TERM OF REFERRENCE (TOR) RANCANGAN INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK DI PROVINSI

TERM OF REFERRENCE (TOR) RANCANGAN INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK DI PROVINSI

KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

UNIT ORGANISASI


PROGRAM

: Kependudukan dan KB

OUTPUT

: Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Provinsi

UNIT ESSELON

: Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh

KEGIATAN

: Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

: Jumlah Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Provinsi 1. Jumlah Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Provinsi 2. Jumlah Parameter Kependudukan Yang disosialisasikan 3. Jumlah Mitra Kerja yang Mendapat Sosialisasi tentang Kebijakan dan Program Pengendalian Penduduk 4. Jumlah Paket Sosialisasi tentang Penyerasian Kebijakan Pembangunan Sektor yang Berwawasan Kependudukan 5. Persentase Kabupaten dan Kota yang Mendapatkan Fasilitasi dalam Melakukan Kajian Penyerasian Kebijakan 6. Jumlah Kajian dampak Kependudukan Terhadap Ekonomi, Politik, Sosial, Lingkungan, Pertahanan dan Keamanan 7. Jumlah Modul Pendidikan Kependudukan dan KB yang dimanfaatkan Oleh Mitra Kerja (Mengelola Pendidikan Formal,

VOLUME

A.

: 7 Dokumen

Latar Belakang 1.

Dasar Hukum a. Undang-undang Republik Indonesia no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga b. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014; c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (pasal 2 BKKBN bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB); d. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; e. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan KB No.82 /PER/B.5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan KB Nasional Provinsi f. Peraturan kepala BKKBN No.47/HK.010/D.5/2010 tentang Rencana Strategis BKKBN tahun 2010 – 2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan keluarga Berencana.

1. Gambaran Umum Berdasarkan UU Nomor 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang didalamnya mengatur tentang kedudukan organisasi BKKBN yang semula Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan kependudukan Keluarga Berencana. BKKBN bertugas tidak

hanya mengurusi KB saja melainkan termasuk pengendalian penduduk. Dalam rangka menghadapi tantangan yang semakin berat , maka upaya untuk mewujudkan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana mengacu kepada Rencana Strategis Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional . Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan pengaturan kelahiran dan perkawinan, menjamin ketersedian dan pemanfaatan parameter kependudukan, mensosialisasi kebijakan dan program kependudukan serta melakukan analisis dampak kependudukan dan perlu Analisis Kajian dan kebijakan pengendalian kependudukan. Adapun Visi dari kegiatan Strategis Bidang Pengendalian Penduduk di tahun 2013 yaitu terwujudnya kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan. Oleh karena itu harus adanya Misi dalam mencapai kegiatan strategis tersebut dengan menyediakan Grand Design Pengendalian kuantitas penduduk dan kebijakan sektor pembangunan yang berwawasan kependudukan, menyediakan parameter kependudukan dan keluarga berencana sebagai acuan penyusunan rencana dan pelaksanaan program, meningkatkan komitmen lintas sektor serta PSP masyarakat tentang Pembangunan Berwawasan Kependudukan, Menyediakan analisis dampak kependudukan dalam rangka penyerasian kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, sehingga tercapainya tujuan tentang perumusan Grand Design Pengendalian Penduduk, perumusan konsep pembangunan berwawasan kependudukan, penyusunan parameter kependudukan dan proyeksi penduduk 2010-2035 dan pengelolaan data informasi kependudukan yang akurat, meningkatkan PSP keluarga dan masyarakat dalam pembangunan kependudukan, meningkatkan komitmen stakeholders dan peran mitra kerja tentang pendidikan kependudukan, penyediaan kajian tentang dampak masalah kependudukan terhadap pembangunan secara komprehensif serta pengembangan dan pengujian solusi strategis dampak kependudukan terhadap pembangunan kedepan; Untuk menunjang terlaksananya kegiatan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan diperlukan adanya Advokasi dan KIE sebagai sarana promosi dalam rangka pelaksanaan Program KB di Provinsi Aceh tidak terlepas dukungan kuat dan kesepakatan politis, pada jajaran Pemerintah Aceh, para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun kelembagaan masyarakat. Komitmen politis ini juga diikuti oleh menguatnya kesepakatan operasional di berbagai sektor, LSOM (Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat) dan swasta, serta perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Kondisi demikian ini dapat dicapai tentu berkat salah satu kegiatan kunci yaitu Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan secara terarah dan intensif sejak awal pelaksanaan program KB, demikian juga perlunya peningkatan kualitas data tentang KB dengan memanfaatkan informasi berbasis teknologi . Pada tahun 2014 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diprioritaskan pada peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata, menurunkan angka DO selain memberikan memberikan pelayanan MKJP untuk daerah galicitas dan kepulauan, menggerakan pelayanan KB Mandiri, mengembangkan “KBKencana” sehingga dapat mempercepat pencapaian sasaran strategis Pembangunan Kependudukan dan KB, meningkatkan Pembinaan Peserta KB serta memberdayakan keluarga agar dapat menerapkan perencanaan keluarga dengan baik dan membentuk keluarga kecil bahagia sejahtera, adanya pengembangan Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), penguatan demand terhadap Pembangunan Kependudukan dan KB, mengkampanyekan gerakan-gerakan “GENRE” sehingga mempersiapkan generasi muda dalam membangun Keluarga Berencana, merumuskan Grand Design Pengendalian Penduduk, meningkatkan sinergitas dan hubungan antara Pusat dan daerah supaya membentuk BKKBD dan Menyusun bahan masukan untuk RPJMN 2015-2019 yang baik sehingga tercapainya perumusan kebijakan dan strategis pembangunan KKB di Masa yang akan datang. B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat atau keluarga Pra Sejahtera dan sejahtera I atau keluarga miskin lainnya yang belum ber KB. C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola dan Kontraktual 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan pada tahun anggaran 2014 dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

Penyusunan Rancangan Induk Pengendalian Kuantitas Penduduk : 111. Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan dan Strategis Pengendalian Penduduk TK.Provinsi dan Kab/Kota 1. Penyusunan Rancangan Induk Kependudukan Per Kab/Kota Tersusunnya Rancangan Induk Kependudukan Perkab/Kota, tersedianya rancangan induk kependudukan mengenai program Kebijakan pengendalian penduduk di Kabupaten/Kota. 2. Inventarisasi Kebijakan Pembangunan berwawasan Kependudukan Tk. Provinsi Kabupaten dan Kota Terinventasisasinya Kebijakan Pembangunan Kependudukan Berwawasan Kependudukan Tk. Provinsi dan Kab/Kota ini bertujuan untuk mensinergi kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan antara Provinsi dan Kabupaten/Kotat terhadap permasalahan kependudukan, kepatadan kependudukan pada tahun yg akan datang dan kebijakan apa saja yang akan dilakukan. 3. Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk Tingkat Provinsi Sosialisasi dan DesiminasiKebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk di tingkat Provinsi direncanakan untuk memberikan Implementasi mengenai Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk di tingkat Provinsi sehingga memberikan pengetahuan mengenai Pendidikan Kependudukan dampak dari Analisis Kependudukan di Provinsi sehingga dapat meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja (PSK, Koalisi Kependudukan, Fapsedu, IPADI dll) dalam melakuan kajian kebijakan/policy formulation atau penyerasian kebijakan kependudukan 4. Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk Tingkat Kab/kota Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk di tingkat Kabupaten dan Kota untuk memberikan pengetahuan mengenai Pendidikan Kependudukan dan strategi Pengendalian Penduduk di Kabuapten dan Kota atau penyerasian kebijakan kependudukan di kabupaten dan Kota 5. Penyusunan Policy Brief strategi Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Tk. Provinsi Penyusunan Policy Brief strategi Pengendalian Kuantitas dan kualitas Penduduk Tk. Provinsi dapat memberikan manfaat Perumusan Grand Design Pengendalian Laju Pertumbuhan, Peningkatan Kualitas dan Pengembangan SDM serta Pengaturan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk. 6. Pengembangan Program Kependudukan di Daerah Kab/Kota dapat memberikan Pengetahuan terhadap Masyarakat dan Tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten/Kota Mengenai Program Kependudukan dalam mensukseskan Pengendalian Laju Pertumbuhan serta Peningkatan Kualitas kependudukan dan mensinergikan Program Kependudukan antara Pusat dan Daerah melalui pembentukan tim KOalisi Kependudukan di tingkat Kab/Kota. 7. Workshop Population Dinamic dengan melibatkan mitra kerja serta mengaktifkan kembali peran IPADI Memberikan Pengetahuan mengenai Pendidikan Kependudukan dan wawasan kependudukan bagi mitra kerja dengan melibatkan mitra kerja IPADI dalam melakukan kajian- kajian kependudukan. 8. Sosialiasi Pengendalian Kualitas dan Kuantitas Penduduk bagi guru SLTP dan SLTA Meningkatkan pemahaman dan wawasan para tenaga pendidik yang terdiri dari guru SLTP dan SLTA agar dapat lebih memahami dan mengetahui tentang pengendalian kualitas dan kuantitas kependudukan 112. Penyusunan Parameter Kependudukan dan Sosialisasi 1. Analisis Parameter Kependudukan Analisis Parameter Kependudukan ini bertujuan untuk memberikan data analisis yang akurat terhadap mengenai permasalahan kependudukan, kepatadan kependudukan pada tahun yg akan datang 2. Penyusunan Profil Kependudukan Kab/kota Tesedianya Profil kependudukan di setiap Kabupeten/Kota dan dapat memberikan manfatat Perumusan tentang Grand Design Pengendalain Laju Pertumbuhan, Peningkatan Kualitas dan Pengembangan SDM serta Pengaturan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.

3. Sosialisasi Hasil Parameter Kependudukan, Proyeksi Penduduk dan Profil Kependudukan Tk. Kab/Kota Tersosialisasinya hasil parameter Kependudukan, Proyeksi Penduduk dan Profil Kependudukan Tk Kab/Kota dengan melibatkan mitra kerja, stakeholder terkait. 4. Konsultasi Teknis Parameter dan Kebijakan Dalduk Melaksanakan Konsultasi teknis tentang parameter dan kebijakn Pengendalian penduduk guna memecahkan, mencari solusi dari masalah kependudukan. 5. Analisis Parameter Kependudukan Analisis Parameter Kependudukan ini bertujuan untuk memberikan data analisis yang akurat terhadap mengenai permasalahan kependudukan, kepatadan kependudukan pada tahun yg akan datang 6.

113.

Pengelolaan Bank Data Parameter Kependudukan dan KB Melalui Website Terwujudnya sebagai instansi penyedia bank data Parameter Kependudukan dan KB melalui website, sehingga masyarakat luar dan pencari data dapat mengakses data parameter kependudukan dan KB melalui media website BKKBN Sosialisasi kebijakan Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk kepada Mitra Kerja

1. Sosialisasi Rancangan Induk Pengendalian Kualitas Penduduk Kepada mitra Kerja Tk. Provinsi Tersosialisasinya Rancangan Induk Pengendalian Kualitas Penduduk kepada Mitra Kerja Tk. Provinsi sebagai bahan untuk advokasi, sosialisasi, promosi, dan fasilitasi kepada segenap stakeholders tentang pengendalian penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; 2. Peningkatan Intensifikasi Kemitraan dengan PSK/IPADI/KOALISI Kependudukan dll Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor; Meningkatkan kapasitas aparatur, mitra kerja, dan stakeholders di bidang kependudukan dalam merumuskan strategi dan Kebijakan Kependudukan. 3. Penyusunan Policy Brief Kebijakan dan Strategi Program Pengendalian Penduduk. Penyusunan Policy Brief dapat memberikan manfaat dalam Perumusan Grand Design Pengendalain Laju Pertumbuhan serta untuk menunjang terhadap terlaksannya Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan 4. Sosialisasi Policy Brief Kebijakan dan Strategi Program Pengendalian Penduduk Kepada Mita Kerja Tk Kab/Kota. Mensosialisasikan Policy Brief dengan mitra kerja Tk. Kab/Kota dapat memberikan manfaat dalam Perumusan Grand Design Pengendalain Laju Pertumbuhan serta untuk menunjang terhadap terlaksannya Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan 5. Koordinasi Dengan Stakeholders dan Mitra Kerja Dalam Penyerasian Kebijakan Kependudukan Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor; Meningkatkan kapasitas aparatur, mitra kerja, dan stakeholders di bidang kependudukan, Melakukan advokasi, sosialisasi, promosi, dan fasilitasi kepada segenap stakeholders tentang pengendalian penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan 6. Proses Penyerasian Kebijakan Pembangunan Sektor Dengan Pembangunan KKB Tk. Provinsi Terlaksananya penyerasian kebijakan pembangunan sektor dengan pembangunan KKB Tk. Provinsi, Sosialisasi ini mengenai program Kebijakan pengendalian penduduk di Tk. Provinsi kepada satekholder mengenai isu kependudukan di Kab/Kota (Fasilitasi terhadap institusi pemerhati isu/masalah kependudukan) di Tk. Provinsi 7. Advokasi dan Sosialisasi Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Sektor Dengan Pembangunan KKB Tk.Provinsi Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor; Meningkatkan kapasitas aparatur, mitra kerja, dan stakeholders di bidang kependudukan, Melakukan advokasi, sosialisasi, promosi, dan fasilitasi kepada segenap stakeholders tentang pengendalian penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan 8. Sosialisasi Policy Brief Kebijakan dan Strategi Program Pengendalian Penduduk dengan Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM) Tersosialisasinya Policy Brief penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan kepada

para mahasiswa di perguruan tinggi, Sosialisasi ini mengenai program Kebijakan pengendalian penduduk di lingkungan mahasiswa yang aktif mengenai isu kependudukan dan kebijakan Kependudukan. 9. Gathering dengan Mitra Kerja, PSK, IPADI, KOalisi Kependudukan Dll Melakukan Pertemuan dengan mitra kerja terkait guna membahas isus-isu kependudukan sehingga menghasilkan kebijakan kependudukan. 114.

Penyerasian kebijakan Pembangunan yang berwawasan Kependudukan 1. Penyusunan Policy Brief Penyerasian (strategi dan Implementasi) Kebijakan Pembangunan berwawasan Kependudukan kepada stakeholder tk. Kab/Kota Tersusunnya Policy Brief penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan kepada stakeholder tingkat Kabupaten dan Kota, Penyusunan mengenai program Kebijakan pengendalian penduduk denghan mitra kerja di Kabupaten dan Kota kepada satekholder mengenai isu kependudukan di Kab/Kota (Fasilitasi terhadap institusi pemerhati isu/masalah kependudukan) di Tk. Kab/Kota 2. Sosialisasi Policy Brief Penyerasian (strategi dan Implementasi) Kebijakan Pembangunan berwawasan Kependudukan kepada stakeholder tk. Provinsi Mensosialisasikan Policy Brief dengan mitra kerja Tk. Provinsi dapat memberikan manfaat dalam Perumusan Grand Design Pengendalain Laju Pertumbuhan serta untuk menunjang terhadap terlaksannya Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan 3. Sosialisasi Policy Brief Penyerasian (strategi dan Implementasi) Kebijakan Pembangunan berwawasan Kependudukan kepada stakeholder tk.Kab/Kota Mensosialisasikan Policy Brief dengan mitra kerja Tk. Kab/Kota dapat memberikan manfaat dalam Perumusan Grand Design Pengendalain Laju Pertumbuhan serta untuk menunjang terhadap terlaksannya Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan

115.

Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk 1. Inventarisasi kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota Terinventarisasinya Kebijakan Pembangunan Kependudukan Berwawasan Kependudukan Tk. Provinsi dan Kab/Kota ini bertujuan untuk mensinergi kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan antara Provinsi dan Kabupaten/Kotat terhadap permasalahan kependudukan, kepatadan kependudukan pada tahun yg akan datang dan kebijakan apa saja yang akan dilakukan. 2. Advokasi dan Sosialisasi Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Sektor Dengan Pembangunan KKB Tk.Provinsi dan Kab/Kota Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor; Meningkatkan kapasitas aparatur, mitra kerja, dan stakeholders di bidang kependudukan, Melakukan advokasi, sosialisasi, promosi, dan fasilitasi kepada segenap stakeholders tentang pengendalian penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan 3. Forum Pertemuan Koalisi Kependudukan Kab/Kota Sebagai sarana pertemuan koalisi Kependudukan sebagai mitra kerja dalam melaksanakan kajian –kajian Kebijakan Kependudukan 4. Fasilitasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Pertemuan dalam hal memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk mendukung kebijakan-kebijakan kependudukan

116. Analisa Dampak Kependudukan 1. Pengembangan Model Solusi Strategic Dampak Kependudukan Tingkat Kab/Kota Mencari langkah –langkah dan strategi guna menghasilkan model solusi strategis tentang Dampak Kependudukan di Tingkat Kabupaten/Kota. 2. Inventarisasi Data Analisis Dampak Kependudukan (kuantitas, Kualitas dan Mobilitas) Tk.Provinsi Mengimplemaentasikan penyediakan berbagai kajian tentang dampak masalah kependudukan terhadap pembangunan secara komprehensif; mengenai (kuantitas, kualitas dan mobilitas

3. Penentuan Isu Strategis Kependudukan Tk. Kab/Kota Menetapkan Isu strategis di setiap kabupaten dan kota untuk mendorong tercapaikan program tentang pendidikan kependudukan baik mengenai analisis dampak kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota 4. Sosialisasi Isu Strategis dan Dampak Kependudukan bagi Kab/Kota Tk. Provinsi Tersosialisasinya isu Strategis dan dampak kependudukan agar dapat dipahami betapa berpengaruhnya masalah kependudukan terhadap pembangunan yang berkuantitas, kualitas dan mobilitas yg baik 5. Koordinasi Dengan Stakeholders dan Mitra Kerja Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor; Meningkatkan kapasitas aparatur, mitra kerja, dan stakeholders di bidang kependudukan, Melakukan advokasi, sosialisasi, promosi, dan fasilitasi kepada segenap stakeholders tentang pengendalian penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; 6. Diseminasi Kebijakan Strategi Informasi Dalduk di Sumatera Selatan Melaksanakan pertemuan untuk Meninformasikan Kebijakan Strategis Kependudukan dalam rangka pelaksanaan program kependudukan. 7. Konsultasi Teknis Kependudukan Ke Pusat Peningkatan Kapasitas Tenaga Peneliti PSK Provinsi, Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Bidang Pengendalian Penduduk dan subbid penetapan Parameter Kependudukan di Provinsi; 8. Pertemuan Seminar Pembangunan Kependudukan Di Makassar Temu Kerja/seminar tentang kebijakan Pengendalian Penduduk dapat memberikan manfaat untuk terjalannya program pengendalia Penduduk 9. Kongres Kependudukan pada hari kependudukan Sedunia Kongres Kerja kebijakan Pengendalian Penduduk dalam Hari Kependudukan Sedunia dapat memberikan manfaat untuk terjalannya program pengendalia Penduduk di Tk. Nasional 117. Peningkatan Kerjasama Pendidikan Kependudukan 1. Penggandaan Modul Pendidikan Kependudukan Tersedianya buku petunjuk pengedalian penduduk untuk memberikan pengetahuan mengenai Pendidikan Kependudukan dampak dari Analisis Kependudukan kepada masyarakat 2. Forum Kerjasama/Koordinasi Lintas Sektor Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor; Meningkatkan kapasitas aparatur, mitra kerja, dan stakeholders di bidang kependudukan dan fasilitasi kepada segenap stakeholders tentang pengendalian penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; 3. Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan/Pembentukan Centre Of Excenfence Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan di PTN/PTS Dengan tebentuknya forum pedulian Kependudukan di setiap Perguruan tinggi Negeri/Swasta, adanya Motifikasi dan perhatian para mahasiswa terhadap permasalahan kependudukan dan Kepadatan penduduk. 4. Lomba Artikel Pendidikan Kependudukan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Perwakilan Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh kembali menggairahkan program Kependudukan di Tk. Provinsi dan kab/Kota dengan mengadakan Lomba Arteikel Pendidikan Kepndudukan. Mengingat kurang kepedulian masyarakat terhadap ledakan penduduk yang tidak simbang.. 5. Lomba Penulisan Ilmiah materi pendidikan kependudukan tingkat provinsi dan kab/kota Perwakilan Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh juga mengadakan Lomba Penulisan Karya Ilmiah materi pendidikan kependudukan tingkat provinsi dan kab/kota lomba mencari karya-karya ilmiah dalam pemecahan masalah ledakan penduduk.

Matrik Pelaksanaan Bulan Tahapan Kegiatan

Inventarisasi Parameter Kependudukan tingkat Provinsi dan Kab/Kota Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk Tingkat Provinsi Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk Tingkat Kab/kota Penyusunan Policy Brief stretegi Pengendalaian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Tk. Provinsi Pengembangan Program Kependudukan di Daerah Analisis Parameter Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan Kab/kota Sosialiasi hasil parameter kependudukan, proyeksi penduduk dan profil Kependudukan Tk. Kab/Kota Orientasi Teknis Kependudukan Sosialisasi Rancangan Induk Pengendalian Kuantitas Penduduk kepada Mitra Kerja Tk. Provinsi Penyusunan Policy Brief Kebijakan dan strategi Program Pengendalaian Sosialisasi Policy Brief Kebijakan dan strategi Program Pengendalian Penduduk kepada Mitra kerja Tk. Prov dan Kab/Kota Penyusunan Policy Brief Penyerasian (strategi dan Implementasi) Kebijakan Pembangunan berwawasan Kependudukan kepada staekholder tk. Prov Sosialisasi Policy Brief Penyerasian (strategi dan Implementasi) Kebijakan Pembangunan berwawasan Kependudukan kepada staekholder tk. Prov Inventarisasi Kebijakan Pembangunan berwawasan Kependudukan Tk. Provinsi Kabupaten dan Kota Advokasi dan Sosialisasi Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Sektor Dengan Pembangunan KKB Tk.Provinsi & Kab/Kota Forum Pertemuan Koalisi Kependudukan Kab/Kota Inventarisasi Data Analisis Dampak Kependudukan (kuantitas, Kualitas dan Mobilitas) Tk.Provinsi Penentuan Isu Strategis Kependudukan Tk. Kab/Kota Sosialisasi Isu Strategis dan Dampak Kependudukan bagi Kab/Kota Tk. Provinsi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Koordinasi Dengan Stakeholders dan Mitra Kerja Penggandaan Modul Pendidikan Kependudukan Forum Kerjasama/Koordinasi Listas Sektor Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan /Pembentukan Centre Of Excenfence Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan di PTN/PTS Lomba Artikel Pendidikan Kependudukan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Lomba Penulisan Ilmiah materi pendidikan kependudukan tingkat provinsi dan kab/kota

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Selama tahun anggaran berjalan dari bulan Januari s/d Desember 2014 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.052.500.000 ( Dua milyar lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) seperti RAB terlampir. Banda Aceh, 10 Oktober 2013

Kuasa Pengguna Anggaran Perwakilan BKKBN Prov.Aceh

Muhammad Razali. SE NIP. 196403261986031001

TERM OF REFERRENCE (TOR) PEMBINAAN KESERTAAN BER KB PROVINSI


: BadanKependudukandanKeluargaBerencanaNasional

UNIT ORGANISASI


PROGRAM

: Kependudukan dan KB

OUTPUT

: PeningkatanPembinaan Kesertaan Ber KB di Klinik pemerintahdan Swasta : Perwakilan BKKBN ProvinsiAceh

UNIT ESSELON KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

: Pengelolaan Pembangunan KependudukandanKB Provinsi : 1.

Jumlah Pembinaan Kesertaan ber- KB di Provinsi

2.

Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta yang mendapat dukungan Penggerakan Pelayanan KB Persentase Kompliksi berat yang dilayani

3. 4. 5. 6.

Persentase Kegagalan KB yang di Layani Jumlah pencabutan implant yang dilayani (Kasus) Jumlah sarana prasarana pelayanan KB yang didistribusikan ke Klinik KKB 7. Jumlah Frekuensi pelayanan KB mobile di Wilayah khusus di 33 prov (6 kali dalam 1 tahun) 8. Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile di Wilayah Galciltas (12 kali dalam 1 tahun) 9. Persentase klinik KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuaidengan SOP (informed consent untuk pelayanan KB baru MKJP) 10. Jumlah model manajemen pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi melalui penguatan Pelayanan Muyan kecamatan dan penyedian sarana prasarana KB serta kerjasama dengan mitra pusat studi pendidikan/PSK pergruan tinggi. VOLUME

: ............... Peserta KB baru

A. Latar Belakang 1.

Dasar Hukum

a. Undang-undang Republik Indonesia no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga b. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014; c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (pasal 2 BKKBN bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB); d. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; e. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan KB No.82 /PER/B.5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan KB Nasional Provinsi f. Peraturan kepala BKKBN No.47/HK.010/D.5/2010 tentang Rencana Strategis BKKBN tahun 2010 – 2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan keluarga Berencana.

2.

Gambaran Umum Program Keluarga Berencana ( KB ) sangat penting dalam upaya mewujudkan Manusia Indonesia yang sejahtera, dimana dalam Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan. Kondisi kependudukan merupakan tantangan berat yang dihadapi saat ini, berdasarkan hasil sensus penduduk Th 2010 jumlah penduduk Indonesia sekitar 237,6 juta yang merupakan jumlah proyeksi penduduk Indonesia Th 2015. Dimana isu actual yang kita saat ini adalah tingginya angka TFR merupakan berada pada level keluarga miskin dan disamping itu dimana peserta KB tersebut banyak yang sudah tua, dan pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang rendah. Maka untuk menurunkan TFR dan Unmet Need tersebut perlu kita laksanakan yang strategis dalam melaksanakan penggarapan pada daerah GalCilTas dan pantai, serta keluarga miskin lainnya dengan memberikan alat kontrasepsi jangka panjang dan mantap, agar peserta KB tersebut dapat bertahan atau memakai alkon tersebut minimal 3 th ( IUD, Implan ) bagi yang ingin anak lagi tapi bagi yang tidak anak lagi kita arahkan kepada kontrasepsi yang permanen yaitu Tubektomi dan Vasektomi. Agar meningkatnya peserta KB pada daerah GalCilTas dan turunnya TFR menjadi 2,8 dan Unmet Need menjadi 9 %. Dalam mempertahankan angka kelahiran total (Total Fertility Rate – TFR) 2.00 dan diharapkan dapat menurunkan menjadi 1,8 BKKBN Provinsi Aceh terus berupaya memfasilitasi untuk mengadakan pelayanan KB melalui mobil unit pelayanan KB keliling bagi seluruh keluarga yang berdomisili di Provinsi Aceh dapat dipenuhi. Kegiatan pelayanan KB utamanya Peningkatan Partisipasi Pria dalam ber-KB bagi masyarakat terus dilakukan melalui berbagai upaya di Provinsi Aceh, baik dalam bentuk advokasi sosialisasi dan promosi secara berjenjang mulai tingkat Provinsi sampai ke tingkat Desa, namun demikian kesertaan pria dalam ber KB masih belum optimal. Kondisi ini belum signifikan dalam mendukung kebijakan BKKBN dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Aceh, terlebih terhadap Program Layanan Keluarga Berencana (LKB) di era reformasi dan Otonomi Daerah, dimana Provinsi Aceh memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menjadi “pelopor dalam pengendalian pertumbuhan penduduk” , maka perlu dilakukan intensifikasi pelayanan KB kepada masyarakat pada berbagai sektor dan unit terkait, terutama sektor dunia usaha yang menempati urutan tertinggi dalam jumlah SDM yang dimiliki, dan berpotensi untuk bekerja sama dalam penyuluhan dan pelayanan KB kepada pegawai/buruhnya. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas BKKBN Provinsi Aceh terus berupaya dan mengambil langkah-langkah efektif dalam pendekatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan akses Pelayanan KB Berkualitas yang merata, Kita memberikan perhatian kepada wilayah-wilayah yang mempunyai. Program KB-KR Provinsi Aceh diselenggarakan dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan pendudukan. Pada tahun 2014, BKKBN Provinsi Aceh memantapkan pola dan pendekatan pelayanan KB–KR terdiri dari pelayanan KB gratis/luar klinik, pelayanan KB melalui mobil, pelayanan KB Rumah Sakit. Pada Tahun 2013 Perwakilan BkkN Provinsi Aceh telah melatih suluruh provider Pelayanan KB di 609 Klinik KB Pemerintah dan Swasta termasuk memberikan sarana-prasaranya sehingga pada tahun 2013 kita mulai meningkatkan peran dokter dan bidan dalam pelayanan MKJP lebih ditingkatkan sehingga Pelayanan KB lebih meningkat dan pemakaian kontrasepsinya masih rendah dan unmet-neddnya tinggi.

B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat atau keluarga Pra Sejahtera dan sejahtera I atau keluarga miskin lainnya yang belum ber KB. C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola dan Kontraktual 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan pada tahun anggaran 2014 dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut : Tahapan Pelaksanaan Pembinaan Kesertaan ber-KB : 121. Sosialisasi Kebijakan, Strategi Operasional dan Materi Tentang Akses dan Kualitas Pembinaan Kesertaan KB Jalur Pemerintah, Swasta, Galcitas, Wilayah Khusus dan Sasaran Khusus. 1.

SosialisasiI dan Desiminasi Kebijakan Tim Jaga Mutu.

Kegiatan ini mendorong untuk meningkatnya kualitas pelayanan KB di Klinik KB Pemerintah dan Klinik KB swasta serta di DBS; Meningkatkan pembinaan dan kesertaan KB di kabupaten daerah Galcitas,wilayah khusus dan sasaran khusus; 2.

SOSIALISASI SURVEILAN PASCA PELAYANAN (SPP) TK KAB/KOTA

Meningkatkan mutu pelayanan KB sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna menjaga kelangsungan ber KB untuk meningkatkan capaian Pesert KB Aktif dan mengurangi angka Unmeet need melalui kegiatan sosialisasi Surveilan Pasca Pelayanan (SPP) KB di tingkat Kabupaten/Kota. 3.

SOSIALISASI PELAYANAN KB BPJS

Mengembangkan grand design, kebijakan, strategi, Pelayanan Keluarga Berencana menyambut dilaksanakannya sistem BPJS. Memperkuat fasilitas pelayanan dalam rangka pembinaan kesertaan KB Jalur Pemerintah, Mandiri jalur wilayah galcitas dan sasaran khusus, juga Meningkatkan jejaring penggarapan KB di wilayah tersebut melalui

Pertemuan Sosialisasi Pelayanan KB BPJS..

4. SOSIALISASI DAN DEIMINASI AKSES DAN KUALITAS PEMBINAAN KESERTAAN KB JALUR GALCITAS WILAYAH KHUSUS DAN SASARAN KHUSUS. Kegiatan ini mendorong untuk meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB melalui Klinik KB Pemerintah; Meningkatkan pembinaan kemandirian dan kesertaan ber-KB melalui Klinik KB swasta serta di DBS; Meningkatkan pembinaan dan kesertaan KB di kabupaten daerah Galcitas,wilayah khusus dan sasaran khusus; 5.

SOSIALISASI DAN DESIMINASI KEMANDIRIAN BER KB. Kegiatan ini untuk mendorong meningkatnya pembinaan kesertaan ber KB jalur Swasta (Mandiri) ; Meningkatkankemandirian kesertaan ber-KB melalui Klinik KB Swasta, Dokter Praktek Swasta dan Bidan Praktek Swasta melalui kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Kemandirian ber KB.

6. PENINGKATAN SOSIALISASI KESERTAAN MKJP TK KABUPATEN/KOTA. Meningkatkan kesertaan KB MKJP adalah upaya untuk menjaga kelangsungan kesertaan ber-KB dan mengurangi Drop Out KB. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kesertaan KB MKJP, peserta KB aktif terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (Galciltas) melalui Peningkatan Sosialisasi Kesertaan MKJP Tingkat Kabupaten/Kota. 7.

Sosialisasi Penyusunan Peta Pus Tk. Kab/Kecamatan/desa Kegiatan ini untuk memberi informasi dan data tentang pasangan usia subur disetian kabupaten kota, sehinnga program Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju

terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas di daerah.

8. Lomba KB MKJP Lomba KB MKJP untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan pelayanan KB yang tidak dilakukan atau dalam kondisi statis. Pembinaan peserta KB aktif terutama peserta KB-MKJP di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (Galciltas) juga perlu di lakukan sebagai upaya peningkatan KB MKJP serta mengadakan Lomba KB MKJP 9. Lomba KB Perusahaan Setelah sekian tahun tidak diperhatikan, Perwakilan Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh kembali menggairahkan program KB di berbagai perusahaan dengan mengadakan Lomba KB Perusahaan. Mengingat para pekerja perusahaan rata-rata merupakan keluarga muda atau pasangan usia subur (PUS), yang sangat potensi mendukung terjadinya penambahan penduduk. Perusahaan juga berpotensi sebagai sasaran program KB karena merupakan lapangan kerja padat karya dengan menampung banyak tenaga kerja.

10. Lomba KB Mandiri (Swasta) Lomba KB Mandiri dilaksanakan untuk mendorong Pencapaian Peserta KB Baru diatas terdiri dari Peserta KB yang dilayani melalui jalur mandiri/Swasta pada Dokter dan Bidan Praktek Swasta. 11. Orientasi KB Pria Bagi TOGA/TOMA/TODAT Dalam rangka memberikan Pemahaman kepada Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat dari kabupaten/Kota tentang Program KB Pria. 12. Koordinasi Peningkatan SDM Petugas Lapangan KB Wilayah Khusus/ Galciltas Koordinasi Peningkatan SDM Petugas Lapangan KB Wilayah Khusus/Galcitas tetap harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan SDM para petugas lapangan sehingga Penggarapan pelayanan daerah khusus seperti: galciltas, TFR tinggi, CPR rendah dan unmet need tinggi dapat optimal 13. Konsultasi Teknik Program KB/KR ke Pusat Tujuannya untuk memberikan Pengetahuan dan Informasi Mengenai Program Kependudukan dan KB serta untuk pemecahan permasalah tentang program KB/KR yang dihadapi oleh daerah serta membagi ilmu dan informasi terhadap perkembagan program KB/KR secara Nasional 122. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB di Klinik KB Pemerintah dan Swasta.

1. Pembinaan Tim Jaga Mutu Medis Meningkatnya kualitas Pelayanan KB di kabupaten/kecamatan dan Desa agar terciptanya sistem jaminan ketersedian Alat kontrasepsi (JKK), tenaga medis yang berkualitas dalam melayanai peserta dan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin dan meratanya jangkauan pelayanan KB ke seluruh desa/kelurahan terutama bagi daerah Galcitas dan Wilayah Khusus.

2. Evaluasi Kesertesediaan Alokon di Kab/Kota dan Fasyankes Menjamin tersedianya Alat Kontrasepsi dengan Mengadakan Pertemuan Tim Jaga Mutu Pelkon sehingga pelayanan KB yang baik dapat memberikan Promosi dan Konseling serta terciptanya sistem jaminan ketersedian Alat kontrasepsi (JKK) dan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin dan meratanya jangkauan pelayanan KB ke seluruh Fasilitas pelayanan baik di desa/kelurahan terutama bagi daerah Galcitas Wilayah Khusus 3.

Identifikasi/pemetaan jumlah dan kualitas Fasyankes melalui BPJS (SJSN) Termonitornya jumlah dan kualitas tempat pelayanan kesehatan yang menyediakan Pelayanan KB dan berkerjasama dengan BPJS sangat diperlukan mengingat Rencana Strategi Kerja yagn harus dicapai pada Tahun 2014 sangat berat sehingga penempatan wilayah Kerja yang harus dicapai sangatlah penting untuk Meningkatkan pembinaan dan kesertaan KB melalui Kualitas Pelayanan memadai.

4. Peningkatan Kesertaan Mitra Kerja dalam optimalisasi pelayanan KB Momentum (Baksos IBI) Meningkatnya kesertaan dakam mengoptimalkan Kesertaan Pelayanan KB baiuk itu Jalur Pemintah atau Swasta sehingga adanya kerjasama dengan mita kerja dalam melakukan Pelayanan dan pembinaan kesertaan KB.

5. Peningkatan informasi MKJP di klinik KB Meningkatnya akses, kualitas dan informasi Kontap MKJP di klinik KB pemerintah dan swasta

123.Penggerakan Pelayanan KB MKJP 1. Penggerakan Pelayanan KB MKJP Sampai saat ini pencapaian MKJP terutama MOP masih sangat rendah, penyebabnya antara lain karena lemahnya implementasi terhadap kebijakan MOP dan Rendahnya penggunaan MKJP dipengaruhi oleh faktor pengguna dan penyedia pelayanan KB. Salah satu faktor yang dianggap berkontribusi dengan kecenderungan pemilihan metode kontrasepsi jangka pendek adalah faktor penerimaan atau image terhadap kontrasepsi tersebut. Selain itu dari sisi penyedia pelayanan, MKJP membutuhkan tenaga yang berkompeten, sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang memadai, baik itu untuk MOP.MOW, IUD dan Implant

124. Pelayanan Komplikasi Berat 1. Pelayanan Komplikasi Berat Memastikan biaya pengayoman medis (komplikasi dan kegagalan) tersedia Bagi peserta KB, Penyediaan biaya penggerakan bagi seluruh PPM KB MKJP dan biaya pengayoman peserta (kegagalan, komplikasi KB dan pencabutan implant) bagi KPS dan KS I.

125. Pelayanan Ayoman Kegagalan. 2. Pelayanan Ayoman Kegagalan Akseptor. Memastikan biaya pengayoman medis (komplikasi dan kegagalan) tersedia Bagi peserta KB sehingga terjaminnya keselamatan Akseptor 126. Pelayananan pencabutan implant. 1. Pelayanan Pencabutan Implant Memastikan adanya Biaya pencabutan implant tersedia sesuai sasaran terhadap Akseptor, sehingga pelayanan pencabutan dapat tersedian baik yang di perkotaan maupun di darerah wilayah Khusus dan Galcitas

127. Sarana dan Parasarana Pelayanan Kb yang didistribusikan ke Klinik KKB. 1. Penyusunan Rencana Distribusi dan Dukungan Pendistribusian Perelengkapan/sarana prasarana Pelayanan MKJP ke Klinik KB Seluruh sasaran dan rencana distribusi sarana dan parasarana pelayanan MKJP tepat sasaran ke fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan Swasta merupakan primadona dari upaya bidang KB dan KR. Jalur ini memiliki potensi yang dapat difasilitasi pemanfaatannya secara bersama-sama dalam upaya mencapai sasaran bidang KB dan KR

2. Peningkatan Pemberdayaan Tim JKK Tk. Prov Pembinaan Tim Jaga Mutu Medis dilaksanakan agar terciptanya sistem jaminan ketersedian Alat kontrasepsi (JKK) dan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin dan meratanya jangkauan pelayanan KB ke seluruh desa/kelurahan terutama bagi daerah Galcitas Wilayah Khusus

3. Peningkatan kualitas Alur Distribus Alokon Ke Fasyankes Terjaminanya kualitas penyaluran Alokon ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta yang tepat sasaran dan terciptanya sistem jaminan ketersedian Alat kontrasepsi program KB terutama bagi rakyat miskin dan meratanya jangkauan pelayanan KB ke seluruh tempat pelayanan kesehatan

4. Koordinasi Teknis JKK Tk. Kab/kota Kegiatan ini untuk menjamin Ketersedian alat dan obat Kontrasepsi yang terkoordinasi dengan baik pada setiap fasilitas pelayanan KB agar kontrasepsi tersedia disetiap unit pelayanan KB sebagaimana yang diharapkan di tingkat kabupaten dan Kota.

5. Penyusunan Perhitungan rencanana kebutuhan alokon bagi fasyankes Tersusunnya rencana permintaan kebutuhan alkon dan non alkon dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani KB dari kabupaten/kota, agar persediaan alat dan obat kontarsepsi tersedia dengan cukup , tepat sasarn dan dapat dipertanggungjawabkan.

6.

Monitoring Persediaan Alkon dan Non Alkon di Fasyankes. Terjaminnya persediaan kebutuhan alkon dan non alkon dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani KB dari kabupaten/kota, agar persediaan alat dan obat kontarsepsi tersedia dengan cukup , dan disalurkan tepat sasarn dan dapat dipertanggungjawabkan.

128. Pelayanan KB Mobile di Wilayah Khusus

1. Penyusunan Peta Kerja dan strategi Pelayanan KB Mobile Wilayah Khusus Penyusunan Peta Kerja dan Strategi Pelayaan KB Mobil Wilayah Khusus sangat diperlukan mengingat Rencana Strategi Kerja yagn harus dicapai pada Tahun 2014 sangat berat sehingga penempatan wilayah Kerja yang harus dicappai sangatlah penting untuk Meningkatkan pembinaan dan kesertaan KB melalui Klinik KB Pemerintah; Meningkatkan pembinaan kemandirian dan kesertaan ber-KB melalui Klinik KB swasta serta di DBS; Meningkatkan pembinaan dan kesertaan KB di kabupaten daerah wilayah khusus dan sasaran khusus.

2. Pelayanan KB Mobile di Wilayah Khusus Meningkatkan pembinaan dan kesertaan KB di daerah Khusus, wilayah khusus dan sasaran khusus Pelayanan KB Mobile Wilayah Khusus

melalui

3. Koordinasi Pelayanan KB Wilayah Khusus Koordinasi Pelayanan KB Wilayah Khusus tetap harus dilaksanakan sehingga Penggarapan pelayanan daerah khusus seperti: galcitas, TFR tinggi, CPR rendah dan unmet need tinggi dapat optimal

4. Koordinasi Pelayanan KB di Wilayah Khusus dengan mitra terkait (Transmigrasi) Koordinasi Pelayanan KB Wilayah Khusus/Galcitas tetap harus dilaksanakan sehingga Penggarapan pelayanan daerah khusus seperti: galciltas, TFR tinggi, CPR rendah dan unmet need tinggi termasuk wilayah Transmigrasi dapat optimal. 5. Pelayanan KB Mobile Wilayah Khusus Meningkatkan pembinaan dan kesertaan KB di daerah Galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus dan Pelayanan KB Mobile serta penggerakan yang lebih untuk pelayaan KB Mobile di Wilayah Galcitas sehingga pelaksanaaan dan tujuan Pelayanan KB tercapai 6. Koordinasi Pelayanan KB Wilayah Khusus. Koordinasi Pelayanan KB Wilayah transmigrasi harus tetap dilaksanakan sehingga Penggarapan pelayanan KB di daerah transmigrasi berhasil dan pencapain PB baru diwilyah tersebut terus meningkat.

129. Pelayanan KB Mobile di Wilayah Galcitas 1. Penyusunan Peta Kerja dan strategi Pelayanan KB Mobile Wilayah Galcitas Penyusunan Peta Kerja dan Strategi Pelayaan KB Mobil Wilayah Galcitas sangat diperlukan mengingat Rencana Strategi Kerja yang harus dicapai pada Tahun 2014 sangat berat sehingga penempatan wilayah Kerja yang harus dicapai sangatlah penting untuk Meningkatkan pembinaan dan kesertaan KB melalui Klinik KB Pemerintah; Meningkatkan pembinaan kemandirian dan kesertaan ber-KB melalui Klinik KB swasta serta di DBS; Meningkatkan pembinaan dan kesertaan KB di kabupaten daerah wilayah galcitas, khusus dan sasaran khusus.

2. Pelayanan KB Mobile Wilayah Galcitas Meningkatkan pembinaan dan kesertaan KB di daerah Galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus dan Pelayanan KB Mobile serta penggerakan yang lebih untuk pelayaan KB Mobile di Wilayah Galcitas sehingga pelaksanaaan dan tujuan Pelayanan KB tercapai 3. Peningkatan Dukungan Penggerakan Kenderaan Fungsional Pelayanan KB. Dalam rangka menunjang operasional Kenderaan Fungsional Pelayanan KB di Kabupten/Kota dalam rangka meningkatkan pelayan KB terutam Wilayah Galcitas dan Wilayah Khusus.

4. Sosialisasi Program KB Bagi Nelayan dan Petani. Meningkatkan dukungan dan kesertaan KB bagi masyarakat sasaran khusus Nelayan / Petani terutama di daerah Galcitas dan daerah Sasaran Khusus 5. Penggarapan Kesertaan KB di Wilayah Kepulauan Saat ini pelayanan KB rutin di fasilitas pelayanan KB statis melemah, salah satu penyebabnya antara lain karena mekanisme operasional penggerakan untuk PUS ketempat pelayanan KB statis belum berjalan secara optimal. Hasil SDKI menunjukkan pelayanan KB yang dilakukan di RS mengalami penurunan 6. Pembinaan Teknis Program KKB Membina secara Teknis tentang Program KKB ket Kab/kota terutama untuk Wilyah Galciltas sehingga pihak Kabupaten Kota dapat melayani masyarakat dengan baik dan Program KB di Wilayah Galcitas termasuk Kepulauan Sehingga pengerakan Pelayanaan KB tercapai sampai tujuannya.

7. Penyediaan Dukungan Pelayanan Kesertaan Ber-KB Seluruh sasaran pada berbagai jalur fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan Swasta merupakan primadona dari upaya bidang KB dan KR. Jalur ini memiliki potensi yang dapat difasilitasi pemanfaatannya secara bersama-sama dalam upaya mencapai sasaran bidang KB dan KR.

8. Workshop Bidang KB-KR Workshop Pengembangan KB, KR, dapat Meningkatkan kinerja yang baik sehingga tercapainya Program Keluarga Berencana dan Jesehatan Reproduksi. 9. Bimbingan teknis Program KKB Wilayah Galciltas dan Khusus Kab/Kota Membimbing secara Teknis tentang Program KKB untuk Wilyah Galciltas dan Kabupaten Kota sehingga pihak Kabupaten Kota dapat melayani masyarakat dengan baik dan Program KB di Wilayah Galcitas termasuk Kepulauan Sehingga pengerakan Pelayanaan KB tercapai sampai tujuannya. 10. Distribusi Alkon & Non Alkon dari Prov. Ke Kab/Kota dan Kab/Kota Ke Kec Memfasilitasi dan menggerakakn Rencanan Distribusi dan Dukungan Pendisribusian Perlengkapan Klink KB sangat diperlukan sehingga Jaminan Ketersedian Alat Kontrasepsi (JKK) berjalan dengan baik serta adanya dukungan untuk terjangkaunya dengan mudah bagi peserta KB Aktif Wilayah Khusus dapat terpenuhi kebutuhannya 130. Klinik KB (Pemerintah dan Swasta) yang Memberikan Pelayanan KB Sesuai Dengan SOP (Informed Consent Untuk Pelayanan KB Baru MKJP) 1. Sosialisasi dan Perluasan Pelayanan KB menggunakan Informend Choise Kegiatan ini untuk memberi informasi kepada petugas pelayanan KB tentang SOP Pelayanan KB serta tata cara penggunaan Informend Choise dalam mendata peserta KB

2. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Petugas Penhubung R/R Klinik Peningkatan akses, kualitas dan kemitraan dalam pembinaan kesertaan KB di 23.500 Klinik KB Pemerintah dan Swasta;

3. Penyediaan Lembar Informed Consent Merupakan sarana pendukung dalam pelaksanaan pelayanan KB, karena peserta sebelum dilayanai harus mengisi dan menanda tangani informed concet tersebut , yang merupakan kesepakatan bersama yang telah disepakati.

4. Peningkatan Kapsitas bagi provider dalam memberikan pelayanan KB berkualitas. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mutu tenaga medis yang di provinsi maupun di Kab/Kota dalam melayani peserta KB dalam rangka memberikan pelayanan KB yang berkualitas.

5. Surveilan Pasca Pelayanan (SPP) Tk. Kab/kota Adanya Review Ulang Mengenai Surveilan Pasca Pelayanan (SPP) dan SPP Alkon di Klinik KB Mandiri, Kencana, Klinik MKJP mengenai Ketersedian SPP Alkon dan penggunaanya di Tingkat Kabupaten dan Kota

6. Sosialisasi Kebijakan Peningkatan kualitas Pelayanan MKJP dikilik KB yang berkerjasama dengan BPJS (SJSN) Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB MKJP diklinik yang melayani KB MKJP di era SJSN yang berkerjasama dengan BPJS, serta tersebarrnya informasi KB MKJP yang berkerjasama dengan BPJS ke Masyarakat.

7. Penguatan Jejaring Pelayanan MKJP (berdasarkan hasil pemetaan Pelayanan) di Tk. Kab/kota Pembinaan peserta KB aktif terutama peserta KB-MKJP di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (Galciltas) juga

perlu di lakukan sebagai upaya peningkatan dalam pelayanan KB MKJP sebagaimana hasil pemetaan pelayanan KB MKJP di kab/kota.

8. Penggerakan Klinik Melalui Petugas Lapangan Memastikan adanya dukungan operasional untuk Lapangan dan PKBRS (petugas konseling dan petugas R/R)

9. Integrasi KIP/K, Khiba dan PMKR dengan Pelayanan KB Mendukung dan memfasilitas penintegrasian antara KIP/K, Khiba dan PMKR dalam melakukan Pelayanan KB untuk mendukung pencapaian peningkatan Program KB, meningkatkan kesehatan ibu, serta memerangi HIV/AIDS serta penyakit menular seksual. . 322 . Kesehatan Reproduksi

1. Sosialisasi Kebijakan dan informasi program kesehatan reproduksi (dua anak cukup terintergrasi dengan 4 T). Tersebar informasi program tentang kesehatan reproduksi dan KKB dimasyarakat, dan pengalakan slogan 2 anak cukup kepada masyarakat. untuk generasi Muda di harapkan dapat meningkatkan kesadaran generasi muda tentang arti pentingnya pengetahuan tentang program KB dan Kesehatan Reproduksi.

2. Peningkatan Pencapaian Aseptor baru khususnya MKJP KB pasca persalinan, pasca keguguran KB SJSN Pelayanan KB Jamkesmas dan KB Jampersal masih rendah, hal ini disebabkan karena masih lemahnya sosialisasi serta belum semua kelompok PUS KP S dan KS I memperoleh Jamkesmas, sedangkan pada Jampersal masih rendahnya aspek pembiayaan sehingga resiko Keguguran Pasca Pesalinan sangat tinggi makanya diperlukan Orientasi Pasca Persalinan & Keguguran Bagi Petugas Klink KB dan Meningkatnya Aseptor KB baru.

3. Penggerakan Peserta KB IUD untuk melaksanakan Papsmear/IVA Pentingnya peserta KB untuk melaksanakan Papsmear dalam rangka Deteksi Dini untuk kelangsungan dalam penggunaan Alat Kontrasepsi, ini sangat diperlukan mengingat adanya peningkatan persentase Peserta KB PUS Baru yang menggunakan KB MKJP.

4. Identifikasi Pelayanan Papsmear dalam peningkatan KB MKJP di kab/Kota Teridentikasinya pelayan Papsmear difasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten dan kota dalam rangka percepatan penggunaan KB MKJP di Masyarakat.

5.

Lomba KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Lomba KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran di harapkan dapat mengalakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ber KB, hal ini juga dapat menarik perhatian kalangan PUS dan masyarakat lainnya dalam ber KB, sehinggan program KB berhasil sampai tujuan.

6.

Pertemuan Medis Teknis Tentang Deteksi Dini Kanker Alat Reproduksi Pelayanan KB Pertemuan Medis Teknis Bertujuan untuk meningkatkan mutu tenaga medis yang di provinsi maupun di Kab/Kota

7. Monitoring Hasil Pelayanan Peningkatan MKJP Memantau sejauh mana keberhasilan peningkatan pemakaian metode KB MKJP dalam rangka meningkatkan keberlangsungan kesertaan KB dalam rangka meningkatkan CU KB. 8. Workshop Peningkatan Kesertaan Ber-KB Workshop Peningkatan Kesertaan Ber-KB bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dukungan dan Kesertaaan Ber-KB dimasyarakt, demi suksesnya dan tercapainya Program Keluarga Berencana Matrik Pelaksanaan. Tahapan Kegiatan 1

Sosialisasi Kebijakan Strategi Operasional dan Materi Tentang Akses dan Kualitas Pembinaan Kesertaan KB Jalur Pemerintah Sosialisasi dan Desminasi Akses dan Kualitas Pembinaan Pembentukan Komite KB Mandiri Jalur Swasta

2

3

4

5

Bulan 6 7

8

9

10

11

12

Sosialisasi dan Desminasi Akses dan Kualitas Pembinaan Pembentukan Komite KB Mandiri Jalur Galcitas, Wilayah Khusus bagi Nelayan/Petani Sosialisasi Penyusunan Kab/Kecamatan/desa

Peta

Pus

Tk.

Lomba KB MKJP Lomba KB Perusahaan Lomba KB Mandiri (Swasta) Koordinasi Peningkatan SDM Petugas Lapangan KB Wilayah Khusus/ Galciltas Konsultasi Teknik Program KB/KR ke Pusat Kegiatan Moment Lintas Sektor Program KB/KR ke Wilayah Khusus dan Galcitas Orientasi KB Pria Bagi TOGA/TOMA/TODAT Orientasi KB Pria Bagi TOGA/TOMA/TODAT Pembinaan Tim Jaga Mutu Medis Evaluasi Kesertesediaan Alokon di Kab/Kota dan Fasyankes Identifikasi/pemetaan jumlah dan kualitas Fasyankes melalui BPJS (SJSN) Peningkatan Kesertaan Mitra Kerja dalam optimalisasi pelayanan KB Momentum Peningkatan informasi MKJP di klinik KB Peningkatan informasi MKJP di klinik KB Pelayanan Komplikasi Berat Pelayanan Ayoman Kegagalan Akseptor Pelayanan Pencabutan Implant Penyusunan Rencana Distribusi dan Pendistribusian Perelengkapan/sarana Pelayanan MKJP ke Klinik KB

Dukungan prasarana

Peningkatan Pemberdayaan Tim JKK Tk. Prov Peningkatan kualitas Alur Distribus Alokon Ke Fasyankes Koordinasi Teknis JKK Tk. Kab/kota Penyusunan Perhitungan rencanana kebutuhan alokon bagi fasyankes Pelayanan KB Mobile di Wilayah Khusus Koordinasi Pelayanan KB Wilayah Khusus

Penyusunan Peta Kerja dan strategi Pelayanan KB Mobile Wilayah Khusus Koordinasi Pelayanan KB di Wilayah Khusus/ Galciltas Koordinasi Pelayanan KB di Wilayah Transmigrasi Orientasi Pengelolaan Mobil Pelayanan (Muyan) Kab/kota Wilayah Khusus/Galcitas

Pelayanan KB Mobile Wilayah Galcitas Koordinasi Pelayanan KB di Wilayah Galcitas Pembinaan Teknis Program KKB Penggarapan Kesertaan KB di Wilayah Kepulauan Penyediaan Dukungan Pelayanan Kesertaan Ber-KB Workshop Bidang KB-KR Bimbingan teknis Program KKB Wilayah Galciltas dan Khusus Kab/Kota Distribusi Alkon & Non Alkon dari Prov. Ke Kab/Kota dan Kab/Kota Ke Kec Sosialisasi dan Perluasan Pelayanan KB menggunakan Informend Choise Pembinaan Peningkatan Kapasitas Petugas Penhubung R/R Klinik Pengadaan Lembar Informed Consent Peningkatan Kapsitas bagi provider dalam memberikan pelayanan KB berkualitas. Sosilaisasi Surveilan Pasca Pelayanan (SPP) Tk. Kab/kota Sosialisasi Kebijakan Peningkatan kualitas Pelayanan MKJP dikilik KB yang berkerjasama dengan BPJS (SJSN) Penguatan Jejaring Pelayanan MKJP (berdasarkan hasil pemetaan Pelayanan) di Tk. Kab/kota Penggerakan Klinik Melalui Petugas Lapangan Integrasi KIP/K, Khiba dan PMKR dengan Pelayanan KB Sosialisasi Kebijakan dan informasi program kesehatan reproduksi (dua anak cukup terintergrasi dengan 4 T). Peningkatan Pencapaian Aseptor baru khususnya MKJP KB pasca persalinan, pasca keguguran KB SJSN Penggerakan Peserta KB IUD untuk melaksanakan Papsmear/IVA Identifikasi Pelayanan Papsmear dalam peningkatan KB MKJP di kab/Kota

Lomba KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Pertemuan Medis Teknis Tentang Deteksi Dini Kanker Alat Reproduksi Pelayanan KB

Workshop Peningkatan Kesertaan Ber-KB Monitoring Hasil Pelayanan Peningkatan MKJP. D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Selama tahun anggaran berjalan dari bulan Januari s/d Desember 2014 E.

BIAYA YANG DIPERLUKAN Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.934.587.000,- ( Delapan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delpan puluh tujuh ribu Rupiah ) seperti RAB terlampir.

Banda Aceh, 10 Oktober 2013



TERM OF REFERRENCE (TOR) PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA


:BadanKependudukandanKeluargaBerencanaNasional

UNIT ORGANISASI


PROGRAM

: Kependudukandan KB

OUTPUT

: Peningkatan Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

UNIT ESSELON


KEGIATAN

: Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi : Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga di Provinsi


1. Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga di Provinsi 2. Jumlah Kelompok BKB Percontohan (2 Kelompok/Kecamatan) 3. Jumlah Tenaga Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga yang dilatih 4. Jumlah Tenaga Pelatih Pembinaan Ketahanan Keluarga yang dilatih 5. Jumlah Kelompok BKR Paripurna (1 Kelompok/Kecamatan) 6. Jumlah Kelompok BKL Paripurna (1 Kelompok/Kecamatan) 7. Persentase PUS Anggota Kelompok UPPKS yang Ber-KB VOLUME

A.

: 4 Media

Latar Belakang 1.


2.

Gambaran Umum Dalam rangka mewujudkan keberhasilan Program Ketahanan Keluarga, kegiatan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) perlu dikelola seoptimal mungkin. Anak, Remaja, dan Lansia sangat rawan dengan berbagai permasalahan yang akan mempengaruhi kehidupannya. Untuk itu kegiatan BKB, BKR, dan BKL sangat diperlukan untuk membina

para keluarga balita, remaja, dan lansia agar mereka mampu mempersiapkan kehidupannya dengan baik, Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam salah satu pilar kegiatannya adalah upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Melalui pendekatan jalur keluarga diharapkan dapat segera terwujud ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berdampak pada kehidupan Keluarga yang sejahtera. Pendekatan tersebut adalah melalui program Tribina, yaitu meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL). Ketiga jenis binaan yang bisa kita sebut sebagai Tribina perlu di sosialisasikan, dipahami dan di laksanakan oleh semua masyarakat. Dengan penting dan perlunya Tribina tersebut, maka dibutuhkan Tenaga Pengelola Tribina sebagai kader yang langsung yang diharapkan mampu mengelola kelompok binaan dari salah-satu Tribina tersebut. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, kegiatan kelompok UPPKS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para Ibu dalam rangka menambah pengetahuan dan penghasilan sehingga perlu dikelola seoptimal mungkin. Untuk itu kegiatan kelompok UPPKS sangat diperlukan untuk membina para keluarga agar mereka mampu mempersiapkan kehidupannya yang lebih baik. B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat atau keluarga Pra Sejahtera dan sejahtera I atau keluarga miskin lainnya yang belum ber KB Kelompok dan anggota BKB di Provinsi Aceh; Kelompok dan anggota BKR di Provinsi Aceh, Kelompok dan anggota BKL di Provinsi Aceh, Para Keluarga yang mempunyai Balita, Remaja dan Lansia . C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola dan Kontraktual 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan pada tahun anggaran 2013 dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut : Tahapan Pelaksanaan Peningkatan Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga: 131. Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tk. Provinsi dan Kab/Kota 1. Sosialisasi Kebijakan Strategis dan Materi Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) Tk. Provinsi Sosialisasi kebijakan strategis Program Ketahanan ini dapat memberikan Pengetahuan mengenai Terwujudnya kesejahteraan dan Pembinaan ketahanan keluarga melalui selebaran (Booklet,Leaflat, Kalender dll) merupakan salah satu upaya untuk pemberdayaan keluarga melalui usaha peningkatan Ketahanan dan pendapatan keluarga melalui kelompok binaan 2. Sosialisasi Pembinaan Ketahanan (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) Tk. Kab/Kota Sosialisasi dan Ketahanan Keluarga ini untuk Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga balita, anak, remaja, lanjut usia dan rentan dalam pembinaan ketahanan keluarga dengan sasaran Kelompok-kelompok binaan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) Tingkat Kabupaten dan Kota dalam rangka meningkatkan Ketahanan, pendapatan dan kesejahteraan keluarga anggota kelompok Binaan. 3. Fasilitasi dan Pemetaan Penyediaan Dukungan Pembinaan Ketahanan Keluarga Tk. Kab/kota Tersedianya data hasil pemetaan dari setiap kabupaten dan kota untuk memberikan dukungan pembinaan program ketahanan keluarga di tingkat Kabupaten/Kota tepat sasaran. 4. Temu Kader Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tk. Provinsi Temu Kader Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tk. Provinisi bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi setiap keluarga Indonesia dalam Pembangunan Keluarga Kecil Bahagia sejahtera melalui penciptaan lingkungan keluarga yang sehat, harmonis dan sejahtera. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kelompok UPPKS yang nantinya dapat meningkatkan kualitas dari kelompok UPPKS yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

5. Pembekalan Pengembangan COE Untuk mencapai apa yang Generasi Muda inginkan saat ini, yaitu mengembangkan diri , diperlukan kesadaran, kemauan dan komitmen yang tinggi dari diri setiap generasi muda,(Pelajar dan Mahasiswa itu sendiri)

6. Temu Pengelola UPPKS & Pendamping Tk. Nasional Pertemuan ini dapat memberikan Peningkatan Kualitas Kelompok UPPKS melalui Pendampingan Rapat Koordinasi, Orientasi Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata, Pelaksanaan Pendampingan, Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan PEK di Tk. Nasional 7. Fasilitasi Data Kelompok UPPKS, BKB, BKL, BKR dan PIK R/ M Dengan kegiatan ini diharapkan tersedianya data tentang kelompok UPPKS, BKB, BKL, BKR dan PIK R/ M yang selalu up to date yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk pembinaan. 8. Konsultasi Teknis Ketahanan Keluarga Tk. Nasional Konsultasi Teknis ini dilakukan untuk Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga balita, anak, remaja, lanjut usia dan rentan dalam pembinaan ketahanan keluarga yang akan diadakan di Pusat Jakarta 9. Jambore PIK Remaja/Mahasisswa Kegiatan ajang tukar pengalaman dari berbagi provinsi di Tk. Nasional dalam rangka pengembangan PIK R/M yang bertujuan untuk sosialisasi program PKBR melalui jejaring komunikasi antara mahasiswa dengan Remaja dan mengembangkan pusat informasi dan konseling (PIK) mahaiswa Melalui Pendekatan dan ajang kumpul mahasiswa/Remaja dan untuk meningkatkan kreatifitas antar Mahasisswa/Remaja Tk. Nasional 10. Pembinaan BKL ke Kab/ kota Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan kelompok BKL di kab/ kota guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok BKL di Kab/ kota. 11. Penggalangan Program PKBR Dengan Perguruan Tinggi Provinsi Penggalangan Program PKBR dengan Perguruan Tingi Telah melaksanakan dan mengembangkan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja yang merupakan salah satu program pokok pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 20102014). Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tunggi provinsi dalam menjalankan program PKBR. 12. Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Operasional PIK R/M Kab/Kota Pengevaluasian dan Pelaporan kegiatan Operasional PIK R/M Kab/Kota bertujuan untuk memberikan evaluasi kinerja dan laporan kegiatan selama setahun mengenai PIK R/M di Kab/Kota 13. Penggalangan program Ekonomi Keluarga dengan mitra Sebagai forum pertemuan dengan mitra kerja guna mensosialisasikan kelompok UPPKS kepada mitra agar nantinya kelompok UPPKS dapat mendapatkan akses modal dan pembinaan dari mitra kerja. 14. Pembinaan PIK R/ M dan BKR ke Kab/ kota Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan kepada kelompok PIK R/ M dan kelompok BKR ke Kab/ kota guna meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok di kab/ kota.

132. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok BKB Paripurna 1. Fasilitasi Pembinaan Kelompok BKB Kegiatan ini untuk memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok BKB Paripurna di 23 kabupaten/ kota. 2. Pengembangan Materi Pembinaan Ketahanan Keluarga balita anak holistik integratif Pengembangan materi pembinaan Kelompok BKB Holistik yang mengikutsertakan BKB-Posyandu-PAUD dilakukan dalam rangka menggiatkan dan menggerakkan kegiatan BKB-Posyandu-PAUD di dusun secara terpadu sehingga dapat efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan proses tumbuh kembang anak. dengan tujuan perndidikan untuk menjadikan “Anak Indonesia Sehat, Cerdas, Bercita-cita Tinggi dan Berakhlak mulia” yang berdimensi holistik. Sebab kenyataan menunjukkan, mereka yang sukses di masyarakat tidak selalu hanya pintar secara intelektual, tetapi juga yang juga baik kecerdasan sosial dan

motoriknya. 3. Pengembangan Kelompok BKB Paripurna (Holistik Intergratif) Terbinanya anggota kelompok BKB aktif dan pengembangan pembentuknya kelompok BKB Paripurna (Holistik Intergratif) dan kualitas Balita yang menjadikan sebagai kelompok BKB Paripurna yang unggul. 4. Pembinaan Kegiatan Kelompok BKB Terpadu Terbinanya anggota kelompok BKB aktif dan Terpadu sehingga Terbentuknya kelompok BKB Terpadu dan pengembangan kualitas Balita 5. Orientasi Pembinaan Kader BKB Kab/ kota Orientasi ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader BKB di kab/ kota dalam melakukan penyuluhan kepada para anggota kelompok BKB 6. Pembinaan Bina Keluarga Ke Kab/Kota Untuk melakukan pembinaan dan pengelolaan kelompok Bina Keluarga Balita di kab/ kota guna meningkatkan kualitas dari kelompok BKB. 7. Pengiriman Kelompok BKB Terbaik Tk. Nasional Kelompok BKB yang telah dinilai dan menjadi kelompok BKB terbaik nantinya akan dikirimkan ke tingkat Nasional untuk kembali diperlombakan menjadi kelompok BKB terbaik. 8. Workshop Bidang KS Workshop untuk meningkatkan pengetahuan para pengambil kebijakan di kab/ kota tentang Pengembangan BKB, BKR, BKL dan UPPKS. 9. Dukungan Pembentukan Model Keterpaduan Kelompok BKB dilingkungan Mitra Kerja Pengembangan dan Pemantapan forum kerjasama dengan mitra terkait, dan memberikan Pembentukan model keterpaduan Kelompok BKB bagi mitra Kerja melalui modul. 10. Penilaian BKB, BKL, BKR, KHS, PIK, UPPKS & PPKS Tk. Propinsi Penghargaan BKB, BKL, dan UPPKS adalah salah satu wujud kepedulian dari program Ketahanan Keluarga dalam menciptakan Balita, Lansia dan pemberdayaan keluarga sejahtera yang unggul dalam menjalankan program KKB. Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK, PPKS dari kab/ kota akan dinilai oleh para tim juri yang hasilnya nanti akan dikirim ke Tk. Nasional. 11. Fasilitasi pembentukan PPKS kab/ kota Kegiatan ini untuk memfasilitasi pembentukan PPKS di kab/ kota dan cara pengelolaannya. 12. Pembinaan Kelompok BKB Terpadu Pembinaan terhadap kelompok BKB terpadu dimaksudkan agar Terbinanya anggota kelompok BKB aktif dan Terbentuknya kelompok BKB Terpadu dan pengembangan kualitas Balita yang menjadikan sebagai kelompok BKB Terpadu yang unggul. 13. Pembinaan Program KSPK ke Kab/Kota Pembinaan serta dukungan pengembangan program dalam mewujudkan pencapaian sasaran dibidang KSPK sering dijabarkan kedalama program ketahanan dan pemberdayaan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup keluarga melalui peningkatan kemampuan keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak secara terintegrasi dengan keigatan posyandu PAUD serta pembinaan keluarga remaja, lansia dan lingkungan keluarga serta kegiatan UPPKS. 14. Orientasi Pembinaan Ketahanan bagi Pengelola Kab/ kota Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan ketahanan keluarga bagi para pengelola kab/ kota.

133. Pelatihan Bagi Tenaga Pengelola Program Pembinaan Ketahanan Keluarga 1. Inventarisasi Sasaran Program ketahanan Keluarga Menggerakan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB serta membentuk opini public tentang pentingnya program KB merupakan sasaran program ketahanan keluarga serta meningkatkan pengetahaun dan keterampilan tenaga pengelola dan kader program dalam mendukung penggerakan masyarakat dibidang ketahanan dan pemberdayaan pengembangan Masyarakat 134. Pelatihan Bagi Tenaga Pelatih Program Pembinaan Ketahanan Keluarga 1. TOT Program KKB bagi Pengelola Program dan Mitra Kerja Pelaksanaan TOT bagi Pengelola Program dan Mitra Kerja dapat memberikan penguatan dan penanaman pengetahuan terhadap Jalinan Mitra Kerja bagi pengembangan Program KKB Nasional 135. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna 1. Sosialisasi (KIE) tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi SLTP Tk. Kab/kota Kegiatan sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada siswa, pelajar tentang Pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi dan juga bertujuan untuk mendukung program PKBR di kabupaten dan kota. 2. Fasiltasi Pembentukan PIK R/SLTP dan pelatihan pengelolaan Kelompok Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pembentukan PIk R/ SLTP dan melakukan pelatihan pengelolaan kelompk. Untuk menampung kebutuhan program PKBR dan menarik minat siswa SLTP untuk memahami tentang program PIK dengan tebentuknya PIK ini dapat memberikan informasi Konseling di kalangan siswa SLTP dan dapat dikembangkan dengan nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan program dan selera siswa setempat 3. Sosialisasi Panduan Pengelolaan PIK/R/SLTP Kegiatan Ini untuk memberikan Informasi PKBR terhadap Pengelolaan PIK/R/SLTP mengenai pendewasaan usia perkawinan Keterampilan Hidup (Life skill) Pelayanan Konseling dan Rujukan KRR dan lain-lain 4. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) memberikan informasi PKBR, Pendewasaan Usia Perkawianan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan konseling dan rujukan PKBR. Disamping itu, juga dikembangkan kegiatan-kegiatan lain yang khas dan sesuai minat dan kebutuhan remaja untuk mencapai Tegar Remaja dalam rangka tegar Keluarga guna mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

5. Penyusunan Materi Wibesite Ceria dengan Muatan Lokal Tersedianya informasi dan data program PKBR dan juga dikembangkan kegiatan-kegiatan lain yang khas sesuai muatan lokal sehingga masyarakat bisa men ubdate data dan kegiatan PKBR khususnya diwibesite Ceria

6. Pembentukan kelompok BKR Paripurna Ini diperuntukan untuk pembentukan BKR paripurna di kab/ kota. 7. Pengembangan Protype Media Informasi *GenRe* Berdasarkan Kearifan Lokal Pengembangan Prototype media informasi Genre sangatlah penting mengingat perlunya materi yang bermutu dalam pengembangan berbagai informasi tentang program GenRe sehingga media elektronik menjadi pilihan yang tepat dalam mengembangkan penggerakan terhadap menjalankan program GenRe di masyarakat, dengan materi sesuai budaya kearifan lokal. . 8. Lomba Duta Mahasiswa Tk. Provinsi tujuan pelaksanaan lomba duta mahasiswa tak terlepas dari upaya mengembangkan citra positif terhadap program Kependudukan dan Keluarga Berencana di tingkat Provinsi 9. Lomba Duta Mahasiwa TK. Nasional Tujuan pelaksanaan lomba duta mahasiswa Genre tak terlepas dari upaya mengem-angkan citra positif terhadap program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) melalui figur duta mahasiswa Tingkat Nasional 10. Pembentukan dan Operasioanl Pramuka Gudep Saka Kencana Selain untuk menghidupkan kembali Saka Kencana yang pernah jaya diwakt dulu juga untuk menampung kebutuhan program PKBR dan menarik minat mahasiswa/Remaja datang ke Gudep Saka Kencana sebagai

ajang kreatifitas Mahasiswa/Remaja, serta untuk mendongkrat minat masyarakat dalam mensukseskan program PKBR.

11. Sosialisasi Kelompok BKR pada orang tua dilingkungan PIK R/M sekolah dan Masyarakay di Tk. provinsi Tujuan dari sosialiasasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang tua yang mempunyai anak remaja, tentang pentingnya informasi Konseling bagi remaja serta penyiapan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan program serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi mahasiswa/remaja. 12. Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/ Mahasiswa PIK Remaja/Mahasiswa dikembangkan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahap TUMBUH, TEGAK, dan TEGAR. Proses pengembangan dan pengelolaan masing-masing tahapan tersebut didasarkan pada 1) Materi dan Isi Pesan (assets) yang diberikan; 2) Ciri Kegiatan yang dilakukan 3)Dukungan dan Jaringan (resources) yang dimiliki

13. GenRe To School and Campus Tersosialisasinya program GenRe ke Sekolah dan kampus, demi untuk mesukseskan program GenRe di Kabupaten dan Kota. 14. Pembentukan dan PengembanganPIK Remaja/Mahasiswa PIK Remaja/Mahasiswa dikembangkan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahap TUMBUH, TEGAK, dan TEGAR. Proses pengembangan dan pengelolaan masing-masing tahapan tersebut didasarkan pada 1) Materi dan Isi Pesan (assets) yang diberikan; 2) Ciri Kegiatan yang dilakukan 3)Dukungan dan Jaringan (resources) yang dimiliki 15. Pemilihan PIK R/M Juara Kab/Kota Untuk lebih meluasnya jaringan para remaja untuk saling tukar pengalaman dan informasi melalui PIK-KRR dan adanya pemilihan PIK R/M Unggulan yang bisa di harapkan dalam mengembangkan program Ketahanan Keluarga bagi Remaja 136. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia dan Rentan (BKL) paripurna 1. Pembinaan Kegiatan Kelompok BKL Pembinaan Kegiatan Kelompok BKL agar Adanya kesadaran pada diri lansia dan keluarganya agar tetap sehat dan selama mungkin tetap mandiri dan berdaya guna untuk masa hari tuanya 2. Pembentukan Kelompok BKL Paripurna Terbinanya anggota kelompok BKL aktif dan Terbentuknya kelompok BKL Paripurna dan pengembangan Bina Keluarga Lansia yang menjadikan sebagai kelompok BKL Paripurna yang unggul. 3. Sosialisasi Pengelolaan & Kader BKL Kab/Kota Pendekatan dan Pengelolaan tersebut adalah melalui program Tribina, yaitu meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL). Ketiga jenis binaan yang bisa kita sebut sebagai Tribina perlu disosialisasikan, dipahami dan di laksanakan oleh semua masyarakat. Dengan penting dan perlunya Tribina tersebut, maka dibutuhkan Tenaga Pengelola Tribina sebagai kader yang langsung yang diharapkan mampu mengelola kelompok binaan dari salah-satu Tribina tersebut 4. Pendampingan Kelompok BKL Mengenai pendampingan khusus pada kelompok-Kelompok BKL diharapkan dapat dilakukan sebagai kegiatan kelanjutan dari Pembinaan dalam Pengelolaaan Kelompokm BKL

5. Pengembangan Materi Dan Media Bina Keluarga Pengembangan Materi Dan Media Bina Keluarga sangatlah penting mengingat perlunya materi yang bermutu dalam pengembangan pembinaan Ketahanan keluarga sehingga media elektronik menjadi pilihan yang tepat dalam mengembangkan penggerakan terhadap menjalankan program ketahanan keluarga.

137. Pembinaan PUS Anggota Kelompok UPPKS yang Ber-KB 1. Sosialisasi dan fasilitasi kemitraan dalam pengembangan Kelompok UPPKS Tk Kab/kota Kegiatan ini untuk sosialisasi dan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan kelompok. Memfasiitasi kelompok UPPKS agar bekerja sama dengan mitra dalam mengakses modal, pengelolaan dan pembinaan kelompok. Kegiatan ini juga bermaksud untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sehingga dapat memberi peluang bagi setiap keluarga untuk belajar berinvestasi, berusaha atau bermitra usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kabupaten dan kota 2. Sosialisasi pembentukan Galeri UPPKS bagi SKPD KB (kabid KS) kab/ kota Kegiatan ini dimaksudkan untuk sosialisasi pembentukan galeri UPPKS di Kab/ kota yang nantinya digunakan untuk tempat mempromosikan hasil produk kelompok UPPKS sebagai tempat pemasaran produk kelompok UPPKS. 3. Pembinaan UPPKS Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dalam hal pengembangan kelompok UPPKS di Kab/ kota. 4. Pendamping kelompok UPPKS Kegiatan ini diperuntukan untuk pelaksanaan pendampingan bagi kelompok UPPKS yang ada di kab/ kota. 5. Pengembangan Media Informasi dan advokasi (below the line) tentang program PEK Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan hasil produk kelompok UPPKS yang ada di kab/ kota melalui media informasi berupa profil UPPKS 6. Penyusunan Profil Laporan UPPKS Tk. Provinsi Penyusunan Profil Laporan UPPS agar terciptanya sebuah keakuratan data yang baik mengenai pengembangan kualitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 7. Pameran Produk UPPKS Tk.Provinsi Kegiatan ini dibuat agar dapat memberikan wahana pertemuan berbagi informasi antar kader bagaimana agar bisa mengembangkan produk-produk unggulan dalam membina kelompok UPPKS 8. Kunjungan Studi dan Promosi Dagang Hasil UPPKS Tk. Nasional di NTB Ajang perkenalan, Temu Kader sebagai sarana mempromosikan juga memasarkan Produksi Kelompok UPPKS kepada masyarakat di tingkat Nasional 325. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 1. Koordinasi Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Dukungan Penggerakan Kegiatan dari PPKS memberikan akses kinerja yang baik agar tercapainya program KKB secara keseluruhan 2. Worshop bagi petugas Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Tk. Kab/kota Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada petugas Pusat layanan Keluarga Sejahtera tetang tata kelola, fungsi serta pemaafatan pusat layanan Keluarga sejahtera bagi masyarakat..

3. Pembentukan PPKS di Kab/ kota Ini dilakukan.untuk pembentukan PPKS di kab/ kota 4. Fasiltasi dan Pemetaan Kualitas Pelayanan di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Tk. Kab/Kota Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mengetahui kualitas pelayanan di pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dalam mendukung kebutuhan program PKBR. 5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana PPKS Provinsi Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang di pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

Matrik Pelaksanaan. Tahapan Kegiatan 1

Sosialisasi Kebijakan Strategis dan Materi Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) Tk. Provinsi Sosialisasi Pembinaan Ketahanan (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) Tk. Kab/Kota Fasilitasi dan Pemetaan Penyediaan Dukungan Pembinaan Ketahanan Keluarga Tk. Kab/kota Temu Kader Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tk. Provinsi Pembekalan Pengembangan COE Temu Pengelola UPPKS & Pendamping Tk. Nasional Fasilitasi Data Kelompok UPPKS, BKB, BKL, BKR dan PIK R/ M Konsultasi Teknis Ketahanan Keluarga Ke Jakarta Jambore PIK Remaja/Mahasisswa Pembinaan BKL ke Kab/ kota Penggalangan Program Perguruan Tinggi Provinsi

PKBR

Dengan

Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Operasional PIK R/M Kab/Kota Temu Keluarga Harmonis, BKB dan Pendamping Penggalangan Program Ekonomi Keluarga Dengan Mitra Pembinaan PIK R/ M dan BKR ke Kab/ kota Fasilitasi Pembinaan Kelompok BKB Pengembangan Materi Pembinaan Ketahanan Keluarga balita anak holistik integratif Pengembangan Kelompok (Holistik Intergratif)

BKB

Paripurna

Pembinaan Kegiatan Kelompok BKB Terpadu Orientasi Pembinaan Kader BKB Kab/ kota Pembinaan Bina Keluarga Ke Kab/Kota Pengiriman Kelompok BKB Terbaik Tk. Nasional Workshop Bidang KS Dukungan Pembentukan Model Keterpaduan Kelompok BKB dilingkungan Mitra Kerja Penilaian BKB, BKL, BKR, KHS, PIK, UPPKS &

2

3

4

5 6

Bulan 7 8

9

10

11

12

PPKS Tk. Propinsi Fasilitasi pembentukan PPKS kab/ kota Pembinaan Kelompok BKB holistik Pembinaan Program KSPK ke Kab/Kota Orientasi Pembinaan Ketahanan bagi Pengelola Kab/ kota Inventarisasi Keluarga

Sasaran

Program

ketahanan

TOT Program KKB bagi Pengelola Program dan Mitra Kerja Sosialisasi (KIE) tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi SLTP Tk. Kab/kota Fasiltasi Pembentukan PIK R/SLTP dan pelatihan pengelolaan Kelompok Sosialisasi Panduan Pengelolaan PIK/R/SLTP Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Penyusunan Materi Wibesite Ceria dengan Muatan Lokal Pembentukan kelompok BKR Paripurna Pengembangan Protype Media *GenRe* Berdasarkan Kearifan Lokal

Informasi

Lomba Duta Mahasiswa Tk. Provinsi Lomba Duta Mahasiwa TK. Nasional Pembentukan dan Operasioanl Pramuka Gudep Saka Kencana Sosialisasi Kelompok BKR pada orang tua dilingkungan PIK R/M sekolah dan Masyarakay di Tk. provinsi Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/ Mahasiswa GenRe To School and Campus Pemilihan PIK R/M Juara Kab/Kota Pembinaan Kegiatan Kelompok BKL Pembentukan Kelompok BKL Paripurna Sosialisasi Pengelolaan & Kader BKL Kab/Kota Pendampingan Kelompok BKL Pengembangan Materi Dan Media Bina Keluarga Sosialisasi dan fasilitasi kemitraan dalam pengembangan Kelompok UPPKS Tk Kab/kota

Sosialisasi pembentukan Galeri UPPKS bagi SKPD KB (kabid KS) kab/ kota Pembinaan UPPKS Pendamping kelompok UPPKS Pengembangan Media Informasi dan advokasi (below the line) tentang program PEK Pameran Produk UPPKS Tk.Provinsi Kunjungan Studi dan Promosi Dagang Hasil UPPKS Tk. Nasional Koordinasi Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Sosialisasi/Worshop bagi petugas Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Tk. Kab/kota Pembentukan PPKS di Kab/ kota Fasiltasi dan Pemetaan Kualitas Pelayanan di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Tk. Kab/Kota Pemenuhan Sarana dan Prasarana PPKS Provinsi

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Selama tahun anggaran berjalan dari bulan Januari s/d Desember 2014 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.945.782.000,- ( Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Tuju Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah ) seperti RAB terlampir.

Banda Aceh, 10 Oktober 2013 Kuasa Pengguna Anggaran Perwakilan BKKBN Prov.Aceh


TERM OF REFERRENCE (TOR) ADVOKASI PENGERAKAN PROVINSI


:Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

UNIT ORGANISASI

:Badan Kependudukan dan KeluargaBerencana Nasional

PROGRAM


OUTPUT

: Peningkatan Pembinaan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB di Provinsi : Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh


VOLUME A.

: Pengelolaan Pembangunan Kependudukan danKB Provinsi : Jumlah Pembinaan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB di Provinsi 1. Jumlan Pembinaan Advokasi dan KIE Progam Kependudukan dan KB di Provinsi 2. Jumlah Jenis Media yang Melaksanakan Advokasi dan KIE 3. Persentase klinik KB yang mendapatkan materi KIE Pembangunan KKB 4. Persentase Kabupaten dan Kota yang mendayagunakan materi KIE Melalui Mupen 5. Persentase Stakeholders Kabupaten dan Kota Memproduksi prototype bahan dan media advokasi dan KIE KKB : 3 Media

Latar Belakang 1.


2.

Gambaran Umum Program Keluarga Berencana merupakan salah satu komponen pembangunan dengan mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan mengendalikan jumlah kelahiran. Keberhasilan pelaksanaan program ini tak lepas dari upaya-upaya advokasi dan KIE program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Maka peningkatan kualitas Komunikasi Informasi dan Edukasi ( KIE ) program KB sangat diperlukan dalam rangka memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Adevokasi dan KIE sebagai sarana penyampaian informasi memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam mendukung program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Untuk itu perlu dikembangkan KIE yang profesional dan berkualitas serta sesuai dengan perkembangan program, karakteristik dan kebutuhan wilayah. Materi Advokasi dan KIE program Keluarga Berencana yang menarik dan informatif berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan informasi dan pembentukan opini masyarakat mengenai Program Keluarga Berencana, yang pada akhirnya menarik masyarakat terutama Pasangan Usia Subur untuk menjadi peserta program Keluarga Berencana. Oleh karena itu pengadaan materi KIE dalam upaya advokasi dan KIE diperlukan untuk mendukung berhasilnya program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Keberhasilan pelaksanaan Program KB di Provinsi Aceh tidak terlepas dukungan kuat dan kesepakatan politis, pada jajaran Pemerintah Aceh, para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun kelembagaan masyarakat. Komitmen politis ini juga diikuti oleh menguatnya kesepakatan operasional di berbagai sektor, LSOM (Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat) dan swasta, serta perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Kondisi demikian ini dapat dicapai tentu berkat salah satu kegiatan kunci yaitu advokasi dan KIE program Kependudukan dan KB yang dilakukan melalui peran Pers dan media elektronik. Berbagai pemberitaan program Kependudukan dan KB yang dilakukan selama ini telah mampu menambah wawasan masyarakat tentang kegiatan KB yang dilakukan di Provinsi Aceh. Untuk lebih menambah pemahaman masyarakat tentang kegiatan KB maka dipandang perlu para pelaksana program Kependudukan dan KB melakukan ekspose program Kependudukan dan KB melalui peran media massa.. Menyadari pentingnya hal tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan Penayangan Informasi Kependudukan dan KB melalui Media Masa. B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat atau keluarga Pra Sejahtera dan sejahtera I atau keluarga miskin lainnya yang belum ber KB, Pelaksana Kegiatan Pembinaan Advokasi dan KIE dan pengelola program, masyarakat, LSOM dan media massa. C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola dan Kontraktual 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan pada tahun anggaran 2014 dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut : Tahapan Pelaksanaan Peningkatan Pembinaan Advokasi & KIE Program Kependudukan & KB Provinsi 141. Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE Pembangunan KKB 1. Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Program Adpin ke SKPD di Kab/Kota Pemberikan Pengetahuan mengenai melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penggerakan, dan informasi Ke Kab/Kota 2. Pengembangan Advokasi KIE “below the line” tentang keseluruhan program KKB di Tingkat Provinsi dan Kab/kota Adanya pengembangan Advokasi KIE merupakan kegiatan pengabungan semuan komponen yang dilaksanakan untuk menunjang penggerakan Advokasi dan KIE sehingga pesan yang disampaikan mengenai Program KKB dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. 3. Sosialisasi dan Pengembangan kemitraan dengan berbagai media masa lokal provinsi Pengembangan Kerjasama Dengan Media dapat menumbuhkan jejaring kemitraan yang baik dalam mewujudkan perkembangan program KKB antar Provinsi 4. Sosialisasi dan Pengembangan kemitraan dengan berbagai media masa lokal Kab/Kota Pengembangan Kerjasama Dengan Media dapat menumbuhkan jejaring kemitraan yang baik dalam mewujudkan perkembangan program KKB di Tk/ kab/kota

5. Sosialisasi KIE MKJP diwilayah Galcitas, Wilayah Khusus dan sasaran Khusus Tersebarnya informasi tentang kontrasepsi MKJP keseluruh wilayah Perbatasan, wilayh khusus dan ssaran khusus lainnya. 6. Sosialisasi dan Intentifikasi/Penyebaran Leaflet/Poster/Media Below The Line tentang seluruh Program Ke Fasyankes Memberikan Informasi KKB melalui Media Luar Ruang Seperti Pengadaan media Informasi melaui, Poster, dan Leaflet tentang Program KKB di setiap Fansyankes di 23 Kab/Kota 7. Penayangan Informasi KKB Melalui Media Luar Ruang Memberikan Informasi KKB melalui Media Luar Ruang Seperti Pengadaan media luar ruang (Bilboard, Poster, dan Leaflet tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Kesehatan Reproduksi (Kespro), dan GENRE di 23 Kab/Kota 8. Pengadaan Media Advokasi dan Promosi Memberikan Informasi sehingga Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Penyuluh KB dalam pengelolaan kegiatan KIE dan Advokasi

9. Pengembangan Media Tradisional dan Seni Budaya Lokal Adanya pengembangan Advokasi dan pengerakan dari Media Tradisional Seni Budaya Lokal sehingga pesan yang disampaikan mengenai program KKB dapat diterima oleh masyarakat setempat dengan baik 10. Orientasi Program KB Melalui Toga, Toma dan Todat Meningkatnya Pengetahuan Para Tokoh, Agama, Adat dan Masyarakat mengenai Program KB, dalam mengadvokasi program KB masyarakatl sehingga pesan yang disampaikan mengenai program KKB dapat diterima oleh masyarakat setempat dengan baik 11. Ekspose/Penyajian Hasil Pembangunan KB/KS Ekspose/Penyajian Hasil Pembangunan KB/KS ini dapat menyajikan berbagai hasil dari kegiatan Keluarga Berencana baik dari Tingkat Kab/Kota maupun Provinsi 12. Lomba Poster Tk. Kab/Kota Lomba Poster Tk. Kab/.Kota ini sebagai tujuan untuk menjadikan media akselerasi untuk mempersiapkan remaja dalam merencanakan hidupnya yang lebih baik, sehingga menjadi Generasi beRencana (GenRe) melalui bidang seni. 13. Lomba Media Tradisional Tk. Nasional Lomba Media Tradisional Tk. Nasional bertujuan untuk lebih mendekatkan media tradisional dan KIE KKB di tengah masyarakat Provinsi Aceh 14. Lomba Poster Tk. Provinsi Lomba Poster Tk. Provinsi ini sebagai tujuan untuk menjadikan media akselerasi untuk mempersiapkan remaja dalam merencanakan hidupnya yang lebih baik, sehingga menjadi Generasi beRencana (GenRe) melalui bidang seni. 15. Pameran Program KKB Dalam Penggalangan Kemitraan-Harganas Pameran Program KKB dalam Penggalangan Kemitraa-Harganas ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarkat tentang hasil produksi Kelompok UPPKS dan Sarana Pemberi Informasi kepada masyarakat mengenai Program KKB sebagai Moment Penggalangan Kemitraan pada Hari Keluarga Nasional 16. Promosi Program KKB (Momentum Program) Upaya sistimatis dari pihak pelaksana, untuk mempengaruhi orang perorang, kelompok orang/masyarakat, komunitas dan organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tindakan dan perbuatan sesuatu sesuai dengan keinginan dan harapan penggeraknya. Dan sebagai sarana Promosi Program KKB

142. Penayangan Informasi KKB Melalui Berbagai Media (Cetak & Elektronik), Media Luar Ruang, Seni dan Budaya/Media Tradisional 1. Promosi Program KKB melalui berbagai Media Upaya sosialisasi melalui berbagai media untuk mempengaruhi orang perorang, kelompok orang/masyarakat, komunitas dan organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tindakan dan perbuatan sesuatu sesuai dengan keinginan dan harapan penggeraknya dan sebagai sarana Promosi Program KKB 143. Pengembangan Materi KIE Program Pembangunan KKB (Paket) Bagi Klinik KB 1. Pengembangan ISI KIE Pengembangan ISI KIE adalah suatu unit alat peraga yang terdiri dari alat peraga anatomialat reproduksi, lembar balik, contoh alat kontrasepsi, VCD animasiproses pembuahan dan VCD sosialisasi kontrasepsi. 144. Pelaksanaan KIE PKKB Melalui MUPEN 1. Orientasi Mupen MUPEN KB adalah Kendaraan Roda 4 (empat) yang berisi peralatan elektronik (Audio visual) dan berfungsi sebagai kendaraan operasional penyuluhan dan KIE dalam menunjang Program Keluarga Berencana Nasional. Disamping itu perlunya orientasi Mobil Penerangan untuk meningkatkan Promosi Program KKB 2. Perluasan Informasi Melalui Mupen Kegiatan Perluasan Informasi tentang program KKB MUPEN di tk. Provinsi dan Kabupaten dan Kota ini bertujuan memberikan informasi tentang program KB kepada Masyarakat yang jauh dari akses informasi juga dapat menjalin silaturahim antara peserta sebagai ajang promosi dan publikasi program KB Nasional 145. Reproduksi Berbagai Materi KIE 1. Pengadaan Materi KIE (23 Kab/Kota) Tepenuhi segala kebutuhan Sarana dan Prasarana KIE dalam pengelolaan kegiatan Advoksi dan KIE untuk mensukseskan pelaksanaan program KKB dilapangan. 146. KIE Wawan Muka dan Kelompok 1. Perluasan Informasi Program KKB Melalui Tokoh Agama Perluasan Informasi Program KKB Melalui Tokoh Agama dianggap Sangat penting Mengingat Keterlibatan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam program KB Nasional didasarkan atas pemahaman bahwa semakin cepatnya laju pelaksanaan program KKB di Provinsi Aceh


Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Program Adpin ke SKPD di Kab/Kota Pengembangan Advokasi KIE “below the line” tentang keseluruhan program KKB di Tingkat Provinsi dan Kab/kota Sosialisasi dan Pengembangan kemitraan dengan berbagai media masa lokal provinsi dan Kab/Kota Sosialisasi/Intentifikasi/Media Advokaso Below The Line Promosi Program KKB (Momentum Program) Penayangan Program KKB melalui Media Luar Raang Pengadaan Media Advokasi dan Promosi

2

3

4

5

6

Bulan 7 8

9

10

11

12

Pengembangan Media Tradisional dan Seni Budaya Lokal Orientasi Program KB Melalui Toga, Toma dan Todat Ekspose/Penyajian Hasil Pembangunan KB/KS Lomba Poster Tk. Provinsi Lomba Poster Tk. Kab/Kota Lomba Media Tradisional Tk. Nasional Pameran Program KKB Dalam Penggalangan Kemitraan-Harganas Promosi Program KKB (Moment Program) Promosi Program KKB melalui berbagai Media Pengembangan ISI KIE Orientasi Mupen Perluasan Informasi Melalui Mupen Pengadaan Materi KIE Perluasan Informasi Program KKB Melalui Tokoh Agama

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Selama tahun anggaran berjalan dari bulan Januari s/d Desember 2014 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.904.350.000,- ( Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) seperti RAB terlampir.

Banda Aceh, 10 Oktober 2013 Kuasa Pengguna Anggaran Perwakilan BkkbN Provinsi Aceh

Muhammad Razali, SE Nip : 196403261986031001

TERM OF REFERRENCE (TOR) KERJASAMA DENGAN MITRA KERJA



UNIT ORGANISASI


PROGRAM


OUTPUT

: Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Kerja Program Kependudukan dan KB di Provinsi : Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh


: Pengelolaan Pembangunan Kependudukan danKB Provinsi : Jumlah Mitra Kerja yang aktif dalam Jejaring advokasi dan KIE 1. Jumlah Mitra Kerja yang aktif melakukan pendampingan dalam pembangunan KKB di Provinsi 2. Persentase Mitra Kerja Provinsi, dan Kab/Kota yang melakukan Advokasi KIE 3. Jumlah Mitra Kerja yang Aktif dalam Jejaring Advokasi dan KIE 4. Persentase Kabupaten dan Kota yang mempunyai kebijakan KKB dalam Rencana Pembangunan Daerah 5. Persentase Kabupaten dan Kota Yang Mempunyai Kebijakan PERDA Pembangunan KKB 6. Jumlah Kabupaten dan Kota Yang Telah Membentuk BKKBD

VOLUME A.

: 5.Mitra Kerja

Latar Belakang 1.


2.

Gambaran Umum Dalam mempertahankan angka kelahiran total (Total Fertility Rate – TFR) 2.00 dan diharapkan dapat meurunkan menjadi 1,8 BKKBN Provinsi Aceh terus berupaya memfasilitas untuk mengadakan pelayanan KB melalui mobil unit pelayanan KB keliling bagi seluruh keluarga yang berdomisili di Provinsi Aceh dapat dipenuhi. Kegiatan pelayanan KB utamanya Peningkatan kualitas pelayanan KB bagi masyarakat terus dilakukan melalui berbagai upaya berupa promosi dan bekerja dengan mitra-mitra kerja BKKBN di Provinsi Aceh,

baik dalam bentuk advokasi sosialisasi dan promosi secara berjenjang mulai tingkat Provinsi sampai ke tingkat Desa, namun demikian kesertaan pria dalam ber KB masih belum optimal. Kondisi ini belum signifikan dalam mendukung kebijakan BKKBN dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Aceh, terlebih terhadap Program Layanan Keluarga Berencana (LKB) di era reformasi dan Otonomi Daerah, dimana Provinsi Aceh memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menjadi “pelopor dalam pengendalian pertumbuhan penduduk” , maka perlu dilakukan intensifikasi pelayanan KB kepada masyarakat pada berbagai sektor dan unit terkait, terutama sektor dunia usaha yang menempati urutan tertinggi dalam jumlah SDM yang dimiliki, dan berpotensi untuk bekerja sama dalam penyuluhan dan pelayanan KB kepada pegawai/buruhnya. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas BKKBN Provinsi Aceh terus berupaya dan mengambil langkahlangkah efektif dalam pendekatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkatkan pelayanan KB. . Program KB-KR Provinsi Aceh diselenggarakan dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan pendudukan. Pada tahun 2014, BKKBN Provinsi Aceh memantapkan pola dan pendekatan pelayanan KB– KR terdiri dari pelayanan KB gratis/luar klinik, pelayanan KB melalui mobil, pelayanan KB Rumah Sakit. B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat atau keluarga Pra Sejahtera dan sejahtera I atau keluarga miskin lainnya yang belum ber KB, Pelaksana Kegiatan Pembinaan Advokasi dan KIE dan pengelola program, masyarakat, LSOM dan media massa. C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola dan Kontraktual 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan pada tahun anggaran 2014 dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut : Tahapan Pelaksanaan Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Kerja Program Kependudukan dan KB di Provinsi : 151. Pengembangan Kemitraan Advokasi dan KIE KKB 1. Pengerakan KB Bhayangkara TK Provinsi Dengan adanya Kegiatan Penegrakan Pelayanani Baksos Dengan Mitra Kerja/Kepolisian dapat meningkatkan Pengembangan dengan Mitra Kerja yang baik, memberikan kualitas pelayanan masyarakat yang baik. 2. Kegiatan KB Lestari Tk. Nasional Sasaran BKB dan KB lestari adalah keluarga maka keluarga harus diberdayakan dan ditingkatkan kualitasnya mulai dari bayi dan balita, pasangan usia subur dan keluarga secara keseluruhan sehingga kegiatan KB Lestari Tk. Nasional ini menjadi ujung Tombak dalam Perkembangan Program KKB di Tk Nasional. 3. Rakorda dengan TNI Terjalinnya Koordinasi yang baik dengan TNI dalam rangka kerja sama untuk mensukseskan program KKB tingkat Daerah/Nasional 4. Orientasi Advokasi dan KIE dengan Babinsa Meningjkat Pengetahuan dan Pemahaman para Angata TNI Pembina Desa tentang Program Kependudukan dan KB dalam rangka mengerakan Kerja sama Pelayanan dan Pemahaman kepada Masyarakat Pedesaan tentang Program KKB. 5. Kegiatan KB Lestari Tk. Provinsi Sasaran BKB dan KB lestari adalah keluarga maka keluarga harus diberdayakan dna ditingkatkan kualitasnya mulai dari bayi dan balita, pasangan usia subur dan keluarga secara keseluruhan sehingga kegiatan KB Lestari Tk. Provinsi ini menjadi ujung Tombak dalam Perkembangan Program KKB

6. Pengerakan Pelayan KB dengan TNI Dengan adanya Kegiatan Penegrakan Pelayanan Baksos Dengan TNI dapat meningkatkan Pengembangan dengan Mitra Kerja yang baik, memberikan kualitas pelayanan masyarakat yang baik. 7. Rakorda dengan TNI Terjalinnya Koordinasi yang baik dengan TNI dalam rangka kerja sama untuk mensukseskan program KKB tingkat Nasional 8. Temu Petugas L PLKB Lapngan Di Jakarta Kebijakan dan strategi pelaksanaan program kependudukan pada 2013 adalah, revitalisasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Salah satu Program Mendukung pelaksaanaan Ini adalah dengan digalakkan peran Petugas Lapangani yang terbaik untuk temu para Petugas Lapangan Seluruh Indonesia. 9. Penyusunan Juknis Regional TNI di Medan Tersusunya Petunjuk Teknis Kerja sama dengan TNI dalam mensukses Program KKB di Wilayah Regional Sumatera 152. Peningkatan Kesertaan Mitra Kerja dalam Advokasi KIE Program KKB 1. Review Program KBN Kegitatan Ini untuk melakukan Penilaian (Evaluasi) Pelaksanaan Kegiatan Program KB, KRR, Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga Serta Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas. 2. Temu Kader PLKB, IMP & KB Lestari Hari Keluarga Nasional Di Jawa Timur Kebijakan dan strategi pelaksanaan program kependudukan pada 2013 adalah, revitalisasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Salah satu Program Mendukung pelaksaanaan Ini adalah dengan digalakkan peran PLKB, IMP & KB Lestari yang terbaik dalam moment yan bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional yang akan dilaksanakandi Jakarta 3. Workshop Bidang Adpin Workshop ini akan membentuk pemahaman masyarakat tentang program KB, terutama Bidang Advokasi dan KIE meningkatnya kegiatan KIE atau penyuluhan di tengah masyarakat dan sekaligus menyukseskan revitalisasi Program KKB 4. Pertemuan Regional Kasubid Data Dan Informasi Pertemuan Regional Kasubid Data dan Infomasi memberikan informasi mengenai perkembangan Sistem Informasi dan kualitas pemantafan data yang akurat 5. Hari Keluarga Nasional Tk. Provinsi Dalam memkampayekan hari keluarga Nasional, dami tercapaiknya program KKB 6. Konsultasi Seksi Bidang ADPIN di Jawa Timur Saling Tukar Informasi tentang perkembangan Program KKB khususnya dibidang ADPIN antar Provinsi 153. Pengembangan Kemitraan Advokasi dan KIE KKB 1. Jambore Kerja PLKB/PKB dan Pendamping Dengan adanya Jambore Kerja PLKB/PKB dan Pendamping Mengerakan dan memberdayajan Masyarkat dalam Program KB serta membentuk Opioni Publik tentang Program KB serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola dan kader program dalam mendukung penggerakan masyarakat. 2. Penggalangan Program Sistem Informasi Dalam Harganas Tk. Nasional di Jatim Melalui kegiatan Harganas dapat memperluas jaringan pelayanan informasi, konseling dan rujukan melalui jaringan yang komprehensif

3. Capacity Building Bidang Adpin Pengembangan Program melalui Capacity Building ini memberikan informasi mengenai perkembangan program Advokasi dan Kie serta pengumpulan data informasi yang akurat 154. Pengembangan Kebijakan Program KKB Tk. Kab/Kota 1. Strategi Dukungan Kegiatan KKB Penguatan Strategi dukungan mengenai Kegiatan KKB salah satunya mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijakan Program KKB guna mewujudkan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana, yang terdata dan ub tudate 2. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pencatatan Program KKB bagi Kabid Adpin Monitoring dan Evaluasi mengenai pelaksanaan Sistem Pencatatan Program KKB Bagi Kabid Adpin di Sumbar menjadi kegiatan yang sangat perlu untuk menjadi sebagai acuan terhadap penggerakan Kegiatan Program KKB dimasa yanga akan datang 3. Rakerda dan Pasca Rakerda Rapat Kerja daerah ini memberikan pengeluaran terhadap kinerja pengelola Program Kependudukan dan kebijakan mengenai pencapaian program KKB 155. Pengembangan Kebijakan Pembangunan KKB yang diimplementasikan melalui Perda di TK Kab/Kota 1. Fasilitasi Tim Monitoring & Evaluasi Pengembanagn Kebijakan Program KKB Monitoring & Evaluasi Pengembangan Program KKB di kabupaten dan Kota bertujuan untuk memonitor perkembangan kebijakan tentang program KKB agar dapat berjalan dengan baik sehingga harus ada dilakukan Monitoring secara intensif dan evaluasi terhadap jalannya program KKB Nasional di kabupaten dan kota. 2. Peningkatan Pelaksanaan TMKK ke Kab/Kota Meningkatkan Pelaksanaan TMKK ke Kab/Kota memberi manfaat untuk memantapkan institusi masyarakat pedesaan sebagai ujung tombak program lini lapangan. Memantapkan komitmen politis dengan jajaran dinas/instansi terkait dalam pelaksanan program baku strategis (TMKK) 3. Strategi Dukungan Kegiatan KKB Penguatan Strategi dukungan mengenai Kegiatan KKB salah satunya mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijakan Program KKB guna mewujudkan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana, yang terdata dan ub tudate 156. Advokasi Kebijakan dan Strategi Pembangunan KKB 1. Advokasi tentang Pembangunan Kependudukan dan KB Stakholder di Kab/kota Meningkatnya informasi Pembangunan Program Kependudukan dan KB bagi Stakholder di Kabupaten dan Kota, yang menjadi tolak ukur keberhasil program kependudukan dan KB di kabupaten dan Kota. 2. Promosi Program KKB melalui Diskusi Ilmiah atau kajian dengan DPRD dan Stakholder Kab/kota Meningkatnya pemahaman anggota DPRD tentang Program Kependudukan dan KB di Kabupaten dan Kota sehingga mendorong kesuksesan program Kependudukan dan KB di Kabuapten dan Kota.

3. Promosi Program KKB dengan Stakholder Tk. Provinsi Ajang Promosi Program Kependudukan dan KB dengan stakholder untuk melaksanakan KIE

Program KKB sesuai dengan keinginan dan harapan di tingkat provinsi. Matrik Pelaksanaan. Tahapan Kegiatan 1

Penggrekan KB Bhayangkar TK provinsi Kegiatan KB Lestari Tk. Nasional Rakorda dengan TNI Orientasi Advokasi dan KIE bagi babiinsa Kegiatan KB Lestari Tk. Proviinsi Pengerakan Pelayanan KB dengan TNI Rakornis dengan TNI di Jakarta Temu Petugas L PLKB Lapngan Di Jakarta Penyusunan Juknis Regional TNI di Medan Review Program KBN Temu Kader PLKB, IMP & KB Lestari Hari Keluarga Nasional Di Jakarta Workshop Bidang Adpin Pertemuan Regional Kasubid Data Dan Informasi Hari Keluarga Nasional Tk. Provinsi Jambore Kerja PLKB/PKB dan Pendamping Penggalangan Program Sistem Informasi Dalam Harganas Tk. Nasional di Jatim Capacity Building Bidang Adpin Strategi Dukungan Kegiatan KKB Evaluasi Pelaksanaan Sistem Program KKB bagi Kabid Adpin

Pencatatan

Rakerda dan Pasca Rakerda Fasilitasi Tim Monitoring & Evaluasi Pengembanagn Kebijakan Program KKB Peningkatan Pelaksanaan TMKK ke Kab/Kota Strategi Dukungan Kegiatan KKB Advokasi tentang Pembangunan Kependudukan dan KB Stakholder di Kab/kota Promosi Program KKB melalui Diskusi Ilmiah atau kajian dengan DPRD dan Stakholder Kab/kota

2

3

4

5

6

Bulan 7 8

9

10

11

12

Promosi Program KKB dengan Stakholder Tk. Provinsi

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Selama tahun anggaran berjalan dari bulan Januari s/d Desember 2014 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.253.000.000,- ( Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh tiga Juta Rupiah ) seperti RAB terlampir.



TERM OF REFERRENCE (TOR) PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI



UNIT ORGANISASI


PROGRAM


OUTPUT

: Pengelolaan Data Dan Informasi Program Kependudukan Dan KB Di Provinsi : Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh


VOLUME

A.

: Pengelolaan Pembangunan Kependudukan danKB Provinsi : Jumlah Data dan Informasi Pembangunan KKB Yang terkini dan Terpercaya Berbasis TI 1. Pengelolaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB Provinsi 2. Jumlah Data dan Informasi Pembangunan KKB yang Terkini dan Terpercaya Berbasis TI 3. Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Pengelolaan PKKB 4. Frekuensi Pemuktahiran data Provinsi di Website 5. Persentase Cakupan Jejaring Sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi (STIK) di Kabupaten dan Kota 6. Persentase Klinik KB Pemerintah dan Swasta yang Terdaftar dalam Data Base Secara Online (dari 23.500 KKB) : 3 Dokumen.

Latar Belakang 1.


2.

Gambaran Umum Berdasarkan UU Nomor 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga yang didalamnya mengatur tentang kedudukan organisasi BKKBN yang semula Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional menjadi Badan kependudukan Keluarga Berencana. BKKBN bertugas tidak hanya mengurusi KB saja melainkan termasuk pengendalian penduduk. Dalam rangka menghadapi tantangan yang semakin berat , maka upaya untuk mewujudkan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana mengacu kepada Rencana Strategis Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional . Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian,pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan pengaturan kelahiran dan perkawinan, perlu Analisis Kajian dan kebijakan pengendalian kependudukan. Advokasi dan KIE sebagai sarana promosi dalam rangka pelaksanaan Program KB di Provinsi DKI Jakarta tidak terlepas dukungan kuat dan kesepakatan politis, pada jajaran Pemerintah Aceh, para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun kelembagaan masyarakat. Komitmen politis ini juga diikuti oleh menguatnya kesepakatan operasional di berbagai sektor, LSOM (Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat) dan swasta, serta perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Kondisi demikian ini dapat dicapai tentu berkat salah satu kegiatan kunci yaitu Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan secara terarah dan intensif sejak awal pelaksanaan program KB, demikian juga perlunya peningkatan kualitas data tentang KB dengan memanfaatkan informasi berbasis teknologi . Dari seluruh upaya yang dilakukan melalui pendekatan kelompok dengan memberdayakan institusi masyarakat. Adapun upaya-upaya yang dilakukan mengarah pada peningkatan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas keluarga menjadi wirausaha yang trampil, profesional untuk meningkanya taraf hidup kearah yang lebih baik. Salah satu bentuk kegiatan peningkatan ekonomi produktif keluarga yang telah lama dilakukan oleh BKKBN Provinsi Aceh adalah melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kelompok-kelompok UPPKS telah banyak dilakukan. Pada tahun 2014 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diprioritaskan pada pembinaan, peningkatan taraf hidup bagi keluarga Pra KS dan KS I demikian juga dengan menekan angka kelahiran untuk menggalakan kembali program KB maka harus tersedia data dan informasi Pembangunan Kependudukan dan KB. B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat atau keluarga Pra Sejahtera dan sejahtera I atau keluarga miskin lainnya yang belum ber KB, Pelaksana Kegiatan Pembinaan Advokasi dan KIE dan pengelola program, masyarakat, LSOM dan media massa. C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola dan Kontraktual 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan pada tahun anggaran 2014 dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut : Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Data Dan Informasi Program Kependudukan Dan KB Di Provinsi : 181. Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) Berbasis TIK 1. Cetak Form Dan Buku Penunjang Program KKB Untuk Memberikan Informasi dan pengetahuan mengenai program KKB dan baik dari Form BKB maupun Buku Penunjang Program KKB lainnya. 2. Koordinasi Dukungan Updating Data Mikro ( MDK ) Meningkatnya data Pendataan Keluarga yang baik dan akurat serta tersedianya Fomulir F/I/MDK/11 yang cukup di kabupaten dan Kota demi suksesnya program pendataan keluarga dengan menggunakan aplikasi TIK yang berkembang di BKKBN. 182. Peningkatan Kualitas Analisis dan Evaluasi Program KKB 1. Penyusunan PPM/KKP Penyusunnan PPM/KKP Untuk meningkatnya kualitas Pencapaian Indikator Kinerja melalui pengelolaan

data keluarga dengan pemanfaatan teknologi infomasi melalui entry data hasil pendataan keluarga serta Pengelolaan Laporan PPM/KKP dengan baik 2. Peningkatan kualitas Analisis Data dan Informasi Manajemen Program KKB Meningkatkan manfaat informasi hasil pendataan keluarga, yang mencakup indicator tahapan keluarga prasejahtera dan KS I dalam pembangunan daerah 3. Penyusunan LAKIP Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik sehingga dalam Penyusunan Laporan Secara Akuntabilitas Mengenai Kinerja BKKBN Provinsi tidak terjadinya penyimpangan Laporan dengan Kenyataan dilapangan 183. Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) Berbasis TIK 1. Penyajian dan Pemuktahiran Data dan Informasi hasil pelayanan Kontrasepsi Meningkatkan mutu, cakupan dan ketepatan waktu informasi laporan hasil pelayanan kontrasepsi yang update. 2. Penyajian dan Pemuktahiran data dan informasi Pengendalian Lapangan Tersajinya data dan informasi Hasil dari Laporan Pengendalian Lapangan 3. Penyajian dan Pemuktahiran data dan informasi Pendataan Keluarga Tersajinya data dan informasi Hasil Updating data Keluarga yang baik dan akurat 4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Data PKKBN Pengelolaan informasi dan Dokumentasi Data PKKBN yang baik sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pengakses data dan informasi terhadap program KKB 5. Pengembangan bahan Bacaan KKB Pengembangan bahan Bacaan KKB menjadi tujuan Utama bagi perkembangan kualitas program KKB bagi masa depan 6. Pengolahan Data Hasil Updating Data Keluarga Peningkatan Pengelolaan data Hasil Updating data Keluarga yang baik dan akurat 7. Peningkatan Jaringan Informasi Pengolah Data Meningkatkan mutu, cakupan dan ketepatan waktu pelaporan baik kecamatan maupun klinik KB, serta pelaporan hasil pendataan keluarga 8. Pengelolaan Perpustakaan KKB Pengelolaan Perpustakaan KKB yang baik sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pengakses data dan informasi terhadap program KKB. 9. Monitoring Pengelolaan Data Hasil Updating Keluarga ke Kab/Kota Melakukan monitoring Data hasil Updating keluarga pada tingkat kab/kota. 10. Workshop SIDUGA Berbasis TIK. Meningkatkan Pengetahuan tentang ilmu Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi instansi terkait baik dari sisi kab/kota maupun Provinsi sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan Program KKB khususnya pada TIK yang berkembang pada instansi BKKBN. 184. Peningkatan Kualitas Pelayanan Jejaring STIK 1. Pengembangan Jejaring STIK Adanya Informasi Perkembangan Program secara Nasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komputer, sehingga meningkatkan motivasi antar Daerah dalam melaksanakan Program KKB.

2. Pengembangan Media Interaktif Aplikasi Online Program KKB Tersedianya dan tersebarluaskannya media interaktif aplikasi online tentang Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional baik secara Nasional maupun Provinsi dalam bentuk compact disk (CD), guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pengelola, dan menambah wawasan masyarakat pengguna tentang perkembangan Program Kependudukan dan KB umumnya. 3. Perapian/Pemindahan Ruang Server (Data Center) Provinsi Terjaganya kualitas dan keamanan perangkat Jaringan Tehnologi Informasi.

185. Peningkatan Kualitas Data Basis Klinik KB 1. Inventarisasi Fasyankes Pemerintah yang melakukan KB SJSN (Fasilitasi Registrasi Fasyankes dan Klinik KB yang melakukan Pelayanan KB MKJP) Teinfentarisirnya Fasyankes yang melayani KB MKJP dan meningkatnya jaminan ketersediaan nAlokon di setiap Fasyankes. 2. Monitoring dan evaluasi (Inventarisasi) Fasyankes Pemerintah yang melakukan Pelayanan KB Memonitoring dan mengevaluasi tentang Fasyankes yang melayani KB di setiapan Fasyankes kabupaten dan Kota 3. Penyusunan laporan Pendataan dan Informasi KKB Terpenuhinya Kebutuhan Formulir untuk pencatatan dan Pelaporan di kilinik KB Kab/kota 4. Monitoring dan Pembinaan STIK Ke Kab/Kab Melakukan Pembinaan STIK dan Fasyankes secara menyeluruh terhadap Kualitas Pelayanan informasi teknolog dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung Pelaksaan Program KKB di Kab/Kota

186. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB 1. Pendataan Keluarga Meningkatnya data Hasil Updating Penadataan Keluarga data Keluarga yang baik dan akurat serta tersedianya Fomulir Pendataan yang cukup di kabupaten dan Kota demi suksesnya program pendataan keluarga 2. Mapping KPS dan KSI Kab/kota Adanya data keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang Up to date di kabupaten/Kota 3. Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan di Kab/Kota Tersosialisasinya sistem pencatatan dan pelaporan di kabupaten dan kota dalam rangka memberikan laporan tentang pelaksanaan program KB yang akurat dan dapat dipertanggungjawakan. 4. Penyusunan Peta PUS Tk. Kabupaten/kota (2 RT/Desa) Tersusun Peta Data Pasangan Usia Subur dari setiap kabupaten/kota 5. Sosialisasi Data Keluarga Tersosialisasinya sistem abdating data keluarga di Tk. Provinsi dan Kabupaten dan kota 6. Pertemuan Regioanal Pencatatan dan Pelaporan Wali Data dan Pendamping Tersosialisasinya sistem pencatatan dan pelaporan kepada wali data dari setiap kabupaten dan kota secara regional. 7. Konsultasi data Dan Informasi ke Pusat Konsultasi Data dan Informasi ke Pusat sangat diperlukan supaya data yang akan digunakan dalam merencanakan kerja strategi dimasa yang akan datang 8. Pembinaan Teknologi Data Dan Informasi ke Kab/Kota

Pembelajar belajar dari komputer di kantor ataupun di rumah dengan memanfaatkan koneksi jaringan lokal ataupun jaringan Internet ataupun menggunakan media CD/DVD yang telah disiapkan oleh Pengelola IT untuk meningkatkan Program KKB yang berbasis IT


Cetak Form Dan Buku Penunjang Program KKB Koordinasi Dukungan Updating Data Mikro ( MDK ) Penyusunan PPM/KKP Peningkatan kualitas Analisis Data dan Informasi Manajemen Program KKB Penyusunan LAKIP Penyajian dan Pemuktahiran Data dan Informasi hasil pelayanan Kontrasepsi Penyajian dan Pemuktahiran data dan informasi Pengendalian Lapangan Penyajian dan Pemuktahiran data dan informasi Pendataan Keluarga Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Data PKKBN Pengembangan bahan Bacaan KKB Pengolahan Data Hasil Updating Data Keluarga Peningkatan Jaringan Informasi Pengolah Data Pengelolaan Perpustakaan KKB Monitoring Pengelahan data hasil Updating Keluarga ke Kab/Kota Workshop SIDUGA Berbasis TIK Pengembangan Jejaring STIK Pengembangan Media interaktif Aplikasi Online Program KKB Perapian/Pemindahan Center) Provinsi

Ruang

Server

(Data

Inventarisasi Fasyankes Pemerintah yang melakukan KB SJSN (Fasilitasi Registrasi Fasyankes dan Klinik KB yang melakukan Pelayanan KB MKJP) Monitoring dan evaluasi (Inventarisasi) Fasyankes Pemerintah yang melakukan Pelayanan KB Penyusunan laporan Pendataan dan Informasi KKB Monitoring dan Pembinaan STIK dan Fasyankes

2

3

4

5

Bulan 6 7 8

9

10

11

12

Ke Kab/Kab Pendataan Keluarga Mapping KPS dan KSI Kab/kota Sosialisasi Kab/Kota

Pencatatan

dan

Pelaporan

di

Penyusunan Peta PUS Tk. Kabupaten/kota (2 RT/Desa) Sosialisasi Data Keluarga Pertemuan Regioanal Pencatatan dan Pelaporan Wali Data dan Pendamping Konsultasi data Dan Informasi ke Pusat Pembinaan Teknologi Data Dan Informasi ke Kab/Kota

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Selama tahun anggaran berjalan dari bulan Januari s/d Desember 2014 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.717.790.000,- ( Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) seperti RAB terlampir.



TERM OF REFERRENCE (TOR) PEMBINAAN KESERTAAN BER KB PROVINSI

KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA:


UNIT ORGANISASI


PROGRAM


OUTPUT

: SDM Yang Terdidik dan Terlatih Provinsi

UNIT ESSELON


KEGIATAN

: Pengelolaan Pembangunan Kependudukan danKB Provinsi


: Jumlah Pembinaan SDM Provinsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

VOLUME A.

Jumlah Pembinaan SDM Provinsi Persentase TOGA, TOMA, TODA yang Terlatih Pesentase Motivator Swasta dan LSM Yang Terlatih Jumlah Tenaga Ahli Lini Lapangan Program KB Yang Mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU) Jumlah Tenaga Lini Lapangan Program KB yang mengikuti Pelatihan Refreshing Jumlah Tenaga Lini Lapangan Program KB yang Mengikuti Pelatihan Teknis Jumlah Pelatih medis Tehnis Bagi Bidan Jumlah Pelatihan medis tehnis bagi Dokter

: 1742 Orang

Latar Belakang 1.


2.

Gambaran Umum Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender (Pusdiklat KB-KG) BKKBN Provinsi Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis BKKBN Provinsi Aceh. Tugas dan fungsinya adalah melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan Program KB dan Kesetaraan Gender. Salah satu kegiatan peningkatan SDM bagi tenaga KB profesional medis adalah Pelatihan Teknis Keluarga Berencana bagi tenaga Dokter dan Bidan. Pelatihan tersebut antara lain mencakup teknik pelayanan KB melalui pemasangan dan pencabutan IUD, MOW/MOP, dan Pasang/cabut Implant.

Diharapkan melalui pelatihan ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan para dokter dan bidan dalam pelayanan KB. Disamping itu Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender dalam upaya meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) utamanya untuk menunjang dan menambah kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan para Pengelola Program KB, seiring dengan perubahan paradigma baru dari program Keluarga Berencana menjadi program Kependudukan Keluarga Berencana, maka perlu adanya kesiapan SDM sebagai penunjang dan pelaksana yang memadai. Para pengelola program utamanya pada tingkat pelaksana di lini lapangan perlu lebih dapat menyikapi perkembangan program Kependudukan dan KB dalam dinamikanya di masyarakat. Melalui pelatihan diharapkan para pengelola da pelaksana program lebih dapat memahami, dan trampil dalam melaksanakan program Kependudkan dan Keluarga Berencana. B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat atau dalam Programi ini diperuntukan 23 Kota/Kabupaten, 282 Kecamatan dan 6.468 Desa di Provinsi Aceh; untuk Meningkatkanya pengetahuan dan pemahaman Program Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi pengelola dan pelaksana program; Meningkatan ketrampilan bagi para petugas medis dokter dan bidan tentang pemasangan alat kontrasepsi; Meningkatkan pengetahuan dan ketrampialan program Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi petugas Lapangan dalam rangka meningkatkan pelayanan KB. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampialan program Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi TOMA/TOGA, Organisasi Wanita, Motivator, Mitra dan LSM C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan pada tahun anggaran 2013 dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut : Tahapan Pelaksanaan SDM Yang Terdidik dan Terlatih Provinsi: 191. Pembinaan SDM Provinsi 1. Pendidikan Dan Pelatihan Berjenjang Pendidikan dan Pelatihan Berjenjan Program ini bertujuan untuk meningkatkan jejaring kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai dan tenaga program melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 192. Peningkatan Pengetahuan Toga, Toma dan Todat 1. Pelatihan KKB Bagi Toma, Toga dan Todat Pelatihan KKB Bagi Toma, Toga dan Todat pengembangan kapasitas tenaga pengelola dan pelaksana program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera asarannya adalah membuat kebijakan publik, masyarakat, Toga (Tokoh Agama), Toma (Tokoh Masyarakat) dan Todat (Tokoh Adat) yang di lakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Program KB sebagai penanggungjawab penyelenggara dapat berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. 193. Pelatihan Motivator Swasta dan LSM 1. Pelatihan Motivator, Swasta, Mitra dan LSM Pemberian Pelatihan Motivator terhadap Swasta dan Mitar kerja serta LSM untuk memberikan Pengetahuan kepada Masyarakat tentang program KKB 194. LDU PKB/PLKB 1. Pelatihan Berharviour Change Comunication KIP bagi PLKB/PKB Menciptakan Tenaga Lapangan yang handal dalam berkomunikasi di Lapangan melalui pelatihan bagi PLKB agar mampu bekerja secara profesional dan mampu melaksanakan tugas dilapangan sehingga program KB dapat dilaksanakan secara optimal. 2. Diklat Fungsional Dasar Bagi PKB PNS Untuk memberikan pengetahuan tentang tugas pokok sebagai tenaga fungsional PKB PNS agar dapat memahami tugas pokok dan fungdi dari tenaga funsional dalam mensukseskan program KKB

3. Diklat Fungsional Berjenjang PKB terampil Ahli Diklat fungsional berjenjang bagi PKB terampil merupakan pendidikan fungsional berjenjang untuk memberikan informasi tugas pokok dalam menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dalam mejalankan tugas dan fungsi lebih lanjut dari tenaga fungsional bagi tersebut. 4. Pelatihan Teknis Bagi PLKB Relawan Menciptakan Tenaga Lapangan yang handal mengengai Pelatihan tenaga Pengelola Program di Lapangan melalui pelatihan KKB bagi PLKB Relawan/Kontrak agar mampu bekerja secara profesional sehingga program KB dapat dilaksanakan secara optimal 195. Refreshing PLKB/PKB 1. Refreshing PLKB Refreshing PLKB Bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan antar kader untuk lebih mengenal satu sama lain .

2. Identifikasi Sasaran Pelatihan Kab/Kota Teridentifikasinya sasaran program Pelatihan Program Kepedudukan dan Keluarga Berencana di kabupaten dan kota yang terencana tepat sasaran. 196. Pelatihan Teknis Bagi PKB/PLKB 1. Pelatihan Teknis Dasar (LDT) KKB Bagi Penyuluh Lapangan Menciptakan Tenaga Penyuluh Lapangan yang handal mengengai Pelatihan tenaga Pengelola Program di Lapangan melalui pelatihan Teknis Dasar (LDT) KKB bagi Tenaga Penyuluh lapangan agar mampu bekerja secara profesional sehingga program KB dapat dilaksanakan secara optimal 2. Pelatihan Analisis Sederhana Pendataan Keluarga Menciptakan Tenaga Lapangan Yang Handal dalam Penganalisis Sederhana Pendatan Keluarga sehingga Pelatihan Analisis Sederhan Pendapatan Keluarga ini dapat mampu bekerja secara profesional sehingga program KB dapat dilaksanakan secara optimal. 3. Pelatihan Konsultasi Inter Personal (KIP)/Konseling Meningkatkan Penyiapan SDM Mengenai Konsultasi Inter Personal (KIP) Konselling melalui pembinaan, pertemuan dan pelatihan. 4. Pelatihan Demografi bagi PLKB Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman ilmiah, pendekatan berbasis bukti untuk mempelajari masalah penduduk; kritis menilai dan menerapkan pendekatan-pendekatan untuk menginformasikan pembangunan, program kesehatan dan populasi; merumuskan pertanyaan penelitian dan menggunakan data demografi dan kesehatan, dan metode analisis yang sesuai, untuk mengatasinya; mengidentifikasi bagi tenaga Lapangan 5. Orientasi Program GenRe bagi Petugas lapangan Dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi petugas lapangan tentang program GenRe sehingga handal dalam memberikan penyuluhan kepada remaja tentang program KKB khususnyan Program Genre kesekolah sekolah. 197. Pelatihan Teknis Bagi Bidan 1. Pelatihan Teknis IUD/Implant Bagi Bidan di kab/kota Pelatihan ini sebagai bentuk peningkatan kesehatan dan keahlian bidan dalam pemasangan IUD dan Implan kepada akseptor. Selain juga untuk sertifikasi bagi pesertanya sehingga menjadi bidan yang handal dalam melayani akseptor terhadap penggunaan alat Kontrasepsi 2. Pelatihan KIP/K Dengan ABPK Tujuan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan interpersonal/konseling (KIP/K) para provider dengan ABPK di kabupaten dan kota

komunikasi

3. Pelatihan Teknis Bagi Pengelola Program BKB, BKR dan BKL Memberikan Pengetahuan dan pendidikan agar mempunyai kemampuan dalam pengelolaan BKB dan BKL terbaik dan berprestasi agar meningkatkan pengetahuan dibidang usaha dan pengembangan kualitas diri untuk dimasa yang akan datang 4. Monitoring Program Latbang Melakukan Monitoring dan Evaluasi serta Pemantauan terhadap Pencapaian Program Latbang di Kab/Kota 5. Pembinaan SDM Provinsi untuk Dukungan Pendidikan dan Pelatihan Berjengang Diklat Pimpinan merupakan tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan menyelenggarakan kegiatan diklat kepemimpinan/struktural dan diklat fungsional. 6. Pelatihan Kompetensi SDM Diklat Untuk Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pelatihan dapat Mengembangkan SDM aparatur dan Tenaga program yang kompeten dalam Pengelolaan Diklat. 7. Pelatihan Kompetensi Pegawai Struktural Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Peningkatan Kompetensi Pegawai Struktural Pelatihan dapat Mengembangkan SDM aparatur dan Tenaga program yang kompeten sehingga profesional dalam menjlankan kewajibannya sebagai pegawai. 8. Pengembangan Program Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL,, UPPKS dan PIK KRR) Adanyanya informasi tentang dampak dari pengembagan program BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK KRR di masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan program kependudukan dan keluarga Berencana. 9. Operasional Pengelolaan Sarana Latbang Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan latbang untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan program pelatihan kependudukan dan keluarga Berencana. 10. Pelatihan bagi Kader Program BKB, BKR dan BKL, UPPKS dan PIK KRR Memberikan Pengetahuan dan pemahaman tentang program Kependudukan dan keluarga Berencana kepada kader BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK KRR dalam mensukseskan program KKB dikalangan masyarakat, agar keder tesebut mempunyai kemampuan dan memahami tentang program dalam pengelolaan BKB, BKL, BKR, UPPKS dan PIK KRR. 11. Konsultasi Seksi Bidang Latbang ke Jawa Barat Meningkatnya pengetahuan dan saling tukar informasi antar provinsi dilingkungan Latbang dalam rangka peningkatan kualitas program latbang. 12. Pelatihan R/R Bagi Pengelola Data & Informasi Pelatihan R/R Bagi Pengelola Data Informasi ini bertujuan untuk Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pelatihan dapat Mengembangkan SDM aparatur dan Tenaga program yang kompeten sehingga dapat mengelolal Data & Informasi dengan akurat dan akutantabel. 13. Pelatihan Advokasi KIE MKJP Bagi PPLKB/PLKB Menciptakan Tenaga Lapangan yang handal dan memahami tentang Kontrasepsi MKJP dalam rangka memberikan Advokasi kepada masyarakat tentang Kontrasepsi MKJP bagi PPLKB/PKB agar mampu bekerja secara profesional sehingga program KB tentang Kontrasepsi MKJP dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. 14. Pelaporan kediklatan dilapangan Tersusunya laporan tentang pelaksanaan program kediklatan dilapangan yang baik dan dapat dipertanggujawabkan.l 15. Capacity Building Bidang Latbang CapacityBuilding Bidang Latbang dapat memberikan Peningkatan terhadap Pemberi Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Masa yang akan dating

16. Penggadaan Buku Petunjuk Teknis Pelatihan IUD/Implant Terpenuhinya buku petunjuk teknis pelatihan IUD/Impant bagi peserta pelatihan IUD dan Implat. 198. Pelatihan Teknis Bagi Dokter 1. Pelatihan Teknis IUD/Implant Bagi Dokter Pelatihan ini sebagai bentuk peningkatan kesehatan dan keahlian Dokter dalam pemasangan IUD dan Implan kepada akseptor. Selain juga untuk sertifikasi bagi pesertanya sehingga menjadi bidan yang handal dalam melayani akseptor terhadap penggunaan alat Kontrasepsi (IUD/Implant) 2. Pelatihan MOP Bagi Dokter Pelatihan ini sebagai bentuk peningkatan kesehatan dan keahlian Dokter dalam pemasangan MOP kepada akseptor. Selain juga untuk sertifikasi bagi pesertanya sehingga menjadi bidan yang handal dalam melayani akseptor terhadap penggunaan alat Kontrasepsi (MOP) 3. Pelatihan MOW Bagi Dokter Pelatihan ini sebagai bentuk peningkatan kesehatan dan keahlian Dokter dalam pemasangan MOW kepada akseptor. Selain juga untuk sertifikasi bagi pesertanya sehingga menjadi bidan yang handal dalam melayani akseptor terhadap penggunaan alat Kontrasepsi (MOW) 4. Pelatihan Kontrasepsi Terkini (CTU) Pemberian Materi Penunjang Teknis Pelatihan Kontrasepsi Terkini (CTU) dapat memberikan informasi terbaru mengenai ketersediaan Alat Kontrasepsi terbaru yang dipakai dalam menjalankan Program KKB dapat meningkatkan Kualitas SDM yang handal dan bermutu juga terciptanya tenaga profesional yang bisa menjalankan Program KKB dengan baik 5. Penilaian Pasca Pelatihan Kegiatan Evaluasi Program Pelatihan tidak hanya dilaksanakan pada akhir kegiatan program, tetapi sebaiknya dilakukan sejak awal yaitu mulai dari hasil penelitian. Namun hasil penelitain tidak cukup hanya pada hasil Jangka Pendek (output) tetapi dapat menjangkau hasil dalam jangka panjang (Outcome and impact program). 6. Fasilitasi Program Pelatihan Program KB Meningkatnya sasaran Program KKB yang datanya diperoleh melalui petugas lapangan sehingga program KKB dapat tercapai dengan baik Matrik Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1

Pendidikan Dan Pelatihan Berjenjang Pelatihan KKB Bagi Toma, Toga dan Todat Pelatihan Motivator, Swasta, Mitra dan LSM Pelatihan Berharviour Change Comunication KIP bagi PLKB/PKK Diklat Fungsional Dasar Bagi PKB PNS Diklat Fungsional Berjenjang PKB terampil Ahli Pelatihan Teknis Bagi PLKB Relawan Refreshing PLKB Identifikasi Sasaran Pelatihan Kab/Kota Pelatihan Teknis Dasar (LDT) KKB Bagi Penyuluh Lapangan Pelatihan Analisis Sederhana Pendataan Keluarga Pelatihan Konsultasi Inter Personal (KIP)/Konseling Pelatihan Demografi bagi PLKB Orientasi Program GenRe bagi Petugas lapangan Pelatihan Teknis IUD/Implant Bagi Bidan di kab/kota Pelatihan KIP/K Dengan ABPK

2

3

4

5

6

Bulan 7 8

9

10

11

12

Pelatihan Teknis Bagi Pengelola Program BKB, BKR dan BKL Monitoring Program Latbang Pembinaan SDM Provinsi untuk Dukungan Pendidikan dan Pelatihan Berjengang Pelatihan Kompetensi SDM Diklat Pelatihan Kompetensi Pegawai Struktural Pengembangan Program Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL,, UPPKS dan PIK KRR) Operasional Pengelolaan Sarana Latbang Pelatihan bagi Kader Program BKB, BKR dan BKL, UPPKS dan PIK KRR Konsultasi Seksi Bidang Latbang ke Jawa Barat Pelatihan R/R Bagi Pengelola Data & Informasi Pelatihan Advokasi KIE MKJP Bagi PPLKB/PLKB Pelaporan kediklatan dilapangan Capacity Building Bidang Latbang Penggadaan Buku Petunjuk Teknis Pelatihan IUD/Implant Pelatihan Teknis IUD/Implant Bagi Dokte Pelatihan MOP Bagi Dokter Pelatihan MOP Bagi Dokter Penilaian Pasca Pelatihan Fasilitasi Program Pelatihan Program KB D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Selama tahun anggaran berjalan dari bulan Januari s/d Desember 2013 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.245.800.000,- ( Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) seperti RAB terlampir. Banda Aceh, 10 Oktober 2013 Kuasa Pengguna Anggaran

Perwakilan BKKBN Prov.Aceh


TERM OF REFERRENCE (TOR) PENELITIAN KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI



UNIT ORGANISASI


PROGRAM


OUTPUT

: Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan KB Provinsi

UNIT ESSELON


KEGIATAN



: Peningkatan dan Pemanffatan hasil-hasil penelitian Program Kependudukan dan KB Provinsi 1. Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan KB Provinsi 2. Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan yang dimanfaatkan 3. Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan KB dan KS yang dimanfaatkan 4. Jumlah Model-model Pengembangan Program Kependudukan 5. Jumlah Model-model Pengembangan Program KB

VOLUME

: 4 .Dokumen

A.

Latar Belakang 1.

Dasar Hukum a. Undang-undang Republik Indonesia no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga b. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014; c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (pasal 2 BKKBN bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB); d. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; e. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan KB No.82 /PER/B.5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan KB Nasional Provinsi f. Peraturan kepala BKKBN No.47/HK.010/D.5/2010 tentang Rencana Strategis BKKBN tahun 2010 – 2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan keluarga Berencana

2.

Gambaran Umum Dalam mempertahankan angka kelahiran total (Total Fertility Rate – TFR) 2.00 dan diharapkan dapat meurunkan menjadi 1,8 BKBBN Provinsi Aceh terus berupaya memfasilitas untuk mengadakan pelayanan KB melalui mobil unit pelayanan KB keliling bagi seluruh keluarga yang berdomisili di Provinsi Aceh dapat dipenuhi. Kegiatan pelayanan KB utamanya Peningkatan Partisipasi Pria dalam ber-KB bagi masyarakat terus dilakukan melalui berbagai upaya di Provinsi Aceh, baik dalam bentuk advokasi sosialisasi dan promosi

secara berjenjang mulai tingkat Provinsi sampai ke tingkat Desa, namun demikian kesertaan pria dalam ber KB masih belum optimal. Kondisi ini belum signifikan dalam mendukung kebijakan BKKBN dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Aceh, terlebih terhadap Program Layanan Keluarga Berencana (LKB) di era reformasi dan Otonomi Daerah, dimana Provinsi Aceh memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menjadi “pelopor dalam pengendalian pertumbuhan penduduk”, maka perlu dilakukan intensifikasi pelayanan KB kepada masyarakat pada berbagai sektor dan unit terkait, terutama sektor dunia usaha yang menempati urutan tertinggi dalam jumlah SDM yang dimiliki, dan berpotensi untuk bekerja sama dalam penyuluhan dan pelayanan KB kepada pegawai/buruhnya. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas BKKBN Provinsi Aceh terus berupaya dan mengambil langkahlangkah efektif dalam pendekatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkatkan pelayanan KB. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Aceh diselenggarakan dalam rangka Penduduk Tumbuh Seimbang sangat diperlukan adanya survey tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana. B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Para Pengelola dan Pelaksana Program KKB di 23 Kota/Kabupaten, 289 Kecamatan dan 6.500 Desa di Provinsi Aceh; Para Masyarakat di Aceh C.

Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan pada tahun anggaran 2014 dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

Tahapan Pelaksanaan Penelitian Kependudukan dan KB Provinsi : 101. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KB dan KS 1. Mini Survey Dan Survey RPJM Tujuan mini survei Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemantauan pasangan usia subur (PUS) yaitu ingin mendapatkan angka peserta KB aktif reprentatif provinsi/kabupaten/kota yang berdasarkan data dan karateristik latar belakang PUS. Sedangkan tujuan dari survei RPJM 2013 adalah untuk memperoleh gambaran atau potret hasil indikator kinerja program KB Tahun 2013, yang meliputi Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan pelayanan KB serta kesehatan reproduksi. Monitoring Data hasil survei ini nantinya akan disajikan pada review nasional. Sebab, hasil itu sangat berguna dan diperlukan para pengambil kebijakan, perencana dan pengelola program dalam perencanaan dan pelaksanaan program KB nasional yang akan datang. "Lebih penting lagi dapat digunakan sebagai penilaian atas keberhasilan program KB yang bisa digunakan sebagai bahan advokasi baik BKKBN propinsi ataupun kabupaten/kota 2. Pemantauan Mini Survey & Survey RPJM Hasil mini survei telah dimanfaatkan untuk evaluasi pelaksanaan program dan perencanaan program di tingkat provinsi/kabupaten/kota. sedangkan hasil RPJMN selain untuk penilaian atas keberhasilan serta kualitas intervensi yang dilakukan BkkbN ditingkat provinsi, juga sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun strategi pelaksanaan program serta mengambil langkah untuk perencana dan pengelola Program KB Nasional dalam penyusunan indikator kinerja pada masa mendatang 3. TA Mini Survey RPJM Tk. Provinsi Tujuan diselenggarakan kegiatan ini untuk menyamakan persepsi kepada para peserta TA baik yang berkaitan dengan konsep maupun substansi untuk Tk. Provinsi 4. Kajian Hasil Pelaksanaan S-DKI Tahun 2012 Kajian Hasil Pelaksanaan SDKI bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai kesehatan ibu dan anak serta informasi mengenai kesehatan reproduksi, prevalensi KB, pengetahuan tentang HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya serta prevalensi imunisasi.

5. Sosialisasi & Pemanfaatan Hasil Penelitian Hasil mini survey telah dimanfaatkan untuk evaluasi pelaksanaan program dan perencanaan program di tingkat provinsi, kabupaten/kota sedangkan hasil RPJM selain untuk penilaian atas keberhasilan serta kualitas intervensi yang dilakukan BKKBN di tingkat provinsi, juga sebagai masukan para pengambil kebijakan dalam menyusun strategi pelaksanaan program serta mengambil langkah untuk perencanaan dan pengelola program Kependudukan dan KB dalam penyusunan indicator kinerja pada masa mendatang 102. Pengembangan Model-Model Pengembangan Program Kependudukan KB dan KS 1. Penelitian & Pengembangan Kesertaan Program KB Perusahaan/Perkotaan Penelitian Pengembangan Kesertaan Ber-KB Perusahaan dan Perkotaan bertujuan untuk Peningkatan Intensitas Pelayanan dan promosi program KB secara Nasional Penguatan SDM dan kelembagaan yg menangani KB di Perusahaan maupun diPerkotaan 2. Pengembangan Model Penggarapan KB Mandiri Pengembangan Model Penggarapan KB Mandiri Menjadi salah satu yang menjadi prioritas yang harus dijalankan sehinga keberhasilan program KB kedepan dapan mewujudkan pembangunan

berwawasan kependudukan. Kemitraan dan kerja sama yang baik dengan semua mitra kerja dan partisipasi dari masyarakat adalah kunci keberhasilan program KB 3. Operasional Perelengkapan Ruang Belajar Operasional Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Balai diklat harus diperhatikan dengan pembiayaannya mengingat sebagai sarana penyaluran pendidikan sehingga terciptnya SDM berkualitas untuk memajukan program KB Matrik Pelaksanaan. Tahapan Kegiatan 1

Mini Survey Survey RPJM Pemantauan Mini Survey & Survey RPJM TA Survey RPJM Tk. Nasional TA Survey RPJM Tk. Provinsi Kajian Hasil Pelaksanaan S-DKI Sosialisasi & Pemanfaatan Hasil Penelitian Penelitian & Pengembangan Kesertaan Program KB Perusahaan/Perkotaan Pengembangan Model Penggarapan KB Mandiri Operasional Perelengkapan Ruang Belajar

2

3

4

5

6

Bulan 7 8

9

10

11

12

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Selama tahun anggaran berjalan dari bulan Januari s/d Desember 2014 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 852.750.000,- ( Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) seperti RAB terlampir.



TERM OF REFERRENCE (TOR) DUKUNGAN PERENCANAAN PROGRAM KKB DI PROVINSI



UNIT ORGANISASI


PROGRAM


OUTPUT

: Dukungan Manajemen Program KKB di Provinsi

UNIT ESSELON


KEGIATAN



: Peningkatan Kualitas Manajemen Program KKB di Provinsi 1. Jumlah Dukungan Manajemen Program Kependudukan dan KB di Provinsi 2. Jumlah Dokumen Perencanaan Program KKB di Provinsi 3. Persentase Pegawai Yang Memiliki Profil Kompetensi 4. Persentase Ketepatan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara 5. Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana yang terpenuhi sesuai standar 6. Persentase Kabupaten dan Kota yang difasilitasi dalam melaksanakan NSPK 7. Persentase Temuan Laporan Audit internal yang ditindaklanjuti 8. Persentase Rekomendasi Pengawasan yang digunakan untuk Pengambilan keputusan pimpinan

VOLUME A.

: 5.Dokumen

Latar Belakang 1.

Dasar Hukum a. Undang-undang Republik Indonesia no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga b. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014; c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (pasal 2 BKKBN bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB); d. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; e. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan KB No.82 /PER/B.5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan KB Nasional Provinsi f. Peraturan kepala BKKBN No.47/HK.010/D.5/2010 tentang Rencana Strategis BKKBN tahun 2010 – 2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan keluarga Berencana

2.

Gambaran Umum Program Keluarga Berencana Nasional yang dicanangkan sejak tahun 1970, kemudian dikukuhkan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UU PK-PKS) dan program ini masih tercantum dan diamanatkan pula

dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam perkembangannya pada awal tahun 2007, telah dilakukan perubahan visi dan misi. BKKBN dan ditetapkan kedalam 5 strategi utama (Grand Strategy) serta 21 sasaran yang memerlukan upaya tindak lanjut pelaksanaan dan monitoringnya. Salah satu sasaran yang sangat berkaitan dengan penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan program KB Nasional adalah “BKKBN menerapkan Sistem Informasi yang up to date“ serta dukungan manajemen yang baik. B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Para Pengelola dan Pelaksana Program KKB di 23 Kota/Kabupaten, 289 Kecamatan dan 6.500 Desa di Provinsi Aceh; Para Masyarakat di Aceh C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola 2.

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan pada tahun anggaran 2014 dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

Tahapan Pelaksanaan Dukungan Manajemen Program Kependudukan KB di Provinsi: 231. Peningkatan Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran Program KKB 1. Tindak Lanjut Hasil Koren Tindak Lanjut Hasil Koren sebagai Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Sistem Perencanaan Program dan Anggaran agar memberikan masukan mengenai kegiatan yang akan dijalankan untuk tahun berikutnya 2. Penyusunan Data Basis Perencanaan Program Penyusunan Data Basis Perencaan untuk 23 Kab dan pelaksaannya dilakukan dalam 2 kali dalam jangka waktu 12 Bulan 3. Penyusunan Juklak/Juknis Penyusunan Juklak/juknis sebagai acuan dan landasan pelaksaan juga landasan teknis mengenai program KKB 4. Penyusunan Program Anggaran & Rencana Kerja (LK) Penyusunan Program Anggaran & Rencana Kerja (LK) ini akan menjadi masukan demi tercapainya Program KKB dan tersusunnya Rencana Kerja yang baik 5. Konsolidasi Pengelolaan DAK Pengembangan terhadap Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntunkan untuk Penyusunan Pengelolaan DAK sehingga Penyusuna DAK dapat berjalan dengan baik dan optimal 6. Administrasi & Pelaksanaan Kegiatan Program Perencanaan Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi/organisasi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya, sehingga dukungan administrasi dan pelaksanaan yang baik sangat diperlukan 232. Peningkatan Kualitas Kompetensi Pegawai 1.

Pelantikan Jabatan Adalah Suatu implementasi kebijakan membina dan meningkatkan karier pegawai. Selain itu juga sebagai upaya penyegaran dan peningkatan kinerja dalam mengadaptasi lingkungan strategis yang berubah sedemikian cepat juga sebagai pembinaan karier yang harus dilihat sebagai salah satu tujuan dari keseluruhan kebijakan pemantapan organisasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.

2. Pertemuan Pembahasan Tenaga Program Perlunya Pembahasan tentang Tenaga Program dalam rangka peningkatan kualitas penduduk tersebut, kebijakan pendidikan, kesehatan, gizi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan partisipasi pemuda diarahkan untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan ketrampilan, serta derajat kesehatan

penduduk melalui peningkatan layanan kesehatan, gizi, dan keluarga berencana, serta pendidikan yang terjangkau, bermutu, dan efektif yang difokuskan pada pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan siklus hidup (lifecycle approach). 3. Peningkatan Kompetensi Pegawai (Assesment) Merupakan Kegiatan Pengembangan diri untuk Calon Eselon II dan III di Provinsi sehingga Pegawai dapat mengevaluasi Kemajuan. Pegawai akan mempersiapkan cara Memonitor dan Mengevaluasi Kemajuan Pengembangan Kompetensi.

4. Konsultasi Kepegawaiaan Ke BAKN Regional Sumatra Memberikan Informasi mengenai Peraturan dan tata tertib Kepegawaian ke BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) secar Regional di Medan/Sumatra Utara. 5. Administrasi & Pelaksanaan Kegiatan Kepegawaian kepegawaian merupakan bagian yang yang penting yang harus dikelola oleh instansi/organisasi agar tujuan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan dalam dapat berjalan sebagimana yang diharapkan, sehingga dukungan administrasi dan pelaksanaan yang baik sangat diperlukan 233. Pengelolaan Keuangan dan BMN 1. Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan agar laporan dapat di sajikan dengan akuntabilitas dan transfaran mengenai penggunaan anggaran dalam satu periode. 2. Rekonsiliasi Data BMN & SAK Memberikan Informasi Bulanan tebaru Mengenai penyamaan Pencatatan Sistem Akuntasi Keuangan dan Barang Milik Negara terhadap Laporan BkkbN Provinsi Aceh dengan KPPN, DJPB, sehingga terwujudnya Laporan Kredibel dan Akuntabel 3. Koordinasi Dengan Mitra Kerja Dalam Pengelolaan Keuangan Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengelola Keuangan Bagi Mitra Kerja dalam hal pencatatan pelaporan keuangan. 4. Orientasi & Pemantapan Manajemen Keuangan Memperkuat kemitraan dan perluasan juga Pemantapan dalam mengelola keuangan yang lebih bermutu dan baik, dan Memperkuat Manajemen dan pemantapan mengenai Pencatatan Keuangan dan pengelolaan barang milik negara (BMN) belum dilakukan secara tertib 5. Capacity Building Bagi Bendaharawan Materil Kab/Kota Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengelola Gudang dalam hal pencatatan pelaporan Gudang dan tukar pengalaman antara bendahara materil di Kab/Kota. 6. Fasilitasi Penguatan dan penguatan JKK di Kab/Kota Memperkuat kemitraan dan perluasan juga Pemantapan jangkauan penyelenggaraan JKK (Jaminan Keterserdiaan Kontrasepsi) 7. Pendistribusian Alat/Obat Kontrsepsi (Supplay Chain Era BPJS) dan alat Penunjang Pelayanan KB Mendistribusikan Alat/Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) agar agar setiap Fasyankes dapan melayani Program KB dengan Cepat dan Baik Kepada Akspetor KB. 8. Kegiatan Stock Opname Untuk menginventarisasi dan Mengevaluasi mengenai Pelaksaan Stock Opname di kab/Kota dan mengenai ketersedian Alat Kontrasepsi sehingga kebutuhan Alkon di kab/kota dapat terpenuhi 9. Fasilitasi Sensus BMN dan IP BMN Untuk Mengidentifikasi dan Terdatanya Asset BMN secara Akurat dan Menyeluruh agar penempatannya sesuai dengan tempatnya 10. Konsultasi Keuangan dan BMN ke Pusat Konsultasi Keuangan dan BMN Ke Pusat sangat diperlukan guna memberikan informasi terbaru dalam penyusunan laporan keuangan dan penyesuaian data Barang Milik Negara mengenai persedian Alkon di Provinsi

11. Fasiltasi Penghapusan BMN Terlaksananya Pengahapusan Barang/Aset milik BKKBN Perwakilan Provinsi Aceh sesuai dengan prosedur 12. Konsolidasi Keuangan ke Instansi Terkait Konsultasi Keuangan dengan Instansi terkait sangat diperlukan guna memberikan informasi terbaru dan pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan di Provinsi. 13. Pemutakhiran DBR Sarana BMN Untuk Mencatat semua Asset BMN yang ada di setiap Ruangan Kantor 14. Distribusi Alkon/Non Alkon/Alkes Ke Kab/Kota Terpenuhinya Permintaan dan Kebutuhan Alkon dan Non alkon Ke Kab/Kota 15. ADM. Pengelolaan Gudang Administrasi Pengelolaan Gudan Provinsi dan Kabuapetn/kota sangat diperlukan sebagaimana percepatan pencapaain program di daerah kab/Kota dan untuk pengelolaan Gudang Alkon dan Non Alkon yang memenuhi standar 16. Distribusi Alkon/Non Alkon/Alkes Ke Kecamatan Terpenuhinya Permintaan dan Kebutuhan Alkon dan Non alkon dari Kab/Kota ke setiap Kecamatan 236. Peningkatan Pelayanan NSPK 1. Koordinasi dan Evaluasi Fasilitas Pelaksanaan NSPK Pemantauan dan Evaluasi Fasiltasi Pelaksanaan NSPK tersebut dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi,kabupaten, dan kota dalam upaya-upaya pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuandan perlindungan anak di daerah secara terpadu. 2. Fasilitasi Pelaksanaan NSPK dan SPM Bidang KB KS di Kab/Kota Menyiapkan dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat 237. Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Program 1. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tujuan SPIP adalah efektifitas dan efisiensi operasi, pengamanan asset, pelaporan keuangan yang handal dan transparansi, serta ketaatan. SPIP berbeda dari Pengawasan Melekat (WASKAT). SPIP sendiri memiliki keterbatasan seperti kurang matangnya suatu pertimbangan, kesalahan dalam menerjemahkan prioritas, pengabaian manajemen dan adalanya kolusi sehingga diperlukan pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik 2. Konsolidasi dan Evaluasi hasil Pengawasan bagi Auditor se Indonesia di Jogjakarta Tujuannya adalah untuk mengevaluasi laporan keuangan maupun non-keuangan serta untuk mendapatkan berbagai informasi tentang pengawasan dan saling bertukar pengalaman antar auditor dari dari berbagai provinsi se Indonesia. 3. Monitoring Pengadaan barang dan Jasa Termonitornya Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana Perpers nomor 70 tahun 2010 dilingkungan Perwakilan BKKBn Provinsi Aceh 4. Workshop Auditor di Makassar Tujuan Workshop ini Menganalisa dokumen-dokumen keuangan maupun non-keuangan yang relevan untuk mendapatkan berbagai informasi tentang kasus kecurangan yang sedang ditangani. Penguasaaan atas metode document analysis menjadi sebuah skil yang esensial bagi seorang fraud examiner dalam melaksanakan tugasnya 5. Review Laporan Keuangan Laporan Keuangan agar laporan dapat di sajikan dengan akuntabilitas dan transfaran mengenai penggunaan anggaran dalam satu periode. Dan Menganalisis penerapan tindak lanjut temuan audit dalam penilaian kinerja. Dan Mengevaluasi pentingnya monitoring tindak lanjut temuan audit dalam upaya memacu manajemen kantor cabang agar segera menindaklanjuti temuan dilapangan


Tindak Lanjut Hasil Koren Penyusunan Data Basis Perencanaan Penyusunan Juklak/Juknis Penyusunan Program Anggaran & Rencana Kerja (LK) Konsolidasi Pengelolaan DAK

Administrasi & Pelaksanaan Kegiatan Program Perencanaan Pelantikan Jabatan Pertemuan Pembahasan Tenaga Program Peningkatan Kompetensi Pegawai (Assesment) Konsultasi Kepegawaiaan Ke BAKN Regional Sumatra Administrasi & Pelaksanaan Kegiatan Kepegawaian Penyusunan Laporan keuangan Rekonsiliasi Data BMN dan SAK Koordinasi Dengan Mitra Kerja Dalam Pengelolaan Keuangan

Orientasi Pemantapan Manajemen Keuangan Capacity Building Bagi Bendahara Materil Kab/Kota Fasilitas Pengembangan dan Penguatan JKK di Kab/Kota Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi (Supplay Chain Era BPJS) Alat Penunjang Pelayan KB Kegiatan Stock Obname Alkon/Alkes Fasilitasi Sensus BMN dan IP BMN

Konsultasi Keuangan dan BMN Ke Pusat Fasilitas Penghapusan BMN Konsultasi Keuangan dan BMN ke Intansi Terkait Pemuktahiran Data DBR sarana BMN Distribusi Alkon/Non Alkon/Alkes Ke Kab/Kota Adm Pengelolaan Gudang Distribusi Alok/Non Alkon/Alkes Ke Kecamatan

Koordinasi dan evaluasi Fasilitas Palaksanaan NSPK Fasilitasi Pelaksanaan NSPK dan SPM Bidang KB KS Di Kab/Kota Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Konsolidasi dan Evaluasi hasil pengawasan bagi Auditor se Indonesia di Jogjakarta

2

3

4

5

6

Bulan 7 8

9

10

11

12

Konsultasi Hasil Pengawasan Interen Monitoring Pengadaan Barang/Jasa

Workshop Auditor Review Laporan Keuangan

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Selama tahun anggaran berjalan dari bulan Januari s/d Desember 2014 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.377.234.000,- ( Satu Milyard Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah ) seperti RAB terlampir.



TERM OF REFERRENCE (TOR) MONITORING EVALUASI DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI



UNIT ORGANISASI


PROGRAM


OUTPUT

: Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB : Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh

UNIT ESSELON KEGIATAN



: Jumlah Monitoring , Evaluasi dan pembinaan Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB 1. Jumlah monitoring Evaluasi Pelaksaan Program KKB di Provinsi 2. Persentase Kabupaten dan Kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan Program KKB

VOLUME

:7 Dokumen

A.

Latar Belakang 1.


2.

Gambaran Umum Bidang Sekretariat dan Bidang TTG Tingkat Provinsi sebagai salah satu komponen pendukung dalam pengelolaan program KB Nasional melakukan kegiatan pertemuan Pengendalian Program KB untuk melihat kemajuan pelaksanaan Program KB di Tingkat Provinsi yang tidak dapat terlepas dari a) pelaksanaan dan permasalahan program KB di Tingkat Provinsi akibat dari pengaruh perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat baik lokal maupun global; b) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); dan c) penyerapan serta realisasi anggaran. Program Keluarga Berencana Nasional yang dicanangkan sejak tahun 1970, kemudian dukukuhkan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam perkembangannya pada awal tahun 2007, telah dilakukan perubahan visi dan misi. BKKBN dan ditetapkan kedalam 5 strategi utama (Grand Strategy) serta 21 sasaran yang memerlukan upaya tindak lanjut pelaksanaan dan monitoringnya. Salah satu sasaran yang sangat berkaitan dengan penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan program KB Nasional adalah “BKKBN menerapkan Sistem Informasi yang up to date serta dukungan manajemen yang baik . B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Para Pengelola dan Pelaksana Program KKB di 23 Kota/Kabupaten, 289 Kecamatan dan 6.500 Desa di Provinsi Aceh; Para Masyarakat di Aceh C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola 2.


Peningkatan Kualitas Pelaksana Program Pembangunan Kependudukan dan KB: 321. Monitoring dan Evaluasi 1. Monitoring Lini Lapangan Untuk Memonitor Pelaksanaan Program KKB yang dilaksnakan Oleh Petugas lapangan 2. Konsultasi Bidang (Kobid) Program Kependudukan dan Kb di Sumbar Pertemuan Konsultasi Bidang (Kobid) Program Kependudukan dan KB untuk membagi ilmu dan informasi terhadap perkembagan program Kependudukan dan KB Nasional 3. Koren I Konsolidasi Perencaan I bertujuan Untuk Merancanakan dan merumuskan Anggaran Program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2014 Tahap I 4. Pertemuan Regional DAK Kependudukan dan KB di Sumatera Selatan Pertemuan Regional DAK (Dana Alokasi Khusus) Kependudukan dan KB memberi dampak Positif terhadap Rancangan Anggaran Mengenai Program Kependudukan dan KB masa yang akan datang 5. Rapat Kerja TK. Nasional (Rakernas) Tujuaanya untuk menggalang komitmen dan sosialisasi kepada seluruh jajaran BKKBN, pemerintah daerah dan mitra kerja tentang rencana strategis program KB nasional yang telah disusun. 6. Koren II Konsolidasi Perencaan II bertujuan Untuk Merancanakan dan menetapkan Anggaran Program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2014 Tahap II 7. Pembinaan/Monitoring ADM Pengawasan Program dan Anggaran ke Kab/Kota Melakukan Monitoring Penilaian dan Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur mengenai pelaksanaan Program KKB di Kab/Kota 8. Review Program TK. Nasional Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan KB bagimasyarakat miskin (KPS dan KS-I) yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam satu periode dan merumuskan saran/rekomendasi untuk perbaikan perencanaan KB ke depan

9. Konsultasi Kebijakan Program KA & Mitra Kerja KKB Memberikan Informasi Kebijakan Program KA & Mitra Kerja KKB mengenai pencapaian Program KKB 10. Monitoring Program KA. Ke Kab/Kota Melakukan Evaluasi dan Pemantauan terhadap Pencapaian Program KKB di Kab/Kota 11. Dukungan dan Monitoring DAK Dukungan dan Monitoring DAK secara Teknis untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK. 12. Konsultasi Perencanaan ke Pusat Tujuannya untuk memberikan Pengetahuan dan Informasi Mengenai penyusunan Perencanaan yanga akan dilaksanakan untuk meningkatkan efefivitas penyusunan anggaran 13. Monitoring Penyusunan Program dan Anggaran ke Kab/Kota Memonitoring dan mengevaluasi tentang Penyusun program dan Anggaran Ke Kab/Kota 14. Pembinaan Angka Kredit bagi PLKB ke Kab/Kota Tujuaanya Memberikan Masukan dan pembinaan Angkat kredit kepada petugas lapangan di Kab/Kota serta sosialisasi mengenai Masalah Hukum dan peratura-peraturan Kepegawaian sehingga teciptanya budaya CUK (Cerdas, Ulet, Kemitraan) 15. Pembinaan Kesekretariatan ke Kab/Kota Melakukan Pembinaan Kesekretariatan secara menyeluruh terhadap Kualitas Pelayanan Terhadap Pelaksaan Program KKB di Kab/Kota 16. Rekonsiliasi SAK & BMN Bandung Memberikan Informasi tebaru Mengenai penyamaan Pencatatan Sistem Akuntasi Keuangan dan Barang Milik Negara terhadap Laporan DJPB, sehingga terwujudnya Laporan Kredibel dan Akuntabel 17. Rekonsiliasi SAK & BMN ke Pusat Memberikan Informasi tebaru Mengenai penyamaan Pencatatan Sistem Akuntasi Keuangan dan Barang Milik Negara terhadap Laporan DJPB, sehingga terwujudnya Laporan Kredibel dan Akuntabel 18. Perayaan Hari Keluarga di Jatim Melalui kegiatan Harganas dapat memperluas jaringan pelayanan informasi, konseling dan rujukan melalui jaringan yang komprehensif serta menjalin kerjasama antar penggerak kemajuan Program KKB Nasional 19. Sosialisasi & Temu Kerja DAK di Jakarta Sosialisasi & Temu Kerja DAK dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan petugas lapangan dalam menjalankan program KKB sehingga Anggaran yang telah teserap dari sumber DAK dapat menjadi kekuatan pembiayaan untuk memfasilitasi kebutuhan kinerja dalam Program KKB Nasional 20. Pengawasan & Pemeriksaan Terpadu Tk. Regional Bertujuan memberikan Informasi mengenai Pengawasn dan Pemeriksaan secara terpadu yang sesuai Juklak/Juknis yang berlaku di lingkungan BKKBN Provinsi Aceh 21. Monitoring Penyusunan PPM dan KKP Ke Kab/Kota Termonitornya dan tersusunnya PPM dan KKP di Kab/Kota sebagaimana yang telah di susun oleh Provinsi 22. Pembinaan Keuangan dan BMN ke Kab/Kota Melakukan Pembinaan Keuangan Terhadap PUM (Pemegang Uang Muka) Ke Kab/Kota dan Pembinaan terhadap Barang Milik Negara yg digunakan di Kab/Kota sehingga adanya kepedulian terhadap perawatan Barang Milik Negara 23. Konsultasi Kepegawaian Kepusat Tujuaanya Memberikan Masukan terhadap Masalah Hukum dan peratura-peraturan mengenai Kepegawaian sehingga teciptanya budaya CUK (Cerdas, Ulet, Kemitraan) dan Perlunya Pengelolaan Ketatalaksanaan Kepegawaian sehingga dukungan administrasi untuk kepegawaian berjalan dengan baik maka harus dilakukan konsultasi Kepegawaian Ke Pusat Sehingga segala informasi mengenai kepegawaian dapat terhubung dengan baik

24. Monitoring & Evaluasi Program KKB ke Wilayah Binaan Memonitor dan Mengevaluasi Program KKB yang ada di Kab/Kota Oleh Pembina Wilayah 25. Konsolidasi Kepegawaian Pertemuan Untuk membahas Program program tentang Kepegawaian dan terpecahnya berbagai hambatan/masalah kepegawaian yang ada di masing-masing Provinsi 26. Capacity Building Program KKB Untuk Tukar Informasi dan pengalaman dengan Provinsi lain dalam proses percepatan perkembangan program KKB ke arah yang lebih baik 27. Review Laporan Keuangan Laporan Keuangan agar laporan dapat di sajikan dengan akuntabilitas dan transfaran mengenai penggunaan anggaran dalam satu periode. Dan Menganalisis penerapan tindak lanjut temuan audit dalam penilaian kinerja. Dan Mengevaluasi pentingnya monitoring tindak lanjut temuan audit dalam upaya memacu manajemen kantor cabang agar segera menindaklanjuti temuan dilapangan 28. Monitoring Pembinaan NSPK dan SPM Ke Kab/Kota Pemantauan dan Evaluasi Fasiltasi Pelaksanaan NSPK tersebut dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi,kabupaten, dan mengarahkan SKPD KB kab/Kota untuk memberikan Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat 29. Konsultasi Seksi Bidang Sekretariat di Jawa Tengah Untuk Tukar Informasi dan pengalaman dengan Provinsi lain dalam proses percepatan perkembangan program KKB ke arah yang lebih baik dan membahas program-program yang ada di tupoksi sekretaris sehingga dalam menjalankan programnya lebih baik dan tepat. Matrik Pelaksanaan. Tahapan Kegiatan 1

Monitoring Lini Lapangan Konsultasi Bidang (Kobid) Program Kependudukan dan Kb di Kalsel Koren I Pertemuan Regional DAK Kependudukan dan KB di Sumatera Selatan Rapat Kerja TK. Nasional (Rakernas) Koren II Pembinaan dan Monitoring ADM dan Pengawasan Review Program TK. Nasional Konsultasi Kebijakan Program KA & Mitra Kerja KKB Monitoring Program KA. Ke Kab/Kota Dukungan dan Monitoring DAK Konsultasi Perencanaan ke Pusat Monitoring Penyusunan Program dan Anggaran ke Kab/Kota Pembinaan Angka Kredit bagi PLKB Kab/Kota Pembinaan Kesekretariatan ke Kab/Kota Rekonsiliasi Data Sai dan BMN ke Bandung Rekonsiliasi Data Sai dan BMN ke Bandung

2

3

4

5

6

Bulan 7 8

9

10

11

12

Perayaan Hari Keluarga di Jatim Sosialisasi & Temu Kerja DAK Pengawasan & Pemeriksaan Terpadu TK. Regional Monitoring penyusunan PPM dan KKP Ke Kab/Kota Pembinaan Keuangan dan BMN Konsultasi Kepegawaian Kepusat Monitoring & Evaluasi Program KKB ke Wilayah Binaan Konsolidasi Kepegawaian Capacity Building Program KKB Review Laporan Keuangan Monitoring Pembinaan NSPK dan SPM Ke Kab/Kota Konsultasi Seksi Bidang Sekretariat di Jawa Tengah D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Selama tahun anggaran berjalan dari bulan Januari s/d Desember 2014 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.645.666.000,- ( Satu Milyard Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah ) seperti RAB terlampir. Banda Aceh, 10 Oktober 2013 Kuasa Pengguna Anggaran Perwakilan BkkbN Provinsi Aceh


TERM OF REFERRENCE (TOR) DUKUNGAN OPERASIONAL PLKB,PKB/PLKB DAN IMP



UNIT ORGANISASI


PROGRAM


OUTPUT

: Dukungan Operasional PPLKB, PLKB/ dan IMP (PPLKB, PKB/PLKB, PPKBD, PPKBD, Sub PPKBD) : Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh




: Jumlah PPLKB, PLKB/ dan IMP yang mendapatkan dukungan Operasional (PLKB, PKB/PLKB, PPKBD, PPKBD, Sub PPKBD 1. Jumlah PPLKB, PLKB/ dan IMP yang mendapatkan dukungan Operasional (PLKB, PKB/PLKB, PPKBD, PPKBD, Sub PPKBD

VOLUME

: 5 Dokumen

A.

Latar Belakang 1.


2.

Gambaran Umum Dalam mempertahankan angka kelahiran total (Total Fertility Rate – TFR) 2.00 dan diharapkan dapat meurunkan menjadi 1,8, BKKBN Provinsi Aceh terus berupaya memfasilitas untuk mengadakan pelayanan KB melalui mobil unit pelayanan KB keliling bagi seluruh keluarga yang berdomisili di Provinsi Aceh dapat dipenuhi. Kegiatan pelayanan KB utamanya Peningkatan kualitas pelayanan KB bagi masyarakat terus dilakukan melalui berbagai upaya berupa promosi dan bekerja dengan mitra-mitra kerja BKKBN di Provinsi Aceh, baik dalam bentuk advokasi sosialisasi dan promosi secara berjenjang mulai tingkat Provinsi sampai ke tingkat Desa, namun demikian kesertaan pria dalam ber KB masih belum optimal. Kondisi ini belum signifikan dalam mendukung kebijakan BKKBN dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Aceh, terlebih terhadap Program Layanan Keluarga Berencana (LKB) di era reformasi dan Otonomi Daerah, dimana Provinsi Aceh memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menjadi “pelopor dalam pengendalian pertumbuhan penduduk” , maka perlu dilakukan intensifikasi pelayanan KB kepada

masyarakat pada berbagai sektor dan unit terkait, terutama sektor dunia usaha yang menempati urutan tertinggi dalam jumlah SDM yang dimiliki, dan berpotensi untuk bekerja sama dalam penyuluhan dan pelayanan KB kepada pegawai/buruhnya. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas BKKBN Provinsi Aceh terus berupaya dan mengambil langkahlangkah efektif dalam pendekatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkatkan pelayanan KB. Program KB-KR Provinsi Aceh diselenggarakan dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan pendudukan. Pada tahun 2014, BKKBN Provinsi Aceh memantapkan pola dan pendekatan pelayanan KB– KR terdiri dari pelayanan KB gratis/luar klinik, pelayanan KB melalui mobil, pelayanan KB Rumah Sakit dari Kabupaten.Kota ke Kecamatan dan Pengerakan dari Kecamatan Ke Desa-desa Terpencil wilayah Galcitas dan Khusus termasuk Kepulauan. Selain itu dalam peningkatan pembinaan Lini lapangan ke Kab/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dilakukan melalui dukungan Tata laksana yang baik, Pemberdayaan, penguatan dan memfasilitasi infrastruktur lini lapangan juga pelatihan teknis bagi pemeran Program KKB (Camat, Kades/Lurah, Koramil, Babinsa, TOMA/TOGA, Ka. UPT, PLKB, PPKBD Sub PPKBD dan IMP). Peningkatan dukungan Biaya operasional lini lapangan sangat diperlukan sehingga pembangunan kependudukan dapat terencana secara sistimatis dan berkesinambungan dari pemerintah untuk mempengaruhi jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk . B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Seluruh masyarakat di Provinsi Aceh PPLKB, PLKB/PKB, PPKBD, Sub PPKBD sebagai pemeran Program KKB C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola 2.


Tahapan Pelaksanaan PPLKB, PLKB/ dan IMP yang mendapatkan dukungan Operasional (PPLKB, PKB/PLKB, PPKBD, PPKBD, Sub PPKBD) : 161. Peningkatan Operasional Lini Lapangan 1. Kabupaten Ke Kecamatan Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi program pemberdayaan dan pembelajaran jarak jauh bagi PKB/PLKB ( LIP4 ) berbasis TI BKKBN dengan penggerakan dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan 2. Kecamatan Ke Desa Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi program pemberdayaan dan pembelajaran jarak jauh bagi PKB/PLKB ( LIP4 ) berbasis TI BKKBN dengan penggerakan dari Kecamatan ke Desa-desa termasuk Wilayah Galcitas dan Khusus 3. Pembinaan PPLKB & PLKB ke Kader Meningkatkan Rasion PLKN terhadap desa agar persebaran tenaga lapangan merata. Sebelum otonomi, 1 PLKB/PKB menangani 4-5 kelurahan/Desa dan bahkan ada kelurahan/desa yang tidak memiliki PLKB/PKB lagi, karena itu perlu dilakukan pembinaan PPLKB/PLKB/PKB ke Kader sehingga yang semula berkurannya Petugas PLKB dan PKB, Mekanisme Operasional Program Kembali Berjalan dengan baik.

Matrik Pelaksanaan. Tahapan Kegiatan

1

2

3

4

5

6

Bulan 7 8

9

10

11

12

Kabupaten Ke Kecamatan Kecamatan Ke Desa Pembinaan PPLKB & PLKB ke Kader

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Selama tahun anggaran berjalan dari bulan Januari s/d Desember 2014 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.768.550.000,- ( Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) seperti RAB terlampir.




TERM OF REFERRENCE (TOR) PENGUATAN JEJARING MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KKB DI LINI LAPANGAN



UNIT ORGANISASI


PROGRAM


OUTPUT

: Penguatan Jejaring Mekanisme Operasional Program KKB dilini Lapangan : Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh




: Jumlah PPLKB, PLKB/ dan IMP yang mendapatkan dukungan Operasional (PLKB, PKB/PLKB, PPKBD, PPKBD, Sub PPKBD 1. Jumlah PPLKB, PLKB/ dan IMP yang mendapatkan dukungan Operasional (PLKB, PKB/PLKB, PPKBD, PPKBD, Sub PPKBD

VOLUME

: 2 Dokumen

A.

Latar Belakang 1. Dasar Hukum b. Undang-undang Republik Indonesia no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga c. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014; d. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (pasal 2 BKKBN bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB); e. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; f. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan KB No.82 /PER/B.5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan KB Nasional Provinsi g. Peraturan kepala BKKBN No.47/HK.010/D.5/2010 tentang Rencana Strategis BKKBN tahun 2010 – 2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan keluarga Berencana. 2.

Gambaran Umum Dalam pencapaian program KB di Provinsi Aceh beberapa tahun terakhir sangat berpengaruh terhadap peran serta dari berbagai sektor terutama jejaring mekanisme Operasional program KKB di lini Lapangan. Mekanisme operasional program KB mengalami perubahan karena berkurangnya petugas lapangan KB yang selama ini menjadi ujung tombak program KB sehingga berdampak terhadap kinerja program. Masalah lain yang dihadapi adalah dalam hal kelembagaan yang menangani program tersebut. Bentuk kelembagaan antar kabupaten/kota sangat beragam, mulai dari bentuk kantor, dinas dan badan bahkan beberapa kabupaten/kota belum mempunyai lembaga yang menangani program KB. Ada yang berdiri sendiri, ada yang “merger” dengan sektor lain, bahkan ada yang merger atau bergabung terdiri dari 5 program pembangunan seperti kependudukan, catatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja dan KB. Begitu pula legalitas pendukungnya, mulai dari lembaga yang dikukuhkan melalui SK Bupati/Walikota sampai yang dikukuhkan melalui Peraturan Daerah bahkan ada yang masih wacana. Keragaman tersebut memperlihatkan bahwa intensitas komitmen pemerintah daerah terhadap program KB juga sangat beragam. Apabila hal ini terus berlanjut dan program KB tidak menjadi prioritas dalam pembangunan

terutama di daerah, masalah pertumbuhan penduduk dan pengendalian kelahiran serta kesepakatankesepakatan, kebijakan strategis mengenai pengendalian penduduk sulit diwujudkan. Dengan diterbitkannya Undang Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, peran dan fungsi BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) lebih diarahkan pada upaya perumusan kebijakan nasional, penetapan NSPK, pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan KIE, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan, bimbingan dan fasilitasi. Demikian pula sasaran langsung program bukan lagi masyarakat dan pasangan usia subur, melainkan pemerintahan baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota selaku pemangku kepentingan (stakeholder) serta mitra kerja (LSOM, organisasi profesi, Toga, Toma, swasta, dll). Oleh sebab itu BKKBN Provinsi Aceh mengemban tugas yang sangat berat dalan menjalankan program KB yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, dan dilakukan melalui perencanaan yang strategis hingga diyakini bahwa program KB dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai upaya, antara lain adalah: 1) Upaya penggerakan masyarakat dalam mendukung program pembangunan KB dan kependudukan melalui jejaring operasional yang efektif; 2) Upaya meningkatkan komitmen seluruh sektor pemerintahan dalam menata pengelolaan program KB dan memperkuat SDM pengelolanya; 3) Upaya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga akseptor melalui pelayanan KB yang paripurna; 4) Upaya menggerakkan dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya dan komponen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program KB secara terintegratif. B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Para Pengelola dan Pelaksana Program KKB di 23 Kota/Kabupaten, 287 Kecamatan dan 6.482 Desa di Provinsi Aceh; Para Masyarakat di Aceh C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola 2.


Tahapan Pelaksanaan PPLKB, PLKB/ dan IMP yang mendapatkan dukungan Operasional (PPLKB, PKB/PLKB, PPKBD, PPKBD, Sub PPKBD: 171. Peningkatan Kualitas Mekanisme Operasional Di Lini Lapangan 1. Pengerakan Lini Lapangan Sebelumnya Rapat Koordinasi Petugas Lapangan sangat perlu dilakukan mengingat akan terjalinnya kerjasama yang baikd dalam menjalankan program KKB sehingga penggerakan Lini lapangan dalam pencapainnya. Selain itu dalam peningkatan pembinaan Lini lapangan ke Kab/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dilakukan melalui dukungan Tata laksana yang baik, Pemberdayaan, penguatan dan memfasilitasi infrastruktur lini lapangan juga pelatihan teknis bagi pemeran Program KKB (Camat, Kades/Lurah, Koramil, Babinsa, TOMA/TOGA, Ka. UPT, PLKB, PPKBD Sub PPKBD dan IMP). 172. Revitalisasi Mekanisme Operasional Mekop 1.

Orientasi PKKB bagi PKKBD/Sub PPKBD Menumbuhkan semangat para PKKBD/Sub PPKBD dalami penyebaran informasi KIE Program KKB kepada Masyarakat.

2. Koordinasi dengan PKK Terjalin Kerjasama dengan Mitra Kerja dalam mencapai sasaran Program Kependudukan dan keluarga Berencana. 3. Sosialisasi Program KKB Bagi Kader IMP Meningkatan Pemahaman Program KKB bagi Kader IMP, serta masyarakat maka diperlukannya Peningkatan dan Penyerabaran Informasi Program KKB di Lini lapangan

173. Peningkatan Koordinasi Dalam Rangka Pembinaan Lini Lapangan 1. Forum Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Mekop Lini lapangan Diketahuinya Kabupaten/Kota yang mendukung Program KKB melalui Lini Lapangan, dan termonitor/teridentifikasi tenaga Lini Lapangan Matrik Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1

2

3

4

5

6

Bulan 7 8

9

10

11

12

Pengerakan Lini Lapangan Orientasi PKKB bagi PKKBD/Sub PPKBD Koordinasi dengan PKK Sosialisasi Program KKB Bagi Kader IMP Forum Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Mekop Lini lapangan

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Selama tahun anggaran berjalan dari bulan Januari s/d Desember 2014 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.760.125.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima RIbu Rupiah ) seperti RAB terlampir. Banda Aceh, 10 Oktober 2013 Kuasa Pengguna Anggaran

Perwakilan BKKBN Prov.Aceh


TERM OF REFERRENCE (TOR) LAYANAN PERKANTORAN



UNIT ORGANISASI


PROGRAM


OUTPUT

: Dukungan Manajemen Program Kependudukan KB di Provinsi

UNIT ESSELON


KEGIATAN

: Layanan Perkantoran


: Jumlah Layanan Perkantoran Program Kependudukan dan KB di Provinsi 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

VOLUME

: 12 Bulan

A.

Latar Belakang 1.


2.

Gambaran Umum Program Keluarga Berencana Nasional yang dicanangkan sejak tahun 1970, kemudian dikukuhkan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UU PK-PKS) dan program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam perkembangannya pada awal tahun 2007, telah dilakukan perubahan visi dan misi. BKKBN dan ditetapkan kedalam 5 strategi utama (Grand Strategy) serta 21 sasaran yang memerlukan upaya tindak lanjut pelaksanaan dan monitoringnya. Salah satu sasaran yang sangat berkaitan dengan penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan program KB Nasional adalah “BKKBN menerapkan Sistem Informasi yang up to date“ serta dukungan manajemen yang baik.

B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Para Pengelola dan Pelaksana Program KKB di di Provinsi Aceh; C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola 2.


Tahapan Pelaksanaan Layanan Perkantoran : 001. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji Untuk Pegawai Perwakilan Provinsi Aceh dalam Jangka Waktu 12 Bulan 002. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1. Langganan Daya dan Jasa Pembayaran Sewa Bandwitch dan Pembayaran Telpon dan Air dalam Jangka Waktu 12 Bulan 2. Keperluan Perkantoran Belanja Keperluan Kantor untuk Peningkatan ataupun penunjang kinerja pelaksana program 3. Honor Pengelola Satker Honor yang diberikan untuk pengelola Satker sesuai SK yang telah ditetapkan 4. Pengiriman Surat Biaya Pengiriman Surat Rutin antar instansi terkait yang diselenggarakan dalam Jangka Waktu 12 Bulan 5. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Gudang Pemeliharan Gedun dan Bangunan Serta Gudang yang dipergunakan sebagai Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor, Gudang Alkon dan Pemeliharaan Rumah Dinas 6. Pemeliharaan Halaman Biaya yang diperuntunkan untuk menata dan memelihara Halaman Kantor seluas 3.295 M2 7. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Belanja Biaya Pemeliharan Mesin Roda Dua yang digunakan oleh Pelaksana Program KKB (PNS) 8. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan 6 Belanja Biaya Pemeliharan Mesin Roda Empat dan Enam yang digunakan oleh Pelaksana Program KKB (PNS) 9. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Belanja Biaya Pemeliharan Saran dan Prasarana yang digunakan oleh Pelaksana Program KKB (PNS) 10. Pelayanan Protokoler dan Kehumasan Belanja Operasional yang diperuntunkan untuk Pelayanan Protokoler dan Kehumasan di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh 11. Pengelolaan Kerumahtanggaan Biaya Pengelolaan Kerumahtanggaan seperti Biaya Outsourching Pengamana Kantor, Cleaning Service dan pengemudi untuk menunjang Program KKB di Provinsi Aceh Matrik Pelaksanaan. Tahapan Kegiatan 1

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2

3

4

5

6

Bulan 7 8

9

10

11

12

Langganan Daya dan Jasa Keperluan Perkantoran Honor Pengelola Satker Pengiriman Surat Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Gudang Pemeliharaan Halaman Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Protokoler dan Kehumasan Pengelolaan Kerumahtanggaan D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Selama tahun anggaran berjalan dari bulan Januari s/d Desember 2014 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp.11.811.433.000,- (Sebelas Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah ) seperti RAB terlampir.




TERM OF REFERRENCE (TOR) PERALATAN FASILTAS KANTOR



UNIT ORGANISASI


PROGRAM


OUTPUT

: Dukungan Manajemen Program Kependudukan KB di Provinsi

UNIT ESSELON


KEGIATAN

: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran


: Peningkatan Kualitas Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 1. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor 2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Balai Diklat 3. Pengadaan Tangga Gudang Alkon

VOLUME

A.

: 3 Unit

Latar Belakang 1.

Dasar Hukum a. Undang-undang Republik Indonesia no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga b. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan KB no.82/PER/B.5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan KB Nasional Provinsi c. Peraturan kepala BKKBN No.47/HK.010/D.5/2010 tentang Rencana Strategis BKKBN tahun 2010 – 2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan keluarga Berencana. d. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014; e. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (pasal 2 BKKBN bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB);

2.

Gambaran Umum Program Keluarga Berencana Nasional yang dicanangkan sejak tahun 1970, kemudian dikukuhkan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UU PK-PKS) dan program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam perkembangannya pada awal tahun 2007, telah dilakukan perubahan visi dan misi. BKKBN dan ditetapkan kedalam 5 strategi utama (Grand Strategy) serta 21 sasaran yang memerlukan upaya tindak lanjut pelaksanaan dan monitoringnya. Salah satu sasaran yang sangat berkaitan dengan penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan program KB Nasional adalah “BKKBN menerapkan Pengadaan Kualitas Perlatan dan Fasilitasi Perkantoran yang Berkualitas

B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Para Pengelola dan Pelaksana Program KKB di di Provinsi Aceh dan 23 Kab/Kota. C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola 2.


Tahapan Pelaksanaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran : 971. Peningkatan Kualitas Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 711. Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran Bidang Sekretariat 1. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor berupa penunjang terhadap kinerja pegawai di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh sehingga Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan Pembangunan KKB yang mengharuskan menerapkan manajemen Prima yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel Matrik Pelaksanaan. Tahapan Kegiatan 1

2

3

4

5

6

Bulan 7 8

9

10

11

12

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Selama tahun anggaran berjalan dari bulan Januari s/d Desember 2014 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah ) seperti RAB terlampir. Banda Aceh, 10 Oktober 2013



TERM OF REFERRENCE (TOR) GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR



UNIT ORGANISASI


PROGRAM


OUTPUT

: Gedung dan Bangunan

UNIT ESSELON


KEGIATAN

: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran


: Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gudang Non Alkon

VOLUME

A.

: 1 Unit

Latar Belakang 1.

Dasar Hukum a. Undang-undang Republik Indonesia no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga b. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan KB no.82/PER/B.5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan KB Nasional Provinsi c. Peraturan kepala BKKBN No.47/HK.010/D.5/2010 tentang Rencana Strategis BKKBN tahun 2010 – 2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan keluarga Berencana. d. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014; e. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (pasal 2 BKKBN bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB);

2.

Gambaran Umum Program Keluarga Berencana Nasional yang dicanangkan sejak tahun 1970, kemudian dikukuhkan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UU PK-PKS) dan program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam perkembangannya pada awal tahun 2007, telah dilakukan perubahan visi dan misi. BKKBN dan ditetapkan kedalam 5 strategi utama (Grand Strategy) serta 21 sasaran yang memerlukan upaya tindak lanjut pelaksanaan dan monitoringnya. Salah satu sasaran yang sangat berkaitan dengan penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan program KB Nasional adalah “BKKBN menerapkan Pengadaan Kualitas Perlatan dan Fasilitasi Perkantoran yang Berkualitas

B. PENERIMA MANFAAT 1. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Perwakilan Provinsi Aceh.

C. Strategi Pencapaian Keluaran 1.

Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah Tender

2.


Tahapan Pelaksanaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran : 998. Pembangunan Gedung Kantor 981. Pembangunan Gudang AlkonI 1. Biaya Pembangunan Gudang AlkonI Terjaminnya keamanan Alokon serta tertibanya pengatuaran barang alkon dan Non Alkon didalam Gudang, dimana gudang sebagai sarana dukungan dalam penyaluran Alokon dan Non Alokon dalam rangka mensukseskan program KB di Provinsi Aceh. Matrik Pelaksanaan. Tahapan Kegiatan 1

2

3

4

5

6

Bulan 7 8

9

10

11

12

Pembangunan Gudang Alkon

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Selama tahun anggaran berjalan dari bulan Januari s/d Desember 2014 E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 805.000.000,- (Delapan Ratus Lima juta rupiah ) seperti RAB terlampir. Banda Aceh, 10 Oktober 2013



TERM OF REFERRENCE (TOR) RANCANGAN INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK DI PROVINSI

Recommend Documents