TENTANG TATANANKEBANDARUDARAANASIONAL

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG TATANANKEBANDARUDARAAN NASIONAL

a. bahwa untuk me1aksanakan ketentuan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu diatur mengenai tata cara dan prosedur penetapan tatanan kebandarudaraan dengan Peraturan Menteri; b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional masih terdapat kekurangan dan be1um mengatur ketentuan terkait rencana induk nasional bandar udara, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Menteri Perhubungan ten tang Tatanan Kebandarudaraan Nasional; 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 ten tang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Negara Pembentukan dan Organisasi Kementerian sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi· Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; MEMUTUSKAN : PERATURANMENTERIPERHUBUNGANTENTANGTATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL.

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo danl atau pos, tempat perpindahan intra danl atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. 2. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya. 3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 4. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar Udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 5. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

6. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan me1awan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manUSIa, fasilitas, dan prosedur. 7. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pe1ayanan umum. 8. Unit Penyelenggara Bandar Udaraadalah lembaga pemerin tah di bandar udara yang bertindak sebagai penye1enggara bandar udara yang memberikan jasa pe1ayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang be1um diusahakan secara komersial. 9. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan me1akukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kese1amatan, keamanan, dan pe1ayanan penerbangan. 10. Menteri adalah penerbangan.

menteri

yang

membidangi

urusan

(1) Tatanan

kebandarudaraan nasional diwujudkan dalam rangka penye1enggaraan bandar udara yang andal, terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan Nusantara.

(2) Penyelenggaraan bandar udara yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang disusun dalam jaringan dan simpul yang terstruktur, dinamis dalam memenuhi tuntutan kebutuhan angkutan udara. (3) Penye1enggaraan bandar udara yang terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang saling menunjang dan mengisi peluang dalam satu kesatuan tatanan kebandarudaraan nasional. (4) Penyelenggaraan bandar udara yang efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, tidak saling tumpang tindih dan tidak terjadi duplikasi dalam melayani kebutuhan angkutan udara. (5) Penye1enggaraan bandar udara yang berdaya saing global sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang tidak rentan terhadap pengaruh global serta mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan kebutuhan angkutan udara.

(6) Penyelenggaraan bandar udara untuk menunjang pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara sebagai pintu gerbang perekonomian, dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan pengembangan Indonesia wilayah barat dan Indonesia wilayah timur. (7) Penyelenggaraan bandar udara untuk menunjang pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara sebagai pembuka daerah terisolir, tertinggal dan mengembangkan potensi industri daerah. (8) Penyelenggaraan bandar udara yang berwawasan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bandar udara yang memandang kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, dalam rangka mempersatukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, bandar udara; serta b. rencana induk nasional bandar udara.

dan

klasifikasi

Peran bandar udara sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a, sebagai: a. simpul dalam Janngan transportasi sesuai dengan hierarkinya; b. pintu gerbang kegiatan perekonomian; c. tempat kegiatan alih moda transportasi; d. pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/ atau perdagangan; e. pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana; serta f. prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

(1) Bandar udara sebagai simpul dalam jaringan transportasi

sesuai dengan hierarkinya sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 huruf a, yaitu bandar udara dijadikan sebagai titik pertemuan beberapajaringan dan rute angkutan udara. (2) Bandar udara sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan jaringan dan rute angkutan udara.

(1) Bandar udara sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu lokasi dan wilayah di sekitar bandar udara dijadikan sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. (2) Bandar udara sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(1) Bandar udara sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu sebagai tempat perpindahan moda transportasi udara ke moda transportasi lain atau sebaliknya dalam bentuk interkoneksi antar moda pada simpul transportasi guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan. (2) Bandar udara sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Sistem Transportasi Nasional.

(1) Bandar udara sebagai pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/ atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu keberadaan bandar udara dapat memudahkan transportasi ke dan dari wilayah di sekitarnya dalam rangka pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan dan/ atau pariwisata dalam menggerakkan dinamika pembangunan nasional, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya. (2) Bandar udara sebagai pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/ atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Rencana Pengembangan Ekonomi Nasional.

(1) Bandar udara sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu keberadaan bandar udara diharapkan dapat membuka daerah terisolir karena kondisi geografis dan/ atau karena sulitnya moda transportasi lain, 5

penghubung daerah perbatasan dalam rangka mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kemudahan dalam penanganan bencana alam pada wilayah-wilayah tertentu dan sekitarnya. (2) Bandar udara sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, ketentuan di bidang pertahanan negara, ketentuan Badan Nasional Penanganan Perbatasan (BNPP) dan ketentuan Badan Nasional Pengelola Bencana (BNPB).

(1) Bandar udara sebagai prasarana memperkukuh Wawasan

Nusantara dan kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu titik-titik lokasi bandar udara di wilayah nusantara saling terhubungkan dalam suatu jaringan dan rute penerbangan sehingga dapat mempersatukan wilayah untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Bandar udara sebagai prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pertahanan negara.

Fungsi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan tempat penye1enggaraan kegiatan: a. pemerintahan danl atau b. pengusahaan.

(1) Bandar udara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan tempat unit kerja/instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat sesuai peraturan perundangundangan. (2) Unit kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu unit kerja pemerintah yang membidangi urusan: a. b. c. d.

pembinaan kegiatan penerbangan; kepabeanan; keimigrasian; dan kekarantinaan.

(3) Pembinaan kegiatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Otoritas Bandar Udara. (4) Fungsi unit kerja pemerintah yang membidangi urusan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan pada bandar udara internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Bandar udara sebagai tempat penye1enggaraan kegiatan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan tempat usaha bagi : a. Unit Penye1enggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara; b. Badan Usaha Angkutan Udara; dan c. Badan Hukum Indonesia atau perorangan melalui kerjasama dengan Unit Penye1enggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara.

(2) Kegiatan pengusahaan di bandar dimaksud pad a ayat (1) meliputi:

udara

sebagaimana

a. pelayanan jasa kebandarudaraan; dan b. pelayanan jasa terkait bandar udara.

(1)

Penggunaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari bandar udara internasional dan bandar udara domestik.

(2) Bandar Udara Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bandar udara yang me1ayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri. (3) Bandar Udara Domestik sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.

Penetapan bandar dimaksud dalam mempertimbangkan: a. b. c. d.

udara Pasal

internasional 14 ayat

sebagaimana (2) dengan

rencana induk nasional bandar udara; pertahanan dan keamanan negara; pertumbuhan dan perkembangan pariwisata; kepentingan dan kemampuan angkutan udara nasional; dan e. pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri.

(1)

Penetapan bandar udara Internasional ditetapkan oleh Menteri, sete1ah berkoordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keimigrasian, bidang kepabeanan, dan bidang kekarantinaandalam rangka penempatan unit kerja dan personel.

(2) Untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat nasional dan internasional, bandar udara domestik dapat digunakan untuk melayani penerbangan dari dan ke luar negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut dan tata cara penetapan bandar udara internasional dan bandar udara domestik dapat digunakan untuk melayani penerbangan dari dan ke luar negeri diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

(1)

Hierarki bandar udara Pasal3 huruf a, terdiri:

sebagaimana

dimaksud

dalam

a. bandar udara pengumpul (hub); dan b. bandar udara pengumpan (spoke). (2) Bandar udara pengumpul (hub) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pe1ayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/ atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi yang dibedakan menjadi : a. bandar udara pengumpul dengan skala pe1ayanan primer, yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sarna dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun; b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pe1ayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang me1ayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sarna dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun; dan c. bandar udara pengumpul dengan skala pe1ayanan tersier yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pe1ayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang me1ayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sarna dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

(3) Bandar udara pengumpan (spoke) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan: a. bandar udara yang mempunyai cakupan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi b. bandar udara tujuan atau bandar udara dari bandar udara pengumpul; dan c. bandar udara sebagai salah satu prasarana pe1ayanan kegiatan loka!'

(1)

pelayanan lokal; penunjang penunjang

Hierarki bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan berdasarkan penilaian atas kriteria sebagai berikut: a. bandar udara terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi; b. tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara; dan c. berfungsi untuk menyebarkan penumpang dan kargo ke bandar udara lain.

(2) Bandar udara terletak di kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditunjukkan dengan variabe1 sebagai berikut: a. status kota di mana bandar udara tersebut berada sesuai dengan status yang te1ah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional; dan b. penggunaan bandar udara. (3) Tingkat kepadatan lalu lintas angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjukkan dengan variabel: a. jumlah penumpang datang berangkat dan transit; b. jumlah kargo; dan c. jumlah frekuensi penerbangan. (4) Fungsi untuk menyebarkan penumpang dan kargo ke bandar udara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjukkan dengan variabe1 : a. jumlah rute penerbangan dalam negeri; b. jumlah rute penerbangan luar negeri; dan c. jumlah rute penerbangan dalam negeri yang menjadi cakupannya.

( 1) Klasifikasi bandar udara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas beberapa ke1as bandar udara yang ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan dan kegiatan operasional bandar udara.

4/9

(2) Kapasitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara terbesar dan jumlah penumpang/barang, meliputi: 1) kode angka (code numbery, yaitu perhitungan panjang landas pacu berdasarkan referensi pesawat aeroplane reference field length (ARFL);dan 2) Kode huruf (code lettery, yaitu perhitungan sesuai lebar sayap dan lebar/jarak roda terluar pesawat. Pasal20 Peran, fungsi, penggunaan, hierarki dan klasifikasi bandar udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

(1) Rencana induk nasional bandar udara merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana induk, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan bandar udara. (2) Rencana induk nasional bandar udara dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:

sebagaimana

a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah; c. potensi sumber daya alam; d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; e. sistem transportasi nasional; f. keterpaduan intermoda dan multimoda; dan g. peran bandar udara.

Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yaitu strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang untuk kepentingan nasional, keterkaitan antar pulau dan antar propinsi, keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota.

Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, yaitu potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah yang diketahui atau diukur antara lain dengan survei berdasarkan asal dan tujuan penumpang (origin and destination survey) dengan memperhatikan keseimbangan antara perkembangan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan pasar atau perkembangan pasar yang mempengaruhi perkembangan ekonomi, serta konsekuensi pembiayaan yang ditimbulkan. 10

Y

Potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, yaitu potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara efisien dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, merupakan perkembangan lingkungan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Sistem transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, merupakan tataran transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyebrangan, transportasi laut, transportasi udara, yang membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

Keterpaduan intermoda dan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, yaitu keterpaduan intermoda dan multimoda yang saling menunjang.

(1) Rencana induk nasional bandar udara merupakan sistem perencanaan kebandarudaraan nasional yang menggambarkan: a. interdependensi; b. interrelasi; dan c. sinergi antar unsur; yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, potensi ekonomi dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional. (2) Interdependensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggambarkan bahwa antar bandar udara saling tergantung dan saling mendukung yang cakupan pelayanannya bukan berdasarkan wilayah administrasi / kepemerintahan.

(3) Interrelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggambarkan bahwa antar bandar lld8.ra membentuk jaringan dari rute penerbangan yang saling berhubungan. (4) Sinergi antar unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sinergi an tara sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, potensi ekonomi dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional, serta saling mengisi dan berkontribusi dalam bentuk: a. sumber daya alam potensial yang dikelola secara maksimal dan dapat dimanfaatkan secara efisien; b. sumber daya manusia yang dapat diberdayakan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan dan kemampuan; c. pemanfaatan potensi dan pengendalian hambatan geografis; dan d. pemanfaatan potensi ekonomi dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas usaha pencapaiannya dan pertahanan keamanan nasional.

a. Kebijakan nasional bandar udara; dan b. Rencana lokasi bandar udara beserta hierarki, dan klasifikasi bandar udara.

penggunaan,

Untuk mewujudkan kebijakan nasional bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, digunakan strategi pembangunan, pengoperasian, pendayagunaan, dan pengembangan bandar udara, dalam bentuk: a. meningkatkan peran bandar udara dan menyiapkan kapasitas bandar udara sesuai hierarki bandar udara dengan memperhatikan tahapan pengembangan dan pemantapan hierarki bandar udara sebagai bandar udara pengumpul (hub) dengan skala pelayanan primer, sekunder, atau tersier dan bandar udara pengumpan (spoke) yang merupakan bandar udara tujuan atau penunjang serta merupakan penunjang pelayanan kegiatan lokal; b. pada bandar udara pengumpan dengan peran sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, serta prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara, dengan memperhatikan kesinambungan dan keteraturan (connectivity and regularity) angkutan udara; c. bandar udara internasional di daerah destinasi pariwisata dibangun dan dikembangkan sebagai hub dan pintu gerbang pariwisata nasional, serta bandar udara domestik di sekitarnya berperan sebagai pendorong dan penunjang kegiatan pariwisata; 12

~

d. bandar udara yang terletak di wilayah koridor ekonomi dikembangkan guna meningkatkan konektivitas ke pusatpusat kegiatan ekonomi; e. mengendalikan jumlah bandar udara yang terbuka untuk penerbangan ke/ dari luar negeri, dengan mempertimbangkan pertahanan/keamanan negara, pertumbuhan/perkembangan pariwisata, kepentingan/ kemampuan angkutan udara nasional serta pengembangan ekonomi nasional/ perdagangan luar negeri; f. meningkatkan standar operasi prosedur bandar udara untuk memenuhi ketentuan keselamatan operasi bandar udara, standar teknis dan operasional sesuai klasifikasi bandar udara; dan g. pada bandar udara pengumpul primer dengan cakupan wilayah tertentu yang telah mencapai kapasitas maksimal dan tidak terdapat kemungkinan untuk dikembangkan lagi, dilakukan kajian dengan mengembangkan konsep sistim bandar udarajamak (multiple airport system).

Rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara untuk mewujudkan kebijakan nasional bandar udara, terdiri atas: a. bandar udara pada ibukota provinsi dibangun atau dikembangkan dengan klasifikasi landas pacu 4D; b. bandar udara di daerah perbatasan negara dan daerah lokasi bencana dan daerah rawan bencana dibangun atau dikembangkan dengan klasifikasi landas pacu 3C untuk dapat melayani pesawat Hercules C-130 dan pesawat berpenumpang 50 orang; dan c. bandar udara di daerah terisolasi dan di daerah provinsi kepulauan dibangun atau dikembangkan dengan klasifikasi landas pacu 2C untuk dapat melayani penerbangan perintis dengan pesawat berpenumpang 25 orang.

(1) Pengembangan Bandar Udara dilaksanakan sesuai dengan rencana induk Bandar Udara yang telah ditetapkan dalam penetapan lokasi Bandar Udara. (2) Pengembangan bandar udara dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria indikasi awal didasarkan atas tingkat utilisasi operasional. (3) Tingkat utilisasi operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitas sisi udara; dan b. fasilitas sisi darat.

13

~

Kebijakan nasional bandar udara dalam pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pendayagunaan bandar udara serta rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara, serta formula perhitungan tingkat utilisasi operasional bandar udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penetapan lokasi bandar udara diluar rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, harus memenuhi persyaratan kelayakan akan diatur oleh Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

(1) Tatanan

Kebandarudaraan Nasional ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan peninjauan ulang apabila terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis atau setiap 5 (lima) tahun.

(2) Perubahan kondisi lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me1iputi bencana yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional yang mengakibatkan perubahan batas wilayah provinsi.

Direktur Jenderal me1akukan pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

a.

b.

pengawasan

Bandar udara internasional yang tnasuk dalam perjanjian ASEAN open sky yaitu Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Bandar Udara Internasional Juanda, Bandar Udara Internasional Kualanamu, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin tetap berlaku; dan Ketentuan terkait penetapan lokasi bandar udara dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional dinyatakan tetap berlaku.

Peraturan Menteri diundangkan.

Inl

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2013

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1046

UMAR;(. IS, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001

.,, •

tI

• ••

Brunei DaruSsalam

. ••• ..ll

., .• .", • •...•

•• •

"I

tI•

Si!lgapura

....."•~

•" •" •

..

• •••

n

.. • •

•

•

•

." ..• • ."..• ••

U1-

etiN

..

tI.

., •

t&

• • •"

••

••"•

•• t·

.

.

•

••••.•

..

ActIroDma •••••

•"

r..r-

\t"......K ••.••

&..

•••••

XIX. PnmIIIII.N_ 6O.£lTlri 61.a-s-. 61.UmbaMeblnaKlnla

4.T8llblCUtAli S,Wlinlns.w.

7.SiJwkil,lHamabhNud

VLI're-.l

XlY.Ptn1lPIlJaMT."

9.KullaBD 100MI1iklJISlieh

300epItiAm 3LH .•••S.~

o. ••••••• ,.,. •• u•••.• 11.K..w12.BiMb 13.Sibis. 14. Dt. PercinandLTohiIw 15.AekOodlq( 16.SiIqit 1'.~ DLProduIS-ImI"nt 18.~

••.•••••

VlLP1o'r\nIU

1IND&

VlD. I'nQut

_-

...

,,'"

".-

:M.Jl...-.dSoebmo 3S.M~ IX:. Pro¥bIIIIS--.

Stk1n

36.S.M.8IdIrtuddiJID

13.WlII'qJdo

XX. f1'lmaII Ka&!muIIIIthn!: 14.SUpIcio 15,aahldiOelman

.•• TImur

51.AIdl1ltachmms.leh n·BliaIbifWari S3.TrunoJcrio ~. Nolo Hdneaoro

7<._

"..•.•

nN

XVlLPntbls.U

19,1lobPt

XXLPl'el1InIlCa

".IOUUiNl'nltlW 38.bdinlnlmll

20. SllIlInSymCKasim8 21.1'Ift1dinI

XL •••.••••••••••

23.PuiJP&npaIan 24.PinInIK.timpIi

41.NIaWUu

... ~

J9.H ••••. ~

XVID. PnmllIIN_

.•

••••

19.8uIiIo

x. __ 'n,Siltqlui

Bvat

S6.SuhanW.SIIUuddin $1. SUhIIJIW. ~(Brqbiji)

lO."-

Sll.I.untd:Buu.

T••••.•

a.m

.,.-

8O.TjiliIcRiwut 81. '*-dar 82.8."-1 84.KIII1aPernllllq 8S.1\Im~SambI.

~:~KawJ

PrfltIul

~1lIllIIo

w...n

91.m-.w

"-"

-

xxo.

88.~Noor 89. 0uIli SyImIirAllm 9O.•••••• WIrutin

6ll.A.A. Ben TIl1Io(lbliwm) UJ.MIti '10. Dmd ConslIrdijn 8MJdIIe (LGmU:) 11.1'InIInm

XV.I'nTlaD.IY~ BeqIndu

raTIIur

6ot.H.a-~ 6,S."'w.lAdJ,

.•

• .,"

T••••

...•.....

XlD. Pm1NlDXIJabrllo 44.HIIiim •••••• 1CDmnro

6.Adis...o 46.A1lmadYIIIi 41.1'unIII:I.WlIhq

:n.Sul.ImThIN 3l.DeplliPllbo

Iv.1'rlmIu:l1Ul.1I

".-

.. .

,

• '" Timor Leste

•

•"

:NI08

•••

.•••.e.-

Papua Nuigini

u-.~ .......,.

G.SoeQrno·H .o.Budiarto

w.

:'"

H

XIlPn'tbatBa

,~

..,.

. . • •

H.

B.H-wNa4m 26.RH.fiaIliliDIh 27._ 28.bnIi 29. a-;. HtjlAbllllWa(Setblb')

I. Sllhm' •••••••• 2.Cl:tN)'IIt:Dbilln

w

., .. •" • •..•" • " • •" • .. • •" .. •

1 cm~ 139km

L J'roWldN

....

• I" .'" •

• •.",.,

~:'l'rwlmrMMeteatcr stRatt 01id : arid 0qIIfis ~ :WOSl9N

KETERANGAN:

..'"...

.m u,

•

1JItwbtJroI~P~ToIuIJOOB J. PlIO DIfIlM RrpI.., ••••••

145

•

•

I"

••• J.1f.-Jt:tIJ~~DItYbwwI~~r""1DD6 1. ~Pflinl •••••

..

,

IN

JOt

•

71

•"

• ..

.. •

Malaysia

•••• _"T

••••••.

XXVI, PrftIuIS

!n.Iknqjw!(BdIticin)

IU·PaNi II6.KaBipJou xxvn.

....-.. ".~ •..

9S.KfJlabqwI

g'1. Yunis.-uw 9lI.Tu;IalIH..,an 99·LclwApq lDO.Dlillho.wllli IOI.Nlnlk1II 102.MIIal: IOlK.o1.llABealJw(Seluwins) :04.TIDlilIhIrc IOS·LonaLllya I06.NIIln~ 101. a.. (Sqata)

-r.vq

XXIv. PrIn1lUl hlaWWII U•••• I08.SlmRllllluwt IOt.NIIwo 1I0.M •••••• XXV.PI'ftlNIa-t.a. ItI.DjUhIdlIn

T••

1l

113.SyW;JnnAmimldrtinAalit II4.SUI ••••.~

XXUt

PwmallKliu-tQ11aI1II'

••••••

m.Matitra

Pnma.I

Bant

1I1·1InlpaPldlna

XXIX. PrmutSIIluNd 125.HIIDoiIo 126.8eloAJrlblri 121.~ 128.~H1"'" 129.Mmbota XXX.ProriaIlMaJabI 131.~ 132.~.

,,,",,,,,

134.~

T•••••••

166.1!MnlcIli 167.Eww I68.Jlawi 169.P.-Kulepo-aiU:

197.Cbba I9I.Cbibil 199.PIfoN4Ip

..

,

XXXI. ProftaIII Mahlb

U"",

,,,111. mil

In..m.

l•.•.o.m.r.Sdl:

123.Bu.'LIpIiao l24.Pl:qlib

165.11h1im

191. MopU-M.wb 192.~Kilqln-ThJika 1!l3.MllliNdup 1!l4.MutiI 11I,S,NIWN

I••.••••••

141.WlIII.BalU1Ib 142.K.aIbq: l4J.o.r..MIilJnD

118. suu.nH-..ddn 119.AndiJaNN 120. H. AtlwipIla 121.SIko tnllaDqi.

-

161.TIinp 162.Beop

1"SUtwai

xxvm.Pr9WlIISIlkwUlSektaa

I30.PIIliIaIn

IUWIbIi 136. 10m Beobr 137.LiwurB ••• l38.aiIit llP,o...dlun

14S,Bw 1-46.EmaI.-. 141.PilD 14.Oebe 149. Do&BerjnaFlltbiublya

113. Jill 114.~ 11S.~ 116.Kmo 111.K.Iibo 118.K.eftylmNdup

XXXD. l'rn1P

179. Kepi IIO.KilnIm I8I.ICiwirl*

150.Abay ISI. IS2.AJ.IS1A(l'1tpili U••••• ISS.1Wln IS6.BiIlj IS7.8Bopii IS8.BiIlIni Ist.1k:tonIJi 160.1klmIkia

Atm..-

PIp.

I"""'" I" •.•.•••

1"'1"'-

IUMMgeIum 181.~-Sumi 188.~ 11SI.w-nua I90.MoIof

XXXIII.

plftllul

m_

1"00-

224.BiIPJi 225.DBOSorq 226.ljIbIbft

.........

n7.~

"'"0"""'" ......,. "' .

:J01.a...,. lO2._

"'»t •••.

~

,..•.•.•..

:JO.5.SiAIk

206. Soe+n'o' Semi 201.TliveTl-ToIibtll

"'

210.·i'iom 211.UbnIb 212.~ 213. •••• 214.Wwis 215. NopGllittDebi-YIbI*imD 216.~ 211.'tIIn1t 21&AboyIp 219.Nlialfcr 22O.Wqbe

,.,..

nl.Algi 122,1lpnS

•...

231.MnIy 232.R1nriki RendP· Mmobmi. 234.T ••••• boan 23.5.TlllWB-Fak·fII: 236.WuiOI" 231.w...

m

Sam

eKEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

TATANAN KEBANDARUDARAAN NASlONAL PETA BANDAR UDAKA EKSISTING DI INDONESIA Lampiran IA

Peraturan Menten Perhubungan Nomor Tanggal

: PM 69 TAHUN 2013 : 16 AGUSTUS 2013 MENTER!

PERIIUBUNGAN TIn

Eo:£. MANGINDAAN 8aliDanacsuai~. KEPALA

'" 'U //

iSm

oj NIP. 19630220 191903 1 001

Lamplran 1.8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

:

Tanggal:

PERAN BAN OAR UOARA

NO PROPINSI

I 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

1 2 3 4

5 6 7

PROPINSI

III

SUMATERA

Kualanamu Binaka Sibisa Dr. Ferdinand AekGodang Silangit Lasondre

SUMATERA

Minangkabau Rokot

1 2 3 4

Sultan Syarif Kasim II Tempuling Japura Pasir Pangaraian Pinang Kampai

PROPINSI

IV

5

PROPINSI

V

KEPULAUAN

Depati Amir H. AS. Hanandjoeddin

1 2

Sultan Thaha Depati Parbo

PROPINSI

VII

Oaerah

Rawan

Ekonomi

Transnortasi

Pariwisata

Terisolir

Bencana

Oaerah Perbatasan

Pemerintah

Pengusahaan

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./

Wawasan

Penggunaan

Hierarki

Klaslflkasi

Bandar Udara

Bandar Udara

Bandara

Int'l Dam Dam Dam Int'l Dam Dam Dam Dam Dam

PT P P P P P P P P P

4E 3C 3C 2C 3C 2C 2B 3B 2B 2B

Int'l Int'l Dam Dam Dam Dam Dam

PP P P P P P P

4E 3C 1B 4C 3C 4C 3C

Nusantara

Banda Aeeh Nagan Raya Sinabang Tapak Tuan Sabang Takengon Singkil Kutaeane Blang Pidie Lhok Seumawe

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

Deli 5erdang Gn. Sitoli Parapat Sibolga Padang Sidempuan Siborong-borong Pulau-pulau Batu

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./

Padang Sipora

./ ./

./ ./

./ ./

./ ./

Pekanbaru Indragiri Hilir Rengat Paslr Pangaraian Dumai

./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./

./

Batam Tanjung Singkep Natuna Tanjung

./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./

./ ./

./

./

Balai Karimun

./ ./ ./ ./ ./

./ ./

Pangkal Tanjung

Pinang Pandan

./ ./

./ ./

./ ./

./ ./

./ ./

./ ./

./ ./

./ ./

./ ./ ./

./

./

./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./

./ ./

./ ./

./

./

Int'l Dam

PS P

40 2B

./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./

./

Int'l Dam Dam Dam Dam

PS P P P P

4C 3B 3C 3B 3C

./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./

Int'I Int'! Dam Dam Dam

PS P P P P

4E 4C 2C 4C 2B

./ ./

./ ./

./

Dam Dam

PS PT

4C 4C

./ ./

./ ./

./

Dam Dam

PS P

4C 3C

./ ./ ./

./

./

BANGKA

./ ./ ./

./

RIAU

1 2

PROPINSI

Peindagl

RIAU

5 VI

Alih Moda

BARAT

Hang Nadim RH. Fisabilillah Dabo Ranai Sei Bati (Raja Haji Abdullah)

1 2 3 4

FUNGSI

Gerbang

UTARA

L. Tobing

1 2

Simpul

ACEH. 0

Sultan Iskandar Muda Cut Nyak Dhien Lasikin Teuku CutAII Malmun Saleh Rembele Singkil (Hamzah Fansuri) Alas Lauser Kuala Batu Malikul Saleh PROPINSI

II

NANGGROE

KOTA/LOKASI

fM 69 Tahun 2013 6 A g u s t u s 20 1 3

Pinang

./

BELITUNG

JAMBI Jambi Kerinei

./

..•• .•.••

" l!

"::l ::l ••

g ••

:." -g~

ggg~

-EE "00 .Eee

ccc.E

..

~ " l!

.&

•• •• of•• c 0.••

..

- :l "' -g•• '!i••

~~

:I

o

.=!~

.

:I:IE

'"al° "", Gl:l

al:IE

••

al alal

"c

]l:::i E'" Gl:l

~al

":I Q..J

"':I

-

"2

,Q

.!!lu

z w

!Z ~ ~:I: enz 00 Et: ii: •••• ' " .o a:: 0:1 Gl'C

Q.

Ulal

~ggg .Eccc

PERAN BANDAR UDARA

NO 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14

H. Hasan Aroeboesman Frans Sales Leda Tambolaka Gewayantana Hallwen (A.A. Bere Tallo) Mali Lekunik (David Constantijn Tardamu Soa Wunopito PROPINSI

XX 1 2 3 4 5

6

KALIMANTAN

6 7 8

Tjlllk Rlwut Iskandar H.Asan Sanggu Kuala Pembuang Tumbang Samba Kuala Kurun Beringln

1 2 3 4 5

Syamsuddln Noor Gustl Syamsir Alam Tanjung Warukln Binuang Bersujud

1 2 3 4 5

XXII

PROPINSI

PROPINSI

XXIII 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KALIMANTAN

KALIMANTAN

1 2 3

Sam Ratulangi Naha Melonguane

Penggunaan

Hierarki

Klasifikasi

Bandar Udara

Bandar Udara

Bandara

Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

P P P P P P P P P P

3C 3C 4C 2C 3B 3C 2C 2B 3B 2C

Int'l Dom Dom Dom Dom Dom

PS P P P p p

4C 3C 3C 2B 1B 3C

Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

PT PT P P P P P P

4D 4C 4C 1B 3C 2B 2B 2B

./

Dom Dom Dom Dom Dom

PS P P P P

4D 3C 3C 2B 3C

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./

Int'l Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

PP PT P P P P P P P P P P P P P

4D 4D 1B 4D 2B 3C 2B 1B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B

./ ./ ./

./

Int'l Dom Dom

PS P P

4D 3C 3C

Gerbang

Alih Moda

Peindagl

Daerah

Rawan

Daerah

Wawasan

Pemerintah

Pariwisata ./ ./ ./ ./

Bencana ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

Perbatasan

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

Transoortasi ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

Terisolir

Ende Ruteng Waikabubak Larantuka Atambua Alor Rote Sabu Bajawa Lewoleba

Ekonomi ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

Nusantara ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

Pontlanak Ketapang Putusslbau Nangaplnoh Sambas Sintang

./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./

Palangkaraya Pangkalan Bun Samplt Buntok Kota Waringin Tlmur Tumbang Samba Kuala Kurun Muara Teweh

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

Banjarmasln Kotabaru Tanjung Warukin Binuang Batu Liein

./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./

./ ./

./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./

Ballkpapan Tarakan Kotabangun Tj. Redep Longbawan Tj. Selor Long Apung Datah Dawai Nunukan Sendawar Mallnau Long Layu MuaraWahau Kutai Timur Samarinda

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./

./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

Manado Tahuna Sanglhe

./ ./ ./

./ ./ ./

./ ./ ./

./ ./ ./

./ ./ ./

./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./

Pengusahaan

./ ./

./

./

./ ./

./

TENGAH

./ ./

SELATAN

TIMUR

Sepinggan Juwata Kotabangun Kalimarau Yuval Semarlng Tanjung Harapan Long Apung Datah Dawai Nunukan Melak Kol. RA. Bessing (Seluwing) Long Layu MuaraWahau Tanjung Bara (Sangata) Temindung PROP INS I SULAWESI

XXIV

FUNGSI

Simpul

BARAT

Supadio Rahadi Oesman Pangsuma Nangaplnoh Paloh Susllo PROPINSI

XXI

KALIMANTAN

Saudale)

KOTAILOKASI

./ ./ ./

./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./

UTARA

Talaud

./ ./

./ ./

1-

PERAN BANDAR UDARA

NO

PROPINSI

XXV

PROPINSI

SULAWESI

5

Syukuran Amlnuddin Amir Sultan BantUan (Lalos) Pogogul Kasiguncu PROPINSI

XXVII

SULAWESI

PROPINSI

SULAWESI

5 6 7

AndiJemma H. Aroepala Seko Rampi Bua (Lagango) Pongtiku PROPINSI

XXIX

SULAWESI

5 XXX

BetoAmbari Sugimanuru Tanggetada Matahora PROPINSI

(Sangia Nibandera)

5 6 7 8 9 10 11 XXXI

Amahai Namrole Dobo Bandaneira Wahai John Becker LiwurBunga Olilit Dumatubun Namlea PROPINSI

1 2 3 4

5 6 7 8 9

Rawan

Daerah

Wawasan

Ekonomi

Transoortasi

Pariwisata

Terisollr

Bencana

Perbatasan

Nusantara

Pemerintah

Pengusahaan

Penggunaan

Hierarki

Klasifikasi

Bandar Udara

Bandar Udara

Bandara

Gorontalo

.r

.r

.r

.r

.r

.r

.r

Dom

P

40

Palu Luwuk Ton-toll Buol Poso

.r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r

.r .r

.r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r

Dom Dom Dom Dom Dom

PT P P P P

40 4C 3C 3B 3C

Mamuju

.r

.r

.r

.r

.r

.r

Dom

P

4C

Makassar Masamba P. Selayar Seko Rampi Luwu Tana Toraja

.r .r .r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r .r .r

.r

.r

.r

.r

.r .r .r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r .r .r

Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom

PP P P P P P P

40 2B 3B 2B 2B 3C 2C

Kendari Bau-bau Muna Kolaka Wakatobi

.r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r

.r .r

.r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r

Dom Dom Dom Dom Dom

PT P P P P

40 3C 3C 2C 3C

Ambon Pulau Seram Pulau Buru Pulau Aru Pulau Banda Pulau Seram Pulau Kisar Pulau larat Saumlaki Tual Pulau Buru

.r .r .r .r .r .r .r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r .r .r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r .r .r .r .r .r .r

.r

.r .r .r .r .r .r .r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r .r .r .r .r .r .r

Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

PT P P P P P P P P P P

40 1B 2B 2B 2C 2B 2B 2B 2C 3C 1B

Ternate Kao Galela Labuha Maba Sanana Morotai Kab. Halmahera Tengah Mangole, Kab. Kep. Sula

.r .r .r .r .r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r .r .r .r .r

.r

.r .r .r .r .r .r .r .r .r

.r .r .r .r .r .r .r .r .r

Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

PT P P P P P P P P

4C 3C 3C 3C 3C 2B 4C 2C 3D

.r

.r

.r

.r

MALUKU

1 Pattimura 2 3 4

Daerah

TENGGARA

1 Haluoleo 2 3 4

Peindagl

SELATAN

1 Sultan Hasanuddin 2 3 4

Allh Moda

BARAT

1 Tampa Padang XXVIII

FUNGSI

Gerbang

TENGAH

1 Mutlara 2 3 4

Simpul

GORONTALO

1 Djalaluddin XXVI

KOTAILOKASI

MALUKU

.r .r .r .r

.r .r .r .r .r .r .r .r

.r .r .r

.r

UTARA

Sultan Babullah Kuabang Gamar Malamo Oesman Sadik Bun Emalamo Pitu Gebe Dofa Benjina Falabisahaya

.r .r

.r .r .r .r .r

p

C

l!

Ii C

.:=l! •••• ., J!

c!l€

8?

'" .-

C E ••0 .0 C •.0

.,

""

Clw

PERAN NO 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 XXXIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

BANDAR UDARA Paro Fawi Borome Beoga Jlla Jita Potowai Bilogai Tsinga Alama Wangbe WarisITowehitam PROPINSI

KOTA/LOKASI

FUNGSI Pemerintah

Simpul

Gerbang

Alih Moda

PeindagJ

Daerah

Rawan

Daerah

Wawasan

Terisollr

Bencana

Perbatasan

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

TransDortasi ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

Pariwisata

Kab.Nduga Kab. Puncak Jaya Borome Kab. Intan Jaya Kab. Mimika Kab. Mimika Kab.Mimika Kab. Intan Jaya Kab.Mimika Kab. Pegunungan Bintang Kab.Puncak Kab. Keerom

Ekonomi ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

Nusantara ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

Manokwari Sorong Fak-fak Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Bintuni Kab. Kaimana Kab. Teluk Wondama Kab. Sorong Selatan Kab. Sorong Selatan Kab. Sorong Selatan Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

Pengusahaan

Penggunaan

Hierarki

Klasifikasi

Bandar Udara

Bandar Udara

Bandara

Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

P P P P P P P P P P P P

1B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B

Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

P PT P P P P P P P P P P P P P P P

4C 4C 3C 1B 3C 3C 1C 1B 1B 2B 1C 1B 1B 1B 1C 2B 2C

PAPUA BARAT

Rendani Domine Eduard Torea Bintuni Babo Utarom Wasior Inanwatan Teminabuan Ayawasi Ijahabra Merdey Anggi Kambuaya Werur Kebar Ransiki

Osok

KETERANGAN : Int') = Intemasional Dom = Domestik PP = Pengumpul Skala Primer PS = Pengumpul Skala Sekunder PT = Pengumpul Skala Tersier P Pengumpan

=

UMAR ARIS, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./

./ ./ ./

./

./

./ ./ ./

./

./

·

~.

.

!.

•!

~ E

·.".".

•S

'm S-= S.

• E

•

!

•

!

E £!!l !

• E

•

II

~

"m

."

~

g••

aIilI

• i

...:I

•

lS Ei

. .

!••

J'l

!=

•

. $.~.

"m

!

=•

. • •. . •

•• ••

om

I.

~

•

II

II

""

••

a.

"•

II

·

~ ~~s

•

•

•

•••

".

II

•

rtl!l'~.

.

0.

"• ~ " ".

•.~ !". !~

II

U lA

iii

"m

=Ill· •

.":-.

..

l":l •

~

••

.5-, •

'"

•• ••

;:I.

"~

•• •

~1!Il

~ ~

m

II.

W

•

"

.

".

!i!.

e§

~

";:;

a

Jl.

~. ft.

~

•

Lampiran II.B Peraturan Menteri Perhubunaan Nomor :PM 69 Tahun 2013 Tanggal : 16 Agustus 2013

NO

BAN OAR UOARA

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hierarki Bandar Udara

Klasifikasi Landas Pacu

2020

2020

2030

2020

2030

2030

Sultan Iskandar Muda Cut Nyak Ohien Lasikin Teuku CutAIi Maimun Saleh Rembele Singkil (Hamzah Fansuri) Alas Lauser Kuala Batu Malikul Saleh Bireun Blangkejeren

Banda Aceh Nagan Raya Sinabang Tapak Tuan Sabang Takengon Singkil Kutacane Blang Pidie Lhok Seumawe Bireun Gayo

Int'l Oom Oom Oom Int'l Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom

Int'l Oom Oom Oom Int'l Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom

PS P P P P P P P P P P P


4E 40 4C 3C 4C 40 3C 4C 2C 2C 3C 3C

4E 40 4C 3C 4C 40 3C 4C 3C 3C 3C 3C

Deli Serdang Gn. Sitoli Parapat Sibolga Padang Sidempuan Siborong-borong Pulau-pulau Batu Mandailing Natal Nias Selatan Simalungun

Int'l Int'l Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom

Int'l Int'l Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom

PP P P P P P P P P P

PP PT P P P P P P P P

4F 3C 3C 4C 4C 4C 3C 3C 3C 1A

4F 3C 3C 4C 4C 4C 3C 4C 3C 1A

PROPINSI SUMATERA UTARA

II 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4

Minangkabau Rokot Pasaman Barat Kep. Mentawai

Padang Sipora Pasaman Barat Kep. Mentawai

Int'l Oom Oom Oom

Int'I Oom Oom Oom

PS P P P

PP P P P

4E 3C 2B 2C

4E 3C 3C 3C

1 2 3 4 5 6 7

PROPINSI RIAU Sultan Syarif Kasim II Tempuling Japura Pasir Pangaraian Pinang Kampai Bagan Siapi Api Kep. Meranti/Bengkalis

Pekanbaru Indragiri Hilir Rengat Pasir Pangaraian Oumai Rokan Hilir Kep. Meranti/Bengkalis

Int'l Oom Oom Oom Oom Oom Oom

Int'l Oom Oom Oom Oom Oom Oom

PS P P P PT P P

PP P P P PT P P

40 3C 40 3C 4C 3C 3C

40 3C 40 3C 40 4C 3C

1 2 3 4 5 6 7

Hang Nadim RH. Fisabilillah Oabo Ranai Seibati (Raja Haji Abdullah) Letung Tambelan

Batam Tj. Pinang Singkep Natuna Tj. Balai Karimun Kep. Anambas Kepulauan Bintan

Int'l Int'l Oom Oom Oom Oom Oom

Int'l Int'l Oom Oom Oom Oom Oom

PP PT P PT P P P

PP PT P PT P P P

40 40 3C 40 2C 2B 2B

4E 40 3C 40 3C 3C 2C

1 2

OepatiAmir H. AS. Hanandjoeddin

Pangkal Pinang Tj. Pandan

Oom Oom

Oom Oom

PS PS

PS PS

40 40

40 40

1 2 3

PROPINSI JAMBI Sultan Thaha Oepati Parbo Muara Bungo

Jambi Kerinci Rimbo Bujang

Oom Oom Oom

Oom Oom Oom

PT P P

PT P P

40 3C 4C

40 3C 4C

1 2 3

PROPINSI BENGKULU Fatmawati - Soekarno Muko-Muko Enggano

Bengkulu Muko-Muko Enggano

Oom Oom Oom

Oom Oom Oom

PT P P

PS P P

40 3C 3C

40 3C 3C

IV 27 28 29 30 31 32 33

PROPINSI KEPULAUAN RIAU

V 34 35 36 37 38 39 40

PROPINSI BANGKA BELITUNG

VI 41 42 VII 43 44 45

Kualanamu Binaka Sibisa Dr. Ferdinand L. Tobing AekGodang Silangit Lasondre Bukit Malintang Teluk Oalam Simalungun PROPINSI SUMATERA BARAT

III 23 24 25 26

VIII 46 47 48

Penggunaan Bandar Udara

PROPINSI NANGGROE ACEH. 0

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KOTAILOKASI

i

NO

KOTAILOKASI

BAN OAR UDARA

NO

Penggunaan Bandar Udara 2020


2020

2030

2020

2030

PROPINSI SUMATERA SELATAN

IX 49 50 51

Palembang Lubuk Linggau PagarAlam

Int'l Dom Dom

Int'l Dom Dom

PS P P

PP P P

4E 3C 3C

4E 3C 3C

Radin Inten II Pekon Serai

Tanjung Karang Lampung

Dom Dom

Dom Dom

PS P

PS P

40 4C

40 4C

1 2 3 4

PROPINSI JAWA BARA T Husein Sastranegara/Majalengka Cakrabhuwana Nusawiru Karawang

Bandung/Majalengka Cirebon Ciamis Karawang

Int'l Dom Dom Int'!

Int'! Dom Dom Int'l

PS PT P PP

PS PT P PP

4E 3C 3C 4F

4E 3C 3C 4F

1 2 3

Soekarno - Hatta Budiarto Tanjung Lesung

Jakarta Curug Pandeglang

Int'l Dom Dom

Int'l Dom Dom

PP P P

PP P P

4F 40 3C

4F 40 3C

1

PROPINSI DKI JAKARTA Halim Perdanakusuma

Jakarta

Int'l

Int'!

P

P

40

40

1 2 3 4

PROPINSI JAWA TENGAH AdiSumarmo AhmadYani Tunggul Wulung Dewa Daru

Solo Semarang Cilacap Karimunjawa

Int'l Int'l Dom Dom

Int'I Int'! Dom Dom

PS PS P P

PS PP P P

40 40 3C 2C

40 40 3C 2C

1

PROPINSI 01. YOGYAKARTA Adi Sutjipto I Kulon Progo

Yogyakarta

Int'l

Int'l

PP

PP

40

40

1 2 3 4 5 6

Juanda Abdul Rachman Saleh Blimbingsari Trunojoyo Noto Hadinegoro P. Bawean

Surabaya Malang Banyuwangi Sumenep Jember Gresik

Int'l Dom Dom Dom Dom Dom

Int'! Dom Dom Dom Dom Dom

PP PS P P P P

PP PS P P P P

4E 40 3C 3C 3C 2C

4E 40 3C 3C 3C 2C

1 2

PROPINSI BALI I Gusti Ngurah Rai Bali Baru

Denpasar Bali Utara

Int'l Int'l

Int'l Int'I

PP PP

PP PP

4E 4E

4E 4E

1 2 3 4

PROPINSI NTB Sultan M. Salah uddin Brangbiji (Sultan Muh. Kaharuddin) Lunyuk Lombok Baru

Bima Sumbawa Besar Sumbawa Lombok Tengah

Dom Dom Dom Int'l

Dom Dom Dom Int'l

PT P P PS

PT P P PS

3C 3C 3C 40

3C 3C 3C 40

PROPINSI NTT Eltari Frans Seda Umbu Mehang Kunda Komodo H. Hasan Aroeboesman Frans Sales Leda Tambolaka Gewayantana Haliwen (A.A Bere Tallo) Mali Lekunik (David Constantijn Tardamu Soa Wunopito Mbay Surabaya II Kabir

Kupang Maumere Waingapu Labuhan Bajo Ende Ruteng Waikabubak Larantuka Atambua Alor Rote Sabu Bajawa Lewoleba Nagekeo Alor

Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

Int'I Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

PS PT PT P PT P P P PT P P P P P P P

PS PT PT PT PT P P P PT P P P P P P P

40 40 40 3C 4C 3C 4C 3C 3C 3C 3C 3C 40 3C 2C 20

40 40 40 3C 40 3C 4C 3C 3C 3C 3C 3C 40 3C 3C 3C

1 2 3

S.M. Badaruddin Silampari PagarAlam

1 2

II

PROPINSI LAMPUNG

X 52 53 XI 54 55 56 57

PROPINSI BANTEN

XII 58 59 60 XIII 61 XIV 62 63 64 65 XV 66

PROPINSI JAWA TIMUR

XVI 67 68 69 70 71 72 XVII 73 74 XVIII 75 76 77 78 XIX 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

2030


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Saudale)

NO

BAN OAR UDARA

NO

KOTAILOKASI

Penggunaan

Hierarki

Bandar Udara

Bandar Udara

2020


PS PT PT P P PT P

PP PT PT P P PT P

40 40 4C 2C 2C 4B 4C

40 40 4C 2C 3C 40 40

PROPINSI KALIMANTAN TENGAH Tjilik Riwut Iskandar H.Asan Sanggu Kuala Pembuang Tumbang Samba Kuala Kurun Beringin/Muara Teweh Baru Tira Tangka Balang Nanga Bulik

Palangkaraya Pangkalan Bun Sampit Buntok Kota Waringin Timur Tumbang Samba Kuala Kurun Muara Teweh Murung Raya Lamandau



PS PS P P P P P P P P

PS PS PT P P P P P P P

40 4C 4C 2C 3C 2C 2C 4C 2C 2C

40 4C 4C 2C 3C 2C 2C 4C 3C 3C

Syamsuddin Noor Gusti Syamsir Alam Tanjung Warukin Binuang Bersujud

Banjarmasin Kotabaru Tanjung Warukin Binuang Batu Licin

Dom Dom Dom Dom Dom

Dom Dom Dom Dom Dom

PP PT P P P

PP PT P P P

40 3C 3C 2B 3C

40 3C 3C 3C 4C

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Sepinggan Juwata Kotabangun Kalimarau Yuvai Semaring Tanjung Harapan Long Apung Datah Dawai Nunukan Melak Kol. RA. Bessing (Seluwing) Long Layu Muara Wahau Tanjung Bara (Sangata) Temindung I Sungai Siring Bontang Paser Maratua Long Apari

Balikpapan Tarakan Kotabangun Tj. Redep Longbawan Tj. Selor Long Apung Datah Dawai Nunukan Sendawar Malinau Long Layu Muara Wahau Kutai Timur Samarinda Bontang Tanah Grogot Berau Kutai Barat

Int'l Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

Int'l Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Oem Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

PP PS P PT P P P P PT P P P P P PS PT P P P

PP PS P PS P P P P PT P P P P P PS PT P P P

40 40 2B 40 3C 3C 3C 3C 2C 2C 2C 2B 2B 2B 40 3C 4C 2C 2C

40 40 2C 40 3C 3C 3C 3C 3C 2C 3C 2C 2C 2C 40 3C 4C 3C 3C

1 2 3 4 5

PROPINSI SULAWESI UTARA Sam Ratulangi Naha Melonguane Miangas Sitaro

Manado Tahuna Sangihe Talaud Talaud Siau Tangguladang

Int'l Dom Dom Dom Dom

Int'l Dom Dom Dom Oem

PP P PT P P

PP P PT P P

4E 3C 3C 3C 2C

4E 3C 3C 3C 3C

1 2

PROPINSI GORONTALO Djalaluddin Pohuwato

Gorontalo Pohuwato

Dom Dom

Dom Dom

PS P

PS P

40 3C

40 4C

1 2 3 4 5 6 7

Mutiara Syukuran Aminuddin Amir Sultan Bantilan (Lalos) Pogogul Kasiguncu Morowali Tojo Una-Una

Palu Luwuk Toli-toli Buol Poso Morowali Tojo Una-Una

Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

PS PT P P P P P

PS PT P P P P P

40 4C 3C 3C 3C 3C 3C

40 4C 3C 3C 3C 3C 40

PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 1 2 3 4 5

XXIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 XXIV 136 137 138 139 140 XXV 141 142 XXVI 143 144 145 146 147 148 149

2030


XXII

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

2020

Pontianak Ketapang Putussibau Nangapinoh Sambas Sintang Singkawang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

112 113 114 115 116

2030

Supadio Rahadi Oesman Pangsuma Nangapinoh Paloh SusiiolTebelian Singkawang

1 2 3 4 5 6 7 XXI

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

2020

PROPINSI KALIMANTAN BARAT

XX 95 96 97 98 99 100 101

2030


Biaro

PROPINSI SULAWESI TENGAH

NO

150 151

XXVII 1 2 XXVIII 1 2 3 4 5 6 7 8

152 153 154 155 156 157 158 159

XXIX 1 2 3 4 5 6

160 161 162 163 164 165 XXX 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 XXXI

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 XXXII

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

KOTAILOKASI

BANDAR UDARA

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




2020

2030

2020

2030

2020

2030

Mamuju Mamasa

Dom Dom

Dom Dom

PT P

PT P

4D 3C

4D 3C

Makassar Masamba P. Selayar Seko Rampi Luwu Makale Bone

Int'I Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

PP P P P P P P P

PP P P P P P P P

4F 2C 3C 2B 2B 3C 4C 2B

4F 3C 3C 2C 2C 3C 4C 2C

Kendari Bau-bau Muna Kolaka Wakatobi Buton Utara

Dom Dom Dom Dom Dom Dom

Dom Dom Dom Dom Dom Dom

PS P P P P P

PS P P P P P

4D 4C 3C 2C 3C 2C

4D 4D 3C 2C 3C 3C

Pattimura Amahai Namrole Dobo Bandaneira Wahai John Becker Liwur Bunga OlilitlSaumlaki Baru DumatubunlTual Baru Namlea/Namniwel Bula Moa Tepa

Ambon Pulau Seram Pulau Buru Pulau Aru Pulau Banda Pulau Seram Pulau Kisar Pulau larat Maluku Tenggara Barat Maluku Tenggara Pulau Buru Seram Bagian Timur Maluku Tenggara Maluku Barat Daya

Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

PS P P P P P P P PT P P P P P

PS P P P P P P P PT P P P P P

4D 3C 3C 3C 3C 3C 2C 2B 4D 4C 3C 3C 3C 2C

4D 3C 3C 3C 3C 3C 3C 2B 4D 4D 3C 3C 3C 3C

PROPINSI MALUKU UTARA Sultan Babullah Kuabang Gamar Malamo Oesman Sadik Buli Emalamo Pitu Gebe Dofa Benjina Falabisahaya Tepeleo Bobong WBNlWeda

Ternate Kao Galela Labuha Maba Sanana Morotai Kab. Halmahera Tengah Mangole, Kab. Kep. Sula Halmahera Tengah Taliabu Halmahera Tengah



PT P P P P P P P P P P P


4C 3C 3C 3C 3C 3C 4C 2C 3D 3C 3C 2C

4C 3C 3C 3C 3C 3C 4C 2C 3D 3C 3C 3C

Biak Jayapura Merauke Kab. Keerom Kab. Mamberamo Raya Kab. Keerom Kab. Keerom Kab. Asmat Kab. Merauke Kab. Yalimo Kab. Boven Digoel Kab. Keerom Kab. Boven Digoel Kab. Jayawijaya Kab. Mamberamo Raya Kab. Pegunungan Bintang Kab. Intan Jaya Kab. Intan Jaya Kab. Paniai Kab.Mimika Kab. Paniai Kab. Sarmi Kab. Boven DiQoel

Int'l Int'l Int'I Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

Int'l Int'! Int'l Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

PT PS PS P P P P P P P P P P PT P P P P P P P P P

PT PS PS P P P P P P P P P P PT P P P P P P P P P

4D 4D 4D 2B 2B 2B 2B 1B 1B 2C 2C 2B 2C 4C 2B 2B 2B 2B 2C 2B 2C 3C 2C

4D 4D 4D 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 3C 4C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 3C 3C

PROPINSI SULAWESI BARAT Tampa Padang Sumarorong PROPINSI SULAWESI SELATAN Sultan Hasanuddin AndiJemma H. Aroepala Seko Rampi Bua (Lagaligo) Pongtiku I Tana Toraja Baru Bone PROPINSI SULAWESI TENGGARA Haluoleo BetoAmbari Sugimanuru Tanggetada (Sangia Nibandera) Matahora Buton Utara PROPINSI MALUKU

PROPINSI PAPUA Frans Kaisiepo Sentani Mopah Ubrub Dabra Yuruf Molof Kamur Kimam Elelim Bomakia Senggeh Manggelum Wamena Kelila Kiwirok Bilorai Bilai Kebo Akimuga Enarotali Mararena Tanah Merah

NO

NO

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

XXXIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KOTAILOKASI

BANDAR UDARA Mulia Oksibil Moanamani Mindip Tanah Kepi Kokonau Bokondini Okaba Numfor lIaga lIIu Tiom Ewer Batom Bade Lereh Karubaga Obano Senggo Mozes Kilangin Taive II Yahukimo Sudjarwo Tj./Ros Bori/Kamanap Douw Aturure WaghetelWaghete Baru SinakiSinak Baru Aboyaga Aboy Yaniruma Nop Goliat Dekai Sugapa KobakmalTaria Apalapsili Kenyam Mapnduma Mugi Paro Fawi Borome Beoga Jila Jita Potowai Bilogai Tsinga Alama Wangbe Towehitam Koroway Batu Botawa Aboge Okteneng Teraplu Bime Ambisibil Sinalak Seradala Benawa Kirihi Mambramo Raya A Mambramo Raya B

Baru


Hierarki

Klasifikasi

Bandar Udara

Landas Pacu

2020 Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

2030 Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

2020

Kab. Puncak Jaya Kab. Pegunungan Bintang Nabire Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab.Mimika Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Biak Numfor Kab.Puncak Kab. Puncak Jaya Kab.LanniJaya Kab.Asmat Kab. Pegunungan Bintang Kab. Mappi Kab. Keerom Kab. Tolikara Kab. Paniai Kab. Mappi Timika Kab. Tolikara Kab. Yahukimo Serui Kab. Kep.Yapen Kab. Nabire Kab. Deiyai Kab. Puncak Jaya Kab. Nabire Pegunungan Bintang Kab. Boven Digoel Kab. Boven Digoel Kab. Intan Jaya Kab. Membramo Tengah Kab. Yalimo Kab.Nduga Kab.Nduga Kab.Nduga Kab.Nduga Kab. Puncak Jaya Borome Kab. Intan Jaya Kab. Mimika Kab. Mimika Kab. Mimika Kab. Intan Jaya Kab. Mimika Kab. Pegunungan Bintang Kab.Puncak Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Waropen Kab. Mappi Kab. Pegunungan Bintang Kab. Pegunungan Bintang Kab. Pegunungan Bintang Kab. Pegunungan Bintang Kab. Mimika Kab. Yahukimo Kab. Yahukimo Kab. Waropen Kab. Mamberamo Raya Kab. Mamberamo Raya

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PT P P P PT P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

2030 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PS P P P PT P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

2020 2C 3C 2C 2B 2B 2B 2B 2B 3B 2B 2C 2B 2B 2B 2B 2B 3C 2B 2B 4D 2B 4C 2B 2B 3C 3C 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 1B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B

2030 3C 3C 2C 2C 3C 2C 2C 3C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 3C 2C 2C 4D 2C 4C 2C 3C 3C 3C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C

Manokwari Sorong Fak-fak Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Bintuni Kab. Kaimana Kab. Teluk Wondama Kab. Sorong Selatan Kab. Sorong Selatan Kab. Sorong Selatan Kab. Manokwari

Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom

PT PT P P P P P P P P P

PT PS P P P P P P P P P

4D 4D 4C 2B 3C 3C 2B 2B 2B 2B 2B

4D 4D 4C 2C 3C 3C 2C 2C 2C 2C 2C

PROPINSI PAPUA BARAT Rendani Domine Eduard Osok Torea Bintuni Babo Utarom Wasior Inanwatan Teminabuan Ayawasi Ijahabra

NO 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

8ANOAR UOARA Merdey Anggi Kambuaya Werur Kebar Ransiki Segun Meididga Marinda Kabare Misool (Limalas) Reni Oorekar

KETERANGAN : Int'l = Internasional Dom = Domestik PP = Pengumpul Skala Primer PS = Pengumpul Skala Sekunder PT = Pengumpul Skala Tersier P = Pengumpan

UMAR ARIS, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630220 198903 1 001

KOTAILOKASI Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Kab. Manokwari Sorong Manokwari Waisai Kab. Raja Ampat Waigeo Utara Kab.Raja Ampat Misool Timur Kab. Raja Ampat P. Ayau Kab. Raja Ampat P. Ayau Kab. Raja Ampat

Penggunaan

Hierarki

8andar Udara

8andar Udara

2020 Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom

2020 P P P P P P P P PT P P P P

2030 Oom Oom Ooin Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom Oom

2030 P P P P P P P P PT P P P P

Klasifikasi Landas Pacu 2020 28 28 28 28 3C 2C 3C 28 3C 28 28 28 2C

2030 2C 2C 2C 2C 3C 2C 40 2C 3C 2C 2C 2C 3C

Lampiran II.C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 Tanggal : 16 Agustus 2013

1. FASILITASSISI DARAT (PENUMPANGWAKTUSIBUK X STANDARDLUASTERMINAL) = IAP4sisi darat

IAP4sisi darat Indikasi Awal Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan dan Pengoperasian

o IAP4 > 0.75 Kapasitas yang tersedia dapat dikembangkan o 0.75 ~ IAP4 > 0.6 Kapasitas yang tersedia menjadi perhatian untuk dikembangkan o IAP4:s;0.6 Kapasitas yang tersedia masih mencukupi, tidak perlu dikembangkan

Luas Eksisting

Luas bangunan terminal yang digunakan bagi kegiatan operasional; tidak termasuk fasilitas komersial/konsesi

Standar Luas Terminal

Standar luas terminal 14 m2 / PWS Domestik 17 m2/PWS Internasional

a. PERPANJANGANLANDASAN Berdasar pada: 1. Take Off Weight yang direncanakan 2. Critical Aircraft yang direncanakan 3. Minimal mempunyai rencana pergerakan pesawat ~ 104 pergerakan critical aircraft/ tahun (min sekali seminggu) 4. Rute penerbangan terjauh yang dilayani

IAP4sisiudara Indikasi Awal Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan dan Pengoperasian

o IAP4 > 0.9 Kapasitas yang tersedia dapat dikembangkan o 0.9 ~ IAP4 > 0.75 Kapasitas yang tersedia menjadi perhatian untuk dikembangkan o IAP4:::;0.75 o Kapasitas yang tersedia masih mencukupi, tidak perlu dikembangkan

Pergerakan pesawat tahunan eksisting Mix index dalam waktu seminggu/70

Kapasitas Pergerakan Pesawat tahunan landas pacu

Konfigurasi

A Single Runway

B Dual Lane Runways

1

700 m sid 2.499

VFR

IFR

Annual Service Volume (Operations per Year)

0-20 21-50 51-80 81-120 121-180

98 74 63 55 51

59 57 56 53 50

230.000 195.000 205.000 210.000 240.000

0-20 21-50 51-80 81-120 121-180

197 145 121 105 94

59 57 56 59 60

355.000 275.000 260.000 285.000 340.000

Mix Index Percent (C + 3D)*l

Diagram Konfigurasi Landas Pacu

1

tl m

1

+1

1

Hourly Capacity (Operations per Hour)

Sumber: Airport Capacity and Delay, FAAAdvisor Circular 150/5060-5, September 23, 1983 *) C: Pesawat besar, berat pesawat 6,750 ton s/d 150 ton D : Pesawat sangat besar, berat pesawat lebih dari 150 ton

MENTERIPERHUBUNGAN, ttd

UMAR IS, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001

Brunei Darussalam

Papua Nugini

Sumber:

1..•.•••~P..,~u-. l.~~1'JM~Dhbot'wJJhwtplp--..r DhkJonl

•.•.•••.

•••

JOt16

N4Yfatui p_ •••••• 1lIilm 2tNI8

1P"DIfIMI."'~""""1WII>JlOOB

eKEMENTERIAN TATANAN

PERHUBUNGAN

KEBANDARUDARAAN

NASIONAL

PETA CAKUPAN PELAYANAN BANDAR UDARADI INDONESIA Lampiran IlIA Peraturan Menteri Perhubungan Nomn' : PM 69 TAHUN 2013 Tonggal : 16 AGUSTUS 2013 MENTERI PERHUBUNGAN TID E.E. MANGINDAAN

Lampiran III.B Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 TAHUN 2013 Tanggal : 16 Agustus 2013

Wilayah Pulau Jawa dan Sumatera Pulau Kalimantan dan Sulawesi Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua

Kriteria cakupan pelayanan 100 km ataujarak dua bandar udara 200 km. cakupan pelayanan 60 km atau j arak dua bandar udara 120 km. caku pan pelayanan 30 km atau jarak dua bandar udara 60 km.

Kebijakan Bandara Sebagai Pembuka Daerah Terisolir

Indikator J arak / waktu pencapaian moda transportasi darat atau moda transportasi lainnya yang dapat dilayani suatu bandar udara pada wilayah tertentu. J arak / waktu pencapaian moda transportasi darat atau moda transportasi lainnya yang dapat dilayani suatu bandar udara pada wilayah tertentu. Jarak / waktu pencapaian moda transportasi darat atau moda transportasi lainnya yang dapat dilayani suatu bandar udara pada wilayah tertentu.

Kriteria 1.

Terletak di pedalaman perbukitan / pegunung an,kepulauan, pesisir, dan pulau terpencil;

2. Keterbatasan aksesibilitas moda transportasi lain;

3.

Rendahnya tingkat kehidupan masyarakat;

Indikator - Jarak pencapaian untuk pulau terpencil ke daerah terdekat yang mempunyai moda transportasi lain yang lebih baik minimal 4 jam waktu tempuh. - J arak pencapaian minimal 10 km atau dengan waktu tempuh minimal 3 jam beIjalan kaki dari moda transportasi terdekat - Kondisi geografis terdapat sungai, gunung dan lembah - Terbatasnya prasarana infrastruktur transportasi darat dan laut/sungai seperti: jembatan, jalan dan dermaga. - Terbatasnya moda transportasi darat dan lau t (belum terlayani sarana transportasi yang beroperasi secara tetap dan teratur) - Rendahnya tingkat perekonomian masyarakat - Kurangnya sumber daya manusia

- Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. - Produktivitas masyarakat yang masih rendah (tingginya tingkat pengangguran) - Rendahnya kemampuan keuangan lokal (celah fiskal); - Adanya kemampuan masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi udara (ATP). - Adanya kemauan masyarakat menggunakan jasa transportasi udara. (WTP) Bandara sebagai Pengemban gan Daerah Perbatasan

1.

Perbatasan wilayah Darat;

2. Merupakan pulaupulau kedl terluar;

Bandara sebagai Penanganan Bencana

1.

Berada pada daerah rawan bencana;

2. Berada pada daerah

Bandar Udara Sebagai Pendorong

- Berada di daerah perbatasan antarnegara - Daerah perbatasan yang berpotensi konflik sosial; - Wilayah yang merupakan jalur rawan penye1undupan (barang, orang, hewan); - Ditetapkan oleh BNPP (Badan Nasional Penge10laan Perbatasan) - Wilayah yang merupakan jalur rawan penyelundupan (barang, orang, hewan); - Ditetapkan oleh BNPP (Badan Nasional Penge10laan Perbatasan) - Wilayah rawan terhadap pencurian Sumber Daya Alam. - Tercantum di peta potensi gempa, tsunami dan gunung berapi (Badan Informasi Geospasial dan/ atau Badan Nasional Penanganan Bencana); - Mempunyai indeks resiko bencana sedang atau tinggi.

yang pemah teIjadi bencana terutama gempa, tsunami dan gunung berapi;

- Lebih dari 1 (satu) kali teIjadi bencana yang sama di daerah yang sama dalam 1 tahun; - Mempunyai indeks resiko bencana tinggi.

3.

Bandara yang dijadikan crisis center dalam penanganan bencana.

- Berada pada j arak 500-600 km dari bandara di lokasi rawan bencana. - Aman/tidak terkena dampak dari bencana.

1.

Daerah yang mempunyai potensi pariwisata:

- Ketersediaan infrastruktur pariwisata (hotel, restaurant dll); - Potensi jumlah kunjungan wisman dan wisnus (wisatawan mancanegara dan

Industri, Perekonomi andan Perdaganga n.

nusantara) yang cukup tinggi.

2.

3.

Daerah yang mempunyai potensi pertambangan dan energy; Potensi perdagangan;

- Ada aktivitas pertambangan; - Ada Ijin Usaha Pertambangan;

- Ada komoditi Eksport import; Adanya potensi pertumbuhan industri yang cuku p tinggi.

-

4.

Potensi ekonomi.

-

NO 1

Kriteria Rencana induk nasional bandar udara

Laju pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tinggi; Laju pertumbuhan Pendapatan Perkapita Penduduk tinggi.

Sub Kriteria

Arah kebijakan nasional bandar udara

2

Pertahanan dan keamanan Negara

Arah kebijakan pertahanan dan keamanan nasonal

3

Potensi, pertumbuhan dan perkembangan pariwisata

a. bandar udara terletak di daerah tujuan wisata; b. tersedianya infrastruktur pariwisata (hotel, restoran, temp at wisata).

4

5

6

Kepentingan dan kemampuan angkutan udara nasional serta potensi permintaan penumpang dan kargo Potensi dan pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri

Potensi kondisi geografis

a. potensi angkutan udara dalam negeri dan luar negeri; b. potensi permintaan angkutan udara dalam negeri dan luar negeri. a. pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto provinsi; b. kontribusi sektor transportasi udara terhadap pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto provinsi. a. lokasi bandar udara dengan bandar udara di negara lain yang terdekat; b. lokasi bandar udara dengan bandar udara internasional yang telah ada.

7

Aksesibilitas dengan bandar udara intemasional disekitarnya

a. jumlah kapasitas dan frekuensi penerbangan ke / dari bandar udara intemasional disekitamya;

Kriteria

NO

Sub Kriteria b. moda darat dan/laut ke/dari bandar udara intemasional disekitamya

8

Keterkaitan intra dan antar moda

a. keterkaitan dengan moda udara untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kota-kota lain; b.

keterkaitan dengan moda darat untuk aksesibilitas ke / dari bandar udara ke/dari kota-kota lain; dan/atau

c. Keterkaitan dengan moda laut/sungai untuk aksesibilitas ke/dari bandar udara ke/dari kotakota lain 9

Kepentingan angkutan udara haji

a. potensi angkutan haji dalam cakupan bandar udara; b. cakupanfjarak bandar udara embarkasi/ debarkasi haji terdekat.

NO 1

KRITERIA Terletak di kota yang merupakan pusat zona ekonomi

SUB KRITERIA a. Status kota dalam RTRWN

b. Penggunaan Bandar Udara 2

Kepadatan Penumpang

a. Penumpang Datang dan Berangkat (per tahun)

b. Penumpang Transit

c. FrekuensiPenerbangan (per minggu)

SUB KRITERIA 1). PKN 2).PKW 3). PKL 1). Internasional 2). Domestik

1). ~ 5.000.000 2). 1.000.000 - 4.999.999 3).500.000 - 999.999 4). 100.000 - 499.999 5). < 100.000

1). ~ 500.000 2). 250.000 - 499.999 3). 100.000 - 249.999 4).50.000 - 99.999 5). < 50.000 1). ~ 500 2).200 - 499 3). 100 - 199 4).50 - 99 5). < 50

3

FungsiPenyebaran

a. Rute Penerbangan Dalam Negeri

1). ~ 15 2). 5 - 14 3). < 5

b. Rute Penerbangan Luar Negeri

1). ~ 5 2). 1 - 4

c. Rute Cakupan Dalam Negeri

Kode Nomor (Code Numbe71

1

..

1). > 5 2).3- 5 3). < 3

Bentang Sayap

Jarak Roda Utama Terluar

(Code Lette71

(Wing Span)

(Outer Mean

A

wing span < 15

Panjang RW Berdasar Referensi Pesawat

Kode Huruf

(Aeroplane Reference Field Length)

ARFL < 800 m

Gea71 Outer Mean Gear <

4.5m

2

800 m s ARFL < 1200 m

B

15 m swing span < 24 m

4.5 m souter mean gear < 6 m

3

1200 m s ARFL < 1800 m

C


6 m s outer mean gear < 9 m

4

1800 m s ARFL

D


9 m s outer mean gear< 14 m

E


9 m s outer mean gear< 14 m

F


14 m souter mean gear < 16

m

UMAR IS, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630220 198903 1 001

TENTANG TATANANKEBANDARUDARAANASIONAL

Recommend Documents