tentang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Pol. : Kep / 42 / / 2004 tentang ATASAN YANG BERHAK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, untuk pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya.

3.

Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) dan perubahannya.

:

MEMUTUSKAN Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ATASAN YANG BERHAK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. / BAB I …..

2

KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ TANGGAL :

/

/2004 2004

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Kapolri ini yang dimaksud dengan: 1.

Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS, yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Polri yang dipimpinnya.

2.

Atasan langsung adalah anggota Polri dan/atau PNS yang karena jabatannya secara struktural mempunyai wewenang langsung membina bawahan yang dipimpinnya.

3.

Atasan tidak langsung adalah setiap anggota Polri dan/atau PNS yang karena pangkat atau jabatannya lebih tinggi dan tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahannya.

4.

Bawahan adalah setiap anggota Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari atasannya.

5.

Atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah Atasan yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

6.

Ankum yang berwenang penuh adalah Ankum yang mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin.

7.

Ankum berwenang terbatas adalah Ankum yang mempunyai wewenang menjatuhkan sebagian jenis hukuman disiplin.

8.

Ankum berwenang sangat terbatas adalah Ankum yang wewenang menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis.

9.

Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum secara berjenjang dengan struktur organisasi Polri.

mempunyai sesuai

BAB II PENGGOLONGAN ANKUM Pasal

2

(1)

Pejabat yang bewenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah : a. Ankum, dan/atau; b. Atasan Ankum.

(2)

Ankum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, secara berjenjang adalah sebagai berikut: a. Ankum berwenang penuh. b. Ankum berwenang terbatas. c. Ankum berwenang sangat terbatas. / (3) Ankum …..

3

(3)

KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ TANGGAL :

/

/2004 2004

Ankum di lingkungan Polri terdiri dari : a. Ankum tingkat Pusat. b. Ankum tingkat Kewilayahan. BAB III PEJABAT ANKUM Pasal

(1)

3

Ankum tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah : a. Ankum berwenang penuh terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) b.

Kapolri; Wakapolri; Irwasum; Para Kaba; Kepala BNN; Para Deputi; Kalemdiklat, Kasespim, Gubernur Akpol /PTIK; Koorsahli/ Sahli Kapolri; Para Kadiv; Kakorbrimob; Para Karo; Para Irwil; Para Direktur; Para Kapus; Ka Secapa, Ka Selapa, Karumkit; Ses NCB Interpol-Indonesia; Kadenma; Kasetum; Para Kapusdik/Kapuslat; Koorspripim.

Ankum berwenang terbatas terdiri dari: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Irbid; Ses dan Wadir; Kabag; Kabid; Kaden pada Divpropam Polri dan Baintelkam Polri. Kadenma Korbrimob Polri dan Kaden pada Kasat Brimob Polri, Pusdokkes Polri dan Pusku Polri; Kanit pada Bareskrim Polri; Para Kadep. / c. Ankum …..

4

c.

(2)

KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ TANGGAL :

/

/2004 2004

Ankum berwenang sangat terbatas terdiri dari: 1) Kasubbag; 2) Kasubbid; 3) Kanit pada Baintelkam Polri dan Divpropam Polri; 4) Kasi/Kaden pada Korbrimob Polri; 5) Para Pasdep. 6) Danki dan Danton pada Korbrimob.

Ankum yang berwenang penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jabatan Waka. Pasal

4

Ankum di tingkat kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah : a. Ankum di tingkat Polda; b. Ankum di tingkat Polwil/Tabes, Poltabes; c. Ankum di tingkat Polres/Tro/Ta. Pasal

5

Ankum di tingkat Polda terdiri dari : a.

Ankum berwenang penuh, yaitu: 1) Kapolda; 2) Wakapolda. 3) Irwasda; 4) Para Karo; 5) Para Dir/Wadir; 6) Kasat Brimobda; 7) Para Kabid; 8) Ka SPN; 9) Kasetum; 10) Kadenma;

b.

Ankum berwenang terbatas, yaitu: 1) Irbid; 2) Kabag; 3) Kasubdit; 4) Kasubbid; 5) Kaden; 6) Kasat.

c.

Ankum berwenang sangat terbatas, yaitu : 1) Kasubbag; 2) Kanit; 3) Kasi; 4) Danki; 5) Kaur. / Pasal ….

5

Pasal

KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ TANGGAL :

/

/2004 2004

6

Ankum di tingkat Poltabes, Polwil/Tabes terdiri dari : a. Ankum berwenang penuh, yaitu : 1) Kapoltabes/Kapolwiltabes; 2) Wakapoltabes/Wakapolwiltabes. b.

Ankum berwenang terbatas yaitu para Kabag , Kasat dan Danki Brimob.

c.

Ankum berwenang sangat terbatas yaitu para Kasubbag, para Kanit dan para Danton Brimob. Pasal

7

Ankum di tingkat Polres/Ta terdiri dari : a. Ankum berwenang penuh yaitu Kapolres/Ta dan Wakapolres/Ta; b.

Ankum berwenang terbatas yaitu para Kabag, Kasat dan Kapolsek/Tro/Ta.

c.

Ankum berwenang sangat terbatas yaitu para Kasat, para Kasubbag dan para Kanit Polres. BAB IV ATASAN ANKUM Pasal

8

(1)

Kapolri sebagai Atasan Ankum dari Wakapolri, Irwasum, para Kaba Polri, para Deputi Kapolri, para Sahli Kapolri, para Kadiv Polri, para Gubernur, Kasespim, Kalemdiklat, para Kapolda, para Kapus, , Kakor Brimob, Ses NCB Interpol Indonesia, Koorspripim, Kadenma, Kasetum termasuk para Pejabat Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri.

(2)

Para pejabat tersebut di bawah ini : a. Irwasum Polri sebagai Atasan Ankum dari para Irwil; b.

Para Kaba Polri sebagai Atasan Ankum dari para Dir, para Karo, Kapus, dan Kaden;

c.

Para Deputi Kapolri sebagai atasan Ankum dari para Karo atau para Kadomat;

d.

Para Kadiv Polri sebagai atasan Ankum dari para Kapus;

e.

Kalemdiklat sebagai atasan Ankum dari para Dir, para Kapusdik, para Kepala Sekolah.

f.

Kasespim sebagai atasan Ankum dari para Dir dan Ses Lem.

g.

Para Gubernur sebagai atasan Ankum dari para Dir dan Ses Lem.

h.

Kakor Brimob sebagai atasan Ankum dari Kasat, Kapuslat dan Kaden.

i.

Kapusdokkes Polri sebagai atasan Ankum dari Karumkit. / Pasal ….

6

KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ TANGGAL :

Pasal

/

/2004 2004

9

(1)

Kapolda sebagai atasan Ankum dari Irwasda, para Karo, para Dir, para Kabid, Kalabfor, para Kapolwil/Tabes, para Kapoltabes, para Kapolres/Ta, Kasat Brimobda, Ka SPN, Kasetum, Kadenma, dan KP3/Udara/Laut (setingkat Polres), termasuk para Pejabat Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri.

(2)

Kapolwil merupakan atasan Ankum dari Kapolres/Ta/Tabes dan KP3. Pasal

10

Ankum berwenang penuh pada masing-masing satuan kerja di tingkat Pusat dan di Tingkat Kewilayahan merupakan Atasan Ankum dari Ankum berwenang terbatas dan Ankum berwenang sangat terbatas. BAB V KEWENANGAN Bagian Kesatu Ankum Pasal

11

(1)

Ankum berwenang penuh sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, Pasal Pasal 5 huruf a, Pasal 6 huruf a, Pasal 7 huruf a merupakan Ankum yang berwenang menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin yang meliputi: a. Teguran tertulis; b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; c. Penundaan kenaikan gaji berkala; d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; e. Mutasi yang bersifat demosi; f. Pembebasan dari jabatan; g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. h. Memberikan hukuman yang diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari di tempat khusus.

(2)

Kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin tersebut pada ayat (1), dapat diberikan hanya kepada anggota pelaku pelanggaran disiplin yang berada di kesatuan yang dipimpinnya. Pasal

(1)

12

Ankum berwenang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Pasal 5 huruf b, Pasal 6 huruf b, dan Pasal 7 huruf b berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berupa : a. Teguran tertulis; b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama I (satu) tahun. / (2) Wewenang …..

7

KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ TANGGAL :

/

/2004 2004

(2)

Wewenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan kepada anggota Perwira Pertama, Bintara dan Tamtama yang berada di bawah pimpinannya.

(3)

Ankum berwenang terbatas dalam melaksanakan sidang disiplin terhadap anggota pelanggar disiplin didasarkan atas perintah ankum penuh. Pasal

13

(1)

Ankum berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 huruf c, dan Pasal 7 huruf c, berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berupa hukuman teguran tertulis.

(2)

Kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Bintara dan Tamtama yang berada di bawah pimpinannya.

(3)

Ankum berwenang sangat terbatas dalam melaksanakan sidang disiplin terhadap anggota pelanggar disiplin didasarkan atas perintah Ankum penuh. Pasal

14

(1)

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap anggota Polri yang ditugaskan dalam status Bawah Kendali Operasi (BKO) adalah Kasat Wilayah/pimpinan kesatuan Polri di mana anggota Polri tersebut di BKO kan.

(2)

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap anggota Polri yang ditugaskan dalam status Bawah Perintah (BP) adalah Ankum kesatuan asal.

(3)

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap anggota Polri yang melaksanakan dinas magang adalah pimpinan kesatuan Kepolisian dimana anggota tersebut melaksanakan tugas magang. Bagian Kedua Atasan Ankum Pasal

15

(1)

Atasan Ankum berwenang menerima pengajuan keberatan terhukum atas hukuman disiplin yang diajukan oleh Ankum.

(2)

Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berwenang memeriksa pelanggaran disiplin yang tidak terselesaikan oleh Ankum dan menjatuhkan hukuman disiplin melalui sidang disiplin terhadap para Pati , Pamen, Pama yang berada di bawah pimpinannya.

(3)

Atasan Ankum berwenang menolak atau menerima seluruh atau sebagian pengajuan keberatan hukuman yang dijatuhkan Ankum. / (4) Apabila ….

8

KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ TANGGAL :

/

/2004 2004

(4)

Apabila Atasan Ankum menolak seluruhnya, maka Atasan Ankum menguatkan putusan yang dibuat oleh Ankum, apabila keberatan terhukum diterima seluruhnya, maka Atasan Ankum membatalkan putusan Ankum. Dan apabila pengajuan keberatan diterima sebagian, maka Atasan Ankum mengubah putusan yang dibuat oleh Ankum.

(5)

Dalam memeriksa dan memutus pengajuan keberatan terhukum dapat dilakukan tanpa melalui sidang disiplin dengan meminta saran dan pendapat hukum dari fungsi pembinaan hukum. BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Ankum Pasal

(1)

16

Ankum berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 5 huruf a, Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 huruf a mempunyai tugas: a.

melakukan pemeriksaan terhadap anggota pelanggar disiplin yang berada di bawah wewenang satuan kerjanya.

b.

memerintah Provos dan petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin anggota yang berada di bawah wewenang satuan kerjanya.

c.

menentukan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota di bawah wewenang satuan kerjanya melalui sidang disiplin.

d.

melaksanakan sidang disiplin anggota pelanggar yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya setelah menerima berkas perkara disiplin dari Provos.

e.

mengeluarkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagai hasil pelaksanaan sidang disiplin.

f.

melakukan penundaan atas pelaksanaan hukuman disiplin yang sudah dijatuhkan untuk kepentingan dinas dan/atau untuk kepentingan anggota karena suatu hal tertentu (sakit atau perlu perawatan dokter)

g.

menentukan penjatuhan disiplin pada tempat khusus sebagai hasil keputusan sidang disiplin.

h.

meneruskan pengajuan keberatan anggota terhukum atas putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Ankum kepada Atasan Ankum.

i.

melaporkan adanya pelanggaran disiplin anggota yang belum ditindaklanjuti dengan sidang disiplin setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari dengan alasan-alasannya. / (2) Ankum …..

9

(2)

(2)

17

a.

Melaksanakan sidang disiplin atas pelanggaran anggota berpangkat Pama, Ba dan Ta yang berada di bawah wewenang satuan kerjanya berdasarkan perintah Ankum berwenang penuh.

b.

Melaporkan hasil pelaksanaan sidang disiplin dan keputusan hasil sidang disiplin yang dilakukan kepada Ankum berwenang penuh.

Ankum berwenang terbatas bertanggung jawab atas tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Ankum berwenang penuh. 18

Ankum berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 huruf c dan Pasal 7 huruf c mempunyai tugas : a. Melaksanakan sidang disiplin atas pelanggaran anggota berpangkat Ba dan Ta yang berada di bawah pimpinannya berdasarkan perintah Ankum berwenang penuh. b.

(2)

/2004 2004

Ankum berwenang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Pasal 5 huruf b, Pasal 6 huruf b dan Pasal 7 huruf b mempunyai tugas :

Pasal (1)

/

Ankum berwenang penuh bertanggung jawab atas tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Atasan Ankum. Pasal

(1)

KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ TANGGAL :

Melaporkan hasil pelaksanaan sidang disiplin dan keputusan hasil sidang disiplin yang dilakukan kepada Ankum berwenang penuh.

Ankum berwenang sangat terbatas bertanggung jawab atas tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Ankum berwenang penuh. Bagian Kedua Atasan Ankum Pasal 19

(1)

Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. Menerima pengajuan keberatan Terhukum melalui Ankum; b.

Menerima atau menolak seluruh atau sebagian keberatan yang diajukan oleh Terhukum;

c.

Menunda pelaksanaan hukuman sehubungan dengan adanya pengajuan keberatan dari Terhukum atas putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Ankum;

d.

Memeriksa dan memutus atas pengajuan keberatan yang diajukan Terhukum atas putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Ankum;

e.

Menyampaikan putusan mengajukan keberatan;

Atasan

Ankum

kepada

Terhukum

yang

/ f. Menanyakan …..

10

f.

(2)

KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ TANGGAL :

/

/2004 2004

Menanyakan dan/atau menegur Ankum yang tidak menangani pelanggaran disiplin bawahannya dan apabila diperlukan wajib mengambil alih penyelesaian perkaranya selaku Ankum sampai dengan putusan sidang disiplin .

Atasan Ankum bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20

(1)

Apabila terjadi perubahan struktur organisasi baik di tingkat pusat dan/atau di tingkat kewilayahan, maka jabatan yang baru menyesuaikan ketentuan keankuman sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2.

(2)

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Kapolri ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kapolri. BAB VIII PENUTUP Pasal 21

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan isi Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Paraf : Ditetapkan di : 1. Konseptor : Pada tanggal : a. Kadivbinkum Polri : …… b. Ketua Sub Pokja

: ……

2.

Kasetum

: ……

3.

Wakapolri

:……

Jakarta 2004

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. DA’I BACHTIAR, S.H. JENDERAL POLISI

Kepada Yth : Distribusi A,B,C dan D Mabes Polri.

PARAF PARA PEJABAT :

1. Konseptor : a. Kadivbinkum Polri : ………

6. Kababinkam Polri : …….

12. Kadivpropam Polri

b. Ketua Sub Pokja : ………

7. Kabaintelkam Polri : ……..

13. Kadivtelematika Polri : ……..

8. Derenbang Kapolri : ……..

14. Kalemdiklat Polri

: ……..

9. De SDM Kapolri

: ……..

15. Kakorbrimob Polri

: ……..

10. Delog Kapolri

: ……..

16. Koorsahli Kapolri

: ……..

11. Kadivhumas Polri

: …….

17. Ses NCB Interpol

: ……..

2. Kasetum Polri

: ………

3. Wakapolri

: ..…….

4. Irwasum Polri

: ……..

5. Kabareskrim Polri

: …….

: ……..

11

KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/ TANGGAL :

/

/2004 2004

Umum : 1. Komjen Pol. Drs. Suyitno LS, S.H., MSi (Kabareskrim Polri) a. Seyogianya ada pasal yang mengatur tempat dimana sidang disiplin dilakukan pada tempat yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin.(sudah ada Yaitu pada Satker) b. Bila telah dilakukan tindakan Ankum terhadap yang bersangkutan, baru kemudian dilaksanakan sidang disiplin, maka keputusan sidang disiplin adalah menguatkan tindakan yang telah diambil oleh Ankum. 2.

Kadivhumas Polri a. Di Humas ada Wakadivhumas, statusnya bagaimana ?. (satu kotak) b. Bagaimana bila ada kasus pelanggaran disiplin, sedangkan yang bersangkutan sudah dimutasikan.

3.

Gubernur PTIK a. Apa tidak bisa dibuat 1 Kep. Kapolri saja. b. Mengenai format sering mengabaikan konsideran, seperti konsideran “Menetapkan”.

4.

Deops Kapolri Perlu difikirkan tentang anggota yang deperson, bagaimana kalau melanggar lagi.