PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.47/MENHUT-V/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.25/MENHUT-II/2006 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GNRHL/GERHAN) TAHUN 2003 DAN 2004 MENTERI KEHUTANAN, Menimbang
: bahwa dalam rangka menyederhanakan prosedur penilaian Gerhan dan mengefisienkan masa pemberlakuan Pedoman Penilaian Gerhan, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-Ii/2006 Tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (GNRHL/GERHAN) Tahun 2003 Dan 2004;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5.
Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
6.
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 7. Surat....
7.
Surat Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 09/KEP/MENKO/KESRA/III/2003, Nomor KEP.16/ M.EKON/03/2003, Nomor KEP.08/MENKO/POLKAM/ III/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 17/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2006, Nomor KEP.50/ M.EKON/VIII/2006, Nomor KEP.50/MENKO/ POLKAM/VIII/2006 tentang Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Reboisasi Hutan;
8.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/MenhutV/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005;
9.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MenhutII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MenhutV/2005 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.82/Menhut-V/2006; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MenhutV/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/MenhutV/2007 tentang Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007; Memutuskan.....
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.25/MENHUT-II/2006 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GNRHL/GERHAN) TAHUN 2003 DAN 2004.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/MenhutII/2006 Tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) Tahun 2003 dan 2004, diubah sebagai berikut: 1.
Menghapus seluruh kata “Tahun 2003 dan 2004” yang ada pada judul, batang tubuh maupun lampiran.
2.
Lampiran, BAB I, huruf B diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: “B. Maksud dan Tujuan Penilaian pelaksanaan Gerhan ini dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kelompok Tani dalam pelaksanaan Gerhan.”
3.
Lampiran, BAB I, huruf C, angka 6 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: “6. Pembuatan bangunan konservasi tanah meliputi pembuatan dam pengendali, dam penahan, sumur resapan, pengendali jurang (gully plug) dan embung.”
4.
Lampiran, BAB II, huruf B, angka 1.a diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: “1. Tim Penilai Kabupaten/Kota: Menilai kinerja Kelompok Tani dalam melaksanakan Gerhan untuk selanjutnya Bupati/Walikota menetapkan 1 (satu) Kelompok Tani pemenang di tingkat Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota menyampaikan pemenang Kelompok Tani tersebut kepada Gubernur untuk dinilai di tingkat Provinsi oleh Tim Penilai Pelaksanaan Gerhan Tingkat Provinsi.”
5.
Lampiran, BAB II, huruf B, angka 2 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: “2. Tim Penilai Tingkat Provinsi: a. Menilai….
a. Menilai kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan dan keberhasilan Gerhan, untuk selanjutnya Gubernur menetapkan 1 (satu) Bupati/Walikota pemenang di tingkat Provinsi dengan Surat Keputusan Gubernur. b. Menilai kinerja Kelompok Tani pemenang tingkat Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya Gubernur menetapkan 1 (satu) Kelompok Tani pemenang di tingkat Provinsi dengan Surat Keputusan Gubernur.” 6.
Lampiran, BAB II, huruf B, angka 3 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: “3. Tim Penilai Tingkat Nasional: a. Menilai kinerja Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan dan keberhasilan Gerhan, dan mengajukan 6 Gubernur calon pemenang tingkat Nasional kepada Tim Penetapan Pemenang Tingkat Nasional. b. Menilai kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota pemenang tingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan keberhasilan Gerhan dan mengajukan 6 Bupati/Walikota calon pemenang tingkat Nasional kepada Tim Penetapan Pemenang Tingkat Nasional. c. Menilai kinerja Kelompok Tani pemenang tingkat Provinsi pelaksanaan keberhasilan Gerhan dan mengajukan 6 Kelompok Tani calon pemenang tingkat Nasional kepada Tim Penetapan Pemenang Tingkat Nasional.”
7.
Lampiran, BAB II, huruf B, angka 4 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: “4. Tim Penetapan Pemenang Tingkat Nasional: a. Menilai 6 Gubernur calon pemenang tingkat Nasional yang diajukan Tim Penilai Tingkat Nasional dengan melakukan verifikasi, untuk menentukan Gubernur Juara I, II dan III, dan Juara Harapan I, II dan III untuk tingkat Nasional. b. Menilai 6 Bupati/Walikota calon pemenang tingkat Nasional yang diajukan Tim Penilai Tingkat Nasional dengan melakukan verifikasi, untuk menentukan Bupati/Walikota Juara I, II dan III, dan Juara Harapan I, II dan III untuk tingkat Nasional. c. Menilai 6 Kelompok Tani calon pemenang tingkat Nasional yang diajukan Tim Penilai Tingkat Nasional dengan melakukan verifikasi, untuk menentukan Kelompok Tani Juara I, II dan III, dan Juara Harapan I, II dan III untuk tingkat Nasional. d. Tim Penetapan Pemenang Tingkat Nasional mengkonsultasikan hasil penilaian dan calon pemenang kepada Inspektur Jenderal untuk mendapatkan tanggapan, kemudian melaporkan hasil penilaian....
penilaian yang telah mendapat tanggapan dari Inspektur Jenderal kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dan selanjutnya diajukan kepada Menteri Kehutanan untuk ditetapkan pemenang tingkat nasional masing-masing meliputi 6 Gubernur, 6 Bupati/Walikota, dan 6 Kelompok Tani dengan Keputusan Menteri Kehutanan.” 8.
Lampiran, BAB II, Gambar I diubah sehingga keseluruhannya berbentuk sebagai berikut: Tim Penilai Pelaksanaan Gerhan Kab/Kota
Menilai
Kinerja Kel. Tani
Menilai
Kinerja Kel. Tani Pemenang Tingkat Kab/Kota & Kinerja Pem. Kab/Kota
SK Bupati/Walikota : Juara Kel. Tani
Tim Penilai Pelaksanaan Gerhan Provinsi SK Gubernur : Juara Kel. Tani dan Bupati/Walikota
Tim Penilai Pelaksanaan Gerhan Nasional
Menilai
Surat Tim Penilai Tingkat Nasional : Calon Pemenang 6 Gubernur, 6 Bupati/Walikota dan 6 Kelompok Tani
Tim Penetapan Pemenang Tingkat Nasional
Menilai Memverifikasi
Hasil penilaian ditanggapi Irjen dan hasil tanggapan dilaporkan kepada Dirjen RLPS untuk diajukan kepada Menhut
Menteri Kehutanan
Menetapkan
(Kepmen)
Kinerja Kel. Tani dan Kinerja Pem. Kab/Kota Pemenang Tingkat Prov & Kinerja Pem. Provinsi
6 Gubernur, 6 Bupati/ Walikota dan 6 Kelompok Tani Calon Pemenang Tingkat Nasional
Gubernur, Bupati/ Walikota dan Kelompok Tani Juara I, II dan III, Juara Harapan I, II dan III Tingkat Nasional
Gambar : Mekanisme Penilaian Pelaksanaan Gerhan 9. Lampiran….
9.
Lampiran, BAB IV, huruf B, diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: “1. Penilaian Pelaksanaan Gerhan Tingkat Kabupaten/Kota telah selesai dilaksanakan pada pertengahan bulan September. 2. Penilaian Pelaksanaan Gerhan Tingkat Provinsi telah selesai dilaksanakan pada awal bulan Oktober. 3. Penilaian Pelaksanaan Gerhan Tingkat Nasional telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober. 4. Pemberian penghargaan terhadap para pemenang penilaian pelaksanaan Gerhan dilaksanakan pada bulan Nopember. 5. Penilaian pelaksanaan Gerhan dilaksanakan pada sasaran Gerhan umur 2 (dua) tahun (tahun ketiga).”
10.
Lampiran, BAB IV, huruf C diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: “Biaya penyelenggaraan Penilaian Pelaksanaan Gerhan Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dibebankan pada anggaran DIPA Gerhan (Bagian Anggaran 69) pada Ditjen RLPS, Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan dan Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.” Pasal II
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 24 Oktober 2007 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
MENTERI KEHUTANAN,
Ttd. Suparno, SH. NIP. 080068472
H. M.S. KABAN
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; 3. Ketua Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Reboisasi Hutan; 4. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia; 5. Pejabat….
5. 6. 7. 8.
Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; Bupati/Walikota terkait; Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I, II, II dan IV; Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen Kehutanan.
