w
MENTERl PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERl PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 63 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN
KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERl PERHUBUNGAN
NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERl PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa
ketentuan
perusahaan
sertifikasi
angkutan
udara
dan
pengoperasian
untuk
penerbangan
komuter dan charter telah diatur dalam Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002
tentang
Persyaratan-Persyaratan
Sertifikasi
dan
Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah
terakhir
dengan
Perhubungan Nomor PM
Peraturan
Menteri
53 Tahun 2016 tentang
Perubahan
atas
Keputusan
Nomor KM
18 Tahun 2002
Menteri
Perhubungan
tentang Persyaratan-
Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter;
-2-
b.
bahwa
perlu
dilakukan
perubahan
ketentuan
mengenai persyaratan pengoperasian pesawat udara
bermesin tunggal (single engine operation), persyaratan spesifikasi operasi (operation specification), penyewaan pesawatudara (leasing of aircraft), sistem manajemen keselamatan (safety manajemen system), masa berlaku
untuk kecakapan dan kompetensi (validity periods for proficiency and competency), dan program perawatan (maintenance program)
dalam KM
sebagaimana
18 Tahun 2002,
telah
diatur
serta penambahan
ketentuan baru mengenai sumber produk aeronautika (source of aeronauticalproducts);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kesepuluh atas
Keputusan
Menteri
Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan
Angkutan
Udara
Niaga
Untuk
Penerbangan Komuter Dan Charter;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2009
tentang
Penerbangan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
2.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
-3-
4.
Keputusan
Tahun
Menteri
2002
Perhubungan
tentang
Nomor
Persyaratan
KM
18
Persyaratan
Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun
2002 tentang Persyaratan Persyaratan Sertifikasi dan
Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 694); 5.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN
MENTERI
PERHUBUNGAN
TENTANG
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER.
Pasall
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun
2002 tentang Persyaratan Persyaratan Sertifikasi dan Operasi
Bagi
Perusahaan
Angkutan
Udara
untuk
Penerbangan Komuter dan Charter yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri:
- 4 -
a.
Nomor KM 17 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun
2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara untuk Penerbangan Komuter dan Charter;
b.
Nomor KM 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan
Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter;
c.
Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan
Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter;
d.
Nomor KM 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang PersyaratanPersyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan
Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter Dan Charter;
e.
Nomor KM 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18
Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara
Niaga untuk
Penerbangan
Komuter dan
Charter;
f.
Nomor PM 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18
Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Charter;
Niaga untuk
Penerbangan
Komuter
dan
- 5-
g.
Nomor PM 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18
Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter (Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor 289);
h.
Nomor PM 152 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang PersyaratanPersyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan
Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter Dan Charter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1590);
i.
Nomor PM 53 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kesembilan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang PersyaratanPersyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan
Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter Dan Charter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 694); diubah sebagai berikut:
1.
Menghapus butir 135.1 Definitions and Abbreviation
sehingga butir 135.1 berbunyi sebagai berikut: 135.1
2.
Reserved
Mengubah butir 135.11 sehingga berbunyi sebagai berikut:
135.11
Requirements of Single Engine Operation (a) Unless otherwise authorized by the Director,
no
certificate
holder
shall
conduct an air transportation service
under this part in a single engine aircraft except:
-6-
(1)
in accordance with the AOC and
operations specifications;
(2)
where the aircraft is certified for 10 or more passengers, the minimum
flight crew must include a Pilot-inCommand and Second in Command.
(b) A certificate holder may apply to the Director to operate a single engine airplane under VFR and IFR conditions
where in addition to the requirements
laid down in Subsections (a) and (b) of this section, the following conditions are met:
(1)
Turbine engine reliability
(i)
Turbine engine reliability shall be shown to have a power loss rate of less than 1 per 100 000 engine hours. Note: Power loss in this context
is defined as any loss ofpower, the cause of which may be traced to faulty
engine
or
engine component design or
installation, including design or
installation of thefuel ancillary or engine control systems,
(ii)
The
operator
shall
be
responsible for engine trend monitoring.
- 7 -
(Hi) To minimize the probability of in-flight
engine failure,
the
engine shall be equipped with: (A)
an
ignition
system
that
activates automatically, or capable
is
operated
of
being for
manually,
take-off and landing, and during flight,
in
visible
moisture;
(B)
a
magnetic
detection
particle
or
equivalent
system that monitors the
engine,
accessories
gearbox,
and
gearbox,
includes
reduction
and
a
which
flight
deck
caution indication; and
(iv) an emergency engine power control
device
that
permits
continuing operation of the engine
through
a
sufficient
power range to safely complete
the flight in the event of any reasonably probable failure of the fuel control unit.
(2)
Systems and equipment
Single-engine
turbine-powered
airplanes approved to operate at night
and/or
in
IMC
shall
be
equipped with the following systems and equipment intended to ensure
continued safe flight and to assist in
achieving a safe forced landing after an
engine
failure,
under
allowable operating conditions:
all
-8-
(i)
two
separate
electrical
generating systems, each one
capable
of
supplying
all
probable
combinations
of
continuous
in-flight
loads
for
electrical
instruments, and
equipment
systems
required at night and/or in IMC;
(ii)
a radio altimeter;
(Hi) an emergency electrical supply system of sufficient capacity and endurance, following loss of all generated power, to as a minimum:
(A)
maintain the operation of all
essential
flight
instruments, communication
and
navigation systems during a
descent
from
maximum
altitude
the
certificated
in
a
configuration
glide
to
the
completion of a landing; (B) lower
the
flaps
and
landing gear, if applicable; (C) provide power to one pitot heater, which must serve an
air
speed
indicator
clearly visible to the pilot; (D) provide for operation of the
landing light specified in point (x)paragraph (b)(2) of this section;
-9-
(E) provide for
one
engine
restart, if applicable; and
(F)
provide for the operation of the radio altimeter;
(iv) two
attitude
indicators,
from
independent
powered sources;
(v)
a means to provide for at least one attempt at engine re-start;
(vi)
airborne weather radar;
(vii) a
certified
system
area
navigation
capable
of
being
programmed with the positions
of aerodromes and safe forced
landing areas, and providing instantly available track and distance information to those locations;
(viii) for
passenger
operations,
passenger seats and mounts
which meet dynamically-tested performance
standards
and
which are fitted with a shoulder
harness or a safety belt with a
diagonal
shoulder strap for
each passenger seat;
(be) in
pressurized
airplanes,
sufficient supplemental oxygen for all occupants for descent following engine failure at the
maximum
glide
performance
from the maximum certificated altitude to an altitude at which
supplemental longer required;
oxygen
is
no
- 10-
(x)
a
landing
light
that
is
independent of the landing gear
and is capable of adequately illuminating
the
touchdown
area in a night forced landing; and
(xi) an engine fire warning system. (3)
Minimum equipment list
The minimum equipment list of an operator which has been approved in
accordance
with
CASR
135
Subpart K - Aircraft Instruments and
Equipment
and
CASR
91
Subpart C - Equipment, Instrument, and Certificate Requirements shall
specify the operating equipment required
for
operations,
night
and
and/or
for
IMC
day/VMC
operations.
(4) Flight manual information The flight
manual
limitations,
procedures,
status
and
shall
other
include
approval information
relevant to operations by singleengine turbine-powered airplanes at night and/or in IMC.
(5) Event reporting
(i)
An
operator
operations
by
turbine-powered
approved
for
single-engine airplanes
at
night and/or in IMC shall report all significant failures, malfunctions or defects to the
DGCA who in turn will notify the State ofDesign.
-11 -
(ii)
The DGCA
shall review the
safety data and monitor the
reliability information so as to
be able to take any actions necessary to ensure that the
intended
safety
level
is
achieved. The DGCA will notify major events particular
or trends of
concern
appropriate
Type
to
the
Certificate
Holder and the State ofDesign. (6)
Operatorplanning
(i)
Operator route planning shall take account of all relevant information in the assessment
of intended routes or areas of operations,
including
the
following:
(A)
the nature of the terrain to
be overflown, including the potential for carrying out a
safe forced landing in the event of an engine failure or major malfunction;
(B) weather including
information, seasonal
other
and
adverse
meteorological
influences
that may affect the flight; and
(C) other
criteria
and
limitations as specified by the DGCA.
- 12-
(ii)
An
operator
aerodromes
shall or
identify
safe
forced
landing areas available for use in the event of engine failure, and the position of these shall be programmed into the area
navigation system.
(7)
Flight crew experience, training and checking
(i)
An
operator's
flight
crew
training and checking shall be appropriate
to
night and/or
IMC operations by single-engine turbine-powered
airplanes,
covering normal, abnormal and emergency procedures and, in
particular,
engine
failure,
including descent to a forced landing in night and/or in IMC conditions.
(ii)
all flights operated under the
instrument flight rule shall be operated with a minimumflight crew of 2 pilots, who hold a
valid commercial or higher pilot licence
and
have
a
valid
instrument rating, except a SIC is not required if: (A)
each aircraft is equipped with a
serviceable three
axis autopilot,
(B) each aircraft is equipped with a headset and boom
mike
and,
a
transmit
button that is affixed to the control wheel,
- 13 -
(C) each aircraft is equipped with
a
control
wheel
mounted, approach chart
holder with a means of proper illumination,
(D) the flight is not operated above flight level 250, (E)
the pilot-in-command has successfully completed a single
pilot
instrument
flight check on that aircraft type,
(F)
the pilot has acquired not
less than, 75 hours of instrumentfiight experience
as
pilot-in-command
of
which not less than 50
hours
must
instrument
be
actual
time
in
an
aircraft, and is otherwise qualified
in
accordance
with this Part, and
(G) the
certificate
holder's
operational control system is certified for the conduct oflFRflight.
(8) Route limitations over water
The operator shall apply route limitation criteria for single-engine turbine-powered airplanes operating at night and/or in IMC on over water
operations if beyond gliding distance
from an area suitable for a safe forced landing/ditching having regard to the characteristics of the airplane,
seasonal
weather
influences, including likely sea state
- 14-
and
temperature,
and
the
availability of search and rescue services.
(9)
Operator certification or validation The operator shall demonstrate the
ability
to
conduct
single-engine
operations
by
turbine-powered
airplanes at night and/or in IMC through a certification and approval
process specified by the DGCA.
3.
Menghapus SUBPART D Safety Management System sehingga SUBPART D berbunyi sebagai berikut:
SUBPART D
4.
RESERVED
Mengubah butir 135.27 sehingga berbunyi sebagai berikut:
135.27
Contents of the Operations Specifications (a)
Each
Operations
Specification
is
an
attachment to the Air Operator Certificate and addresses at least the following standard operational and maintenance areas;
(1)
Air Operator Certificate number.
(2)
Operator name.
(3)
Issuance date of the
Operations
Specifications. (4)
Title,
name
and
signature
authority representative (5)
Aircraft model.
(6)
Type of operations.
(7)
Area(s) of operation.
(8)
Special limitations.
(9)
Special authorizations.
of
- 15-
(b)
Operations supported
Specifications by
shall
appropriate
be
detailed
documents, which contain authorization, conditions, and limitations.
5.
Mengubah butir 135.39 sehingga berbunyi sebagai berikut:
135.39
Sources of Aeronautical Products (a)
A certificate holder under this part must
have
the
system
to
obtain
the
aeronautical products from: (1)
A
manufacturer
of
aeronautical
products;
(2)
A
manufacturer
identifies
and
who
certifies
produces, standard
parts and materials which conform to established industrial, national or international standards, and which
are referenced in approved design data,
(3)
An organization approved either by DGCA,
or
Foreign
Civil
Aviation
Authority under CASR part
145,
subpart F, to perform maintenance on aeronautical products and who is
authorized to certify such products
as serviceable and in a condition for safe operation, (4)
A
supplier who provides original
certification of product conformity to approved design data for supplies acquired from authorized sources.
- 16-
(b) A certificate holder under this part must ensure that the source of aeronautical
products has the organization, facilities, equipment and the personnel necessary to
comply
with
the
policies,
responsibilities, methods and procedures established in his product quality control system;
6.
Mengubah butir 135.41 sehingga berbunyi sebagai berikut:
135.41 (a)
Leasing of Aircraft
Wet Lease
(1)
Prior to operating an air transportation service with wet leased aircraft, an air carrier shall provide to the Director, copy of the lease agreement,
or
a
written
memorandum
outlining the terms of such agreement. Where any air carrier whether foreign or domestic,
agrees to provide an aircraft to another person certified under this part, the agreement must state which AOC holder and which AMO as
applicable, is proposed to be responsible for providing:
(i)
applicable crewmembers;
(ii)
operational control; and
(Hi) the maintenance and servicing of that aircraft.
(2)
Upon receiving a copy of an agreement, or a
written memorandum of the terms thereof, the Director determines
which party
to
the
agreement is conducting the operation and
issues
an
amendment
to the certificate
holder's operations specifications containing the following:
- 17-
(i)
The
names
of
the
parties
to
the
agreement and the duration thereof (ii)
The nationality and registration numbers marks of each aircraft involved in the agreement
(Hi) The type of operation (e.g. scheduled, passenger, etc)
(iv) The areas of operation
(v)
The regulation of the CASRs applicable to the operation
(3)
In making a determination under Paragraph (b) of this section, the Director considers the
responsibility under the agreement for the following:
(i)
Crewmembers and training
(ii)
Airworthiness
and
performance
of
maintenance
(Hi) Dispatch
(iv) Servicing the aircraft (v)
Scheduling
(vi) Any other factor the Director considers relevant.
(4) After a review of the leasing arrangement, if a foreign operator is considered responsible for the operation of the leased aircraft each route segment must include either a takeoff or a
landing to orfrom a foreign airport. (b)
Dry Lease
(1)
Under most dry lease agreements, the lessee, who provides the crew, is the accountable party who exercises operational control over
the
aircraft
with
all
the
attendant
responsibilities. If the lessee does not have
operational control of the leased aircraft under the lease agreement, DGCA may evaluate the arrangements to ensure that the operation can
- 18-
be conducted with an adequate level of safety in accordance with the applicable regulations. (2) DGCA required an applicantfor an AOC, or an existing operator, wishes to use dry leased aircraft, the applicant or operator should
provide the DGCA with the following information:
(i)
the aircraft type, model and serial number;
(ii) the name and address of the registered owner;
(Hi) State of Registry,
nationality
and
registration marks;
(iv) certificate ofairworthiness and statement from the registered owner that the aircraft fully complies with the
airworthiness requirements of the State of Registry;
(v) name, address and signature oflessee or person responsible for operational control
of the aircraft under the lease agreement, including a statement that such individual and the parties to the lease agreement
respective
fully
understand
responsibilities
their
under
the
(vi) copy of the lease agreement description of lease provisions;
or
applicable regulations;
(vii) duration of the lease; and (viii) areas of operation.
(3) After careful review within the authority and liaison as necessary with other competent authorities, the DGCA needs to make the
determination as to which party to the lease agreement is in fact responsible for the
conduct of the operation. In making this determination, the DGCA will consider the
- 19 -
responsibilities of the parties under the lease agreement for:
(i)
flight
crew
member
licensing
and
training;
(ii)
cabin crew member training;
(Hi) airworthiness of the aircraft and the performance of maintenance;
(iv) operational control, including dispatch and flight following; (v)
scheduling offlight crew and cabin crew members; and
(vi) signing the maintenance release.
(4) If the lease arrangement is determined to be a
dry lease involving aircraft that possess valid
certificates of registration and certificates of airworthiness issued by DGCA, which is the
aircraft is Indonesian register, the dry lease arrangement is acceptable to the DGCA, the
operations manual and/or the operations
specifications should be amended to provide at least the following data: (i)
names of the parties
to the
lease
agreement and the duration thereof;
(ii) nationality and registration marks of each aircraft involved in the agreement; (in) type of aircraft to be used; (iv) areas of operation; and
(v) (c)
regulations applicable to the operation,
Damp Lease
Damp Lease is a wet-leased aircraft that includes a
cockpit crew but not cabin attendants, generally understood to be a wet lease of an aircraft where the aircraft is operated under the AOC of the lessor, with theflight crew and possibly part of the cabin
crew being provided by the lessor. Part or all of the cabin crew is provided by the lessee.
- 20-
The lessee's cabin crew members will need to
receive additional training, under the approved training programme of the lessor, with respect to their emergency duties on the particular aircraft. In addition, they may have no knowledge of the requirements of the lessor's State of the Operator with respect to flight and duty time limitations and the
provision
of
rest
periods,
and
to
the
performance of their duties and responsibilities aboard the wet leased aircraft.
7.
Mengubah butir 135.367 sehingga berbunyi sebagai berikut:
135.367 Maintenance Program.
(a)
Each certificate holder shall have an maintenance program for each aircraft type including foreign registered aircraft, approved by the DGCA, or state
of registry, containing the following: (1)
maintenance tasks and the intervals at which these are to be performed, taking into account
the anticipated utilization of the aircraft; (2)
when
applicable,
a
continuing
structural
integrity programme;
(3) procedures for changing or deviating from (1) and (2) above;
(4)
when applicable, condition monitoring and reliability programme descriptions for aircraft systems, components and engines; and
(5)
maintenance
task
as
required
inspection
items.
(b)
Maintenance tasks and intervals, that have been specified as mandatory in approval of the type design shall be identified as such.
(c)
Maintenance program required by this section shall be developed by considering the human factor principles.
-21 -
(d)
Copies of all amendments to the maintenance
program shall be furnished promptly to all organizations orpersons to whom the maintenance program has been issued.
8.
Mengubah butir 135.471 sehingga berbunyi sebagai berikut:
135.471 Validity
Periods
for
Proficiency
and
Competency
(a) No certificate holder shall assign a person to act and no person shall act, as:
(1)
a flight crew member,
(in the
appropriate crew position); (2)
a flight attendant; or
(3)
a flight operations officer;
on any type of aircraft unless, in addition to
completing
the
annual
recurrent
training required by this subsection, that person has successfully completed a Pilot
Proficiency
Check,
(PPQ,
Pilot
Competency Check, (PCC) or Competency Check, (CC), the validity period of which has not expired.
Validity periods for a PPC, PCC, or CC, are as prescribed herein:
(1) In the case of a multi-engine aircraft with a MCTOW of greater than
12500 pounds, or a turbojet aircraft, a PPC shall be valid to;
(i)
for a PIC, the first day of the seventh (7) month following the month the PPC was taken; and
(ii) for a SIC, the first day of the thirteenth (13) month following the month in which the PPC was taken.
-22-
(2) In the case of a multi-engine aircraft with a MCTOW of 12500 pounds or
less, except for turbojet aircraft, a PPC shall be valid to;
(i)
for a PIC, the first day of the thirteenth (13) month following the month the PPC was taken, and
(ii) for a SIC, the first day of the twenty
fifth
(25)
month
following the month in which the PPC was taken.
(3) In the case of a single engine aeroplane, a Pilot Competency Check, (PCC), shall be valid to the
first day of the thirteenth (13) month following the month in which the PCC was taken.
(4) In the case of a single engine helicopter, a pilot proficiency check, PPC shall be valid to the first day of the thirteenth (13) months, from the month the PPC was taken.
(5) In the case of a flight attendant, a competency check shall be valid to
thefirst day of the twenty thirteenth (13) months following the month in which the CC was taken.
(6) In the case of a FOO, a competency check shall be valid to thefirst of the thirteenth month, following the month in which the CC was taken.
-23-
(b) An approved company check pilot who has been delegated the authority to perform flight checks on that aircraft type, or a DGCA inspector shall conduct
any pilot proficiency check required by this Subpart. The Director or a person acceptable to him/her shall conduct all
other checks required by this Subpart. A certificate holder shall submit to the
Director for approval, a list of proposed examiners, including their qualifications relevant to their position as examiners.
(c)
For the purposes of completing any check required by this subpart, where an aircraft
type
simulator
has
been
approved for training;
(1) in the cases of a PPC required by Subsections (a)(1) and (2) of this section, the same credits given the simulator for training purposes shall apply to the PPC.
(2) In the case of the CC required by Subsection (a)(5) of this section, the same training credits given to that
cabin training device, shall apply to theCC.
(d)
Where any flight simulator, or other
training device approved for training and checking, does not have all the training and checking credits needed to complete the entire check, the portions of such check not approved to be completed in a simulator, must be carried out in that
type of aircraft, as appropriate.
-24 -
(e) Where a pilot proficiency check, a competency check or annual training is
renewed within the last 60 days of its validity period, such check or training is deemed to have taken place on the last day of the validity period.
(f) The Director may extend the validity period of a pilot proficiency check, a competency check or annual training by up to 60 days where the Director is of the
opinion that aviation safety is not likely to be affected.
(g) Where the validity period of a pilot proficiency check, a competency check or annual training has been expired for 24 months or more, the person shall
requalify by meeting all initial training requirements relating to that aircraft.
-25-
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Menteri
memerintahkan
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2017
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1099 i dengan aslinya BIR© HUKUM
RI RAHAYU
ama Muda (IV/c) 620 198903 2 010
