TEORI HUKUM ADI SULISTIYONO
ISTILAH LEGAL THEORIE ATAU RECHTTHEORIE (W.FRIEDMAN; FINCH; GIJSSELS) JURISPRUDENCE (PATON, POSNER)
TEORI Teori = theoria (bhs latin= perenungan)= thea (bhs yunani=cara atau hasil pandang) Suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia (realitas in abstracto), dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflekftif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman (= alam yg tersimak bersaranakan indera manusia= realitas in concreto).
Debat Klasik antara Realitas in abstracto vs Realitas in concreto Konstruksi dialam idea manusia itu yang harus dipandang sebagai kebenaran pertama yang original dan mutlak sifatnya (Plato, T.Aquino, Hegel=paham idealisme=a priori), sedangkan realitas di alam pengalaman yang dibangun berdasarkan hasil2 amatan indrawi itu hanya refleksinya yang virtual alias maya. Seluruh proses pemikiran yg berawal dari suatu proposisi bahwa alam pengalaman itulah yg harus dipandang sebagai sumber segala kebenaran yang akhir dan sejati (August Comte -positivisisme, David Hume=paham empirisme= a posteoriori)..
SANTOS Teori suatu set/kumpulan/koleksi gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Yang dibangun dan dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena
PROPOSISI Proposisi: Hubungan yang Logis antara dua konsep.(Aksioma/Postulat & Teorem) Aksioma/postulat: proposisi yg kebenarannya tdk dipertanyakan lagi oleh peneliti. (orang yang terbukti korupsi terkena sanksi ) Teorem: Proposisi yang dideduksikan dari aksioma. Misal: Perilaku manusia terikat pada norma sosial; Faktor kemiskinan ikut berpengaruh meningkatkan angka kejahatan; Frustasi menyebabkan tindakan agresif.
PROPOSISI ala FISHBEIN P 1 : Perilaku Seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk melakukan perilaku tersebut. P 2 : Niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh keyakinannya mengenai konsekuensinya dr tindakan tsb serta manfaatnya bg dirinya. P 3 : Niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh keyakinannya mengenai harapan2 kelompok panutan serta motivasinya untuk memenuhi harapan tersebut. Proposisi diatas dpt digunakan untuk menerangkan, misal : fenomena masih sedikitnya masyarakat yang menggunakan ADR
SYARAT TEORI
ala Malcolm Waters 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pernyataan itu harus abstrak Pernyataan itu harus tematis Pernyataan itu harus konsisten secara logika Pernyataan itu harus dijelaskan Pernyataan itu harus umum pada prinsipnya Pernyataan itu harus independen Pernyataan secara substantif harus valid
TIGA TIPE TEORI 1. T. Formal. Mencoba menghasilkan suatu skema konsep dan pernyataan dlm masyarakat atau interaksi keseluruhan manusia yg dpt dijelaskan. Berusaha menciptakan agenda keseluruhan untuk praktek teoretis masa depan thd klaim paradigma yg berlawanan. Atau juga berusaha mempunyai karakter yang fondasional, yaitu mencoba untuk mengidentifikasi seperangkat prinsip tunggal yg merupakan landasan puncak untuk kehidupan dan bagaimana semuanya dpt diterangkan (TEORI SIBERNETIK – PARSON; TEORI SISTEM HUKUMFRIEDMAN; STRUKTURASI -GIDDEN)
2.
3.
Teori Substantif. Teori ini mencoba untuk tidak menjelaskan secara keseluruhan tetapi lebih kepada menjelaskan hal-hal khusus, misalnya: hak pekerja, hak cipta, perilaku menyimpang, pembangunan hukum Teori Positivistik. Teori ini mencoba untuk menjelaskan hubungan empiris antara variabel dengan menunjukkan bahwa variabel2 itu dpt disimpulkan dari pernyataan2 teoritis yg lebih abstrak. misal: aparat penegak hukum memberikan perlakuan istimewa terhadap kalangan the haves yang melanggar hukum.
LORD ACTON (1834–1902)
ADAGIUM ALA ACTON Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.“ John Emerich Edward Dalberg-Acton
ADAGIUM ACTON YG LAIN: 1. And remember, where you have a concentration of power in a few hands, all too frequently men with the mentality of gangsters get control. History has proven that. All power corrupts; absolute power corrupts absolutely. 2. Every thing secret degenerates, even the administration of justice; nothing is safe that does not show how it can bear discussion and publicity. 3. I’m not a driven businessman, but a driven artist. I never think about money. Beautiful things make money. 4. Look at a day when you are supremely satisfied at the end. It’s not a day when you lounge around doing nothing; it’s when you’ve had everything to do, and you’ve done it. 5. Property is not the sacred right. When a rich man becomes poor it is a misfortune, it is not a moral evil. When a poor man becomes destitute, it is a moral evil, teeming with consequences and injurious to society and morality. 6. The one pervading evil of democracy is the tyranny of the party that succeeds, by force or fraud, in carrying elections.
KEGUNAAN TEORI Menjelaskan (Teori hukum dilaksanakan dg cara menafsirkan sesuatu arti/pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya suatu peristiwa hukum, dan hirarkhi kekuatan peraturan hukum) Menilai (TH digunakan untuk menilai suatu peristiwa hukum) Memprediksi (TH digunakan untuk membuat perkiraan tentang sesuatu yang akan terjadi)
Kegunaan Teori Dlm Penelitian 1. 2. 3. 4.
5.
Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yg hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. Teori berguna mengembangkan sistim klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar hal2 yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yg menyangkut obyek yg diteliti. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor2 tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. Teori memberikan petunjuk2 terhadap kekurangan2 pada pengetahuan peneliti.
KEGUNAAN TEORI HUKUM UNTUK MEMECAHKAN MASALAH HUKUM (APA ? JAWABANNYA DESKRIPTIF ) (BAGAIMANA? PRESKRIPTIF JAWABAN YANG MEMBERIKAN SOLUSI) (MENGAPA? BERSIFAT PROBLEMATISEKSPLIKATIF DAN MEMERLUKAN PENJELASAN)
Einstein: Newton forgive me…. Itu kata-kata Einstein saat teori yang dihasilkannya ternyata berhasil menggulingkan teori Gravitasi Isaac Newton, seorang fisikawan legendaris, yang teorinya dipercaya oleh dunia sebelum munculnya teori Einstein yang mengobrak-abrik semuanya. Albert Einstein membuat heboh dengan Teori Relativitas Khusus (The Special Theory of Relativity) yang ditelorkannya pada tahun 1905 STEPHEN HAWKIN: 8 Jnuari 1942, Cambridge University(sklerosis lateral amiotrofik);teori gravitasi kuantum, radiasi hawking dan lubang hitam; bukunya: grand design; a brief history of time.
Pakar berbicara DER HER GOTT WURFELT NICHT (TUHAN TIDAK MELEMPAR DADU) ABERT EINSTEIN (1879-1955) IF I HAVE SEEN FURTHER IT IS BY STANDING ON THE SHOULDER OF THE GIANTS (JIKA SAYA MAMPU MELIHAT JAUH MAKA HAL INI DISEBABKAN OLEH SEBAB SAYA BERDIRI DI PUNDAK PARA GENIUS TERDAHULU ( NEWTON)
PENGEMBANGAN HUKUM TEORETIKAL
FILSAFAT HUKUM 2 MASALAH FUNDAMENTAL: 1.APA LANDASAN MENGIKAT HK 2.APA KRITERIA KEADILAN
LOGIKA
NORMATIF DOGMATIK & PERB.HK
TEORI HUKUM 1.MEMPERSOALKAN AJARAN ILMU DAN AJARAN METODE DR DH 2. MENELAAH PENGERTIAN HK, PENGERTIAN2 DLM HK, METODOLOGI PEMBENTUKAN HK & PENERAPAN HK
ILMU HUKUM
SEJARAH HUKUM SOSILOGI HK ANTROPOLOGI HK PSIKOLOGI HK
EMPERIKAL
MENETAPKAN APA HKNYA BG SITUASI KONGKRIT
PENGEMBANGAN HUKUM PRAKTIKAL PEMBENTUKAN HUKUM (PROSES POLITIK &KARYA YURIDIK PENERAPAN HUKUM & PENEGAKAN HUKUM; PENEMUAN HUKUM & INTERPRETASI HK
FILSAFAT HUKUM 1. 2. 3.
4.
Sebagai suatu disiplin spekulatif yg berkenaan dg penalaran2 nya tdk dpt diuji secara rasional (Tammelo). Sebagai disiplin yg mencari pengetahuan tentang hukum yg benar, hukum yg adil (H.Kelsen). Sbg refleksi atas dasar2 dr kenyataan, suatu bentuk dr berfikir sistematis yg hanya merasa puas dg hasil2 yang timbul dr pemikiran itu sendiri dan yg mencari hubungan teorikal terefleksi, yg di dlmnya gejal hukum dpt dimengerti dan dpt dipikirkan (D. Meuwissen) Sebagai disiplin yg mencari pengetahun ttg hakikat (sifat)dr keadilan; ttg bentuk keberadaan transenden dan imanen dr hukum; ttg nilai2 yg di dlmnya hk berperan ttg hubungan antara hk dg keadilan; ttg struktur dr pengetahuan ttg moral dan dr ilmu hukum; ttg hubungan antara hukum dan moral (Darbellay)
Will Durant (The Story of Philosophy): Filsafat diibaratkan sbg marinir yg merebut pantai untuk pendaratan pasukan infantri. Setelah itu PI (Ilmu) membelah gunung dan merambah hutan menyempurnakan kemenangan itu menjadi pengetahuan. Semua Ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial bermula sebagai filsafat (Filsafat Alam = Fisika; Filsafat moral = Ekonomi.
Plato ( 428 -348 SM ) : Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada.
Aristoteles ( (384 – 322 SM) : Bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu.
Cicero ( (106 – 43 SM ) : filsafat adalah sebagai “ibu dari semua seni “( the mother of all the arts“ ia juga mendefinisikan filsafat sebagai ars vitae (seni kehidupan )
Johann Gotlich Fickte (1762-1814 ) : filsafat sebagai Wissenschaftslehre (ilmu dari ilmu-ilmu , yakni ilmu umum, yang jadi dasar segala ilmu. Ilmu membicarakan sesuatu bidang atau jenis kenyataan. Filsafat memperkatakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu mencari kebenaran dari seluruh kenyataan.
Paul Nartorp (1854 – 1924 ) : filsafat sebagai Grunwissenschat (ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukan dasar akhir yang sama, yang memikul sekaliannya .
Imanuel Kant ( 1724 – 1804 ) : Filsafat adalah ilmu pengetahuan yange menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang didalamnya tercakup empat persoalan.
Apakah yang dapat kita kerjakan ?(jawabannya metafisika )
Apakah yang seharusnya kita kerjakan (jawabannya Etika )
Sampai dimanakah harapan kita ?(jawabannya Agama )
Apakah yang dinamakan manusia ? (jawabannya Antropologi )
Notonegoro : Filsafat menelaah hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak, yang tetap tidak berubah , yang disebut hakekat.
Driyakarya : filsafat sebagai perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebabnya ada dan berbuat, perenungan tentang kenyataan yang sedalam-dalamnya sampai “mengapa yang penghabisan “.
Sidi Gazalba : Berfilsafat ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran , tentang segala sesuatu yang di masalahkan, dengan berfikir radikal, sistematik dan universal.
Harold H. Titus (1979 ) : (1) Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepecayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi; (2) Filsafat adalah suatu usaha untuk memperoleh suatu pandangan keseluruhan; (3) Filsafat adalah analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti kata dan pengertian ( konsep ); Filsafat adalah kumpulan masalah yang mendapat perhatian manusia dan yang dicirikan jawabannya oleh para ahli filsafat.
Hasbullah Bakry : Ilmu Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai Ke-Tuhanan, alam
FILSAFAT HUKUM DEWASA INI MEMUSAKAN PADA PENGKAJIAN DWI – TUNGGAL PERTANYAAN INTI 1. 2.
APA LANDASAN MENGIKAT HUKUM. APA KRITERIA KEADILAN DR KAIDAH HUKUM POSITIF SERTA SISTEM HUKUM SEC.KESELURUHAN TUJUAN FH: REFLEKSI TEORITIS INTELEKTUAL UNTUK MENEMUKAN HAKIKAT DARI ASAS-ASAS HUKUM YANG LAHIR DARI SUATU ATURAN HUKUM.
HUKUM Dalam BHS Inggris pengertian Law: 1. Merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yg seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan (hukum, ius, droit, Recht) 2. Merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat (undang-undang,lex, loi, wet)
HUKUM (YURIDIS NORMATIF) dalam arti sempit PERATURAN TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG MERUPAKAN KRISTALISASI NILAI-NILAI (SUMMUM BONUM: KEUTAMAAN NILAI) YANG DISEPAKATI MASYARAKAT DAN DIUNDANGKAN DAN DITEGAKKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM, YANG DIJADIKAN PEDOMAN ATAU PEMANDU DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN ATAU UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU, DAN DIGUNAKAN UNTUK MEREALISASI TUJUAN, MENEGAKKAN HAK, ATAU MENJATUHKAN SANKSI.
(ADI SULISTIYONO)
Ilmu Hukum Rechtsdomatiek =Dogmatika hukum Jurisprudence: Ilmu pengetahuan yg
mempelajari hukum jus, juris: Hukum atau Hak. Prudentia: Pengetahuan ( melihat ke depan atau melihat keahlian)
ARTI ILMU HUKUM SATJIPTO RAHARDJO: ILMU YANG MENCAKUP DAN MEMBICARAKAN SEGALA HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN TENTANG SEGALA HAL DAN SEMUA SELUK BELUK MENGENAI HUKUM. GIJSSELS DAN VAN HOECKE: YURISPRUDENCE SEBAGAI SUATU PENGETAHUAN YANG SISTEMATIS DAN TERORGANISASIKAN TENTANG GEJALA HUKUM, STRUKTUR KEKUASAAN, NORMA-NORMA, HAK2 DAN KEWAJIBAN
RADBRUCH: ILMU YANG MEMPELAJARI MAKNA OBYEKTIF TATA HUKUM POSITIF, YANG DISEBUTNYA JUGA DOGMATIK HUKUM
PAUL SHOLTEN: ILMU HUKUM ADALAH BIDANG STUDI YANG MENELAAH HUKUM YANG BERLAKU SEBAGAI SUATU BESARAN
MOCHTAR KUSUMAATMADJA: ILMU HUKUM POSITIF (DOGMATIKA HUKUM/LEGAL DOCMATICS) ADALAH ILMU TENTANG HUKUM YANG BERLAKU DI SUATU NEGARA ATAU MASYARAKAT TERTENTU PADA SUATU SAAT TERTENTU. TUJUANNYA UNTUK MEMAHAMI DAN MENGUASAI PENGETAHUAN TENTANG KAIDAH DAN ASAS-ASAS UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR MENGAMBIL KEPUTUSAN.
SUNARYATI HARTONO: ILMU HUKUM ADALAH ILMU NORMATIF. METODE PENELITIAN YANG KHAS UNTUK ILMU HUKUM ADALAH METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF, SEDANGKAN METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL MERUPAKAN PENUNJANGNYA YANG DIPERLUKAN UNTUK “ MEMBERIKAN DIAGNOSE TENTANG KEPINCANGAN YANG TERDAPAT ANTARA HUKUM YANG TERTULIS DAN RASA KEADILAN DAN KEPATUTAN YANG DIANUT OLEH MASYARAKAT”.
BEBERAPA CIRI ILMU HUKUM 1. ILMUHUKUM BERSIFAT DOGMATIS
(ILMU HUKUM DOGMATIK): MEMPELAJARI HUKUM POSITIF, SDGKAN HUKUM POSITIF DIANGGAP DOGMA, DIANGGAP SEBAGAI SESUATU YANG TIDAK BOLEH DIBUKTIKAN LANJUT, TIDAK BOLEH DIGANGGU GUGAT. MENGGUNAKAN METODE SINTESIS : MENGGABUNGKAN DUA PREMISSE SHG MENJADI SUATU KESIMPULAN YG BERBENTUK SILOGISME. BARANGSIAPA MENCURI DIHUKUM. RAKO MENCURI. RAKO DIHUKUM
2. ILMU HUKUM BERSIFAT NORMATIF: OLEH
KARENA OBYEKNYA TERDIRI DARI NORMA ATAU KAEDAH ATAU NILAI 3. ILMU HUKUM BERSIFAT HERMENEUTIS: ILMU HUKUM BERSIFAT MENAFSIRKAN. Misalnya: Dalam Permindiknas....syarat menjadi rektor serendah rendahnya magister.. Pasal 6 (a) ayat (2) UUD 1945 “Setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabubungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu”. Pasal 22 (e) UUD 1945 : “Pemilu dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali” Dalam UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu legislatif bulan April dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bulan Juli.
4. ILMU HUKUM BERORIENTASI YURISPRUDENSIAL: ILMU HUKUM PERADILAN , ATAU ILMU HUKUM YG BERORIENTASI KEPADA YURISPRUDENSI
PRESKRIPTIF DLM ILMU HUKUM Ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilainilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan. (est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus: hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya, oki keadilan telah ada sebelum adanya hukum)
ILMU HUKUM DOGMATIK DOKMATIKA HUKUM UNTUK MENUNJUK PADA KEGIATAN ILMIAH YG MELAKUKAN INVENTARISASI, INTERPRETASI, SISTEMATISASI DAN EVALUASI PRODUK PERUU; PUTUSAN HAKIM; HK TIDAK TERTULIS; DOKTRIN ILMU HK YG BERWIBAWA. DLM UPAYA UNTUK MENEMUKAN & MENAWARKAN ALTERNATIF PENYELESAIAN YURIDIKAL BG MASALAH2 KEMASYARAKATAN . ILMU TENTANG PEMBENTUKAN HUKUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM.
PENDIDIKAN HUKUM 1.
1909 RECHTSSCHOOL (SEKOLAH HK) DIBENTUK GUBERNUR JENDRAL J.B. VAN HEUTS (STB. NO.93/1909). SEKOLAH KEJURUAN DG MASA STUDI 6 TAHUN: BAGIAN PERSIAPAN (3TH)-LULUSAN SD DAN KEAHLIAN HUKUM (3TH)-LULUSAN MULO & MOSVIA.
2.
1924 RECHTHOOGESSHOOL (RHS)-GUBERNUR JENDRAL D. FOCK MENETAPKAN REGLEMENT SEKOLAH TINGGI HUKUM-STB NO.457/1924. PEMBENTUKAN DILAKUKAN OLEH PROF.MR.PAUL SCHOLTEN (UNV.AMSTERDAM). SEPERTI DI BELANDA, RHS JUGA MENITIK BERATKAN PADA PENDIDIKAN AKADEMIK (ACADEMIC SHOOLING) DAN KURANG MEMPERHATIKAN PROFFESSIONAL SCHOOLING.
3.
PROF.MR. J.OPPENHEIM: “PARA YURIS LULUSAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM BELANDA ITU ADALAH ORANG2 YANG VOOR ALLES GESCHIT, VOOR NIET KLAAR (SESUAI, COCOK ATAU MEMENUHI SYARAT UNTUK MENJADIAPA SAJA, TIDAK SIAP UNTUK MENJADI APAPUN)
fuller
“Law is the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules” (The Morality of Law, 1971: 106).
TEORI HUKUM Ilmu atau disiplin hukum yang dlm perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dg tujuan untuk memperoleh pemahaman yg lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan. (TIH: Teori Hukum, Hukum dan Logika, Metodologi)
TEORI HUKUM
BERASAL DARI ISTILAH LEGAL THEORY,
YURISPRUDENCE, RECHTSTHEORY. (ABAD 19). DIAWALI MINAT FH MENGALAMI KELESUAN KRN TERLALU ABSTRAK & SPEKULATIF. DH TERLALU KONGKRET DAN TERIKAT RUANG DAN WAKTU. DILATARI DG KEBERADAAN DISIPLIN ILMIAH TTG HUKUM MEMUNCULKAN THE CHALLENGE OF SYNTHESIS (SELZNICK-NONET) = SISTEMATIKAL-METODIKALRASIONAL=INTERDISIPLINER POKOK TELAAH: A) ANALISIS PENGERTIAN HUKUM, PENGERTIAN & STRUKTUR SISTEM HUKUM, SIFAT DAN STRUKTUR KAIDAH HUKUM ATAU ASAS HUKUM; B) METODE PENERAPAN HUKUM; C)EPISTOMOLOGI HK; D) KRITIK THD KAIDAH HUKUM POSITIF TUGAS TEORI HUKUM (RADBRUCH): MEMBIKIN JELAS NILAI-NILAI SERTA POSTULAT-POSTULAT HUKUM SAMPAI KEPADA LANDASAN FILOSIFISNYA YANG TERTINGGI.
BEDA TEORI HUKUM DAN ILMU HUKUM (MC Leod-Sudikno M) Teori Hukum “is painted on larger canvas” (Mc. Leod); cakupannya lebih luas dari ilmu hukum. Pertanyaan-pertanyaan ilmu hukum ditemukan jawabannya dalam hukum positif, maknanya lebih sempit dan bersifat praktis-kongkret, mengandung nilai, dan normatif.
RICHARD A. POSNER
FRONTIERS OF LEGAL THEORY
LEGAL THEORY IS CONCERNED WITH THE PRACTICAL PROBLEM OF LAW, BUT IT APPROACHES THEM FROM THE OUTSIDE, USING THE TOOLS OF OTHER DISCIPLINE... (SUCH AS ECONOMIC, SOCIOLOGY, AND PSYCHOLOGY)
DUA PEMIKIRAN DLM ILMU HUKUM Jurisprudence Model
Sociological Model
TRADISI BESAR TRADISI BARU 1. Penguasaan Hk Positif 1. Theory building 2. Menerapkan Hukum 2. Pendidikan Keilmuan 3. Problem solving 3. L Scientist, L.Teorist 4. Pragmatis 4. Deskriptif 5. Pendidikan Profesional 5. Ilmu Dasar 6. Legal Craftmanship 6. Penelitian Socio-legal 7. Preskriptif 8. Ilmu Terapan 9. Penelitian Doktrinal
Model Hukum ala D.Black dan Dragan Milovanovich Jurisprudensi Model: 1. 2. 3. 4. 5.
Sistem aturan2 tertulis yg ada, ditetapkan dlm bentuk terkodifikasi oleh negara. Sistematisasi mrk yg sdg berlangsung menjadi suatu badan hukum yg relevan oleh beberapa prinsip justifikasi yg koordinatif. Aplikasi wacana hukum doktrin yg disusun oleh morphologi yg relevan (arti kata) dan struktur sintaksis untuk melakukan pertimbangan hukum yg benar. Aplikasi formal, logika untuk proposisi dan doktrin yg abstrak dan umum dg penggunaan wacana hukum doktrin thd situasi2 faktual oleh staff khusus. Bagaimana semua konflik dpt dimasukkan thd beberapa postulat absolut.
Sociological Model 1. 2.
3. 4. 5. 6.
Evolusi, stabilitas, fungsi dan pembenaran bentuk2 kontrol sosial; Bentuk2 pemikiran dan pemahaman hukum jika dihubungkan dg aturan/tatanan ekonomi politik tertentu. Prinsip2 legitimasi dan pengaruh2 yg berevolusi dg pengaruh dan prinsip. Penyebab perkembangan bentuk kontrol sosial. Transmisi metode pemahaman hukum yg benar. Penciptaan subyek yuridis dg hak-hak formal, abstrak dan universal.
JM
SM
Focus
Rules
Social Structure
Process
Logic
Behavior
Scope
Universal
Variabel
Perspective Participant
Observer
Purpose
Practical
Scientific
Goal
Decision
Explanation
Konsep Hukum (the building block suatu teori) ala Soetandyo 1. 2. 3. 4.
5.
Hukum adalah asas2 kebenaran dan keadilan yg bersifat kodrati dan berlaku universal. Hukum adalah norma-norma positif di dlm sistem perundang-undangan hukum nasional. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistematisasi sebagai judge made law. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sbg variabel sosial empirik (law as it is in society: struktural-makro-kuantitatif). Hukum adalah manifestasi makna2 simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dlm interaksii antar mereka (law as it is in human action: interaksional-mikrokualitatif)
Teori Hukum
Radbruch tugas TH adalah membikin jelas nilai-nilai serta
postulat2 hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tinggi. Paul Scholten: TH berupaya meneliti unsur yg sama dlm bentuk pada semua tata hukum, yang secara a priori menunjuk pada sisi logikal dari tiap hukum positif. JJH.Bruggink: TH (arti luas) pada hakikatnya mrpk suatu keseluruhan pernyataan yg saling berkaitan dg sistem konseptual aturan2 hukum dan putusan2 hukum, dan sistem tsb untuk sebagian yg penting dipositifkan.(SH, DH, TH (sempit), FH) Arief Sidharta: disiplin hukum yg secara kritis dan perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dr gejala hk baik sec.tersendiri maupun dlm kaitan keseluruhan; baik dlm konsepsi teoritisnya maupun pengejawantahan praktisnya, dg tujuan memperoleh pemahaman yg lebih baik dan penjelasan yg lbh jernih tentang bahan yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.
Teori Hukum ala Van Hoecke Teori hukum dalam ilmu hukum sebagai suatu sistem pernyataan (klaim), pandangan dan pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem hukum itu, yang dirumuskan sedemikian rupa shg berdasarkannya dimungkinkan untuk menjabarkan interpretasi aturan hukum atau pengertian dalam hukum (konsep hukum) yang terbuka bagi pengujian.
RICHARD A. POSNER
FRONTIERS OF LEGAL THEORY
LEGAL THEORY IS CONCERNED WITH THE PRACTICAL PROBLEM OF LAW, BUT IT APPROACHES THEM FROM THE OUTSIDE, USING THE TOOLS OF OTHER DISCIPLINE... (SUCH AS ECONOMIC, SOCIOLOGY, AND PSYCHOLOGY)
CAKUPAN TEORI HUKUM Menganalisis pengertian hukum, pengertian dan struktur sistem hukum, sifat dan struktur kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas hukum, dan pengertian serta interrelasi konsep2 yuridik (subyek hk, hak, kewajiban, hub hk, peristiwa hk, perikatan, tg gugat, dsb) 2. Ajaran Metode dr hk ( m.ilmu hk & m pembentukan-penemuan hk) 3. Ajaran ilmu dr hk. Mempermasalahkan keilmiahan dr ilmu hk 4. Kritik ideologi mencakup kritik thd kaidah hk positif. 1.
ALIRAN DALAM TEORI HUKUM
ALIRAN KLASIK
SOCRATES
(470 SM - 399 SM) HUKUM MERUPAKAN TATANAN YANG MENGUTAMAKAN KEBAJIKAN DAN KEADILAN BAGI UMUM; HUKUM BUKANLAH ATURAN YANG DIBUAT UNTUK MELANGGENGKAN NAFSU ORANG KUAT, BUKAN PULA ATURAN UNTUK MEMENUHI NALURI HEDONISME DIRI. PEMIKIRAN ETISNYA: TUJUAN KEHIDUPAN MANUSIA ADALAH EUDAMONIA (KEBAHAGIAAN), UNTUK MENCAPAINYA HARUS MELALUI VIRTUE. GNOTHI SEATON (KENALILAH DIRIMU)-PERILAKU HUKUM
PLATO, the Republik
(427-347 sebelum Masehi)
Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Pelaksanaan keadilan dipercayakan kepada para pengatur pemerintahan yang pendidikan serta kearifannya (0rang arif) bersumber pada ilham merupakan jaminan untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Selanjutnya Plato juga mengusulkan “negara hukum” sebagai alternatif suatu sistem pemerintahan yang lebih baik, dengan konsepnya mengenai negara keadilan yang dijalankan atas dasar norma-norma tertulis atau undang-undang.
Prof Taverne . ”. berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, meski dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik “
Aristoteles
(384-322 sebelum Masehi) Hukum harus ditaati demi keadilan, dan ini dibagi menjadi hukum alam dan hukum positif (ditetapkan penguasan negara). Hukum alam menurut Aristoteles merupakan aturan semesta alam dan sekaligus aturan hidup bersama melalui undangundang. Hukum merupakan wahana yang diperlukan untuk mengarahkan manusia pada nilai-nilai moral yang rasional. Dimana memandang kebenaran sebagai keutamaan hidup. Oleh karena itulah hukum itu harus adil. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak menutamakan diri sendiri, tp juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere ( Hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya)
HUKUM ALAM
Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice
fiat justisia et pereat mundus (ruat coelum): hukum yang berkeadilan harus dilaksanakan sekalipun dunia harus kiamat (sekalipun juga langit runtuh karenanya)
HUKUM ALAM HUKUM PADA DASARNYA MERUPAKAN CERMINAN TATANAN ILAHI. LEGISLASI HANYA MEMPUNYAI FUNGSI UNTUK MENGKLARIFIKASI DAN MENJELASKAN TATANAN ILAHI ITU
HA pada prinsipnya menyatakan bahwa hukum itu sama karena dilahirkan oleh manusia yang sama-sama mempunyai naluri etis, sebagaimana dijadikan demikian oleh alamnya atau fitahnya sendiri. Memberikan dasar etika dan moral bagi berlakunya hukum positif, memberikan dasar pembenar bagi berlakunya kebebasan manusia dalam kehidupan negara; memberikan ide dasar ttg keadilan sebagai tujuan hukum; dasar bagi kontitusi beberapa negara
H.A. Irrasional: bersumber pada Tuhan H.A. Rasional: bersumber pada Rasio Manusia (Abad 17)
HUKUM ALAM MERUPAKAN IDEAL-IDEAL YANG MENUNTUN PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAANNYA. SUATU DASAR DALAM HUKUM YANG BERSIFAT MORAL, YANG MENJAGA JANGAN SAMPAI TERJADI SUATU PEMISAHAN SECARA TOTAL ANTARA “YANG ADA SEKARANG” DAN “YANG SEHARUSNYA” SUATU METODA MENEMUKAN HUKUM YANG SEMPURNA ISI DARI HUKUM YANG SEMPURNA, YANG DAPAT DIDEDUSIKAN MELALUI AKAL. SUATU KONDISI YANG HARUS ADA BAGI KEHADIRAN HUKUM
THOMAS AQUINAS keadilan dalam dua kelompok, yaitu keadilan
umum atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas.
DIAS, JURISPRUDENCE 1. HUKUM ALAM SEBAGAI METODE 2. HUKUM ALAM SEBAGAI SUBSTANSI H.A.MTD: IA MERUMUSKAN DIRINYA UNTUK MENEMUKAN METODA YANG BISA DIPAKAI UNTUK MENCIPTAKAN PERATURAN YANG BAIK DAN/ATAU BERLAKU UNIVERSAL. HA.S: MENETAPKAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERISI BEBERAPA ASAS YANG ABSOLUT, YANG LAZIM DIKENAL SEBAGAI “HAK ASASI MANUSIA”. (HA. INI MENGALAMI KEMUNDURAN SEJAK ABAD KESEMBILAN BELAS UNTUK DIGANTIKAN ALIRAN POSITIVISME)
THOMAS AQUINAS (1225-1274 SM) Hukum merupakan bagian/cerminan dari tatanan Ilahi atau Wahyu (moral agama)-hukum ilahi positif-hukum diperlukan untuk menegakan kehidupan moral. 2. Hukum akal budi manusia-hukum positif manusia (H.A. Primer & H.A. Sekunder). 1.
H.A.Primer: norma yg bersifat umum berlaku wajar bagi semua manusia: berikan setiap orang haknya; jangan merugikan seseorang, hak atas kehidupan, ikatan perkawinan) H.A.Sekunder: yg benar dpt dirumuskan dlm norma2 yg berlaku in abstracto, yg disimpulkan dr H.A. Primer atau wahyu, misal: jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tua, jangan menghina. HUKUM YANG TDK ADIL, DAN TDK DPT DITERIMA AKAL, YG BERTENTANGAN DG NORMA HUKUM ALAM, TDK DPT SBG HUKUM, TP HK YG MENYIMPANG
1. 2. 3. 4.
THOMAS AQUINAS LEX AETERNA (Hukum & Kehendak Tuhan) LEX NATURALIS (Prinsip Umum HA) LEX DIVINA (Hukum Tuhan dlm Kitab Suci) LEX HUMANA (Hukum Buatan Manusia yg Sesuai dg Hukum Alam)-Penerapan Hukum Positif harus merupakan cerminan implementasi hukum ilahi) “HUKUM ADALAH PENATAAN PEMIKIRAN DEMI KEBAIKAN BERSAMA, YANG DIPUBLIKASIKAN OLEH MEREKA YANG PEDULI KEPADA KETERTIBAN MASYARAKAT”
KEADILAN VERSI AQUINAS 1. IUSTITIA DISTRIBUTIVA 2. IUSTITIA COMMUTATIVIA 3. IUSTITIA LEGALIS (KEADILAN HUKUM-KEADILAN
UMUM)
TEORI HUKUM AQUINAS HUKUM DAN PERUU-AN HARUS RASIONAL DAN MASUK AKAL. 2. HUKUM DITUJUKAN UTUK KEBAIKAN DAN KESEJAHTERAAN UMUM 3. HUKUM DIBUAT OLEH NALAR SEMUA ORANG MELALUI BADAN LEGISLASI 4. HUKUM PERLU DIPUBLIKASIKAN 1.
HUKUM ISLAM SEMUA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN HARUS BERSUMBER PADA AL-QUR’AN DAN AL-HADIST IJTIHAD: USAHA YANG SUNGGUH-SUNGGUH DG MENGGUNAKAN SEGENAP KEMAMPUAN YG ADA , DILAKUKAN OLEH ORANG AHLI YG MEMENUHI SYARAT UNTUK MENDAPATKAN GARIS HUKUM YANG BELUM DIATUR SECARA DETAI L DALAM AL-QURAN DAN AL-HADIST
HAM Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **) (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)
RUDOLF STAMMLER HUKUM ADALAH SUATU STRUKTUR TERTENTU YANG MEMBERI BENTUK PADA TUJUAN-TUJUAN MANUSIA YANG MENGGERAKKAN MANUSIA UNTUK BERTINDAK. UNTUK DAPAT MENEMUKAN ASAS-ASAS UMUM DARI PEMBENTUKAN STRUKTUR YANG DEMIKIAN ITU, KITA HARUS MENGABSTRAKSIKAN TUJUAN2 TERSEBUT DARI KEHIDUPAN SOSIAL YANG NYATA. KITA HARUS MENEMUKAN ASALNYA DAN BERTANYA KEPADA DIRI KITA SENDIRI, APAKAH YANG MERUPAKAN HAL YANG POKOK YANG HARUS KITA LAKUKAN UNTUK MEMAHAMINYA SEBAGAI SUATU SISTEM TUJUAN-TUJUAN YANG HARMONIS DAN TERATUR. KEMUDIAN, DENGAN BANTUAN ANALISA YANG LOGIS, KITA AKAN MENEMUKAN ASAS-ASAS PENYUSUNAN HUKUM TERTENTU YANG MUTLAK SAH, YANG AKAN MENUNTUN KITA DENGAN AMAN DALAM MEMBERIKAN PENILAIAN TENTANG TUJUAN-TUJUAN YANG LAYAK UNTUK MENDAPATKAN PPENGAKUAN OLEH HUKUM DAN BAGAIMANAKAH TUJUAN-TUJUAN ITU BERHUBUNGAN SATU SAMA LAIN SECARA HUKUM.
fuller Lon L. Fuller membedaan antara “morality of duty” dan “morality of aspira tion”. Dengan demikian, menurut Fuller, hukum memiliki arti ganda, yaitu ke luar hukum adalah suatu kewajiban, sedangkan ke dalam, hukum itu adalah “pekerjaan mencipta”. Menurut Fuller, untuk mengukur dan memberikan kualifikasi terhadap hukum sebagai sistem hukum harus mengandung moralitas tertentu, diletakkan pada ‘eight negative criteria’sebagai ‘principles of legality’. Moralitas tertentu yang dapat memungkinkan terjadinya hukum, disebutnya sebagai “internal morality”hukum, “…set out by Fuller as ‘eight ways to fail to make law’…” Disebutnya sebagai “internal” sebab, “… they are implicit in the concept of law”, dan sebagai “morality” sebab, “… they set up standards for evaluating official conduct”. (The Morality of Law)
LON L. FULLER
(MORALITY OF LAW, ABAD XX) FULLER TDK BERPENDAPAT BAHWA SISTEM HUKUM ITU HARUS SESUAI DG SUATU TUNTUTAN MORALITAS TERTENTU ATAU DIUKUR DARI SUATU STANDAR YANG BERASAL DARI LUAR SISTEM ITU. TAPI PERATURAN2 HUKUM ITU PERLU TUNDUK PADA INTERNAL MORALITY. Hukum merupakan usaha untuk menundukkan tingkah laku manusia ke bawah peraturan2.
Analogi Fuller Aturan hukum alamnya Fuller dapat dibandingkan dengan undangundang “alamiah” yang berlaku bagi arsitek, yang mengharapkan rumah yang harus dibangun itu konstruksinya baik dan tepat untuk tujuannya seperti yang direncanakan. Rumah tersebut harus menjadi rumah yang “nyaman” bagi para penghuninya, sehingga mereka dapat tinggal dengan senang. Dengan pemikiran yang sama, pembuat peraturan harus menjaga bahwa stelsel hukum yang dikonstruksikannya benfungsi dengan baik dan hal yang tidak boleh dilupakan bahwa hukum haruslah tersedia untuk komunikasi yang lancar dan menyenangkan bagi para warga negara (The Morality of Law, 1971: 205).
Principles of legality (FULLER) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sistem Hukum hrs mengandung peraturan2, tdk boleH mengandung sekedar keputusan2 yg bersifat ad hoc. Peraturan yg dibuat itu harus diumumkan. Tdk boleh ada peraturan yg berlaku surut. Peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. Suatu sistem tdk boleh mengandung peraturan2 yg bertentangan satu sama lain. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-rubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari
ERA ABAD 20: PASCA PD II TEORI W.A.W LUYPEN: HUKUM ITU KEINSYAFAN KEADILAN (= ZAMAN KLASIK ERA SOCRATES, PLATO, ARISTOTELES) PEMBENTUK HUKUM PERLU DIPANDU KEADILAN. DARI KEADILAN ITULAH MUNCUL HUKUM YANG MEWAJIBKAN. TANPA SIFAT MEWAJIBKAN INI, MAKA TIDAK ADA SUATU ATURAN PUN YANG PANTAS DISEBUT HUKUM.
Negara satgas Satgas-TKI; Keppres No.8 Tahun 2012 SatgasANTI-PORNOGRAFI- Perpres Nomor 25/2012 :
beranggotakan 17 kementerian. Pembrantasan Mafia Hukum: Keppres No.37/2009. Satgas Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Investasi (Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012) Satgas Investasi Infrastruktur Satgas Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Satgas Operasi Pembrantasan Mafia Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BPH Migas)
PERDA SYARIAH 1.
Perda Prov. Gorontalo No. 22/2005 tentang Wajib Baca Tulis AlQuran bagi siswa yang beragama Islam
2. Perda Propinsi Daerah (Qanun) Istimewa Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) . 3. Perda Kab. Solok No. 10/2001 tentang Wajib Baca Al-Qur’an untuk Siswa dan Pengantin 4. Perda kota Solok No 6 Tahun 2002 Tentang wajib berbusana Muslimah . 5. Instruksi walikota Padang nomor 451.422/Binsos-III/2005 Tentang pelaksanaan Wirid Remaja didikan subuh dan Anti Togel / Narkoba serta Berpakaian Muslim / Muslimah bagi Murid/Siswa SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/SMK/SMA di Kota Padang . 6. SE Bupati Kab. Cianjur No. 451/2719/ASSDA I (Sept 2001), tentang Gerakan Aparatur Berahlaqul Karimah dan Masyarakat Marhamah 7. Perda Kab. Banjar No. 8/2005 tentang Jum’at Khusyu’ ; 8. Peraturan Desa Muslim Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba No. 05 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk. 9. Manokwari Penerapan hukum berdasarkan Injil, yang secara spesifik menjelaskan mengenai pelarangan minuman beralkohol dan kegiatan prostitusi, peraturan mengenai busana dan persekutuan, termasuk pelarangan penggunaan dan pemakaian simbol-simbol agama, dan pelarangan pembangunan rumahrumah ibadat aganma lain didekat Gereja
@ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO
9/20/2015
POSITIVISISME HUKUM
1.
Positivisme merupakan salah satu aliran yang telah mendominasi pemikiran dan konsepsi-konsepsi hukum di berbagai negara sejak abad XIX.
2.
Penganut paham ini akan senantiasa menggunakan parameter hukum positif – bahkan cenderung mengagungagungkan hukum positif – untuk melakukan penilaian terhadap suatu masalah dengan mekanisme hirarki perundang-undangan.
3.
Dengan penggunaan aliran ini – di mana penegakkannya mengandalkan sanksi bagi siapa yang tidak taat – para pengikutnya berharap (bahkan telah memitoskan) akan tercapai kepastian dan ketertiban serta mempertegas wujud hukum dalam masyarakat. Aliran ini mendekonstruksi kosep2 Hk aliran HK Alam, dari konsepnya yg semula metafisik (hk sbg ius atau asas2 keadilan yg abstrak) kekonsepnya yang lebih positif (hk sebagai lege atau aturan perundang2an), oleh sebab itu harus dirumuskan secara jelas dan pasti.
4.
PENGARUH ALIRAN FILSAFAT POSITIVISME (AUGUST COMPTE) Paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai suatu yang eksis sebagai salah satu objektiva, yang harus dilepaskan dari sembarang macam prakonsepsi metafisis yang subyektif sifatnya. PRINSIP UTAMA ALIRAN FP Hanya menganggap benar yg benar2 tampil dalam pengalaman.
1. 2. 3.
Hanya yang pasti secara nyata yang diakui sbg kebenaran Hanya melalui ilmulah pengalaman nyata itu dapat dibuktikan 4.
Semua kebenaran hanya didapat melalui ilmu.
PRINSIP DASAR POSITIVISME HUKUM Suatu tatanan hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial (SPENCER), jiwa bangsa (VON SAVIGNY), dan hukum alam, melainkan karena mendapat bentuk positifnya suatu instansi yg berwenang. 2. Dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya yang dipandang. Hukum sbg hukum hanya ada dg bentuk formalnya. 3. Isi material hk memang ada, tetapi tdk dipandang sbg bahan ilmu pengetahuan hukum, krn isi mrp variabel yg bersifat sewenang2. Isi hk tergantung dr situasi etis dan politik suatu negara, mk hrs dipelajari ilmu pengtahuan lain. TiGa Aliran PH: Positivisme Hukum Analitis, Teori murni hukum, Positivisme pragmatis 1.
TEORI POSITIVISME HUKUM ANALITIK – ANALITICAL LEGAL POSITIVISM
HART- THE CONSEPT OF LAW 1961 1. Undang-undang adalah perintah manusia; 2. Tidak perlu adanya hubungan hk antara hk dg moral atau hk yang ada dan yang seharusnya ada; 3. Analisis dari konsepsi-konsepsi hkum: a) layak dilanjutkan; b) harus dibedakan dari penelitian2 historis
mengenai sebab2
atau asal-usul dari UU dari penelitian2 sosiologis mengenai hubungan hk dg gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hk apakah dalam arti moral atau sebaliknya. 4. System hukum adalah system logis tertutup, artinya, putusan2 hk yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan2 hk yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan2 social, kebijaksanaan, norma2 moral; 5. Penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan.
H.L.A HART:
SISTEM HUKUM
PRIMERY RULES : menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak.{ 1). Ada Keteraturan berperilaku di masy, dan tekanan sosial bg mrk yg menyimpang; 2) dirasakan sbg sebuah kewajiban oleh sebagian besar anggota masy.} SECONDARY RULES: aturan tentang aturan (1. Aturan yg menetapkan sahnya suatu peraturanr of recognition.2. Bagaimana dan oleh siapa dp diubah- r of change; 3. Bagaimana dan oleh siapa dapat ditegakkan- r of adjudication).
John Austin-The Province of Jurisprudence Determined 1832 1. Hukum merupakan perintah dari kekuasaan politik yg berdaulat dalam suatu negara . Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap & tertutup (closed logical system). Selanjutnya ilmu hk (jurisprudence) dipandang sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. 1. Hukum positif harus memenuhi beberapa unsur,yaitu: adanya unsur perintah, sanksi, kewajiban untuk mentaati, dan kekuasaan yg berdaulat.
POSITIVISTIC
LEGAL
REASONING
Deductive Method The Legal Rule = Mayor Premise The Case = Minor Premise The Verdict = Logical Conclusion
TEORI HUKUM MURNI
DOKTRIN LEGISM
(Positivism in Jurisprudence) Ajaran Hukum Murni Hukum (Undang-Undang) = Sistem Tertutup Sistem Masyarakat <--> Sistem Hukum Metode: Silogisme Deduksi Sumber bahan hukumnya =Hukum Formil (UU) Hakim = Mulut Undang-Undang
Hans Kelsens (1881-1973): Kelsen lahir di Praha pada 11 Oktober 1881. Keluarganya yang merupakan kelas menengahYahudi pindah ke Vienna. Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai kariernya sebagai seorang teoritisi hukum pada awal abad ke-20. Hans Kelsen meninggal dunia pada 19 April 1973 di Berkeley. Kelsen meninggalkan hampir 400 karya
TEORI HUKUM MURNI Pada awal abad ke-20. menurut Kelsen, filosofi
hukum telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Oleh karenanya, Kelsen mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas hukum
1.
THM mrp suatu pembrontakan yg ditujukan thd ilmu hukum yg ideologis, yang hanya mengembangkan hk sbg alat pemerintah dlm negara2 totaliter.
2.
THM mrp gambaran hk yg bersih dlm abstraksinya, dan ketat dalam logikanya. Oki, menyampingkan hal-hal yg bersifat ideologis yg dianggap irasional
3.
THM tidak boleh dicemari ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika.
4.
Grundnorm merupakan semacam bensin yang menggerakkan sistem hukum. Menjadi dasar mengapa hukum itu harus dipatuhi dan yang memberi pertanggungjawaban mengapa hukum itu harus dipatuhi.
5.
Stufentheory. Sistem hukum pada hakikatnya mrp sistem hirarkis yang tersusun dari peringkat terendah hingga peringkat tinggi.
TEORI HUKUM ala HANS KELSEN 1. 2.
3. 4.
5. 6.
Tujuan teori hukum adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan. Teori hukum meru;pakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya. Hukummerupakan ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma , tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata , mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif adalah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang ada.
Pancasila Merupakan Sumber Segala Sumber Hukum Negara (PASAL 2 UU NO.12 TAHUN 2011)
UU NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERUU-AN a. Undang-Undang Dasar 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
hirarki peruu-an
TAP MPRS XX/MPRS/1966
1.
UUD 1945
2.
KETETAPAN MPR
3.
UU/PERPU
4.
PERATURAN PEMERINTAH
5.
KEPUTUSAN PRESIDEN
6.
PERATURAN MENTERI
7.
PERATURAN PELAKSANA LAINNYA
TAP MPR NO.III/MPR/2000
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
UUD 1945 KETETAPAN MPR UU PERPU PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH
UU NO 10 TH 2004
1. 2. 3. 4. 5.
UUD 1945 UU/PERPU PP PERPRES PERDA (PERDA PROPINSI, PERKAB/KOTA, PERDES)
UU NO 12 TAHUN 2011
1. UUD 1945 2. KETETAPAN MPR 3. UU/PERPU 4. PP 5. PERPRES 6. PERDAPROPINSI 7. PERDAKOTA/KAB
KETETAPAN MPR Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. @ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO
9/20/2015
PASAL 8
Jenis Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh:
1.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,KomisiYudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, KepalaDesa atau yang setingkat.
2.
Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
@ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO
9/20/2015
ARAS PRAKSIS
EVALUASI PERDA= DIBATALKAN Sepanjang tahun 2002 sampai 2009 Kemdagri
membatalkan 1.878 Perda, tahun 2010 se banyak 407 Perda dibatalkan. Ta hun 2011 membatalkan 351 Perda. Pada Tahun 2012. Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 173 Peraturan Daerah (Perda) dari tiga ribu Perda yang diajukan Pemerintah Daerah. Belasan triliun rupiah uang negara terbuang percuma. Dengan perkiraan pembuatan setiap perda membutuhkan biaya sekitar Rp 300 juta. @ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO
9/20/2015
Pasal 15 ayat (2) UU NO.30 TH 2004 JABATAN NOTARIS (UU. No. 2 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS)
Notaris berwenang pula: a)
mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b)
membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c)
membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d)
melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e)
memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f)
membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g)
Membuat akta risalah lelang
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Pasal 6 Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah : a)
berkewarganegaraan Indonesia;
b)
berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
c)
berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat;
d)
belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
e)
sehat jasmani dan rohani;
f)
lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi;
g)
lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional.
Notaris = Pejabat Lelang Kelas II Kepmenkeu Nomor 175/KMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang dan Permenkeu dan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Sehat jasmani dan rohani,
memiliki kemampuan melaksanakan lelang dibuktikan dengan rekomendasi dari Kepala KP2LN setempat dan lulus ujian Profesi Pejabat Lelang dan Penilai,
mengikuti diklat Profesi Pejabat Lelang dan Penilai atau Diklat Lelang III(Khusus), . Risalah Lelang yang dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II adalah akta otentik, karena sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata. wilayah kerja Pejabat Lelang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Risalah Lelang berguna sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak yaitu penjual dan pembeli (pemenang lelang), hal ini untuk melindungi para pihak terhadap kemungkinan perbuatan hukum pihak ketiga.
INVENTARISASI PERUU LEMBAGA PEMBIAYAAN 1)
Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiyaan.
2)
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
3)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (“PMK”).
4)
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 220/PMK.010/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan.
5)
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6)
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
7)
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ADI SULISTIYONO-SOSIALISASI FIDUSIA ONLINE-NOVOTEL- SOLO- 2 JULI 2013
99
Politik Hukum Lembaga Pembiyaan 1.
Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI) tentang “Perizinan Usaha Leasing”. Tanggal 7 Februari 1974
2.
Keputusan Presiden Pembiayaan .
3.
Keputusan Menteri Keuangan No. 634/KMK.013/1990 tentang Penyediaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha. Tanggal 5 Juli 1990
4.
Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No. 607/KMK.017/1995 dan Gubernur Bank Indonesia No.28/9/KEP/GBI tentang Pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan. Tanggal 19 Desember 1995.
5.
KMK. No1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan ( diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor468/KMK.017/1995)
6.
Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Tanggal 27 Oktober 2000.
Nomor
ADI SULISTIYONO
61 Tahun 1988 Tentang Lembaga
100
PMK-130-2012 PMK berlaku mulai tanggal 7 Oktober 2012. Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk
kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran
Fidusia harus dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Bertentangan apa tidak ? UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
UU JF tdk mengtur jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia. ADI SULISTIYONO
101
Keppres No 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Dicabut oleh Mahkamah Agung (MA)
Kepres 3/1997 mengatur minuman dengan kandungan alkohol 1-5 persen (gol A) boleh beredar cukup bebas, tetapi tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau daerah tertentu yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
Minuman beralkohol dengan kadar 5-20 persen dikategorikan sebagai golongan B dan kadar 20-55 persen disebut sebagai golongan C. Keppres 3/1997 menyatakan minuman beralkohol golongan B dan C hanya boleh beredar di kawasan tertentu dengan pengawasan, seperti di hotel, bar, restoran, dan tempat tertentu yang ditetapkan kepala daerah.
Keppres 3/1997 bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, UU Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (diganti UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan) @ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO
9/20/2015
SBY dan MIRAS Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani peraturan presiden (perpres) baru tentang pengendalian minuman beralkohol (mihol). Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, untuk mengganti keputusan presiden (keppres) sebelumnya yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA) pada Juni. ditandatangani SBY pada 6 Desember 2013.
@ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO
9/20/2015
Hal yang baru dari perpres pengendalian mihol adalah Pemberian kewenangan pada bupati dan wali kota di daerah-daerah, serta gubernur di DKI Jakarta untuk menentukan tempat-tempat di mana mihol boleh diperjualbelikan atau dikonsumsi. Syaratnya, mesti tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, dan rumah sakit. (Pasal 7 ayat (2))
@ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO
9/20/2015
Putusan MK Nomor
93/PUU-X/2012
Menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi konstitusionalnya: Sejak putusan tersebut, Pengadilan Agama menjadi satusatunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syari’ah (sebelumnya bisa memilih melalui PN).
Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undangundang Nomor 21 tahun 2008
“yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai de ngan isi akad” adalah upaya sebagai berikut: musyawarah; mediasi perbankan; melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Fiksi Hukum 1. FIAT JUTITIA RUAT CAELUM : HUKUM HARUS 2. 3. 4. 5.
DITEGAKKAN WALAU LANGIT RUNTUH. PRESUMPTION OF INNOCENT (ASAS PRADUGA TAK BERSALAH) SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UNDANGUNDANG. (presumptio iures de iure). EQUALITY BEFORE THE LAW PUTUSAN HAKIM SELALU DIANGGAP BENAR (res judicata pro veritate habetur)
Fiat Justitia Ruat Coelum (Keadilan harus
ditegakkan meskipun langit runtuh) Justitiae Non Est Neganda Non Differenda (Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda) Nemo Est Supra Leges (Tidak seorangpun kebal hukum)
ASAS HUKUM Dalam setiap aturan hukum dapat dilacak asas hukumnya. Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan ‘jantungnya’ peraturan hukum. Bellefroid, setiap tertib hukum yang berlaku di setiap negara selalu ditopang oleh asas hukum. Paton, asas hukum membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang, dan mempunyai nilai etis
ASAS HUKUM MRP ‘JANTUNG’ Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. 2. Asas hukum merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis. 3. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya karena telah melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan2 selanjutnya 1.
ASAS-ASAS HUKUM 1.
2. 3. 4.
Nullum delictum nulla poena sina praevea lege poenali. Lex termporis delicti; Lex superior derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah); Lex posterior derogat legi apriori (hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama); lex spesialis derogat legi generalis (hukum khususmengalahka hukum yang umum); Res ipso loquitor (fakta sudah berbicara sendiri); urus testis nurus testis (satu saksi bukan saksi); Primus interpares (yang utama dalam kedudukan yang sederajat) Asas Hak Kebendaan (Asas Hukum pemaksa, dapat dipindahtangankan, individualitas, totalitas, tidak dapat dipisahkan, prioritas, percampuran, publisitas) Hukum Investasi (asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional).
Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri (UU Telekomunikasi No.36 Tahun 1999) 6. Penyelengaaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. (Pasal 41 Tahun 1999) 7. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri atas Asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, efektivitas (UU No.32 Tahun 2004) 5.
Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali (Azas Legalitas) : tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, sebelum didahului oleh suatu peraturan.
Lex Superior Derogat Legi Inferiori : hukum yang tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang rendah. Misalnya, Undang-Undang lebih diutamakan daripada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, begitu seterusnya.
Lex Specialist Derogat Legi Generale : hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat di kesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.
Lex Posteriori Derogat Legi Priori : peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Artinya, undang-undang baru diutamakan pelaksanaannya daripada undang-undang lama yang mengatur hal yang sama, apabila dalam undangundang baru tersebut tidak mengatur pencabutan undang-undang lama.
Lex Dura, Sed Temen Scripta : peraturan hukum itu keras, karena
wataknya memang demikian. Summum Ius Summa Iniuria : kepastian hukum yang tertinggi, adalah
ketidakadilan yang tertinggi. Ius Curia Novit : hakim dianggap mengetahui hukum. Artinya, hakim tidak
boleh menolak mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan tidak ada hukumnya karena ia dianggap mengetahui hukum. Presumption of Innosence (praduga tak bersalah) : seseorang tidak boleh
disebut bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Res Judicata Proveri Tate Habetur : setiap putusan pengadilan/hakim
adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen : setiap orang dianggap
mengetahui hukum. Artinya, apabila suatu undang-undang telah dilembarnegarakan (diundangkan), maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.
Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukanlah saksi) : hakim harus
melihat suatu persoalan secara objektif dan mempercayai keterangan saksi minimal dua orang, dengan keterangan yang tidak saling kontradiksi. Atau juga, keterangan saksi yang hanya satu orang terhadap suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai saksi. Audit et Atteram Partem : hakim haruslah mendengarkan para pihak
secara seimbang sebelum menjatuhkan putusannya. In Dubio Pro Reo : apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa,
hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa. Fair Rial atau Self Incrimination : pemeriksaan yang tidak memihak,
atau memberatkan salah satu pihak atau terdakwa. Speedy Administration of Justice (peradilan yang cepat) : Artinya,
seseorang berhak untuk cepat diperiksa oleh hakim demi terwujudnya kepastian hukum bagi mereka. The Rule of Law : semua manusia sama kedudukannya di depan
hukum, atau persamaan memperoleh perlindungan hukum.
Nemo Judex Indoneus In Propria : Tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang
baik dalam perkaranya sendiri. Artinya, seorang hakim dianggap tidak akan mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya, sehingga ia tidak dibenarkan bertindak untuk mengadilinya. The Binding Forse of Precedent atau Staro Decises et Quieta Nonmovere :
pengadilan (hakim) terdahulu, mengikat hakim-hakim lain pada peristiwa yang sama (asas ini dianut pada negera-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris). Cogatitionis Poenam Nemo Patitur : tidak seorang pun dapat dihukum karena
apa yang dipikirkan atau yang ada di hatinya. Artinya, pikiran atau niat yang ada di hati seseorang untuk melakukan kejahatan tetapi tidak dilaksanakan atau diwujudkan maka ia tidak boleh dihukum. Di sini menunjukkan bahwa hukum itu bersifat lahir, apa yang dilakukan secara nyata, itulah yang diberi sanksi.
REBUS SIC STANTIBUS asas yang dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan yang mendasar/fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian internasional yang telah disepakati. Clausula Rebus Sic Stantibus : yaitu keadaan yang menghilangkan kewajabian dari masing2 pihak dalam suatu perjanjian apabila terjadi suatu "fundamental change of circumstances" atau perubahan yg mendasar dari suatu keadaan.
Korban aliran positivisme HAMDANI Kasus Hamdani, buruh PT Osama Mas Utama, divonis Pengadilan Negeri Tangerang 2 bulan 24 hari setelah didakwa mencuri sepasang sandal yang telah berlubang.
BALADA IBU MINAH
IBU MINAH (65 TAHUN-WARGA DUSUN SIDOHARJO, DESA
DARMAKRADENAN, KECAMATAN AJIBARANG, BANYUMAS, JAWA-TENGAH) MENCURI TIGA BUTIR KAKAO DARI KEBUN MILIK PT.RUMPUN SARI ANTAN, YANG HENDAK DIGUNAKAN PEMBIBITAN. DIPROSES SEBAGAI TERSANGKA / TERDAKWA OLEH POLISI (AJIBARANG), DAN JAKSA (NOORHANIYAH). HAKIM MENJATUHKAN VONIS SATU SETENGAH BULAN DG MASA PERCOBAAN 3 BULAN.
Kasus Kriminalisasi Pemulung PN Jakpus pada 3 Mei 2010 memvonis bebas Chairul Saleh seorang pemulung yang dituduh memiliki ganja seberat 1,6 gram. Pria 38 tahun ini dipaksa mengakui memiliki ganja oleh sejumlah oknum polisi ini. Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (Kapolri) menindaklanjuti kasus dugaan rekayasa tsb. Dalam sidang disiplin Propam Polres Jakpus menjatuhkan hukuman kepada 4 polisi yang terlibat dalam rekayasa kasus kepemilikan ganja terhadap pemulung Chairul Saleh ini. Kanit Narkoba Polsek Kemayoran Aiptu Suyanto didemosi sedangkan penyidik Brigadir Rusli ditunda kenaikan pangkatnya selama 1 tahun. Kemudian Aiptu Ahmad Riyanto ditunda kenaikan pangkat selama satu tahun, serta dimutasi secara demosi. Dan untuk Brigadir Dicky ditempatkan ke tempat khusus selama 7 hari.
Salah Tangkap Ujang Tukang Ojek
Diketahui, sebelumnya Ujang A Sudirman (53) ditangkap polisi
dan dituduh sebagai pelaku pencurian brankas berisi uang tunai Rp. 80 juta dan surat-surat berharga di rumah Mintarja, warga Perumahan Citra Raya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Ujang sempat dianiaya dan disetrum oleh polisi sebelum kemudian dijebloskan ke sel tahanan selama 14 hari. Setelah dibebaskan, Ujang sempat dibelikan pakaian lengkap dan uang sebesar Rp. 1 juta. Selanjutnya Ujang melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polda Metro Jaya COPYRIGHT BY ADI SULISTIYONO
121
SP3-POLISI Kasus dugaan korupsi sewa kendaraan dinas (randis) PLN Sulawesi-Maluku-Papua (Sulmapa) resmi dihentikan alias SP3 oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulselbar. Padahal dalam kasus tersebut, General Manager (GM) PT PLN Sulawesi Maluku Papua (Sulmapa), Suaib Sakariah sempat dinyatakan sebagai tersangka.
“PERCOBAAN” UNTUK KORUPTOR Putusan hakim yang hanya memberikan
hukuman percobaan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Salah satunya dijatuhkan kepada Ketua DPRD Jateng periode 19992004, Mardijo. Terdakwa korupsi dobel anggaran APBD Jateng sebesar Rp 14,8 miliar ini hanya diberi hukuman percobaan selama dua tahun
PENGKHIANATAN
Pasal 28D UUD 1945
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)
KRITIK TERHADAP positivisme hukum
Oliver Wendell Holmes Pada 8 Januari 1897, Oliver Wendell Holmes, “The
Path of Law” (Boston University). “....sarjana hukum yang hanya menguasai hukum secara normatif, adalah sarjana hukum masa lalu, sedangkan sarjana hukum masa kini adalah ... yang menguasai statistik dan ekonomi “.
PROF.DR. ADI SULISTIYONO-UNS-SOLO
HARI CHAND
Modern Yurisprudence Mhs Kedokteran, mempelajari anatomi manusia dan semua bagian tubuh dalam struktur, hubungan, dan fungsinya.
Mhs hukum, mempelajari substansi hukum harus belajar konsep hukum, kaidah-kaidah hukum, struktur, dan fungsi hukum. Mhs Kedokteran, juga mempelajari faktor eksternal yg mempengaruhi tubuh, mis. Panas, dingin, kuman , virus, dll. Mhs Hukum, juga mempelajari faktor-faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai. Namun demikian mhs hukum tidak akan mampu menelaah permasalahan hukum tanpa mempunyai standar, nilai-nilai, teknik dan ketrampilan hukum, dan metode yang disediakan ilmu hukum.
TEORI FRANQOIS GENY: HUKUM ITU PERLU TAFSIRAN KONTEKSTUAL
1. 2. 3. 4.
UU TIDAK AKAN PERNAH MAMPU DENGAN SEMPURNA MEMPRESENTASIKAN KEUTUHAN REALITAS YANG ADA DALAM BENTANGAN KEHIDUPAN SOSIAL; OKI, HUKUM ITU PERLU TAFSIRAN KONTEKSTUAL MEMPERHATIKAN MAKSUD PEMBENTUK UU WAKTU UU ITU DIBUAT. SITUASI MASYARAKAT WAKTU UU ITU DIBENTUK LOGIKA INTERNAL DAN SISTEMATIKA UNDANG UNDANG ITU SENDIRI. SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DAN KEPENTINGAN UMUM (CARLOS COSSIO)
RENUNGAN DARI SATJIPTO RAHARDJO
FIDELITY TO LAW CANNOT BE CONSTRUED MERELY AS FIDELITY TO STATUTORY LAW, BUT MUST BE UNDERSTOODAS FIDELITY TO THE PRINCIPLE OF JUSTICE THAT UNDERLIE STATUTORY LAW.
TEORI HISTORIS
Hukum Historis Von Savigny Kekuatan untuk membentuk hukum terletak pada rakyat yg terdiri dr kompleksitas individu dan perkumpulan2. Pembuat undang2 hrs mdpt bahannya dr rakyat dan ahli hukum dg mempertimbangkan perasaan hukum dan perasaan keadilan masyarakat.
Inti ajaran historisme atau aliran sejarah adalah bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari jiwa rakyat yang oleh murid Savigny yaitu: G. Puchta dinamainya Volkgeist; Dengan demikian, penganut historisme menolak pandangan bahwa hukum itu dibuat. Bagi mereka, hukum itu ditemukan dalam masyarakat. Mereka jelas sangat mengagumkan masa lampau. Terdapat hubungan organis antara hukum jiwa rakyat. Hukum yang benar-benar hidup hanyalah hukum kebiasaan. Ciri khas adalah ketidakpercayaan pada pembuat undang-undang, serta ketidakpercayaan pada kodifikasi.
Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang
bersama masyarakat (Das Recht Wird Nicht Gemacht, Est Ist Und Wird Mit Dem Volke). Di dunia ini terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa tadi memiliki suatu Volkgeist (jiwa rakyat). Jiwa ini berbeda, baik menurut waktu maupun tempat. Salah satu kritik terhadap ajaran historis ini adalah karena memberikan nilai yang terlalu tinggi terhadap jiwa bangsa sebagai sumber hukum. Padahal “ukuran jiwa bangsa” di dalam suatu masyarakat modern yang kompleks sangatlah abstrak dan sukar didefinisikan. Selain itu, iklim globalisasi sudah semakin menyulitkan bagi kita untuk membuat ukuran jiwa bangsa
William graham sumner Law has never more ahead of the customs or mores of the people- the legislation that was not firmly rooted in popular folk-was doomed to failure (hukum tidak pernah berberak maju dari kebiasaan atau adat istiadat masyarakatbhwa undang-undang yang tidak berakar kuat di cara cara hidup masyarakat umum mengalami kegagalan)
PERDA ADAT
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN MALINAU.
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 1 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG RATSHAP DAN OHOI (KESATUAN MAYARAKAT ADAT);
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO .
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA
PERATURAN DAERAH NAD NO. 7/2000 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN ADAT
@ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO
9/20/2015
Pengakuan Konstitusi Pasal 18B (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang. **) (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang. **)
Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan
berkembang bersama masyarakat (Das Recht Wird Nicht Gemacht, Est Ist Und Wird Mit Dem Volke). Di dunia ini terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa tadi memiliki suatu Volkgeist (jiwa rakyat). Jiwa ini berbeda, baik menurut waktu maupun tempat.
UTILITARISME Jeremias Bentham Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yg dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat2 yg dihasilkan dr penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan mengurangi penderitaan.
Jeremy Bentham (1748-1832) Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan
dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan dan kejahatan adalah kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Dengan kata lain, untuk memelihara kegunaan. Keberadaan hukum diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi bentrokan kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan yang sebesar-besarnya, untuk itu perlu ada batasan yang diwujudkan dalam hukum, jikas tidak demikian, maka akan terjadi homo homini lupus (manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain). Oleh karena itu, ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme yang individual.
Jeremy Bentham Prinsip-prinsip dasar ajaran adalah sebagai berikut : 1. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan
kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi ”the greatest heppines of the greatest number” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. 2. Prinsip itu harus diterpkan secara Kuatitatif, karena kualitas kesenangan
selalu sama. 3. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka
perundang-undangan harus mencapai empat tujuan : a) To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup) b) To Provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah) c) To provide security (untuk memberikan perlindungan) d) To attain equity (untuk mencapai persamaan)
Alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan dan kejahatan adalah kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Dengan kata lain, untuk memelihara kegunaan. Keberadaan hukum diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi bentrokan kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan yang sebesar-besarnya, untuk itu perlu ada batasan yang diwujudkan dalam hukum, jikas tidak demikian, maka akan terjadi homo homini lupus (manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain). Oleh karena itu, ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme yang individual.
John Stuart Mill John Stuart Mill, seorang filsuf besar Inggris, dalam bukunya
utilitarianism (1864). Inti ajaran John Stuart Mill adalah : 1) Mill mengkritik pandangan Bentham bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitaf. Menurutnya, kulaitasnya juga perlu dipertimbangan, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Kualitas kebahagiaan disini diukur secara empiris 2) Kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahgiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama
John Stuart Mill Banyak dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis. Tujuan manusia ialah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Mill juga menolak pandangan Kant yang mengajarkan bahwa individu harus bersimpati pada kepentingan umum. Kemudian Mill lalu menganalisis hubungan antara kegunaan dan keadilan. Pada hakekatnya, perasaan individu akan keadilan dapat membuat individu itu menyesal dan ingin membalas dendam kepada tiap yang tidak menyenangkannya.
HUKUM SOSIOLOGIS (Sociological jurisprudence) Hukum yg baik adalah hukum yg sesuai dg hukum yg hidup di masyarakat (LIVING LAW). Adanya keseimbangan antara hk formal dg hk yg hidup di masy, atau kepentingan penguasa dg kpt masy. SJ DIKEMBANGKAN OLEH EUGEN ERLICH
Tokoh aliran ini, antara lain: Roscoe Pound, Eugen
Ehrlich, Benjamin Cardozo, Kontorowics, Gurvitch dan lain-lain. Aliran ini berkembang di Amerika, pada intinya aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata “sesuai” diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Roscoe Pound juga berpendapat bahwa living law merupakan synthese dari these positivisme hukum dan antithese mazhab sejarah
Roscoe Pound “JURISPRUDENCE”
(MANTAN DEKAN HARVARD LAW SCHOOL):
Hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarkatan yg berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Hukum sebagai suatu konsep yang dapat dikembangkan sedemikian rupa untuk dijadikan alat rekayasa sosial. Law as a tool of social engineering <<>> dark engineering. Th 1970, Law as a tool of social engineering diperkenalkan di Indonesia oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja. “hukum sebagai alat rekayasa sosial” >>>>>> Teori Hukum Pembangunan
Yeheskel Dror:
Law as a tool of directed social change.
Benyamin Cardozo: Hukum sbg kaidah yg perkembangannya sangat bergantung pd komponen2 di luarnya . Logika, sejarah, adat istiadat, pedoman
perilaku yg benar, hakikatnya mrpk kekuatan2 yg berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum.
Konstitusi BAB IX
KEKUASAAN HAKIM Pasal 24 (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)
KAJIAN PUTUSAN MK Majelis MK memutuskan mengabulkan permohonan uji materi
Pasal 66 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Kant Kamal. Dalam putusannya, MK membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian sekarang, pemeriksaan proses hukum yang melibatkan pejabat notaris tak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).
KAJIAN PUTUSAN MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 MACICHA MOCHTAR Pasal 2: Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku” Pasal 43: Ayat (1): “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945.
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca,:
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;
KEKUATAN PUTUSAN MK? Majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan yang diketuai
oleh Drs. H. Yasardin, SH. MH akhirnya mengeluarkan putusan atas Muhammad Iqbal Ramadhan. Anak dari pedangdut Machicha Mochtar itu tidak mendapatkan hak perdata atas Moerdiono, sehingga tak berhak atas hak waris. Majelis hakim yang dipimpin Drs. H. Yasardin, SH. MH, juga
memutuskan, Iqbal adalah anak Moerdiono di luar nikah yang sah secara agama, namun tidak diakui oleh negara. "Untuk pertimbangan lain, status Iqbal tak bisa dinyatakan berdasarkan
putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
HUKUM REALIS PRAGMATIS (O.W. HOLMES; JOHN CHIPMAN GRAY; KARL LLEWELLYN; JEROME FRANK) HK dilihat dr tujuan sosial yg ingin dicapai dan akibatakibat yg timbul dr bekerjanay hk Hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undangundang melainkan hukum yang diterapkan dalam realitas sehari-hari oleh polisi, jaksa, hakim. Aparatur hk dan masy, tempat hukum itu diterapkan bukanlah komponen2 mekanis yg serta merta mentaati perintah hk, melainkan jg punya potensi menyimpangiUU.
Oliver Wendel Holmes (the life of law has no been logic, but it has been experience): Nasib pelaku kejahatan bukan terletak pada rumusan undang2, melainkan pada putusan hakim.
Oliver Wendel Holmes Untuk menghasilkan putusan berbobot, di samping aturan-aturan hukum, hakim perlu memperhatikan faktor moral, kemanfaatan, dan keutamaan kepentingan sosial. Kalau peraturan itu berakibat buruk kalau perlu dikesampingkan.
the life of law has no been logic, but it has been experience Nasib pelaku kejahatan bukan terletak pada rumusan undang2, melainkan pada putusan hakim.
KARL LEWELLYN 1. H ENDAKNYA KONSEPSI HK MENYINGGUNG HK YG BERUBAH DAN HK YG DICIPTAKAN OLEH PENGADILAN. 2. HUKUM UNTUK MENCAPAI TUJUAN SOSIAL 3. MASYARAKAT BERUBAH LEBIH CEPAT DARI HUKUM OLEH KARENA ITU SELALU ADA KEBUTUHAN UNTUK MENYELIDIKI BGM HK MENGHADAPI PROBLEM SOSIAL YG ADA. 4. HENDAKNYA HUKUM DINILAI DARI EFEKTIVITASNYA DAN KEMANFAATANNYA UNTUK MENEMUKAN EFEK2 TSB.
JEROME FRANK 1. MEMOTIVASI HAKIM UNTUK MELAKUKAN 2. 3. 4. 5.
REFORMASI THD HUKUM UNTUK KEPENTINGAN KEADILAN HUKUM TIDAK MUNGKIN DIPISAHKAN DARI PUTUSAN PENGADILAN HK TDK DPT DISAMAKAN DG ATURAN YG TETAP PUTUSAN PENGADILAN TDK DITURUNKAN SEC. OTOMATIS DR ATURAN TETAP. PUTUSAN PENGADILAN BERGANTUNG PADA BERBAGAI FAKTOR, SEPERTI KAEDAH HUKUM DAN FAKTOR NONHUKUM (POLITIK, EKONOMI, DAN MORAL)
HARAPAN PD PENGADILAN BISA MENJALANKAN AMANAH SEBAGAI HOUSE OF JUSTICE, TIDAK SEKEDAR MENJADI TEMPAT UNTUKMENERAPKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU TEMPAT MENCARI KEMENANGAN PERKARA DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA
UNDANG-UNDANG NO. 48 TH 2009
“HAKIM WAJIB MENGGALI, MENGIKUTI, DAN MEMAHAMI NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT”
KASUS AGUS WIDOYO AGUS WIDOYO LAHIR 16 AGUSTUS 1979 ANAK BUNGSU DARI 4 SAUDARA BERGANTI NAMA MENJADI NADIA ILMIRA ARKADEA MELAKUKAN OPERASI GANTI KELAMIN MENGAJUKAN PERGANTIAN KELAMIN DI PENGADILAN NEGERI
BATANG HUKUM POSITIF TIDAK MENGATUR GANTI KELAMIN HANYA ADA PASAL 77 UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEEPENDUDUKAN: “…TIDAK SEORANGPUN DAPAT MERUBAH/MENGGANTI/MENAMBAHKAN IDENTITAS TANPA IJIN PENGADILAN” PENGADILAN NEGERI BATANG MENGABULKAN PERMOHONAN, (PENETAPAN NO. 19/PdT/2009/PN.BTG)
KASUS IPAD Dua terdakwa kasus penjualan iPad Randy Lester Samusamu dan Dian Yudha Negara, divonis bebas PN Jakpus, 25 Oktober lalu. Keduanya didakwa jaksa menjual iPad tidak berbuku manual bahasa Indonesia dan tidak bersertifikat. Namun dakwaan jaksa ini ditolak majelis hakim. Namun, jaksa ngotot dan mengajukan kasasi ke MA.
CRITICAL LEGAL STUDY Aliran pemikiran yang memandang hukum bukan ranah yang esoterik dari wacana politik, ekonomim dan sosial. Dalam hal ini penguasaan yg baik terhadap materi-materi hukum atau relasi internal tetap merupakan hal yang primer, tetap diperlukan lebih dahulu sebelum mengkaitkannya dg faktor2 di luar.
CRITICAL LEGAL STUDY Studi Hukum Kritis (SHK) melanjutkan tradisi Legal Realist yang
melakukan kajian empris terhadap hukum. Secara radikal SHK menggugat teori, doktrin atau asas-asas seperti netralitas hukum, otonomi hukum, dan pemisahan hukum dengan politik. (Gerry Spence, With justice for none; Pizzi, Trials Without Truth)
CLS tetap berada pada dalam wilayah jurisprudence, tapi beralih
dari alur berfikir normologik kecara berpikir nomologik yg menekankan pada realitas ketimbang kepada teks Karena tidak seperti dikonstruksikan oleh teorinya, proses-proses hukum bekerja bukan di ruang yang hampa melainkan bekerja dalam realitas yang tidak netral dan nilai yang ada dibelakangnya adalah subyektif. Ide dasar SHK bertumpu pada pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidak tercipta dalam suatu ruang hampa yang bebas nilai. Hukum lahir melalui ‘pertempuran’ politik yang cenderung memihak dan subyektif untuk keuntungan golongan tertentu. Inilah yang kemudian memunculkan komentar bawa ‘hukum itu cacat sejak dilahirkan’.
ARUS PEMIKIRAN ROBERTO UNGER: MENGINTEGRASIKAN PARADIGMA KONFLIK DAN KONSESNSUS. AP CENDERUNG LIBERALISME RADIKAL. (LAW IN MODERN SOCIETY; THE CLS MOVEMENT) DAVID KAIRYS : MEWARISI KRITIK MARXIS THD HUKUM LIBERAL YANG HANYA DIANGGAP MELAYANI SISTEM KAPITALISME. AP MEMPUNYAI KECENDERUNGAN SOSIALISME HUMANISTIK. (POLITIC OF LAW) DUNCAN KENNEDY: MENGGUNAKAN METODE EKLEKTIS YANG MEMBAHURKAN SEKALIGUS PRESPEKTIF STRUKTURALIS, FENOMENOLOGIS, NEO-MARXIS.
Gavin Drewery PRODUK HUKUM LAHIR DARI SUATU PROSES POLITIK LAW IS ESSENSIAL PART OF POLITICS...AT A MORE PRACTICAL LEVEL, WHEN POLITICAL DECISIONS COME TO BE TRANSLATED IN TO LEGAL RULES..
Faktor2 Sosial& Personal lainnya
TEORI PENEGAKAN HUKUM SEIDMAN
L.PEMBUAT PERATURAN
L.PENERAPAN PERATURAN
Faktor2 sosial; Politik; Ekonomi
PEMEGANG PERAN
Faktor2 Sosial, Politik, Ekonomi
(Surat Perintah Penghentian Penyidikan) SP3 Awang Faroek Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan terhadap kasus Awang Faroek tersebut. Sebelum Kejaksaan Agung mengelurakan SP3, Awang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Print-82/F.2/Fd.1/7/2010, tanggal 6 Juli 2010. Dalam kasus korupsi pengelolaan dana hasil penjualan saham PT Kaltim Prima Coal milik Pemda Kutai Timur oleh PT Kutai Timur Energy, sebesar Rp 576 miliar. COPYRIGHT BY ADI SULISTIYONO
165
SP3
SUKAWI
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menyatakan
tidak menemukan penyimpangan dalam kasus Dana Komunikasi APBD Kota Semarang 2004 dengan tersangka Mantan Walikota Sukawi Sutarip. Secara resmi kasus tersebut ditutup dengan dikeluarkannya Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3) No Print 641/0.3/FB.1/10/ 2010 tertanggal 29 Oktober 2010. Walikota Semarang, Sukawi Sutarip resmi ditetapkan menjadi tersangka Kasus Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jateng. Penetapan tersangka setelah diadakan ekspos khusus, yang COPYRIGHT BY ADI SULISTIYONO
166
Diskriminasi Hukum M. AMARI , JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS dan ARMINSYAH. DIREKTUR PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KHUSUS, pada tanggal 15 juli bertemu HARY TANOESOEDIBYO., Membahas kasus kakaknya HARTONO, tersangka kasus korupsi Proyek Sismimbakum. 2. TAN KIAN , TERSANGKA KASUS KORUPSI PT.ASURANSI ABRI, PADA TANGGAL 16 APRIL 2009 DIBERI HADIAH SP3 OLEH KEJAKSAAN AGUNG SE TELAH IA MENGEMBALIKAN US$ 13 JUTA . ( LIHAT PASAL 4 UU NO. 31 TAHUN 1999) 1.
Analisis kritis 1.
UNDANG-UNDANG POKOK KEHUTANAN NO. 5 TAHUN 1967. PERATURAN SEJAK AWAL DIARAHKAN GUNA MENDUKUNG PENCAPAIAN NILAI EKONOMI MAKSIMUM;
2.
PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 1970. DLM PASAL 2 AYAT (1) : TUJUN PERENCANAAN HUTAN ADALAH AGAR SEGALA KEGIATAN DAPAT DILAKSANAKAN SECARA TERARAH DAN RASIONAL UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT YG SEBESAR BESARNYA. AKIBATNYA 2 JUTA HA PERTAHUN RUSAK.
3.
ERA REFORMASI: TEKANAN WALHI, GREENPEACE. LAHIR UU NO.41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN. PASAL 38 AYAT (4) , PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DILARANG MELAKUKAN PENAMBANGAN DENGAN POLA PERTAMBANGAN TERBUKA.
4.
KEPRES NO.41 TH 2004 TENTANG PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN LINDUNG , MENETAPKAN13 IZIN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YG TLH ADA SBLM BERLAKUNYA UU KEHUTANAN 1999 DAPAT MELANJUTKAN KEGIATANNYA DIKAWASAN HUTAN SAMPAI BERAKHIRNYA IZIN ATAU PERJANJIAN DIMAKSUD.
5.
PERPU NO. 1 TAHUN 2004 YO UU NO. 19 TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN: MENGIJINKAN 13 PERUSAHAAN TAMBANG MENDAPAT AKSES MELAKUKAN PERTAMBANGAN SECARA TERBUKA DI HUTAN LINDUNG.
6.
Perpres No. 28 tahun 2011 tentang Penggunaan Hutan Lindung unuk penambangan bawah tanah
1.
UU PERBANKAN 1998 (UU NO. 10 TH 1998 PERUBAHAN UU N0. 7 TAHUN 1992); PP. NO. 29 TAHUN 1999: MEMUNGKINKAN INVESTOR ASING MENGUASAI SAHAM BANK 99 %.
2.
HAL INI MENYEBABKAN 50, 6 PERSEN TOTAL ASET PERBANKAN (Rp. 1551 TRILYUN) DIKUASAI ASING (MARET 2011).
3.
DI IND ADA 47 BANK ASING ATAU BANK YANG DIKUASAI ASING (21 LOKAL DIKUASAI ; 10 KANTOR CABANG ASING; 16 BANK CAMPURAN)
4.
BANKA ASING HANYA MEMIKIRKAN KEUNTUNGAN BUKAN SEBAGAI AGENT OF DEVELOPMENT.
5.
INDONESIA MENARIK KARENA MARGIN KEUNTUNGAN 6 %; RATA RATA ASIA TENGGARA 3,5 %
6.
BATAS KEPEMILIKAN WILAYAH ASEAN RATA RATA 33%.
7.
SINGAPURA 40 %
8.
THAILAND 25% TANPA PERSEUJUAN BANK SENTRAL; 49 % PERSETUJUAN BANK SENTRAL
9.
MALAYSIA: BANK KOMERSIAL 30%; BANK INVESTASI 70 %; ISLAMIC BANK 70 %.
10.
KEBIJAKAN PERBANKAN SAMPAI SEKARANG BELUM NASIONALIS
D. KENNEDY WE NEED TO UNDERSTAND FAR MORE THAN WE NOW ABOUT THE CONTENT AND INTERNAL STRUCTURE OF LEGAL THOUGHT BEFORE WE CAN HOPE TO LINK IT IN ANY CONVINCING WAY TO OTHER ASPECTS OF SOCIAL, POLITICAL OR ECONOMIC LIFE.
SOCIOLOGY OF LAW ANZILOTTI (1882) BERMULA DARI LAPANGAN SOSIOLOGI YANG MEMBAHAS HUBUNGAN ANTARA GEJALAGEJALA KEHIDUPAN SUATU KELOMPOK MASYARAKAT DENGAN HUKUM (RUANG LINGKUP: Mempelajari dasar sosial dari hukum; efek hukum terhadap gejala2 sosial dlm masy; mengamati bekerjanya badan2 yg terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum) SOCIOLOGICAL YURISPRUDENCE BERANGKAT DARI ILMU HUKUM, IA MENGARAHKAN REFLEKSINYA TERHADAP MASALAH2 PRAKTIS DARI KETERTIBAN HUKUM DG MELAKUKAN PENELITIAN YG BERTOLAK DARI LAPANGAN ILMU HUKUM
PERBEDAAN S O L dan S J 1. SOL membahas hubungan antara gejala2
kehidupan masyarakat dengan hukum. Mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum dan sejauh mana gejala gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum. 2. SJ berangkat dari ilmu hukum yang mengarahkan refleksinya terhadap masalah2 praktis dari ketertiban hukum d masyarakat.
Aliran Sociological Jurisprudence berbeda dengan Sosiologi Hukum.
Dengan rasio demikian, Sosiologi Hukum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial, sedang Sociological Jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. Sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum di samping juga diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dari 2 (dua) hal tersebut di atas (sociological jurisprudence dan sosiologi hukum) dapat dibedakan cara pendekatannya. Sociological jurisprudence, cara pendekatannya bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedang sosiologi hukum cara pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum.
POSITIVIS VS SOSIOLOGIS 1. 2. 3. 4.
5.
POSISTIVIS MELIHAT HK SBG NORMA TERTULIS; SOSIOLOGIS MELIHAT HUKUM SBG KENYATAAN MASYARAKAT. POS. MELIHAT HK SBG SUATU YG OTONOM; SOSIOLOGIS MELIHAT HUKUM SBG SUATU YG TDKOTONOM, KRN ADANYA FAKTOR2 NON-HUKUM POS. MEMBICARAKAN HK TTG APA YG SEHARUSNYA; SOSIOLOGIS MENGKAJI HK DLM KENYATAAN DI MASYARAKAT. POS. MELIHAT KEBERADAAN HUKUM ADALAH DOGMA YG WAJIB DIIKUTI SECARA PROSEDUR DAN SERBA KAKU; SOSIOLOGIS SENANTIASA MEMANDANG HK SBG NORMA YG HARUS MEMENUHI RASA KEADILANMASYARAKAT LUAS. POS ITIVISME MENGGUNAKAN METODE PRESKREPTIF. SOSIOLOGIS MENGGUNAKAN METODE DESKREPTIF.
DONALD BLACK
SOCIOLOGICAL JUSTICE, 1989
DENGAN MAKIN MARAKNYA KAJIAN-KAJINA SOSIOLOGIS TERHADAP HUKUM, KITA MEMASUKI TAHAP BARU DALAM EVOLUSI MANUSIA
MARCUS TULLIUS CICERO (106-45SM) DALAM BUKUNYA “DE LEGIBUS” (TENTANG HUKUM) MENGATAKAN: UBI SOCIATAS IBI IUS (DIMANA ADA MASYARAKAT, DI SITU HARUS ADA HUKUM)
SISTEM HUKUM LAWRENCE W. FRIEDMAN SUBSTANSI STRUKTUKTUR CULTUR SURYONO SUKANTO 1-3 DAN , SARANA DAN PRASARAN HUKUM, MASYARAKAT ADI SULISTIYONO 1-3, DAN POLITIK HUKUM PRESIDEN, PENDIDIKAN HUKUM, PERILAKU HUKUM ANGGOTA LEGISLATIF
TEORI LAWRENCE FRIEDMAN THE SYSTEM OF LAW
1. SUBSTANSI HUKUM 2. STRUKTUR HUKUM 3. BUDAYA HUKUM
Budaya Hukum PEMAHAMAN PUBLIK MENGENAI POLA-POLA SIKAP DAN PERILAKU TERHADAP SISTEM HUKUM (BUDAYA HUKUM EKTERNAL: BH POPULASI UMUM; BH INTERNAL: BH PROFESI HUKUM) MERUPAKAN KUMPULAN ADAT KEBIASAAN YANG TERKAIT SECARA ORGANIS DENGAN KULTUR SECARA KESELURUHAN YANG MENGANDUNG JEJAK GENETIS DARI MASYARAKAT TERTENTU
DURKHEIM Hukum yg dipakai oleh masyarakat berpadanan dg tipe solidaritas masyarakat di situ. S. Mekanik: Ciri masyarakat dmn taraf pembagian kerjanya masih rendah dan sifat masy relatif masih utuh. Mensyaratkan ada suatu ikatan yg bersifat mekanis antara warga masy. Tipe Hukum yg sesuai adalah yg bersifat represif. Hk bekerja dg alat pidana S. Organik: ciri masyarakat kompleks dan taraf pembagian kerja yg tinggi. Memberikan kelonggaran kepada masing-masing anggota masyarakat untuk menjalin hubungan satu sama lain, tanpa ada campur tangan. Hukum baru bekerja apabila terjadi ketidakadilan dlm hub.tsb Verikasi thd teori ini dilakukan Schwartz dan Miller
HUKUM RESPONSIF NONET dan SELZNICK 1. 2.
3.
TIGA TIPE HUKUM DALAM MASYARAKAT Hukum Represif: Hukum yg mengabdi dan pelayan pd kekuasaan dan tertib sosial yg represif Hukum Otonom ( REZIM RULE OF LAW): Hukum digunakan untuk mengawasi atau membatasi kekuasaan yg represif dan melindungi integritas dirinya. Didukung PN yang menjalankan tugasnya yg bebas dr kekuasaan politik dan ekonomi, dg menegakkan keadilan prosedural. Hukum Responsif (HK melayani kebutuhan manusia). Hukum yg melayani kebutuhan dan kepentingan sosial rakyat (sbg fasilitator), pembuat uu merefleksikan hal2 yg terjadi di masy, dan mengedepankan keadilan substansial.
(Memadukan jurisprudence dan social science >>untuk mengatasi krisis hukum atau seperti yg dikatakan Trubek>>> is law dead?
HUKUM REPRESIF Vs OTONOM Tujuan : Ketertiban >><< Legitimasi Legitimasi : Ketahn Sos & Tujuan Ng >< Keadilan Prosedural Peraturan : Keras, rinci, lemah thd pembuat hk >><< Luas dan Rinci, mengikat penguasa maupun yang dikuasai Diskresi : Sangat luas; oportunistik >< Dibatasi peraturan, delegasi yg sempit Moralitas : Moralitas komunal >><< moralitas kelembagaan Politik : Hukum subordinat politik kekuasaan >< Independen Harapan Ketaatan : Tanpa Syarat (dianggap pembangkang) >><< Penyimpangan peraturan yg dibenarkan, mis. Menguji validitas uu atau perintah Partisipasi : Pasif, kritik dianggap tdk setia >><< akses dibatasi prosedur baku; munculnya kritik atas hk.
HUKUM RESPONSIF
sociological dan realist jurisprudence Tujuan
: Kompetensi menjadikan patokan evaluasi (akomodasi aspirasi sosial) Legitimasi : Keadilan Substantif Peraturan : Subordinat dr prinsip dan kebijakan Diskresi : Luas, tetapi sesuai dengan tujuan. Moralitas : Moralitas sipil Politik : Terintegrasi aspirasi hk dan politik. Keperpaduan kekuasaan Harapan Ketaatan : Pembangkangan dilihat dr aspek bahaya substantif; Dipandang sbg gugatan thd legitimasi Partisipasi : Akses publik diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial
KONSEP HUKUM ALA WEBER PERKEMBANGAN HUKUM SELARAS DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKATNYA 1. TRADISIONAL: PROSES PERADILANNYA EMPIRIS, SUBSTANTIF, PERSONAL . KEADILAN EMPIRIS 2. KHARISMATIS: PENGADAAN HUKUM MELALUI PEWAHYUAN; KEADILAN KHARISMATIK 3. RASIONAL: PENGADAAN HUKUM MELALUI PENGGARAPAN HK SCR SISTIMATIS DIJALANKAN SCR PROFESIONAL
WEBER:
PENEGAKAN HUKUM MODERN
Penegakan hukum modern terdapat ke
cenderungan formal rasional dan birokratis, namun demikian perkembangan hukum modern juga menunjukkan tendensi antiformalistis. Kadang2 perkembangan kualitas formal dr hk justru melahirkan antinomi2 yg aneh.
CHAMBLISS& SEIDMAN: PENEGAKAN HUKUM
Bekerjanya atau putusan penegak hukum dipengaruhi faktor lingkungan sosial, politik dan kekuatan lainnya pada pribadi penegak hukum.
Contoh Lain Yahezkel Dror; Lawrence M. Friedman: Bekerjanya Hukum
terkait dengan budaya masyarakat. A.V.Dicey: Hukum terkait dengan opini publik (pendapat umum). Hukum harus dilaksanakan atau dibuat atas dasar kekuatan opini. David.M Trubek: Keterkaitan hukum dengan struktur pasar. Vinogadrof: yg menyebabkan bekerjanya hukum adalah praktek2 yang dijalankan sehari-hari yg dipimpin oleh pikiran memberi dan menerima dlm suatu hubungan hukum yg wajar dan dlm suatu kerjasama sosial.
Teori perilaku fuller Lon L. Fuller berpandangan bahwa peran utama manusia bukan akalnya dan juga bukan kemauannya, tetapi kemampuannya berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian tingkah laku manusia dapat diarahkan dan apakah hal itu akan berhasil tergantung dari ketrampilan mengarahkan dari orang yang menyusun peraturan (The Morality of Law, 1971: 186).
Feminis Jurisprudence Ahli-ahli hukum feminist kritis telah menemukan bahwa hukum menghadirkan sejumlah keterbatasan terhadap realitas nilai-nilai sosial. Pertama, karena ketergantungan pada preseden (staredecisis), feminis telah menyatakan bahwa badan hukum yang ditetapkan sangat bersifat phallocentris (didominasi laki-laki) dan semua masalah yang diselesaikan di pengadilan yang secara substansial menyimpang dari badan pengetahuan ini kurang cenderung mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang diinginkan. Jadi status quo lebih cenderung mendominasi. Kedua, konteks ke dalam struktur hukum yang menggambarkan masalah bagi feminist mencoba untuk membela klien, dan secara bersaman memberikan sumbangan terhadap pergerakan feminis yang lebih besar. Ketiga, memberi perhatian pada fokus pengadilan yang rasional dan koheren.
CHAOS THEORY (SAMPFORD) THE DISORDER LAW MENGAPA SESUATU YANG PENUH DENGAN KETIDAK-
TERATURAN TETAP BISA DILIHAT DAN DITERIMA SEBAGAI SUATU SISTEM YG TERATUR. DILHAMI DARI KEKACAUAN TEORI FISIKA. DI MULAI DARI TEORI NEWTON YANG MELIHAT ALAM SEBAGAI SESUATU YANG BEKERJA SECARA MEKANISTIK. TERNYATA ALAM LEBIH KOMPLEKS, RUMIT, DAN PENUH KETIDAK PASTIAN YANG TIDAK BISA DIJELASKAN DG TEORI NEWTON. KEMUDIAN MUNCUL TEORI RELATIVITAS EINSTEIN, DAN SELANJUTNYA TEORI KUANTUM DAN TEORI KEKACAUAN)
ILMU HUKUM MULAI TERTARIK KEPADA
TEORI KEKACAUAN KARENA MENGALAMI KEADAAN YG SERUPA. KAUM POSITIVIS YAKIN BISA MENJELASKAN HUKUM DAN PROSESNYA SECARA PASTI DENGAN MENGANDALKAN KETERTIBAN, KETERATURAN, DAN KEPASTIAN PADAHAL REALITAS MASYARAKAT MERUPAKAN REALITAS YANG CAIR (MELEE). DEMIKIAN PULA DENGAN REALITAS HUKUM (LEGAL MELEE)
TEORI HUKUM PANCASILA
MASYARAKAT INDONESIA YANG HETEROGEN (SUKU, AGAMA, BUDAYA) MENYIMPAN POTENSI ‘GEMPA KONFLIK’ YANG RADIKAL DALAM SKALA BESAR. UNTUK MEMBANTU HUKUM MENGINTEGRASIKAN DAN MEREDAM KONFLIK, SERTA MENGARAHKAN PADA TUJUAN SOSIAL YANG SAMA, MAKA PERLU DIKEMBANGKAN TEORI HUKUM PANCASILA YANG MENDASARKAN PADA ASAS KESATUAN DALAM PERBEDAAN DAN PERBEDAAN DALAM KESATUAN
BASE VALUES DAN GOAL VALUES TEORI HUKUM PANCASILA WAJIB MENJADIKAN NILAI- NILAI 1.
KETUHANAN YANG MAHA ESA
2.
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3.
PERSATUAN INDONESIA
4.
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
5.
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA MENJADI BASE VALUE DALAM PEMBENTUKAN , PENAFSIRAN DAN PENGETRAPAN HUKUM; SEKALIGUS HP MENEMPATKAN NILAI2 TSB SEBAGAI GOALVALUES UNTUK DIREALISIR DALAM ARAS EMPIRIK DALAM TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA
Diskriminasi Hukum 1.
M. AMARI , JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS dan ARMINSYAH. DIREKTUR PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KHUSUS, pada tanggal 15 juli bertemu HARY TANOESOEDIBYO., Membahas kasus kakaknya HARTONO, tersangka kasus korupsi Proyek Sismimbakum.
2.
TAN KIAN , TERSANGKA KASUS KORUPSI PT.ASURANSI ABRI, PADA TANGGAL 16 APRIL 2009 DIBERI HADIAH SP3 OLEH KEJAKSAAN AGUNG SE TELAH IA MENGEMBALIKAN US$ 13 JUTA . ( LIHAT PASAL 4 UU NO. 31 TAHUN 1999)YY
SBY TDK BERPIHAK KE KPK AULIA POHAN (BESAN SBY) DITANGKAP KPK DAN DINYATAKAN
BERSALAH DALAM PERKARA KORUPSI OLEH DI PENGADILAN TIPIKOR. KPK INI SUDAH POWERHOLDER YANG LUAR BIASA.
TANGGUNGJAWABNYA HANYA PADA ALLAH. HATI HATI. (PERNYATAAN SBY SAAT BERKUNUJUNG KE HARIAN KOMPAS, 24 JUNI 2009) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI, BAGI SAYA YANG TERPENTING
ADALAH MENCEGAH JANGAN MENJEBAK. ( SBY, DALAM MEMBUKA ACARA NASIONAL SUMMIT, 29 OKTOBER 2009) SAYA TIDAK BOLEH, SAYA TIDAK AKAN MELAKUKAN INTERVENSI
SEPERTI ITU ( MENANGGAPI PERMINTAAN MASYARAKAT AGAR MENGHENTIKAN PENYIDIKAN KASUS BIBIT DAN CHANDRA, 30 OKTOBER 2009) JADI, ITU BUKAN SESUATU YANG LUAR BIASA, SESORANG DISIDIK,
DIJADIKAN TERSANGKA, LANTAS DITAHAN. (SOAL PENAHANAN BIBIT DAN CHANDRA) BIBIT SAMAD DITAHAN SATU SEL DENGAN AULIA POHAN.
PRESIDEN MEMBENTUK TPF, KARENA
MASYRAKAT MELAKUKAN GELOMBANG DEMONSTRASI TIDAK PERCAYA PADA KEJAKSAAN DAN POLISI. MENGANGGAP PENAHANAN BIBIT & CHANDRA MRP REKAYASA. MK MEMUTAR REKAMAN KONSPIRASI ANGGORO, DENGAN POLISI DAN JAKSA. TIM TPF MEMBUAT REKOMENDASI PRESIDEN MENYATAKAN JANGAN SAYA DIPAKSA PAKSA UNTUK MENJALANKAN REKOMENDASI TPF ( KOMPAS, 19-10-2009)
Hukum Progresif Pemikiran Hukum Progresif (HYP) dimunculkan Satjipto Rahardjo sejak tahun 2002 yang merasa prihatin terhadap keterpurukan hukum di Indonesia yang dianggap gagal mengantarkan manusia kepada kehidupam yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Bahkkan hukum di Indonesia telah mendapat predikat salah satu sistem hukum yang terburuk di dunia.
Asumsi yg mendasari HP: 1) hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri; 2) hk itu selalu berada pd status law in the making dan tidak bersifat final; 3) hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yg tdk berhatinurani. Bdr asumsi tsb, kriteria HP adalah 1) mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; 2) memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; 3) HP adalah hukum yg membebaskan dlm ranah praktik dan teori; 4) HP bersifat kritis dan fungsional.
Kasus Mantri Kesehatan Mantri desa, Misran, dipidana penjara 3 bulan oleh PN Tenggarong tahun 2009. Dia dihukum karena menolong orang tetapi dianggap salah karena bukan dokter. Putusan ini lalu dikuatkan oleh PT Samarinda, beberapa waktu setelah itu. Akibat putusan pengadilan ini, 8 mantri memohon keadilan ke MK karena merasa dikriminalisasikan oleh UU Kesehatan. Lantas, MK mengabulkan permohonan Misran pada 27 Juni 2011. Akibat dikabulkannya permohonan ini, maka mantri desa di seluruh Indonesia boleh melayani masyarakat layaknya dokter atau apoteker dalam kondisi darurat. MK menilai pasal 108 ayat (1) UU No 36/2009 bertentamgan dengan UUD 1945. Pasal yang tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu sepanjang frase ” … harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundangan,”.
KASUS IPAD Dua terdakwa kasus penjualan iPad Randy Lester Samusamu dan Dian Yudha Negara, divonis bebas PN Jakpus, 25 Oktober lalu. Keduanya didakwa jaksa menjual iPad tidak berbuku manual bahasa Indonesia dan tidak bersertifikat. Dakwaan jaksa ini ditolak majelis hakim. Namun, jaksa ‘ngotot’ dan mengajukan kasasi ke MA.
REFORMASI HUKUM
HAROLD J. LASKI “A GRAMMAR OF POLITICS” (DALAM GEORGE ALLEN & UNWIN) 1.
CARA PARA AHLI HUKUMNYA MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN PELATIHANNYA;
2.
CARA BAGAIMANA PARA PENGEMBAN PROFESI HUKUM DIORGANISASI;
3.
ADANYA KOMISI PARA AHLI YANG BERTUGAS UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN TENTANG CARA –CARA UPAYA PERBAIKAN HUKUM, INVESTIGASI THD KELUHAN 2 , MENGABSORBSI PELAJARAN DARI PENGALAMAN INTERNASIONAL, PENGEMBANGAN PROFESI HUKUM MELALUI DORONGAN KREATIVITAS;
4.
MEMPERTIMBANGKAN SECARA LAYAK PENGALAMAN AWAM TENTANG HUKUM;
5.
PEMANFAATAN PENGALAMAN JUDISIAL DALAM MENGAMANDEMEN HUKUM (PERUNDANG2AN)
BEHAVIORAL JURISPRUDENCE
STUDI YANG MEMPELAJARI TINGKAHLAKU HAKIM DALAM PROSES PERADILAN
BJ BAGIAN PSIKOLOGI HUKUM PENDEKATAN PSIKOLOGI HUKUM: MENEKANKAN PADA SEGI MANUSIANYA DALAM HUKUM. SAMA DENGAN SOSILOGI DAN ANTHROPOLOGI TAPI FOKUS PADA PENDEKATAN PSIKOLOGIS ADA PADA INDIVIDU SEBAGAI UNIT ANALISIS. INDIVIDU DILIHAT SEBAGAI ORANG YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERILAKUNYA SENDIRI DAN YANG MENJADI PENYEBAB MASALAH
PK = PENINJAUAN KEMBALI TERMINAL TERAKHIR KORUPSI MA 1. Pengadilan negeri Surabaya memvonis terpidana kepemilikan pabrik narkoba, Hengky Gunawan, dengan 17 tahun penjara. 2. Pengadilan tinggi Surabaya, Hengky diganjar 18 tahun penjara 3. Tingkat kasasi MA, Henky harus menjalani hukuman mati. 4. Pk: Majelis Hakim Imron Anwari, Nyak Pha, dan Ahmad Yamani, menganuir hukuman Hengky menjadi 15 tahun penjara. -
PROFIL YAMANIE YAMANIE, DIPECAT, KARENA PEMALSUAN VONIS PK DARI 15 TAHUN MENJADI 12 TAHUN (11 DESEMBER, 2012) -“PK” GEMBONG NARKOBA HENGKY GUNAWAN DIKABULKANNYA DARI HUKUMAN SEUMUR HIDUP MENJADI 15 TAHUN (PERMOHONAN BARU DIAJUKAN PADA 19 SEPTEMBER 2012PUTUSAN KASASI DIJATUHKAN PADA TANGGAL 18 OKTOBER 2012)
Pada tahun 2009, Yamani tercatat membatalkan hukuman mati terpidana Hillary K Chimezie karena memiliki 5,8 kilogram heroin dan mengganti dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Pada tahun 2010, Yamani juga tercatat meringankan vonis terpidana gembong narkoba Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-liong. Tak main-main, Yamani menganulir vonis 17 tahun penjara menjadi bebas.
PROFIL
NYAK PHA
Guru Besar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dalam bidang sosiologi hukum. Nyak Pha juga menjadi ketua majelis yang membebaskan 3 terdakwa kasus korupsi APBD Depok 2002. Nyak Pha menyatakan mereka terbukti bersalah namun tindakan mereka bukanlah tindakan pidana. Putusan kasasi ini dibacakan pada 28 Maret 2007 25 Mei 2013 Pensiun (70 th) Nyak Pha juga menjadi majelis peninjauan kembali (PK) Membebaskan Jonny Abbas, Importir idalam kasus penyelundupan 30 kontainer blackberry (BB) senilai Rp 300 miliar lebih. Dalam majelis itu, Nyak Pha duduk bersama Djoko Sarwoko dan Andi Abu Ayyub.
PROFIL IMRON ANWARI
Imron Anwari adalah salah satu petinggi bidang hukum di
Indonesia. Saat ini ia terpilih untuk menjabat sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung RI Peradilan Militer. Sebelum terjun di Mahkamah Agung, Imron Anwari merupakan hakim militer dengan pangkat terakhir sebagai Mayor Jenderal. Dan karena pekerjaannya yang dianggap tidak terlalu padat, Imron kerap diperbantukan dalam perkara non militer. Pada Agustus 2010, nama Imron selaku hakim agung diadukan PT Timurama ke KomisiYudisial. Alasannya, karena ia dianggap telah mengintervensi kasus sengketa tanah yang melibatkan raja properti Ciputra.
Imron JUGA
disebut-sebut saat sidang kasus BLBI, Artalyta Suryani. Ia dikatakan sempat menerima 'hadiah' berupa pembiayaan untuk bermain golf sampai ke negeri China dari Artalyta. Hal itu terungkap di Pengadilan Tipikor pada 30 Juni 2008. Berdasarkan data ICW, Imron termasuk hakim agung yang mempunyai hobi mahal. Dia merupakan salah satu hakim yang terseret skandal pemalsuan vonis mati gembong narkoba Hengky Gunawan. Hakim Imron juga dikenal karena sering membuat putusan kontroversial. Hakim Imron dua kali membatalkan vonis mati gembong narkoba karena alasan HAM. Imron tercatat pernah membatalkan vonis mati kepada gembong narkoba dari Nigeria, Hillary, dan kedua kepada Hengky Gunawan dengan alasan HAM. Imron yang merupakan lulusan Universitas Indonesia membuka konsultan hukum di daerah Jakarta Barat. Hingga kini, berbagai perkara hukum dan kasus besar telah ditanganinya.
MA & SKANDAL BLACK BERY Majelis PK Jakpus. Nomor PK bernomor perkara 66 PK/PID/2012 yang terdiri dari Djoko Sarwoko, Acmad Yamanie, dan Andi Abu Ayyub Saleh mengeluarkan putusan bebas bagi Johny Abbas pada 18 Oktober 2012. Djoko Sarwoko (hakim agung yang pensiun pada 21 Desember 2012) dan Yamanie memutuskan membebaskan Johny Abbas, dan Bos Mctrans Cargo, Nurdian Cuaca. Sedangkan Andi Ayyub Saleh, memilih membuat putusan yang berbeda atau dissenting opinion. Mafia hukum diduga bermain dalam peninjauan kembali perkara penipuan dan penggelapan dalam reekspor 30 kontainer BlackBerry dan minuman keras senilai Rp 500 miliar.
MICHAEL J SAKS & REID HASTIE IN THE DECISION-MAKING AND DISPUTE RESOLVING SYSTEM THAT IS THE COURT, NO DECISION COME FROM ELEMENT ACTING ALONE: ALL OUTPUTS RESULT FROM A STRUCTURED SYSTEM OF SOCIAL RELATIONSHIPS (SOCIAL PSYCHOLOGY IN COURT, NEW YORK, 1978)
Putusan PK dianggap bermasalah karena ditengarai menggunakan penggunaan data palsu. Dasar putusan tersebut ialah salinan dari Pengadilan Tinggi Singapura. Hakim menggunakan salinan putusan pengadilan palsu, dan kemungkinan salah kutip. Penggunaan data palsu sebagai novum (bukti baru) dan dasar putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 66 ini terungkap dari surat firma hukum Rajah & Tann LPP yang berkantor di Singapura.
Konsep Hukum (the building block suatu teori) ala Soetandyo 1. 2. 3. 4.
5.
Hukum adalah asas2 kebenaran dan keadilan yg bersifat kodrati dan berlaku universal. Hukum adalah norma-norma positif di dlm sistem perundang-undangan hukum nasional. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistematisasi sebagai judge made law. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sbg variabel sosial empirik (law as it is in society: struktural-makro-kuantitatif). Hukum adalah manifestasi makna2 simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dlm interaksii antar mereka (law as it is in human action: interaksional-mikrokualitatif)
DAYA DUKUNG PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI ADI SULISTIYONO (PIDATO PENGUKUHAN) • Pendidikan Hukum • Reformasi substansi hukum • Mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien • Penegakan etika bisnis • Menumbuhkan jiwa nasionalis pada anggota Legislatif • Komitmen presiden dan wakil presiden
