Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 66- 74
9 Pages
IMPLEMENTASI PERATURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN GAMPONG DI KOTA SABANG Muallim Hasibuan1, Dahlan 2, Mahdi Syahbandir 3 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala email
[email protected]
Abstract: The Act Number 32, 2004 regarding Local Governance and the Government Regulation Number 72, 2005 regarding the Village are both mentioning that the revenue from regional tax is a source of village revenue. There is the fact that what has been mandated in the rule has not been conducted well by Sabang Municipality Government. Apart from that, it is also caused by the lack of legislative members’ understanding regarding the sources of its revenue or implementation mechanism of its distribution for a village with amount of 10 %. The hierarchy theory called as stufenbau theory states that legal norms are arranged in hierarchical patterns. A norm that is lower is implemented and based on a higher norm, and the higher norm is implemented and based on the much higher norm. Lower rules should not be against the higher one, it is known as the principle of lex superior derogat legi in feriori. Qanun Number 5, 2010 regarding Gampong Governance of Sabang does not include the tax division for revenue of a village is against higher rules, hence it can be appealed through judicial review to the Supreme Court of Republic Indonesia. Keywords:
For results, Village, Autonomy, Authority, Source of Revenue Village and Implementation
Abstrak: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa sama-sama menyebutkan bahwa bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dalam kenyataannya apa yang sudah diamanahkan dalam peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sabang. Faktor tidak dimasukkannya bagi hasil pajak daerah sebagai sumber pendapatan gampong, karena Pemerintah Gampong belum siap dalam mengelola keuangan gampong, karena masih dari tahap peralihan kelurahan menjadi gampong. Disamping itu juga dipengaruhi kurangnya pemahaman para legislator tentang sumber pendapatan gampong maupun mekanisme implementasi bagi hasil pajak daerah yang diperuntukkan untuk gampong sebesar 10 %. Teori hierarki norma (stufenbau theory) bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan hierarki. Suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi itu, berlaku dan bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dikenal dengan asas lex superior derogat legi in feriori. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong yang tidak memasukkan bagi hasil pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan gampong bertolak belakang dengan peraturan yang diatasnya, sehingga dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung.
Kata Kunci :
Bagi Hasil, Gampong, Otonomi, Kewenangan, Sumber Pendapatan Gampong dan Implementasi
terindentikkan paling kurang 3 (tiga) ciri penting,
PENDAHULUAN Salah
satu
kekhasan
bangsa
Indonesia
terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian dan budaya. Dan itu pula sebabnya
dalam
kenyataan
terdapat
keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah. Konstruksi mengenai desa atau istilah lain (gampong di Aceh) yang sesuai dengan itu,
yakni; Pertama, gampong merupakan persekutuan sosial, bukan sebatas tempat bagi sekumpulan orang yang ingin berkumpul atau malah satuan administrasi
pemerintahan.
Kedua,
gampong
adalah persekutuan hukum yang berkemampuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Ketiga, gampong merupakan daerah yang Volume 1, No. 3, Agustus 2013
- 66
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala memiliki otonomi asli yang lahir bukan karena
dari pihak ketiga.
diberikan (hak berian), melainkan karena dibawa
Dalam pelaksanaannya, pemberian bagi hasil
(hak bawaan). (Titik Triwulan, Ismu Gunadi
pajak daerah kepada gampong sebagai salah satu
Widodo, 2011: hlm, 249)
sumber pendapatan belum terlaksana, sehingga
Penyelenggaraan dilakukan
oleh
memerlukan
berbagai
kegiatan
yang
proses pelaksanaan program pembangunan dalam
pemerintahan
gampong
tentu
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
sebagai
wujud
dalam lingkungan pemerintahan gampong belum
sumber
keuangan
pendanaannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 32
terlaksana.
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 212 ayat 1 disebutkan, “Keuangan desa adalah semua
KAJIAN KEPUSTAKAAN
hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan
barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan
Teori Dalam Penerapan Bagi Hasil Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Gampong. Teori Otonomi
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Adanya hak
Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa
dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomous
tentu menimbulkan pendapatan dan pengelolaan
yang berarti hukum atau peraturan. Menurut
keuangan desa. (Widjaja, Haw, 2003: 108). Beberapa
Encyclopedia of Social Sciense, bahwa otonomi
sumber pendapatan gampong yang dapat dipakai
dalam pengertian orisinil adalah the legal self
untuk
sufficiency of social body and its actual
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun
membiayai
penyelenggaraan
pemerintah
gampong, yaitu; Pertama, Pendapatan asli gampong
independence.
meliputi, hasil usaha gampong, hasil kekayaan
Menurut Bagir Manan, otonomi daerah
gampong, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong
adalah kebebasan dan kemandirian (vrijheid dan
royong dan lain-lain pendapatan asli gampong yang
zelftandigheid) satuan pemerintahan lebih rendah
sah. Kedua, Bagi hasil pajak daerah dan retribusi
untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan
daerah Kabupaten/Kota. Ketiga, Bagian dari dana
pemerintahan.
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
merupakan hakikat dari otonomi daerah. (Nukthoh
diterima oleh Kabupaten/Kota. Keempat, Bantuan dari
Arfawie Kurde, 2005: hlm. 139). Bagaimana
pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
otonomi
Kabupaten/Kota. Ketiga, Bantuan keuangan dari
cakupannya para sarjana mengidentifikasikan
pemerintah, pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota
kedalam tiga macam ajaran, yaitu ajaran formal,
adalah bantuan yang bersumber dari APBN, APBD
ajaran material dan ajaran riil. Terhadap tiga
provinsi, APBD Kabupaten/Kota yang disalurkan
macam
melalui kas gampong dalam rangka penyelenggaraan
menggunakan istilah yang berbeda-beda. Bagir
pemerintahan gampong dan Hibah dan sumbangan
Manan menyebut dengan istilah “Sistem Rumah
67 -
Volume 1, No. 3, Agustus 2013
Kebebasan
diberikan
ajaran
ini
dan
dan
kemandirian
bagaimana
ternyata
para
atas
sarjana
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tangga
Daerah”.
Kuncoro
Purbopranoto
menggunakan istilah sistem yang kadangkala diganti
dengan
Pengertian otonomi menurut tradisi hukum
menggunakan istilah teori tentang pembagian
tatanegara asing itu, maka gampong di Indonesia
urusan di daerah.( Husni Jalil, 2005: hlm.88)
sebagai
dari
“azas”.
1984:, hlm. 281.)
M.Joeniarto
Terlepas
istilah
Yang Maha Esa. (Soetardjo Kartohadikoesoemo,
pernbedaan
istilah
daerah
hukum
yang
paling
tua
yang
menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas
digunakan masing-masing para sarjana, ternyata
dari otonomi daerah-daerah hukum diatasnya
semuanya berpijak pada pengertian yang sama
yang menyusul kemudian hari. Oleh daerah-
bahwa ajaran-ajaran (formal, material dan riil) itu
daerah hukum yang lebih tinggi itu kemudian
adalah menyangkut tatanan yang bersangkutan
otonomi gampong tersebut mendapat pembatasan-
dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan
pembatasan yang tertentu.
tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.
Hak otonomi atau hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga gampong sebagai daerah
Otonomi gampong merupakan otonomi asli,
hukum yang diatur dalam hukum adat, adalah
bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian
kewenangan
dari
pemerintah
bersangkutan dengan kepentingan keduniawian,
berkewajiban menghormati otonomi asli yang
akan tetapi juga yang bersangkutan dengan
dimiliki oleh gampong tersebut. Sebagai kesatuan
kepentingan kerohanian, sehingga bahwa isi
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli
otonomi gampong menurut hukum adat sangatlah
berdasarkan
luas.
pemerintah.
hak
Sebaliknya
istimewa,
gampong
dapat
melakukan perbuatan hukum baik hukum publik
dan
kewajiban
tiada
hanya
Teori Kewenangan
maupun hukum perdata, memiliki kekayaan serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.
wewenang dalam hubungan manusia yang juga
(Widjaja,HAW, 2003: hlm.165.) Pengertian tentang otonomi gampong adalah ciptaan bangsa belanda sewaktu masih memegang kekuasaan di Indonesia. Hukum adat yang mengatur segenap peri kehidupan masyarakat gampong, tidak membeda-bedakan peraturan yang mengatur hubungan antara orang-orang sebagai manusia perseorangan dari peraturan-peraturan yang mengatur tata gampong sebagai daerah hukum,
peraturan-peraturan
Max Weber mengemukakan beberapa bentuk
yang
mengatur
kepercayaan maupun cara berbakti kepada Tuhan
menyangkut
hubungan
dengan
kekuasaan.
Menurut Weber, wewenang adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota–anggota masyarakat. Sedangkan kekuasaan dikonsepsikan sebagai
suatu
kemampuan
yang
dimiliki
seseorang untuk mempengaruhi orang lain tanpa menghubungkannya sosialnya kekuasaan
yang
dengan
formal.
adalah
Dengan
penerimaan kata
kemampuan
lain, untuk
mempengaruhi atau menentukan sikap orang lain Volume 1, No. 3, Agustus 2013
- 68
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sesuai dengan keinginan si pemilik..kekuasaan.
sesuatu
tindak
hukum
publik.
(http:yunisaputro.wordpress.com/2011)
Atmosudirdjo,1981: hlm. 29)
(Prajudi
Menurut Bagir Manan, wewenang dalam
Dalam konteks ini, peraturan perundang
bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan
undangan telah memberikan wewenang (secara
(macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak
atribusi) yang jelas kepada gampong untuk
untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum,
mendapatkan
wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban
kabupaten/Kota
(rechten en plichten). Dalam kaitan dengan
pendapatan gampong. Wewenang yang dimaksud
otonomi daerah, hak mengandung pengertian
dalam kontek ini adalah wewenang pemerintah
kekuasaan
sendiri
gampong untuk mendapatkan sumber sumber
(zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturn),
pendapatan secara sah yang diberikan oleh
sedangkan kewajiban secara horizontal berarti
peraturan perundang undangan tersebut.
untuk
mengatur
diri
bagi
hasil
sebagai
salah
pajak
daerah
satu
sumber
kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. (Ridwan HR, 2006: hlm.
Teori Negara Kesejahteraan
102). Asas legalitas merupakan salah satu prinsip
Kondisi sejahtera terjadi manakala kondisi
utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap
manusia aman dan bahagia karena kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di
dasar akan gizi, kesehatan, tempat tinggal dan
setiap negara hukum terutama bagi negara-negara
pendapatan dapat terpenuhi. Menurut Soharto’,
hukum dalam sistem kontinental.
kesejahteraan sosial termasuk sebagai suatu
Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang
proses usaha terencana yang dilakukan oleh
pengertian wewenang dalam kaitannya dengan
perorangan, lembaga sosial, masyarakat maupum
kewenangan sebagai berikut, kewenangan adalah
badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas
apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan
kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial
yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh
dan tunjangan sosial’. (M. Suud, 2006: hlm. 3)
Undang-Undang)
atau
dari
Kekuasaan
Kesejahteran sosial sering diartikan sebagai
adalah
kondisi sejahtera, suatu keadaan terpenuhinya
orang-orang
segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang
tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang
bersifat mendasar seperti makanan, pakaian,
pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang
perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.
bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai
Kesejahteraan sosial menurut Segal dan Brzuzy
sesuatu
dalam
adalah, kondisi sejahtera dari suatu masyarakat
wewenang-wewenang.
yang meliputi, kesehatan, keadaan ekonomi,
eksekutif/administratif.Kewenangan kekuasaan
terhadap
onderdil
kewenangan
segolongan
tertentu
terdapat
saja.
Di
Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan
69 -
Volume 1, No. 3, Agustus 2013
kebahagian dan kualitas hidup rakyat.
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh
perorangan,
lembaga-lembaga
sosial,
masyarakat maupun lembaga pemerintah untuk meningkatkan
kualitas
kehidupan
melalui
Implementasi Bagi Hasil Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Gampong Faktor Tidak Dimasukkan Bagi Hasil Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Gampong.
pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.
Beberapa
hal
yang
diberikannya
kesejahteraan (maslaha) dari suatu masyarakat
kabupaten/kota kepada gampong, antara lain;
tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan
pertama,
lima tujuan dasar, antara lain : Agama (Al dien),
pemerintahan gampong dalam mengelola dan
Hidup dan jiwa (nafs), Keluarga atau keturunan
mempertanggungjawabkan
(nasl), Harta atau kekayaan (maal) dan Inteleq
kegiatan ditingkat gampong, karena masih dalam
atau akal (aqal).
tahap
belum
proses
hasil
tidak
(Edi Suharto,2006:hlm.3). Menurut Al-Ghazali,
Al-Ghazali menitikberatkan bahwa sesuai
bagi
mendasari
siapnya
peralihan
pajak
daerah
kapasitas
aparatur
keuangan
dari
maupun
pemerintahan
kelurahan kepada pemerintahan gampong.
tuntunan wahyu, kebaikan dunia ini dan akhirat
Namun, dari praktek pengelolaan keuangan
merupakan tujuan utamanya. Kunci pemeliharaan
yang
telah
dilaksanakan
selama
dari kelima tujuan dasar ini terletak pada
Pemerintah Gampong, bantuan keuangan yang
penyediaan tingkatan pertama yaitu, kebutuhan
telah diberikan oleh Pemerintah Kota Sabang
seperti makanan, pakaian dan perumahan. (Edi
dapat
Suharto, 2006: hlm. 99)
mestinya. Sehingga proses peralihan sistem ini
dipertanggungjawabkan
ini
oleh
sebagaimana
tidak dapat dikatakan lagi menjadi salah satu METODE PENELITIAN Penelitian penerapan
ini
faktor tidak diberikannya bagi hasil pajak daerah
merupakan
hukum,
yang
penelitian berusaha
menganalisis penerapan aturan tentang bagi hasil pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan gampong di Kota Sabang. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (penelitian hukum empiris), yaitu penelitian yang mengacu kepada taraf efektifitas
hukum
yang
terdapat
dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
pijakan
normatif
dan
melihat implementasi secara realitas HASIL PEMBAHASAN
sekaligus
ke Pemerintah Gampong. Kedua, tingkat pendidikan para legislator yang sangat terbatas, sehingga konsep yang ditawarkan oleh eksekutif tentang rancangan qanun tersebut cendrung mengikuti terhadap apa yang sudah diusulkan oleh eksekutif, walaupun terkadang hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang diatasnya. Sehingga peran besar yang telah diberikan oleh Undang-Undang sebagai legislator belum mampu mencapai secara substansi terhadap maksud dari peraturan daerah (qanun) yang dibahas tersebut dan pada akhirnya substansi qanun tersebut belum Volume 1, No. 3, Agustus 2013
- 70
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sesuai dengan peraturan yang lebih diatasnya
legislator
khususnya
tetapi disahkan juga.
pendapatan gampong.
tentang
sumber-sumber
Ketiga, tingkat pemahaman pihak eksekutif dan legislatif tentang bagaimana mekanisme penerapan dan pembagian bagi hasil pajak daerah tersebut. Sehingga dari berbagai faktor yang telah disebutkan
diatas
menjadi
penyebab
Akibat Yang di Timbulkan Dengan Tidak Diberikan Bagi Hasil Pajak Kab/Kota Kepada Gampong.
tidak
Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat
dimasukkannya ataupun tidak diberikannya bagi
tidak
hasil pajak daerah menjadi salah satu sumber
Kabupaten/Kota kepada gampong, antara lain :
pendapatan gampong di Kota Sabang .
Pertama, ketika bagi hasil pajak Kabupaten/Kota
Berkaitan dengan fungsi legislasi, dapat dikatakan
mencakup
bagi
hasil
pajak
tersebut tidak diberikan kepada Pemerintah
mengkaji,
Gampong, bahwa Pemerintah Kota Sabang sudah
merancang, membahas dan mengesahkan undang-
melakukan sebuah pelanggaran terhadap isi
undang. Dalam berbagai konstitusi negara-negara
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada Pasal
berdaulat di mana-mana, memang diadakan
212 ayat 3 tentang sumber pendapatan desa.
perumusan
pembuatan
Demikian
tugas-tugas
Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa pada Pasal
pelaksanaan undang-undang (eksekutif) ke dalam
68 ayat 1 tentang sumber pendapatan Desa.
dua kelompok pelembagaan yang menjalankan
Demikian juga halnya dalam Permendagri 13
peranan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam
tahun 2006 bahwa belanja bagi hasil sebagaimana
merumuskan
para
dimaksud dalam Pasal 37 huruf f digunakan untuk
penyusunnya mendasarkan diri pada doktrin
menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber
separation of power atau division of power dalam
dari pendapatan Provinsi kepada kabupaten/kota
merumuskan hubungan di antara kedua cabang
atau
kekuasaan itu. (Jimly Asshiddiqie, ,2011: hlm. 21,
pemerintah desa atau pendapatan pemerintah
28.)
daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya
mengenai
undang-undang
kegiatan
diberikannya
tugas-tugas
(legislatif)
Undang-Undang
dan
biasanya
Kewenangan legislasi yang diberikan kepada
juga
halnya
pendapatan
didalam
Peraturan
kabupaten/kota
kepada
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
legislatif tidak dapat memberikan dampak yang
Apabila
dilihat
dari
substansi
ketiga
signifikan terhadap penyusunan dan pembahasan
peraturan tersebut, secara jelas mengisaratkan
qanun pemerintahan gampong tersebut. Konsep
bahwa bagi hasil pajak daerah tersebut merupakan
dasar yang diberikan oleh eksekutif secara
sebuah pendapatan yang harus diberikan kepada
substansi tidak mengalami perubahan, karena
pemerintahan gampong. Ada sebuah kewajiban
terbatasnya pengetahuan dan pemahaman para
yang
harus
dilakukan
oleh
Pemerintah
Kabupaten/Kota ketika sebuah peraturan sudah 71 -
Volume 1, No. 3, Agustus 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala mengamanahkan hal-hal seperti demikian, dan
peraturan yang terendah tidak boleh bertentangan
sudah sepatutnya diberikan untuk mendorong
dengan jenis peraturan yang tingkatannya lebih
terwujudnya kemandirian gampong.
tinggi
Kedua, proses pelaksanaan pembangunan memerlukan pendanaan sebagai sesuatu yang wajib pada saat sekarang ini. Pemberian bagi hasil pajak
daerah
kepada
pemerintah
gampong
tersebut
menjadi
sumber
dan
dasar
pembentukan jenis peraturan yang tingkatnya lebih rendah. (Soehino, 2000, hlm. 158) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan
undangan Republik Indonesia, peraturan daerah
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
jelas disebut sebagai salah satu bentuk peraturan
masyarakat
untuk
perundang-undangan yang resmi dengan hirarki di
peningkatan kesejahteraan, dana-dana tersebut
bawah undang-undang. Sepanjang suatu norma
juga apabila diberikan dapat digunakan sebagai
hukum
dana
bagi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
pemerintahan gampong yang tidak didukung
Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, dan tingkatannya
selama ini, sehingga proses administrasi dalam
berada
mendukung pelaksanaan pembangunan dalam
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24A ayat (1)
upaya
untuk
Undang-Undang Dasar 1945, pengujiannya hanya
mewujudkan kesejahteraa masyarakat terlaksana.
dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, bukan
Pada
oleh lembaga lain.
gampong.
tambahan
Disamping
untuk
penanggulangan
hakekatnya
biaya
rutin
kemiskinan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat merupakan upaya bersama dari semua
dituangkan
di
dalam
bawah
Mahkamah
bentuk
peraturan
Undang-undang,
Agung
berwenang
maka
untuk
pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan
melakukan judicial review. Judicial Review atau
sinergi dan kemitraan dengan semua pihak. Dalam
toestingrech berarti menguji suatu peraturan
kemitraan yang saling menguatkan inilah maka
perundang-undangan.
berbagai sasaran peningkatan kesejahteraan rakyat
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung untuk
dapat dicapai dengan baik.
menentukan apakah suatu peraturan perundang-
Hak
menguji
yang
undangan yang dibuat oleh suatu lembaga negara Konsekuensi Pemerintah Melaksanakan
Hukum Kota
Terhadap
Sabang
Bagi
Hasil
Qanun
Yang Pajak
Tidak Daerah
Sebagai Sumber Pendapatan Gampong
itu tidak melampaui wewenang yang diberikan oleh suatu lembaga kepada lembaga tersebut, sudah logis dan bermanfaat sehingga secara formal
Setiap negara memiliki tertib hukum, yaitu
dapat
derajatnya
tersusun secara hirarkhis, dari jenis peraturan
pembentukan
yang tertinggi sampai jenis peraturan yang
yang patut.
dengan
konsekuensi
bahwa
jenis
tidak
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
tertib yang terdiri atas beberapa peraturan yang
terendah,
dipertanggungjawabkan
dan
tidak
peraturan
melanggar
asas-asas
perundang-undangan
Judicial review sangat diperlukan atas dasar Volume 1, No. 3, Agustus 2013
- 72
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kebutuhan riil dalam perkembangan konstitusi 1945. Dalam ilmu fiqh dikatakan “Ma laa yatimmunul wajibu illa bihi fahuwa waajib“ yang artinya sesuatu kewajiban yang tidak dapat sempurna pelaksanaannya kecuali jika ada sesuatu yang lain yang dapat menyempurnakannya maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib adanya.
dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang memiliki materi muatan yang paling banyak dan memiliki tingkatan fleksibilitas yang sempit karena harus sejalan dengan peraturan perundangyang
berada
dipahami
dari
sudut
diatasya, pandang
ini
dapat
pendekatan
Stufenbau des Recht yang diutarakan Hans Kelsen, bahwa hukum positif dikonstruksikan berjenjang dan
berlapir-lapis,
peraturan
yang
rendah
bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan
peraturan
yang
lebih
tinggi,
yang
kemudian dikenal dengan asas lex superior derogat legi in feriori.
Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tersebut membuka ruang untuk dilakukan diuji materi ke Mahkamah Agung. Sehingga substansi Qanun gampong tersebut dapat disesuaikan dengan UndangNomor
Pemerintahan
32
Daerah
Tahun
2004
maupun
tentang Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa dalam rangka Gampong
Faktor tidak dimasukkannya bagi hasil pajak daerah sebagai salah satu
sumber pendapatan
gampong, karena Pemerintah Gampong belum mengelola keuangan
gampong, karena masih dari tahap peralihan Kelurahan praktek
menjadi pengelolaan
dilaksanakan
selama
gampong.
Namun,
dari
yang
telah
keuangan ini
oleh
Pemerintah
Gampong, bantuan keuangan yang telah diberikan beberapa
tahun
terkahir
ini
dapat
dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, sehingga proses peralihan sistem ini tidak dapat dikatakan lagi menjadi salah satu faktor tidak diberikannya sebahagian bagi hasil pajak daerah ke Pemerintah Gampong. Disamping itu juga dipengaruhi tingkat pendidikan para legislator yang sangat terbatas, sehingga konsep yang ditawarkan oleh eksekutif tentang rancangan
Konsekuensi hukum terhadap Qanun Kota
Undang
Kesimpulan
mampu dan siap dalam
Peraturan Daerah adalah peraturan terendah
undangan
KESIMPULAN DAN SARAN
memenuhi
hak-hak
dalam
menjalankan
Pemerintahan pelaksanaan
pemerintahannya.
qanun tersebut cendrung mengikuti terhadap apa yang sudah diusulkan oleh eksekutif, walaupun terkadang hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya serta masih kurangnya tingkat pemahaman pihak eksekutif
dan
legislatif
tentang
bagaimana
mekanisme penerapan ataupun pembagian bagi hasil pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan gampong. Akibat yang dialami gampong ketika bagi hasil pajak daerah 10 % (sepuluh persen) tidak diberikan oleh pemerintah Kota Sabang kepada gampong, bahwa Pemerintah Kota Sabang sudah
73 -
Volume 1, No. 3, Agustus 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala melakukan sebuah pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 khususnya pada Pasal 212 ayat 3 tentang sumber pendapatan desa maupun terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa serta terhambatnya proses
pelaksanaan
meningkatkan
pembangunan
kesejahteraan
dalam
masyarakat
gampong. Kosenkuensi hukum terhadap Qanun Pemerintah Gampong di Kota Sabang yang
diajukan oleh
eksekutif kepada legislatif Kota Sabang dan sudah disahkan tersebut, dapat dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung, karena ada beberapa isi materinya tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang
Pemerintahan
Daerah
maupun
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa Saran Pemerintah Kota Sabang dengan
Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Sabang harus melakukan
DAFTAR KEPUSTAKAAN Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. 12, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2011. Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung, Rafika Aditama, 2006. Husni Jalil, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945, Utomo, Bandung, 2005. Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Muhammad Suud, Orientasi Kesejahteraan Sosial, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006. Nukthoh Arfawie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,1981. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Balai Pustaka, Jakarta, 1984 Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. Widjaja HAW, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, Cet. 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003. http://yunisaputro.wordpress.com/2011/01/06/wewenan g-menurut-max-weber, diakses pada tanggal 13 Januari 2014.
revisi terhadap materi dari qanun tersebut, sehingga
tidak
bertentangan
dengan
aturan
diatasnya Pemerintah Kota Sabang harus memberikan bagi hasil pajak tersebut kepada Pemerintah Gampong untuk menambah pendapatan, dimana pemberian anggaran tersebut tidak mengganggu terhadap keseimbangan keuangan pemerintahan Kota Sabang karena jumlahnya yang tidak terlalu signifikan.
Volume 1, No. 3, Agustus 2013
- 74
