Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 59- 67
9 Pages
TERHADAP PEMERIKSAAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN PENYIDIK KAITANYA DENGAN KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Sayed Muhammad Rafsanjani1, Iskandar A. Gani1.2Mohd. Din 2,3 Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh e-mail :
[email protected] 2,3) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstrak: Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada kenyataanya penyelenggaraan jaminan terhadap hak asasi manusia ini belum sepenuhnya terlaksana dalam proses penyelenggaraan hukum khususnya penyidikaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan Objek masalah terdapat penelitian yang digunakan dalam tesis ini, penelitian hukum yuridis dan penelitian hukum empiris, penyebab tidak terlaksananya perlindungan hak asasi manusia terhadap pemeriksaan tersangka. Efektifnya unsurunsur substansi hukum yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran hukum dalam proses penyidikan tersangka yang dilakukan oleh penyidik bedasarkan kode etik Polri. Efektifnya fungsi kepastian hukum dalam penyelengaraan penegakan hukum khusus penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian secara integrasi tidak mengenyampingkankan hak-hak tersangka, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.Disarankan kepada anggota kepolisian dalam menjalankan tugas harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku.dan kepada pemangku kebijakan harus melakukan refisi undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri mengingat perkembangan budaya serta masyarakat semakin meningkat. Kata kunci: Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan Abstract:In accordance with Section 28D (1) of the 1945 Constitution, it states, "Everyone has the right to recognition, security, protection and legal certainty and equal treatment before the law. In fact, the implementation of the guarantee of human rights has not been fully implemented in the trial process, especially investigation committed by the Indonesian National Police investigators. The research aims to know alternative solutions to the problems faced. This is juridical legal research and empirical legal research, the cause of failure in the protection of human rights against the suspect examination. Effective elements of the substance of the law relating to the settlement of legal violations in the investigation process conducted by the investigators suspect based on police code of ethics. Effective functioning rule of law in holding a special law enforcement investigations conducted by police investigators are not excluding integration of the rights of suspects, as stipulated in the Act. It is recommended that to members of the police in the line of duty should pay attention to the applicable law. The policy makers should revise the law on the Indonesian National Police and the Police Regulation considering the development of culture and society changing. Keywords : Protection, Suspect Human Rights, Investigation, Process
UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak
PENDAHULUAN Pasal 1 ayat (3) UUD 1945Negara
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
negara
kepastian hukum yang adil serta perlakuan
menghormati
yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ayat
menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai
(1) UUD 1945 memberikan “Hak untuk hidup,
mana yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1)
hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
Republik
Indonesia
hukum,yang
59 -
mengakui
adalah dan
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
serta pelangaran hak asasi manusia,yang
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
berhubungan
sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak
peradilan pidana, khususnya dalam KUHAP,
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
memberikan pengaturan yang cukup detail
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang
mengenai proses-proses pemeriksaan perkara
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
pidana. (Mien Rukmini2003 : 32)
Suatu
negara
Asshiddiqie,harus pokok,
salah
hukum
menurut
memiliki satunya
Jimly
empat
unsur
pengakuan
peyidikan
serta
prosedur
Pasal 2 dari Undang-undang Nomor 2 Tahun
2002
tentang
Kepolisian
Negara
dan
Republik Indonesia, bahwa fungsi kepolisian
perlindungan terhadap hak asasi manusia
adalah salah satu fungsi pemerintahan negara
(Jimly Asshiddiqie,2006 :152).
dibidang
pemeliharaan
keamanan
dan
Konsep negara berdasarkan hukum di
ketertiban masyarakat, penegakkan hukum,
Indonesia mengandung prinsip-prinsip yang
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
mencakup unsur-unsur perlindungan hak asasi
kepada masyarakat.(Momo Kelana, 1972 : 18).
manusia (HAM), pemisahan kekuasaan, setiap
Penjabaran
dari
fungsi
dan
tindakan pemerintahan harus didasarkan pada
kewenagan kepolisian tersebut salah satunya
peraturan
adanya
dibidang penyidikan, berdasarkan Pasal 1
peradilan administrasi yang berdiri sendiri.
butir 4 KUHAP, “Penyelidik adalah pejabat
Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi
polisi Negara Republik Indonesia yang diberi
hak asasi manusia (HAM), penghayatan,
wewenang oleh Undang-undang ini untuk
pengamalan
asasi
melakukan penyelidikan.” Sedangkan dalam
manusia (HAM) dan kewajiban warga negara
pasal 1 butir 1 (KUHAP) “Penyidik adalah
untuk keadilan tidak boleh diabaikan oleh
pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau
setiap warga negara, penyelenggara negara,
pejabat negeri sipil tertentu yang diberi
lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan
wewenang khusus oleh Undang-undang untuk
di pusat dan di daerah yang perlu terwujud
melakukan penyidikan (Agus I Supriyanto,
pula dalam dan dengan hukum acara pidana
2003 : 14)
Undang-undang
dan
dan
pelaksanaan
hak
,
(Kusnardi Moh dan Ibrahim Harmaily 1983: 156).
Penyidikanperbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan
Instrumen hukum yang mengatur
tersangka,
harusdianggap
tidak
bersalah
pelaksanaan dan penghormatan hak asasi
sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak
manusia disegala aspek kehidupan manusia,
bersalah” sampaidiperoleh putusan pengadilan
salah satunya dalam bidang penegakan hukum
yang berkekuatan hukum tetap pemeriksaan
pidana seperti pemeriksaan tersangka, dimana
tersangka,
dalam halini sering terjadi pelanggaran hukum
memperhatikanketerangan yang berlaku dan
seorang
penyelidik
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
harus
- 60
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tidak boleh bertindak diluar keterangan
perlindungan hukum menjadi unsur esensial
tersebut,
tersebut
serta menjadi konsekuensi dalam negara
di dalam
hukum. Negara wajib menjamin hak-hak
salah
mengenai
satuketentuan
hak-hak
tersangka
pemeriksaan (M. Yahya Harahap, 2000 : 134) Pelaksanaan
penyidikan
hukum warga negaranya (Kusnardi Moh dan
terhadap
Ibrahim Harmaily, 1983: 156)
tersangka merupakan proses terdepan dalam
Perlindungan
Hukum
adalah
sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu
memberikan pengayoman kepada hak asasi
pemeriksaan
manusia yang dirugikan orang lain dan
pendahuluan
(Mochtar
Kusumaatmadja 1999 : 12) dimana dalam
perlindungan
melakukan
masyarakat agar mereka dapat menikmati
pemeriksaan
memperhatikan
penyidik
harus
hak-hak tersangka serta
menjunjung tinggi perlindungan hak asasi
semua
tersebut
hak-hak
diberikan
yang
kepada
diberikan
oleh
hukum(Philipus M. Hadjon, 1987 : 32).
manusia juga dalam menegakkan hukum ada
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin
tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu
segala
warga
unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan
kedudukannya didalam hukum pemerintahan
unsur kemanfaatan.
dan
wajib
negara
menjunjung
bersamaan
hukum
dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Konsep
KAJIAN KEPUSTAKAAN
negara
berdasarkan
hukum
di
Negara hukum adalah Negara yang
Indonesia mengandung prinsip-prinsip yang
berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan
mencakup unsur-unsur perlindungan Hak
kepada warga negaranya. Keadilan merupakan
Asasi Manusia (HAM), pemisahan kekuasaan,
syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup
setiap
untuk warga Negara dan sebagai daripada
didasarkan pada peraturan Undang-undang
keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada
dan adanya Peradilan Administrasi yang
setiap manusia Indonesia merupakan Negara
berdiri sendiri. (Sri Soemantri, 1992 : 156).
tindakan
Salah
UUD 1945 mengatakan, antara lain, “Negara
menjamin
Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat),
manusia,pengertian
tidak
menurut Ralp Cranshaws dan berdasarkan
atas
kekuasaan
belaka
(machsstaat)” (Jimly Ashiddiqie,2006 : 34).
ciri
negara
harus
hukum sebagai mana dapat dilihat penjelasan
berdasar
satu
pemerintahan
pelaksanaan hak
hukum
ialah
hak
asasi
asasi
manusia
Human Right. A.basic Hadbook For UN Staff
Indonesia adalah Negara hukum hal ini
di atas dapat dinyatakan sesuai dengan
Pasal 1 ayat (3) dalam UUD 1945 yang
pengertian dan penjabaran tentang hak asasi
berbunyi: Indonesia adalah negara hukum, Ini
manusia dalam DUHAM. Pasal 1 DUHAM
berarti bahwa Indonesia adalah negara yang
tertulis: “semua umat manusia dilahirkan
berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya
bebas dan sama dalam hak dan martabat.
61 -
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani,
keseluruhan dari objek penelitian, dalam hal
dan harus bersikap satu sama lain dalam
ini semua kasus yang menyangkut dengan
semangat
implementasi perlindungan hak asasi manusia
persaudaraan”
(Ramli,
Lanny,
2000 : 11)
terhadap
pemeriksaan
tersangka
yang
Pelaksanaan terhadap hak asasi manusia ini
dilakukan penyidik kaitanya dengan kode etik
dilakukan disetiap aspek kehidupan, serta
kepolisian negara republik indonesia. beserta
dalam proses penegakan hukum dalam sistem
para pihak pelaksana tugas atau pelaksana
hukum di Indonesia, serta dalam sistem
operasi Penegak hukum yang melaksanakan
peradilan pidana Indonesia khususnya dalam
Penyidikan, dalam hal ini Penyidik.
proses
penyidikan
yang
dilakukan
oleh
Sumber data yang dikumpulkan dalam
penyidik kepolisian serta berkewajiban yang
penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua,
dituangkan dalam nilai-nilai etis penegakan
pertama
hukum, (Pudi Rahardi, 2007 : 146).
kepustakaan (library research) dan data primer
data
yaitu
sekunder
penelitian
yaitu
penelitian
lapangan
(field
research). Penelitian ini menggunakan metode
METODE PENELITIAN yang
yuridis empiris, maka teknik pengumpulan
digunakan dalam tesis ini yaitu. penelitian
data yang tepat untuk penelitian ini adalah
secara yuridis empiris. penelitian yuridis
penelitian
empiris atau juga dikenal dengan penelitian
lapangan.
Non-Doktinal yaitu penelitian berupa studi-
Data
Berdasarkan
objek
penelitian
kepustakaan
sekunder
dan
yaitu
keterangan
penelitian
data
atau
yang
studi empiris untuk menemukan teori-teori
mendukung
menunjang
untuk melihat keberlakuan hukum yang
kelengkapan data primer, dengan mempelajari
terdapat didalam kehidupan masyarakat, yang
data sekunder yang merupakan bahan-bahan
menggambarkan atau melukiskan kejadian,
pustaka,
peraturan,
keadaan dan masalah yang akan diteliti,
hukum
yang
bagaimana kenyataannya serta coba mengkaji
permasalahan
dan menganalisis hubungan-hubungan yang
diteliti.Penelitian kepustakaan bertujuan untuk
terkait antar variable-variabel yang terlibat
mengumpulkan data dan informasi yang
didalamnya (Bambang Sunggono, 2001: 36).
tersedia, yang kemudian dijadikan pondasi
ketentuan-ketentuan
berhubungan dan
perihal
dengan yang
Pendekatan yang digunakan Populasi dan
dasar dan alat utama dalam penelitian tersebut.
Metode Penentuan Sampel Populasi adalah
Data primer yaitu data yang diperoleh
seluruh obyek atau seluruh individu atau
secara langsung dari pihak yang terkait
seluruh gejala atau seluruh kejadian atau
melalui Wawancara (Interview)yaitu cara
seluruh unit yang akan diteliti.(Rony Hanitijo
memperoleh
Soemitro, 1990 : 144). Populasi adalah
mempertanyakan langsung pada responden
informasi
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
dengan
- 62
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan informan tentang permasalahan yang
mengetahui bentuk bentuk tindak pidana apa
dikaji yaitu Implementasi Perlindungan Hak
yang sesungguhnya telah terjadi sehingga
Asasi
dapat
Manusia
Terhadap
Pemeriksaan
Tersangka Yang dilakukan Penyidik Kaitanya Dengan Republik tersebut
Kode
Etik
menentukan
Negara
Tempat
Indonesia.Berdasarkan
obyek
penyidikan
yang
terpilih
pasal
yang
dilanggarnya.
Kepolisian
sampel
pasal
terjadinya dilakukan
tindak untuk
pidana
mengetahui
menjadi
dimana tindak pidana dilakukan, juga untuk
responden dalam penelitian ini dalah sebagai
mencari keterangan dan menemukan saksi
berikut:
atau barang bukti yang digunakan pelaku.
a. Responden 1)
Proses
Tersangka
Kasus
Narkotika
sebanyak 2 (dua).orang 2)
3)
4)
Tersangka
Kasus
Curanmor
yang
dilakukan oleh penyidik tidak jarang terbentur
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia,
sebanyak 2 (dua) orang
seperti penyalahgunaan wewenang tentunya
Penyidik Kepolisian Resort Kota
berakibat pada implikasi keberlakuan hukum
Banda Aceh/Penyidik Pembantu
yang cendrung memberikan dampak negatif
Satuan
hal ini terjadi karna kemampuanmemahami
Reserse
Kriminal
dan
Satuan Narkoba. Aceh sebanyak 2
pengetahuan
(dua) orang
meliputi hak asasi manusia, hukum pidana,
Penyidik
Propam
hukum
Perundang-undangan,
Kepolisian
hukum acara pidana, sosiologi kriminologi,
Resort Kota Banda Aceh sebanyak
kriminalistik serta pengetahuanlainnya, guna
2 (dua) orang.
kelancaran dan suksesnya menjalankan tugas kepolisian yaitu dalam melaksanakan tugas-
1. Kepala Kepolisian Resort Kota Banda Aceh
tugas penyidikan.tidak jarang tindakan yang dilakukan anggota polri tidak sesuai dengan peraturan
pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan keteranganJenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi jenis jenis tindak pidana yang sangat banyak dan dalam satu jenis tindak beberapa
Undang-undang
maupun
anggota polri dituntut dalam menjalankan
Tujuandalam penyidikan terhadap tindak
terdapat
baik
peraturan kode etik Kepolisian. Dimana setiap
HASIL PENELITIAN
kualifikasi,
penyidikan yang dilakukan adalah untuk 63 -
tersangka
dengan peraturan perundang-undangan seperti
b. Informan
pidana
pemeriksaan
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
tugas memahami etika kelembagaan etika kemasyarakatan. Pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dapat dikatagorikan dalam dua bagian, yaitu pelanggaran Administratif dan Prosedural dalam
Penyelidikan
dan
Penyidikan
Pelanggaran administratif dan prosedural
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan
berbahaya merupakan salah satu sumber
dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan
terjadinya stres kerja.Stres kerja juga dapat
hingga
Beberapa
terjadi di lingkungan kerja polisi, yang
pelanggaran dari administratif dan prosedural
dituntut untuk selalu berdisiplin tinggi, patuh
dimana
pada peraturan yang berlaku dan tunduk pada
kasus
yang
hak-hak
berat.
tersangka
atau
saksi
diabaikan secara sengaja
perintah atasan, cepat dan tanggap dalam
Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan
mengatasi berbagai masalah.Kondisi ini yang
jiwa raga dan harta benda pelanggaran
kemungkinan besar mendorong agresivitas
terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan
polisi dalam penanganan sebuah perkara.
harta
benda
sebenarnya
merupakan
Kedua, kebanggaan korps Kebanggaan
penyimpangan terhadap beberapa ketentuan
yang
dalam
Pasal-Pasal
berlebihan
seringkali
menjadikan
KUHAP,
dapat
arogansi korps. dan apatis, juga mental yang
KUHAP
tidak
kurang baikdiakui maupun tidak, menjadi
menyediakan jalan keluar apakah suatu
seorang anggota Polri adalah sebuah prestasi
pengakuan
bagi
dicontohkan
bahwa
yang
diperoleh
dengan
cara
sebagian
orang.
Artinya,
identitas
menyiksa, tanpa bukti pendukung lainnya
tersebut adalah sebuah pencapaian yang
dapat tetap diajukan sebagai barang bukti
dihargai tinggi.Dalam tradisi militer, dikenal
dalam persidangan.
istilah korsa (kebersamaan) dan kebanggaan
Pelanggaran hak asasi manusia yang
korps.Pembelaan terhadap sesama anggota
dilakukan penyidik disebabkan oleh beberapa
korps
faktor.Pertama,
personal
itu.Parahnya pada saat anggota tersebut
kompleksitas tugas polisi di lapangan sering
tersangkut persoalan pribadi, lalu terjadilah
mengundang bahaya.Menyebabkan
fenomena
psikologis
perilaku
adalah
bentuk
kebersamaan
bentrokan
dengan
negatif dan bertentangan dengan hukum
warga.Kebanggaan korps ini, juga sering
cendrung terjadi, serta tugas polisi sangat
menyebabkan
berat dan berbahaya jika dibandingkan dengan
antarelemen.Misalnya antara TNI dengan
penegak hukum lainnya, misalnya hakim dan
Polri.Arogansi
jaksa. Meskipun sama-sama penegak hukum,
menjadi agresivitas yang memalukan.
bentrokan
yang
muncul
menjelma
tetapi polisi dalam menjalankan tugasnya
Seringnya terjadi perubahan aturan hukum
langsung berhadapan dengan masyarakat.
intern dalam tubuh Polri sebagaimana aturan
Selain tingkat ancaman dan risiko pekerjaan
tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini
sangat tinggi, polisi bekerja selama 24 jam per
dilakukan
hari dan tujuh hari dalam seminggu tanpa
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011
mengenal hari libur dan cuaca. Polisi bekerja
tentang
sepanjang
sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri
waktu.Kondisi
kerja
yang
perubahan
Kode
Etik
contohnya
Profesi
adalah
Kepolisian,
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
- 64
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu
Hal lain yang dapat dilakukan oleh
Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003
tersangka terhadap pihak penyidik yang telah
dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri
melanggar hak-haknya dengan melakukan
Nomor7 Tahun 2006.
upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka
Ketentuan yang tertuang dalam beberapa peraturan
Perundang-undang
semestinya
adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada
pihak
yang
berwenang,
bahwa
dapat dijadikan acuan setiap anggota polri
penyidik yang dilaporkan tersebut telah
seperti Undang-undangNomor 2 Tahun 2002
melakukan tindakan lain tanpa alasan yang
tentang
berdasarkan
Kepolisian
Negara
Republik
Undang-undang kekerasan
dengan
Indonesia dan Peraturan Kapolri, namun pada
melakukan
terhadap
kenyataanya peraturan Perundang-undangan
upaya hukum yang dapat ditempuh oleh
tersebut belum dapat memberikan sikap
korban/tersangka
positif anggota polri dalam menjalankan tugas,
penyidik dapat mengajukan laporan baik
sikap positif yang dimaksud yaitu sikap
tertulis maupun secara langsung kepada
mental anggota polri dalam menjalankan
Propam Polri.
yang
tersangka
dilakukan
oleh
tugas sebagai penegak hukum dimana masih banyak pelangaran baik pelanggaran hukum
KESIMPULAN DAN SARAN
pelanggaran disiplin, kode etik, pelanggaran
Kesimpulan
hukum
1. Penyebab
yang
dilakukan
diantaranya
tidak
terlaksananya
melakukan penganiyayaan, kekerasan dalam
perlindungan hak asasi manusia terhadap
melakukan pemeriksaan tersangka.
pemeriksaan tersangka kaitanya dengan
Penyelesaian hukum untuk pelanggaran HAM
kode etik polri, Pertama, faktor psikologis
tersangka yang dilakukan penyidik
anggota kepolisian berkaitan dengan tugas
kepolisian dapat dilakukan upaya hukum yang
di lapangan tidak jarang mengundang
dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya,
bahaya hal ini menyebabkan terjadinya
dan penasihatnya hukumnya adalah upaya
tindandakan yang melangar ketentuan
Praperadilan. Dengan Praperadilan, tersangka
perundang-undangandan tingkat ancaman
bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran
serta resiko pekerjaan sangat tinggi, faktor
hak-haknya
kedua
yang
telah
dilakukan
oleh
penyidik.
berkaitan
dengan
pemahaman
terhadap beberapa peraturan Perundang-
Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang berbunyi sebagai
berikut:
semestinya
Undang-Undang
adalah
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
untuk
Negara Republik Indonesia dan Peraturan
memeriksa dan memutus menurut cara yang
Kapolri, dapat dijadikan acuan setiap
diatur dalam Undang-undang.
anggota Polri, namun pada kenyataanya
wewenang
65 -
Praperadilan
undang
Pengadilan
Negeri
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala peraturan Perundang-undangan tersebut
yang telah diatur dalam hukum baik
belum dapat memberikan sikaf
positif
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
bagi anggota polri dalam menjalankan
tentang Kepolisian, serta peraturan Kapolri,
tugas.
khusus dibidang penyidikan, penyidik
2. Penyelesaian pelanggaran hukum dalam proses
penyidikan
tetap
berpedoman
pada
yang
KUHAP dan panduan taktik dan teknik
dilakukan oleh penyidik bedasarkan kode
penyidikan, serta harus memperhatikan
etik polri, upaya hukum yang dapat
prinsip dasar megenai hak asasi manusia,
ditempuh oleh korban pelanggaran HAM
yang
yang
penegakanya.
dilakukan
tersangka
diharapkan
oleh
penyidik
dapat
dijamin
dan
dijunjung
tinggi
mengajukan laporan baik tertulis maupun secara langsung kepada Propam Polri. Serta dapat melakukan upaya hukum
DAFTAR KEPUSTAKAAN
pelanggaran
I Supriyanto.Perlindungan Hukum.Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan 2003.
1. Berkaitan dengan peraturan Perundang-
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali, Jakarta, 2012.
Peraperadilan
terhadap
Agus
tersebut Saran
undang seperti Undang-undang Nomor 2
Jimly
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
dilakukan
refisi
mengingat perkembangan dunia kriminal, kebudayaan, kemasyarakatan dan bidang hukum,
berkaitan
dengan
serta pelaksanaan doktrin Tri Brata, dan
pedoman
Prasetya bagi
Kepolisian anggota
Polri
sebagai dalam
melaksanakan tugasnya untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakan hukum juga diharapkan dapat mempercepat
reformasi
Kusnardi Moh dan Ibrahim Harmaily, Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan ke-5, PT. Sastra Hudaya, Jakarta, 1983
proses
perekrutan calon anggota polri, pembinaan,
Catur
Asshiddiqie.Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
kultural
di
lingkungan Polri. 2. Dalam melaksanakan tugas kepolisian, baik dalam kamtibmas, penegakan hukum,
Momo Kelana, Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif.PTIK, jakarta: 1972. Pudi
Rahardi. Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri.Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu.Surabaya, 1987, Ramli, Lanny,Perlindungan Anak (Suatu Masalah Dalam Kependudukan di Indonesia),Yuridika,Surabaya,2000
diharapkan selalu mengacu pada prosedur Volume 3, No. 3, Agustus 2015
- 66
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 Ramli, Lanny,Perlindungan Anak (Suatu Masalah Dalam Kependudukan di Indonesia),Yuridika,Surabaya,2000 Sri Soemantri. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.Alumni,Bandung, 1992. Yahya
Harahap, M. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII. Jakarta, Sinar Grafika. 2000
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006 Sri
67 -
Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni Bandung, edisi kedua cet 1 2006
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
