tentang

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT DIREKTORAT KEUANGAN

SURAT EDARAN Nomor : SE/ 07 / II / 2012 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PRAJURIT DAN PNS DI LINGKUNGAN ANGKATAN DARAT

1.

Dasar : a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. b. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/30/IV/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI. c. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/134/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Petunjuk Administrasi Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Prajurit dan PNS di lingkungan Angkatan Darat. d. Surat Edaran Kapusku Kemhan Nomor SE/46/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI. e. Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/17/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Angkatan Darat. f. Surat Edaran Kapusku Kemhan Nomor SE/22/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI. g. Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/42/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Prajurit dan PNS di lingkungan Angkatan Darat. h. Surat Telegram Dirkuad Nomor ST/36/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Kewajiban Prajurit dan PNS memiliki NPWP dan bagi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan Pph pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi dari tarif yang memiliki NPWP.

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, kepada tersebut alamat agar dalam pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Prajurit dan PNS di lingkungan Angkatan Darat mempedomani dasar point a sampai dengan f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas jabatan/pekerjaan paling sedikit selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari Iibur.

2 b. Realisasi pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan paling sedikit selama 1 (satu) bulan kecuali Tunjangan Kinerja bulan Desember dilaksanakan pembayaran pada bulan Desember. c. Peringkat/kelas Jabatan yang diberikan kepada personel yang melaksanakan pendidikan dan harus Iepas dari jabatan/pekerjaan dikelompokkan ke dalam peringkat jabatan melebihi DSP diatur sebagai berikut : 1) Pendidikan Lemhannas. Perwira yang pada saat mengikuti pendidikan berpangkat Pati diberikan tunjangan kinerja pada strata jabatan grade 12, sedangkan untuk Kolonel pada strata jabatan grade 10. 2) Pendidikan setara Sesko TNI. Perwira yang pada saat mengikuti pendidikan berpangkat Kolonel diberikan tunjangan kinerja pada strata jabatan grade 10, sedangkan Letnan Kolonel pada strata jabatan grade 8. 3) Pendidikan setara Sesko Angkatan. Perwira yang pada saat mengikuti pendidikan berpangkat Letnan KoloneI diberikan tunjangan kinerja pada strata jabatan grade 8, sedangkan yang berpangkat Mayor pada strata jabatan grade 7. 4) Pendidikan setara Suslapa/Diklapa/Sekkau diberikan Tunjangan Kinerja strata jabatan grade 6. 5) Pendidikan setara Dikspespa diberikan Tunjangan Kinerja strata jabatan grade 5. 6) Pendidikan setara Diksarcab diberikan Tunjangan Kinerja strata jabatan grade 5. 7)

Pendidikan Diktukpa diberikan Tunjangan Kinerja strata jabatan grade 3.

8)

Pendidikan Diktukba diberikan Tunjangan Kinerja strata jabatan grade 2.

9) Pendidikan Iptek diberikan Tunjangan Kinerja pada jabatan promosi sesuai strata jabatan pangkat saat mulai pelaksanaan Dikiptek. d. Prajurit TNI yang melaksanakan penugasan dalam operasi pengamanan pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan memperoleh tunjangan kinerja sesuai peringkat jabatan/grade dikelompokkan ke dalam peringkat jabatan struktural dan sesuai DSP. e. Prajurit TNI yang melaksanakan penugasan Iuar negeri sebagai Military Observer (Milobs) dan pasukan perdamaian memperoleh Tunjangan Kinerja sesuai peringkat jabatan/grade dikelompokkan ke dalam peringkat jabatan Luar Formasi (LF). f. Ketentuan bagi Capeg/CPNS yang bekerja di Iingkungan TNI pengaturan pemberian tunjangan kinerja dikelompokkan ke dalam peringkat jabatan Luar Formasi (LF). 3.

Personel yang tidak berhak menerima Tunjangan Kinerja sebagai berikut : a.

Nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada TNI.

b. Personel yang sedang menjalani proses hukum dan atau sedang menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan militer dengan ketentuan sebagai berikut :

3 1) Berada dalam penahanan ankum/papera/hakim/pengadilan militer/ Hakim Pengadilan Militer utama/Mahkamah Agung dalam proses penyelesaian perkara pidana sesuai dengan hukum acara pidana militer TMT terbitnya keputusan tentang penahanan/penahanan sementara sampai dengan TMT terbitnya keputusan pembebasan dari penahanan/penahanan sementara. 2) Sedang menjalani pidana penjara dan/atau pidana kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap TMT terbitnya surat perintah dari Kasatker untuk menjalani pidana tersebut sampai dengan TMT terbitnya surat perintah dari Kamasmil/Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang selesai menjalani pidana penjara dan/atau kurungan. c. Diberhentikan untuk sementara atau dikeluarkan perintah larangan melakukan jabatan (non aktif) dan/atau diberhentikan untuk sementara (schorsing) tidak berhak atas tunjangan kinerja. d.

Diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

e. Diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan organisasi TNI. f. Cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP) yang ditetapkan dengan surat keputusan oleh Dan/Ka Satker. g. Tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Dan/Ka Satker dan ditetapkan dengan surat keputusan.

4. Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan (grade) sesuai lampiran Surat Edaran ini : a. Tunjangan Kinerja Prajurit dan PNS di lingkungan Angkatan Darat (lihat lampiran I).

5.

b.

Tunjangan Kinerja Prajurit dan PNS status melebihi DSP (lihat lampiran II).

c.

Tunjangan Kinerja Prajurit dan PNS status LF/Non Job (lihat lampiran III).

Tunjangan Kinerja Masuk BA. 012 Non Gaji.

6. Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang bersangkutan dan contoh penghitungan Pph PasaI 21 Tunjangan Kinerja (lihat lampiran IV). 7. Pembukuan Tunjangan Kinerja tetap mengacu kepada Surat Keputusan Menhan Nomor Skep/170/M/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009 tentang Petunjuk Sistem Akuntansi Instansi di Iingkungan Dephan dan TNI yang telah diadakan perubahan dengan Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor Juklak/03/IX/2011 tanggal 20 September 2011.

4 8. Dengan dicantumkannya contoh penghitungan Pph Pasal 21 Tunjangan Kinerja, maka contoh penghitungan Pph Pasal 21 (khusus pembulatan) pada Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/17/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Angkatan Darat, khususnya tentang Tata Cara Pemotongan Pph Pasal 21 bagi Pejabat Negara, Prajurit TNI dan PNS di lingkungan kemhan dan TNI telah diadakan perubahan. 9. Bagi Prajurit TNI dan PNS yang melaksanakan pindah tugas/jabatan/ pekerjaan, pensiun dan meninggal dunia, agar pembayaran Tunjangan Kinerja terakhir dicantumkan dalam Surat Keterangan Pembayaran Penghasilan (SKPP). 10. Untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Angkatan Darat, Kepada Kaku Kotama/Lakpus agar segera menginformasikan ketentuan-ketentuan ini kepada Pekas jajaran masing-masing. 11. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/42/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Prajurit dan PNS di lingkungan Angkatan Darat telah diadakan perubahan. 12.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 14 Februari 2012 Direktur Keuangan Angkatan Darat

Bambang Ratmanto, S.T.,M.M. Brigadir Jenderal TNI Kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5.

Kakupus I Ditkuad Kakupus II Ditkuad Kaku Kostrad Kakudam I s.d. VII, IX, XII, XVI, XVII/Cen, Jaya dan IM Kaku Kopassus

Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kasad Pangkostrad Dankodiklat TNI AD Irjenad Dirjen Renhan Kemhan RI Aspers dan Asrena Kasad Para Pangdam/Gub/Dan/Dir/Kadis Jajaran AD Kapusku Kemhan RI Sesditkuad dan Irditkuad Para Kasubdit Ditkuad Pamen Ahli dan Pa Ahli Ditkuad


Lampiran I Surat Edaran Dirkuad Nomor SE / 07 / II / 2012 Tanggal 14 Februari 2012

TUNJANGAN KINERJA PRAJURIT DAN PNS DI LINGKUNGAN ANGKATAN DARAT

NO

PERINGKAT/ KELAS JABATAN

1 1 2

2 19 18

3

17

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

INDEKS TUNJ. KINERJA (RP)

PANGKAT TNI

PANGKAT/ GOL PNS

3

4

5 29.226.000 21.649.000

Gol IV/e

17.471.000

Gol IV/e Gol IV/d Gol IV/d Gol IV/c Gol IV/c Gol IV/b Gol IV/b Gol IV/a Gol III/c - III/d Gol III/b Gol III/a Gol II/c – II/d Gol II/a – II/b Gol I/c – I/d Gol I/a – I/b

12.942.000 9.586.000 7.101.000 5.462.000 4.202.000 3.232.000 2.693.000 2.245.000 1.870.000 1.626.000 1.414.000 1.230.000 1.118.000 1.016.000 924.000

Kasad Wakasad Pati Bintang 3 Promosi dan Pati Bintang 2 Mantap Pati Bintang 2 Promosi Pati Bintang 1 Mantap Pati Bintang 1 Promosi Kolonel Mantap Kolonel Promosi Letnan Kolonel Mantap Letnan Kolonel Promosi Mayor Kapten Letnan Satu Letnan Dua Serma - Peltu Serda - Serka Kopda - Kopka Prada - Praka

Direktur Keuangan Angkatan Darat

Bambang Ratmanto, S.T.,M.M. Brigadir Jenderal TNI


Lampiran II Surat Edaran Dirkuad Nomor SE / 07 / II / 2012 Tanggal 14 Februari 2012


NO


1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 15 14 13 12 10 8 7 6 5 3 2

STATUS MELEBIHI DSP PANGKAT/ PANGKAT TNI GOL PNS

3 Pati Bintang 4 Pati Bintang 3 Pati Bintang 2 Pati Bintang 1 Kolonel Letnan Kolonel Mayor Kapten Letnan Bintara Tamtama

4 Gol IV/e Gol IV/e Gol IV/d Gol IV/c Gol IV/b Gol IV/a Gol III/c - III/d Gol III/a - III/b Gol II/a - II/b Gol I/a - I/d


5 9.586.000 7.101.000 5.462.000 4.202.000 2.693.000 1.870.000 1.626.000 1.414.000 1.230.000 1.016.000 924.000



Lampiran III Surat Edaran Dirkuad Nomor SE / 07 / II / 2012 Tanggal 14 Februari 2012



NO


1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 15 14 13 12 9 6 4 3 2

STATUS LF/NON JOB (TIDAK BERMASALAH PIDANA/TIDAK DALAM PROSES HUKUM) PANGKAT/ PANGKAT TNI GOL PNS

3

4

Pati Bintang 4 Pati Bintang 3 Pati Bintang 2 Pati Bintang 1 Kolonel Letnan Kolonel Mayor Kapten Letnan, Bintara dan Tamtama

Gol IV/e Gol IV/e Gol IV/d Gol IV/c Gol IV/b Gol IV/a Gol III/c - III/d Gol I/a – III/b


5 9.586.000 7.101.000 5.462.000 4.202.000 2.245.000 1.414.000 1.118.000 1.016.000 924.000



Lampiran IV Surat Edaran Dirkuad Nomor SE / 07 / II / 2012 Tanggal 14 Februari 2012


1.

Bagi Prajurit/PNS yang memiliki NPWP. a. Penghitungan Pph Pasal 21 untuk penghasilan tetap dan teratur sebelum Tunjangan Kinerja setiap bulan. Contoh : Letkol Cku Arjuna, masa kerja 22 tahun menduduki jabatan Eselon IV, status kawin mempunyai 3 orang tanggungan telah memiIiki NPWP, bekerja di Kemhan, menerima penghasilan tetap dan teratur setiap buIan sebelum Tunjangan Kinerja yaitu : Gaji Pokok (GP) TA. 2011 Tunjangan Istri (10% x GP) Tunjangan Anak (2 x 2% x GP) Tunjangan Jabatan Tunjangan beras (48 x Rp. 5,805,-)

Rp 3.124.600 Rp 312.460 Rp 124.984 Rp 1.260.000 Rp 278.640

Jumlah penghasilan bruto

Rp 5.100.684

Pengurangan : - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun

5% 4,75%

x x

Rp 5.100.684 = Rp 255.034 Rp 3.562.044 = Rp 169.197 Rp

Penghasilan netto

Rp 4.676.453

Penghasilan netto satu tahun : 12 x Rp 4.676.453 = Rp 56.117.436 PTKP (K/2) - Untuk Wajib Pajak - Status Kawin - Tambahan 2 orang tanggungan (2 x Rp. 1.320.000,-)

Rp 15.840.000 Rp 1.320.000 Rp Rp 2.640.000 + Rp 19.800.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pembulatan Jumlah Penghasilan Kena Pajak

Rp 36.317.436 Rp (436) Rp 36.317.000

Pph Pasal 21 atas gaji sebelum Tunjangan Kinerja setahun : 5% x Rp.36.317.000,= Rp 1.815.850 Pph Pasat 21 atas gaji sebelum Tunjangan Kinerja sebulan : Rp.1.815.850,- : 12

424.231

= Rp

151.321

2 b. Penghitungan Pph Pasal 21 untuk penghasilan tetap dan teratur setelah Tunjangan Kinerja setiap bulan. Contoh : Gaji Pokok (GP) TA. 2011 Tunjangan Istri (10% x GP) Tunjangan Anak (2 x 2% x GP) Tunjangan Jabatan Tunjangan Kinerja Tunjangan beras (48 x Rp. 5,805,-)

Rp 3.124.600 Rp 312.460 Rp 124.984 Rp 1.260.000 Rp 3.232.000 Rp 278.640


Rp 8.332.684

Pengurangan : - Biaya Jabatan 5% x Rp 8.332.684 - Iuran Pensiun 4,75% x Rp 3.562.044

= Rp 416.634 = Rp 169.197 Rp

Penghasilan netto

585.831

Rp 7.746.853

Penghasilan netto satu tahun : 12 x Rp 7.746.853 = Rp 92.962.236 PTKP (K/2) - Untuk Wajib Pajak - Status Kawin - Tambahan 2 tanggungan (2 x Rp. 1.320.000,-)

Rp 15.840.000 Rp 1.320.000 Rp Rp 2.640.000 + Rp 19.800.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pembulatan

Rp 73.162.236 Rp (236)

Jumlah Penghasilan Kena Pajak

Rp 73.162.000

Pph Pasal 21 atas gaji setelah Tunjangan Kinerja setahun : - 5% x Rp. 50.000.000,- 15 % x Rp.23.162.000,Jumlah

= Rp 2.500.000 = Rp 3.474.300 = Rp 5.974.300

Pph Pasal 21 atas gaji setelah Tunjangan Kinerja sebulan : Rp 5.974.300,- : 12 =

Rp 497.858

- Pph Pasal 21 atas gaji sebelum Tunjangan Kinerja sebulan : Rp 151.321 (-) Jadi Pph Pasal 21 Tunjangan Kinerja Letkol Cku Arjuna sebesar

Rp

346.537

3 2.

Bagi Prajurit/PNS yang tidak memiliki NPWP. a. Penghitungan Pph Pasal 21 untuk penghasilan tetap dan teratur sebelum Tunjangan Kinerja setiap bulan. Contoh : Letkol Cku Krisna, masa kerja 22 tahun menduduki jabatan Eselon IV, status kawin mempunyai 3 orang tanggungan tidak memiIiki NPWP, bekerja di Kemhan, menerima penghasilan tetap dan teratur satiap buIan yaitu : Gaji Pokok (GP) TA. 2011 Tunjangan Istri (10% X GP) Tunjangan Anak (2 x 2% x GP) Tunjangan Jabatan Tunjangan beras (48 x Rp. 5,805,-)

Rp 3.124.600 Rp 312.460 Rp 124.984 Rp 1.260.000 Rp 278.640


Rp 5.100.684

Pengurangan : - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun

5% 4,75%

x x

Rp 5.100.684 = Rp 255.034 Rp 3.562.044 = Rp 169.197 Rp

Penghasilan netto

424.231

Rp 4.676.453

Penghasilan netto satu tahun : 12 x Rp 4.676.453 = Rp 56.117.436 PTKP (K/2) - Untuk Wajib Pajak - Status Kawin - Tambahan 2 orang tanggungan (2 x Rp. 1.320.000,-)

Rp 15.840.000 Rp 1.320.000 Rp Rp 2.640.000 + Rp 19.800.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pembulatan Jumlah Penghasilan Kena Pajak

Rp 36.317.436 Rp (436) Rp 36.317.000

Pph Pasal 21 atas gaji sebelum Tunjangan Kinerja setahun : 5% x Rp.36.317.000,= Rp 1.815.850 Pph Pasat 21 atas gaji sebelum Tunjangan Kinerja sebulan : Rp.1.815.850,- : 12 = Rp

151.321

Denda karena tidak memiliki NPWP sebesar (20%x 151.321) = Rp

30.264 (+)

Jadi Pph Pasal 21 Letkol Cku Arjuna dikenakan sebesar

181.585

Rp

4 b. Penghitungan Pph Pasal 21 untuk penghasilan tetap dan teratur setelah Tunjangan Kinerja setiap bulan. Contoh : Gaji Pokok (GP) TA. 2011 Tunjangan Istri (10% x GP) Tunjangan Anak (2 x 2% x GP) Tunjangan Jabatan Tunjangan Kinerja Tunjangan beras (48 x Rp. 5,805,-)

Rp 3.124.600 Rp 312.460 Rp 124.984 Rp 1.260.000 Rp 3.232.000 Rp 278.640


Rp 8.332.684

Pengurangan : - Biaya Jabatan 5% x Rp 8.332.684 - Iuran Pensiun 4,75% x Rp 3.562.044

= Rp 416.634 = Rp 169.197 Rp

Penghasilan netto

585.831

Rp 7.746.853

Penghasilan netto satu tahun : 12 x Rp 7.746.853 = Rp 92.962.236 PTKP (K/2) - Untuk Wajib Pajak - Status Kawin - Tambahan 2 tanggungan (2 x Rp. 1.320.000,-)

Rp 15.840.000 Rp 1.320.000 Rp Rp 2.640.000 +

Rp 19.800.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pembulatan

Rp 73.162.236 Rp (236)

Jumlah Penghasilan Kena Pajak

Rp 73.162.000

Pph Pasal 21 atas gaji setelah Tunjangan Kinerja setahun : - 5% x Rp. 50.000.000,- 15 % x Rp. 23.162.000,-

= Rp 2.500.000 = Rp 3.474.300 Jumlah

= Rp 5.974.300

5 Pph Pasal 21 atas gaji setelah Tunjangan Kinerja sebulan : Rp 5.974.300,- : 12

=

Rp

497.858

- Pph Pasal 21 atas gaji sebelum Tunjangan Kinerja sebulan : Rp 151.321 (-) Jumlah Rp 346.537 Denda karena tidak memiliki NPWP sebesar (20%x 346.537) =

Rp

69.307 (+)

Jadi Pph Pasal 21 Letkol Cku Krisna dikenakan sebesar

Rp 415.844



tentang

Recommend Documents