Menurutnya, Sungai Cimanuk merupakan sungai yang memiliki sedimentasi terbesar di Indonesia. Apabila waduk telah dibangun dan daerah tangkapan air di hulu tidak diperbaiki, dikhawatirkan akan memperpendek umur operasional.
29 Mei Menteri PU bersama 4 menteri lain kembali meninjau pekerjaan jembatan Suramadu yang bakal diresmikan Presiden SBY 10 Juni mendatang. Saat itu Menteri PU kepada pers mengaku optimis pekerjaan jembatan selesai tepat waktu. Pemerintah akan menunjuk operator sementara untuk mengelola tarif jalan tol jembatan Suramadu selama 18 bulan. Adapun 4 menteri yang meninjau jembatan terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzzeta, Menteri Komunikasi dan Informasi Mochammad Nuh dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil.
29 Mei Menteri PU Djoko Kirmanto yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah BPLS bersama Menkeu, Srimulyani meninjau lokasi Lumpur Sidoarjo, Jawa Timur. Menkeu menjelaskan, tahun 2009 pemerintah mengucurkan anggaran Rp 1,1 triliun. DPR menyetujui pengalokasian anggaran itu dikarenakan terkait dengan keselamatan warga secara umum dan untuk mitigasi bencana. Sedangkan Djoko Kirmanto menuturkan penyelesaian lumpur Lapindo masih menggunakan Perpres 14 Tahun 2007. Dalam Perpres tersebut terdapat pembagian tugas masing-masing antara Pemerintah dan Lapindo. Hingga saat ini, tanggul tetap diperbaiki dan akan dilakukan terus menerus.
1 Juni Menteri PU berkenan membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gapensi 2009 yang digelar Senin di Jakarta. Menteri PU saat itu mewajibkan bagi pemenang tender untuk merangkul kontraktor kecil. Dan bila kebijakan itu dilaksanakan dilapangan, kontraktor yang berkepntingan dapat melaporkannya kepada Menteri PU. Djoko meminta prinsip-prinsip seperti profesional dan kompeten harus menjadi acuan utama. Prinsip harus dipegang teguh oleh asosiasi yang bernaung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) yang telah berkiprah selama 50 tahun.
Menurut Djoko Kirmanto, pangsa pasar luar negeri khususnya negara timur tengah sangat terbuka lebar kepada para kontraktor dalam negeri termasuk kontraktor menengah. Dijelaskan, selama ini proyek konstruksi di timur tengah (Abu Dhabi, Qatar, Oman, Dubai) hanya digarap oleh kontraktor besar seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama prinsip profesional dan kompeten dipegang teguh. Kontraktor nasional akan diminati oleh pangsa konstruksi timur tengah.
4 Juni Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melakukan pertemuan dengan pimpinan media massa. Saat itu Menteri menyatakan, Departemen Pekerjaan Umum dalam kurun waktu lima tahun ini telah membangun 487 ribu hektare jaringan irigasi baru atau 97% dari target semula dan melakukan rehabilitasi terhadap sekitar 1,3 juta hektare jaringan irigasi yang mengalami kerusakan atau 91% dari target. Menurut Menteri PU, pemerintah menargetkan ketersediaan jaringan irigasi seluas 7,2 juta hektare untuk mendukung produksi pangan nasional khususnya beras. Tahun 2009 Pemerintah juga menargetkan membangun 500.000 hektare jaringan irigasi baru, namun dapat terbangun 487.000 hektare. Djoko berharap selesainya pembangunan Waduk Jatigede, pasokan air untuk irigasi dapat lebih ditingkatkan.
4 Juni Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto muncul dalam program Kabinet Indonesia Bersatu Menjawab di TVRI. Menurut Djoko keberhasilan pembangunan Jembatan Suramadu menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Pasalnya, bisa menjadi landmark sekaligus pembuktian kemampuan tenagatenaga Indonesia tidak kalah dengan tenaga asing. Diakui, pembangunannya memang melibatkan kontraktor dari Cina untuk pengerjaan bentang tengah jembatan. Namun pekerjaan sisi Surabaya dan sisi Madura serta jalan akses dilakukan oleh kontraktor dalam negeri. Bahkan pada pekerjaan tertentu kontraktor Indonesia dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat dibanding kontraktor asing
5 Juni Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto melakukan pertemuan dengan Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan pimpinan/perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jateng di Semarang. Dalam pertemuan itu dibahas upaya mendorong percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Jawa Tengah (Jateng). Kendala yang dihadapi yakni permasalahan pembebasan lahan diantaranya menyangkut harga ganti rugi tanah, trase jalan
milik Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah, bukti kepemilikan tanah yang tidak jelas serta keterbatasan dana yang dimiliki investor. Djoko Kirmanto memberikan masukan berupa pentingnya pelibatan tim penaksir harga tanah (appraisal) indenpen dalam tim pembebasan tanah di daerah. Djoko percaya nantinya harga yang ditentukan tim appraisal merupakan harga yang pantas dan tidak merugikan masyarakat.
7 Juni Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melakukan dialog dengan TV One. Dijelaskan, tarif penggunaan Jembatan Surabaya Madura bukan untuk mengembalikan biaya pembuatan jembatan. Melainkan akan digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan Jembatan Suramadu. Pasalnya, Djoko mengkuatirkan bila digratiskan, pemeliharaannya akan kurang baik. Selain itu akan dibuat peraturan tertentu khusus bagi kendaraan berat. Muatan sumbu terberat yang diperbolehkan melintas adalah 40 ton. Selain itu, apabila kecepatan angin di atas jembatan diatas 25 meter per detik, jembatan akan ditutup sementara. Oleh karena itu dalam pengoperasian Jembatan Suramadu akan dilakukan sistem buka tutup untuk alasan keselamatan.
10 Juni Menteri PU mendampingi Presiden SBY meresmikan pengoperasian Jembatan Suramadu. Dalam sambutannya SBY menyatakan, Jembatan Suramadu merupakan tonggak sejarah baru bidang konstruksi infrastruktur bidang transportasi di Indonesia. SBY juga menilai, Suramadu merupakan karya besar anak bangsa yang menjadi landmark baru kebanggaan bangsa dalam Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan bahwa Jembatan Suramadu mempunyai peran vital bagi pengembangan Germa Kertasusila (Gresik, Madura, Kertosono, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Germa Kertasusila merupakan kawasan yang ditetapkan dalam tata ruang nasional, menjadi Pusat Pelayanan produksi, distribusi dan jasa. Menurut Menteri PU Djoko Kirmanto, Pengelolaan Jembatan Tol Suramadu akan dilakukan oleh BUMN PT. Jasa Marga setelah menjadi pemenang lelang terbatas pengelolaan sementara Jembatan Suramadu selama 18 bulan.
21 Juni Menteri PU selaku Ketua Delegasi RI menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Mengenai Pengembangan Infrastruktur Kawasan Asia Pasifik ke-7 di Singapura. Dalam kesempatan itu Menteri PU menekankan pentingnya konservasi sumber air, pemanfaatan air untuk kesejahteraan masyarakat dan antisipasi dampak perubahan iklim (climate change). Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari 12
negara, yaitu Jepang, China, Hong Kong, Columbia, Malaysia, Brunei Darussalam, Korea, Vietnam, Australia, Filipina, Singapura dan Indonesia. Acara dibuka oleh Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Air Singapura, Yaacob Ibrahim. Dalam rangkaian acara Menteri PU berkesempatan melakukan kunjungan lapangan ke instalasi pengolahan air NEWater yang memproduksi air minum dari daur ulang air limbah. Delegasi RI juga sempat mengadakan pertemuan bilateral dengan delegasi pemerintah Jepang yang dipimpin oleh Mr. Hiroaki Taniguchi (Vice Minister for Engineering Affairs, Ministry of Land, Infrastructure, and Transportation).
25 Juni Menteri PU Djoko Kirmanto meninjau langsung lokasi robohnya jembatan Cipamingkis, Cibarusah, Bekasi. Menteri PU saat itu didampingi Direktur Jenderal Bina Marga Hermanto Dardak, dan Bupati Bekasi Saduddin serta Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nurdin Manurung. Saat itu Djoko menginstruksikan aparatnya untuk memperbaiki jembatan itu dengan waktu 2 bulan, sehingga sebelum lebaran sudah bisa digunakan. Badan Jembatan Cibarusah roboh sepanjang 25 meter akhir tahun lalu. Robohnya jembatan tersebut mengakibatkan aktivitas masyarakat tiga desa di sekitarnya terganggu. Djoko Kirmanto meminta rehabilitasi dilakukan secepat mungkin. Sebagai langkah awal rekonstruksi, Departemen PU akan membuat pondasi jembatan pada sungai dibawahnya. Djoko juga meminta sekitar sungai ditangani ditangani khusus agar tidak menggerus dan merusak pondasi jembatan.
26 Juni Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menjadi keynote speaker dalam acara Pertemuan Gubernur se-Sumatera Dalam Rangka Penyelamatan Ekosistem Pulau Sumatera. Djoko menjelaskan, salah satu muatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah kriteria kawasan lindung yang hendaknya menjadi acuan bagi semua pihak dalam mengelola kawasan-kawasan berfungsi lindung serta kawasan-kawasan yang perlu dilindungi karena rentan terhadap dampak bencana. Menteri PU menambahkan, tingkat ketelitian peta RTRWN masih kecil (skala 1:1.000.000), sehingga batas kawasan lindung dalam peta Lampiran RTRWN masih bersifat indikatif. Padahal, penetapan batas kawasan lindung merupakan prasyarat bagi penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan kawasan lindung. Menteri PU menandaskan bahwa upaya penyelamatan ekosistem Pulau Sumatera tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mengatasi kondisi Wilayah Sungai (WS) yang tergolong kritis. Dari 48 WS yang ada di Sumatera, 14 di antaranya berada dalam kondisi kritis.
1 Juli Menteri PU, Djoko Kirmanto membuka Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Departemen PU di Jakarta. Dalam sambutannya beliau menegaskan, dirinya optimis penyerapan anggaran Departemen PU lebih dari 90 persen pada akhir 2009. Akhir semester I, realisasi penyerapan anggaran baru 23,49 persen atau Rp 8,23 triliun dari total anggaran Rp 35,039 triliun. Meski begitu angka itu dinilai jauh lebik baik dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Diakui, realisasi keuangan sebesar 23,49 persen dan realisasi fisik 26,52 persen memang belum sesuai target, namun sudah cukup tinggi dibanding penyerapan Departemen-Departemen lain. Sebenarnya sasaran target 47,85 persen (keuangan) dan fisik paling tidak 40 persen. Jika dihitung maka terdapat deviasi penyerapan sebesar 24,36 persen atau senilai Rp 8,536 triliun yang belum terserap. Untuk itu Menteri PU minta agar jajarannya bekerja lebih keras lagi, agar akhir tahun rampung seluruhnya. ebesar 47,85 persen dengan target pelaksanaan fisik paling tidak 40 persen. Sehingga berdasar kondisi penyerapan saat ini terdapat deviasi penyerapan sebesar 24,36 persen atau senilai Rp 8,536 triliun yang belum terserap.
1 Juli Menteri PU membuka seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) di Hotel Sultan, Jakarta. Dalam sambutannya Menteri PU mengungkapkan, Departemen Pekerjaan Umum terus melakukan peningkatan kualitas ruas jalan yang menjadi bagian dari Jalan Trans Asia dan Asean Highways. Jaringan jalan Trans Asia meliputi jalan lintas timur (jalintim) Sumatera, Jalan Pantura Jawa hingga ke Bali dengan total panjang 4.000 Km. Dikatakan, jalintim Sumatera kondisinya saat ini sudah mantap, dengan kekuatan struktur mampu dilalui kendaraan muatan sumbu terberat 10 ton sehingga memenuhi apa yag disyaratkan oleh Trans Asian . Untuk Pantura Jawa - Surabaya akan dibangun 4 lajur seluruhnya pada tahun 2014. Saat ini sudah 4 lajur hingga Kudus. Sementara jalan Trans Asean atau Pan Borneo Highway di Pulau Kalimantan sepanjang 3.200 Km (Kalbar-KuchingBrunei-Bts Kaltim) saat ini sedang ditangani dan ditargetkan akhir 2009 sudah dapat fungsional.
6 Juli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meresmikan Rumah Pintar Dharma Vidya di kompleks perumahan PU, Pasar Jumat, Jakarta. Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti. Menteri PU mengharapkan rumah
pintar ini dapat terus berjalan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Selain itu, Menteri PU juga menghimbau kepada para pejabat agar mendorong serta membantu membangun rumah pintar di kompleks perumahan PU yang lain. Rumah Pintar Dharma Vidya yang mempunyai luas bangunan 200 m2 dan tanah 900 m2 terdapat empat layanan yaitu layanan pembelajaran bagi anak usia 4-15 tahun, layanan pengembangan life skill bagi remaja dan ibu-ibu, layanan edukasi pengasuhan dan kesehatan bagi kaum ibu serta layanan perpustakaan bagi warga masyarakat.
13 Juli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto membuka Pendidikan dan Pelatihan PPNS Penataan Ruang di Jakarta. Djoko menilai terbentuknya PPNS penataan ruang merupakan satu langkah penting dalam sejarah penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Dijelaskan, PPNS memiliki kewenangan khusus melakukan penyidikan yang berindikasi pidana dalam penataan ruang serta melakukan penyidikan atas laporan atau temuan yang mengindikasikan terjadinya delik pidana penataan ruang. Berdasar UU pendidikan dan pelatihan (diklat) harus bekerjasama dengan Mabes POLRI agar terbentuk PPNS trampil dalam menjalankan tugasnya. Menteri PU meminta dengan dilaksanakannya diklat PPNS penataan ruang, diharapkan akan lahir sebuah perangkat penegak hukum, baik di Pusat maupun di Daerah yang terdapat melakukan penyidikan yang efektif dan menindak tegas pelanggaran pemanfaatan ruang.
15 Juli Menteri PU mendampingi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) disaksikan 5 Menteri lainnya menandatangani Prasasti tanda diresmikannya penggunaan 2 buah proyek infrastruktur yakni Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas berkapasitas 40 MW (Portable) di Samarinda. Peresmian itu dipusatkan di Stadion Madya Sempaja bersamaan dengan peringatan Hari Koperasi ke -62. Dalam kesempatan itu, Presiden SBY menginstruksikan agar kegiatan tender proyek infrastruktur di Kaltim diawasi. SBY minta sejak dalam tahap dan proses tender pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik dilakukan secara transparan. Menurut Presiden, sekecil apapun pembangunan proyek menggunakan uang rakyat. Maka pelaksanaannya juga harus diawasi dengan ketat, sehingga dana yang terserap bisa optimal.
17 Juli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto melantik 40 pejabat baru di lingkungan Departemen PU di Jakarta. Para pejabat yang dilantik terdiri dua pejabat eselon II a, 36 pejabat eselon III serta dua pejabat eselon III b. Dalam sambutannya Djoko mengatakan rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal biasa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta upaya kaderisasi dan motivasi kepada pegawai yang berprestasi melalui pergantian pejabat dalam jabatan struktural. Djoko Kirmanto juga mendorong para pejabat yang baru dilantik khususnya dan seluruh jajaran Departemen PU secara umum untuk mampu memberikan kinerja pelayanan yang lebih baik dalam bentuk kontribusi pembangunan infrastruktur sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan.
22 Juli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto melantik dua pejabat eselon I . Pejabat eselon I yang dilantik yaitu Dr.Ir. Mochammad Amron M.Sc sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Ir. Djoko Murjanto sebagai Staf Ahli Menteri PU bidang Keterpaduan Pembangunan. Dalam sambutan pelantikannya, Menteri PU mengingatkan, begitu banyak persoalan kondisi infrastruktur yang masih belum memenuhi tuntutan masyarakat. Menteri PU meminta seluruh jajaran Departemen PU selaku aparatur Pemerintah untuk bekerja sebaik mungkin melalui kinerja pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. PNS perlu meningkatkan kemampuan diri dan berinovasi dalam menghasilkan kinerja terbaik.
27 Juli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meluncurkan kegiatan Konstruksi Indonesia (KI) 2009 di Jakarta. Dalam sambutannya Djoko Kirmanto mengatakan, Departemen PU terus menjadikan KI sebagai momentum yang baik dalam memberikan apresiasi kepada industri dan pelaku jasa konstruksi dalam perkembangan perekonomian dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Keberhasilan KI tahun sebelumnya menjadi dasar untuk melembagakan kegiatan tersebut dan dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahun. Terbukti daya saing KI semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan pasar luar negeri yang telah dapat dimasuki pelaku jasa konstruksi nasional. Menteri PU meminta bertepatan dengan tahun Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pelaksanaan jasa konstruksi harus menerapkan sistem manajemen K3.
28 Juli Departemen Pekerjaan Umum (PU) meraih penghargaan dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk kategori Life Time Achievement Award dan Adhikarya Rekayasa kategori emas (terbaik). Penghargaan diberikan kepada dua mantan Menteri PU yaitu Suyono Sosrodarsono dan (alm) Sutami. Penghargaan kedua diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie. Life Time Achievement Award diberikan kepada Suyono Sosrodarsono dan (alm) Sutami atas darma baktinya di bidang keinsinyuran dalam rangka pembangunan bangsa. Sedangkan Sutami tercatat pernah menjadi Menteri PU selama enam periode kabinet, mulai dari Kabinet Dwikora I hingga Kabinet Pembangunan II (1964-1978). Sutami merupakan seorang pelopor penerapan beton pracetak dan penggunaan metoda perhitungan konstruksi beton. Karya-karya monumentalnya, di antaranya Jembatan Semanggi dan Gedung DPR/ MPR.
6 Agustus Menteri PU Djoko Kirmanto mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda dan proyek infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) di Aceh. Proyek infrastruktur bidang PU yang diresmikan adalah Jalan Tutut-Meulaboh (53,7Km), Jalan Sabang-Ibioh (25,7 km), SPAM Pesantren Teuku Chik Oemar Diyan di Kabupaten Aceh Besar, SPAM Redelong di Kabupaten Bener Meriah, SPAM Labuan Haji Barat di Kabupaten Aceh Selatan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman di Tempat Pembuagan Akhir Sampah Gampong Jawa Kota Banda Aceh.
7 Agustus Dalam rangka menyambut HUT RI Ke – 64, Departemen Pekerjaan Umum (PU), Menteri PU mengikuti jalan santai bersama dengan para pejabat dan pegawai Departemen PU. Start dimulai dari halaman Gedung Utama Departemen PU yang melintasi rute sekitar komplek Departemen PU antara Jalan Sriwijaya Raya, Jalan Senjaya, Jalan Adibawarman dan menuju garis finish di kampus PU sejauh 3,2 Km
10 Agustus Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meninjau pelaksanaan program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di kelurahan Bandengan, kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan, Jawa Tengah. Pamsimas dilakukan di Bandengan, karena sebelumnya sumber air masyarakat
setempat berkualitas payau dan keruh sehingga memaksa mereka untuk beli air bersih seharga Rp 500 untuk 20 liter. Biaya pemasangan Sambungan Rumah (SR) setiap rumah dikenakan biaya Rp 350 ribu yang dibayarkan Rp 200 ribu sebagai uang muka, dan sisanya diangsur selama 10 kali. Sementara untuk iuran bulanannya, yang berkapasitas 19 meter kubik dikenakan Rp 13 ribu per bulan dan yang diatas 19 meter kubik besar iurannya Rp 20 ribu per bulan. Bandengan merupakan salah satu dari sembilan kelurahan di Pekalongan yang mendapat program Pamsimas pada anggaran 2008. Pada tahun ini program serupa dilakukan pada 15 kelurahan. Sementara untuk tahun depan, rencananya Pamsimas di Pekalongan akan dilakukan pada 12 kelurahan sasaran.
10 Agustus Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menilai kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia tahun ini belum masuk tahap kritis. Hal tersebut karena ketersediaan air pada sejumlah waduk yang ada masih bisa dimanfaatkan untuk mengairi daerah irigasi. Djoko Kirmanto menyampaikan hal tersebut di sela-sela kunjungannya ke Waduk Cacaban, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Selain meninjau waduk Cacaban, Djoko Kirmanto juga mengunjungi waduk Malahayu di desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Menurut Djoko Kirmanto, kekeringan merupakan fenomena alam yang bakal terjadi setiap tahunnya. Guna mengantisipasinya para petani diharapkan bisa bergiliran dalam menanam padi. Hal itu berarti petani tidak boleh menanam padi secara serentak lantaran adanya keterbatasan sumber air.
11 Agustus Menteri PU Djoko Kirmanto meminta RTRW dan Rencana Detil Tata Ruang juga mengatur lokasi penanaman pohon seperti di pinggir jalan tol. "Saya minta kepada Pemda untuk menyelesaikan RTRW dan rencana detail tata ruangnya termasuk untuk mengatur lokasi-lokasi penanaman pohon seperti di areal pinggiran jalan tol," jelas Djoko Kirmanto saat melakukan penanaman pohon di ruas tol Kanci-Pejagan bersama Menteri Kehutanan M.S. Kaban dan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar. Penanaman pohon di areal jalan tol banyak manfaatnya diantaranya menyerap karbon, penyejuk udara, meredam kebisingan, penjaga stabilitas iklim lokal, konservasi air dan tanah serta aspek estetika.
21 Agustus Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meninjau pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Sumber Jeruk Kecamatan Jambesari Darusolah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. SPAM ini sudah dimanfaatkan oleh sekitar 830 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 4.150 jiwa penduduk Desa Sumber Jeruk dan Sumber Anyar sejak 2008 lalu. Selain SPAM, desa tersebut juga mendapatkan bantuan MCK Umum dan jalan akses yang sedang dalam proses pembangunan tahun ini. Kepala Desa Sumber Jeruk menjelaskan, air diambil dari sumber mata air yang berjarak lebih kurang 9 km dari atas bukit dengan system gravitasi. Air ditangkap dengan broncaptering untuk kemudian disalurkan ke reservoir eksisting dan 20 Hidran Umum (HU) yang tersebar di 2 desa tersebut.
20 Agustus Pertama kalinya sistem perpipaan air minum melalui bawah laut dibangun di Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto usai meletakkan batu pertama pembangunan SPAM Giliketapang, Jawa Timur. Pembangunan SPAM ini dilakukan melalui kerjasama Departemen PU dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sehat bagi penduduk di Pulau Giliketapang. Selama ini masyarakat harus membayar Rp 50.000 untuk mendapatkan air bersih dan air minum. Dengan SPAM tersebut masyarakat hanya membayar sekitar Rp 6.000 – Rp 7.000 setiap meter kubik. Biaya tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan pipa dan pompa.
24 Agustus Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto bersama Menteri terkait melakukan rapat membahas persiapan jalur lebaran. Dalam paparan Menteri PU menyatakan Lintas Pantura Jawa dari Jakarta sampai Kudus sepanjang 560 Km kini sudah 4 lajur. Sementara untuk arah selatan dari pantura akan dibantu jalan Kanci – Pejagan (Rencana Tol) dimana akan difungsikan sebagai jalur alternatif ke arah timur saat mudik dan ke arah barat saat arus balik, untuk prioritas ke dan dari Selatan Jawa. Untuk menghubungkan pulau Jawa dan Madura, telah beroperasi jembatan Suramadu
27 Agustus Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto melakukan Raker dengan Komisi V DPR RI. Saat itu Menteri PU mengusulkan tiga skenario terkait pembiayaan
investasi infrastruktur bidang PU tahun 2010 kepada kepada Menteri Perekonomian, Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Ketiga skenario itu yakni alokasi pagu sementara sebesar Rp 34,3 triliun. Pemantapan infrastruktur Rp 52,95 triliun dan pengembangan infrastruktur senilai Rp 70,10 triliun. Menteri PU juga menjelaskan terkait dengan penanganan khusus yang menggunakan alokasi dana sebesar Rp. 4,97 triliun (BA 999). Dana ini kata Djoko nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan kegiatan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dan Proyek Banjir Kanal Barat (BKB), yang hingga kini masih terus berjalan. Sebagian dari dana ini juga nantinya diperuntukkan untuk berbagai kegiatan seperti perbaikan sungai/situ (dampak penanggulangan bencana banjir Jakarta); Land Capping, serta Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang di daerahkan.
27 Agustus Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto kembali melakukan Raker dengan Komisi V DPR RI. Menteri PU mengatakan bahwa alokasi pagu sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur tahun 2010 sebesar Rp 4,49 triliun. Alokasi ini lebih kecil dibandingkan usulan yang diajukan oleh Departemen PU yaitu sebesar Rp 10,78 triliun. Pagu tahun 2010 ini turun dibandingkan alokasi DAK di tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 sebesar Rp 7,19 triliun dan tahun 2009 sebesar Rp 6,68 triliun. Alokasi DAK ini ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan ke-PU-an penting yang ada di daerah-daerah namun tidak mampu untuk dibiayai oleh daerah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur PU di daerah ini akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga DIPA akan masuk APBD, meskipun pengusulan dan pembinaannya ada di Departemen PU.
31 Agustus Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, rutin dilakukan setiap tahun. “Tidak hanya menjelang lebaran saja perbaikan jalan dilakukan. Dan buru-buru akan diselesaikan menjelang lebaran. Itu tidak benar” tegas Djoko Kirmanto. Departemen PU, lanjut Djoko Kirmanto mempunyai tugas memeliharan jalan yang ada dan merehabilitasi jalan yang rusak serta membongkar jalan yang umurnya telah habis. Ini berlangsung setiap tahun. Selama jalan itu dilewati kendaraan, kegiatan pemeliharaan maupun rehabilitasi juga rutin dilakukan.
31 Agustus Menteri PU Djoko Kirmanto menggugah agar para pegawai PU dan jajarannya ikut serta dalam penyebarluasan ilmu kepada masyarakat melalui penulisan buku. “Buku sangat bermanfaat. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar apapun yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di lapangan dapat dicatat. Dari catatan tersebut dapat disusun menjadi buku untuk dapat dipelajari,“ kata Djoko Kirmanto saat acara lounching 6 buku bidang PU. Buku-buku yang di-launching yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Saihul Anwar, Penambangan Batu (Quarrying) oleh S. Soeprapto, Terowongan Dalam Pelaksanaan oleh Soetrisno Arifin, Administrasi Proyek Konstruksi oleh Nazarkhan Yasinfv, Rumah dan Lingkungan Permukiman Sehat Untuk Semua oleh Sri Dabardio serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Berbasis Pemberdayaan Masyarakat oleh Bambang Tri Sukmono. Turut hadir dalam acara tersebut mantan Menteri PU Suyono dan mantan Sekjen PU Budiman Arief.
4 September Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto selama dua hari (2-3) melakukan sidak ke Jalur Lintas Selatan Kalimantan sejauh 1.170 km mulai dari Pangkalan Bun (Kalteng)- batas Kalbar hingga Pontianak (Kalbar). Dalam sidaknya tersebut Djoko sempat turun dari kendaraan yang membawanya dan memberikan arahannya kepada para satker dan konsultan yang mendampingi beliau. Selama di perjalanan (Kalteng) mulai dari Pangkalan Bun-Runtu-PenopaKudangan hingga Batas Kalteng, Menteri PU didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang dan para Bupati setempat. Sebaliknya memasuki Kalbar Menteri PU didampingi Wagub Kalbar, Christiandy beserta jajarannya.
8 September Menteri PU menyaksikan Pengukuhan Profeser Riset oleh Kepala LIPI. Ir. Nana Terangna Ginting, DIpl. EST dan DR. Ir. Bambang Soenarto, Dipl. HE, M. Eng, masing-masing dikukuhkan sebagai Profesor Riset bidang Kualitas Lingkungan dan Tata Air dan bidang Hidrologi Aplikasi. Acara pengukuhan dilakukan di Gedung Sapta Taruna Departemen PU oleh Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang juga merupakan Kepala LIPI Umar Anggara Jenie. Menteri PU dalam sambutannya mengatakan jumlah profesor riset yang dimiliki Departemen PU masih tergolong sedikit yakni berjumlah 6 orang. “Keberadaan kedua profesor riset yang baru ini sudah tentu menambah aset SDM nasional yang kita butuhkan dalam dunia penelitian” kata Djoko Kirmanto. Menteri PU
juga meminta agar Ditjen Sumber Daya Air dan Cipta Karya tidak ragu menggunakan teknologi hasil penelitian Balitbang PU.
10 September Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto melakukan Raker dengan Komisi V DPR RI membahas Evalulasi Kinerja Deprtemen PU 2005-2009. Djoko mengatakan, dibandingkan dengan negara lain, persentase investasi infrastruktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih lebih rendah dibandingkan Malaysia, Thailand dan Vietnam, sehingga angka pertumbuhan ekonomi nasional juga lebih rendah dibandingkan negara-negara tersebut. Berdasarkan data Bank Dunia, persentase investasi terhadap Indonesia masih dibawah 4 persen. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan Malaysia yang nilai 4-7 persen dan Vietnam dan Thailand yang bahkan mencapai diatas 7 persen.
15 September Menteri PU menghadiri syukuran yang digelar Warga Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Tokoh masyarakat menyatakan keharuannya atas kembali berfungsinya Jembatan tersebut pada senin malam. Dihadapan Menteri Pekerjaan Umum dirinya menyatakan terima kasih kepada Pemerintah atas diperbaiki jembatan yang sangat vital bagi aktivitas sehari-hari warga. Kehadiran Menteri PU Djoko Kirmanto dalam rangka syukuran sekaligus buka puasa bersama masyarakat atas selesainya perbaikan jembatan sepanjang 105 meter dengan konstruksi rangka baja yang dikerjakan sejak bulan Juni lalu. Turut hadir Dirjen Bina Marga Hermanto Dardak, Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota Haris Batubara dan Camat Cibarusah. Dengan berfungsinya jembatan tersebut, lalu lintas warga dan kegiatan ekonomi di Kecamatan Cibarusah kembali normal dimana sebelumnya warga harus berputar melalui Jonggol yang memakan waktu satu jam perjalanan.
20 September Menyambut Idul Fitri 1430 H, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan keluarga menyelenggarakan Open House di Kompleks Perumahan Menteri Widya Candra, Minggu (20/10). Djoko Kirmanto didampingi keluarga menerima para tamu yakni segenap jajaran Karyawan Departemen Pekerjaan Umum, Komisi V DPRI RI, pejabat BUMN terkait, serta beberapa Duta Besar dari
Negara negara sahabat. Acara open house tersebut dimulai dari pukul 11.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Open House dilaksanakan sebagai sarana silaturahmi keluarga besar Departemen PU, serta sebagai temu kangen antara keluarga besar Departemen PU dengan para mantan pejabat dan karyawan. Hadir dalam acara tersebut Mantan Sekjen PU Budiman Arief, Mantan Dirjen Bina Marga dan Kepala Balitbang Hendrianto Notosoegondo.
24 September Menteri PU laksanakan Halal Bihalal pada hari pertama masuk kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (PU) usai libur hari raya Idul Fitri 1430 Hijriah. Selain Menteri PU, Pejabat esselon I didampingi para istri yang mengikuti halal bilalal tersebut yaitu Sekretaris Jenderal Departemen PU Agoes Widjanarko, Inspektur Jenderal Basoeki Hadimoeljono, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Iwan Nursyirwan dan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono. Turut hadir Kepala BPKSDM Sumaryanto Widayatin, Kepala Balitbang Mochammad Amron, Kepala BPJT Nurdin Manurung, Kepala BPPSPAM Rachmat Karnadi, Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Djoko Murjanto , Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Bambang Goeritno, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Mochammad Hasan dan Kepala Pusat Komunikasi Publik Amwazi Idrus.
30 September Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto melakukan soft opening gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air dan Ditjen Penataan Ruang di Jakarta. Dalam sambutannya, Djoko Kirmanto menjelaskan gedung baru tersebut diharapkan dapat menjadi gedung percontohan dari segi energi, kesederhanaan, keefektifan dan fleksibel, terutama bagi orang yang mempunyai kelainan fisik seperti tuna netra.
8 Oktober Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menghadiri Papua Investment Day di Hotel Four Season, Jakarta. Dalam forum tersebut, Djoko Kirmanto mengatakan, anggaran pembangunan infrastruktur PU untuk Provinsi Papua dan Papua Barat selama ini sudah cukup besar dialokasikan. Dua provinsi tersebut termasuk kedalam 10 provinsi yang mendapat alokasi anggaran terbesar. Forum yang dihadiri oleh 85 pemimpin usaha dan 11 BUMN strategis tersebut menghadirkan pembicara kunci Menneg BUMN Sofyan Djalil dan panelis seminar Menteri PU Djoko Kirmanto, Gubernur Papua Barnabas Suebu,
Gubernur Papua Barat Abraham O. Atuturi, Walikota Merauke Johanes Gluba Gebze dan Pengusaha Medco Arifin Panigoro.
12 Oktober Menteri PU melakukan pengisian air pada Bendungan Benel di Bali. Pengisian ditandai dengan ditutupnya pintu pengelak di kabupaten Jemberana, Bali. Pengisian bendungan yang dibangun dengan dana Rp 107,43 miliar ini direncanakan akan berlangsung selama dua bulan. Menurut Djoko Kirmanto, kehadiran Bendungan Benel yang dibangun selama empat tahun ini sangat dinanti masyarakat di Jemberana yang daerahnya tergolong salah satu wilayah yang kondisinya kering dibandingkan dengan wilayah lain di Bali. Sebagian besar daerah irigasi yang potensial di daerah tersebut sistem irigasinya masih semi teknis dan tadah hujan. Tingkat produktivitasnya belum optimal.
13 Oktober Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto membuka Seminar Nasional dengan tema Tantangan Perencanaan Perkotaan Masa Depan yang Berkelanjutan yang diadakan di Departemen PU, Jakarta, Selasa. Menteri PU menilai, dewasa ini dimensi sosial budaya yang sarat kearifan lokal, nyaris terabaikan dalam pertimbangan pengembangan perkotaan. Dahulu dalam perkembangan fisik permukiman, masyarakat dengan kearifan lokalnya sangat memperhitungkan aspek fisik alam, seperti kerentanan terhadap berbagai bencana alam, kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga dapat hidup harmonis dengan alam. Menurut Djoko Kirmanto, pertumbuhan penduduk yang tinggi, peluang-peluang ekonomi yang harus direbut, kepentingan-kepentingan politis sesaat dan derasnya globalisasi telah membuat aspek-aspek sosial budaya ini terabaikan yang pada gilirannya akan menuai kerugian besar akibat salah urus pengelolaan sumber daya alam dan permukiman perkotaan.
14 Oktober Menteri PU Djoko Kirmanto ber Halal Bihalal dengan DWP PU. Dharma Wanita Persatuan Departemen Pekerjaan Umum (DWP PU) telah banyak mengukir prestasi, baik di lingkungan DWP Tingkat Pusat, maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan lainnya. Sejak akhir 2008 hingga saat ini, DWP PU ikut berpartisipasi dalam program Pemerintah dengan menggalakkan Tanam dan Pelihara Pohon untuk menyelamatkan bumi dan kelestarian lingkungan. Dikatakan, lebih khusus lagi, DWP PU juga menghimbau kepada masyarakat sekitar agar setiap kelahiran anak maupun cucu dibarengi dengan menanam satu pohon. ‘One Man One Tree’. Hingga kini, sekitar 10 ribu
pohon sudah ditanam dan melakukan penanaman kembali jika pohon tidak tumbuh.
15 Oktober Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menghadiri acara pencanangan program Integrated Water Resources and Flood Management Project (IWRFMP) for Semarang yang bekerjasama dengan Pemerintah Jepang. Menteri PU menilai, keberhasilan pembangunan infrastruktur PU tidak hanya dilihat dari bangunan fisiknya saja, tetapi juga bisa berfungsi dan berguna bagi masyarakat. Program yang didanai JICA (Japan International Cooperation Agency) dengan kode loan IP-534 ini terdiri dari 3 komponen yakni normalisasi Kali Garang atau Banjir Kanal Barat Semarang dengan anggaran Rp237,7 miliar dan pembangunan Waduk Jatibarang dengan anggaran Rp 548,5 miliar yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juwana. Sementara komponen ketiga yaitu perbaikan drainase kota termasuk normalisasi Kal Semarang, Kali Asin dan Kali Baru akan dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya dengan anggaran Rp277,2 miliar.
16 Oktober Menteri PU Djoko Kirmanto menghadiri Deklarator Masyarakat Penulis Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman yang juga disaksikani para dirjen serta pejabat eselon II, di Jakarta. Menurut Djoko, kurangnya tenaga penulis khususnya dari kalangan pejabat atau mantan pejabat dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum menyebabkan masih minimnya hasil-hasil riset dan pengembangan dibidang PU yang belum tersosialisasikan atau terpublikasikan. Padahal tulisan hasil riset tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Diakui, banyak orang yang berpengalaman menguasai bahkan ahli dibidang proyek ke PU an namun mereka tidak pandai dalam menulis buku. Sebaliknya, sedikit orang yang mahir menulis tapi tidak memiliki bahan sebagai dasar tulisannya.
20 Oktober Menteri PU Djoko Kirmanto secara simbolis melepas Jamaah calon Haji di Masjid As-salam Departemen PU, Jakarta. Sebanyak 58 pegawai Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat akan segera berangkat ke tanah suci. Dalam sambutannya, Djoko Kirmanto berpesan agar Jamaah calon Haji dari Departemen PU dan Kemenpera dapat menjalankan sebaik mungkin saat di Tanah Suci dan dapat menjadi haji yang mabrur sesampainya kembali di Tanah Air. Bila telah menjadi yang Haji Mabrur
makan diharapkan akan ada perubahan perilaku yang lebih baik sehingga dapat menjadi contoh bagi para pegawai lainnya.
22 Oktober Djoko Kirmanto kembali terpilih dan dilantik sebagai Menteri PU dalam Kabinet Indonesia Bersatu II oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengajak seluruh pimpinan dan pegawai Departemen PU untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerjanya dalam lima tahun kedepan dalam rangka mencapai target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan Pemerintah. Dalam acara silaturahmi menyambut kerja Kabinet Indonesia Bersatu II yang diadakan di ruang Pendopo, Departemen PU Jakarta, Djoko Kirmanto mengungkapkan, kinerja Departemen PU dalam periode 2004-2009 telah dinilai baik oleh Presiden SBY. Namun hendaknya, penilaian tersebut tidak membuat seluruh jajaran Departemen PU berpuas diri dan bangga.
4 November Djoko Kirmanto didampingi, Staf Ahli Menteri PU Bidang Ekonomi dan Investasi Bambang Guritno, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Nurdin Manurung dan meninjau lokasi proyek pembangunan dua ruas tol yaitu JORR W1 dan BRR Seksi I untuk mengetahui progres pembangunannya. Djoko menjelaskan, Departemen Pekerjaan Umum (PU) memprioritaskan penyelesaian pembangunan tiga ruas tol yaitu Bogor Ring Road (BRR) Seksi I Sentul SelatanKedung Halang, Jakarta Outer Ring Road (JORR) W1 ruas Kebun JerukPenjaringan dan Kanci-Pejagan. Bahkan Menteri PU Djoko Kirmanto meminta, khusus untuk BRR seksi I dapat dioperasionalkan pada bulan ini. Usai meninjau ruas tol BRR Seksi I, Djoko Kirmanto meminta kepada Direktur Utama PT Sarana Marga Jabar Poncoyono Sudiro agar tol sepanjang 3,85 kilometer tersebut dapat segera dibuka dalam satu-dua minggu kedepan. Permintaan tersebut disampaikan, karena Menteri PU menilai pembangunan tol senilai Rp 211 miliar tersebut sudah selesai seluruhnya.
8 November Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah DKI Jakarta merevitalisasi fungsi ruang terbuka hijau yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Demikian disampaikan dalam sambutannya pada peringatan hari tata
ruang yang berpusat di di Plaza Barat Gelora Bung Karno Jakarta hari ini Minggu (8/11). Sebelumnya Menteri PU Djoko Kirmanto, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Dirjen Penataan Ruang Imam S. Ernawi dan sekitar 500 lebih peserta melakukan sepeda santai dari Sampoerna Strategic Square ke SPBU Semanggi yang kini direvitalisasi menjadi ruang terbuka hijau. Di SPBU Semanggi dilakukan penanaman pohon bersama oleh Menteri PU, Gubernur DKI dan Walikota Jakarta Selatan.
12 November Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melakukan coffe morning bersama wartawan di Gedung Departemen PU, Jakarta. Saat itu Menteri PU menyatakan, Departemen Pekerjaan Umum akan memastikan penyelesaian pembebasan tanah proyek infrastruktur PU untuk kepentingan umum seperti pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol dan Banjir Kanal Timur yang berlarut di daerah. Menteri PU Djoko Kirmanto mengakui masalah tanah menjadi hambatan utama dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur. Untuk jangka panjang, Departemen PU memberikan masukan terhadap Revisi UU No 20 tahun 1961 dan Perubahan Perpres 36/2005 jo Perpres 65/2006. Dalam Revisi UU No 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda diatasnya, diusulkan adanya pasal yang mengatur bahwa tanah yang telah ditetapkan untuk kepentingan umum maka hak kepemilikannya tercabut demi hukum. Namun penetapannya tentunya sudah melalui konsultasi publik.
16 November Menteri PU kembali melakukan Raker dengan Komisi V DPR RI. Menteri PU menyebutkan, kebutuhan Departemen PU dalam anggaran infrastruktur lima tahun kedepan (2009 -2014) mencapai Rp398,5 Triliun. Kebutuhan dana tersebut diakui Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto tidak dapat seluruhnya dipenuhi oleh APBN, sehingga proyek-proyek infrastruktur yang bisa cost recovery seperti jalan tol dan penyediaan air minum untuk masyarakat mampu, diupayakan menggunakan dana swasta. Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur PU yang handal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Sekjen PU Agoes Widjanarko, idealnya belanja infrastruktur pemerintah sebesar 6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Anggaran infrastruktur PU 2004 – 2009 sebesar Rp140 triliun atau 2% dari PDB.”
17 November Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menghadiri Pengukuhan Dewan Pimpinan Instruktur dan Asesor Konstruksi Indonesia (IALKI) di ruang Sapta Taruna Departemen Pekerjaan Umum (PU), Jakarta. Sejalan dengan tuntutan dan perkembangan serta pertumbuhan pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dituntut pula tersedianya tenaga kerja konstruksi yang profesional, handal dan berdaya saing di dalam maupun di luar negeri, diperlukan pengujian dan pembekalan melalui kegiatan pelatihan oleh lembaga diklat dan instruktur serta asesor bidang konstruksi. Kontribusi sektor konstruksi dalam menyerap tenaga kerja pada tahun 2007 (data BPS) berkisar antara 5 juta dimana kurang dari empat persennya adalah pekerja wanita. Hal ini berarti bahwa tenaga kerja yang diserap sektor konstruksi adalah sebesar 4,7 persen dari total angkatan kerja 100 juta jiwa. Dari sekitar 5 juta tenaga konstruski tersebut, hanya sekitar 3 persen yang tersertifikasi.
19 November Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menerima delegasi bidang jasa konstruksi dari Malaysia. Kunjungan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia terutama di bidang infrastruktur. Menteri PU juga mengharapkan adanya kerjasama peningkatan ahli Quantity Surveyor (QS), mengingat saat ini kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi di Indonesia sangat membutuhkan keahlian QS. Selain itu, QS menjadi jaminan agar pelaku jasa konstruksi Indonesia lebih berkualitas untuk bersaing ke kancah Internasional. Sedangkan saat ini keahlian Quantity Surveyor yang ada di Malaysia dianggap lebih maju dibandingkan di Indonesia.
20 November Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meresmikan pengoperasian ruas jalan Ulee Lheue – Pelabuhan – Simpang Rima (UPSR) di Banda Aceh. Ruas jalan bantuan hibah Asian Development Bank (ADB), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diberikan dalam rangka membangun kembali Aceh pasca tsunami 26 Desember 2004. Menteri PU optimis berkat bantuan hibah ini sistem jaringan jalan (fungsi arteri, kolektor, lokal) akan semakin lengkap yang dapat mendorong peningkatkan perekonomian di Aceh, ungkap Djoko didampingi Mantan Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto.
Pemerintah Indonesia bersama dengan para donor, termasuk Asian Development Bank (ADB), Lembaga Internasional bahu membahu membangun kembali Aceh dan Nias yang lebih baik. Bantuan ini dilaksanakan melalui proyek Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP).
23 November Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meresmikan secara simbolis Ruas tol Bogor Ring Road (BORR) Seksi I. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene menandakan beroperasinya tol sepanjang 3,8 kilometer yang menghubungkan Sentul Selatan-Kedung Halang. Tol milik PT Marga Sarana Jabar ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan masyarakat Bogor yang ingin menuju Jakarta ataupun Ciawi. Djoko Kirmanto mengatakan, beroperasinya BORR Seksi I diharapkan dapat menjadi pemicu bagi proyek jalan tol lainya yang saat ini tengah konstruksi seperti tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) W1 Kebun Jeruk-Penjaringan, Semarang-Solo, Kertosono-Mojokerto dan Surabaya-Mojokerto. Para pengguna tol BORR Seksi I dikenakan tarif bagi golongan I sebesar Rp 3.000, golongan II Rp 4.500, golongan III Rp 6.000, golongan IV Rp 7.500 dan golongan V Rp 9.000. Menteri PU meminta, beroperasinya ruas seksi I tersebut segera diikuti dengan pembangunan seksi II dan seksi III.
25 November Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Menteri PU meresmikan operasionalisasi 13 infrastruktur bidang Pekerjaan Umum (PU) senilai lebih dari Rp 94,66 miliar di Ambon Maluku. Infrastruktur PU yang diresmikan yaitu 6 proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Ohoitel di Maluku Tenggara Barat, Desa Uweth di Seram Bagian Barat, Desa Uwen di Seram Bagian Barat, Desa Sehati dan Desa Haruru di Maluku Tengah serta di Ibukota Kecamatan Saumlaki di Maluku Tenggara Barat. Dibidang Bina Marga, infrastruktur PU yang diresmikan yaitu Peningkatan Jalan pada ruas Piru-Simpang Pelita sepanjang 15,4 kilometer dan ruas LahaWakasihu sepanjang 15 kilometer. Selain itu ada juga pembangunan tiga jembatan yaitu Jembatan Wai Jikumerasa, Jembatan Wai Perang dan Jembatan Wai Laha. Di bidang Sumber Daya Air, Djoko Kirmanto menuturkan proyek-proyek yang diresmikan yaitu embung Woorono dan Yawuru serta embung Oirata Barat dan Rumleher Utara, pengamanan pantai Desa Hative Besar tahap I dan II sepanjang 300 meter dan pengamanan pantai Desa Wayame sepanjang 200
meter. Seluruh infrastruktur SDA tersebut dibangun dengan dana sebesar Rp 8,04 miliar.
1 Desember Menteri PU membuka Forum Jasa Konstruksi Nasional yang mengusung Tema “Satu Abad UU Jasa Konstruksi : Pencapaian Cita-cita Jasa Konstruksi, di Hotel Sultan. Dalam sambutannya Menteri PU menilai selama sepuluh tahun, hadirnya UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, telah banyak memberi manfaat. Dan kini giliran masyarakat jasa konstruksi untuk melakukan evaluasi keberhasilan, efektivitas dan kendala yang dihadapi industri konstruksi nasional. Pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan iklim usaha jasa konstruksi yang sehat. Dan hal ini bisa dicapai dengan kompetisi yang sehat bukan KKN. Oleh karena itu bila ditemukan pemborong yang nakal perlu diambil tindakan tegas atau black list serta,tidak boleh mengikuti tender tahun 2010.
1 Desember Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto selaku Ketua Tim Pelaksana Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), melakukan pembahasan progres pencapaian program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II bidang Penataan Ruang. 3 Masalah menjadi fokus pembicaraan yakni kajian tumpang tindih pengaturan, konsepsi penyelesaian konflik penataan ruang dan penyelesaian 3 rancangan peraturan pemerintah (RPP). Adapun tiga RPP yang ditargetkan segera diselesaikan adalah RPP tentang penyelenggaraan penataan ruang, RPP tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan dan RPP penggunaan kawasan hutan. Percepatan penyelesaian rencana tata ruang wilayah di Provinsi, Kabupaten dan Kota juga dibahas dalam rapat tersebut. Menurut data, hingga November, jumlah provinsi yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari Departemen PU sebanyak 7 provinsi dari total 33 provinsi, sementara sisanya masih dalam proses revisi dan proses persetujuan substansi. Ditingkat Kabupaten, dari 399 Kabupaten, 70 kabupaten belum mengajukan revisi, 280 kabupaten dalam proses revisi, 41 kabupaten dalam proses persetujuan substansi dan 8 kabupaten telah mendapat persetujuan substansi. Ditingkat kota, dari 98 kota, 13 Kabupaten belum melakukan revisi, 67 dalam proses revisi, 15 dalam proses persetujuan substansi dan 3 kota telah mendapatkan persetujuan substansi.
2 Desember Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan korupsi di Jakarta. Menteri PU mengatakan e-procurement merupakan bagian dari
Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) yang telah disusun Departemen PU. Diakui, instansinya masih menemui beberapa hambatan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Salah satunya, Keppres No 80 tahun 2003 yang belum secara tegas mengatur pelaksanaan lelang. Meskipun dalam Bab IV menyebutkan bahwa dalam era globalisasi, pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sarana elektronik. Namun pelaksanaannya tidak mudah sehingga diperlukan Permen PU No.207 tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pemerintah secara Elektronik. Menteri PU sendiri telah mendeklarasikan wilayah bebas korupsi dengan diterbikannya Permen No.21 tahun 2008 tentang Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Departemen PU. Untuk mengawasinya, publik dapat mengirimkan pengaduan melalui kotak pos 5000 maupun kepada Inspektur Jenderal melalui kotak pos 5100.
3 Desember Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto membuka Seminar dan Pameran Konstruksi Indonesia (KI) 2009 di Jakarta. Pada tahun ini Seminar dan Pameran KI mengambil tema, “Menuju Konstruksi Indonesia yang Berkualitas dengan Menekankan pada Kesehatan dan Keselamatan Kerja”. Dalam sambutannya, Menteri PU mengungkapkan, penyelenggaraan KI 2009 merupakan suatu upaya membangun komunikasi dan kerjasama yang saling menguntungkan diantara masyarakat jasa konstruksi. Djoko Kirmanto berharap, seminar dan pameran KI harus dapat meneruskan kerjasama yang telah dibangun antar para pemangku kepentingan jasa konstruksi berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kompetensi, kepercayaan, sinergi dan saling menguntungkan.
5 Desember Menteri PU Djoko Kirmanto didampingi Walikota Bekasi melakukan penanaman 500 pohon di Perumnas Pesona Metropolitan Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat, dalam rangka HUT PU ke-64. Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Sekretaris Jenderal Departemen PU Agoes Widjanarko juga ikut dalam kegiatan ini. Dalam sambutannya, Djoko Kirmanto menuturkan, penanaman pohon penting sebagai upaya antisipasi dan mitigasi terhadap ancaman perubahan iklim. Pemerintah akan berusaha menurunkan emisi karbon (CO2) hingga 26 persen dari tingkat emisi gas rumah kaca (GRK). Menurut Djoko, perubahan iklim bukan cerita atau fiksi lagi, namun telah terjadi,. Terkait problem itu Djoko minta masyarakat ikut serta mengantisipasi melalui gerakan menanam pohon.
5 Desember Menteri PU memberikan penghargaan PU Award kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menjalankan pembangunan/pemeliharaan bidang PU. Penghargaan juga merupakan bentuk apresiasi dan pembinaan pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini disiarkan secara langsung oleh Metro TV dari Taman Mini Indonesia Indah. Juara Umum diraih Jawa Tengah yang memperoleh penghargaan dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Air serta bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan. Bidang penyelenggaraan penataan ruang berkelanjutan kategori Kabupaten diraih oleh Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Sedangkan kategori Kota diraih oleh Kota Blitar. Bidang penyelenggaraan pemukiman, Kota Surabaya meraih penghargaan untuk kategori Kota Metropolitan, Kota Banjarmasin untuk kategori Kota Besar dan terakhir untuk kategori kota sedang atau kecil diraih oleh Kota Mataram. Penghargaan kategori bidang penyelenggaraan jasa konstruksi bidang provinsi tidak ada yang menerima. Sedangkan untuk kategori Kabupaten atau kota diraih oleh Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
8 Desember Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menjadi pembicara dalam Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) 2009 di Hotel Millenium, Jakarta. Dua Menteri yakni Menteri Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana dan Menteri Kesehatan juga jadi pembicara. Djoko Kirmanto mengungkapkan, Pemerintah Pusat akan meluncurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi sebesar Rp 375 miliar kepada 449 Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada 2010. Alokasi tersebut merupakan wujud dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan sanitasi.
Menurut Djoko, KSN merupakan forum untuk membangun komitmen bersama dimana forum ini mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat menyusun kebijakan, strategi dan langkah sinergis dalam program pembangunan sanitasi. Saat ini kota-kota di Indonesia masih belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.
10 Desember Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membuka Seminar Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman dalam Perspektif Sosial,
Ekonomi dan Lingkungan yang digelar Puslitbang Sebranmas PU di Jakarta (10/12). Dalam pidatonya Djoko menilai pembangunan infrastruktur bidang ke PU an sangat membutuhkan kemampuan merealisasikan syarat teknisteknologis dan menyatukan dimensi social, ekonomi dan lingkungan (SEL) di dalamnya. Menurutnya, saat ini dimensi-dimensi bersyarat kearifan lokal nyaris terabaikan baik dalam pertimbangan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dikatakan, ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah. Diakui, bencana alam, kurang optimalnya operasi dan pemeliharaan dan rendahnya peran petani serta stakeholders telah menjadikan penurunan fungsi jaringan irigasi termasuk irigasi rawa.
21 Desember Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto membuka Seminar nasional "Identitas Kota-Kota Masa Depan di Indonesia di Sanur Bali. Dalam kesempatan ini Menteri PU mengungkapkan urbanisasi berdampak memunculkan permukiman kumuh, ketimpangan sosial, polusi, kemacetan lalu lintas. Urban paradoks ini akan terjadi dan masih akan terjadi. Di satu sisi perkotaan merupakan faktor penggerak ekonomi disisi lain perkotaan menjadi pusat kemiskinan, ketidaksetaraan dan pengangguran. Di Indonesia (2008), jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan lebih dari 50 persen jumlah penduduk Indonesia. Diperkirakan pada 2025 jumlah perkotaan akan meningkat dua kali lipatnya. Sebagai upaya untuk menghadapi tantangan ini harus diawali dengan visi perencanaan dan pengembangan kota yang jelas dan mengikat. Visi ini perlu segera dijabarkan dan disepakati ke dalam konsep, kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan di Indonesia. Djoko Kirmanto mengajak semua pihak untuk berupaya menciptakan perkotaan masa depan yang efisien, nyaman, berdaya saing, berkeadilan sosial dan berkelanjutan dengan tidak meninggalkan ciri khas yang menjadi identitas sebagai bangsa Indonesia.
22 Desember Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Madya dari Presiden SBY. Penghargaan diberikan kepada Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan strategi pengarusutamaan gender di masing-masing lembaga. Usai menyerahkan penghargaan, dalam sambutannya Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat Indonesia untuk terus memajukan kaum perempuan Indonesia dalam melakukan pembangunan nasional. Modifikasi pangan, penghematan penggunaan energi dan menjaga lingkungan adalah tugas yang telah dilakukan oleh para ibu di dalam keluarga.
23 Desember Menteri Pekerjaan Umum (PU) berdialog di dalam The Interview di Metro TV. Dikatakan, dalam program 100 hari ada lima pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Departemen PU. Yakni, penyediaan air minum di sekitar 1.379 daerah tertinggal dan daerah masyarakat miskin, menyelesaikan audit teknis kondisi embung, waduk, bendung, dan bendungan serta jaringan irigasi di seluruh Indonesia, program menyelesaikan pembangunan prasarana pengendalian banjir Banjir Kanal Timur (BKT) pada awal tahun depan. Di bidang Bina Marga, meningkatkan kapasitas jalan lintas Sumatera dan Sulawesi sepanjang 695 km. Disamping itu, Departemen PU juga harus membentuk Tim Nasional Penyiapan Pembangunan Infrastruktur Penghubung Jawa – Sumatera. Pihaknya, telah berdiskusi dengan ahli-ahli jembatan baik dalam maupun luar negeri. Hasil diskusi memastikan pembangunan jembatan selat sunda masih memungkinkan dibangun. Di bidang Tata Ruang, akan dilakukan review sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang. Menteri PU menegaskan, dengan diterbitkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 akan menjadi dasar dalam UU lain yang terkait dengan pembangunan di Indonesia.
