QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG SUMBER PENDAPATAN GAMPONG BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUHANAHU WATA’ALA BUPATI PIDIE, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sehubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Sumber Pendapatan Gampong terdiri atas Pendapatan Asli Gampong , hasil Usaha Gampong, Kekayaan Gampong, swadaya dan gotong royong serta bantuan dari Pemerintah, Pemerinmtah Propinsi dan Kabupaten yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Qanun.
1
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbagan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3898); 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); Dengan
persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE. MEMUTUSKAN : Menetapkan :
QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG SUMBER PENDAPATAN GAMPONG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pidie; 2. Bupati adalah Bupati Pidie; 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Pidie; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pidie;
3
5. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Pidie; 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam Kabupaten Pidie; 7. Desa yang selanjutnya disebut dengan Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten; 8. Sumber Pendapatan Gampong adalah Pendapatan asli Gampong, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Propinsi, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Gampong. 9. Tuha Peut Gampong adalah Lembaga permusyarawatan/permufakatan yang terdiri atas unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan unsur Pemuka masyarakat lainnya yang berfungsi menganyomi adat istiadat, membuat Qanun Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong BAB II SUMBER PENDAPATAN GAMPONG Pasal 2 (1) Sumber Pendapatan Gampong terdiri dari : a. Pendapatan Asli Gampong; b. Pendapatan yang berasal dari bantuan Pemerntah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten, c. Sumbangan dari pihak ketiga; d. Pinjaman Gampong. e. Lain-lain Pendapatan yang sah. 4
(2) Pendapatan Asli Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Hasil usaha Gampong b. Kekayaan Gampong c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Gampong. d. Hasil gotong-royong masyarakat Gampong. e. Lain-lain hasil usaha Gampong yang sah, antara lain usaha ekonomi Gampong, simpan pinjam dan lain-lain. (3) Pendapatan yang berasal dari bantuan Pemerinatah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari : a. Sumbangan dan bantuan Pemerintah; b. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten; c. Sebagian dari Pajak dan retribusi Daerah yang diberikan untuk Gampong. (4) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e. Pasal 3 Kekayaan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari : a. Tanah Kas Gampong; b. Tanah Meusara; c. Pasar Gampong; d. Bangunan Gampong e. Obyek Rekreasi/pemandian umum yang diurus oleh Gampong; f. Hutan dan jalan Gampong; g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Gampong; 5
h. Tempat-tempat Pemancingan di Sungai; i. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Gampong; j. Lain-lain kekayaan milik Gampong. Pasal 4 (1) Tanah Kas Gampong adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Gampong dan dikelola untuk kegiatan usaha Gampong, sehingga menjadi salah satu Sumber Pendapatan Gampong yang bersangkutan; (2) Tanah Meusara adalah suatu lahan yang telah diserahkan hak kepemilikannya oleh seseorang (masyarakat Gampong) atau pihak ketiga untuk menjadi milik Gampong dan dikelola untuk kegiatan usaha Gampong. (3) Bentuk dan jenis Tanah Kas Gampong dapat berupa : a. Sawah; b. Tegalan/ladang; c. Kebun; d. Tambak; e. Bentuk dan jenis tanah kas Gampong lainnya yang tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga, kecuali mendapat penggantian berupa tanah lain. (4) Status Kepemilikan Tanah Kas Gampong adalah merupakan kekayaan Gampong yang harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Gampong yang bersangkutan yang biayanya dianggarkan oleh Pemerintah Gampong melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (5) Pengadaan Tanah Kas Gampong dibiayai oleh :
6
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. Sumbangan pihak lain yang sah. (6) Pengelolaan Tanah Kas Gampong untuk dapat menghasilkan Pendapatan bagi Gampong, maka dilakukan dengan cara: a. Diusahakan sendiri oleh Pemerintah Gampong yang ; b. Sistim bagi hasil dengan pihak ketiga; c. Dikontrakkan / disewakan; d. Gotong-royong yang melibatkan Warga Gampong.
(1)
(2) (3)
(4)
Pasal 5 Pasar Gampong adalah pasar yang berada diwilayah Gampong bersifat historis-tradisionil yang ditumbuh kembangkan oleh masyarakat dan Pemerintah Gampong. Pemilikan dan Pengelolaan Pasar Gampong tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten yang membangun dan mengelolan Pasar Gampong yang berlokasi di Wilayah Gampong, akan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Gampong sesuai dengan kesepakan. Tujuan dibentuknya Pasar Gampong adalah sebagai sarana untuk : a. Memasarkan hasil produksi dan menciptakan lapangan kerja; b. Mendorong masyarakat Gampong agar mampu berproduksi dan mengolah hasil produksi Gampong; c. Mendorong kehidupan perekonomian Gampong; d. Mendorong kehidupan lembaga perkreditan Gampong dan Koperasi Unit Gampong. 7
(5) Susunan Organisasi Pasar Gampong ditetapkan oleh Pemerintah Gampong. Pasal 6 (1) Kedudukan Organisasi Pasar Gampong berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintahan Gampong, (2) Biaya Pembangunan Pasar Gampong diperoleh dari : a. Swadaya dan partisipasi masyarakat Gampong. b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). c. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ); d. Bantuan Pemerintah. e. Bantuan yang sah dan tidak mengikat. Pasal 7 Pemberdayaan potensi Gampong dalam meningkatkan pendapatan Gampong dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Gampong dan melakukan pinjaman. Pasal 8 Pengurusan dan pengawasan sumber pendapatan Gampong diurus oleh pemerintah Gampong dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Gampong. Pasal 9 Besarnya penghasilan yang diperoleh dari Sumber-sumber pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gampong, kecuali yang dimaksud dalam ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie.
8
Pasal 10 (1) Perencanaan penggunaan penghasilan dari Sumber Pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Qanun Kabupaten Pidie. Pasal 11 Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan Sumber Pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk . Pasal 12 (1) Tanah-tanah Gampong yang berupa tanah Kas Gampong, meusara dan lain-lain yang sejenisnya yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Gampong, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan keputusan Gampong. (2) Pengesahan Keputusan Gampong sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dilakukan oleh Bupati jika Gampong yang bersangkutan telah memperoleh : a. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai. c. Setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
9
Pasal 13 (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Gampong baik Pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Gampong; (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberikan kepada Gampong yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Pasal 14 Sumber Pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). BAB III PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN Pasal 15 Pengawasan terhadap pelaksanaan Sumber Pendapatan Gampong dan Penyaluran Dananya kedalam Anggaran Pendapatan Gampong (ABPG) dilaksanakan oleh Tuha Peuet Gampong. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
10
Pasal 17 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Pidie.
Disahkan di Sigli pada tanggal 1 April 2002 M. 18 Muharram 1423 H. BUPATI PIDIE, DTO Ir. H. ABDULLAH YAHYA, MS.
Diundangkan di Sigli pada tanggal 1 April 2002 M. 18 Muharram 1423 H. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
Ir. H. IMRAN USMAN PEMBINA TK. I/NIP 110020597. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2002 NOMOR 10. 11
PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG SUMBER PENDAPATAN GAMPONG
I. UMUM. a. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sehubungan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa, maka Sumber Pendapatan Gampong terdiri atas Pendapatan Asli Gampong, Hasil Usaha Gampong, Kekayaan Gampong, Swadaya dan Gotong royong serta bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang oleh Geuchik bersama Tuha Peuet Gampong menetapkan dengan Qanun Gampong setiap tahun Anggaran yang beersangkutan; b. Untuk maksud tersebut demi kelancaran penyelenggaraan dan ketertiban Administrasi Keuangan Gampong dalam pengelolaan Sumber Pendapatan Gampong perlu diatur dan ditetapkan tentang APBG dalam suatu Qanun Kabupaten Pidie. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas
12
Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas
13
Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR 8.
14
15
